Katalog Dalam Terbitan, Kementerian Kesehatan RI

i

KESPRO.indb 1

14/4/15 5:40 PM

614.599 2 Ind b

Katalog Dalam Terbitan, Kementerian Kesehatan RI Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Buku Pedoman Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM), Kesehatan Reproduksi pada Krisis Kesehatan. - Jakarta: Kementrian Kesehatan RI, 2014 ISBN 978-602-235-769-8 1. Judul I. REPRODUCTIVE PHYSIOLOGICAL PROCESESSES II. ENVIRONMENT AND PUBLIC HEALTH III. DISASTERS PLANNING IV. RESCUE WORK

ii

KESPRO.indb 2

14/4/15 5:40 PM

614.599 2 Ind b

BUKU PEDOMAN

PAKET PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI PADA KRISIS KESEHATAN

iii

KESPRO.indb 3

14/4/15 5:40 PM

iv

KESPRO.indb 4

14/4/15 5:40 PM

v

KESPRO.indb 5

14/4/15 5:40 PM

KATA SAMBUTAN KEMENTERIAN KESEHATAN Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi dalam situasi apapun, termasuk pada situasi bencana. Demikian halnya dengan kesehatan reproduksi yang merupakan bagian dari kesehatan. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan reproduksi harus selalu ada dan tersedia pada situasi bencana, agar hak kesehatan reproduksi dapat tetap terpenuhi. Dalam respon bencana bidang kesehatan, pelayanan kesehatan reproduksi dilaksanakan melalui Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) Kesehatan Reproduksi yang difokuskan pada upaya pencegahan kekerasan berbasis gender, pencegahan penularan HIV dan pencegahan meningkatnya kematian maternal dan neonatal melalui koordinasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas dan terjangkau. Setelah situasi memungkinkan dan mulai stabil, maka pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif harus segera diselenggarakan secara rutin di fasilitas pelayanan kesehatan. PPAM Kesehatan Reproduksi merupakan intervensi global dari respon kemanusiaan saat bencana yang disusun berdasarkan pengalaman lapangan dimana ketersediaan pelayanan kesehatan reproduksi sering terabaikan. Padahal pada saat bencana tetap ada ibu hamil yang dapat melahirkan sewaktu waktu, bahkan mengalami komplikasi maternal dan harus segera mendapat pertolongan tenaga kesehatan. Demikian juga dengan risiko meningkatnya penularan HIV karena lemahnya penerapan kewaspadaan standar dan risiko meningkatnya kekerasan berbasis gender, utamanya pada situasi konflik. vi

KESPRO.indb 6

14/4/15 5:40 PM

Di Indonesia, PPAM Kesehatan Reproduksi mulai dikembangkan sejak tahun 2008 dengan menyusun panduan dan modul pelatihan yang berasal dari Inter Agency Working Group (IAWG) on Reproductive Health in Crisis dan melatih fasilitator PPAM Kesehatan Reproduksi yang berasal dari pengelola program di pusat dan 9 Regional Pusat Krisis Kesehatan. Saat ini PPAM telah menjadi bagian dari penanggulangan krisis kesehatan melalui penetapan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan. Saya menyambut gembira dengan terbitnya Buku Pedoman Paket Pelayanan Awal Minimum Kesehatan Reproduksi pada Krisis Kesehatan yang diadaptasi dari “Buku Pedoman Lapangan Antar Lembaga Kesehatan Reproduksi Dalam Situasi Darurat Bencana”. Buku pedoman ini diadaptasi sesuai dengan perkembangan program kesehatan reproduksi dan situasi lapangan penanggulangan krisis kesehatan dewasa ini. Saya harap buku ini dapat menjadi acuan bagi stakeholder, instansi, organisasi dan tenaga lapangan di bidang kemanusiaan dalam menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi pada situasi bencana.

Jakarta, 18 Februari 2015 Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak,

dr. Anung Sugihantono, M.Kes NIP. 196003201985021002

vii

KESPRO.indb 7

14/4/15 5:40 PM

KATA SAMBUTAN UNFPA INDONESIA Indonesia adalah salah satu negara yang rawan bencana di dunia. Berlokasi di Pacific Ring of Fire, Indonesia sering menghadapi situasi darurat bencana seperti gempa bumi, tsunami, gunung berapi, banjir, tanah longsor, kemarau dan kebakaran hutan yang sering kali menimbulkan dampak buruk. Dalam situasi darurat bencana, kebutuhan akan kesehatan reproduksi sering kali terabaikan. Risiko komplikasi pada perempuan ketika melahirkan dapat meningkat, karena terpaksa harus melahirkan tanpa bantuan tenaga kesehatan terlatih. Risiko terhadap kekerasan seksual, kehamilan yang tidak diinginkan dan penularan infeksi HIV dapat juga terjadi dalam situasi bencana. Ketersediaan layanan kesehatan reproduksi pada situasi bencana akan menyelamatkan jiwa. Penyediaan pelayanan kesehatan reproduksi melalui Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) Kesehatan Reproduksi dapat membantu mengurangi risiko yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi pada situasi darurat bencana. UNFPA akan terus memastikan adanya akses terhadap kesehatan reproduksi pada situasi bencana. Di Indonesia, UNFPA mendukung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam mengintegrasikan PPAM Kesehatan Reproduksi ke dalam sistem kesiapsiagaan dan respon bencana. Pada saat terjadi bencana tsunami di Aceh pada akhir tahun 2004, UNFPA memastikan layanan PPAM Kesehatan Reproduksi tersedia bagi penduduk yang terkena dampak bencana. Sejak saat itu, UNFPA telah mendukung berbagai respon bencana di wilayah lain di Indonesia, seperti respon gempa

viii

KESPRO.indb 8

14/4/15 5:40 PM

di Yogyakarta pada tahun 2006 dan Padang pada tahun 2009, bencana banjir Jakarta pada tahun 2007, 2013, dan 2014, gempa dan tsunami di Kepulauan Mentawai pada tahun 2010, serta respon bencana Gunung Sinabung dan Gunung Kelud yang meletus pada tahun 2014. Indonesia juga lebih siap siaga dalam respon terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi pada situasi bencana, termasuk upaya dalam pengadaptasian pedoman internasional dalam konteks Indonesia, aktivasi sub klaster kesehatan reproduksi dan penyusunan rencana kontijensi. Di siklus program UNFPA ketujuh dengan Pemerintah Indonesia, PPAM Kesehatan Reproduksi telah diintegrasikan ke dalam sistem kesiapsiagaan dan respon bencana. Selain itu, di siklus program UNFPA kedelapan, UNFPA berkolaborasi dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) mengintegrasikan PPAM Kesehatan Reproduksi ke dalam kurikulum sekolah kebidanan sebagai bagian dari pelatihan prapelayanan untuk seluruh murid kebidanan. Sejak saat itu program PPAM Kesehatan Reproduksi telah mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Dengan dukungan UNFPA, lebih dari 500 tenaga yang bekerja di penanggulangan bencana bidang kesehatan telah dilatih PPAM Kesehatan Reproduksi. Untuk lebih meningkatkan pelayanan PPAM Kesehatan Reproduksi, UNFPA dan Kementerian Kesehatan telah mengidentifikasikan kebutuhan akan pedoman teknis PPAM Kesehatan Reproduksi yang mudah digunakan dan sesuai dengan konteks Indonesia.

ix

KESPRO.indb 9

14/4/15 5:40 PM

Sehubungan dengan hal ini, UNFPA Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan menerbitkan “Buku Pedoman Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) Kesehatan Reproduksi pada Krisis Kesehatan”. Buku pedoman ini disusun berdasarkan referensi pedoman PPAM internasional yang kemudian diadaptasikan ke dalam konteks Indonesia. Buku ini memberikan petunjuk praktis untuk pelaksanaan PPAM Kesehatan Reproduksi di Indonesia dan akan menjadi referensi yang sangat bermanfaat bagi para aktor kemanusiaan yang mengimplementasikan pelayanan kesehatan reproduksi pada krisis kesehatan. Harapan kami buku ini bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang efektif untuk kesiapsiagaan dan respon bencana di Indonesia.

Jakarta, Februari 2015

Jose Ferraris Perwakilan UNFPA Indonesia

x

KESPRO.indb 10

14/4/15 5:40 PM

xi

KESPRO.indb 11

14/4/15 5:40 PM

DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN�� 1 1.1. Latar Belakang��1 1.2. Tujuan��3 1.3. Sasaran��4 1.4. Dasar Hukum��5

BAB II

KONSEP DASAR BENCANA DAN KRISIS KESEHATAN, KONSEP DASAR KESEHATAN REPRODUKSI, DAN KESEHATAN REPRODUKSI PADA KRISIS KESEHATAN�� 9 2.1. Konsep Dasar Bencana dan Krisis Kesehatan��9 2.2. Konsep dasar Kesehatan Reproduksi�� 12 2.3. Kesehatan Reproduksi pada Krisis Kesehatan�� 13

BAB III

PAKET PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI��27 3.1. Mengidentifikasi koordinator PPAM Kesehatan Reproduksi�� 33 3.1.1. Pengorganisasian�� 35 3.1.2. Prinsip Dasar�� 37 3.2. Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual�� 38 3.2.1. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Koordinator Kesehatan Reproduksi Dalam Pelayanan Klinis Untuk Penyintas Perkosaan�� 41 3.2.2. Pil Kontrasepsi Darurat�� 42 3.2.3. Perawatan untuk Dugaan Infeksi Menular Seksual (IMS)�� 43 3.2.4. Profilaksis Paska Pajanan (PPP) untuk Mencegah Penularan HIV�� 44

xii

KESPRO.indb 12

14/4/15 5:40 PM

3.2.5. Perawatan luka dan pencegahan tetanus�� 46 3.2.6. Rujukan untuk penanganan lebih lanjut bagi penyintas GBV�� 46 3.3. Mengurangi Penularan HIV�� 47 3.3.1. Kewaspadaan Standar�� 49 3.3.2. Menjamin Ketersediaan Kondom�� 55 3.4. Mencegah

Meningkatnya

Kesakitan

dan

Kematian

Maternal

dan Neonatal�� 52 3.4.1. Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan�� 57 3.4.2. Memastikan Tersedianya Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal di Fasilitas Kesehatan Rujukan�� 59 3.5. Merencanakan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Komprehensif dan Terintegrasi ke dalam Pelayanan Kesehatan Dasar pada situasi stabil pascakrisis kesehatan�� 60 BAB IV

LOGISTIK KESEHATAN REPRODUKSI PADA TANGGAP DARURAT KRISIS KESEHATAN��63 4.1. Kit Individu�� 64 4.2. Kit Bidan�� 70 4.3. Kit Kesehatan Reproduksi (RH Kit )�� 71

BAB V

PENILAIAN KESEHATAN REPRODUKSI PADATANGGAP DARURAT KRISIS KESEHATAN��79 5.1. Langkah – langkah dalam melakukan penilaian�� 80 5.2. Pihak yang menilai�� 81 5.3. Cara menganalisis, menggunakan dan mendiseminasikan hasil penilaian.�� 82

xiii

KESPRO.indb 13

14/4/15 5:40 PM

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI��85 6.1. Cara Melakukan Monitoring PPAM�� 86 6.2. Evaluasi�� 87 6.2.1. Waktu Evaluasi�� 87 6.2.2. Instrumen Evaluasi�� 87 6.2.3. Data yang Dibutuhkan untuk Evaluasi�� 88 6.2.4. Penanggungjawab Evaluasi�� 88 6.2.5. Analisis dan Diseminasi Hasil Evaluasi�� 89

LAMPIRAN��90 Lampiran 1: Formulir B-1�� 90 Lampiran 2 Data dasar kesehatan reproduksi prakrisis kesehatan�� 94 Lampiran 3 Cara melakukan estimasi statistik sasaran kesehatan reproduksi�� 96 Lampiran 4 Penilaian tentang kondisi fasilitas pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga, alat dan obat�� 97 Lampiran 5 Daftar lembaga/organisasi/LSM yang bekerja di bidang kesehatan reproduksi�� 100 Lampiran 6 Format wawancara ibu hamil dan pasca bersalin�� 101 Lampiran 7 Penilaian kondisi kamp pengungsian dan identifikasi resiko terjadinya SGBV�� 103 Lampiran 8 Format dan isi laporan penilaian untuk koordinator kesehatan reproduksi di tingkat pusat/propinsi/kabupaten�� 106 Lampiran 9 Lembar monitoring indikator PPAM�� 107 Lampiran 10 Lembar evaluasi�� 116 Lampiran 11 Daftar kontak�� 118 Lampiran 12 Daftar Pustaka�� 121 Lampiran 13 Daftar Istilah�� 122

xiv

KESPRO.indb 14

14/4/15 5:40 PM

xv

KESPRO.indb 15

14/4/15 5:40 PM

KESPRO.indb 16

14/4/15 5:40 PM

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Indonesia adalah negara yang rentan ter-

besar, dapat menyebabkan terganggunya

hadap bencana. Hal ini dikarenakan kon-

pelayanan kesehatan termasuk pelayanan

disi geografis, geologis, hidrologis maupun

kesehatan reproduksi bahkan dapat me-

demografisnya. Bencana dapat disebabkan

nimbulkan lumpuhnya sistem kesehatan di

oleh faktor alam, non alam maupun akibat

tempat yang terkena dampak bencana.

perbuatan manusia yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian

Krisis kesehatan merupakan peristiwa

harta benda bahkan korban jiwa. Bencana

atau rangkaian peristiwa yang mengan-

juga dapat menimbulkan krisis kesehatan

cam kesehatan individu atau masyarakat

yang menyebabkan korban luka, dampak

yang disebabkan oleh bencana dan/atau

psikologis, korban meninggal, masalah

potensi bencana. Penyelenggaraan pe-

gizi, masalah ketersediaan air bersih, ma-

nanggulangan krisis kesehatan mengikuti

salah sanitasi lingkungan, penyakit menu-

siklus penanggulangan bencana pada se-

lar, gangguan kejiwaan dan masalah lain-

tiap tahapan bencana yang meliputi tahap

nya. Jika terjadi bencana berskala sangat

prakrisis kesehatan, tanggap darurat krisis

1

KESPRO.indb 1

14/4/15 5:40 PM

kesehatan, dan pasca krisis kesehatan de-

merencanakan dan memberikan pelayan-

ngan penekanan pada upaya mencegah

an kesehatan reproduksi. Namun tidak

kejadian krisis kesehatan yang lebih parah

kalah penting untuk melibatkan peran ma-

atau buruk dengan memperhatikan aspek

syarakat yang terkena dampak di setiap ta-

pengurangan risiko bencana.

hapan pada respon bencana, yang diawali dari menilai kebutuhan, merencanakan,

Kesehatan merupakan hak asasi manusia

melaksanakan dan mengevaluasi pelaksa-

yang harus terpenuhi dalam situasi apapun

naan program yang sesuai dengan kebu-

termasuk pada situasi bencana. Demikian

tuhan masyarakat setempat.

halnya dengan kesehatan reproduksi yang merupakan bagian dari kesehatan. Agar

Intervensi global kesehatan reproduksi

hak kesehatan reproduksi dapat tetap ter-

dalam merespon bencana adalah melalui

penuhi, pada saat bencana, penduduk

Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM)

yang terdampak harus memiliki akses in-

Kesehatan Reproduksi. PPAM kesehatan

formasi dan pelayanan kesehatan repro-

reproduksi disusun berdasarkan penga-

duksi. Oleh karena ruang lingkup kesehat-

laman lapangan dari respon kemanusiaan

an reproduksi sangat luas, meliputi siklus

dimana pada situasi bencana pelayanan

hidup manusia, maka dalam upaya peme-

kesehatan reproduksi sering terabaikan.

nuhan hak reproduksi dibutuhkan pende-

PPAM merupakan serangkaian kegiatan

katan multi program dan sektor yang ber-

prioritas kesehatan reproduksi yang ha-

sifat terpadu.

rus dilaksanakan segera pada tahap awal bencana/saat tanggap darurat krisis kese-

Pada saat tanggap darurat krisis kesehat-

hatan yang menitikberatkan pada pence-

an akibat bencana akan banyak pemberi

gahan kematian, kesakitan dan kecacatan

bantuan kemanusiaan dari berbagai ins-

pada populasi yang terkena dampak ben-

tansi, organisasi dan negara yang masing

cana, khususnya pada kelompok perempu-

masing mempunyai peran penting dalam

an dan remaja perempuan. Setelah situasi

2

KESPRO.indb 2

14/4/15 5:40 PM

memungkinkan dan mulai stabil, maka pe-

menyusun sejumlah standar minimum

layanan kesehatan reproduksi yang kom-

untuk sektor-sektor kunci yang berfokus

prehensif harus segera diselenggarakan.

pada upaya penyelamatan jiwa berupa pasokan air bersih, sanitasi dan promosi ke-

PPAM kesehatan reproduksi merupakan

bersihan, ketahanan pangan dan gizi, huni-

bagian dari Standar Sphere. Sphere adalah

an, permukiman dan bantuan non-pangan

standar yang disusun oleh kelompok orga-

dan kesehatan. Sejak tahun 2013, PPAM

nisasi yang bergerak dibidang kemanusia-

telah menjadi bagian dari penanggulang-

an untuk meningkatkan mutu pelayanan

an krisis kesehatan di Indonesia sesuai

pada situasi bencana sehingga masyarakat

dengan Peraturan Menteri Kesehatan No

yang terkena dampak bencana dapat hi-

64 tahun 2013 tentang Penanggulangan

dup secara layak dan bermartabat. Sphere

Krisis Kesehatan.

1.2 TUJUAN 1.2.1 Tujuan Umum: Tujuan dari buku pedoman ini adalah sebagai bahan acuan atau rujukan dalam menyelenggarakan kegiatan kesehatan reproduksi pada krisis kesehatan.

1.2.2 Tujuan Khusus a. Tersosialisasinya PPAM kesehatan reproduksi pada respon penanggulangan bencana bidang kesehatan b. Tersedianya PPAM kesehatan reproduksi pada tanggap darurat krisis kesehatan

3

KESPRO.indb 3

14/4/15 5:40 PM

c. Tersedianya informasi tentang kebutuhan logistik untuk PPAM kesehatan reproduksi pada tanggap darurat krisis kesehatan dan cara pengelolaannya d. Terlaksananya mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan PPAM kesehatan reproduksi pada tanggap darurat krisis kesehatan e. Tersedianya informasi tentang cara melakukan penilaian kesehatan reproduksi pada tanggap darurat krisis kesehatan f. Tersedianya alat bantu untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan reproduksi pada tanggap darurat krisis kesehatan dan pascakrisis kesehatan g. Tersusunnya rencana tindak lanjut dalam penyiapan pelaksanaan PPAM kesehatan reproduksi

1.3 SASARAN a. Penanggung Jawab Program Kesehatan Reproduksi/Kesehatan Ibu dan Anak di Tingkat Pusat dan Daerah b. Penanggung Jawab Penanggulangan Krisis Kesehatan di Tingkat Pusat dan Daerah c. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah d. TNI dan POLRI yang terlibat dalam penanggulangan bencana e. Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan Praktik Swasta f. Institusi Pendidikan g. Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan

4

KESPRO.indb 4

14/4/15 5:40 PM

1.4 DASAR HUKUM a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (HAM) di Indonesia c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga e. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran f. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723) h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) i. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak j. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan k. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637) l. Peraturan Pemerintah nomor 21Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 5

KESPRO.indb 5

14/4/15 5:40 PM

m. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi n. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara o. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 1144/MENKES/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan p. Peraturan Menteri Kesehatan no 64 tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan q. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. 066/MENKES/SK/II/2006 tentang Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana

6

KESPRO.indb 6

14/4/15 5:40 PM

KESPRO.indb 7

14/4/15 5:40 PM

8

KESPRO.indb 8

14/4/15 5:40 PM

BAB II

KONSEP DASAR BENCANA DAN KRISIS KESEHATAN, KONSEP DASAR KESEHATAN REPRODUKSI, DAN KESEHATAN REPRODUKSI PADA KRISIS KESEHATAN

2.1 KONSEP DASAR BENCANA DAN KRISIS KESEHATAN Bencana adalah peristiwa atau rangkaian

1. Prabencana

peristiwa yang mengancam dan meng-

-- Situasi tidak terjadi bencana, kegi-

ganggu kehidupan masyarakat yang dise-

atannya berupa pencegahan dan

babkan oleh faktor alam dan/atau faktor

mitigasi.

non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana).

