KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PAPARAN

DIREKTUR JENDERAL KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI PADA ACARA INDONESIA WATER LEARNING WEEK (IWLW) DENGAN TOPIK: “PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAN NON INFRASTRUKTUR AIR OLEH PEMERINTAH DAERAH”

Disampaikan Oleh: REYDONNYZAR MOENEK Jakarta, 25 November 2014 KEMENTERIAN DALAM NEGERI


Strategi dan Kebijakan Pendanaan Pemerintah Daerah Untuk Infrastruktur Air dan Non Infrastruktur Air Percepatan Pemenuhan Target Pelayanan Air Perpipaan Diwilayah Perkotaan 80% dan Wilayah Perdesaan 60% Sesuai Target MDG’s Tahun 2015 (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2015 ) Melalui • •

Penguatan struktur permodalan PDAM. Menginvestasikan kembali bagian laba PDAM yang layanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM untuk: - Peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum baik fisik maupun non fisik. - Peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan.

2


FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA PENDANAAN INFRASTRUKTUR DAN NON INFRASTRUKTUR AIR Beban Belanja Pegawai mencapai rata-rata : - Prov 17% - Kab/Kota 44% - Prov/Kab/Kota 38%

Kewajiban Pemerintah Daerah untuk pendanaan 20% Fungsi Pendidikan sesuai PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Kewajiban Pemerintah Daerah untuk pendanaan 10% Kesehatan sesuai UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Kewajiban Pemerintah Daerah untuk mendanai urusan wajib pelayanan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum

Komitmen dan political will Kepala Daerah dan DPRD dalam pendanaan untuk pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur air secara memadai

Adanya permasalahan pemberian kewenangan kepada daerah yang tidak disertai dengan dukungan pendanaan dari pusat dengan prinsip money follows function

3


Tren Belanja APBD dan Proporsi Belanja Pegawai Tiga Tahun Terakhir triliun rupiah

PROV/KAB/KOTA 900.00

KAB/KOTA

855T

800.00 700.00

PROVINSI

736T 617T 597T

600.00

523T

500.00

443T

400.00 300.00

261T

200.00

42%

296T

326T 213T

40%

38%

257T

283T 47%

35T

39T

0.00

20%

18%

TOTAL BELANJA

226T

174T

100.00

2012 2013 2014

257T

43T

51%

49%

17%

2012 2013 2014

2012 2013 2014

PROPORSI BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJA

4


Kabupaten/Kota dengan Belanja Pegawai diatas 50% dari Total Belanja APBD (triliun rupiah

70% 60%

285 daerah (58,04%)

297 daerah (60,49%)

293 daerah (61,30%)

273 daerah (55,71%)

50% 40%

241 daerah (47,77%)

Rentang belanja pegawai terhadap belanja APBD Kabupaten/Kota se-Indonesia Tahun 2014:

30%

- Terendah 14,21%

20%

- Tertinggi 69,82%

10% 0%

2010

2011

2012

2013

2014

5


Tren Urusan Pendidikan dan Proporsi Belanja Terhadap Total Belanja TA 2010 - 2014

PROV/KAB/KOTA

Keterangan: *) Menggunakan data 459 Kabupaten/Kota yang terinformasi; **) Menggunakan data 34 Provinsi dan 459 Kabupaten/Kota yang terinformasi; Sumber Data: Ditjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

513.44

171.67

188.33

198.81

28%

25%

25%

2011

2012

2013

2014**)

151.75 30%

112.65

2014

2013

2012

2011

Urusan Pendidikan

26%

2010

257.88

213.02

174.02

127.92

113.13

439.13

538.66 177.06 33%

12.79 13.82 15.85 19.24 21.75 11% 11% 9% 9% 8%

2010

35% 32%

2013

36%

2014*)

