KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PAPARAN MENTERI DALAM NEGERI PADA SOSIALISASI TRANSAKSI NON TUNAI DAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Disampaikan Oleh : TJAHJO KUMOLO Jakarta, 11 Agustus 2017 KEMENTERIAN DALAM NEGERI


MAKSUD DAN TUJUAN SOSIALISASI

 Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia perlu 17 melakukan percepatan Implementasi Transaksi Non Tunai dalam pengelolaan keuangan daerah;

 Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia perlu menerapkan pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.


IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI Memberikan manfaat antara lain: Mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; Mencegah peredaran uang palsu; Menghemat pengeluaran Negara; Menekan laju inflasi; Mencegah transaksi illegal (korupsi); Meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian (velocity of money); Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas.


LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI  Melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank terkait di daerah untuk persiapan Implementasi Transaksi Non Tunai.  Gubernur/Bupati/Walikota menginstruksikan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) agar dalam pelaksanaan transaksi penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara Non Tunai  Dalam hal karena pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait dengan penyelenggaraan Transaksi Non Tunai di daerah, pemerintah daerah dapat melaksanakan Transaksi Non Tunai dimaksud secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

 Bupati/Walikota melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai di daerahnya masing-masing kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lambat tanggal 1 September 2017.  Gubernur melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai pada pemerintah Provinsi dan melakukan monitoring/evaluasi atas implementasi non tunai pada kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing untuk selanjutnya melaporkan kesiapan implementasi transaksi non tunai dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lambat tanggal 1 Oktober 2017.


KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK


KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Izin Usaha Perdagangan; Izin Usaha Hiburan; Izin Mendirikan Bangunan; Izin Usaha Restoran; Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Izin Trayek; Izin Usaha Perikanan; Izin Mempekejakan Tenaga Kerja Asing


KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK, PEMERINTAH DAERAH PERLU MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH ANTARA LAIN

o Menerbitkan Peraturan Kepala Daerah tentang pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak; o Memanfaatkan aplikasi terkait dengan pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak; o Melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders);

o Melaporkan secara berkala atas pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.


HAL-HAL MENJADI PERHATIAN TERKAIT ISU PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH : Terdapat sejumlah dana APBD yang cukup besar mengendap atau mangkrak (idle money) didaerah; Permasalahan akibat pengalihan urusan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, antara lain dibidang Pendidikan;

Kebijakan Dana Alokasi Umum bersifat dinamis, diminta kepada pemerintah daerah agar melakukan langkah antisipatif dalam menghadapi penurunan Dana Alokasi Umum dalam Tahun Anggaran 2017 Dan Tahun Anggaran Tahun 2018; Dalam rangka mendorong penguatan Badan Usaha Milik Daerah perlu dilakukan langkahlangkah antara lain restrukturisasi, rasionalisasi, peningkatan kapasitas usaha melalui analisis investasi dan penyehatan keuangan Badan Usaha Milik Daerah; Menjamin ketersediaan Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2018, bagi Pemerintah Daerah pada 171 daerah yang terdiri atas 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2018.


Terdapat Sejumlah Dana APBD Yang Cukup Besar Mengendap atau Mangkrak (Idle Money) Didaerah;

Sesuai data yang diperoleh dari beberapa sumber, jumlah dana yang mengendap pada akhir Semester I Tahun 2015 sebesar Rp273,5 Trilyun, akhir Semester I Tahun 2016 sebesar Rp214,67 Trilyun, sedangkan hingga akhir Semester I Tahun 2017 tercatat sebesar Rp222,59 Trilyun.


DATA BADAN USAHA MILIK DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI KE B UTUHA N DA N SUM B ER P E NDA NA A N INFR A STR UKTUR (2015-2019): P ERAN SUM BER NON-ANGGARAN P EM ERINTAH SIGNIFIKAN

1. Dihitung berdasarkan tingkat kinerja infrastruktur yang diperlukan untuk pencapaian posisi Negara berpendapatan menengah (middle income country) pada tahun 2025. Sumber Data: Bappenas – JICA, 2014: Background study for RPJMN 2015-2019, Analisa Tim 11


Jumlah BUMD BPD = 26 (2,32%) tersebar pada 3503 Jaringan Kantor BPR = 286 (25,49%)

26

PDAM = 386 (34,40%) PD Lainnya = 424 (37,79%)

286

424

386

Sumber Data : Perda APBD Provinsi/Kab/Kota, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri 2014


Kontribusi Laba BUMD 92,73 % 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

2,95 %

BPD

BPR

0,01 %

PDAM

4,32 %

PD Lainnya

Sumber: Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, Data diolah.