-- Situasi dimana dinyatakan adanya potensi terjadi bencana, kegiatannya berupa kesiapsiagaan 2. Tanggap darurat terdiri dari kegiatan tanggap darurat 3. Pasca bencana, terdiri dari pemulihan

Upaya penanggulangan bencana terdiri

dan rekonstruksi

dari tiga tahap:

9

KESPRO.indb 9

14/4/15 5:40 PM

Penentuan masa tanggap darurat dite-

Penanggulangan Bencana Daerah. Tahap-

tapkan oleh pemerintah berdasarkan

an situasi bencana dapat digambarkan da-

rekomendasi dari Badan Nasional Pe-

lam suatu siklus seperti di bawah ini:

nanggulangan Bencana maupun Badan SIKLUS BENCANA

Kejadian/Krisis Pencegahan/ mitigasi Kesiapsiagaan

Tanggap Darurat

Pra Bencana

Tanggap Darurat

Pencegahan/ mitigasi

Pemulihan Rekonstruksi

Pasca Bencana

Sumber: Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan

Setiap tahap penanggulangan bencana ti-

dilanjutkan ke tahap berikutnya, yakni pe-

dak dapat dibatasi secara tegas. Artinya

mulihan. Siklus ini harus dipahami bahwa

bahwa upaya pra bencana harus terle-

pada setiap waktu, semua tahapan ben-

bih dahulu dilaksanakan sebelum me-

cana dapat dilaksanakan secara bersama-

langkah pada tahap tanggap darurat dan

an pada satu tahap tertentu dengan porsi

10

KESPRO.indb 10

14/4/15 5:40 PM

yang berbeda. Sebagai contoh, pada tahap

sebelum terjadi bencana atau pada si-

pemulihan kegiatan utamanya berupa pe-

tuasi terdapat potensi terjadinya ben-

mulihan, tetapi kegiatan pencegahan dan

cana yang meliputi kegiatan perenca-

mitigasi dapat juga dilakukan untuk meng-

naan penanggulangan krisis kesehatan,

antisipasi bencana yang akan datang.

pengurangan risiko krisis kesehatan, pendidikan dan pelatihan sumberdaya

Pada setiap bencana dapat timbul krisis

manusia dan penetapan persyaratan

kesehatan. Penyelenggaraan penanggu-

standar teknis dan analisis penanggu-

langan krisis kesehatan ditetapkan me-

langan krisis kesehatan, kesiapsiagaan

lalui Permenkes No 64 tahun 2013 ten-

dan mitigasi kesehatan

tang Penanggulangan Krisis Kesehatan.

2. Tanggap darurat krisis kesehatan ada-

Penyelenggaran pananggulangan krisis

lah serangkaian kegiatan yang dilaku-

kesehatan tersebut mengikuti siklus pe-

kan dengan segera pada saat kejadian

nanggulangan bencana seperti dijelaskan

akibat bencana untuk memperkecil ri-

di atas, dengan penyesuaian pada tahapan

siko dan menangani dampak kesehatan

bencana yang meliputi tahap prakrisis ke-

yang ditimbulkan, yang meliputi kegiat-

sehatan, tanggap darurat krisis kesehatan,

an penyelamatan dan evakuasi korban,

dan pascakrisis kesehatan dengan pene-

pemenuhan kebutuhan dasar, pelin-

kanan pada upaya mencegah kejadian kri-

dungan dan pemulihan korban, prasara-

sis kesehatan yang lebih parah atau buruk

na serta fasilitas pelayanan kesehatan

dengan memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana. Tahapan dalam krisis kesehatan: 1. Prakrisis kesehatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan

3. Pascakrisis kesehatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera untuk memperbaiki, memulihkan,

dan/atau

membangun

kembali prasarana dan fasilitas pelayanan kesehatan

11

KESPRO.indb 11

14/4/15 5:40 PM

Bencana Tsunami di Aceh Tahun 2004

Gempa di Padang Tahun 2009

2.2 KONSEP DASAR KESEHATAN REPRODUKSI Menurut UU No 36 tahun 2009 tentang ke-

memiliki hak yang sama terhadap akses dan

sehatan pasal 71 ayat 1, kesehatan repro-

pelayanan kesehatan reproduksi. Oleh ka-

duksi adalah suatu keadaan fisik, mental dan

rena itu, untuk dapat memenuhi hak repro-

sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari

duksi setiap individu, maka pelayanan kese-

penyakit atau kecacatan dalam segala aspek

hatan reproduksi harus dilaksanakan secara

yang berhubungan dengan sistem reproduk-

berkesinambungan dan terpadu, disesuai-

si, fungsi serta prosesnya baik pada laki-laki

kan dengan usia individu dengan memper-

maupun perempuan.

hatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dengan pengertian tersebut maka kesehatan reproduksi mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, yang mencakup keseluruhan siklus hidup manusia mulai sejak konsepsi hingga lanjut usia. Laki-laki dan perempuan 12

KESPRO.indb 12

14/4/15 5:40 PM

2.3 KESEHATAN REPRODUKSI PADA KRISIS KESEHATAN Kesehatan reproduksi merupakan hak

pertolongan. Pada saat bencana, bila pem-

asasi manusia, seperti hak asasi manusia

berian pelayanan kesehatan reproduksi

lainnya. Untuk mewujudkan hak tersebut,

dilaksanakan sesegera mungkin, dapat

penduduk yang terkena dampak bencana

mencegah meningkatnya kesakitan dan

harus memiliki akses terhadap informasi

kematian ibu dan bayi baru lahir, mencegah

dan pelayanan kesehatan reproduksi yang

terjadinya kekerasan seksual serta men-

memungkinkan setiap individu dapat be-

cegah penularan infeksi HIV. Pelayanan

bas dari masalah kesehatan reproduksi.

kesehatan reproduksi akan selalu dibutuhkan dalam setiap situasi dan harus se-

Pelayanan kesehatan reproduksi pada

lalu tersedia. Dengan mengintegrasikan

saat bencana seringkali tidak tersedia

pelayanan kesehatan reproduksi ke dalam

karena tidak dianggap sebagai prioritas,

setiap respon penanggulangan bencana di

padahal selalu ada ibu hamil, ibu bersalin

bidang kesehatan, diharapkan kebutuhan

dan bayi baru lahir yang membutuhkan

pelayanan tersebut dapat terpenuhi.

KESEHATAN REPRODUKSI ADALAH KOMPONEN PENTING PADA PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN Pelayanan kesehatan reproduksi pada

darurat krisis kesehatan untuk men-

penanggulangan krisis kesehatan dilak-

cegah dampak lanjut krisis kesehatan.

sanakan melalui Paket Awal Pelayanan

Sedangkan pada tahap prakrisis kesehatan

Minimum (PPAM) Kesehatan Reproduksi

dan pascakrisis kesehatan, pelayanan ke-

yang diselenggarakan sesegera mungkin

sehatan reproduksi dilaksanakan melalui

pada awal bencana yaitu pada tanggap 13

KESPRO.indb 13

14/4/15 5:40 PM

pelayanan kesehatan reproduksi kompre-

Penerapan pelayanan kesehatan repro-

hensif pada situasi normal.

duksi berdasarkan tahapan krisis keseha tan dapat digambarkan seperti pada tabel di bawah ini:

Kesehatan Reproduksi pada Krisis Kesehatan Tahap Bencana

Kegiatan

Prakrisis kesehatan

Pembentukan tim kesehatan reproduksi, Pelatihan PPAM, Advokasi, Sosialisasi, Penyusunan Kebijakan, Penyusunan Pedoman, dll

Tanggap darurat krisis kesehatan

Penerapan Paket Pelayanan Awal Minimum Kesehatan Reproduksi

Pascakrisis kesehatan

Perencanaan Kesehatan Reproduksi Komprehensif, Perbaikan fasilitas PONED dan PONEK, dll

Untuk mewujudkan ketersediaan pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas terutama pada tanggap darurat krisis kesehatan, koordinasi lintas program dan sektor terkait serta keterlibatan masyarakat di setiap tahap pelayanan tersebut sangat diperlukan, yaitu mulai dari penilaian, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Paska persalinan di tenda pengungsian – Tsunami Aceh 2004

14

KESPRO.indb 14

14/4/15 5:40 PM

Meskipun sampai saat ini belum ada data

ibu yang melahirkan saat terjadi letusan

dan laporan berapa jumlah ibu hamil di wi-

gunung Merapi di Yogyakarta tahun 2010.

layah bencana di Indonesia, namun peng-

Di Padang, ibu harus diangkut dengan mo-

alaman respon bencana sebelumnya me-

bil bak terbuka untuk mencapai tempat

nunjukkan bahwa dalam situasi bencana,

bidan ketika gempa terjadi. Bidan meno-

selalu ada ibu yang melahirkan atau meng-

long ibu di luar rumah dengan peralatan

alami komplikasi kehamilan seperti kasus

seadanya. Di Yogyakarta, ibu melahirkan

seorang Ibu yang melahirkan ketika gempa

di mobil pada saat proses evakuasi sedang

di Padang pada bulan Oktober 2009 dan

berlangsung.

Melahirkan saat evakuasi Gunung Merapi 2010

Melahirkan saat gempa Padang 2009

Pelayanan kesehatan reproduksi pada

tanggap darurat krisis kesehatan per-

tanggap darurat krisis kesehatan difokus-

lu dikoordinir oleh seorang koordinator

kan pada beberapa hal di bawah ini:

kesehatan reproduksi. Koordinator ini berperan penting untuk memastikan ke-

1. Koordinasi Kesehatan Reproduksi

tersediaan pelayanan dan menghindari

Penerapan

Awal

kegiatan yang tidak efektif, efisien dan

Minimum Kesehatan Reproduksi pada

tumpang tindih. Akibat dari ketiadaan

Paket

Pelayanan

15

KESPRO.indb 15

14/4/15 5:40 PM

koordinator kesehatan reproduksi di lapangan dapat menyebabkan pengham-

2. Kekerasan Berbasis Gender (Gender Based Violence/GBV)

buran sumber daya manusia dan material

Kekerasan berbasis gender (Gender Based

yang tidak diperlukan. Contoh kasus: tidak

Violence/GBV) rawan terjadi pada kondisi

adanya koordinator kesehatan reproduksi

yang tidak stabil seperti pada situasi ben-

sesaat setelah gempa di salah satu daerah.

cana, termasuk konflik, perang dan benca-

Seorang dokter spesialis kebidanan dan

na alam. GBV berhubungan dengan status

kandungan yang seharusnya menolong ke-

perempuan yang dianggap lebih rendah

gawatdaruratan kebidanan berganti tugas

dalam suatu masyarakat sehingga rentan

mengarahkan mobil parkir masuk karena

mengalami tindak kekerasan. Namun de-

banyaknya pasien yang masuk ke rumah

mikian, kekerasan tidak hanya terjadi pada

sakit tersebut.

perempuan, laki-laki dan anak laki-laki

Keberadaan koordinator kesehatan reproduksi diperlukan sejak awal tanggap darurat krisis kesehatan. Adakalanya penunjukan koordinator PPAM kesehatan

dapat juga menjadi penyintas kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual terutama ketika mereka mengalami penyiksaan dan/atau penahanan.

reproduksi yang telah disiapkan pada ta-

Ada berbagai bentuk kekerasan berbasis

hap prakrisis menjadi korban dari bencana

gender, seperti kekerasan fisik, kekeras-

itu sendiri yang menyebabkan tidak mung-

an psikis, kekerasan seksual, Kekerasan

kin untuk melaksanakan tugasnya sesege-

Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan

ra mungkin. Untuk itu dapat ditunjuk ko-

ekonomi. Pada situasi bencana, interven-

ordinator kesehatan reproduksi lain yang

si GBV difokuskan pada pencegahan dan

berasal dari satu wilayah atau dari wilayah

penanganan kekerasan seksual (Sexual

terdekat atau apabila diperlukan dapat

Gender Based Violence/SGBV). Namun

berasal dari pemerintah pusat.

pada umumnya kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi pada situasi bencana jarang dilaporkan.

16

KESPRO.indb 16

14/4/15 5:40 PM

Contoh Kasus Kekerasan Berbasis Gender pada Situasi Bencana di Indonesia • Selama konflik di Aceh 1989-1998: 20 kasus perkosaan dan kekerasan seksual oleh oknum militer, petugas keamanan dan masyarakat umum (Laporan Komnas Perempuan, 2002) • 3 kasus perkosaan di pengungsian pasca gempa di Padang tahun 2009 (Laporan Program Pencegahan dan Respon GBV Pasca Gempa Padang, UNFPA Indonesia) • 4 kasus kekerasan seksual pengungsi Aceh pasca tsunami (Catatan Kekerasan terhadap Perempuan, Tahun 2006, Komnas Perempuan) • 97 kasus kekerasan berbasis gender dilaporkan oleh 10 Community Support Center (CSC) selama program respon Tsunami,

80% diantaranya adalah kasus Kekerasan Dalam

Rumah Tangga (KDRT), (Final Project Report, UNFPA Indonesia 2005-2006) • Komnas Perempuan mencatat dalam situasi konflik di seluruh Indonesia tahun 1965-2009 telah terjadi kekerasan terhadap perempuan, meliputi: a) kekerasan seksual sebanyak 1511 kasus, b) kekerasan non seksual sebanyak 302.642 kasus

17

KESPRO.indb 17

14/4/15 5:40 PM

Pada situasi bencana terjadi peningkatan

tenda, penempatan toilet dan fasilitas

risiko kekerasan berbasis gender karena:

di tempat pengungsi yang tidak aman, mekanisme distribusi bantuan yang ti-

a. Sistem perlindungan sosial terganggu: keluarga yang terpisah, sistem keamanan di lingkungan tempat tinggal yang tidak berjalan

dak memperhatikan kebutuhan kelompok rentan dll d. Hilangnya pendapatan sehingga mempengaruhi stabilitas ekonomi rumah

b. Lemahnya aturan keamanan dan keselamatan pada saat terjadi konflik c. Pengaturan tempat pengungsian dapat juga meningkatkan risiko terjadinya ke-

tangga e. Tidak terpenuhinya kebutuhan seksual selama tinggal di pengungsian dalam jangka waktu yang lama

kerasan seksual, misalnya pengaturan

Kondisi pengungsi di daerah bencana

3. Infeksi Menular Seksual (IMS) dan

disebabkan karena kekerasan seksual, pe-

Human Immunodeficiency Virus (HIV)

kerja dengan mobilitas tinggi, transaksi

Pada situasi bencana, risiko terhadap

seks, ketiadaan informasi dan akses kon-

penularan IMS dan HIV bisa meningkat

dom, berkurangnya kepatuhan terhadap kewaspadaan standar, dll.

18

KESPRO.indb 18

14/4/15 5:40 PM

Bencana dapat memicu situasi yang kom-

kompleks dan saling berkaitan, termasuk

pleks seperti terjadinya konflik, ketidak

prevalansi HIV di wilayah asalnya dan tem-

stabilan sosial, kemiskinan dan kerusakan

pat pengungsian, tingkat interaksi antara

lingkungan yang dapat meningkatkan ke-

pengungsi dan masyarakat sekitarnya, la-

rentanan dan risiko terhadap penularan

manya pengungsian dan lokasi pengung-

HIV, melalui:

sian. Pengungsi yang tinggal dan berbaur dengan masyarakat perkotaan memiliki

a. Rusaknya infrastruktur dan minimnya peralatan kesehatan menyebabkan su-

risiko berbeda dengan pengungsi yang tinggal di tempat pengungsian.

litnya penerapan kewaspadaan standar. Beberapa kasus di situasi bencana,

Mengintegrasikan upaya pencegahan HIV

tenaga kesehatan menggunakan alat-

pada situasi bencana ke dalam strategi pe-

-alat medis yang tidak steril pada saat

nyuluhan yang berhubungan dengan po-

melakukan pertolongan kepada korban

pulasi dan kondisi bencana merupakan hal

b. Terganggunya sistem dukungan sosial

yang sangat penting. Upaya komunikasi

yang dapat meningkatkan kekerasan

pada respon awal difokuskan pada pembe-

seksual (perkosaan) dan pelecehan sek-

rian informasi kepada penduduk tentang

sual di pengungsian

tempat pelayanan dasar yang dapat diak-

c. Perpindahan penduduk ke daerah dengan prevalensi HIV yang lebih tinggi yang memungkinkan terjadinya risiko penularan HIV antara pengungsi dengan penduduk setempat Faktor yang mempengaruhi penyebaran HIV pada situasi bencana sangatlah

ses. Perlu dipertimbangkan karakteristik populasi sesegera mungkin, agar informasi tentang HIV sesuai dengan kebutuhan masyarakat, misalnya: a. Tingkat pengetahuan dan pemahaman yang keliru tentang HIV di masyarakat b. Perilaku berisiko dalam penularan HIV

19

KESPRO.indb 19

14/4/15 5:40 PM

c. Faktor-faktor yang dapat meningkat-

bencana, pengelola program harus mem-

kan risiko penularan HIV pada situasi

pertimbangkan: 1) Kearifan lokal yang

bencana

mendukung program pencegahan HIV

d. Sikap masyarakat terhadap ODHA

dan AIDS, misalnya: budaya berkumpul sebagai media untuk penyebaran infor-

Pemberian KIE tentang HIV dan AIDS yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang HIV dan AIDS, mengurangi stigma serta diskriminasi pada ODHA. Ketika merencanakan program pence-

masi 2) Ketersediaan dan akses pelayanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP) bagi ODHA, termasuk putus obat, kapan memulai kembali atau melanjutkan pengobatan ARV 3) Stigma dan diskriminasi terhadap ODHA dan anggota keluarganya.

gahan dan penularan HIV pada situasi

Kondisi fasilitas pelayanan kesehatan yang rusak dan tidak tersedianya alat dan bahan yang memadai menyulitkan penerapan kewaspadaan standar

20

KESPRO.indb 20

14/4/15 5:40 PM

Contoh Pengalaman dari Beberapa Daerah di Indonesia • Saat bencana gempa, seorang petugas kesehatan di desa menerima beberapa korban gempa yang luka-luka. Dia hanya memiliki satu set alat untuk menjahit luka pasien. Petugas kesehatan terpaksa menangani semua pasien dengan alat yang sama tanpa melakukan sterilisasi • Hal ini juga terjadi di Unit Gawat Darurat (UGD) di Rumah Sakit yang menangani korban dengan menggunakan alat jahit luka yang tidak steril, karena banyaknya korban yang datang dan memerlukan pertolongan segera. Jika salah satu pasien itu positif HIV, maka risiko untuk menularkan ke pasien yang lain sangat besar!!

4. Kesehatan Maternal dan Neonatal

Di seluruh dunia, 15% sampai dengan 20%

Angka Kematian Ibu di Indonesia masih

ibu hamil akan mengalami komplikasi se-

tinggi. Kondisi ini akan lebih buruk bila

lama kehamilan atau persalinan. Sekitar

terjadi pada kondisi bencana, karena ter-

lebih dari 500.000 kematian ibu terjadi

ganggunya sistem pelayanan kesehatan.

setiap tahun dengan 99% nya terjadi di

Sampai saat ini data kasus kematian ibu

negara-negara berkembang. Di Indonesia,

pada daerah bencana belum terdokumen-

berdasarkan

tasi, sehingga data yang digunakan sebagai

Kesehatan Indonesia (SDKI 2012), Angka

rujukan adalah Angka Kematian Ibu pada

Kematian Ibu sebesar 359 per 100,000

situasi normal.

kelahiran hidup. Kematian bayi sangat di-

hasil

Survey

Demografi

pengaruhi oleh proses persalinan. Sekitar 130 juta bayi di dunia lahir setiap tahun

21

KESPRO.indb 21

14/4/15 5:40 PM

dan 4 juta diantaranya meninggal dunia da-

(SP, 2010) diperoleh bahwa 90% kematian

lam empat minggu pertama kehidupannya

ibu terjadi pada saat persalinan dan se-

(periode neonatal). Angka Kematian Bayi

gera setelah persalinan. Penyebab utama

32 per 1000 kelahiran hidup (SDKI 2012).

kematian ibu adalah 1) Hipertensi dalam Kehamilan (32%), 2) Komplikasi puerper-

Sebagian besar kematian ibu terjadi pada

um (31%), 3) Perdarahan (20%), 4) Abortus

saat persalinan dan kematian bayi baru la-

(4%), 5) Perdarahan Antepartum (3%), 6)

hir terjadi pada saat proses persalinan dan

Partus macet/lama (1%), 7) Kelainan amni-

nifas. Dari analisa penyebab kematian Ibu

on (2%), 8) lain lain (7%).

