KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DISAMPAIKAN OLEH
SEKRETARIS DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
Jakarta, 19 November 2015
AMANAT PEMBUKAAN UUD NKRI 1945
PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Suprastruktur Pol, Infrastruktur Pol, Substruktur Pol. Kerjasama Seluruh Elemen Bangsa
DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSIAPAN DUKUNGAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM UU 23/2014: PASAL 25 (3), bahwa : Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum, Gubernur, Bupati/ Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum di wilayahnya dibantu oleh instansi vertikal
PASAL 25 (5) bahwa : Gubernur dan Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari APBN.
PASAL 26 (1) bahwa : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota, dan Forum Koordinasi pimpinan di Kecamatan.
PASAL 404 bahwa : Serah terima P3D sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Prov & Kab/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 tahun.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PARADIGMA BARU URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014
URUSAN PEMERINTAHAN
1. 2. 3. 4. 5.
PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER & FISKAL NASIONAL
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
KONKUREN
ABSOLUT Pusat
Provinsi
Kab/Kota
Otonomi Daerah Wajib Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, dll.
Pilihan Periwisata, Perdagangan, Pertanian dll.
KEWENANGAN PRESIDEN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN
LINGKUP URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan a. b. c. d. e.
f. g.
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dlm rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama , ras,dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional; Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yg timbul dgn memperhatikan prinsip demokrasi,hak asasi manusia, pemerataan,keadilan,keistimewaan dan kekhususan,potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan Instansi Vertikal.
dilaksanakan : GUBERNUR
dibiayai APBN
Secara Operasional Dibantu Oleh Instansi Vertikal Perangkat Kemendagri
BUPATI/WALIKOTA Tingkat kecamatan dilimpahkan
CAMAT
GAMBARAN KONDISI JAJARAN POLPUM DAN KESBANGPOL DAERAH SAAT INI SERTA PENAMBAHAN BEBAN TUGAS MENURUT UU 23/2014 KONDISI DITJEN POLPUM DAN KESBANGPOL DAERAH SAAT INI 1. 2. 3. 4.
SDM…?? KELEMBAGAAN…?? ANGGARAN..?? KEWENANGAN….??
TERCAPAINYA TUJUAN NEGARA
KETAHANAN NASIONAL TANGGUH
UU 23/2014 PASAL 25
BERTAMBAHNYA BEBAN DAN TUGAS DITJEN POLPUM DAN KESBANGPOL DAERAH
DITJEN KESBANGPOL DAN PUM PUSAT DAN DAERAH PENINGKATAN: 1. KAPASITAS SDM 2. KELEMBAGAAN 3. ANGGARAN 4. KEWENANGAN
6
SISTEMATIKA RPP URUSAN PEMERINTAHAN UMUM BAB
JUDUL
I
KETENTUAN UMUM
II
LINGKUP URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
III
KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG
IV
ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
V
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI
VI
FORKOPIMDA DAN FORKOPIMCAM
VII
TATA KERJA
VIII
PENDANAAN
IX
PELAPORAN
X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
XII
KETENTUAN PERALIHAN
XIII
KETENTUAN PENUTUP
TATA CARA PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERENCANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