169.08

443.53

31%

2012

-

2011

100.00

2010

200.00

99.85

300.00

155.82

400.00

137.93

500.00

326.01

600.00

385.52

700.00

524.12

800.00

617.54

900.00

796.53

PROVINSI

737.14

KAB/KOTA

triliun rupiah

Total Belanja

6


Tren Urusan Kesehatan dan Proporsi Terhadap Total Belanja TA 2011 - 2014

PROV/KAB/KOTA

800.00

Urusan Kesehatan Keterangan: *) Menggunakan data 459 Kabupaten/Kota yang terinformasi; **) Menggunakan data 34 Provinsi dan 434 Kabupaten/Kota yang terinformasi; Sumber Data: Ditjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

46.76

257.86 20.85 8,09%

9,11%

2011

2013

8,18%

2014

213.02

174.02

2012

2011

2014

2013

17.42

9,10%

9,25%

72.46

8,13%

2011

-

2012

100.00

68.13

14.15

9,26

200.00

2013

11.85 127.92

10,00%

300.00

56.20

51.61

9,69%

400.00

2012

516.15

50.72

9,48%

385.52

500.00

513.44

523.54

42.05

9,06%

600.00

443.53

34.91

700.00

617.54

736.56

900.00

774.01

PROVINSI

9,36%

2014

KAB/KOTA

triliun rupiah

Total Belanja

7


PERTANYAAN :

1. Sebutkan faktor-faktor lain yang secara signifikan mempengaruhi rendahnya pendanaan infrastruktur dan non infrastruktur air yang bersumber dari APBD ?

8


KOMPOSISI PENGELUARAN PEMBIAYAAN APBD TA 2014 *Data terinput 535 Daerah dari 539 Prov/Kab/Kota Komposisi Pengeluaran Pembiayaan Provinsi, Kabupaten/Kota TA 2014

12,266.69 78.62%

Komposisi Pengeluaran Pembiayaan Provinsi TA 2014

9,106.90 90.32%

Total Pengeluaran Pembiayaan 10.082,73 Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah

187.50 9.85 1.86% 0.10% 3,159.78 57.25%

782.55

262.58

Total Pengeluaran Pembiayaan 15.601,88 1.68% 5.02%

Sumber Data : Perda APBD Provinsi/Kab/Kota, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri 2014

dalam miliar rupiah

Komposisi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten/Kota TA 2014 Total Pengeluaran Pembiayaan 10.082,73

Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan * Modal Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah

2,290.06 14.68%

Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah

778.48 7.72%

595.05 252.73 10.78% 4.58%

1,511.58 27.39%

dalam miliar rupiah

9


Perbandingan Penyertaan Modal dan SiLPA terhadap Total APBD (Tahun 2014-Dalam Trilliun Rupiah) 855.3

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

1,44% dari Total APBD

12.3

Penyertaan Modal

8,24% dari Total APBD

70.5 SiLPA

Total APBD 10

Sumber Data : Perda APBD Provinsi/Kab/Kota, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri 2014

10


Jumlah PDAM BPD = 26 (2,32%) tersebar pada 3503 Jaringan Kantor BPR = 286 (25,49%) PDAM = 386 (34,40%) PD Lainnya = 424 (37,79%)

Sumber: Ditjen Keuda, 2014

11


Kontribusi Laba BUMD-PDAM (Tahun 2012 - Rp.10,47 Trilliun)

92,73 % 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

2,95 %

BPD

BPR

0,01 %

PDAM

4,32 %

PD Lainnya

Sumber: Ditjen Keuangan Daerah

12


PERTANYAAN :

2. Bagaimana PDAM bisa efisien? 3. Bagaimana PDAM bisa memiliki daya saing tinggi ? 4. Bagaimana PDAM bisa menghasilkan laba ? 5. Bagaimana PDAM meningkatkan PAD ?

