KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Jln Kramat Raya No 132 Jakarta Pusat, Telp/Faks. +62 21 310 1953, 314 0454 http://litbang.kemendagri.go.id

PENGUMUMAN PENGKAJIAN KOMPETITIF Nomor: 073/700/SET

Sehubungan dengan pelaksanaan Pengkajian Kompetitif Tahun Anggaran 2016, bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut: 1. Pengkajian kompetitif ini dapat diikuti oleh seluruh PNS di lingkungan Badan Litbang, baik pejabat fungsional peneliti, pejabat struktural, maupun pejabat fungsional umum. 2. Keikutsertaan dalam pengkajian kompetitif dilakukan melalui seleksi usulan proposal dari calon peserta yang dapat diajukan secara peorangan atau tim paling banyak 2 (dua) orang. 3. Topik dan isu pengkajian kompetitif sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 073.05-149 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengkajian Kompetitif Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016. 4. Usulan proposal pengkajian kompetitif di sampaikan kepada sekretaris Badan Litbang u.p Kepala Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Dan Sistem Dan Prosedur Serta Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negera selaku sekretaris tim seleksi paling lambat pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2016. 5. Adapun persyaratan usulan pengkajian kompetitif dapat diunduh melalui Website Badan Litbang Kemendagri: http://litbang.kemendagri.go.id 6. Penetapan peserta yang lulus seleksi akan disampaikan melalui Website dan Papan Pengumuman Badan Litbang pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016. 7. Hasil seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Plt. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

TTD DOMOE ABDIE

MEKANISME DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENTAHAPAN Pengkajian kompetitif dimulai secara bersamaan untuk semua Pusat Litbang mulai dari tahap pengumuman, proses seleksi, sampai pada tahap seminar laporan akhir, yang secara keseluruhan mencakup 9 (sembilan) tahapan sub kegiatan dalam jangka waktu pelaksanaan maksimal 4 (empat) bulan.Tahapan kegiatan tersebut dilakukan secara berurutan, dengan alur kegiatan sebagaimana diagram berikut ini : Mekanisme Kegiatan Pengkajian Kompetitif

Penyusunan ICP/ Proposal

Seleksi Proposal Untuk Proposal Yang Lolos Seleksi

( (kjhk

Penyusunan RD/IS

Pengumpulan Data

Pengolahan dan Analisis Data

Draf Laporan Akhir Pengkajian Kompetitif Sidang TPM

Seminar Pelaporan Akhir Pengkajian Kompetitif

Ringkasan Eksekutif

Dokumentasi

Perpustakaan

Naskah Jurnal

Ilmiah

Tema Prioritas dalam Penetapan Isu Pengkajian Kompetitif No. 1 1.

Tematik Prioritas Nasional

Isu Pokok

2 Revolusi Mental

Ruang Lingkup Kajian

3 1.

Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik

4 1.

Pendidikan dan Penghormatan Etika Dalam Berpolitik

2.

Penegakan Disiplin dan Etik Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum

3.

Penegakan Hukum Yang Berkualitas

4.

Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Perundangan

2.

Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa

1.

Pendidikan Berbasis Karakter

3.

Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa

1.

Etos Kerja dan Jiwa Kewirausahaan

4.

Reformasi Birokrasi Pemerintahan

1.

Penetapan Sistem Reward dan Punishment dan Keteladanan Pimpinan

2.

Simplifikasi Sistem Perijinan, Mengurangi Jumlah Ijin, Transparan dan Complaint Center

3.

Promosi Layanan Elektronik Menuju E-Budgeting dan EReporting, Complaint Center

2.

Pembangunan Pendidikan

1.

Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Yang Berkualitas

1

Peningkatan Peran Pemda Dalam Pelaksanaan DAK Pendidikan, dan bantuan Sarpras dari APBD

3.

Pembangunan Kesehatan

1.

Penguatan Promotif dan Preventif : “Gerakan Masyarakat Sehat”

1

Advokasi, Sosialisasi, Koordinasi, dan Regulasi Gerakan Masyarakat Sehat

2.

Pengendalian Jumlah Penduduk (TFR/Kelahiran)

1

Penguatan Regulasi Kelembagaan, serta Data dan Informasi

3.

Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

1

Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan

4.