PENYEBAB KEMATIAN IBU Lain-lain Kelainan Amnion

Komplikasi Puerperium

7% 20 % PBB

2%

31 %

Partus Lama

1%

Abortus

4%

32 % HDK 3 % APB

Sumber: SP 2010

22

KESPRO.indb 22

14/4/15 5:40 PM

Sedangkan kematian bayi sebagian besar

bersalin dan perawatan bayi harus dilaku-

disebabkan oleh masalah neonatal (BBLR,

kan dalam sistem terpadu. Sebagian besar

asfiksia dan infeksi) yang sebenarnya da-

kematian ibu dan bayi sebenarnya dapat

pat dihindari penyebabnya. Mengingat ke-

dicegah apabila ditangani oleh petugas te-

matian bayi mempunyai hubungan erat de-

rampil dengan sumber daya yang memadai

ngan mutu penanganan ibu, maka proses

ditingkat fasilitas pelayanan kesehatan.

PENYEBAB KEMATIAN BAYI

Tidak diketahui penyebabnya

3.7 %

4.5 % Meningitis 5.7 % Kelainan Kongenital 12.7 %

46.2 %

Pneumonia

Masalah Neonatal

15 % Diare Sumber : Riskesdas 2007

1.7 %

Tetanus

23

KESPRO.indb 23

14/4/15 5:40 PM

Pelayanan kesehatan maternal dan neona-

rotasi atau bantuan dukungan dari wilayah

tal pada tanggap darurat krisis kesehatan

terdekat untuk membantu pelayanan ke-

utamanya ditujukan untuk mengenali tan-

sehatan reproduksi komprehensif.

da bahaya serta penanganan kegawatdaruratan melalui tindakan penyelamatan

Pelayanan kesehatan reproduksi kompre-

nyawa yang dilakukan oleh tenaga kese-

hensif dan terintegrasi dalam pelayanan

hatan terampil untuk menangani kompli-

kesehatan dasar harus direncanakan se-

kasi maternal pada periode kehamilan,

jak awal tanggap darurat krisis kesehatan

persalinan dan nifas dan pada neonatal.

termasuk merencanakan tempat, sumber daya manusia, peralatan, obat-obatan, es-

5.

Pelayanan Kesehatan Reproduksi

timasi kebutuhan dana dan kegiatan lain-

Komprehensif dan Terintegrasi kedalam

nya sehingga layanan dapat terus tersedia

Pelayanan Kesehatan Dasar

seperti pada situasi normal.

Pada situasi bencana, mungkin beberapa tempat yang menyediakan kesehatan reproduksi komprehensif tidak berfungsi seperti sedia kala karena bangunan dan peralatan rusak. Koordinator kesehatan reproduksi harus merencanakan bagaimana pelayanan kesehatan reproduksi akan diberikan pada masyarakat selama tanggap darurat dan pasca krisis kesehatan. Penanganan kesehatan reproduksi pada situasi bencana disediakan melalui pelayanan kesehatan bergerak (mobile clinic). Apabila sumber daya manusia di tempat tersebut juga menjadi korban, rencanakan 24

KESPRO.indb 24

14/4/15 5:40 PM

KESPRO.indb 25

14/4/15 5:40 PM

26

KESPRO.indb 26

14/4/15 5:40 PM

BAB III PAKET PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI PPAM merupakan serangkaian kegiatan

alat dan obat kontrasepsi (alokon) pada

prioritas kesehatan reproduksi yang harus

pasangan usia subur dalam mencegah ter-

dilaksanakan segera pada tanggap darurat

jadinya kehamilan yang tidak diinginkan.

krisis kesehatan untuk menyelamatkan jiwa khususnya pada kelompok perempu-

Pelayanan kesehatan reproduksi harus

an dan remaja perempuan. Jika kesehat-

tersedia dalam kondisi apapun baik pada

an reproduksi diabaikan, akan memiliki

kondisi normal maupun pada situasi ben-

konsekuensi sebagai berikut: 1) Kematian

cana. Pada bencana berskala besar, bia-

maternal dan neonatal, 2) Kekerasan sek-

sanya terjadi keterbatasan jumlah tenaga

sual dan komplikasi lanjutan, 3) Infeksi

maupun sarana dan prasarana (alat dan

menular seksual (IMS), 4) Kehamilan yang

bahan) kesehatan. Oleh karena itu inter-

tidak diinginkan dan aborsi yang tidak

vensi pelayanan kesehatan reproduksi

aman, 5) Penyebaran HIV. Keluarga beren-

difokuskan pada tindakan penyelamatan

cana bukan merupakan bagian dari PPAM

jiwa melalui penerapan PPAM yang me-

kesehatan reproduksi, namun pelayanan

rupakan pelayanan minimal yang harus

kontrasepsi dibutuhkan untuk memasti-

tersedia. Sedangkan pada bencana ber-

kan kesinambungan dalam penggunaan

skala kecil, biasanya tenaga dan sarana 27

KESPRO.indb 27

14/4/15 5:40 PM

kesehatan masih tersedia cukup sehingga

obat serta penyusunan rencana program.

diharapkan semua pelayanan kesehatan

Jika pada awal tanggap darurat krisis kese-

reproduksi tetap dapat dilaksanakan.

hatan, sulit mendapatkan data sasaran kesehatan reproduksi seperti jumlah Wanita

Pada bencana akan selalu ada kebutuhan

Usia Subur (WUS), ibu hamil, pria yang

pelayanan kesehatan reproduksi. Untuk

aktif secara seksual dan lain sebagainya,

itu diperlukan ketersediaan informasi yang

maka data tersebut dapat diestimasi seca-

mendukung, agar pelayanan kesehatan re-

ra statistik dari jumlah pengungsi.

produksi dapat dilaksanakan di pengungsian. Beberapa informasi dasar yang harus

Bab

ini

menjelaskan

tentang

Paket

dikumpulkan meliputi data demografi dan

Pelayanan Awal Minimum (PPAM) kese-

kesehatan penduduk yang terkena dam-

hatan reproduksi dan yang harus dilaku-

pak. Informasi tersebut bisa diperoleh dari

kan oleh koordinator kesehatan repro-

Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan,

duksi pada situasi bencana. Koordinator

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

kesehatan reproduksi harus memiliki ke-

dan organisasi atau lembaga yang bekerja

mampuan melakukan koordinasi, mempu-

di wilayah bencana tersebut. Selain itu di-

nyai pengetahuan dasar pelayanan kese-

butuhkan juga informasi tentang kondisi

hatan reproduksi dan dapat memastikan

fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga ke-

PPAM kesehatan reproduksi tersedia se-

sehatan, ketersediaan alat kesehatan dan

suai standar.

• Intervensi kesehatan reproduksi pada respon penanggulangan bencana adalah melalui penerapan PPAM kesehatan reproduksi • PPAM kesehatan reproduksi dilaksanakan pada tanggap darurat krisis kesehatan dan dapat diterapkan pada semua jenis bencana, baik bencana alam maupun non alam

28

KESPRO.indb 28

14/4/15 5:40 PM

TUJUAN PAKET PELAYANAN AWAL MINIMUM KESEHATAN REPRODUKSI MELIPUTI: 1. MENGIDENTIFIKASI koordinator PPAM kesehatan reproduksi: a. Menetapkan seorang koordinator pelayanan kesehatan reproduksi untuk mengkoordinir lintas program, lintas sektor, lembaga lokal dan internasional dalam pelaksanaan PPAM kesehatan reproduksi b. Melaksanakan pertemuan koordinasi untuk mendukung dan menetapkan penanggung jawab pelaksana di setiap komponen PPAM (SGBV, HIV, Maternal dan Neonatal serta Logistik) c. Melaporkan isu-isu dan data terkait kesehatan reproduksi, ketersediaan sumberdayaserta logistik pada pertemuan koordinasi 2. MENCEGAH DAN MENANGANI kekerasan seksual: a. Melakukan perlindungan bagi penduduk yang terkena dampak, terutama pada perempuan dan anak-anak b. Menyediakan pelayanan medis dan dukungan psikososial bagi penyintas perkosaan c. Memastikan masyarakat mengetahui informasi tersedianya pelayanan medis, psikososial, rujukan perlindungan dan bantuan hukum d. Memastikan adanya jejaring untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual 3. MENGURANGI penularan HIV: a. Memastikan tersedianya transfusi darah yang aman b. Memfasilitasi dan menekankan penerapan kewaspadaan standar c. Memastikan ketersediaan kondom

29

KESPRO.indb 29

14/4/15 5:40 PM

4. MENCEGAH meningkatnya kesakitan dan kematian maternal dan neonatal: a. Memastikan adanya tempat khusus untuk bersalin di beberapa tempat seperti pos kesehatan, di lokasi pengungsian atau di tempat lain yang sesuai b. Memastikan tersedianya pelayanan persalinan normal dan kegawatdaruratan maternal dan neonatal (PONED dan PONEK) di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan c. Membangun sistem rujukan untuk memfasilitasi transportasi dan komunikasi dari masyarakat ke puskesmas dan puskesmas ke rumah sakit d. Tersedianya perlengkapan persalinan yang diberikan pada ibu hamil yang akan melahirkan dalam waktu dekat e. Memastikan masyarakat mengetahui adanya layanan pertolongan persalinan dan kegawatdaruratan maternal dan neonatal 5. MERENCANAKAN pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif dan terintegrasi ke dalam pelayanan kesehatan dasar ketika situasi stabil. Mendukung lembaga/organisasi untuk: a. Mengidentifikasi kebutuhan logistik kesehatan reproduksi berdasarkan estimasi sasaran b. Mengumpulkan data riil sasaran dan data cakupan pelayanan c. Mengidentifikasi fasilitas pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif d. Menilai kemampuan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif dan merencanakan pelatihan

30

KESPRO.indb 30

14/4/15 5:40 PM

BAGAN TUJUAN PPAM KESEHATAN REPRODUKSI

Tujuan 1 Mengidentifikasi koordinator PPAM kesehatan reproduksi:

a. Menetapkan seorang koordinator pelayanan kesehatan reproduksi untuk mengkoordinir lintas program, lint lokal dan internasional dalam pelaksanaan PPAM kesehatan reproduksi. b. Melaksanakan pertemuan koordinasi untuk mendukung dan menetapkan penanggung jawab pelaksana di s PPAM (SGBV, HIV, Maternal dan Neonatal serta logistik) c. Melaporkan isu-isu dan data terkait kesehatan reproduksi, ketersediaan sumber daya serta logistik pada pe RH Kit 0

Tujuan 5 MERENCANAKAN pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif dan terintegrasi ke dalam pelayanan kesehatan dasar ketika situasi stabil. Mendukung lembaga/organisasi untuk: a. Mengidentifikasi kebutuhan logistik kesehatan reproduksi berdasarkan estimasi sasaran b. Mengumpulkan data riil sasaran dan data cakupan pelayanan c. Mengidentifikasi fasilitas pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif d. Menilai kemampuan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif dan merencanakan pelatihan RH Kit 4

RH Kit 5

RH Kit 7

Mencegah da

a. Melakukan p terkena dam anak-anak b. Menyediakan psikososial b c. Memastikan tersedianya p perlindungan d. Memastikan penanganan

Sasaran Menurunkan kematian, kesakitan dan kecacatan pada populasi yang terkena dampak krisis (pengungsi, pengungsi internal, populasi setempat)

Tujuan 4 Mencegah meningkatnya kesakitan dan kematian maternal dan neonatal: a. Memastikan adanya tempat khusus untuk bersalin di beberapa tempat seperti pos kesehatan, di lokasi pengungsian atau di tempat lain yang sesuai b. Memastikan tersedianya pelayanan persalinan normal dan kegawatdaruratan maternal dan neonatal (PONED dan PONEK) di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan c. Membangun sistem rujukan untuk memfasilitasi transportasi dan komunikasi dari masyarakat ke puskesmas dan puskesmas kerumah sakit d. Tersedianya perlengkapan persalinan yang diberikan pada ibu hamil yang akan melahirkan dalam waktu dekat e. Memastikan masyarakat mengetahui adanya layanan pertolongan persalinan dan kegawatdaruratan maternal dan neonatal RH Kit 2

RH Kit 6

RH Kit 10

RH Kit 8

RH Kit 11

RH Kit 9

RH Kit 12

Mengurangi p

a. Memastikan t b. Memfasilitasi kewaspadaan c. Memastikan t

RH K

catatan: bagan ini bersambung 2 halaman

31

KESPRO.indb 31

14/4/15 5:40 PM

32

KESPRO.indb 32

14/4/15 5:40 PM

3.1 MENGIDENTIFIKASI KOORDINATOR PPAM KESEHATAN REPRODUKSI Pada tanggap darurat krisis kesehatan, harus ditetapkan seorang koordinator pelayanan kesehatan reproduksi untuk mengkoordinir lintas program, lintas sektor, lembaga lokal dan internasional dalam pelaksanaan PPAM kesehatan reproduksi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kesehatan reproduksi menjadi prioritas pelayanan. Koordinator kesehatan reproduksi adalah seseorang yang mempunyai tanggung jawab dalam penanganan kesehatan reproduksi. Koordinator kesehatan reproduksi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berasal dari Dinas Kesehatan setempat dari program Kesehatan Reproduksi atau Kesehatan Ibu dan Anak serta mengetahui tentang PPAM kesehatan reproduksi. Dalam melaksanakan tugasnya koordinator harus melakukan rapat koordinasi untuk mendukung dan menetapkan penanggung jawab di setiap komponen PPAM kesehatan reproduksi (SGBV, HIV, maternal dan neonatal, serta logistik) serta melaporkan isu-isu dan data terkait kesehatan reproduksi, ketersediaan sumber daya serta logistik pada pertemuan koordinasi. Tugas koordinator kesehatan reproduksi pada tanggap darurat krisis kesehatan:

33

KESPRO.indb 33

14/4/15 5:40 PM

Langkah langkah: a. Mengidentifikasi lembaga dan organisasi yang bergerak di bidang Kesehatan Reproduksi di wilayah bencana b. Melakukan rapat koordinasi dengan lembaga dan organisasi yang bergerak di bidang Kesehatan Reproduksi untuk menentukan penanggung jawab komponen PPAM sesuai dengan bidang kerjanya serta memperoleh data dari PPKK c. Mengenalkan/mensosialisasikan PPAM kesehatan reproduksi dan menyusun rencana kerja d. Melakukan pertemuan rutin dengan lintas program/lintas sektor kesehatan reproduksi dan organisasi terkait untuk menyelenggarakan PPAM kesehatan reproduksi sesegera mungkin e. Melaporkan kegiatan rutin untuk disampaikan kepada anggota maupun lembaga atau sektor terkait lainnya f. Memastikan terdapat pelayanan kesehatan reproduksi pada tenda pengungsian g. Mengkoordinir

ketersediaan

dan

distribusi

logistik

kesehatan

reproduksi h. Menghadiri pertemuan dan berkoordinasi dengan PPKK maupun BNPB

34

KESPRO.indb 34

14/4/15 5:40 PM

Diskusi dengan seorang ibu di tempat pengungsian – Banjir Jakarta 2013

3.1.1 Pengorganisasian Koordinator kesehatan reproduksi adalah

menyusun dan melaksanakan rencana ke-

ketua dari tim siaga kesehatan reproduksi

siapsiagaan serta melaksanakan kompo-

yang berada di bawah tim penanggulangan

nen PPAM kesehatan reproduksi pada saat

bencana bidang kesehatan dan bertang-

bencana. Tim siaga ini terdiri dari penang-

gung jawab kepada koordinator tim pe-

gung jawab komponen kekerasan berbasis

nanggulangan krisis kesehatan di setiap

gender, pencegahan penularan HIV, kese-

jenjang administrasi. Tim siaga kesehatan

hatan maternal dan neonatal serta logistik.

reproduksi dibentuk di setiap propinsi dan

Berikut adalah struktur organisasi tim sia-

kabupaten pada situasi pra bencana untuk

ga kesehatan reproduksi:

35

KESPRO.indb 35

14/4/15 5:40 PM

Struktur dan Mekanisme Koordinasi Kesehatan Reproduksi pada Penanggulangan Krisis Kesehatan

Menkes

Sekjen

Direktorat Bina Kesehatan Ibu

PPKK

Tim Siaga Kesehatan Reproduksi (Koordinator)

Penanggung Jawab Komponen Penanganan Kekerasan Berbasis Gender (anggota)

Penanggung Jawab Komponen Pencegahan Penularan HIV (anggota)

Penanggung Jawab Komponen Maternal dan Neonatal (anggota)

Penanggung Jawab Komponen Logistik (anggota)

36

KESPRO.indb 36

14/4/15 5:40 PM

3.1.2 Prinsip Dasar 1. Penanggulangan krisis kesehatan di-

5. Tim siaga kesehatan reproduksi tingkat

laksanakan secara berjenjang dengan

Pusat melakukan monitoring dan eva-

mempertimbangkan

ketersediaan

luasi terhadap upaya-upaya yang telah

sumber daya dan kemampuan peme-

dilakukan oleh Provinsi serta dapat

rintah daerah

melakukan intervensi sesuai dengan

2. Dalam hal terjadi krisis kesehatan,

kebutuhan

maka tanggung jawab pertama pe-

6. Tim siaga kesehatan reproduksi ting-

nanganan kesehatan reproduksi ada

kat Provinsi melakukan monitoring dan

pada tim kesehatan reproduksi di ting-

evaluasi terhadap upaya-upaya yang

kat Kabupaten/Kota

telah dilakukan oleh Kabupaten/Kota

3. Apabila masalah kesehatan reproduksi yang timbul tidak dapat tertangani,

serta dapat melakukan intervensi sesuai dengan kebutuhan

tim siaga kesehatan reproduksi tingkat

7. Apabila tim siaga kesehatan reproduksi

Kabupaten/Kota melaporkan ke tim

tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi be-

siaga kesehatan reproduksi di tingkat

lum terbentuk, maka tanggung jawab

Provinsi dan jika tidak tertangani, tim

berada pada Dinas Kesehatan Kabu-

siaga kesehatan reproduksi di tingkat

paten/Kota/Provinsi yaitu unit yang

Provinsi akan melaporkan ke tim siaga

bertanggung jawab untuk Kesehatan

kesehatan reproduksi tingkat Pusat

Reproduksi/Kesehatan Ibu dan Anak.