13


Kinerja PDAM Sehat 43%

Sakit 26% Kurang Sehat 31%

Sumber: Ditjen Keuangan Daerah

14


Penilaian Kinerja PDAM

KATEGORI SEHAT

PDAM mampu berkembang, meraih untung, mampu mengelola pinjaman, mampu melakukan penggantian aset, operasi efisien

KURANG SEHAT

PDAM kurang berkembang, pendapatan hanya bisa menutup biaya operasi, keuntungan rendah, resiko kegagalan penyelesaian hutang tinggi

TIDAK SEHAT

PDAM tidak berkembang, menderita kerugian, operasi didasarkan sumber daya yang terbatas, penyelesaian pinjaman bermasalah Sumber: Ditjen Keuangan Daerah

JUMLAH PDAM

43 % 31 %

26 %

15


TARIF AIR MINUM • Tarif rata-rata nasional Rp 1,814.63 /m3 • Rata-rata harga pokok air minum Rp 2,243.28/m3 • Beban yg ditanggung PDAM Rp 413.09/m3 • Masih banyak PDAM dengan tarif Rp 500-750/M3 • DPRD menuntut agar dilibatkan dalam penyesuaian tarif

Tarif tidak mencerminkan prinsip “full cost recovery” 16


KONDISI EKSISTING : KINERJA PELAYANAN AIR MINUM: PERKOTAAN 45% PERDESAAN 10% NASIONAL 24% (35 TH7 JUTA SR)

10 JUTA SAMBUNGAN BARU 2013

RPJMN : KINERJA PELAYANAN AIR MINUM: PERKOTAAN 45% PERDESAAN 30% NASIONAL 40%

TARGET MDG’S (2015) PERKOTAAN 80% PERDESAAN 60%

17


ANALISIS

TANTANGAN MDG’s 2015

DIPERLUKAN AKSES PENDANAAN YANG LEBIH LUAS (PERANSERTA SWASTA, MASYARAKAT DAN OBLIGASI)

18


PERTANYAAN : 6.

Insentif apa yang diperlukan agar pemerintah daerah bersedia meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur air dan non infrastruktur air ? 7. Regulasi yang bagaimana diperlukan sebagai instrumen dalam rangka mendukung peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur air dan non infrastruktur air ? 8. Apakah diperlukan mekanisme baru dalam penyediaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur air dan non infrastruktur air ? 9. Langkah dan strategi apa saja yang telah dilakukan untuk terlaksananya 10 juta sambungan baru dan pencapaian target MDG’s perkotaan 80% dan perdesaan 60% ? 10. Regulasi apa yang diperlukan sehingga ketersediaan air baku akan dapat dikendalikan ?

19


BENTUK KELEMBAGAAN UNTUK PELAYANAN UMUM DAN POLA PENDANAAN

Problematika Dikelola Sendiri - DAU & Transfer Pemerintah tdk cukup - Potensi Daerah & PAD kecil - Investasi tdk masuk

Managed by Local Entreprises

PUBLIC GOODS

BUMD

QUASI PUBLIC GOODS

PROFIT GOODS

PRIVATE GOODS

PERSEROAN TERBATAS

PRIVATISASI

RUU - BUMD

TDK SEHAT

SWASTA

PERSERODA PROFIT ORIENTED

SEHAT

PERUMDA PELAYANAN UMUM

TDK SEHAT

BLUD

APBD JASA LAYANAN

Retribusi masuk Kas BLUD

SKPD

APBD

Retribusi masuk Kas Daerah

Managed by LG

POLA PENDANAAN SKPD - BIAYA PELAYANAN DARI APBD, RETRIBUSI MASUK KE KAS DAERAH. - INOVASI PEMBIAYAAN (PINJAMAN, KERJASAMA DLL) MENGIKUTI KETENTUAN APBD POLA PENDANAAN BLUD - BIAYA PELAYANAN DARI APBD, - RETRIBUSI MASUK KE KAS BLUD DAN DIBELANJAKAN OLEH BLUD. - INOVASI PEMBIAYAAN LBH FLEKSIBEL UNTUK DANA HSL PELAYANAN - KONSOLIDASI APBD PD AKHIR TAHUN

POLA PENDANAAN BADAN USAHA - BIAYA PELAYANAN DARI TARIF, - INVESTASI DARI PEMILIK, - KERJASAMA DG PIHAK III. - PENERIMAAN & BELANJA DIBUKUKAN PERUSAHAAN. - INOVASI PEMBIAYAAN LEBIH FLEKSIBEL BERDASARKAN PRINSIP KEPENGUSAHAAN YANG SEHAT.