1


1

Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hunian dan Permukiman Kumuh

1

Penguatan Kelembagaan di Daerah Dalam Upaya Penanganan Kumuh

2

Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi

1

Manajemen Layanan Air Minum dan Sanitasi

3

Fasilitasi Penyediaan Hunian Layak Baru

1

Penciptaan Iklim Kondusif Untuk Penyediaan Rumah MBR (Regulasi, Perizinan, dst)

4.

Perumahan dan Permukiman

5.

Kemaritiman dan Kelautan

1

Penyelesaian Batas Laut, Penamaan Pulau dan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil

1

Penamaan dan Pendaftaran Pulau

6.

Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus

1

Pengembangan 8 KEK

1

Menciptakan Iklim Investasi

2

Pengembangan Kawasan Industri

1

Iklim Investasi PTSP (Penghapusan Perda)

1

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa

1

Penyusunan NSPK SPM Desa Sesuai Kondisi Goegrafis Wilayah

7.

Desa dan Kawasan Perdesaan

No.


1

2

Isu Pokok


3

4

2

Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa

1

Pembentukan dan Penataan BUMDesa, serta Pengaturan Kelembagaan BUMDesa

3

Pengembangan Ekonomi Kawasan Untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota

1

Peningkatan PTSP di Daerah

2

Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Transportasi

3

Pengembangan Kerjasama Antar Desa, Daerah, KPS, BUM antar Desa

1

Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Untuk Melindungi Lahan Pertanian dan Menekan Alih Fungsi Lahan Produktif dan Lahan Konservasi

2

Rehabilitasi Kawasan Perdesaan Yang Rusak dan Tercemar Lingkungan, Terkena Dampak Bencana serta Perubahan Iklim

3

Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Masyarakat Adat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Teknologi Tepat Guna

4

Penguatan Hak desa Dalam Pengelolaan Hutan dan Kerjasama Pengelolaan/Shareholding

1

. Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan desa Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa

2

Penataan Wilayah, Penataan Kewenangan serta Admnistrasi Pemerintahan Desa

3

Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Desa

4

Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa Dalam Pengelolaan Keuangan dan Asset Pemerintahan Desa

5

Peningkatan Kapasitas Desa Dalam Penyediaan Informasi Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa

1

Peningkatan Kapasistas Masyarakat Desa dan Desa Adat Dalam Seluruh Tahapan Pembangunan Desa

2

Pengembangan Kapasitas Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Dalam Kebudayaan dan Kearifan Lokal

3

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pembangunan desa Termasuk Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas

1

Sosialisasi dan Penyusunan/Revisi Berbagai Peraturan Pelaksanaan UU Desa

4

5

6

7

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Penguatan Pemerintahan Desa

Pembangunan SDM, Pemberdayaan dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa

Pengawalan Implementasi UU Desa Secara

No.


1

2

Isu Pokok 3 Sistematis, Konsisten dan Berkelanjutan

8.

9.

10.

11.

Daerah Perbatasan

Daerah Tertinggal

Kepastian dan Penegakan Hukum, serta Reformasi Birokrasi

Konsolidasi Demokrasi dan Efektifitas Diplomasi, serta Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

1

Konsolidasi lintas Kementerian/Lembaga Dalam Perencanaan, Pengendalian dan Pembangunan Desa

3

Distribusi, Supervisi, Pemantauan DD dan ADD Agar Berjalan Secara Efektif dan Efisien

1

Pembuatan Peta Kawasan Perbatasan, Database Regulasi, dan Dokumen Teknis Pengelolaan Perbatasan

2

Penyelesaian Segmen Batas Negara

Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik

1

Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah

2

Peningkatan SDM dan IPTEK

1

Inovasi Daerah, Pengembangan Inkubator Bisnis dan Technopark Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal

3

Pengembangan Ekonomi Lokal

1

Promosi, Kemitraan Usaha, Pemasaran dan Kerjasama Antar Daerah

1

Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Atas Keadilan

1

Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Terkait HAM

2

Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan

1

Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja

3

Pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi, Peningkatakan Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

