VISI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

MATERI PAPARAN

LANDASAN HUKUM TUGAS POKOK DAN FUNGSI KESBANGPOL DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI

DISAMPAIKAN PADA KEGIATAN RAKORNAS BIDANG KESBANGPOL

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

JAKARTA, 6 DESEMBER 2013

MISI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

VISI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik, sistem politik yang demokratis, pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menetapkan kebijaksanaan nasional dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya : Memelihara dan memantapkan keutuhan NKRI; 1. 1.Memelihara 2.Memelihara Ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa an bernegara; 3.Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik; 4.Memantapkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan auditabel; Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis dalam negara 5. 5.Memantapkan kesatuan Republik Indonesia; Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial 6. 6.Meningkatkan budaya, dan politik; 7.Mengembangkan keserasian hubungan pusat dan daerah, antar daerah dan antar kawasan; serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan dan berbasis kependudukan.

LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

VISI KESBANGPOL Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa melalui sistem politik yang demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

S. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESBANGPOL SUB BIDANG : KETAHANAN EKONOMI SUB SUB BIDANG : PENETAPAN KEBIJAKAN PENYE. PEMERINTAH

MISI KESBANGPOL 1. Memelihara dan memantapkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Memantapkan sistem politik dalam negeri wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

yang

demokratis

dalam

3. Memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara serta wawasan ekonomi dalam tatanan politik, sosial, budaya, hukum segenap warga negara, dengan didukung berperannya institusi-institusi sosial dan budaya masyarakat bagi penguatan integrasi sosial.

DIREKTORAT KETAHANAN EKONOMI

STRUKTUR ORGANISASI DITJEN KESBANGPOL (PERMENDAGRI NOMOR 41 TAHUN 2010)

Pasal 223 Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 TUGAS Direktorat Ketahanan Ekonomi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Ditjen Kesbangpol di bidang ketahanan ekonomi dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

FUNGSI a.

Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan sumber daya alam dan kesenjangan perekonomian;

b.

Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan perdagangan, investasi, , fiskal dan moneter;

c.

Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi perilaku perekonomian masyarakat;

d.

Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan lembaga usaha ekonomi ; dan

e.

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

SEKRETARIAT DITJEN

DIREKTORAT BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DIREKTORAT KEWASPADAAN NASIONAL

DIREKTORAT KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN

DIREKTORAT POLITIK DALAM NEGERI

DIREKTORAT KETAHANAN EKONOMI

LAMPIRAN XXVII : SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: 061/4942/SJ TANGGAL: 17 Desember 2010

DIREKTORAT KETAHANAN EKONOMI SUB BAGIAN TATA USAHA

SUBDIT KETAHANAN SUMBER DAYA ALAM DAN KESENJANGAN PEREKONOMIAN

MEMPUNYAI TUGAS MELAKSANAKAN PENYIAPAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN FASILITASI SERTA MONITORING DAN EVALUASI IDENTIFIKASI KETAHANAN SUMBER DAYA ALAM DAN PENANGANAN KESENJANGAN PEREKONOMIAN.

SUBDIT KETAHANAN PERDAGANGAN, INVESTASI, FISKAL DAN MONETER

MEMPUNYAI TUGAS MELAKSANAKAN PENYIAPAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN FASILITASI SERTA MONITORING DAN EVALUASI KETAHANAN PERDAGANGAN, INVESTASI, FISKAL DAN MONETER.

SUBDIT PERILAKU PEREKONOMIAN MASYARAKAT

MEMPUNYAI TUGAS MELAKSANAKAN PENYIAPAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN FASILITASI SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEREKONOMIAN DAN PERILAKU MASYARAKAT.

SUBDIT KETAHANAN LEMBAGA USAHA EKONOMI

MEMPUNYAI TUGAS MELAKSANAKAN PENYIAPAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN FASILITASI SERTA MONITORING DAN EVALUASI KETAHANAN LEMBAGA USAHA EKONOMI.



STRUKTUR ORGANISASI KESBANGPOL PROVINSI YANG MEMBIDANGI KETAHANAN EKONOMI


SUDAH MEMBENTUK

17 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

KEGIATAN PERTUMBUHAN EKONOMI 1.

ANALISIS

2.

INISIATIF

3.

MENDORONG

4.

FASILITASI

5.

KOORDINASI

6.

MOTIVATOR

7.

