Arah Kebijakan Bidang Bina Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan oleh Dr. Prabawa Eka Soesanta, S.Sos, M.Si Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan
Kementerian Dalam Negeri 2017
1
Tahapan Konsolidasi Kebangsaan Indonesia
Pasca 17 Agustus 1945, Indonesia memasuki fase konsolidasi kebangsaan berikutnya. Perjuangan berlanjut dg perang kemerdekaan tahun 1945-1949
Setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949, nasionalisme bangsa diuji dg munculnya berbagai gerakan termasuk tragedi 30 September 1965 hingga akhir Demokrasi Terpimpin.
Memasuki masa Orde Baru Nasionalisme dan Pancasila lebih mengarah sebagai doktrin politik untuk stabilitas sosial dan kontrol politik,
Tahun 1998 terjadi Reformasi yang membuka arus perubahan di Sementara itu arus globalisasi terus menerus hadir dan memudarkan batas-batas "kebangsaan" Masa ini pun diikuti dengan masa krisis yang juga memiliki andil memudarkan rasa nasionalisme bangsa.
Kondisi Aktual Kebangsaan Indonesia
1
2
3
18 dari 100 orang
24 dari 100 orang
53 persen orang
Tidak tahu judul lagu kebangsaan
di Indonesia tidak hafal sila-sila Pancasila
Indonesia tidak hafal lirik lagu kebangsaan
Kondisi Nasionalisme Indonesia
Indonesia saat ini juga mengalami penurunan nasionalisme, ditunjukkan dari hasil survei Litbang Kompas medio bulan Agustus tahun 2016 sebesar 49,9% masyarakat merasakan adanya pelemahan rasa nasionalisme dalam diri bangsa Indonesia.
5
ORIENTASI PEMUDA INDONESIA
6
Statistik Pengguna Internet Indonesia
Dampak Negatif Keterbukaan Informasi
Indeks Ketahanan Nasional Indonesia tahun 2016 masih berada dalam posisi kurang tangguh Sumber: Laboratorium Pengukuran ketahanan Nasional (Labkurtannas) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Indeks Ketahanan Nasional indonesia Indeks Ketahanan Nasional indonesia
2.43 2.44 2.43
2.52 2.56 2.55
2.6
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Dari ke delapan gatra yang diukur, ada tiga gatra yang mengalami penurunan yaitu: 1. Gatra sumber kekayaan alam, 2. Gatra sosial dan budaya, serta 3. Gatra ideologi. Keterangan : 1 – 1,8 Rawan > 1,8 – 2,6 Kurang tangguh > 2,6 – 3,4 Cukup tangguh > 3,4 – 2,6 Tangguh > 1,8 – 2,6 Sangat tangguh
Peningkatan Kewaspadaan terhadap Aksi Teror
Arah Kebijakan Bidang Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan
Arah Kebijakan Bidang Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan • Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
• Penguatan Pendidikan Karakter
• Pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental Pasal 25, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016
Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017
Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2017 • Pembentukan Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKPPIP)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Pasal 25, UU 23/2014)
Menurut pembagian Urusan Pemerintahan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional merupakan bagian dari Urusan Pemerintahan Umum
Pemberdayaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
Urusan pemerintahan umum (Pasal 25, UU23/2014) adalah urusan yang merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait dengan: a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dlm rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan; d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yg bkn merup kewenangan Daerah dan Instansi Vertikal.
Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota dengan dibantu instansi vertikal dan dibiayai dari APBN. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan diatur dalam peraturan pemerintah. RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum telah disampaikan untuk mendapat persetujuan 13
REVOLUSI MENTAL INDONESIA
AREA PERJUANGAN REVOLUSI MENTAL
GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
Rencana Pengembangan Manajemen Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
Pelatihan pembauran Kader kebangsaan
Pelatihan bela negara
Orientasi wasbang
PPWK, dilaksanakan melalui kegiatan:
FGD kebangsaan
Pengembangan kurikulum pendidikan formal
Diklat revolusi mental
17
Rencana Pengembangan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
TANTANGAN
ANCAMAN
APPU
HAMBATAN
GANGGUAN
18
TERIMA KASIH
19