1

Penerapan Manajemen ASN

4

Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Perijinan

1

Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pelayanan Publik

1

Pemeliharaan Stabilitas Keamanan Kawasan

1

Pelaksanaan Roadmap Perundingan Perbatasan

2

Penguatan Lembaga Demokrasi

1

Peningkatan Peran Partai Politik Melalui Bantuan Keuangan Partai Politik

2

Revisi UU Kepemilu-an

1

Peningkatan Hak Memilih dan Dipilih Kelompok Marginal

2

Peningkatan Peran Forum-forum Dialog Masyarakat

Pencegahan Konflik Sosial Politik dan Penanggulangan Terorisme

1

Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik

2

Peningkatan Peran Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)

1

Pengurangan Beban Penduduk Miskin dan Rentan

1

Subsidi Pangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

2

Perluasan Pelayanan Dasar

1

Penyediaan Sarana dan Prasarana

4

Antar Kelompok Pendapatan

Peningkatan Kualitas diplomasi dan Kerjasama Batas Wilayah Negara

4 2

1

3

12.


Pemenuhan Kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik

No.


Isu Pokok

1

2

3

13.

14.

Perkotaan

Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Ekspor Non Migas

Ruang Lingkup Kajian 4 2

Peningkatan Tata Kelola

3

Perkuatan Basis Perekonomian Perdesaan

1

Sarana Prasarana dan Sistem Pendukung Kegiatan Ekonomi

1

Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) Untuk Mewujudkan Kota Yang Aman, Nyaman dan Huni serta Tertata Baik

1

Tersedianya Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan

2

Mengembangkan kota Cerdas Yang Berdaya Saing dan Berbasis TIK

1

City Branding

3

Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Kota

1

Sistem, Peraturan dan Prosedur Kota Berkelanjutan

2

Meningkatkan Kapasitas Pemimpin Kota

3

Membangun dan Mengembangkan Kelembagaan dan Kerjasama Pembangunan Antar Kota

4

Membentuk dan Menguatkan Status Badan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perkotaan Metropolitan

5

Basis Data Informasi dan Peta Perkotaan Yang Terpadu

1

Deregulasi dan Harmonisasi Regulasi Perijinan Pusat dan Daerah

2

Pengembangan Pelayanan Perijinan Terpadu

3

Percepatan Fasilitasi Penyesaian Masalah Investasi

4

Pengembangan Infrastruktur Energi, Pelabuhan dan Jalan, Bandara dan Kereta Api Untuk Mendukung Kawasan Strategis

1

Peningkatan Iklim Investasi serta Kepastian Berusaha Yang Baik (Kondusif)

2

Optimalisasi Perpajakan

1

Peningkatan Kepatuhan Pajak

3

Optimalisasi PNBP

1

Penggalian Potensi PNBP di Sektor/Komoditas yang Potensial

4

Dukungan Regulasi

1

Harmonisasi Peraturan Perundang yang Tumpang Tindih

2

Menghapus Peraturan Daerah Yang Cenderung Menghambat iklim Usaha

Belanja Subsidi dan Bantuan Sosial Yang Tepat Sasaran

1

Harmonisasi dan Regulasi

6

Peningkatan Efektifitas Transfer ke Daerah dan Dana Desa

1

Harmonisasi Peraturan Kementerian/Lembaga Terkait, Terutama Kemenkeu dan Kemendagri

7

Peningkatan Realisasi Investasi Berorientasi Ekspor

1

Fasilitasi Kemudahan Investasi Industri Berorientasi Eksport

2

Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

5

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA BADAN PENELITAN DAN PENGEMBANGAN Jl. Kramat Raya 132 Jakarta Pusat telp/faks. +62 21 310 1953, 314 0454 http://litbang.kemendagri.go.id

