II. DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KODE
PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
2 1 010.03.11 PEMBINAAN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM
SEMULA 3 Meningkatnya ketahanan dan kewaspadaan ideologi, wawasan kebangsaan, ekonomi dan sosial budaya < 20
1. Jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam) 2. Jumlah konflk berlatar belakang isu < 5 SARA 3. Prosentase partisipasi politik dalam penyelenggaraan pemilu 1231
PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
1
2
3
4
Jumlah peraturan perundangundangan dan pedoman bidang organisasi kemasyarakatan Jumlah daerah yang mendapat peningkatan kinerja pelayanan Pendaftaran, data base, sistem informasi, pengawasan, penyelesaian sengketa, monitoring dan evaluasi terhadap ormas dan ormas yang didirikan oleh warga negara asing Jumlah kemitraan pemerintah dengan ormas dalam rangka pendidikan politik dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Jumlah ormas yang bermitra untuk peningkatan kapasitas kelompok perempuan, penyandang difabel dan kelompok rentan / marjinal lain melalui kemitraan dengan ormas
PAGU (Rp. X 1.000)
OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK MENJADI 4 Meningkatnya ketahanan dan kewaspadaan ideologi, wawasan kebangsaan, ekonomi dan sosial budaya < 20
APBN OPS
NON OPS
5 37.706.916
APBN-P JUMLAH
6 177.500.000
7 215.206.916
25.000.000
25.000.000
OPS 8 39.370.005
<5
Terlaksananya penyusunan kebijakan, fasilitasi dan dukungan bagi peningkatan peran organisasi politik dan kemasyarakatan
Terlaksananya penyusunan kebijakan, fasilitasi dan dukungan bagi peningkatan peran organisasi politik dan kemasyarakatan
-
-
2 Permendagri, 2 modul
1 Modul
-
1.050.000
1.050.000
-
34 Provinsi
17 Provinsi
-
6.330.000
6.330.000
-
200 ormas
150 ormas
-
10.000.000
10.000.000
-
100 ormas
82 ormas
-
5.000.000
5.000.000
-
KODE
PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
1 5
6
2 Jumlah fasilitasi kemitraan ormas dengan lembaga non pemerintah (swasta, pergurun tinggi, sesama ormas, dll) dan pengembangan forum pemberdayaan ormas
1232
Penyusunan pengukuran kinerja ormas FASILITASI POLITIK DALAM NEGERI
1
2
SEMULA 3
APBN
MENJADI
OPS
4
5
NON OPS
APBN-P JUMLAH
OPS
10 LNP
-
6 950.000
7 950.000
10 Ormas
-
500.000
500.000
-
1 dokumen
1 dokumen
-
1.170.000
1.170.000
-
Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik 2 NA UU bidang politik, 1 Permendagri
Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik 1 Kitab UU Penyelenggaraan Pemilu
28.575.000
28.575.000
-
461.401
461.401
-
3 Forum
-
8.388.472
8.388.472
-
20 LNP
Jumlah ormas yang mendapatkan 20 Ormas peningkatan kompetensi/kualitas melalui penguatan kepemimpinan dan kaderisasi yang berwawasan kebangsaan dan memperkuat ketahanan nasional serta pengembangan keterampilan dalam rangka mendorong kemandirian dan akuntabilitas ormas
7
PAGU (Rp. X 1.000)
OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK
Jumlah peraturan perundangundangan dan pedoman bidang politik Jumlah fasilitasi penguatan ruang 5 Forum dialog di masyarakat terkait dengan pendidikan politik warga termasuk yang mewadahi unsur pemerintah, ormas, dunia usaha dan media di tingkat nasional dan daerah
-
8 -
-
3
Jumlah parpol yang mendapatkan 10 Parpol bantuan keuangan dan peningkatan kapasitas
10 Parpol
-
13.925.300
13.925.300
-
4
Jumlah daerah yang menerapkan pelaksanaan best practice pendidikan politik Jumlah Pengembangan sistem pengetahuan kewarganegaraan melalui pengembangan dan pemanfaatan media layanan yang memiliki jangkauan luas Jumlah daerah yang terfasilitasi pendidikan politik untuk politisi perempuan
15 Provinsi
7 Provinsi
-
1.857.110
1.857.110
-
10 Topik
4 Topik
-
1.125.000
1.125.000
-
6 Provinsi
3 Provinsi
-
1.800.740
1.800.740
-
5
6
KODE
PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
1233
2 Jumlah penguatan Pokja Demokrasi 34 Provinsi
8