4. Pelaksanaan kegiatan tim siaga kese-

Di tingkat Pusat, tim siaga kesehatan

hatan reproduksi terintegrasi dengan

reproduksi berada di bawah Direktorat

tim penanggulangan bencana bidang

Bina Kesehatan Ibu.

kesehatan

37

KESPRO.indb 37

14/4/15 5:40 PM

3.2 MENCEGAH DAN MENANGANI KEKERASAN SEKSUAL Kondisi bencana dan pengungsian dapat menyebabkan meningkatnya risiko kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Kasus kekerasan seksual terjadi karena kondisi di lokasi bencana yang tidak memadai, seperti: tenda dan toilet yang tidak terpisah antara laki-laki dan perempuan, lokasi sumber air bersih yang jauh dari

Rapat Koordinasi dengan sektor dan NGO internasional dipimpin oleh Koordinator Kesehatan Reproduksi – Gempa Padang 2009

pengungsian, penerangan yang kurang memadai, tidak adanya sistim ronda maupun

bersama dengan penanggung jawab kom-

keamanan di pengungsian dan lain-lain.

ponen GBV dan tim kesehatan reproduksi lainnya. Pada situasi bencana, pelayanan

Koordinator kesehatan reproduksi ha-

pencegahan dan penanganan kekerasan

rus membahas masalah kekerasan sek-

seksual adalah sebagai berikut:

sual didalam rapat koordinasi kesehatan

38

KESPRO.indb 38

14/4/15 5:40 PM

Langkah langkah: a. Melakukan koordinasi dengan BNPB/BPBD dan Dinas Sosial untuk menempatkan kelompok rentan di pengungsian dan memastikan satu keluarga berada dalam tenda yang sama. Perempuan yang menjadi kepala keluarga dan anak yang terpisah dari keluarga dikumpulkan di dalam satu tenda b. Memastikan terdapat pelayanan kesehatan reproduksi pada tenda pengungsian c. Menempatkan MCK laki-laki dan perempuan secara terpisah di tempat yang aman dengan penerangan yang cukup. Pastikan bahwa pintu MCK dapat di kunci dari dalam d. Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab keamanan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual e. Melibatkan lembaga-lembaga/organisasi yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan perempuan di pengungsian dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual f. Menginformasikan adanya pelayanan bagi penyintas perkosaan dengan nomor telepon yang bisa dihubungi 24 jam. Informasi dapat diberikan melalui leaflet, selebaran, radio, dll g. Memastikan adanya petugas

kompeten untuk penanganan kasus kekerasan

seksual h. Memastikan tersedianya pelayanan medis dan psikososial ada di organisasi/lembaga yang terlibat dalam respon bencana serta memastikan adanya mekanisme rujukan, perlindungan dan hukum yang terkoordinasi untuk penyintas i. Menyediakan fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan seksual bagi pasangan suami istri yang sah, sesuai dengan budaya setempat atau kearifan lokal

39

KESPRO.indb 39

14/4/15 5:40 PM

Toilet yang aman: terpisah antara laki-laki dan perempuan dan bisa dikunci barak pengungsian Merapi dan pengungisan korban banjir Wassior

Toilet yang tidak aman: tidak terpisah antara laki-laki dan perempuan, tidak ada penerangan, tidak bisa dikunci

40

KESPRO.indb 40

14/4/15 5:40 PM

3.2.1 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Koordinator Kesehatan Reproduksi Dalam Pelayanan Klinis Untuk Penyintas Perkosaan Saat menyiapkan tempat pelayanan klinis,

e. Petugas pemberi pelayanan yang kom-

koordinator kesehatan reproduksi harus

peten dalam menangani penyintas

berkoordinasi dengan pelaksana/petugas

perkosaan

pelayanan kesehatan reproduksi untuk

Pelayanan yang diberikan oleh petugas ke-

memastikan:

sehatan reproduksi meliputi:

a. Tersedianya tempat konsultasi yang

a. Memberikan konseling dan dukungan

menjamin privasi dan kerahasiaan penyintas perkosaan b. Tersedianya protokol yang jelas serta peralatan dan logistik yang memadai c. Bahwa pelayanan dan mekanisme ru-

kepada penyintas b. Melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik c. Mencatat dan mengumpulkan buktibukti forensik

jukan ke rumah sakit tersedia 24 jam

d. Menjaga kerahasiaan

sehari/7 hari seminggu

e. Memastikan tersedianya obat-obatan

d. Pemberian informasi tentang keterse-

yang diberikan pada penyintas, seperti:

diaan pelayanan. Informasi berisi ten-

1) Kontrasepsi darurat

tang pelayanan yang tersedia, kapan

2) Pencegahan IMS

harus mengakses pelayanan dan lokasi.

3) Profilaksis

Gunakan jalur komunikasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat (misalnya melalui bidan, kader kesehatan, tokoh masyarakat, pesan di radio atau selebaran berisi informasi di toilet perempuan)

pasca-pajanan

untuk

mencegah penularan HIV 4) Obat perawatan luka dan pencegahan tetanus 5) Pencegahan Hepatitis B f. Merujuk untuk pelayanan lebih lanjut, misalnya kesehatan, psikologis dan sosial

41

KESPRO.indb 41

14/4/15 5:40 PM

3.2.2 Pil Kontrasepsi Darurat Pil kontrasepsi darurat adalah pil yang da-

samping yang mungkin timbul dan efek

pat mencegah kehamilan yang tidak dii-

yang mungkin terjadi terhadap men-

nginkan jika digunakan dalam waktu 72 jam

struasi berikutnya

(sampai 3 hari) dari saat terjadinya perko-

c. Apabila penyintas perkosaan ingin me-

saan. Pil kontrasepsi darurat dapat diberi-

lakukan hubungan seks dalam waktu

kan bila status kehamilan belum jelas dan

dekat sebaiknya menggunakan kondom

tes kehamilan tidak tersedia, karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pil kontrasepsi darurat dapat merugikan perempuan atau membahayakan kehamilan jika sudah ada sebelumnya. Aturan penggunaan pil kontrasepsi darurat adalah sebagai berikut: a. Kontrasepsi darurat harus diberikan segera, sebelum 72 jam setelah perkosaan karena keefektifannya akan menurun seiring dengan waktu. Jika pil kontrasepsi darurat kemasan tidak tersedia, maka kontrasepsi darurat dapat diberikan dengan menggunakan pil kontrasepsi oral biasa b. Beri petunjuk kepada penyintas perkosaan tentang cara penggunaan pil, efek

d. Jelaskan kepada penyintas perkosaan bahwa ada risiko penggunaan pil tidak berhasil. Jadwal menstruasi harusnya terjadi sesuai siklus normal tetapi dapat seminggu lebih awal atau beberapa hari terlambat. Jika tidak menstruasi dalam waktu satu minggu setelah perkiraan, penyintas harus kembali untuk melakukan tes kehamilan dan konseling. Jelaskan kepada penyintas bahwa bercak-bercak atau pendarahan sedikit adalah hal biasa bila menggunakan levonorgestrel. Sehingga jangan salah mengira bahwa itu menstruasi normal e. Efek samping penggunaan: Sekitar 50% pengguna kontrasepsi darurat melaporkan rasa mual. Untuk mengurangi rasa mual, pil dapat dikonsumsi bersama makanan. Jika muntah terjadi

42

KESPRO.indb 42

14/4/15 5:40 PM

dalam waktu dua jam setelah minum

f. Pil kontrasepsi darurat tidak akan efek-

obat, ulangi dosisnya. Bila masih terja-

tif dalam kasus kehamilan yang sudah

di muntah setelah pemberian obat anti

terjadi. Tidak ada kontraindikasi medis

muntah, maka pil kontrasepsi darurat

lain untuk penggunaan pil kontrasepsi

dapat diberikan lewat vagina dengan

darurat

dosis yang sama ATURAN PENGGUNAAN PIL KONTRASEPSI DARURAT a. Levonorgestrel: 1.5 mg Levonorgestrel dalam dosis tunggal (ini adalah sediaan yang direkomendasikan karena lebih efektif dengan efek samping yang lebih sedikit); atau b. Kalau pilihan pertama tidak tersedia dapat menggunakan pil KB yang ada di puskemas/klinik dengan menggunakan pil kombinasi estrogen - progestogen (metode Yuzpe): 30 mikrogram Etinil Estradiol ditambah 0.15 mg Levonorgestrel 4 tablet, diminum secepat mungkin,diikuti dengan dosis yang sama12 jam kemudian

3.2.3 Perawatan untuk Dugaan Infeksi Menular Seksual (IMS) Pemberian antibiotik kepada penyintas

Sebagai contoh, jika penyintas perkosaan

perkosaan sebagai pengobatan terhadap

datang dalam waktu 30 hari setelah keja-

dugaan Gonorea, infeksi Klamidia, Sifilis

dian, maka 400 mg Cefixime ditambah 1g

dan Trikomoniasis atau Chancroid.

Azithromisin secara oral merupakan pengobatan yang cukup untuk dugaan Gonorea,

Berikan paket pengobatan yang paling

infeksi Klamidia dan Sifilis inkubasi.

singkat yang tersedia sesuai protokol. 43

KESPRO.indb 43

14/4/15 5:40 PM

Perempuan yang sedang hamil atau yang

penyintas, kecuali bila penyintas perkosa-

memiliki alergi tidak boleh minum antibio-

an telah divaksinasi lengkap. Berikan seba-

tik tertentu, dan lakukan modifikasi peng-

nyak tiga dosis dengan dosis kedua diberi-

obatan yang sesuai.

kan empat minggu setelah dosis pertama dan dosis ketiga delapan minggu setelah

Pemeriksaan untuk dugaan IMS dapat di-

dosis kedua.

mulai pada hari yang sama dengan pemberian kontrasepsi darurat dan profilaksis

Diagnosis pasien IMS dapat ditegakkan

paska pajanan (PPP) untuk mencegah pe-

berdasarkan pendekatan sindrom pada sa-

nularan HIV. Informasikan mengenai efek

rana pelayanan kesehatan yang tidak me-

samping dan cara menanggulanginya.

miliki fasilitas laboratorium, atau secara etiologis berdasarkan hasil pemeriksaan

Berikan vaksin Hepatitis B dalam wak-

laboratorium sederhana.

tu 14 hari setelah penyerangan kepada

3.2.4 Profilaksis Paska Pajanan (PPP) untuk Mencegah Penularan HIV Profilaksis paska pajanan diberikan kepa-

Beberapa hal tentang PPP :

da penyintas perkosaan untuk mengurangi risiko penularan HIV. Profilaksis paling

a. Rejimen yang dianjurkan adalah AZT +

optimal diberikan sebelum 4 jam dan mak-

3TC + EFV atau AZT + 3TC + Lopinavir/

simal dalam 48-72 jam setelah kejadian

Ritonavir.

perkosaan.

AZT = ZDV (Zidovudine) EFV = Efavirenz 3TC = Lamividine

44

KESPRO.indb 44

14/4/15 5:40 PM

ARV untuk PPP diberikan selama 1

dengan Pedoman Nasional Tatalaksana ARV

bulan b. Monitoring efek samping dan tes HIV secara berkala, pada bulan ke 3 dan 6 setelah pemberian PPP

d. Ulangi tes HIV pada 3, 6 dan 12 bulan kemudian, bila hasilnya negatif Penting untuk diketahui:

c. Jika korban menderita Hepatitis B maka PPP yang digunakan sebaiknya mengandung TDF/3TC untuk mence-

a. Kehamilan bukan merupakan kontraindikasi untuk PPP b. Saat konseling, informasikan tentang

gah terjadinya hepatic flare

efek samping obat yang umum seperti Pelayanan

bagi

penyintas

kekerasan

rasa lelah, mual dan gejala seperti flu.

seksual:

Efek samping ini bersifat sementara

a. Lakukan penilaian risiko terpapar HIV

dan dapat dikurangi dengan pemberian

sebelum memberikan PPP. Periksalah

obat simtomatik

riwayat kejadian (termasuk apakah ada

c. Obat PPP dapat diberikan untuk 28

lebih dari satu penyerang), penetrasi

hari penuh bagi penyintas yang tidak

vagina atau anal dan jenis luka yang ada

dapat kembali ke tempat pelayanan de-

b. Lakukan test HIV segera kepada pe-

ngan alasan apapun atau yang diperki-

nyintas perkosaan. Apabila hasilnya

rakan dalam waktu lama tetap tinggal

negatif, PPP dapat mulai diberikan.

di pengungsian

Apabila hasilnya positif, kemungkinan infeksi telah terjadi sebelum peristiwa perkosaan c. Lakukan penatalaksanaan ARV bagi penyintas dengan hasil tes positif sesuai

45

KESPRO.indb 45

14/4/15 5:40 PM

3.2.5 Perawatan luka dan pencegahan tetanus Pada kasus perkosaan, selain mengalami

waktu 24 jam. Jangan menjahit luka yang

trauma psikis penyintas juga mengalami

kotor. Pertimbangkan pemberian antibio-

trauma fisik. Perawatan yang diberikan

tik yang sesuai dan penghilang rasa sakit

mengikuti prosedur standar operasional

jika ada luka kotor yang besar. Berikan pro-

yang berlaku. Sangat penting untuk mem-

filaksis tetanus jika ada luka robek pada

berikan injeksi Tetanus Toxoid pada kasus

kulit atau mukosa dan penyintas belum

dengan luka terbuka mengingat keber-

divaksinasi terhadap tetanus atau status

sihan lingkungan yang tidak mendukung

vaksinasi tidak jelas. Sarankan penyintas

pada situasi bencana. Pada perawatan luka

untuk menyelesaikan jadwal vaksinasi (do-

maka bersihkan setiap luka robek, luka dan

sis kedua pada empat minggu, dosis ketiga

lecet dan jahitlah luka yang bersih dalam

pada enam bulan sampai satu tahun).

3.2.6 Rujukan untuk penanganan lebih lanjut bagi penyintas GBV Dengan persetujuan penyintas atau atas permintaannya, tawarkan rujukan ke:

c. Pelayanan psikososial, apabila tersedia, dapat juga dengan menghubungi penanggung jawab komponen GBV atau

a. Rumah sakit bila ada komplikasi yang mengancam jiwa atau komplikasi yang

menggunakan layanan yang berasal dari inisiatif masyarakat

tidak dapat ditangani di puskesmas

Korban kekerasan seksual selain terjadi

b. Jasa perlindungan atau pelayanan sosi-

pada perempuan banyak juga terjadi pada

al jika penyintas tidak memiliki tempat

anak-anak. Korban kekerasan terhadap

yang aman untuk pergi setelah mening-

anak lebih sering tidak dilaporkan kepa-

galkan puskesmas

da pihak berwajib dibandingkan dengan korban kekerasan terhadap perempuan,

46

KESPRO.indb 46

14/4/15 5:40 PM

terutama apabila pelaku kekerasan adalah

penganiyaan lainnya. Penampilan anak

orang tua atau walinya sendiri. Karena itu

pada umumnya tidak memperlihatkan

peran pemberi pelayanan dalam menge-

derajat penderitaan yang dialaminya.

nali korban kekerasan terhadap anak sa-

Pemeriksaan fisik pada penyintas anak

ngat penting.

sama seperti pada pemeriksaan orang dewasa, namun harus ada pendamping

Gejala-gejala

fisik

dari

penganiayaan

emosional seringkali tidak sejelas gejala

yang dipercaya anak berada di ruang pemeriksaan.

3.3 MENGURANGI PENULARAN HIV Pada tanggap darurat krisis kesehatan ke-

Koordinator kesehatan reproduksi harus

butuhan darah akan meningkat dengan ba-

bekerjasama dengan organisasi/lemba-

nyaknya korban luka berat dan ringan yang

ga yang menangani kesehatan khususnya

membutuhkan darah. Transfusi darah yang

yang bergerak di bidang HIV dan AIDS

rasional dan aman sangat penting untuk

untuk mengurangi penularan HIV sejak

mencegah penularan HIV dan infeksi lain

permulaan respon bencana. Hal-hal yang

yang dapat menular melalui transfusi (TTI/

harus dilakukan koordinator kesehatan

Transfusion-Transmissible Infection) seper-

reproduksi dalam kaitannya dengan pen-

ti Hepatitis B, Hepatitis C dan Sifilis. Jika

cegahan penularan HIV adalah sebagai

darah tercemar HIV ditransfusikan, maka

berikut:

penularan HIV kepada penerima hampir 100%. Selain itu kerentanan terhadap penularan HIV juga sering disebabkan oleh ketidakpatuhan petugas terhadap standar kewaspadaan.

47

KESPRO.indb 47

14/4/15 5:40 PM

Langkah langkah a. Memastikan kegiatan transfusi darah aman dan rasional yang dilakukan oleh lembaga/organisasi yang bergerak dibidangnya, misalnya: Palang Merah Indonesia b. Memastikan fasilitas, perlengkapan dan petugas kompeten tersedia, jika tidak, transfusi darah tidak boleh dilakukan c. Menekankan pentingnya kewaspadaan standar sejak awal dimulainya koordinasi dan memastikan penerapannya d. Memastikan ketersediaan kondom dengan berkoordinasi dengan organisasi dan lembaga yang bekerja di bidang keluarga berencana, Kementerian Kesehatan, BKKBN, KPA, LSM lainnya e. Memastikan adanya kelanjutan pengobatan bagi orang yang telah masuk program ARV, termasuk perempuan yang terdaftar dalam program PPIA (Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak) f. Memasang informasi dengan nomor telepon 24 jam yang bisa dihubungi untuk kelanjutan pengobatan ARV

Transfusi darah yang rasional adalah transfusi darah yang meliputi: a. transfusi darah hanya dilakukan untuk keadaan yang mengancam nyawa dan tidak ada alternatif lain b. menggunakan obat-obatan untuk mencegah atau mengurangi perdarahan aktif (misalnya Oksitosin)

48

KESPRO.indb 48

14/4/15 5:40 PM

Jika memungkinkan gunakan pengganti darah untuk mengganti volume yang hilang seperti cairan pengganti berbasis kristaloid (ringer laktat,normal salin) atau cairan pengganti berbasis koloid (haemaccell,gelofusin).

3.3.1 Kewaspadaan Standar Kewaspadaan standar adalah langkah pe-

dalam melaksanakan prosedur, yang mem-

ngendalian infeksi yang mengurangi risiko

bahayakan keselamatan para pasien mau-

penularan patogen yang terbawa dalam

pun petugas sendiri. Dalam kondisi apapun,

darah melalui paparan terhadap darah

sangat penting untuk mematuhi tindakan

atau cairan tubuh diantara para pasien dan

kewaspadaan standar. Pengawasan yang

tenaga kesehatan. Menurut prinsip “pen-

teratur dapat membantu mengurangi risi-

cegahan standar”, darah dan cairan tubuh

ko terpapar infeksi di tempat kerja.

dari semua orang harus dianggap sebagai terinfeksi HIV, terlepas dari pengetahuan

Tindakan kewaspadaan standar adalah:

atau dugaan kita mengenai status orang tersebut. Tindakan pencegahan standar

a. Sering mencuci tangan: Cuci tangan

dapat mencegah penyebaran infeksi se-

dengan sabun dan air mengalir sebe-

perti HIV, Hepatitis B, Hepatitis C dan pa-

lum dan sesudah kontak dengan pasi-

togen-patogen lain di dalam lingkungan

en. Sediakan fasilitas dan perlengkapan

perawatan kesehatan.

untuk mencuci tangan mudah didapat oleh semua penyedia pelayanan.