TERLIBAT LANGSUNG

PERLUASAN LAPANGAN KERJA

PENGENTASAN KEMISKINAN

17

JAWA TENGAH JAWA TIMUR JAWA BARAT BANTEN LAMPUNG SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN JAMBI SUlLAWESI TENGAH BENGKULU KEPULAUAN RIAU NUSA TENGGARA BARAT BALI KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

DKI JAKARTA DIY NAD SUMATERA UTARA PAPUA PAPUA BARAT MALUKU MALUKU UTARA SULAWESI UTARA SULAWESI BARAT BANGKA BELITUNG SULAWESI SELATAN GORONTALO RIAU NUSA TENGGARA TIMUR 16. SULAWESI TENGGARA 17. KALIMANTAN UTARA

KEGIATAN DIREKTORAT KETAHANAN EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2013

PERAN KESBANGPOL DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI

K E S B A N G P O L

BELUM/DLM PROSES PEMBENTUKAN

K E T A H A N A N E K O N O M I

No.

Kegiatan

1

Finalisasi Inpres Revitalisasi Fungsi Anjungan Daerah Di TMII Dalam Rangka Show Window Potensi Unggulan Ekonomi Daerah

2

Forum Dialog Konflik Sumber Daya Ekonomi Dan Sumber Daya Alam Pada 3 Provinsi

3

Forum Penguatan Implementasi Hutan Rakyat dalam rangka Perekonomian Masyarakat

4

Rapat Koordinasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal Dan Moneter Dalam Rangka Menciptakan Iklim Kondusif Di Daerah

Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Jakarta Medan Balikpapan , Kalimantan Timur Surabya Jawa Timur Lampung Pontianak , Provinsi Kalbar

Padang Sumatera Barat

No.

Kegiatan


5

Forum Akselerasi Penguatan Potensi Daerah Dalam Rangka Ketahanan Ekonomi

6

Terselenggaranya Forum Koordinasi Pengembangan Nusantara Expo Dalam Rangka Ketahanan Ekonomi

7 8 9 10 11

No.

Penyusunan Modul Pemanfaatan Tanah-Tanah Terlantar Dalam Rangka Penguatan Investasi Penyusunan Modul Tentang Peranan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Daerah Penyusunan Rekomendasi Strategis Penguatan Investasi dalam rangka Ketahanan Ekonomi Forum Uji Coba Publik Dalam Rangka Penyempurnaan Penyusunan Naskah Akademis Dan RPP Insentif Perpajakan Forum Koordinasi Peran Pemda Dalam Mendorong Stabilitas Ketersediaan Sembako Di Daerah

Kegiatan

Fasilitasi Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI) Tahun 2013

20

Pembangunan Dan Uji Coba Aplikasi Manajemen Information System (Mis )

Kerjasama Ormas dalam rangka Pengembangan Ketahanan Ekonomi

Aceh dan Palu Sulawesi Tengah

Bogor dan Jakarta Jakarta

No.

12 13

Sub System

Pembinaan

dan

Batam

16

Penyusunan Modul Tentang Pelaporan Perkembangan Stabilitas Dan Ketersediaan Sembako Di Daerah

18

Pekanbaru Bandung, Bogor, Jakarta dan Solo

Jakarta , Banten dan Lampung

Fasilitasi Peran Lembaga Usaha Ekonomi dalam Pengembangan Ekonomi Mikro di Daerah Perbatasan Antar Negara

Ternate Prov. Maluku Utara dan Pontianak Prov. Kalimantan Barat

Forum Peningkatan Peran Pemda dalam endorong Pembentukan BPR Milik Pemda di Wilayah Timur