Penyusunan gagasan DTF (Dana Abadi Demokrasi) FASILITASI KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
1
3
APBN
MENJADI
OPS
4
5
NON OPS
APBN-P JUMLAH
15 Provinsi
-
6 344.588
7 344.588
1 dokumen
1 dokumen
-
672.389
672.389
Terlaksananya penyusunan kebijakan, pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Terlaksananya penyusunan kebijakan, pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
20.425.000
20.425.000
-
OPS 8 -
Jumlah peraturan dan pedoman 1 Modul bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama Jumlah daerah yang terfasilitasi 7 Provinsi pendidikan kebhinekaan dengan menggunakan pendekatan Sosial dan Budaya Jumlah daerah yang mendapat 8 Provinsi fasilitasi forum pertemuan, rapat koordinasi terkait dengan isu kesenjangan ekonomi dan Konflik perebutan SDA yang melibatkan pemerintah, CSO, Dunia Usaha dan Media Sosial dalam Rangka Pembinaan Ketahanan Ekonomi dengan melibatkan lembaga terkait
1 Modul
-
200.000
200.000
-
5 Provinsi
-
2.700.000
2.700.000
-
5 Provinsi
-
6.425.000
6.425.000
-
4
Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog (forum komunikasi dan konsultasi) di masyarakat terkait dengan ketahanan budaya, agama dan kemasyarakatan
28 Forum
14 Forum
-
7.600.000
7.600.000
-
5
Jumlah Forum Komunikasi dan Koordinasi Pengembangan Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Daerah Jumlah daerah yang terpetakan terkait dengan ketahanan sosial, seni dan budaya Jumlah hasil monitoring dan evaluasi serta pemantauan bidang ketahanan ekonomi melalui SIM
1 nusantara expo dan forum
1 nusantara expo dan forum
-
1.500.000
1.500.000
-
16 Provinsi
8 Provinsi
-
1.500.000
1.500.000
-
7 Dokumen
4 Dokumen
-
500.000
500.000
-
Terlaksananya penyusunan kebijakan dan fasilitasi penanganan konflik
Terlaksananya penyusunan kebijakan dan fasilitasi penanganan konflik
27.200.000
27.200.000
2
3
6
7
1234
SEMULA
7
1
PAGU (Rp. X 1.000)
OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK
FASILITASI KEWASPADAAN NASIONAL
-
-
KODE
PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
1 1
1235
PAGU (Rp. X 1.000)
OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK SEMULA
2 Jumlah penyusunan peraturan 1 Modul perundang-undangan dan pedoman bidang kewaspadaan nasional
APBN
MENJADI
OPS
4
5
3
NON OPS
APBN-P JUMLAH
OPS
−
-
6 200.000
7 200.000
8
17 Provinsi
-
6.600.000
6.600.000
-
-
2
Jumlah daerah yang mendapatkan 34 Provinsi Penguatan dan pemberdayaan forum dialog kewaspadaan nasional (penanganan konflik sosial) seluruh Indonesia
3
34 Provinsi
17 Provinsi
-
7.900.000
7.900.000
-
34 Provinsi
34 Provinsi
-
2.800.000
2.800.000
-
34 Provinsi
34 Provinsi
-
6.200.000
6.200.000
-
170 Rekomendasi
150 Rekomendasi
-
1.200.000
1.200.000
-
1 pembangunan & pengembangan sistem (dasar hukum dan aplikasi) Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan
1 Aplikasi
-
2.300.000
2.300.000
-
26.800.000
26.800.000
Jumlah Peraturan perundangundangan dan pedoman dalam rangka penguatan karakter bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Jumlah daerah melaksanakan penguatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa
1 modul
1 modul
-
200.000
200.000
-
34 Provinsi
17 Provinsi
-
20.050.000
20.050.000
-
Jumlah peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam rangka penguatan karakter bangsa
7 Angkatan (5 Pembauran dan 2 Nilai 4 Angkatan (4 Pembauran) Sejarah Kebangsaan)
-
2.000.000
2.000.000
Jumlah kegiatan penguatan kapasitas : a) Masyarakat terkait mekanisme deteksi dini dan cegah dini dalam menangkal ancaman dari dalam dan luar b) Aparatur Pemda 4 Jumlah daerah yang telah dipetakan, Pemantauan dan Pelaporan situasi Daerah secara efektif dan teratur di 34 Provinsi 5 Jumlah daerah dalam peningkatan kinerja tim terpadu penanganan konflik sosial dalam rangka penanganan konflik 6 Jumlah Peningkatan layanan publik khususnya administrasi, Lembaga Asing dan orang asing 7 Pengembangan sistem peringatan dini dalam penanganan konflik BINA IDEOLOGI, KARAKTER DAN WAWASAN KEBANGSAAN