Pada tanggap darurat krisis kesehatan,

b. Mengenakan sarung tangan: Pakailah

mungkin terjadi kekurangan logistik dalam

sarung tangan non-steril sekali pakai

pelayanan kesehatan atau infrastruktur

untuk semua prosedur dimana diper-

dan beban kerja yang meningkat. Petugas

kirakan akan ada kontak dengan darah

mungkin akan mengambil jalan pintas

atau cairan tubuh lain yang berpotensi 49

KESPRO.indb 49

14/4/15 5:40 PM

terinfeksi virus. Cuci tangan sebelum

d. Penanganan aman terhadap benda-

memakai dan setelah melepas sarung

-benda tajam:

tangan. Buang sarung tangan segera

1) Upayakan penggunaaan jarum sun-

setelah digunakan di tempat sampah

tik seminimal mungkin dan berda-

limbah medis. Petugas yang menangani

sarkan indikasi

bahan-bahan dan benda tajam wajib mengenakan sarung tangan yang lebih kuat (sarung tangan khusus untuk pekerjaan berat/berkebun) dan harus menutupi luka dan lecet dengan balutan/ plester tahan air. Catatan: Pastikan ketersediaan dan logistik sarung tangan yang cukup dan berkelanjutan untuk melaksanakan semua kegiatan. JANGAN PERNAH menggunakan kembali atau mensterilisasi ulang sarung tangan sekali pakai, karena akan membuatnya menjadi berpori/ berlubang kecil

2) Gunakan alat suntik dan jarum suntik sekali pakai yang steril untuk setiap injeksi 3) Atur area kerja tempat penyuntikan untuk mengurangi risiko cedera 4) Gunakan botol dosis-tunggal (ampul) daripada botol multi-dosis (vial). Jika menggunakan botol multi-dosis, hindari meninggalkan jarum pada penutup karet. Setelah dibuka, simpan botol multi-dosis di lemari es 5) Jangan menutup kembali jarum suntik

c. Memakai pakaian pelindung, seperti baju atau celemek tahan air, untuk melindungi dari kemungkinan terpercik darah atau cairan tubuh lain. Petugas diwajibkan menggunakan masker dan pelindung mata dimana ada kemungkinan terpapar darah dalam jumlah banyak

6) Posisikan pasien dan beritahukan dengan benar mengenai penyuntikan 7) Buang jarum suntik dan benda-benda tajam di kotak pengaman (safety boxes) yang anti tusuk dan anti bocor. Pastikan wadah anti tusuk untuk pembuangan benda tajam selalu

50

KESPRO.indb 50

14/4/15 5:40 PM

tersedia di tempat yang dekat namun

steam autoclaving. DTT (melalui pe-

di luar jangkauan anak- anak. Benda

rebusan atau perendaman dalam

tajam tidak boleh dibuang ke tempat

larutan klorin) mungkin tidak dapat

sampah atau kantong sampah biasa

menghilangkan semua spora

e. Pembuangan limbah: Bakar semua sampah medis di area terpisah, sebaiknya masih pada lahan fasilitas pelayanan kesehatan. Kubur benda-benda yang masih menjadi ancaman, seperti benda tajam, di sebuah lubang tertutup sedikitnya 10 meter dari sumber air f. Pemrosesan Instrumen: Proses instrumen bekas pakai dalam urutan sebagai berikut: 1) Dekontaminasi

instrumen

untuk

membunuh virus (HIV dan Hepatitis B) dan menjadikan alat lebih aman untuk ditangani

Gunakan atau simpan dengan benar alatalat segera setelah disterilisasi g. Pemeliharaan

Fasilitas:

Bersihkan

tumpahan darah atau cairan tubuh lainnya dengan segera dan hati-hati Meskipun tindakan-tindakan pencegahan standar telah ditetapkan dan ditaati, keterpaparan terhadap HIV dapat saja terjadi. Pastikan PPP tersedia sebagai bagian dari paket tindakan pencegahan standar untuk mengurangi keterpaparan petugas terhadap infeksi di tempat kerja. Pasanglah pengumuman tentang cara-cara pertolongan pertama di ruang-ruang kerja

2) Bersihkan instrumen sebelum mela-

dan informasikan kepada semua petugas

kukan sterilisasi atau disinfeksi ting-

bagaimana mengakses perawatan untuk

kat tinggi (DTT) untuk menghilang-

keterpaparan.

kan kotoran 3) Sterilkan (menghilangkan semua patogen) instrumen-instrumen untuk meminimalkan risiko infeksi selama prosedur. Dianjurkan menggunakan 51

KESPRO.indb 51

14/4/15 5:40 PM

Ketika merespon keterpaparan dalam

adalah sama seperti untuk penyintas

pekerjaan, ada beberapa hal yang harus

kekerasan seksual

diperhatikan:

f. Berikan informasi dan pendidikan tentang pengurangan risiko dengan

a. Menjaga kerahasiaan setiap saat

meninjau ulang urutan kejadian dan

b. Menilai risiko penularan HIV ketika ter-

memberi nasihat kepada pekerja yang

jadi paparan dalam pekerjaan: jenis pa-

terpapar untuk menggunakan kondom

paran (luka pada kulit, percikan selaput

guna mencegah penularan sekunder

lendir, dll); jenis bahan paparan (darah,

selama tiga bulan ke depan

cairan tubuh lain,dll), dan kemungkinan

g. Membuat laporan kejadian

infeksi HIV dari pasien c. Memberi konseling kepada pasien ten-

Pada sumber pajanan maupun korban

tang tes HIV dan lakukan tes HIV jika

pajanan harus dilakukan tes HIV sebagai

memperoleh persetujuan

dasar penentuan PPP. Tetapi waktunya ti-

d. Memberikan konseling kepada pekerja yang terpapar mengenai implikasi paparan, perlunya PPP, cara meminumnya dan apa yang harus dilakukan bila timbul efek samping e. Catat riwayat medis dan lakukan pemeriksaan terhadap pekerja yang terkena paparan atas persetujuan setelah mendapat informasi, rekomendasikan konseling dan tes HIV sukarela dan berikan PPP bila sesuai. Prosedur PPP

dak boleh terlalu lama, paling lama 3 hari. Jika sumber pajanan tidak diketahui, biasanya PPP hanya diberikan pada kasus yang sifatnya berat, misalnya: meliputi lesi akibat jarum berlubang besar, tusukan yang dalam dan kontak dengan darah yang kelihatan pada alat tersebut atau jarum yang digunakan di arteri atau vena, atau pajanan pada membran mukosa non-genital atau kulit yang tidak utuh, serta pajanan terhadap darah atau cairan sperma yang berjumlah banyak.

52

KESPRO.indb 52

14/4/15 5:40 PM

Untuk tindakan selanjutnya ada beberapa

penanggung jawab komponen HIV

pilihan:

membuat peraturan untuk menegakan kepatuhan terhadap standar tersebut

a. Jika diketahui sumber pajanan tidak

b. menyelenggarakan sesi orientasi di

terinfeksi HIV, dan korban pajanan juga

pelayanan mengenai tindakan kewas-

HIV (-) atau HIV (+) berarti korban paja-

padaan standar untuk para petugas

nan harus menghentikan PPP nya

kesehatan dan petugas tambahan, jika

b. Jika diketahui sumber pajanan terin-

diperlukan

feksi HIV, dan korban pajanan HIV (-)

c. menetapkan sistem pengawasan se-

berarti korban pajanan HIV (-) berarti

perti daftar tilik (check list) sederhana

korban pajanan dapat melanjutkan PPP

untuk memastikan kepatuhan pada

sampai 28 hari

prosedur

c. Jika diketahui sumber pajanan terin-

d. memastikan bahwa pengumuman ten-

feksi HIV, dan korban pajanan HIV (+),

tang pertolongan pertama untuk ke-

berarti korban pajanan harus meng-

terpaparan dipasang di tempat terbuka

hentikan PPPnya

sehingga petugas mendapat informasi

Untuk memastikan penerapan pencegah-

dan tahu ke mana harus melapor dan

an standar, petugas layanan kesehatan

mendapat PPP jika diperlukan

reproduksi dan koordinator kesehatan re-

e. secara teratur mereview laporan-

produksi harus bekerja bersama dengan

-laporan tentang keterpaparan di tem-

lembaga/organisasi/mitra sektor kesehat-

pat kerja untuk menentukan kapan dan

an untuk:

bagaimana paparan terjadi, dan meng-

a. memastikan prosedur untuk tindakan pencegahan standar dipasang di setiap fasilitas pelayanan kesehatan dan

identifikasi masalah-masalah keselamatan, dan tindakan pencegahan yang mungkin dilakukan

53

KESPRO.indb 53

14/4/15 5:40 PM

Contoh Lembar Informasi Pertolongan Pertama Keterpaparan di Tempat Kerja Cedera dengan jarum bekas atau instrumen tajam dan kulit yang luka a. Jangan dipijat atau digosok b. Segera cuci dengan sabun dan air atau larutan klorheksidin glukonat c. Jangan menggunakan larutan kuat/tajam. Pemutih atau yodium akan mengiritasi luka Percikan darah atau cairan tubuh pada kulit yang tidak luka a. Cuci segera daerah yang terkena. Jangan menggunakan disinfektan yang kuat Percikan darah atau cairan tubuh dimata a. Segera basuh mata yang terkena dengan air atau saline normal b. Miringkan kepala ke belakang dan minta teman menuangkan air atau normal salin c. Jangan gunakan sabun atau desinfektan pada mata Percikan darah atau cairan tubuh di mulut a. Segera buang keluar cairan b. Bilas mulut secara menyeluruh dengan air atau garam. Ulangi beberapa kali c. Jangan gunakan sabun atau desinfektan di mulut

54

KESPRO.indb 54

14/4/15 5:40 PM

3.3.2 Menjamin Ketersediaan Kondom Kondom merupakan salah satu metode perlindungan untuk mencegah penularan HIV dan Infeksi Menular Seksual (IMS) lainnya. Dalam rangka menjamin ketersediaan kondom diperlukan adanya koordinasi antara Dinas Kesehatan, KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) atau lembaga lainnya yang menyediakan layanan ini. Pastikan bahwa kondom tersedia sejak hari hari awal bencana. Kondom hanya diberikan kepada masyarakat apabila tidak ada halangan budaya dan masyarakat menggunakan sebelumnya. Pendistribusian kondom harus diikuti dengan informasi tentang cara penggunaannya. Khusus untuk kondom perempuan, sebaiknya tidak disediakan apabila masyakarat belum terpapar cara penggunaannya.

3.4 MENCEGAH MENINGKATNYA KESAKITAN DAN KEMATIAN MATERNAL DAN NEONATAL Pada tanggap darurat krisis kesehatan, koordinator kesehatan reproduksi harus memastikan bahwa setiap ibu yang akan bersalin mempunyai akses terhadap pelayanan kesehatan dan apabila sewaktu waktu akan bersalin, terdapat petugas kesehatan yang siap menolong persalinan. Di samping itu, perlu dipastikan tersedianya pelayanan PONED dan PONEK 24 jam per hari, 7 hari per minggu sebagai fasilitas rujukan apabila sewaktu waktu terjadi komplikasi obstetri dan/neonatal. Untuk itu koordinator kesehatan reproduksi perlu mengidentifikasi fasilitas pelayanan rujukan terdekat yang mudah dijangkau dan mampu dalam penanganan kegawatdaruratan. Kegiatan yang harus dilakukan koordinator kesehatan reproduksi pada situasi bencana:

55

KESPRO.indb 55

14/4/15 5:40 PM

Langkah-langkah a. Pendataan dan pemetaan ibu hamil dan bayi baru lahir di tempat-tempat pengungsian b. Pemetaan puskemas PONED dan rumah sakit PONEK. Hal-hal yang harus diobservasi adalah keadaan bangunan, kondisi geogafis, transportasi, peralatan, obat-obatan dan ketersediaan sumber daya manusia c. Memastikan petugas dapat menjangkau ibu hamil dan ditempatkan di dalam satu tenda d. Berkoordinasi dengan penanggung jawab bidang gizi untuk ketersediaan konselor ASI di pengungsian e. Mendistribusikan buku KIA pada ibu hamil f. Mendistribusikan kit bidan, kit kesehatan reproduksi, kit individu apabila dibutuhkan g. Memastikan ketersediaan pelayanan PONED dan PONEK 24 jam/7 hari h. Berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan BPBD untuk menyediakan tenda kesehatan reproduksi dan tenda pemenuhan kebutuhan khusus perempuan i. Berkoordinasi untuk memastikan adanya sistem rujukan yang berfungsi dari masyarakat, puskesmas, rumah sakit 24 jam/7 hari j. Memastikan terpasangnya informasi tentang prosedur pelayanan kesehatan, yang menyebutkan kapan, dimana dan bagaimana merujuk pasien dengan kondisi kegawatdaruratan maternal dan/neonatal ke tingkat pelayanan kesehatan lebih lanjut k. Memastikan nutrisi yang cukup bagi kelompok rentan khususnya ibu hamil dan menyusui

56

KESPRO.indb 56

14/4/15 5:40 PM

Tenda Kesehatan Reproduksi: menjaga privasi dan kenyamanan ibu

3.4.1 Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Koordinator kesehatan reproduksi harus

d. pengobatan penyakit pada neonatal

memastikan petugas kesehatan mampu

dan perawatan bayi prematur/berat

mengatasi kasus kegawatdaruratan ma-

badan lahir rendah

ternal dan neonatal dengan menyediakan

Pelayanan

alat, bahan-bahan dan obat-obatan untuk

meliputi:

pertolongan persalinan. Pelayanan kegawatdaruratan neonatal meliputi:

kegawatdaruratan

obstetri

a. penanganan perdarahan b. preklamspi/eklampsi c. infeksi

a. resusitasi

d. persalinan lama

b. perlindungan suhu tubuh

e. abortus

c. pencegahan infeksi (kebersihan, me-

Ketersediaan pelayanan kegawatdarurat-

motong dan merawat tali pusar secara

an untuk ibu hamil beserta janinnya sangat

higienis, perawatan mata)

menentukan kelangsungan hidup ibu dan

57

KESPRO.indb 57

14/4/15 5:40 PM

bayi baru lahir. Misalnya, perdarahan se-

melahirkan di sana. Informasi ini dapat

bagai sebab kematian langsung terbesar

diberikan pada saat mendistribusikan kit

dari ibu bersalin perlu mendapat tindakan

individu kepada masyarakat.

dalam waktu kurang dari 2 jam, dengan demikian keberadaan puskesmas mampu

Jika pelayanan rujukan 24/7 tidak mung-

PONED dan Rumah Sakit PONEK menjadi

kin tersedia maka perlu dipastikan ada pe-

sangat penting.

tugas kesehatan di puskesmas yang tetap dapat melakukan pelayanan emergensi

Pelayanan PONED meliputi:

obstetri dasar dan perawatan neonatal

a. pemberian antibiotik melalui infus

melalui bimbingan dan konsultasi ahli.

b. obat

Dalam situasi ini, akan sangat membantu

uterotonika

melalu

infus

(oksitosin) c. obat anti konvulsi melalui infus (magnesium sulfat) d. pengeluaran sisa hasil konsepsi dengan

bila ada sistem komunikasi, seperti penggunaan radio atau telepon seluler, untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan tenaga yang lebih ahli.

menggunakan Aspirasi Vakum Manual e. melakukan manual placenta f. kelahiran melalui vagina yang dibantu (dengan vakum) g. resusitasi neonatal Penting untuk menekankan bahwa jika puskesmas mempunyai penolong persalinan kompeten dan peralatan serta perlengkapan yang cukup, maka semua ibu hamil harus diberitahu dimana lokasi puskesmas tersebut dan harus didorong untuk 58

KESPRO.indb 58

14/4/15 5:40 PM

3.4.2 Memastikan Tersedianya Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal di Fasilitas Kesehatan Rujukan Koordinator kesehatan reproduksi memfasilitasi bantuan bagi rumah sakit setempat dalam penyediaan tenaga kompeten, sarana dan prasarana, termasuk obat-obatan dan peralatan operasi sesar, yang diperlukan untuk menyelenggarakan PONEK.

a. pemberian antibiotik melalui infus uterotonika

melalu

menggunakan Aspirasi Vakum Manual e. melakukan manual plasenta f. kelahiran melalui vagina yang dibantu (dengan vakum) g. resusitasi neonatal h. melakukan pembedahan dengan anes-

Pelayanan PONEK meliputi:

b. obat

d. pengeluaran sisa hasil konsepsi dengan

iinfus

(oksitosin)

tesiumum (operasi sesar, laparatomi) i. memberikan transfusi darah yang aman dan rasional

c. obat anti konvulsi melalui infus (magnesium sulfat)

Berbagai pelayanan termasuk penyuluhan dan konsultasi bisa diberikan di tenda Kesehatan Reproduksi

59

KESPRO.indb 59

14/4/15 5:40 PM

3.5 MERENCANAKAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI KOMPREHENSIF DAN TERINTEGRASI KE DALAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA SITUASI STABIL PASCA KRISIS KESEHATAN Pada tanggap darurat krisis kesehatan, pelayanan kesehatan reproduksi diberikan di tempat pelayanan kesehatan darurat. Namun demikian pada saat ini koordinator kesehatan reproduksi harus mulai menyusun rencana pengintegrasian kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi ke dalam pelayanan kesehatan dasar yang rutin. Jika situasi sudah stabil, pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif harus segera dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. Kemudahan komunikasi dan transportasi untuk rujukan b. Jarak ke tempat pelayanan kesehatan lainnya

60

KESPRO.indb 60

14/4/15 5:40 PM

Koordinator kesehatan reproduksi melakukan langkah-langkah: Langkah langkah: a. Menyusun rencana pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif b. Mengumpulkan data sasaran dan cakupan untuk persiapan pelayanan keseha tan reproduksi komprehensif. Pada tanggap darurat krisis kesehatan, data dapat menggunakan estimasi dan setelah situasi normal, data mengunakan data riil c. Mengidentifikasi fasilitas pelayanan kesehatan yang tepat untuk melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif d. Memastikan ketersediaan peralatan, bahan dan obat untuk pelayanan PONED dan PONEK e. Menilai kapasitas petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif f. Merencanakan pelatihan bagi petugas g. Memastikan tersedianya peralatan, bahan dan obat kesehatan reproduksi bagi puskesmas PONED dan RS PONEK Pengintegrasian komponen PPAM ke dalam pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif di tingkat pelayanan dasar adalah sbb: a. Pelayanan KIA yaitu pemeriksaan kehamilan (antenatal care), pertolongan persalinan dan perawatan paska persalinan (nifas) termasuk bayi baru lahir b. Pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan, yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta kekerasan berbasis gender lainnya termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan perempuan dan lain-lain yang penanganannya memerlukan pendekatan multisektor c. Pencegahan dan penanganan HIV, yaitu PITC, VCT, PPIA, pengobatan ARV dan lain sebagainya 61

KESPRO.indb 61

14/4/15 5:40 PM

62

KESPRO.indb 62

14/4/15 5:40 PM

BAB IV LOGISTIK KESEHATAN REPRODUKSI PADA TANGGAP DARURAT KRISIS KESEHATAN Pada tanggap darurat krisis kesehatan selain memastikan terlaksananya lima komponen Paket Pelayanan Awal Minimum Kesehatan Reproduksi, koordinator kesehatan reproduksi harus memiliki kemampuan mengkoordinasikan pengelolaan logistik kesehatan reproduksi, mulai dari perencanaan kebutuhan, pendistribusian dan monitoring serta evaluasi penggunaan logistik kesehatan reproduksi. Logistik untuk kesehatan reproduksi pada tanggap darurat krisis kesehatan terdiri dari: a. Kit Individu a. Kit Bidan/Partus Set a. Kit Kesehatan Reproduksi (RH Kit)

63

KESPRO.indb 63

14/4/15 5:40 PM

4.1 KIT INDIVIDU Kit individu merupakan paket berisi pakaian, perlengkapan kebersihan diri, perlengkapan bayi, dll, yang diberikan kepada perempuan usia reproduksi, ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir. Kit ini dapat langsung diberikan dalam waktu 1-2 hari saat bencana kepada pengungsi setelah melakukan estimasi jumlah sasaran. Terdapat 4 jenis kit individu yaitu: Kit

Warna

Sasaran

Kit higiene

Biru

Perempuan usia subur

Kit ibu hamil

Hijau

Untuk ibu hamil trimester III

Kit ibu bersalin

Oranye

Untuk ibu paska bersalin/nifas

Kit bayi baru lahir

Merah

Untuk bayi baru lahir sampai usia 3 bulan

Jenis barang yang terdapat di dalam kit individu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kesehatan reproduksi pengungsi serta anggaran yang tersedia. Kit di diadakan dan disimpan di gudang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Distribusi Kit Individu – Aceh 2004

64

KESPRO.indb 64

14/4/15 5:40 PM

Pada tanggap darurat krisis kesehatan,

Estimasi jumlah ibu hamil selama 1

akan sulit mendapatkan data sasaran

tahun: 35/1.000 x 10.000 = 350 ibu

dari PPAM seperti jumlah wanita usia su-

hamil

bur, jumlah ibu hamil, ibu hamil yang akan

Estimasi jumlah ibu hamil per bulan:

mengalami komplikasi, jumlah laki-laki

350 : 12 bulan = 29 ibu hamil

yang aktif secara seksual dll. Data yang

2) Jika data CBR tidak tersedia, estimasi

tersedia biasanya hanya jumlah pengungsi

jumlah ibu hamil adalah 4% dari jum-

saja.

lah pengungsi.

Jika data riil tidak tersedia, maka perhi-

Estimasi jumlahibu hamil selama 1 ta-

tungan kebutuhan logistik untuk pelayan-

hun: 4% x 10.000 = 400 ibu hamil

an kesehatan reproduksi dapat mengguna-

Estimasi jumlahibu hamil per bulan=

kan estimasi statistik sbb:

400 : 12 bulan = 33 ibu hamil

a. Jumlah wanita usia subur : 25% dari jumlah pengungsi. b. Jumlah ibu hamil: 1) Jika data angka kelahiran kasar (CBR = Crude Birth Rate) tersedia gunakan CBR untuk mengestimasikan jumlah ibu hamil. Contoh: Jumlah pengungsi : 10.000 jiwa CBR: 35/1.000 kelahiran hidup

c. Ibu hamil yang akan mengalami komplikasi adalah 15-20% dari total jumlah ibu hamil saat ini, dan 5-7% dari ibu hamil akan membutuhkan operasi sesar d. Jumlah laki-laki yang aktif secara seksual: 20% dari pengungsi dll Koordinator kesehatan reproduksi harus dapat menghitung kebutuhan logistik kesehatan reproduksi pada tanggap darurat krisis kesehatan berdasarkan perkiraan lamanya waktu mengungsi.

Segera kumpulkan data riil sasaran bila situasi sudah memungkinkan!

65

KESPRO.indb 65

14/4/15 5:40 PM

DAFTAR ISI KIT INDIVIDU KESEHATAN REPRODUKSI No

Item

A

Jumlah per kit

Keterangan

Kit Bayi Baru Lahir (0-3 Bulan)

1

Popok katun

12

2

Pakaian bayi katun

12

3

Sarung tangan & sarung kaki

12

4

Selimut gendong

1

5

Topi bayi (flannel)

1

6

Kelambu bayi

1

7

Kain bedong (flannel, lembut)

12

8

Sabun mandi bayi

3 (80 gram)

9

Bedak bayi

3 (50 gram)

10

Handuk bayi (halus dan bisa menyerap air)

11

Minyak telon

12

Tas warna merah dengan tulisan Kit Bayi Baru Lahir

Dikemas terpisah agar tidak rusak dalam penyimpanan

1 3 (50 ml) 1

66

KESPRO.indb 66

14/4/15 5:40 PM

No

Item

B.

