KERJASAMA BPKP-KEMENTERIAN KEUANGANKEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIKD) Oleh
Sri Penny Ratnasari Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III
Frame work BPKP Sesuai Inpres 4/2004
Asistensi kepada K/L/Pemda untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan KN/D, kepatuhan terhadap per-UU, kualitas LK, dan tata kelola
• Evaluasi penyerapan anggaran K/L/Pemda • Rekomendasi langkah strategis percepatan penyerapan anggaran Audit terhadap program strategis nasional Rencana aksi yang jelas, tepat, terjadwal untuk mendorong penyelenggaraan SPIP pada K/L/Pemda
Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah
Meningkatkan kualitas akuntabilitas KN melalui pengelolaan KN yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel Mempercepat penyelenggaraan SPIP untuk terwujudnya kegiatan IP yang efisien dan efektif, LK andal, tertib dan akuntabel kelola aset, serta ketaatan thd per-UU-an Mengintensifkan peran APIP, meyakinkan terselenggaranya SPIP, peringatan dini, efektivitas manajemen risiko, serta meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi IP
OUTCOMES : KESEJAHTERAAN, SUSTAINABLE DEVELOPMENT, DAN SOCIAL RESPONSIBILITIES
2
Diktum 4 a
Peranan BPKP Dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kelemahan Mendasar LK
Asistensi kepada K/L/Pemda untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan KN/D, meningkatkan kepatuhan terhadap per-UU, kualitas LK dan tata kelola
Sistem Pengendalian Intern Pencatatan dan Pelaporan Aset
Kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan
Kepatuhan pada aturan Pendampingan penyusunan laporan keuangan instansi kepada K/L dan pemda Pendampingan reviu laporan keuangan instansi kepada APIP Pusat dan Daerah, diklat SDM pengelola keuangan,
WTP
Bimtek APBD/SAKD/SIMDA/SAKIP bagi
pemda
Pembentukan help desk di masing-masing Perwakilan BPKP untuk pengawasan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan.
3
LATAR BELAKANG 1. BPKP telah mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi Managemen Keuangan Daerah (SIMDA) dan telah mengimplementasikan pada 395 Pemda, dengan rincian: • Simda Keuangan 329 pemda • Simda BMD 313 pemda • Simda Gaji 104 pemda • Simda Pendapatan 31 pemda
DASAR PENGEMBANGAN SIMDA
UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara,
PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
PP No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Aset BMN/D,
PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
Permendagri No 21 /2011 jo. Permendagri No 59 tahun 2007 jo. 13 /2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
PP 65 /2010 (SIKD - KOMANDAN), PMK 64 /2013 (DTH RTH)
Permendagri No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD
PERATURAN DAERAH YANG TERKAIT Sisdur pengelolaan keuangan dan aset
Kebijakan akuntansi
TUJUAN PENGEMBANGAN SIMDA membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban menyusun laporan APBD, Laporan keuangan lebih
efisien dan akurat menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen
menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan
efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan Memenuhi kebutuhan data / informasi bagi instansi lain
DJPK sistem komandan SIKD DJP daftar transaksi harian & rekap transaksi
harian Bank NTB & Sumut Cash Management System
Containt E-SIKD- DJPK PMK-04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah SE-03/PK/2011 tentang tata cara teknis penyampaian IKD melalui Sistem Komunikasi dan Manajemen Data Nasional SIKD (Komandan SIKD) PMK No 64/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pengawasan terhadap Pemotongan /Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang dilakukan oleh Bendaharawan Pengeluaran SKPD/Kuasa Bendahara Umum Daerah PMK-132/pmk.05/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan
BPKP’S SUPPORT • Pengembangan Aplikasi SIMDA dan kesinambungan Maintenance • Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penyusunan LKPD sesuai Peraturan • Pendampingan Implementasi Aplikasi SIMDA • Helpdesk Perwakilan BPKP di 33 Provinsi
KERANGKA KERJASAMA DJP - DJPK - BPKP • PMK-64/PMK.05/2013 • PMK-132/PMK.05/2013
• Pelaporan DTH/RTH • Perolehan data lainnya
• PMK-04/PMK.07/2011 • SE-03/PK/2011
DJP
DJPK
PEMDA
BPKP •
SIMDA
Peran SIMDA dalam Arsitektur SIKD DJPK & DJP
APBD; APBD-P; Penjabaran; DPA
Realisasi: bulanan Smesteran DTH/RTH
LKPD
Pendapatan Daerah
Data Keuangan Daerah DTH / RTH
Kebutuhan Informasi Data Keuangan – Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) 1. 2. 3. 4.
Informasi APBD dan APBD-P Informasi Realisasi Bulanan Informasi Realisasi Keuangan Daerah Semester I Informasi Realisasi Keuangan Daerah Semester II/Tahunan
http://www.djpk.depkeu.go.id/data-series/data-keuangandaerah/setelah-ta-2006
Elemen Data DTH dan RTH Diatur Dalam PMK-64 Ditjen Pajak DTH
RTH
Dilaporkan Setiap Bulan (Tanggal 20 Bulan Berikutnya) Dapat Dilakukan Secara Elektronik dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) RTH Dapat Juga Dilaporkan Dari BUD (Hasil Rekapitulasi Sesuai Data SIKD)
GEDUNG BPKP LANTAI 10 SAYAP BARAT RUANG SATGAS SIMDA JL. PRAMUKA NO. 33 JAKARTA TIMUR , JAKARTA 13120 TELP. (021) 859 100 31 PES. 1028, 1029 FAX. (021) 859 100 31 PES. 1029 EMAIL :
[email protected] Website : http://www.bpkp.go.id 13