PROPOSAL/KERTAS KONSEP IDE (ICP/IDEA CONCEPT PAPERS) JUDUL PENGKAJIAN KOMPETITIF

Latar Belakang Menguraikan kondisi yang terjadi saat ini yang terdiri dari aspek yang menjadi pangkal permasalahan dan temuan awal dalam kelitbangan Menguraikan temuan sebelumnya baik dari hasil penelitian terdahulu yang relefan sehingga mendukung secara empirik bagaimana permasalahan yang akan diteliti tersebut Menguraikan kebaruan dari kelitbangan yang akan dilaksanakan Menguraikan keterkaitan kelitbangan dengan tugas dan fungsi dari penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah Pertanyaan Kelitbangan Merangkai kalimat tanya untuk menuntun kelitbangan guna mencari solusi dan jawaban dari permasalahan penelitian yang dituangkan/sintesa dari latar belakang Maksud dan Tujuan Menguraikan maksud dari pelaksanan kelitbangan yang dilakukan sehingga mendapatkan pemahaman yang jelasan guna kelitbangan tersebut dilakukan Menguraikan satu-persatu tujuan hendak dicapai dalam pelaksanan kelitbangan yang dilakukan sehingga mendapatkan pemahaman yang jelasan guna kelitbangan tersebut dilakukan. Sasaran Menguraikan sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan kelitbangan dan mengambarkan dampak pada pengembil kebijakan atau pembaruan dalam penyelenggeraan pemerintahan. Keluaran Kegiatan Melalukan sintesa terhadap permasalahan dan sasaran yang ingin dicapai dan dimasuk sehingga didapat pemahaman bersama pelaksanaan kelitbangan tersebut sangat berguna baik pengambil kebijakan dengan memaparkan pada tabel.

Tabel Keluaran Kegiatan No Kondisi Saat ini 1. 2. 3. dst 



Pembaruan yang hendak dicapai

Kolom Kondisi saat ini menguraikan berbagai gejala/fenomena dan temuan sementara yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan suatu kebijakan/regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kolom Pembaharuan yang hendak dicapai, menguraikan berberapa pembaruan yang hendak dari dengan melihat aspek/dimensi metode, pelaksanaan, kebijakan, dan proses.

Kerangka Teori  Uraikan secara singkat teori yang digunakan dalam pengkajian Metodologi  Uraikan Pendekatan yang digunakan dalam pengkajian  Uraikan Teknis analisis data yang digunakan  Uraikan Teknik pengumpulan data  Uraikan Jenis data yang digunakan  Uraikan lokasi pengkajian Referensi yang digunakan  Uraikan judul referensi yang digunakan dalam pengkajian kompetitif Pembiayaan  Menjelaskan besaran pembiayaan dalam pengkajian kompetitif. Tanggal, Hormat kami,

Nama Jabatan NIP

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA BADAN PENELITAN DAN PENGEMBANGAN Jl. Kramat Raya 132 Jakarta Pusattelp/faks. +62 21 310 1953, 314 0454 http://litbang.kemendagri.go.id

LEMBAR PERNYATAAN KESANGGUPAN Saya yang bertanda tanggan dibawah ini: Nama

: ......................................................................................

Jabatan

: ......................................................................................

NIP

: ......................................................................................

Unit Kerja

: ......................................................................................

JUDUL: _____________________________________________________________________ Menyatakan kesangupannya : 1. Untuk menyelesaikan pengkajian kompetitif dengan judul tersebut diatas, sesuai dengan tahapan yang berlaku hingga selesai. 2. Menyelesaikan segala hal baik dari segi materi (substansi) kajian dan semua dokumen administrasi keuangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hormat kami,

Nama Jabatan NIP


LEMBAR PERNYATAAN KEMURNIAN KAJIAN Saya yang bertanda tanggan dibawah ini: Nama

: ......................................................................................

Jabatan

: ......................................................................................

NIP

: ......................................................................................

Unit Kerja

: ...................................................................................... JUDUL:

_____________________________________________________________________ Menyatakan bahwa Judul dan Isi (subtansi) dalam keikutsertaan pada pengkajiaan kompetitif ini, belum pernah diterbitkan dan dibuat oleh siapapun serta bukan merupakan hasil plagiasi dan reproduksi dari hasil kajian-kajian yang pernah disusun oleh pihak lain. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Hormat kami,

Nama Jabatan NIP


LEMBAR PERNYATAAN MENYEMPURNAKAN HASIL KAJIAN Saya yang bertanda tanggan dibawah ini: Nama

: ......................................................................................

Jabatan

: ......................................................................................

NIP

: ......................................................................................

Unit Kerja

: ...................................................................................... JUDUL:

_____________________________________________________________________ Bersedia secara terbuka menyempurnakan dan memperbaiki hasil kajian dengan judul tersebut diatas, berdasarkan saran masukan dan asistensi dari narasumber (tenaga ahli/pakar/praktisi).

Hormat kami,

Nama Jabatan NIP

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Recommend Documents