DATA REALISASI APBD


Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD Provinsi Triwulan II TA 2017 Trilyun Rp. Rp350.00 Rp300.00 Rp250.00 Rp200.00 Rp150.00 Rp100.00 Rp50.00 Rp0.00 Anggaran Realisasi

Anggaran

46,32% 31,91%

Pendapatan Rp318.81 Rp147.67

Realisasi

Belanja Rp327.66 Rp104.56

Realisasi pendapatan APBD provinsi pada Triwulan II TA 2014 sebesar Rp. 147,67 trilyun atau rata-rata sebesar 46,32% sedangkan realisasi belanja APBD provinsi pada triwulan I TA 2017 sebesar Rp. 104,56 trilyun atau rata-rata sebesar 31,91%


Rata-rata realisasi Pendapatan Belanja APBD Provinsi Triwulan II TA 2013-2017 50.0% 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% Pendapatan

20.0%

Belanja

15.0% 10.0% 5.0% 0.0% Pendapatan Belanja

TW II 2013 46.5% 29.4%

TW II 2014 39.8% 23.6%

TW II 2015 42.1% 27.4%

TW II 2016 44.8% 32.0%

TW II 2017 46.3% 31.9%


Rata-rata realisasi Pendapatan Belanja APBD Kabupaten/Kota Triwulan II TA 2013-2017 60.0% 50.0% 40.0%

30.0% Pendapatan Belanja

20.0% 10.0%

0.0% Pendapatan Belanja

TW II 2013 49.6% 28.0%

TW II 2014 49.3% 27.1%

TW II 2015 50.2% 27.3%

TW II 2016 46.4% 32.3%

TW II 2017 46.4% 31.3%


Realisasi Belanja APBD Provinsi menurut Jenis Belanja Triwulan II TA 2013 - 2017 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Pegawai Brng dan Jasa Modal Lainnya

TW II 2013

TW II 2014

TW II 2015

TW II 2016

TW II 2017

38% 27% 12% 36%

34% 24% 8% 29%

33% 25% 10% 36%

41% 30% 16% 37%

39% 28% 14%

Realisasi belanja APBD provinsi menurut jenis belanja jenis modal sampai dengan triwulan II, pada umumnya selalu rendah (<15%), sehingga terjadi penumpukan belanja pada triwulan IV.


Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota menurut Jenis Belanja Triwulan II TA 2013 - 2017 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Pegawai Brng dan Jasa Modal Lainnya

TW II 2013

TW II 2014

TW II 2015

TW II 2016

TW II 2017

36% 26% 11% 28%

36% 26% 10% 24%

35% 26% 14% 30%

41% 30% 16% 38%

38% 29% 15%

Realisasi belanja APBD kebupaten/kota menurut jenis belanja jenis modal sampai dengan triwulan II, pada umumnya selalu rendah (<15%), sehingga terjadi penumpukan belanja pada triwulan IV.

Realisasi pendapatan APBD provinsi s/d triwulan II TA 2017 sebesar rata-rata 46,32%, tertinggi PRovinsi Sulawesi Utara 56%, Kalimantan Timur 55%, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat rata-rata 53%. Prov. Papua Barat

Prov. Papua

35%

Prov. Maluku Utara

Prov. Maluku

Prov. Nusa Tenggara Timur

Prov. Nusa Tenggara Barat

Prov. Bali

Prov. Sulawesi Tenggara

Prov. Sulawesi Selatan

45%

Prov. Sulawesi Tengah

44% 46%

Prov. Gorontalo

55%

Prov. Sulawesi Utara

Prov. Sulawesi Barat

47%

Prov. Kalimantan Utara

44%

Prov. Kalimantan Timur

53% 51% 51% 53% 53% 53% 52%

Prov. Kalimantan Selatan

Prov. Kalimantan Tengah

Prov. Kalimantan Barat

Prov. Jawa Timur

Prov. DI Yogyakarta

Prov. Jawa Tengah

48%

Prov. Banten

60%

Prov. Jawa Barat

41%

Prov. DKI Jakarta

37%

Prov. Lampung

30%

Prov. Kep. Bangka Belitung

44% 42% 43%

Prov. Sumatera Selatan

51% 51%

Prov. Bengkulu

Prov. Jambi

Prov. Kepulauan Riau

50%

Prov. Riau

Prov. Sumatera Barat

40%

Prov. Sumatera Utara

Prov. Aceh

Rata-rata realisasi pendapatan APBD Provinsi Triwulan II TA 2017 56% 51% 49% 50% 49% 48% 49% 48% 40% 46,32% 36% 37%

27%

20%

10%

0%

Realisasi belanja APBD provinsi s/d triwulan II TA 2017 rata-rata sebesar 31,91%, tertinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Selatan 42,3%, Sulaesi Utara 42%, DI Yogyakarta 40,5% Prov. Papua Barat

