MODUL 9 KONSEP DASAR POLITIK DAN PEMERINTAHAN TATA ATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA 1. Indonesia merupakan Negara hukum Menurut B.R Saragih Negara hukum adalah Negara dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya di dasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri. Unsur-unsur Negara hukum menurut pendapat F.J. Stahl (Eropa Kontinental) adalah 1. Adanya jaminan hak asasi manusia 2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan 3. Pemerintahan berdasarkan peraturan – peraturan , dan 4. Adanya peradilan administrasi Sedangkan unsur Negara menurut Dicey adalah 1. Supremasi aturan hukum 2. Kedudukan yang sama di depan hukum, dan 3. Terjaminnya HAM dalam UU dan UUD 2. Hierarki peraturan perundang-undangan Di Negara kita peraturan perundang-undangan yang tertinggi adalah UUD 1945. UUD 1945 dikatakan sebagai hukum dasar yaitu hukum dasar yang tertulis, dikatakan hukum dasar tertulis karena di sampingnya ada hukum dasar yang tidak tertulis yang biasa disebut konvensi. . Jenis dan hierarki peraturan perundang-undang adalah sebagai berikut : 1. UUD NKRI 1945 2. UU/PERPU 3. Peraturan Pemerintah 4. Peraturan presiden 5. Peraturan daerah Selanjutnya Nawiasky sebagai murid Hans Kelsen mengembangkan teori berjenjang dengan menyebut Theorie stufenaufbau de rechtsordnung dengan mengelompokkan 4 norma hukum diantaranya : 1. Staatsfundamental norm diartikan pokok kaidah Negara fundamental 2. Staatsgrundgesetze, yaitu aturan aturan dasar Negara atau aturan-aturan Negara yang masih bersifat pokok 3. Formelle gesetze, yaitu merupakan undang-undang dalam arti formal yang sudah ada sanksi dan pemaksa 4. Verordnungen & autonome satzungen yaitu peraturan pelaksanaan dan peraturan-peraturan otonom yang sifatnya delegasian. 3. Undang-undang dasar 1945 Menurut meriam budiharjo (1981: 106-107) UUD 1945 mempunyai kedudukan yang istimewa disbanding undang-undang lainnya karena : a. UUD dibentuk menurut suatu cara istimewa yang berbeda dengan pembentukan UU biasa. b. UUD dibuat secara istimewa untuk itu dianggap suatu yang luhur c. UUD adalah piagam yang menyatakan cita-cita bangsa Indonesia dan merupakan dasar Organisasi kenegaraan suatu bangsa d. UU memuat garis besar tentang dasar dan tujuan Negara. 4. Undang-undang/ Perpu a. Undang-undang
Merupakan peraturan yang dibentuk untuk mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 dan melaksanakan perintah undang-undang lainnya. b. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) PERPU dibuat dalam keadaan “darurat” dalam arti persoalan yang muncul harus segera ditindak lanjuti. c. Peraturan presiden Adalah peraturan yang dibuat oleh presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara sebagai atribusi dari pasal 4 ayat (1) UUD 1945. d. Peraturan daerah Adalah peraturan yang dibentuk oleh pemerintahan daerah, propinsi, kabupaten dan kota.
PRINSIP-PRINSIP DASAR PEMERINTAHAN A. PRNSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN NEGARA Menurut pandangan Jimly Asshidiqie (2006) terdapat Sembilan prinsip penyelenggaran Negara : 1. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa Merupakan pandangan dasar dan bersifat primer yang secara subtansial menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan bangsa Indonesia. 2. Prinsip Cita Negara Hukum Dan The Rule Of Law Yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum. 3. Prinsip Paham Kedaulatan Rakyat Adalah kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya dalam Negara kita. 4. Prinsip Demokrasi Langsung Dan Demokrasi Perwakilan Demokrasi langsung langsung dilakukan melalui pemilihan umum,dan pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden.sedangkan demokrasi perwakilan dijalankan lembaga perwakilan rakyat. 5. Prinsip Pemisahan Kekuasaan Dengan Sistem Check And Balances Menurut perubahan UUD 1945, kedaulatan rakyat itu dibagikan secara horizontal dengan cara memisahkannya menjadi kekuasaan-kekuasaan yang dijalankan lembaga-lembaga Negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi. 6. Prinsip Sistem Pemerintahan Presidensial Mengandung makna bahwa yang memegang kekuasaan menjalankan pemerintahan berada di tangan presiden. 7. Prinsip Kesatuan Dan Keragaman NKRI merupakan Negara persatuan dalam arti sebagai Negara yang warga negaranya erat bersatu. 8. Prinsip Demokrasi Ekonomi Dan Ekonomi Pasar Politik Paham demokrasi ekonomi dan ekonomi pasar sosial di Negara kita tercermin dalam Bab XIV yang meliputi pasal 33 dan 34 UUD 1945, tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. 9. Prinsip Cita Masyarakat Madani Prinsip ini memandang bahwa; ketiga wilayah (domain) yaitu Negara, masyarakat dan pasar harus sama-sama dikembangkan keberadaannya dalam hubungan yang fungsional sinergis dan seimbang.
B. KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN KEWENANGAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA Lembaga-lembaga yang berkedudukan di tingkat pusat ada yang memegang kekuasaan yang diatur atau ditegaskan dalam UUD 1945 1. Kedudukan dan Wewenang MPR Dengan demikian; kedudukan MPR setelah perubahan UUD 1945 merupakan lembaga Negara yang sejajar dengan lembaga-lembaga Negara lainnya. 2. Kedudukan Fungsi dan Wewenang DPR DPR merupakan lembaga pembentuk undang-undang. 3. Kedudukan Fungsi Dan Wewenang DPD DPD memiliki fungsi yang terbatas di bidang legislasi, anggaran, pengawasan, dan pertimbangan. 4. Kedudukan dan Wewenang Presiden Kedudukan presiden adalah sebagai pemegang kekuasan pemerintahan atau lembaga eksekutif mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah. 5. Kedudukan dan Wewanang Lembaga Yudikatif Mahkamah agung adalah pengadilan Negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya harus bebas terlepas dari pengaruh pemerintah maupunn pengaruh-pengeruh lainnya. 6. Kedudukan dan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan BPK berkedudukan sebagai lembaga Negara yang berfungsi memeriksa pengolahan dan bertanggung jawab keuangan Negara yang bebas dan mandiri.dan fungsi ini berhubungan erat dengan fungsi pengawasan yang dilakukan parlemen.
C. KONSEP OTONOMI DAERAH 1. Kebijakan Pemerintah Otonomi Daerah Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 ditegaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang,kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang tersirat konsep Desentralisasi. 2. Asas – Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam UUD 1945 dan UU No 32 Tahun 2004 adalah asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan maksud bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan dengan baik dan langsung. a. Asas Otonomi ( Desentralisasi) adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam urusan Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal I ayat 7 UU nomor 32 tahun 2004) b. Asas Tugas Pembantu adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubenur sebagai wakil pemerintah dan instansi vertical diwilayah tertentu. 3. Pembentukan Daerah Pembentukan daerah dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu penggabunggan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan dan melalui pemekaran satu daerah menjadi beberapa daerah ( UU RI No. 32/2004). Pada pasal 6 UU RI No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA MENURUT UUD 1945 SEBAGAI WUJUD BERKEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA Dalam bahasa Belanda kata hukum dapat dibagi 2 yaitu hukum objektif adalah peraturan hukumnya / umum, sedangkan hukum subjektif adalah peraturan hukum yang dihubungkan dengan seseorang tertentu sehingga menjadi Hak dan Kewajiban. Hak dan Kewajiban tidak dapat dipisahkan dan harus selalu “ digandengkan “ , dengan maksud untuk memelihara ketertiban , keamanan, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jaminan hukum atas hak-hak warga Negara yang dimuat dalam UUD 1945 sebagai berikut : 1) Hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan diatur dalam pasal 27 ayat 1, 2) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak diatur dalam pasal 27 ayat 2, Hak atas kemerdekaan berseriakat dan berkumpul diatur dala pasal 28, 3)Hak atas kebebasan memeluk beragama dan beribadat diatur dalam pasal 29 ayat 2, Hak ikut serta dalam upaya pembelaan Negara dan pertahanan dan keamanan diatur dalam pasal 27 ayat 3, 4) Hak mendapatkan pengajaran diatur dalam pasal 31ayat 1, Hak dipelihara oleh Negara pasal 34. Sedangkan kewajiban-kewajiban warga Negara ditegaskan dalam UUD 1945 yaitu : 1. Kewajiban menjujung hukum dan pemerintahan Dalam pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjujung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya 2. Kewajiban ikut serta dalam upaya membela negara Berdasarkan pasal 27 ayat (13) UUD 45, ikut serta dalam upaya pembelaan Negara merupakan kewajiban di samping hak setiap warga Negara. Beberapa jaminan hukum atas hak dan kewajiban warga Negara yang diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. a. Penerapan hak dan kewajiban dalam hukum Setiap warga Negara dan orang lain yang yang terikat hukum mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum. b. Penerapan hak dan kewajiban dalam politik Misalnya : 1. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. 