20


Permendagri 23/2006 tentang Pedoman Teknis dan Tatacara Pengaturan Tarif Air Minum pada PDAM • •

• • •

Melaksanakan amanah Psl 60 ayat (8) PP 16/2005 Prinsip-prinsip formulasi tarif air minum: • Keterjangkauan: disesuaikan dg daya beli masyarakat • Keadilan : Subsidi silang (tarif differensiasi) • Pemulihan biaya (FCR): tarif rata-rata = biaya produksi • Mutu Pelayanan : FCR + 10 % LABA • Efisiensi Pemakaian Air : tarif progresif • Transparansi dan Akuntabilitas dalam hal penetapan tarifmekanisme penetapan tarif (meminimalisir kepentingan politik) • Perlindungan Air Baku : tarif progresif Jika usulan tarif tdk disetujui KDH shg tdk FCR, Pemda mengupayakan subsidi tarif melalui APBD Direksi wajib menyusun RJP Perusahaan (corporate plan ) sbg alat sinkronisasi perencanaan tarif dan pengembangan PDAM dg RPJMD dan APBD Peninjauan tarif periodik dpt dilakukan dlm keadaan luar biasa yg mengakibatkan diperlukannya perubahan RJP Perusahaan (corporate plan)

21


Permendagri 2/2007 : Organ dan Kepegawaian PDAM • Direksi diangkat KDH (selaku RUPS) atas usul Dewan Pengawaspengangkatan dg Keputusan KDH • Calon Direksi bersedia bekerja penuh waktu & tdk boleh ada unsur nepotisme dg KDH/Wakil KDH, Dewan Pengawas, & Direksi lainnya • Calon Direksi hrs lulus fit and proper test • Larangan jabatan rangkap bagi Direksi • Jmlh Direksi berdasarkan jumlah pelanggan • Kewajiban menyebarluaskan Laporan Tahunan (laporan keuangan & laporan manajemen) ke media masa 15 hr setelah disahkan KDH • Biaya tenaga kerja tdk lebih dari 40% total biaya tahun lalu.

22


AKSELERASI 10 JUTA SAMBUNGAN BARU • Telah diterbitkan SE Menteri Dalam Negeri tentang Percepatan terhadap program penambahan 10 juta Sambungan Rumah Air Minum tahun 2009 s/d 2013 yang menyebutkan tentang pembebasan setoran PAD bagi PDAM yang belum mampu melayani 80% masyarakat di wilayahnya untuk digunakan keperluan investasi kembali sebagai upaya untuk mendorong penguatan permodalan PDAM. • Program 10 juta sambungan baru sbg salah satu prioritas daerah yang dituangkan dlm PMDN tentang Pedoman Penyusunan APBDsetiap pembahasan RAPBD, Depdagri akan mencermati alokasi APBD terhadap program ini. • Mendorong Pemda untuk memanfaatkan mekanisme pinjaman daerah yang ditujukan untuk pengembangan dan pembangunan infrastruktur air minum. Infrastruktur tersebut selanjutnya dijadikan penyertaan modal pemerintah kepada PDAMinstrumen PP 54/2005, pinjaman daerah hrs mendapatkan pertimbangan MDN.

23


Kebijakan Penyertaan Modal Pada PDAM Menurut Permendagri 22/2011  Bagi PDAM yg cakupan pelayanannya blm 80%, laba bagian pemda wajib disetor ke kas daerah utk dianggarkan dlm APBD sebagai tambahan penyertaan modal  Pemda dihimbau utk melakukan penambahan modal sebagaimana telah diamanahkan dalam perda penyertaan modal baik yg bersumber dari setoran laba PDAM maupun dari sumber lainnya.