Prov. Papua

Prov. Maluku Utara

Prov. Maluku

Prov. Nusa Tenggara Timur

Prov. Nusa Tenggara Barat

Prov. Bali

Prov. Sulawesi Tenggara

Prov. Sulawesi Selatan

Prov. Sulawesi Tengah

Prov. Gorontalo

Prov. Sulawesi Utara

Prov. Sulawesi Barat

Prov. Kalimantan Utara

Prov. Kalimantan Timur

Prov. Kalimantan Selatan

Prov. Kalimantan Tengah

Prov. Kalimantan Barat

Prov. Jawa Timur

Prov. DI Yogyakarta

Prov. Jawa Tengah

Prov. Banten

Prov. Jawa Barat

Prov. DKI Jakarta

Prov. Lampung

Prov. Kep. Bangka Belitung

Prov. Sumatera Selatan

Prov. Bengkulu

Prov. Jambi

Prov. Kepulauan Riau

Prov. Riau

Prov. Sumatera Barat

Prov. Sumatera Utara

Prov. Aceh

Rata-rata realisasi belanja APBD Provinsi Triwulan II TA 2017

42% 42% 42% 45% 40% 38% 37% 37% 40% 36% 37% 36% 36% 36% 36% 36% 35% 35% 34% 34% 34% 32% 32% 32% 35% 31% 30% 30% 30% 31,91%29% 28% 30% 27% 26% 26% 26% 25% 22% 21% 20% 15% 10% 5% 0%


DATA PENDANAAN PILKADA


Provinsi yang Telah Tandatangan NPHD Pilkada Serentak Tahun 2018 15 Provinsi 13 yang Telah Tandatangan NPHD Pilkada 11 2018 Serentak Tahun 10 Sudah 6 4 5 Belum 0 KPU

Panwas


Kabupaten/Kota yang Telah Tandatangan NPHD Pilkada Serentak Tahun 2018

200Kabupaten/Kota yang Telah Tandatangan NPHD 149 Pilkada Serentak Tahun 2018 150 108 Sudah 100 Belum 46 50 5 0 KPU Panwas


Provinsi Yang Belum Tandatangan NPHD dengan KPU NO

Provinsi

Keterangan

1

Provinsi Jawa Timur

Besar anggaran telah disepakati (dalam proses NPHD)

2

Provinsi NTT


3

Provinsi Maluku Utara


4

Provinsi Papua

Belum disepakati besaran anggarannya.


Provinsi Yang Belum Tandatangan NPHD dengan Bawaslu Provinsi NO

Provinsi

Keterangan

1

Provinsi Jawa Timur


2

Provinsi NTB


3

Provinsi NTT


4

Provinsi Sulawesi Selatan


5

Provinsi Maluku


6

Provinsi Papua


Kabupaten/Kota Yang Belum Tandatangan NPHD dengan KPU NO

Kabupaten/Kota

NO

Kabupaten/Kota

1

Kab.Pidie Jaya

14

Kab Sampang

2

Kota Padang Sidempuan

15

Kab Bojonegoro

3

Kab. Batu Bara

16

Kab Pamekasan

4

Kab. Padang Lawas

17

Kab Tulungagung

5

Kab. Langkat

18

Kab Magetan

6

Kab. Deli Serdang

19

Kab Jombang

7

Kab. Tapanuli Utara

20

Kota Probolinggo

8

Kab. Dairi

21

Kota Madiun

9

Kota Padang Panjang

22

Kota Tangerang

10

Kab Merangin

23

Kab Lombok Timur

11

Kab Lahat

24

Kab Sikka

12

Kab Karanganyar

25

Kab Sumba Tengah

13

Kota Tegal

26

Kab Nagekeo

Lanjutan… NO

Kabupaten/Kota

NO

27

Kab Rote Ndao

43

28

Kab Manggarai Timur

44

29

Kab Timor Tengah Selatan

45

30

Kab Alor

46

31

Kab Kupang

32

Kab Ende

33

Kab Sumba Barat Daya

34

Kota Tarakan

35

Kab Kep Talaud

36

Kab Mamasa

37

Kab Polewali Mandar

38

Kab Maluku Tenggara

39

Kota Tual

40

Kab Mamberamo Tengah

41

Kab Paniai

42

Kab Puncak

Kabupaten/Kota Kab Deiyai Kab Jayawijaya Kab Biak Numfor Kab Mimika

Alokasi Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2018 Provinsi dan Kabupaten/Kota Setelah Penandatangan NPHD : Rp10,584,946,752,371.00

KPU =

121

Rp8,908,740,316,371.00

DAERAH

BAWASLU/PANWAS = Rp1,676,206,436,000.00

16 DAERAH

21

21

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

SUMATERA

KALIMANTAN

IRIAN JAYA

JAVA

TERIMA KASIH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Recommend Documents