KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PAPARAN Plt. DIREKTUR PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH DITJEN BINA KEANGAN DAERAH Tentang KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DAERAH SAAT INI DAN KEDEPAN Pada Acara BIMTEK PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG BERORIENTASI PELAYANAN MASYARAKAT DI BIDANG KESEHATAN

Disampaikan Oleh : ARSAN LATIF KEMENTERIAN DALAM NEGERI Jakarta, 16 Maret 2017


TUJUAN BERNEGARA SESUAI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN (Preambule)

…membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial….

2

DASAR HUKUM 1. UUD 1945 Pasal 28H, ayat (1): “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”. 2. UUD 1945 Pasal 34, ayat (3): “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak” 3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pasal 171 ayat (2): “Besar anggaran kesehatan Pemda Prov/Kab/Kota dialokasikan minimal 10% dari APBD diluar gaji” 4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 5. Permendagri No. 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017, Butir V.6: “Pemda secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji”. 6. Radiogram Menteri Dalam Negeri No. T.900/2239/KEUDA tanggal 15 September 2015 terkait Peningkatan Bidang Pendidikan, Kesehatan, serta Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman. 3


Pasal 282 UU 23/2014 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah; 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara; 3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 4


PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PEMERINTAH PASAL 8 ayat (3) UU 23/2014

Pembinaan

Pengawasan

Mendagri

K/L

Binwas Umum

Binwas Teknis

BINWAS Secara Nasional koordinasikan Mendagri

Provinsi Gubernur sbg wakil Pem. Binwas umum & teknis (PP 19/2010 & PP 23/2011

Kab/Kota 5


URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN PILIHAN

WAJIB Berkaitan dengan pelayanan dasar

1. pendidikan;

2. kesehatan; 3. pekerjaan umum & penataan ruang; 4. perumahan rakyat & kawasan pemukiman; 5. ketentraman & ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; 6. sosial.

Tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

1. tenaga kerja; 9. perhubungan; 2. pemberdayaan 10.komunikasi dan perempuan dan informatika; pelindungan anak; 11.koperasi, usaha 3. pangan; kecil, dan 4. pertanahan; menengah; 5. lingkungan hidup; 12.penanaman modal; 13.kepemudaan dan 6. administrasi olah raga; kependudukan dan 14.statistik; pencatatan sipil; 15.persandian; 7. pemberdayaan masyarakat dan desa; 16.kebudayaan; 17.perpustakaan; dan 8. pengendalian penduduk dan 18.kearsipan. keluarga berencana;

1. kelautan dan perikanan; 2. pariwisata; 3. pertanian; 4. kehutanan; 5. energi dan sumberdaya mineral; 6. perdagangan; 7. perindustrian; dan 8. transmigrasi

6


Pasal 31 UU 28/2009

Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

7


Pasal 67 UU 23/2014

Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan; c. mengembangkan kehidupan demokrasi; d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; f. melaksanakan program strategis nasional; dan g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

8


Pasal 78 ayat (2) huruf d UU 23/2014

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan…. a…. b… c…. d. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;

9


OUTLINE I.

AMANAT KONSTITUSI UUD’45;

II.

KONSEPSI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN DALAM KONTEKS HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH ;

III. POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH;

IV. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN PEMBIAYAAN KESEHATAN DALAM APBD;

10


I. AMANAT KONSTITUSI UUD ‘45


LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD 1945 EKSEKUTIF

KPU

BPK

Presiden bank sentral

DPR

MPR

kementerian negara LPNK TNI/POLRI

Perwakilan BPK Provinsi

LEGISLATIF

Pemerintahan Daerah Provinsi Gubernur DPRD

PUSAT

DAERAH

YUDIKATIF

DPD

MA

MK

KY

badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman

Lingkungan Peradilan Umum Lingkungan Peradilan Agama

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Bupati/ DPRD Walikota

Lingkungan Peradilan Militer Lingkungan Peradilan TUN

12


KEKUASAAN PEMERINTAHAN PUSAT

Pemegang kekuasaan pemerintahan – Psl 4 (1) UUD 1945

PRESIDEN Kementerian/LPNK Koordinasi

Sebagian Urusan

Psl 17 UUD 1945 Koordinasi

KEMENDAGRI Tanggungjawab

DAERAH

Keuangan Negara

Koordinator penyeleng. urusan pem. di daerah Psl 8 Ayat (3) UU 23/2014

Otonomi Seluas-luasnya Ps 18 (5) UUD ‘45

Pemerintahan Daerah Keuangan Daerah

Psl 8 Ayat 3 UU 23/2014

13

LANDASAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM DAERAH NEGERITERMASUK BIDANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PENDIDIKAN (BGN DARI 32 URUSAN) YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH: SINKRONISASI & HARMONISASI BEL TRANSFER KE DAERAH

UU 5/74

Omnibus Regulation UU 25/2004

UU 22/99

UU 17/2003

PP 105/00

UU 1/2004

UU 15/2004

PP

PP

KMDN 29/02 UU 33/2004

misal: SAP, dstnya

PP

UU 23/2014

PP 58/2005 (Omnibus Regulation) PERMENDAGRI 13/06

UU 36/2009 PERMENDAGRI 52/2015

PERMENDAGRI 59/07

PP 38/07 PP 41/07

PERMENDAGRI 21/11 PP 24/05 PERMENDAGRI 32/11 & 39/12 PERMENDAGRI 64/13

PP 71/10

14


II. KONSEPSI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN DALAM KONTEKS HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH

15


KOORDINASI

Pem Kab/Kota dan instansi vertikal

Sinergitas pemb & penyelenggaraan pemerintahan

PEMBINAAN

Pemerintah Kabupaten/ Kota

Mempercepat peningkatan kapasitas Pemerintahan Kab/Kota

PENGAWASAN

Pemerintah Kabupaten/ Kota

• Penyelenggaran Pem sesuai NSPK • Peningkatan Akuntabilitas

FUNGSI GUB SBG WKL PEM

• Menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta keutuhan NKRI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN UMUM

• Menjaga & mengamalkan ideologi Pancasila & memb kehidupan demokrasi • Memelihara stblts pol yg dinamis

• Menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan

16


URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT

1. 2. 3. 4. 5.

PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER

1. 2. 3.

Dilaksanakan sendiri Dekonsentrasi TP

KONKUREN

WAJIB YAN DASAR SPM

NON YAN DASAR

PEMERINTAHAN UMUM

PILIHAN Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi

DESENTRALISASI

17

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (UU 23/2014)

18

Lanjutan...

19

Lanjutan...

20

Lanjutan...

21

Lanjutan...

22


III. POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH SESUAI UU NO. 23 TAHUN 2014 dan UU NO. 33 TAHUN 2004


PEMERINTAH PUSAT

POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH (UU 23/2014 dan UU 33/2004)

Mendanai Kegiatan Desentralisasi

DBH DAU DAK

POKJA Bel. Transf. Daerah (MDN, Menkeu, Bappenas & Banggar)

Dana Otsus Keistimewaan DIY

APBN

Belanja Untuk Daerah

Dana Penyesuaian

POKJA Bel. Pusat (Menkeu, Bappenas, K/L, Banggar)

Di luar 6 Urusan

Dana Transfer Lainnya

Mendanai Kegiatan Dekon/TP dan Instansi Vertikal

1. Belanja Pusat di Pusat 2. Belanja Pusat Di Daerah

6 Urusan

PEMERINTAH DAERAH

 PELIMPAHAN URUSAN DAN WEWENANG

• • • • • •

Tunj. Profesi Guru PNSD Tamb. Penghasilan Guru PNSD Bantuan Op. Sekolah DID Dana Proyek Pemda & Desen Dana Darurat

• PDRD • Hsl Pengel Kekayaan Drh yg di pisahkan • Lain2 PAD yg sah

PAD

DANA TRANSFER

Pendapatan Daerah

1

Melalui K/L

Desentralisasi Bel Langsung • B. Pegawai • B. Barang &jasa • B. Modal

Lain-Lain Pend. yang sah

Dekon / TP

Bel Tdk lgsng • B. Pegawai • B. Bunga • B. Subsidi • B. Hibah • B. Bansos • B. Bagi Hasil • B. Bankeu • BTT

2

Pembiayaan Lainnya Pinjaman (termasuk Obligasi Daerah) Penggunaan SILPA

Surplus / Defisit Daerah

Belanja Daerah

APBD

Dana Vertikal

3

Pembiayaan Daerah

4

24


IV. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN PEMBIAYAAN KESEHATAN DALAM APBD

TREN URUSAN KESEHATAN TA 2012 - 2016 triliun rupiah

Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2017

26

Tren Urusan Kesehatan dan Proporsi Terhadap Total Belanja TA 2012 - 2016 KAB/KOTA

PROVINSI

PROV/KAB/KOTA

triliun rupiah

9%

9%

10%

11%

13%

8%

8%

8%

9%


10%

9%

9%

10%

11%

12%

27

JUMLAH BELANJA URUSAN KESEHATAN PROVINSI APBD TA 2016 miliar rupiah Rata-rata = 835.34


28

RASIO BELANJA URUSAN KESEHATAN PROVINSI TERHADAP TOTAL BELANJA DILUAR GAJI APBD TA 2016

Rata-rata = 10.21%


29

RASIO BELANJA URUSAN KESEHATAN KABUPATEN PER PROVINSI TERHADAP TOTAL BELANJA DILUAR GAJI APBD TA 2016

Rata-rata = 16.28%


30

RASIO BELANJA URUSAN KESEHATAN KOTA PER PROVINSI TERHADAP TOTAL BELANJA DILUAR GAJI APBD TA 2016

Rata-rata = 16.94%


31

PERSENTASE RATA-RATA ANGGARAN KESEHATAN KABUPATEN/KOTA TA 2012 - 2015 UU 36/2009

Catatan: 1. Rata-rata Alokasi Anggaran Kesehatan Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2012 adalah 9.54% 2. Rata-rata Alokasi Anggaran Kesehatan Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2013 adalah 9.85% 3. Rata-rata Alokasi Anggaran Kesehatan Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2014 adalah 10.32% 4. Rata-rata Alokasi Anggaran Kesehatan Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2015 adalah 11.25% 5. Rata-rata Alokasi Anggaran Kesehatan Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2016 adalah 12.58%

Sumber Data: Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, TA 2017 Angka di atas TIDAK TERMASUK Fungsi Pendidikan (program/kegiatan, bantuan keuangan, hibah, bansos dan anggaran lainnya yang berdimensi fungsi pendidikan)

32


Terima Kasih

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Recommend Documents