BERPEDOMAN PADA KEBIJAKAN NASIONAL DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PEMERINTAHAN UMUM MENERAPKAN PRINSIP KOORDINASI, INTEGRASI, DAN SINKRONISASI
PUSAT PROVINSI KABUPATEN/KOTA
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pusat Ditjen Kesbangpol dan PUM
KOORDINATOR MENDAGRI
Pelaksana di Provinsi Direktorat Kesbangpol dan PUM Provinsi
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
PENANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN URUSAN PUM DI PROVINSI GUBERNUR
PENANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN URUSAN PUM DI KAB/KOTA BUPATI/ WALIKOTA
Secara Operasional Dibantu Oleh Instansi Vertikal Yang Dibentuk Oleh Mendagri
Forkopimda Provinsi
Pelaksana di Kab/Kota Direktorat Kesbangpol dan PUM Kab/Kota
Dibantu Oleh Camat Dibantu Oleh Lurah /Kepala Desa
Forkopimda Kab/Kota
Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan
SUSUNAN ORGANISASI DITJEN KESBANGPOL DAN PUM DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PUM (I.a)
SEKRETARIAT DITJEN (I.b)
KELOMPOK AHLI BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN (II.A) DIREKTORAT BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN (II.A)
DIREKTORAT POLITIK DALAM NEGERI (II.A)
DIREKTORAT KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA (II.A)
BIRO KEUANGAN DAN ASET (II.A)
DIREKTORAT ORGANISASI KEMASYARAKATAN (II.A)
DIREKTORAT KESBANGPOL DAN PUM PROVINSI (II/A) DIREKTORAT KESBANGPOL DAN PUM KAB/KOTA (II/B)
BIRO KELEMBAGAAN DAN SDM (II.A)
DIREKTORAT KEWASPADAAN NASIONAL (II.A)
BIRO UMUM (II.A)
BIRO HUKUM DAN PENGAWASAN INTERNAL (II.A)
DIREKTORAT PENANGANAN KONFLIK (II.A)
DIREKTORAT KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PUM PROVINSI ( II/a)
SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT KESBANGPOL DAN PUM PROVINSI
SUB DIREKTORAT ANALISA DAN EVALUASI (III/a)
SUB DIREKTORAT BINA IDEOLOGI, DAN WAWASAN KEBANGSAAN (III/a)
KEPALA SEKRETARIAT BADAN (II/b) BAGIAN HUKUM DAN PENGAWASAN (III/a)
BAGIAN UMUM DAN SDM (III/a)
SUB BAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (IV/a)
SUB BAGIAN PRODUK HUKUM (IV/a)
SUB BAGIAN BINA SDM (IV/a)
SUB BAGIAN DATA DAN INFORMASI (IV/a)
SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN (IV/a)
SUB BAGIAN ADVOKASI HUKUM (IV/a)
SUB BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA (IV/a)
SUB BAGIAN MONITORING DAN EVALUASI KNERJA (IV/a)
SUB BAGIAN VERIFIKASI DAN AKUNTANSI (IV/a)
SUB BAGIAN PENGAWASAN INTERNAL (IV/a)
SUB BAGIAN TATA USAHA
BAGIAN PERENCANAAN DAN ANGGRAN (III/a)
BAGIAN KEUANGAN (III/a)
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN (IV/a)
SUB DIREKTORAT POLITIK DALAM NEGERI (III/a)
SUB DIREKTORAT KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA (III/a)
SUB DIREKTORAT ORGANISASI KEMASYARAKATAN (III/a)
SUB DIREKTORAT KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK (III/a) SEKSI KEWASPADAAN DINI DAN FASILITASI INTELIJEN (III/A)
SEKSI ANALISA EVALUASI INFORMASI STRATEGIS (IV/a)
SEKSI IDEOLOGI (IV/a)
SEKSI PENGEMBANGAN BUDAYA POLITIK DAN PENDIDIKAN POLITIK (IV/a)
SEKSI KETAHANAN EKONOMI (IV/a)
SEKSI PENDATAAN DAN SISTEM INFORMASI (IV/a)
SEKSI ANALISA EVAUASI KEBIJAKAN STRATEGIS (IV/a)
SEKSI WAWASAN KEBANGSAAN (IV/a)
SEKSI FASILITASI PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM. (IV/a)