24


PERTANYAAN : 11. Bagaimana dengan pengelolaan air limbah ? 12. Apa langkah yang perlu dilakukan agar pengelolaan air limbah terlaksana secara efektif dan efisien ? 13. SKPD atau organisasi apa yang lebih tepat diberikan tugas dan fungsi untuk mengelola air limbah ? 14. Apakah perlu dibentuk asosiasi dan perusahaan daerah (perusahaan daerah air limbah) dan atau perusahaan daerah terbatas untuk menangani pengelolaan air limbah tersebut ? 15. Apakah Perusahaan Daerah Air Limbah yang ada selama ini telah dipandang cukup efektif ? Apabila belum efektif apakah perlu dibentuk BLUD untuk menangani khususnya yang berskala kecil ?

25


Terima Kasih

B I O DATA Nama Tempat/Tgl. Lahir Agama Alamat Kantor

: : : :

Hp Email Pgkt/Gol./Ruang

: : :

PENDIDIKAN 1987 1993 – 1994

: :

1994 2007 2014

DR. Drs. REYDONNYZAR MOENEK., M.Devt.M. Padang, 14 Nopember 1960 Islam Kementerian Dalam Negeri Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat Tel/Fax: 021-3811101 0818710342 [email protected] Pembina Utama Madya (IV/d)

S1 Tugas Belajar pada UNIVERSITAS GADJAH MADA Yogyakarta Jurusan Ilmu Administrasi Negara. S2 (Pasca Sarjana) pada ASIAN INSTITUTE Of MANAGEMENT (AIM) – Makati, Metro Manila, Phillippines. Master in Development Management M. Devt. M) – Analyst Investasi, Keuangan, Desentralisasi Fiskal dan Public-Private Partnership Specialist. : “Exchange Program” between Asian Institute Of Management (AIM) Phillippines with Australian Universities, Australia. : Post Graduated (Candidate Ph.D) pada Local Autonomy College University of Tokyo Jepang, spesialis “Local Government & Regional Finance“. Disertasi: “Searching for the Equilibrium : Reformatting the National Integrity, Fiscal Decentralization Indonesia’s Cases “. : Doktor Ilmu Pemerintahan Bidang Kebijakan Fiskal pada Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung Bidang Kebijakan Fiskal

BAHASA • Inggris (Excellent) • Perancis (Excellent) • Filipino/Tagalog (Fair) • Japanese (Fair) PENGALAMAN / PEKERJAAN  Pengajar / Pengajar Tamu, Konsultan Lepas pada berbagai Institusi bid. Ekonomi, Keu, Manajemen & Desentralisasi Fiskal dalam dan luar negeri.  Penyusun Modul berbagai Pelatihan/Pendidikan Ekonomi, Keuangan dan Manajemen.  Pembicara/Keynote Speakers/Organizer Seminar Dalam dan Luar Negeri bidang Ekonomi, Politik, Keuangan, Manajemen & Desentralisasi Fiskal.  Saksi Ahli Bidang Pemerintahan Daerah dan Keuangan Daerah. PENGHARGAAN Satyalancana Karya Satya 30 Tahun Penghargaan dalam bidang “Environment Diplomacy Relation Award” pada the 10th Republic of Korea Environmental Culture Award”, di Seoul, Korea Selatan Thn 2012 “Elshinta Award Tahun 2012” sebagai the Most Favourite Jubir/Kapuspen Berdasarkan Polling.

  

JABATAN 1. Direktur Administrasi Pendapatan dan Investasi Daerah (APID pada Ditjen BAKD Depdagri) (Juni 2008 – September 2010); 2. Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri/Kepala Pusat Penerangan (2010 – Juni 2013); 3. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum, Politik, Dan Hubungan Antar Lembaga (Feb 2013 – Juni 2014); 4. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Juni 2014-Sekarang).

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Recommend Documents