Kupang Prov. NTT, Manokwari Prov. Papua Barat dan Provinsi Papua

RENCANA KERJA DIREKTORAT KETAHANAN EKONOMI TAHUN 2014

Jakarta

100 Paket (Sumbar, Sumut, Jambi, Lampung, Jabar, DKI, Banten, Jatim, Jateng, DIY, Sulsel, Sulteng dan NTB)

Rakernis Bidang ketahanan Ekonomi

Demokrasi Trust Fund

17

Jakarta, Pekanbaru-Riau, PalembangSumsel, Banjarmasin-Kalsel

DIY, Bandung dan Banten

15

Jakarta


Kampanye Publik dalam Mendorong Masyarakat Mencintai Produk Dalam Negeri

Pemantauan Perkembangan Stabilitas dan Ketersediaan Sembako di Daerah

Solo dan Bogor

Batam dan Banjarmasin

Kegiatan

14


19

21

Kepulauan Riau, Bengkulu, dan Gorontalo

PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR

1. 2

3 4 5 6 7 8

Pendataan Sumber Daya Alam yang berpotensi konflik dalam rangka Ketahanan Ekonomi Pelaksanaan Kerjasama dengan Ormas/LSM/LNL dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka dukungan terhadap penguatan ketahanan ekonomi Fasilitasi pelaksanaan Forum Dialog Konflik Sumber Daya Ekonomi Dan Sumber Daya Alam Di Daerah Forum Penguatan Lembaga Ekonomi Di Daerah Dalam Rangka Ketahanan Ekonomi Forum Penguatan Implementasi Hutan Rakyat Dalam Rangka Ketahanan Ekonomi Forum Akselerasi Penguatan Potensi Daerah Dalam Rangka Ketahanan Ekonomi Di Daerah Sosialisasi Modul Bidang Ketahanan Ekonomi Fasilitasi Peran Lembaga Usaha Ekonomi Dalam Pengembangan Ekonomi Mikro Di Daerah Perbatasan Antar Negara

TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Papua dan Papua Barat Bali dan Sulawesi Tengah Jakarta Sulawesi Utara dan Riau Jawa Barat dan Kepulauan Bangka Belitung Papua dan Kepulauan Riau

PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR


9 Fasilitasi Penyusunan, perencanaan dan pelaporan di lingkungan DIT V. 10 Fasilitasi Rapat Koordinasi dalam rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat 11 Fasilitasi Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pekan Produk Kreatif Indonesia (Ppki) Tahun 2014 12 Rakernis Kesbangpol Bidang Ketahanan Ekonomi

Jawa Barat dan Bengkulu

13 Forum Koordinasi Peningkatan Peran Pemda Dalam Pembentukan BPR Milik Pemda

Sumatera Utara dan Sulawesi Utara

Jakarta

14 Forum Koordinasi Peran Pemda Dalam Mendorong Stabilitas Ketersediaan Sembako/Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat Di Daerah 15 Forum Koordinasi Pemanfaatan Lahan Terlantar Dalam Rangka Peningkatan Surplus Produksi Beras Guna Mendukung Ketahanan Ekonomi 16 Forum Koordinasi Pengembangan Nusantara Expo Dalam Rangka Ketahanan Ekonomi 17 Kampanye Publik Dalam Mendorong Masyarakat Mencintai Produk Dalam Negeri 18 Penyusunan Modul Tentang Penanganan Kesenjangan Perekonomian

Kalimantan Utara dan Sumatera Utara


19 Penyusunan Modul Tentang Penguatan Lembaga Ekonomi Di Daerah Dalam Rangka Ketahanan Ekonomi

Jakarta

20 Penyusunan Modul Pengembangan Investasi daerah dalam rangka peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat

Jakarta

21 Penyusunan Modul tentang Ketahanan Kapasitas Ekonomi Daerah berbasis Gotong Royong Mandiri Pangan

Jakarta

22 Penyusunan Modul percepatan pembiayaan kredit usaha rakyat bidang usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Jakarta

23

Jakarta

Operasionalisasi Software Aplikasi MIS

24 Penyusunan laporan Strategis Perkembangan Stabilitas dan Ketersediaan Sembako di Daerah

Jakarta

25 Pengembangan Democracy Trust Fund

Jakarta

Jakarta Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memantapkan ketahanan ekonomi di daerah dan mengantisipasi terjadinya gejolak sosial masyarakat yang diakibatkan adanya kesenjangan perekonomian masyarakat yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut : KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

1.

Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di daerah, memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, menciptakan kemandirian ekonomi, mengembangkan ekonomi kreatif, dan meningkatkan daya saing produk unggulan daerah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.

2.

Melakukan identifikasi dan analisis terhadap permasalahan terkait dengan ketahanan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas daerah dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.

Meningkatkan kapasitas aparatur yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik dalam penetapan kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi kemasyarakatan bidang perekonomian.

4.

Mengantisipasi gejolak sosial yang terjadi di masyarakat, dengan memberdayakan forum-forum yang telah terbentuk di daerah, antara lain :

Jakarta, 26 Nopember 2012 Kepada Yth. 1. Sdr. Gubernur 2. Sdr. Bupati/Walikota di SELURUH INDONESIA SURAT EDARAN NOMOR : 500/4789/SJ TENTANG PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DI DAERAH Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota , pada Lampiran huruf S Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dicantumkan tentang ub bidang ketahanan ekonomi yang menjadi urusan pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

a. b. c. d. e.

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM); Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA); Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK). Demikian untuk menjadi perhatian dan agar segera dilaksanakan. A.n. MENTERI DALAM NEGERI SEKRETARIS JENDERAL

Tembusan Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan

DIAH ANGGRAENI

VISI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Recommend Documents