SEKSI KETAHANAN SENI DAN BUDAYA (IV/a)
SEKSI PEMBERDAYAAN DAN MEDIASI SENGKETA (IV/a)
SEKSI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (IV/a)
11
DIREKTORAT KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PUM KAB/KOTA ( II/B) KEPALA SEKRETARIAT DIREKTORAT (III/a)
SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT KESBANGPOL DAN PUM KABUPATEN/KOTA
SUB DIREKTORAT ANALISIS EVALUASI INFORMASI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS (III/a) SEKSI ANALISA EVALUASI INFORMASI STRATEGIS (IV/a)
SEKSI ANALISIS EVAUASI KEBIJAKAN STRATEGIS (IV/a)
SUB DIREKTORAT BINA IDEOLOGI, DAN WAWASAN KEBANGSAAN (III/a)
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN ANGGRAN (IV/a)
SUB BAGIAN KEUANGAN (IV/a)
SUB BAGIAN HUKUM, HUMAS, DAN PENGAWASAN INTERNAL (IV/a)
SUB BAGIAN UMUM DAN SDM (IV/a)
SUB DIREKTORAT POLITIK DALAM NEGERI (III/a)
SUB DIREKTORAT KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA (III/a)
SUB DIREKTORAT ORGANISASI KEMASYARAKATAN (III/a)
SUB DIREKTORAT KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK (III/a)
SEKSI IDEOLOGI (IV/a)
SEKSI PENGEMBANGAN BUDAYA POLITIK DAN PENDIDIKAN POLITIK (IV/a)
SEKSI KETAHANAN EKONOMI (IV/a)
SEKSI PENDATAAN DAN SISTEM INFORMASI (IV/a)
SEKSI KEWASPADAAN DINI DAN FASILITASI INTELIJEN (IV/a)
SEKSI WAWASAN KEBANGSAAN (IV/a)
SEKSI FASILITASI PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM. (IV/a)
SEKSI KETAHANAN SENI DAN BUDAYA (IV/a)
SEKSI PEMBERDAYAAN DAN MEDIASI SENGKETA (IV/a)
SEKSI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (IV/a)
12
FORKOPIMDA FORKOPIMDA PROVINSI Ketua : Gubernur Anggota : - pimpinan DPRD Prov - pimpinan kepolisian di Prov, - pimpinan kejaksaan di Prov, - pimpinan satuan teritorial TNI di Prov
FORKOPIMDA KAB/KOTA Ketua : Bupati/Walikota Anggota : - pimpinan DPRD Kab/Kota - pimpinan kepolisian Kab/Kota, - pimpinan kejaksaan Kab/Kota, - pimpinan satuan teritorial TNI di Kab/Kota
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN Ketua : Camat Anggota : -pimpinan kepolisian di Kecamatan -pimpinan Kewilayahan TNI di Kecamatan
Rapat Paling sedikit 1 Bulan Sekali
KECUALI keadaan mendesak dapat diselengga rakan sewaktu waktu
Dapat Melibatkan Instansi Terkait Lainnya Seperti BIN Dll.
F A S I L I T A S I
Direktorat Kesbangpol dan PUM Propinsi
Direktorat Kesbangpol dan PUM Kab/Kota
KECAMATAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Pejabat Pembina Kepegawaian MENDAGRI
Pejabat Yang Berwenang Ditjen Kesbangpol dan PUM
MANAJEMEN APARATUR TERPUSAT penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum, dan pengembangan kompetensi
Provinsi Direktorat Kesbangpol dan PUM Propinsi
Kabupaten/Kota Direktorat Kesbangpol dan PUM Kabupaten/Kota
ANGGARAN APBN KOORDINATOR
MENDAGRI
Provinsi
Pusat Ditjen Kesbangpol
Kab/Kota
Direktorat Kesbangpol Kab/Kota
Direktorat Kesbangpol Propinsi
Forkopimda Kab/Kota Forkopimda Provinsi
Dibantu Oleh Lurah /Kepala Desa
Dibantu Oleh
Camat
Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan
BINWAS DAN PELAPORAN BINWAS
KOORDINATOR MENDAGRI
PELAPORAN
Pusat Ditjen Kesbangpol dan PUM •Perencanaa •Pelaksanaa •Aparatur •Kelembagaan
Provinsi Direktorat Kesbangpol dan PUM Propinsi
Perencanaan Pelaksanaan
Kabupaten/Kota Direktorat Kesbangpol dan PUM Kabupaten/Kota
Pengawas Internal
Camat
Lurah /Kepala Desa
Sistem Informasi Pelaporan
TERIMA KASIH