Jumlah per kit

Keterangan

Kit Ibu Hamil (Trimester ke-3)

1

BH khusus ibu hamil

1

2

Kain panjang (jarik)

1

3

Celana dalam (ukuran besar)

3

4

Baju hamil lengan daster/baju hamil lengan panjang

1

5

Selimut

1

6

Sabun Mandi

3 buah (80 gram)

7

Pasta gigi

3 buah (75 gram)

8

Shampoo

3 botol (90 ml)

9

Sikat gigi

3 buah

10

Handuk

1 buah

11

Tas warna hijau dengan tulisan kit Ibu Hamil

C.

1

Kit Ibu Bersalin (Ibu Paska Bersalin/Nifas)

1

BH menyusui

3

2

Kain panjang (jarik)

1

3

Pembalut pasca bersalin

3

67

KESPRO.indb 67

14/4/15 5:40 PM

No

Item

Jumlah per kit

4

Blus berkancing depan untuk menyusui

1

5

Blus putih berkancing depan

1

6

Celana dalam (ukuran besar)

3

7

Selimut

1

8

Sabun Mandi

3 buah (80 gram)

9

Pasta gigi

3 buah (75 gram)

10

Shampoo

3 botol (90 ml)

11

Sikat gigi

3 buah (80 gram)

12

Korset

1 buah

13

Handuk

1 buah

14

Tas warna oranye dengan tulisan kit ibu pasca melahirkan

D.

Keterangan

1

Kit Higiene (Perempuan Usia Reproduksi)

1

Sarung

1

2

Handuk

1

3

Sabun Mandi

3 buah (80 gram)

4

Pasta gigi

3 buah (75 gram)

5

Shampoo

3 botol (90 ml)

68

KESPRO.indb 68

14/4/15 5:40 PM

No

Item

Jumlah per kit

Keterangan

3 pack @ isi 10 buah

6

Pembalut wanita

7

Pakaian dalam wanita: BH dan celana dalam

8

Sandal jepit

9

Selimut

1 buah

10

Sikat gigi

3 buah

11

Plastik sampah untuk pembalut

1 buah

12

Sisir

1 buah

13

Tas warna biru dengan tulisan hygiene kit

3 set 1 pasang

Pada tanggap darurat krisis kesehatan, ketersediaan semua jenis kit sangat diperlukan. Namun, apabila terdapat kendala dalam pendanaan dapat dipilih jenis barang yang benar benar dibutuhkan oleh sasaran, sebagai contoh: wanita usia subur membutuhkan pakaian dalam dan pembalut. Kit disediakan oleh pemerintah dan disimpan di gudang sesuai dengan peraturan yang berlaku, atau pengadaan dan penyediaan kit individu da-

Kit Individu Kesehatan Reproduksi

pat dikoordinasikan dengan sektor atau lembaga lain, misalnya bantuan pihak swasta. 69

KESPRO.indb 69

14/4/15 5:40 PM

4.2 KIT BIDAN Pada tanggap darurat krisis kesehatan, alat-alat kesehatan kemungkinan banyak yang rusak termasuk alat kesehatan yang digunakan untuk menolong persalinan. Kit Bidan dapat diberikan kepada bidan untuk mengganti peralatan yang hilang saat bencana sehingga masih bisa melakukan pelayanan seperti sediakala. Kit untuk bidan dapat diadakan sebelum bencana sebagai persediaan dan di simpan/diadakan di gudang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kit ini dapat didistribusikan sesegera mungkin pada saat bencana apabila dibutuhkan. Pada pertolongan persalinan mungkin diperlukan juga beberapa alat tambahan seperti: baskom dan tempat air mengalir untuk mencuci tangan yang perlu dipikirkan penyediaannya.

Serah terima kit bidan – Gempa Padang 2009

70

KESPRO.indb 70

14/4/15 5:40 PM

4.3 KIT KESEHATAN REPRODUKSI (RH KIT) Untuk melaksanakan PPAM kesehatan

Kit kesehatan reproduksi dirancang un-

reproduksi yaitu dalam memberikan pela-

tuk digunakan dalam jangka waktu tiga

yanan klinis bagi penyintas perkosaan, me-

bulan untuk jumlah penduduk tertentu.

ngurangi penularan HIV serta mencegah

Kebutuhan kit tergantung pada jumlah

meningkatnya kesakitan dan kematian ibu

pengungsi, dan jenis pelayanan yang akan

dan neonatal, telah dirancang paket-paket

diberikan dan perkiraan lamanya waktu

yang berisi obat dan alat kesehatan yang

mengungsi. Pendistribusian kit kesehatan

dibutuhkan yang disebut Kit Kesehatan

reproduksi harus diikuti dengan penjelas-

Reproduksi (Kit RH).

an kepada penerima tentang isi kit, cara menyimpan dan penggunaannya. Harus

Kit kesehatan reproduksi dikemas dan di-

diingat bahwa kit kesehatan reproduksi

beri nomor sesuai dengan jenis tindakan

terdiri dari alat dan obat yang sama de-

yang akan dilakukan. Alat, obat dan bahan

ngan yang tersedia di fasilitas pelayanan

habis pakai tersedia lengkap di tiap ke-

kesehatan. Perbedaannya adalah alat dan

masan. Sebagai contoh: Kit nomor 2 untuk

obat tersebut sudah dikemas sehingga me-

pertolongan persalinan bersih, termasuk

mudahkan petugas kesehatan dalam mem-

apabila persalinan terjadi pada situasi ti-

berikan pelayanan pada situasi bencana.

dak dapat ditolong oleh tenaga kesehatan. Kit nomor 12 untuk transfusi darah. Kit

Apabila terjadi bencana berskala besar di-

nomor 4 untuk kontrasepsi oral dan in-

mana dibutuhkan peralatan dan obat un-

jeksi dan lain sebagainya. Penomoran ini

tuk pelayanan kesehatan reproduksi yang

bertujuan untuk memudahkan pengelola-

mendesak dan kit belum tersedia, Dinas

an dan penggunaannya pada situasi krisis

Kesehatan setempat dapat mengajukan

kesehatan.

permohonan bantuan penyediaan kit kesehatan reproduksi kepada Kementerian

71

KESPRO.indb 71

14/4/15 5:40 PM

Kesehatan yang akan didatangkan dari

Bila masih ada fasilitas pelayanan kesehat-

Copenhagen, Denmark yang merupakan

an yang masih berfungsi, disarankan untuk

gudang logistik untuk bantuan kemanusia-

dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah/

an internasional. Pada saat memesan, ren-

Dinas Kesehatan setempat dapat menye-

canakan pendistribusiannya, yang meliputi

diakan kit kesehatan reproduksi dan bahan

kemana akan dikirimkan, kondisi medan,

habis pakai secara lokal sesuai pedoman.

alat transportasi yang akan digunakan dan gudang penyimpanan sementara.

Koordinator kesehatan reproduksi harus memastikan bahwa obat dan alat kesehat-

Kit kesehatan reproduksi hanya dapat di-

an tersedia dan terintegrasi ke dalam sis-

pesan pada bencana yang berskala besar,

tem pelayanan yang sudah ada. Selain itu,

dimana sebagian besar fasilitas pelayan-

Koordinator kesehatan reproduksi harus

an kesehatan tidak dapat berfungsi. Perlu

melakukan pengenalan singkat tentang

dipertimbangkan bahwa pengajuan kebu-

isi dan cara penggunaan kit kesehatan re-

tuhan kit kesehatan reproduksi dilakukan

produksi serta memastikan kit tersebut

apabila memang benar-benar dibutuhkan.

digunakan.

72

KESPRO.indb 72

14/4/15 5:40 PM

KIT KESEHATAN REPRODUKSI/KIT RH Kit kesehatan reproduksi terdiri dari tiga blok, masing-masing blok ditujukan bagi tingkat pelayanan kesehatan yang berbeda: • Blok 1: Tingkat masyarakat dan pelayanan kesehatan dasar untuk 10.000 orang/ 3 bulan • Blok 2: Tingkat pelayanan kesehatan dasar dan rumah sakit rujukan untuk 30.000 orang/3 bulan • Blok 3: Tingkat rumah sakit rujukan untuk150.000 orang/3 bulan Blok 1 Blok 1 terdiri dari 6 kit (kit 0 sampai 5). Perlengkapan ini ditujukan untuk memberikan pelayanan kesehatan reproduksi di tingkat masyarakat dan perawatan kesehatan dasar. Kit ini berisi obat-obatan dan bahan habis pakai. Kit 1, 2 dan 3 terdiri dari dua bagian, A dan B, yang dapat dipesan secara terpisah Blok 2 Blok 2 terdiri dari 5 kit (kit 6 sampai 10) yang berisi bahan habis pakai dan bahan yang dapat digunakan kembali. Perlengkapan ini ditujukan untuk memberikan pelayanan kesehatan reproduksi pada tingkat puskesmas atau rumah sakit Blok 3 Blok 3 terdiri dari 2 kit (kit 11 dan 12) yang berisi bahan habis pakai dan perlengkapan yang dapat digunakan kembali untuk memberikan pelayanan PONEK pada tingkat rujukan (bedah caesar). Kit 11 terdiri dari dua bagian, A dan B, yang dapat dipesan secara terpisah

73

KESPRO.indb 73

14/4/15 5:40 PM

Kit Kesehatan Reproduksi BLOK 1 No Kit Kit 0

Nama Kit Administrasi

Kode Warna Oranye

Kondom Kit 1

• Bagian A: kondom laki-laki

Merah

• Bagian B: kondom perempuan Persalinan Bersih (Perorangan) Kit2

• Bagian A: kit persalinan bersih

Biru tua

• Bagian B: untuk non kesehatan Pasca Perkosaan Kit3

• Bagian A: Pil Kontrasepsi darurat dan pengobatan IMS

Merah muda

• Bagian B: PPP (Pencegahan Pasca Pajanan) Kit4

Kontrasepsi oral dan injeksi

Kit5

Pengobatan IMS (Infeksi Menular Seksual)

Putih Biru muda/ Turkis

BLOK 2 Kit6

Kit persalinan (Fasilitas Kesehatan)

Coklat

Kit 7

AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim)

Hitam

Kit8

Penanggulangan Komplikasi Keguguran dan Aborsi

Kuning

74

KESPRO.indb 74

14/4/15 5:40 PM

Kit Kesehatan Reproduksi Kit 9 Kit 10

Menjahit Sobekan (leher rahim dan vagina) dan Pemeriksaan vagina Persalinan dengan Vakum (Manual)

Ungu Abu-abu

BLOK 3

Tingkat rujukan Kit 11

• Bagian A: peralatan • Bagian B: obat-obatan dan bahan habis pakai

Kit 12

Transfusi Darah

Hijau fluoresensi

Hijau Tua

Contoh kemasan kit kesehatan reproduksi

75

KESPRO.indb 75

14/4/15 5:40 PM

CARA MENGHITUNG KEBUTUHAN KIT KESEHATAN REPRODUKSI

Kit kesehatan reproduksi sudah dirancang untuk sejumlah penduduk tertentu. Saat memesan Kit Kesehatan Reproduksi tidak perlu menghitung jumlah masingmasing alat dan obat, tapi hanya diperlukan data jumlah pengungsi dan perkiraan lama waktu mengungsi. Contoh: • Blok 1 untuk 10.000 penduduk selama 3 bulan Jika pengungsi sebanyak 50.000 orang, maka kit yang akan dipesan sebanyak : 50.000 : 10.000 = 5 kit • Blok 2 untuk 30.000 penduduk selama 3 bulan Jumlah pengungsi: 50.000 maka kit yang akan dipesan adalah: 50.000 : 30.000 = 1,6  pesan 2 kit Kit tidak bisa dipesan sebanyak 1,6 melainkan harus dibulatkan dan sisa obat dan bahan habis pakai bisa digunakan untuk waktu lebih dari 3 bulan Apabila masa tanggap darurat krisis kesehatan telah lewat dan masih terdapat sisa alat, obat dan bahan habis pakai dari kit kesehatan reproduksi maka harus diserahkan kepada Dinas Kesehatan setempat untuk diatur pemanfaatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

76

KESPRO.indb 76

14/4/15 5:40 PM

Contoh beberapa alat yang ada di dalam kit kesehatan reproduksi termasuk kit administrasi

Alat dan sarana penunjang lainnya: a. Tenda kesehatan reproduksi yang dirancang khusus dengan sekat untuk pemeriksaan kehamilan, pelayanan KB, pertolongan persalinan dan pelayanan lain yang memerlukan privasi bagi pasiennya b. Buku KIA c. Generator

77

KESPRO.indb 77

14/4/15 5:40 PM

78

KESPRO.indb 78

14/4/15 5:40 PM

BAB V PENILAIAN KESEHATAN REPRODUKSI PADA TANGGAP DARURAT KRISIS KESEHATAN

Pada tanggap darurat krisis kesehatan per-

Selain itu tidak perlu dilakukan penilai-

lu dilakukan penilaian untuk mendapatkan

an intervensi apa yang dibutuhkan, kare-

informasi mengenai kondisi pasca bencana

na intervensi kesehatan reproduksi pada

dan kebutuhan bagi penduduk yang ter-

tanggap darurat krisis kesehatan adalah

kena dampak atau pengungsi. Khusus un-

melalui penerapan PPAM. Pada tanggap

tuk kesehatan reproduksi, penilaian tidak

darurat krisis kesehatan pengumpulan

difokuskan pada ada tidaknya kebutuhan

data mengenai jumlah sasaran pelayan-

pelayanan kesehatan reproduksi, karena

an kesehatan reproduksi (ibu hamil, ibu

berdasarkan pengalaman, kebutuhan ke-

melahirkan dan lain-lain) tidak dilakukan

sehatan reproduksi tetap ada dan justru

karena berdasarkan pengalaman, data ter-

meningkat pada situasi bencana.

sebut sulit didapatkan. Koordinator kesehatan reproduksi dapat memperoleh data 79

KESPRO.indb 79

14/4/15 5:40 PM

sasaran pelayanan melalui estimasi sta-

penilaian terhadap kondisi tenaga kesehat-

tistik dengan menggunakan data jumlah

an, fasilitas pelayanan kesehatan, keterse-

pengungsi.

diaan alat dan obat, berfungsinya sistem rujukan, ketersediaan pelayanan maupun

Data jumlah pengungsi dapat diperoleh

kondisi kelompok rentan di pengungsian.

dari Tim Rapid Health Assessment (RHA)

Dengan terkumpulnya data dan informasi

yang menggunakan form B1 (lampiran

tersebut, maka dapat disusun strategi dan

1). Namun, koordinator perlu melakukan

rencana PPAM kesehatan reproduksi.

Penilaian Kesehatan Reproduksi - Gempa Padang 2009

5.1 LANGKAH–LANGKAH DALAM MELAKUKAN PENILAIAN dalam

penting terkait kesehatan reproduksi

melakukan penilaian kebutuhan pelayanan

seperti angka kelahiran kasar, persalin-

kesehatan reproduksi

an oleh tenaga kesehatan, data fasilitas

Berikut adalah langkah-langkah

pelayanan kesehatan (lihat lampiran 2). 1. Mengumpulkan data

sekunder/data

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan

dasar prakrisis: data sasaran, indikator 80

KESPRO.indb 80

14/4/15 5:40 PM

gambaran tentang kondisi kesehatan

ini dilakukan untuk mengidentifikasi

reproduksi sebelum bencana terjadi

dan membagi peran lembaga yang be-

2. Melakukan estimasi jumlah sasaran ke-

kerja di bidang kesehatan reproduksi di

sehatan reproduksi untuk respon ben-

daerah yang terkena dampak bencana,

cana. Estimasi dilakukan dengan meng-

agar tidak terjadi tumpang tindih dalam

gunakan data jumlah pengungsi yang

memberikan pelayanan

didapat dari tim RHA (lihat lampiran 3)

5. Mengumpulkan data kondisi ibu hamil

3. Melakukan penilaian tentang kondisi

dan melahirkan di pengungsian de-

fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga

ngan melakukan wawancara dengan

kesehatan dan ketersediaan alat dan

2-3 ibu hamil/melahirkan yang ditemui

obat untuk memberikan pelayanan ke-

di kamp/tenda pengungsian (lihat lam-

sehatan reproduksi (lihat lampiran 4)

piran 6). Data ini dikumpulkan untuk

4. Jika terjadi bencana berskala besar, perlu mendata lembaga/organisasi/ LSM yang bekerja di bidang kesehatan

mengetahui tentang ketersediaan pelayanan bagi ibu hamil dan pasca bersalin di pengungsian

reproduksi pada tanggap darurat kri-

6. Mendata kondisi pengungsian terma-

sis kesehatan. Data ini dapat diperoleh

suk faktor-faktor yang meningkatkan

melalui kegiatan koordinasi dengan

risiko Kekerasan Berbasis Gender (li-

sektor kesehatan (lihat lampiran 5) Hal

hat lampiran 7)

5.2 PIHAK YANG MENILAI Penilaian kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi dilakukan oleh tim kesehatan reproduksi atau oleh pengelola program kesehatan reproduksi di dinas kesehatan sesuai dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan di atas.

81

KESPRO.indb 81

14/4/15 5:40 PM

5.3 CARA MENGANALISIS, MENGGUNAKAN DAN MENDISEMINASIKAN HASIL PENILAIAN Hasil penilaian harus spesifik agar dapat membuat keputusan yang tepat terhadap intervensi yang harus dilakukan. Hasil ini secara jelas memprioritaskan dan mengidentifikasi kebutuhan di masing-masing unit dalam sistem kesehatan. Hasilnya harus memberikan rekomendasi mengenai bagaimana memastikan intervensi PPAM dapat berkelanjutan dan membantu dalam merencanakan penambahan komponen- komponen pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif. Lihat contoh format laporan penilaian di lampiran 8. Hasil rekomendasi diinformasikan kepada semua organisasi yang terlibat dalam respon bencana, termasuk masyarakat melalui mekanisme koordinasi kesehatan dan sistem pelaporan yang ada saat bencana.

82

KESPRO.indb 82

14/4/15 5:40 PM

83

KESPRO.indb 83

14/4/15 5:40 PM

84

KESPRO.indb 84

14/4/15 5:40 PM

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI Monitoring dan evaluasi dilakukan pada

c. memastikan penggunaan kit kesehat-

setiap tahapan krisis kesehatan. Untuk

an reproduksi pada tingkat puskesmas

pelaksanaan PPAM kesehatan reproduksi,

dan rumah sakit

monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan program kegiatan untuk memantau hal sebagai berikut: a. memastikan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan paket pelayanan awal minimum termasuk mengidentifikasikan adanya permasalahan atau kendala selama pelaksanaan PPAM b. memberikan akuntabilitas dan transparansi bagi lembaga yang membutuhkan

d. memastikan kesiapan pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, terdapat tantangan yang mungkin ditemui oleh koordinator kesehatan reproduksi di lapangan, yaitu: a. menentukan kapan waktu yang tepat untuk transisi ke pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif b. menentukan waktu yang tepat untuk menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi. Hasil ini akan menjadi dasar pertanggung jawaban dan dasar 85

KESPRO.indb 85

14/4/15 5:40 PM

pembuatan keputusan untuk menen-

hasil secara tepat juga akan memasti-

tukan langkah pada saat transisi serta

kan bahwa kegiatan dilaksanakan se-

pelaksanaan pelayanan kesehatan re-

cara berkelanjutan, sesuai konteks dan

produksi komprehensif. Penggunaan

kebutuhan masyarakat.