1
2
3
Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan
-
-
-
KODE 1
PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 2 Jumlah daerah yang terfasilitasi pendidikan kewarganegaraan 5 Jumlah fasilitasi kampanye Nasional terkait revolusi mental dan restorasi sosial 6 Jumlah penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dan tersedianya database serta pemutakhiran terkait pemetaan dan identifikasi nilai-nilai dasar (memperkuat harga diri, karakter, wasbang dan daya saing bangsa) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN POLITIK DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM 4
1236
PAGU (Rp. X 1.000)
OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK SEMULA 3
APBN
MENJADI
OPS
4
5
NON OPS
APBN-P JUMLAH
OPS
17 Provinsi
3 Provinsi
-
6 1.000.000
7 1.000.000
34 Provinsi, 34 K/L, 27 LPNK
34 Provinsi, 34 K/L, 27 LPNK
-
1.700.000
1.700.000
-
34 Provinsi
17 Provinsi
-
1.850.000
1.850.000
-
Peningkatan dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Peningkatan dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
49.500.000
87.206.916
39.370.005
37.706.916
8 -
1
Jumlah Dokumen perencanaan, 16 Dokumen data dan informasi serta konsistensi pelaporan kinerja yang diselesaikan secara akuntabel dan tepat waktu
16 Dokumen
-
8.000.000
8.000.000
-
2
Jumlah Penataan kelembagaan 34 Provinsi instansi vertikal Jumlah dokumen keuangan 18 dokumen tahunan, dan laporan pengelolaan keuangan/kinerja keuangan sesuai Sistem Akuntasi Instansi (SAI) lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
34 Provinsi
-
21.000.000
21.000.000
-
18 dokumen
-
4.000.000
4.000.000
-
Jumlah dokumen pelaksanaan 10 dokumen reformasi birokrasi, penataan urusan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan Urusan Pemerintahan Bidang Politik dan Pemerintahan Umum Jumlah Penyelesaian Operasional 3 dokumen kerumnahtanggan, perlengkapan dan Ketatausahaan Lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
10 dokumen
-
10.500.000
10.500.000
-
3 dokumen
-
3.385.000
3.385.000
-
3
4
5
KODE
PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
1 6
7
2 Persentase Penyelesaian pelayanan dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta langganan daya & Jasa) yang tepat waktu Jumlah Pengadaan sarana dan/Prasarana non mengikat
PAGU (Rp. X 1.000)
OUTCOMES/TARGET IKP/OUTPUT/TARGET IKK SEMULA
MENJADI
3
4
100%
100%
100%
100%
APBN OPS
NON OPS
5 37.706.916
-
6
2.615.000
APBN-P JUMLAH
OPS
7 37.706.916
8 39.370.005
2.615.000
-
PAGU (Rp. X 1.000) APBN-P NON OPS 9 124.436.911
KET JUMLAH 10 163.806.916
11
-
15.598.779
15.598.779
16.177
16.177
AP
1.698.181
1.698.181
AP
9.033.340
9.033.340
AP
3.946.904
3.946.904
AP
PAGU (Rp. X 1.000) APBN-P NON OPS
KET JUMLAH
9 491.327
10 491.327
11 AP
183.852
183.852
AP
228.998
228.998
AP
27.449.616
27.449.616
2.589.149
2.589.149
AP
3.543.141
3.543.141
AP
17.348.800
17.348.800
AP
1.374.623
1.374.623
AP
59.275
59.275
AP
1.517.800
1.517.800
AP
PAGU (Rp. X 1.000) APBN-P NON OPS
KET JUMLAH
9 520.408
10 520.408
11 AP
496.420
496.420
AP
10.755.923
10.755.923
148.049
148.049
AP
1.776.717
1.776.717
AP
2.847.149
2.847.149
AP
4.059.812
4.059.812
AP
1.151.680
1.151.680
AP
583.775
583.775
AP
188.741
188.741
AP
15.745.822
15.745.822
PAGU (Rp. X 1.000) APBN-P
KET JUMLAH
NON OPS 9 -
10 -
11 AP
3.639.347
3.639.347
AP
5.140.352
5.140.352
AP
1.651.400
1.651.400
AP
3.402.271
3.402.271
AP
650.162
650.162
AP
1.262.290
1.262.290
AP
15.308.000
15.308.000
200.000
200.000
AP
9.510.578
9.510.578
AP
1.730.658
1.730.658
AP
PAGU (Rp. X 1.000) APBN-P NON OPS
KET JUMLAH
9 766.425
10 766.425
11 AP
1.700.000
1.700.000
QW
1.400.339
1.400.339
AP
39.578.771
78.948.776
7.260.058
7.260.058
KL
19.827.120
19.827.120
KL
1.670.740
1.670.740
KL
8.387.898
8.387.898
KL
1.894.405
1.894.405
KL
PAGU (Rp. X 1.000) APBN-P
KET JUMLAH
NON OPS 9 -
10 39.370.005
11 KL
538.550
538.550
KL