6.1 CARA MELAKUKAN MONITORING PPAM Monitoring PPAM dapat dilakukan pada 2 (dua) tahap krisis kesehatan yaitu: a. Pada tahap tanggap darurat krisis ke-

b. Pada tahap pascakrisis atau ketika

sehatan, monitoring dilakukan secara

kondisi telah stabil monitoring dilaku-

berkala setelah satu atau dua minggu

kan dengan menggunakan mekanisme

pelaksanaan PPAM kesehatan repro-

yang sudah ada dan digunakan pada

duksi bergantung pada perkembangan

situasi normal. Monitoring rutin dila-

respon bencana dan kebutuhan ma-

kukan dengan menggunakan meka-

sing-masing organisasi. Minimal, data

nisme Pemantauan Wilayah Setempat

bulanan harus tersedia untuk diinfor-

Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA)

masikan sebagai bahan untuk penyu-

yang dilakukan rutin setiap bulan

sunan program. Monitoring dilakukan untuk setiap komponen PPAM dengan menggunakan indikator kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan tabel berikut ini. Lihat lampiran 9

86

KESPRO.indb 86

14/4/15 5:40 PM

6.2 EVALUASI Tujuan evaluasi adalah untuk menganalisa

dan dampak kesehatan masyarakat serta

efisiensi dan efektivitas program. Evaluasi

membantu para petugas kesehatan repro-

dilakukan dengan membandingkan kegi-

duksi untuk menentukan hal-hal tersebut

atan program dan pelayanan (keluaran/

memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

output) dengan manfaat (hasil/outcome)

6.2.1 Waktu Evaluasi Evaluasi dilakukan diakhir pelaksanaan kegiatan.

6.2.2 Instrumen Evaluasi Evaluasi menggunakan metode-metode assessment sistematik untuk mengukur aspek kualitatif maupun kuantitatif dari penyelenggaraan pelayanan. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah wawancara dengan informan kunci, misalnya ketua atau anggota masyarakat yang terkena dampak untuk mendapatkan informasi terkait kualitas kegiatan dan penerimaan/penilaian masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan. Evaluasi terhadap kualitas atau akses pelayanan mencakup kajian terhadap dokumen-dokumen operasional (seperti laporan lokasi, laporan perjalanan, laporan supervisi, catatan pelatihan) serta daftar tilik untuk pelayanan kesehatan reproduksi secara kualitatif. Pengkajian data yang dikumpulkan dari sistem monitoring juga harus dilihat sebagai bagian dari proses evaluasi.

87

KESPRO.indb 87

14/4/15 5:40 PM

6.2.3 Data yang Dibutuhkan untuk Evaluasi Beberapa komponen yang penting untuk dinilai dalam melakukan evaluasi pelaksanaan PPAM, adalah sebagai berikut: 1. Efektivitas dari kegiatan: apakah kegiatan sudah mencapai tujuan yang ditentukan? 2. Efisiensi dari kegiatan: apakah sumber daya yang ada telah dimanfaatkan secara efisien termasuk sumber daya manusia, peralatan dan pemanfaatan dana dll? 3. Relevansi dari kegiatan: apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat yang terkena bencana? 4. Dampak dan kesinambungan kegiatan: apakah kegiatan memberikan dampak yang baik kepada masyarakat dan dapat dilanjutkan setelah bencana selesai? 5. Permasalahan: apakah ada masalah yang dialami dalam mengimplementasikan kegiatan dan bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut 6. Proses pembelajaran: pelajaran apakah yang didapatkan selama pelaksanaan kegiatan yang penting untuk perbaikan ke depan yang didapat selama pelaksanaan kegiatan 7. Rekomendasi apa yang harus disampaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan Lihat lampiran 10 untuk melihat detail lembar evaluasi.

6.2.4 Penanggungjawab Evaluasi Kegiatan evaluasi harus dilakukan seobyektif mungkin dan tidak bias. Jika evaluator/orang yang melakukan evaluasi juga terlibat dalam koordinasi atau pengelolaan kegiatan, terkadang sulit bagi evaluator untuk tetap netral dan melihat kegiatan dengan tidak memihak atau berat sebelah.

88

KESPRO.indb 88

14/4/15 5:40 PM

6.2.5 Analisis dan Diseminasi Hasil Evaluasi Evaluasi harus mencerminkan apa yang berjalan dengan baik maupun apa yang tidak, agar hasilnya dapat membawa pada peningkatan/perbaikan dalam perencanaan dan rancangan kegiatan. Umpan balik di awal harus diberikan kepada penanggungjawab/pengelola kegiatan dan para penyedia pelayanan untuk memastikan bahwa masalah-masalah yang teridentifikasi ditangani dengan segera sebelum menjadi persoalan atau risiko.

89

KESPRO.indb 89

14/4/15 5:40 PM

Lampiran 1 FORMULIR B-1 (DIGUNAKAN SATU HARI SETELAH BENCANA)* A. NAMA DINKES/PPK SUB REGIONAL/ PPK REGIONAL B. JENIS BENCANA …………………… C. WAKTU KEJADIAN BENCANA Tanggal …….. Bulan …….. Tahun ……… Pukul …….. D. DESKRIPSI BENCANA ……………………………………………………… E. LOKASI BENCANA Provinsi ………

No

Kabupaten / Kota

(1)

(2)

Kecamatan

Desa / Dusun

Jumlah Penduduk Terancam

Topografi

(2)

(3)

(4)

(5)

90

KESPRO.indb 90

14/4/15 5:40 PM

F. Jumlah Korban 1. Korban Meninggal No.

Nama

(1)

(2)

Jenis Kelamin

(3)

Usia

Kewarganegaraan

Alamat

Tempat

Penyebab

(No. Passport)

korban

meninggal

Kematian

(5)

(6)

(7)

(8)

(4)

2. Korban Hilang No

Nama

Jenis Kelamin

Usia

Kewarganegaraan (No. Passport)

Alamat korban

Lokasi hilang

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

3. Korban Luka Berat/Rawat Inap & Luka Ringan/Rawat Jalan

No

(1)

Rawat Inap

Rawat Jalan

Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Lokasinya (Kab./Kota)

L

P

Jml

L

P

Jml

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

JUMLAH

91

KESPRO.indb 91

14/4/15 5:40 PM

4. Pengungsi No

Lokasi

KK

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah Jiwa

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

JUMLAH

G. FASILITAS UMUM 1. Akses ke lokasi kejadian bencana : Mudah dijangkau, menggunakan alat transportasi………….. Sukar, karena………………… 2. Jalur komunikasi yang masih dapat digunakan:…. 3. Keadaan jaringan listrik : Baik Terputus Belum tersedia/belum ada 4. Sumber air bersih yang bisa digunakan: Tercemar Tidak Tercemar

92

KESPRO.indb 92

14/4/15 5:40 PM

H. Kondisi Fasilitas Kesehatan

No.

Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RS, Puskesmas, Pustu, Gudang Farmasi, Polindes, Dinkes, Rumah Dinas, dsb)

(1)

(2)

Kondisi

Fungsi Pelayanan

Tidak Rusak

Rusak

Berfungsi

Tidak Berfungsi

(3)

(4)

(5)

(6)

a. ................... b. ..................... c. dst

I. UPAYA PENANGGULANGAN YANG

K. BANTUAN YANG DIPERLUKAN SEGERA

TELAH DILAKUKAN

1. ………………………............................……

1. ………………………............................……

2. ………………………............................……

2. ………………………............................…… J. HAMBATAN PELAYANAN KESEHATAN

L. RENCANA TINDAK LANJUT

1. ………………………............................……

1. ………………………............................……

2. ………………………............................……

2. ………………………............................……

*Catatan: Formulir B1 ini hanya merupakan referensi, data-data di form B1 ini akan dikumpulkan oleh tim Rapid Health Assessment (RHA) dari Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan.

93

KESPRO.indb 93

14/4/15 5:40 PM

Lampiran 2 DATA DASAR KESEHATAN REPRODUKSI PRAKRISIS KESEHATAN Nama Kabupaten/Kota: Nama Propinsi: Periode data: No

Indikator

1

K1

2

K4

3

Persalinan oleh tenaga kesehatan

4

Jumlah kasus kematian ibu

5

Angka penggunaan kontrasepsi (CPR)

6

Angka Kelahiran Kasar

Capaian

Target

Keterangan

94

KESPRO.indb 94

14/4/15 5:40 PM

DATA FASILITAS KESEHATAN PRAKRISIS KESEHATAN Nama Fasyankes

Tipe Fasyankes

Pemerintah / Swasta

Tipe Pelayanan Kespro (dicentang) ANC

Persalinan Normal

PONED

PONEK

Keterangan

KB

PEMBERI PELAYANAN PRAKRISIS KESEHATAN Nama Fasyankes

Jumlah Pemberi Pelayanan Kesehatan Reproduksi

dr.SpOG

dr.SpA

Dokter Umum

Bidan

Perawat

Keterangan Lainlain

95

KESPRO.indb 95

14/4/15 5:40 PM

Lampiran 3 CARA MELAKUKAN ESTIMASI STATISTIK SASARAN KESEHATAN REPRODUKSI Pada tahap tanggap darurat krisis kesehatan akan sulit untuk mendapatkan data riil sasaran kesehatan reproduksi. Oleh karena itu dapat dilakukan estimasi statistik dengan menggunakan data jumlah pengungsi dengan cara berikut: a. Jumlah wanita usia subur : 25% dari jumlah pengungsi b. Jumlah ibu hamil: 1) Jika data angka kelahiran kasar (CBR = Crude Birth Rate) tersedia gunakan CBR untuk mengestimasikan jumlah ibu hamil. Contoh: Jumlah pengungsi : 10.000 jiwa CBR: 35/1.000 kelahiran hidup Estimasi jumlah ibu hamil selama 1 tahun: 35/1.000 x 10.000 = 350 ibu hamil Estimasi jumlah ibu hamil per bulan: 350 : 12 bulan = 29 ibu hamil 2) Jika data CBR tidak tersedia, estimasi jumlah ibu hamil adalah 4% dari jumlah pengungsi a. Estimasi jumlah ibu hamil selama 1 tahun: 4% x 10.000 = 400 ibu hamil b. Estimasi jumlah ibu hamil per bulan = 400 : 12 bulan = 33 ibu hamil c. Ibu hamil yang akan mengalami komplikasi adalah 15-20% dari total jumlah ibu hamil saat ini, dan 5-7% dari ibu hamil akan membutuhkan operasi sesar d. Jumlah laki-laki yang aktif secara seksual: 20% dari pengungsi dll

96

KESPRO.indb 96

14/4/15 5:40 PM

Lampiran 4 PENILAIAN TENTANG KONDISI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN, KETERSEDIAAN TENAGA DAN ALAT DAN OBAT

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI DI WILAYAH TERDAMPAK Nama Fasyankes

Tipe Fasyankes

Pemerintah / Swasta

Tipe Pelayanan Kespro (dicentang) ANC

Keterangan

Persalinan PONED PONEK KB Normal

97

KESPRO.indb 97

14/4/15 5:40 PM

PEMBERI LAYANAN DI AREA TERDAMPAK Nama

Jumlah Pemberi Layanan

Fasyankes dr.SpOG

dr.SpA

Dokter Umum

Bidan

Perawat

Keterangan Lainlain

KETERSEDIAAN ALAT DAN BAHAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI Nama Fasyankes

Tipe Fasyankes

Pemerintah / Swasta

Ketersediaan alat dan bahan

ANC

Keterangan/ Kebutuhan khusus alat/bahan

Persalinan PONED PONEK KB Normal

98

KESPRO.indb 98

14/4/15 5:40 PM

Transfusi Darah Ya Tidak Laboratorium untuk pengecekan jenis darah tersedia Penapisan Hepatitis tersedia Penapisan HIV tersedia Penapisan Sifilis tersedia Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Tipe Pelayanan

Tersedia di tempat

Ya

Tidak

Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat yang menyediakan pelayanan tersebut Nama Fasilitas

Keterangan

Jarak (km)

ANC Persalinan Normal PONED PONEK Kontrasepsi Perawatan SGBV PPP kit

99

KESPRO.indb 99

14/4/15 5:40 PM

Lampiran 5 DAFTAR LEMBAGA/ORGANISASI/LSM YANG BEKERJA DI BIDANG KESEHATAN REPRODUKSI

Tempat dan Tanggal : …………………………………………………………………………

Nama Organisasi

Program

Wilayah Kerja

Nama dan Alamat yang Dapat Dihubungi Nama

Keterangan

Alamat/email/telp

100

KESPRO.indb 100

14/4/15 5:40 PM

Lampiran 6 FORMAT WAWANCARA IBU HAMIL DAN PASCA BERSALIN a. Format wawancara ibu hamil

No

Deskripsi

1

Nama

2

Umur

3

Usia kehamilan

4

Kehamilan anak ke berapa

Keterangan

Apakah pelayanan pemeriksaan kehamilan tersedia? 5

Dimana/jarak ke tempat pelayanan? Oleh siapa?

6

Rencana melahirkan (kemana dan ditolong oleh siapa?)

7

Rencana KB pasca salin

101

KESPRO.indb 101

14/4/15 5:40 PM

b. Format wawancara ibu pasca bersalin

No

Deskripsi

1

Nama

2

Umur

3

Anak yang ke berapa?

4

Usia bayi?

5

Berat badan bayi lahir

6

Proses kelahiran, normal atau caesar, siapa penolong persalinan, melahirkan dimana?

7

Apakah tersedia pelayanan kesehatan untuk ibu pasca bersalin? Dimana?

8

Diberikan ASI atau tidak? Apakah ada kesulitan dalam pemberian ASI?

9

KB pasca salin

Keterangan

102

KESPRO.indb 102

14/4/15 5:40 PM

Lampiran 7 PENILAIAN KONDISI KAMP PENGUNGSIAN DAN IDENTIFIKASI RISIKO TERJADINYA SGBV

7.1 PENILAIAN MANAJEMEN KAMP Indikator

Ya

Tidak

Keterangan

Kelompok rentan (ibu hamil, bayi, balita, lansia dan penyandang cacat) berada pada satu tempat dan keluarga berada dekat dengan tempat tersebut Toilet dan air memenuhi kebutuhan pengungsi Toilet perempuan dan laki-laki terpisah dan memiliki tanda yang jelas Toilet dapat dikunci dari dalam Penerangan mencukupi (di tempat pengungsian, MCK dan jalan) Distribusi bantuan melibatkan perempuan Staf perempuan hadir setiap hari di kantor manajemen kamp (registrasi, sekuriti, perlindungan) Informasi berkaitan dengan ketersediaan dan lokasi layanan kespro tersedia bagi pengungsi

103

KESPRO.indb 103

14/4/15 5:40 PM

Indikator

Ya

Tidak

Keterangan

Informasi berkaitan dengan ketersediaan dan lokasi pelayanan kekerasan seksual bagi penyintas tersedia bagi pengungsi Tersedia ruang konseling dengan menggunakan posko kesehatan atau ruangan untuk perempuan (berganti pakaian, menyusui, dsb)

7.2 IDENTIFIKASI RISIKO POTENSIAL DARI SGBV 1. Jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga: ……………………. 2. Jumlah anak yang tidak ditemani orang dewasa: Kelompok Umur

Perempuan

Laki-laki

Total

1 – 11 bulan 1 – 4 tahun 5 – 9 tahun 10 – 14 tahun 15 – 19 tahun Total

104

KESPRO.indb 104

14/4/15 5:40 PM

Laporan kejadian SGBV: ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………...………………………………………………………………………………… Penjelasan singkat dari mekanisme dukungan bagi manajemen konsekuensi SGBV (perawatan medis, dukungan psikososial, rumah aman, bantuan hukum): …………………………………………… …………………………………………………………………………………………………........................................................... Upaya penanggulangan yang telah dilakukan …………………………………………………………………………………………………........................................................... Bantuan yang diperlukan a. .………………………………………. b. .………………………………………. Rekomendasi

105

KESPRO.indb 105

14/4/15 5:40 PM

Lampiran 8 FORMAT DAN ISI LAPORAN PENILAIAN UNTUK KOORDINATOR KESEHATAN REPRODUKSI DI TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN

Format dan Isi Laporan Penilaian 1. Judul 2. Latar Belakang • Gambaran singkat tentang bencana; tipe bencana, besaran, lokasi. • Tujuan dari penilaian 3. Metodologi Secara ringkas mengetengahkan metodologi yang digunakan 4. Temuan: analisis pada hal berikut ini: 4.1 Masyarakat terdampak; data terpilah (umur, jenis kelamin, lokasi geografis/ pengungsian) 4.2 Kondisi pengungsian (kamp) 4.3 Pelayanan kesehatan reproduksi yang tersedia: perlengkapan dan staf 4.4 Risiko potensial kekerasan berbasis gender 4.5 Kebutuhan khusus masyarakat terdampak 4.6 Koordinasi 5. Rekomendasi

Laporan awal dibuat tidak lebih dari 5 halaman dengan menggambarkan kondisi di atas

106

KESPRO.indb 106

14/4/15 5:40 PM

Lampiran 9 LEMBAR MONITORING: INDIKATOR PPAM Petunjuk pengisian: 1.

Untuk Indikator Kualitatif, berikan tanda centang () di dalam kolom Ya atau Tidak

2.

Untuk Indikator Kuantitatif, isi kolom capaian dengan menuliskan angka/jumlah

I. MENGIDENTIFIKASI KOORDINATOR KESEHATAN REPRODUKSI No.

Indikator Kualitatif

1

Mengidentifikasi lembaga dan organisasi yang bergerak di bidang Kesehatan Reproduksi di wilayah bencana

2

Melakukan rapat koordinasi dengan lembaga dan organisasi yang bergerak di bidang Kesehatan Reproduksi untuk menentukan sub-koordinator sesuai dengan bidang kerjanya serta memperoleh data dari PPKK melalui form B-1

3

Melakukan pengenalan PPAM kesehatan reproduksi dan menyusun rencana kerja

4

Melakukan pertemuan rutin dengan lintas program/lintas sektor kesehatan reproduksi dan organisasi terkait untuk menyelenggarakan PPAM kesehatan reproduksi sesegera mungkin

5

Melaporkan kegiatan rutin untuk disampaikan kepada anggota maupun lembaga atau sektor terkait lainnya

6

Memeriksa tersedianya pelayanan kesehatan reproduksi pada tenda pengungsian

7

Memeriksa ketersediaan dan distribusi logistik kesehatan reproduksi terkoordinir

8

Melakukan pertemuan koordinasi yang dihadiri oleh PPKK dan BNPB

Ya

Tidak

107

KESPRO.indb 107

14/4/15 5:40 PM

No

Indikator Kuantitatif

1

Jumlah pertemuan koordinasi kesehatan reproduksi yang dilakukan selama 3 bulan pertama

2

Jumlah pertemuan koordinasi kesehatan yang dihadiri oleh tim kesehatan reproduksi yang melaporkan perkembangan pelaksanaan PPAM dll

Capaian

II. MENCEGAH DAN MENANGANI KEKERASAN SEKSUAL No


1

Melakukan koordinasi dengan BNPB/BPBD dan Dinas Sosial untuk menempatkan kelompok rentan di pengungsian dan memastikan satu keluarga berada dalam tenda yang sama. Perempuan yang menjadi kepala keluarga dan anak yang terpisah dari keluarga dikumpulkan di dalam satu tenda

2

Memastikan tersedianya pelayanan kesehatan reproduksi pada tenda pengungsian

3

Menempatkan MCK laki-laki dan perempuan secara terpisah di tempat yang aman dengan penerangan yang cukup. Pastikan bahwa pintu MCK dapat di kunci dari dalam

4

Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab keamanan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual

5

Melibatkan lembaga-lembaga/organisasi yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di pengungsian dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan di pengungsian

Ya

Tidak

108

KESPRO.indb 108

14/4/15 5:40 PM

No


6

Memberikan informasi tentang adanya pelayanan bagi penyintas perkosaan dengan informasi telepon yang bisa dihubungi 24 jam. Informasi lainnya dapat diberikan melalui leaflet, selebaran, radio, dll

7

Memastikan adanya petugas yang bertanggung jawab terhadap penanganan kasus kekerasan seksual

8

Memastikan tersedianya pelayanan medis dan psikososial di organisasi/lembaga yang berperan serta mekanisme rujukan perlindungan dan hukum terkoordinasi untuk penyintas

9

Tersedianya fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan seksual bagi pasangan suami istri yang sah, sesuai dengan budaya setempat atau kearifan lokal

Ya

Tidak

109

KESPRO.indb 109

14/4/15 5:40 PM

No 1


Capaian

Jumlah kasus kekerasan seksual yang dilaporkan Jumlah kasus kekerasan seksual yang mendapat layanan medis dalam waktu 72 jam

2

a. Kontrasepsi darurat b. Antibiotik pencegahan IMS c. Pencegahan pasca pajanan (PPP) Jumlah kasus kekerasan yang dirujuk ke fasilitas lain:

3

a. RS b. LSM untuk bantuan hukum

4

Jumlah fasilitas yang dapat memberikan pelayanan untuk penyintas perkosaan selama 24 jam/7 hari

5

Jumlah pelayanan penyintas kekerasan berbasis gender yang tersedia

110

KESPRO.indb 110

14/4/15 5:40 PM

III. MENCEGAH PENULARAN HIV No


1

Transfusi darah aman dan rasional dilakukan oleh lembaga/ organisasi yang bergerak dibidangnya, misalnya: Palang Merah Indonesia

2

Fasilitas, perlengkapan dan petugas terlatih tersedia. Jika tidak tersedia, transfusi darah tidak boleh dilakukan

3

Penekanan kewaspadaan standar sejak awal dimulainya koordinasi dan memastikan penerapannya

4

Memastikan ketersediaan kondom dengan berkoordinasi dengan lembaga yang bekerja di bidang keluarga berencana, Kementerian Kesehatan, BKKBN, KPA, LSM lainnya

5

Memastikan tersedianya kelanjutan pengobatan bagi orang yang telah masuk program ARV, termasuk perempuan yang terdaftar dalam program PPIA (Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak)

6

Terdapat informasi nomor telepon 24 jam yang bisa dihubungi untuk kelanjutan ARV yang diketahui oleh masyarakat

No


1

Jumlah transfusi darah yang dilakukan

2

Jumlah darah yang sudah diskrining sebelum transfusi

3

Jumlah ODHA yang melanjutkan pengobatan dengan ARV

Ya

Tidak

Capaian

111

KESPRO.indb 111

14/4/15 5:40 PM

No


4

Jumlah laki-laki seksual aktif

5

Jumlah kondom yang didistribusikan

6

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki alat dan bahan untuk penerapan kewaspadaan standar

Capaian

IV. MEMASTIKAN TERSEDIANYA PELAYANAN KEGAWATDARURATAN MATERNAL DAN NEONATAL (PONED DAN PONEK) No


1

Melakukan pemetaan data ibu hamil dan bayi di tempat-tempat pengungsian tersedia

2

Melakukan pemetaan puskemas PONED dan rumah sakit PONEK. Hal-hal yang harus diobservasi meliputi keadaan bangunan, kondisi geogafis, transportasi, peralatan, obat-obatan dan ketersediaan sumber daya manusia

3

Memastikan petugas dapat menjangkau ibu hamil dan ditempatkan di dalam satu tenda

4

Memastikan adanya konselor ASI

5

Mendistribusikan bidan kit, kit kesehatan reproduksi, individual kit serta buku KIA sesuai dengan kebutuhan

6

Memastikan ketersediaan pelayanan PONED dan PONEK

Ya

Tidak

112

KESPRO.indb 112

14/4/15 5:40 PM

No


7

Berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan BPBD untuk menyediakan tenda kesehatan reproduksi dan ruang ASI

8

Berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memastikan adanya sistem rujukan dari masyarakat, puskesmas, rumah sakit

9

Memastikan terpasangnya informasi tentang prosedur pelayanan kesehatan, yang menyebutkan kapan, di mana dan bagaimana merujuk pasien dengan kondisi kegawatdaruratan maternal ke tingkat pelayanan kesehatan lebih lanjut

No


1

Jumlah ibu hamil di pengungsian

2

Jumlah ibu hamil yang melakukan ANC

3

Jumlah ibu bersalin

4

Jumlah ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan

5

Jumlah ibu hamil yang mengalami komplikasi

6

Jumlah ibu hamil yang mengalami komplikasi yang ditangani di Puskesmas PONED atau RS PONEK

7

Jumlah kasus kematian ibu dan bayi baru lahir

8

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang bisa memberi layanan PONED dan PONEK di lokasi pengungsian

Ya

Tidak

Capaian

113

KESPRO.indb 113

14/4/15 5:40 PM

V. MERENCANAKAN INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI KOMPREHENSIF KE DALAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR No


1

Terdapat rencana pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif

2

Dapat menggunakan data sasaran dan cakupan yang dikumpulkan. Pada tanggap darurat krisis kesehatan digunakan data estimasi dan setelah situasi normal digunakan data riil

3

Mengidentifikasi tempat yang tepat untuk melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif

4

Memastikan ketersediaan peralatan untuk pelayanan PONED dan PONEK

5

Menilai kapasitas petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif

6

Merencanakan pelatihan bagi petugas kesehatan

7

Menyediakan peralatan dan bahan kesehatan reproduksi bagi puskesmas PONED dan RS PONEK

Ya

Tidak

114

KESPRO.indb 114

14/4/15 5:40 PM

No


Capaian

Daftar alat dan bahan yang dibutuhkan. 1

(Isilah dengan jenis serta jumlah alat dan bahan yang dibutuhkan)

Data sasaran kesehatan reproduksi tersedia: 2

a. Data wanita usia subur b. Data ibu hamil c. Data ibu melahirkan

3

Data akseptor KB

Daftar kebutuhan pelatihan. 4

(Isilah dengan jenis serta jumlah pelatihan yang dibutuhkan)

115

KESPRO.indb 115

14/4/15 5:40 PM

Lampiran 10 LEMBAR EVALUASI No 1

ASPEK YANG DIEVALUASI Efektivitas kegiatan a. Apakah kegiatan sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan? b. Apakah tujuan dari masing-masing komponen PPAM tercapai? c. Apakah indikator dan target dari masing-masing komponen PPAM yang sudah ditentukan tercapai? d. Persentase target yang tercapai dari total target yang sudah ditentukan e. Apakah pelaksanaan PPAM sudah tepat waktu dan sesuai dengan kerangka waktu yang ditentukan? f.

Bagaimana ketersediaan tenaga teknis maupun tenaga pendukung untuk implementasi PPAM

g. Bagaimana ketersediaan logistik dan supplies untuk mendukung pelaksanaan PPAM 2

Efisiensi program a. Bagaimana pemanfaatan dana? Apakah sudah sesuai dengan peruntukannya? b. Bagaimana penyerapan dana dibandingkan anggaran yang sudah dialokasikan? c. Apakah dana sudah dipergunakan secara efisien?

116

KESPRO.indb 116

14/4/15 5:40 PM

No 3

ASPEK YANG DIEVALUASI Relevansi kegiatan a. Apakah kegiatan yang dijalankan sudah sesuai dengan kebutuhan penduduk yang terkena dampak? b. Apakah kegiatan yang dijalankan sudah sesuai dengan hasil penilaian yang dilakukan pada saat bencana? c. Bagaimana penilaian masyarakat (beneficiaries) mengenai kegiatan dan pelayanan yang mereka terima? Apakah puas dengan pelayanan/kegiatan yang mereka terima?

4

Dampak dan kesinambungan a. Apakah kegiatan PPAM yang dilaksanakan memberi dampak yang baik bagi masyarakat? b. Bagaimana kelanjutan kegiatan setelah implementasi PPAM selesai? c. Apakah pelayanan kesehatan reproduksi tetap tersedia setelah memasuki fase stabil situasi bencana

5

Permasalahan yang dialami selama implementasi kegiatan dan solusi untuk mengatasi masalah tsb

6

Proses pembelajaran yang didapat selama pelaksanaan kegiatan

7

Rekomendasi

117

KESPRO.indb 117

14/4/15 5:40 PM

Lampiran 11 DAFTAR KONTAK PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN REGIONAL DAN SUB REGIONAL

No

Regional/ Sub Regional

Alamat

No Telepon

1

Sumatera Utara

Jl. Bunga Lau No. 17 Medan Selayang

Dinkesprov Sumut: 061-4524550; 0614535320

2

Sumatera Barat

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 65 A Padang

0751-28025

3

Sumatera Selatan

Jl. Akses Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang

0711-385052

4

DKI Jakarta

Jl. Percetakan Negara Jakarta

021-34835118

5

Jawa Tengah

Jl. Tambak Aji 2 No. 1 Desa Tambak Aji Kecamatan Ngalian Kota Semarang

024-3580713

6

Jawa Timur

Jl. A. Yani 118 Surabaya

031-8294840

7

Bali

Jl. Dewi Saraswati Kelurahan Seminyak, Kec. Kuta Bali

Dinkesprov Bali: 0361222412; 0361-234922; 036122412

118

KESPRO.indb 118

14/4/15 5:40 PM

No

Regional/ Sub Regional

Alamat

No Telepon

Komplek ASABRI Jl. Kasturi I Gg. 10 No. 54 Kel. Syamsudin Noor,Kec. Landasan Ulin. Banjar Baru

Dinkesprov Kalsel: 0511-3364443; 05113364646

8

Kalimantan Selatan

9

Sulawesi Utara

Jl. Teterusan Minahasa Utara

Dinkesprov Sulut: 0431-862992; 0431860809

Sulawesi Selatan

Komp. Dinas Kesehatan Provinsi , Jl. Perintis Kemerdekaan km. 11 Tamalanrea Makassar

0411-585400

Kantor Dinas Kesehatan Prov. Papua Jl. Raya Abepura Kotaraja Jayapura

0967-581240

10

11

Papua

119

KESPRO.indb 119

14/4/15 5:40 PM

DAFTAR INSTANSI No

1

2

Instansi

Alamat

No Telepon

Direktorat Bina Kesehatan Ibu

Kementerian Kesehatan RI Gedung Adhyatma Blok B Lantai 7 Ruang 713 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan 12950 Indonesia

Telp: (62-21) 5221227 Fax: (62-21) 5203884 E-mail: [email protected] Website: www.kesehatanibu.depkes.go.id

Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan

Kementerian Kesehatan RI Gedung Adhyatma Lantai 6 Ruang 601 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan 12950 Indonesia

E-mail: [email protected] Telepon: (021) 526 5043, (021) 521 0420, (021)5210411 Faks: (021) 527 1111 Call Center: 0812 1212 3119 Website : http:/www. penanggulangankrisis.depkes.go.id

120

KESPRO.indb 120

14/4/15 5:40 PM

Lampiran 12 DAFTAR PUSTAKA 1. Kementerian Kesehatan RI, Pedoman Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana, 2011 2. Kementerian Kesehatan RI, Pedoman Nasional Penanggulangan Infeksi Menular Seksual, 2011 3. Kementerian Kesehatan RI, Pedoman Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja di Puskesmas, 2011 4. Kementerian Kesehatan RI, Pedoman Pelayanan Kontrasepsi Darurat, 2004 5. Inter Agency Working Group on Reproductive Health in Crises, Inter-Agency Field Manual on Reproductive Health in Humanitarian Settings, 2010 6. Kelompok Kerja Antar Lembaga untuk Kesehatan Reproduksi dalam Situasi Krisis, Buku Pedoman Lapangan Antar-Lembaga Kesehatan Reproduksi dalam Situasi Darurat Bencana, Versi Bahasa Indonesia, 2010 7. Inter Agency Working Group on Reproductive Health in Crises, Inter-Agency Reproductive Health Kits for Crisis Situations, 2011 8. Kelompok Kerja Antar Lembaga untuk Kesehatan Reproduksi dalam Situasi Krisis, RH Kit Antar Lembaga dalam Situasi Krisis, 2008 9. Inter Agency Working Group on Reproductive Health in Crises, Inter-Agency Reproductive Health Kits for Crisis Situations, 2011 10. Save the Children and UNFPA, Adolescent Sexual and Reproductive Health Toolkit for Humanitarian Settings, 2009 121

KESPRO.indb 121

14/4/15 5:40 PM

Lampiran 13 DAFTAR ISTILAH Angka Kematian Ibu (AKI): kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera (WHO) Bencana: suatu kejadian peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis Bencana Alam: bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor Bencana Non Alam: bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit Bencana Sosial: bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror Daerah rawan bencana: suatu daerah yang memiliki risiko tinggi terhadap suatu bencana akibat kondisi geografis, geologis, dan demografis serta akibat ulah manusia

122

KESPRO.indb 122

14/4/15 5:40 PM

Fasilitas Pelayanan Kesehatan: suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat HIV: Human Immunodeficiency Virus yang dapat menyebabkan AIDS dengan cara menyerang sel darah putih yang bernama sel CD4, sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia yang pada akhirnya tidak dapat bertahan dari gangguan penyakit walaupun yang sangat ringan sekalipun Infeksi Menular Seksual (IMS): penyakit yang menyerang manusia melalui transmisi hubungan seksual, seks oral dan seks anal Informed Consent/persetujuan berdasarkan informasi: suatu kondisi legal saat seseorang dinyatakan telah memberikan izin berdasarkan apresiasi dan pemahaman yang jelas terhadap fakta-fakta, implikasi dan konsekuensi yang bakal terjadi pada suatu tindakan Kekerasan berbasis gender: kekerasan berbasis gender merupakan istilah untuk suatu tindakan berbahaya yang dilakukan pada seseorang di luar keinginan orang tersebut dan dilandaskan pada perbedaan sosial yang berlaku (gender) antara laki-laki dan perempuan Kesehatan reproduksi: suatu keadaan fisik, mental dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya Kewaspadaan standar: pedoman yang ditetapkan untuk mencegah penyebaran berbagai penyakit yang ditularkan melalui darah/cairan tubuh di lingkungan rumah sakit atau sarana kesehatan lainnya. Konsep yang dianut adalah bahwa semua darah/cairan tubuh harus

123

KESPRO.indb 123

14/4/15 5:40 PM

dikelola sebagai sumber yang dapat menularkan HIV, Hepatitis B dan berbagai penyakit lain yang ditularkan melalui darah/cairan tubuh1 Kit Kesehatan Reproduksi: alat dan obat yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi dalam situasi darurat sesuai dengan tujuan dari PPAM Kelompok Rentan Kesehatan Reproduksi: adalah suatu kelompok di dalam masyarakat yang paling mudah menderita gangguan kesehatan reproduksi. Biasanya kelompok rentan ini berhubungan dengan proses kehidupan manusia, oleh sebab itu kelompok ini terdiri dari kelompok umur tertentu dalam siklus kehidupan manusia. Kelompok rentan kesehatan reproduksi terdiri dari perempuan usia reproduksi, ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi Krisis kesehatan: adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kesehatan individu atau masyarakat yang disebabkan oleh bencana dan/atau berpotensi bencana Metode kontrasepsi: termasuk metode klinis dan supply (modern) dan metode non-supply (tradisional). Metode klinis dan supply termasuk sterilisasi pria dan wanita, Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR/IUD), metode hormonal (pil minum, implant pelepas hormon dan injeksi, skin patch dan cincin vagina), kondom dan metode penghalang vagina (diafragma, cervical cap dan spermicidal foam, jelli, krim, dan sepon). Metode-metode tradisional termasuk ritme, penarikan, tidak melakukan hubungan seksual dan lactational amenorrhoea. Sterilisasi pembedahan biasanya baru dianggap sebagai kontrasepsi jika operasi dilakukan setidaknya sebagian untuk menghindari lebih banyak anak (sterilisasi juga dilakukan hanya untuk alasan kesehatan) Neonatal: bayi yang berumur 0 – 28 hari

1

Buku Acuan Pelatihan PONED, Depkes, Jakarta, 2007

124

KESPRO.indb 124

14/4/15 5:40 PM

Paket Layanan Awal Minimum (Minimum Initial Service Package/MISP) untuk Kesehatan Reproduksi: merupakan serangkaian kegiatan prioritas kesehatan reproduksi yang harus dilaksanakan segera pada tahap awal bencana untuk menyelamatkan jiwa, khususnya pada kelompok perempuan dan remaja perempuan Pascakrisis kesehatan: merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera untuk memperbaiki, memulihkan, dan/atau membangun kembali prasarana dan fasilitas pelayanan kesehatan Pelindung ganda: perlindungan terhadap kehamilan tidak diinginkan dan IMS, termasuk HIV Pemerkosaan/upaya pemerkosaan: pemerkosaan merupakan suatu tindakan hubungan seksual tanpa persetujuan. Termasuk di dalamnya penyerangan pada suatu bagian tubuh dengan menggunakan organ seksual dan/atau penyerangan terhadap lubang kelamin atau lubang anus dengan suatu benda atau bagian tubuh. Pemerkosaan dan upaya pemerkosaan melibatkan penggunaan kekuatan, ancaman kekuatan dan/atau paksaan. Upaya untuk memperkosa seseorang yang tidak sampai terjadinya penetrasi dianggap sebagai upaya pemerkosaan Pengungsi internal/IDP: orang atau kelompok orang yang dipaksa atau harus melarikan diri atau meninggalkan rumah atau habitat mereka, sebagai akibat atau untuk menghindari dampak dari konflik bersenjata, situasi kekerasan umum, kekerasan terhadap kemanusiaan, bencana alam atau buatan manusia, namun belum melewati batas negara yang diakui secara internasional. Dari: Deng, Francis. “The guiding principles on internal displacement”. E/ CN.4/1998/53/ Add.l, 11 February, 1998. New York, NY: PBB Penggungsi eksternal/refugee: seseorang yang melarikan diri menuju suatu negara atau kekuatan asing untuk menghindari bahaya atau penyiksaan karena alasan ras, agama, 125

KESPRO.indb 125

14/4/15 5:40 PM

kewarganegaraan, keanggotaan pada suatu kelompok sosial atau opini politik tertentu, berada di luar negaranya, dan tidak bisa, atau karena sangat takut, tidak bersedia menyerahkan dirinya kedalam perlindungan negara tersebut. 1951 Convention Relating to the Status of Refugees PONED: puskesmas rawat inap yang mampu menyelenggarakan pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi/ komplikasi tingkat dasar dalam 24 jam sehari dan 7 hari seminggu2 PONEK: RS PONEK 24 jam memiliki tenaga dengan kemampuan serta sarana dan prasarana penunjang yang memadai untuk memberikan pelayanan pertolongan kegawatdaruratan obstetric dan neonatal dasar maupun komprehensif untuk secara langsung terhadap ibu hamil/ibu bersalin dan ibu nifas baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader/masyarakat, bidan di desa, puskesmas dan puskesmas mampu PONED2 Pra krisis Kesehatan: merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan pada situasi tidak terjadi bencana atau situasi terdapat potensi terjadinya bencana yang meliputi kegiatan perencanaan penanggulangan krisis kesehatan, pengurangan risiko krisis kesehatan, pendidikan dan pelatihan, penetapan persyaratan standar teknis dan analisis penanggulangan krisis kesehatan, kesiapsiagaan,dan mitigasi kesehatan Pengungsi: orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana Puskesmas: unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja

2

Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas mampu PONED, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, 2013

126

KESPRO.indb 126

14/4/15 5:40 PM

Rawan Bencana: kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu Sistem rujukan upaya kesehatan: sistem rujukan pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horisontal2 Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan: seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan3 Tanggap darurat krisis kesehatan: merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian akibat bencana untuk menangani dampak kesehatan yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan dan pemulihan korban, prasarana serta fasilitas pelayanan kesehatan Tim Reaksi Cepat (TRC): tim yang sesegera mungkin bergerak ke lokasi saat bencana setelah ada informasi bencana untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi korban Tim Penilaian Cepat Kesehatan (Rapid Health assessment/RHA team): tim yang dapat diberangkatkan bersamaan dengan Tim Reaksi Cepat atau menyusul untuk menilai kondisi dan kebutuhan pelayanan kesehatan

3 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 81/MENKES/SK/I/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan SDM Kesehatan di tingkat provinsi, Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit

127

KESPRO.indb 127

14/4/15 5:40 PM

Tim Kesehatan Reproduksi: tim yang diberangkatkan bersamaan dengan Tim Penilaian Cepat Kesehatan untuk menilai kondisi dan kebutuhan kesehatan reproduksi di situasi darurat bencana Tenaga Kesehatan: setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan

128

KESPRO.indb 128

14/4/15 5:40 PM

PENGARAH: dr. Gita Maya Koemara Sakti, MHA - Direktur Bina Kesehatan Ibu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia EDITOR 1. drg. Wara Pertiwi Osing, MA - Kepala Subdit Bina Perlindungan Kesehatan Reproduksi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2. dr. Rosilawati Anggraini - National Programme Officer on Humanitarian, UNFPA Indonesia 3. Leny Jakaria, M.Pd - Konsultan

129

KESPRO.indb 129

14/4/15 5:40 PM

130

KESPRO.indb 130

14/4/15 5:40 PM

ISBN 978-602-235-769-8

9 786022 357698

KESPRO.indb 131

14/4/15 5:40 PM

Katalog Dalam Terbitan, Kementerian Kesehatan RI

Recommend Documents