2. Hak menyampaikan pendapat atau pikiran baik tertulis maupun lisan 3. Hak memasuki atau menjadi anggota suatu organisasi sosial politik dan organisasi massa. c. Penerapan hak dan kewajiban dalam pendidikan Dalam bidang pendidikan, setiap warga Negara memiliki hak untuk memperoleh pengajaran sesuai dengan bakat, minat serta kemampuannya. d. Penerapan hak dan kewajiban atas pekerjaan Memperoleh pekerjaan merupakan hak warga Negara yang dijamin oleh hukum. e. Penerapan hak dan kewajiban beragama Setiap penduduk mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan beragama atau Berketuhanan Yang Maha Esa. Secara umum, kewajiban-kewajiban warga Negara dapat dibedakan atas : 1. Kewajiban terhadap tuhan 2. Kewajiban terhadap dirinya sendiri 3. Kewajiban terhadap masyarakat/kampung tempat tinggalnya 4. Kewajiban terhadap Negara
MODUL 10 INFORMASI, PERUBAHAN SIKAP, DAN PERUBAHAN SOSIAL A. INFORMASI DAN PEMBENTUKAN SIKAP David krech, Richard S chrutchfield, dan Egerton L Ballachey (1962) menatakan bahwa “ informasi yang diperoleh seseorang atau kelompok dapat membentuk atau menentukan sikap orang atau kelompoknya. 1. Fakta objektif Terbentuknya sikap oleh informasi terutama disebabkan karena repons yang sejalan dengan komponen kognisi (pengetahuan) sebelumnya. Ketidak benaran fakta objek sikap, akan menimbulkan sikap negatif pada seseorang atau kelompok. 2. Sumber fakta Di samping kebenaran fakta yang erat kaitannya dengan respons kognisi, juga tergantung pada sumber fakta. Menurut para ahli psikologi sosial sumber fakta dapat di klasifikasikan pada 3 jenis, yaitu sebagai berikut : a. Otoritas. Pada umumnya sulit diperoleh fakta yang penting langsung dari sumbernya karena berbagai hal kesempatan, biaya, dan keahlian memperoleh fakta. Para ahli menemukan dari hasil penelitiannya sebagai berikut : 1) Jumlah informasi yang dimiliki seseorang sangat berhubungan dengan pendidikan dan pendapatannya. 2) Orang yang berpendidikan dan beroenghasilan diatas rata-rata cenderung berlangganan majalah sebagai sumber informasi yang dipercaya. 3) Orang yang berpenghasilan kurang dari rata-rata cenderung mempercayai radio sebagai sumber informasi. 4) Radio dipercaya Karena menyiarkan berita secara cepat, sedangkan majalah melaporkan secara mendetil. b. Penciptaan, Penemuan atau Distorsi Fakta. Kurangnya fakta yang relevan dan adanya fakta yang bertentangan menyebabkan seseorang menciptakan, menemukan atau mengubah fakta, tetapi menunjang dan identik dengan sikap yang telah ada. c. Penampilan dan Realita Adanya otoritas yang kurang dipercaya, menyebabkan orang yang menerima informasi lebih mempercayai apa yang di lihat/diamatinya tentang penampilan dari pihak yang punya otoritas. 3. Afiliasi kelompok Anggota kelompok memiliki sikap kelompok yang sejenis dan berpengaruh terhadap individu dalam pembentukan sikapnya. Ada beberapa hal yang penting dalam perkembangan sikap seseorang dalam kelompok, yaitu : a. Nilai-nilai kelompok Nilai kelompok memainkan peranan penting dalam perkembangan dan organisasi sikap individu. Nilai kelompok ini dapat menjadi dua bagian, yaitu nilai sentral yaitu nilai yang mengikat antar anggota-anggota kelompok, seperti visi dan misi suatu organisasi doktrin dalam kelompok. Nilai berlainan adalah perbedaan pendapat harus dimafhum dan disadari sebagai dinamika organisasi secara demokratis dijunjung tinggi selama tidak mengganggu keharmonisan organisasi. b. Norma-norma kelompok Yakni norma kelompok yang dikembangkan lewat kebudayaan yang beraneka ragam dalam masyarakat. c. Pengaruh kelompok terhadap pembentukan sikap
Para ahli perkembangan sikap menyadari bahwa pembentukan sikap individu dipengaruhi oleh membership group dan reference group. Membership group, yaitu anggota kelomok primer yang berusaha memberikan keseragaman dan kesamaan sikap individu. Reference group, yaitu pembentukan sikap seseorang dengan cara pengidentifikasian dirinya pada kelompok, dan menggunakannya sebagai acuan. 4. Sikap individu mencerminkan kepribadian Pembentukan sikap akan membantu membina kepribadian seseorang. Kepribadian dibentuk oleh beberapa komponen sikap seseorang, yaitu : a. Sikap keaamaan Seseorang yang beragama dengan baik maka akan membentuk sikap kepribadian yang lembut, halus dan hati-hati dalam bicara, bertindak dan berperilakunya. b. Sikap sukuisme Suku dan keturunan akan membentuk sikap dan kepribadian seseorang, seperti tata cara berbicara, makan, minum, berpakaian, bekerja sehingga akan membedakan antara seseorang dengan lainnya, antara suku dan bangsa lainnya. c. Sikap politik Sikap politik membina kepribadian seseorang untuk dapat menguasai diri dan orang lain dengan cara tertentu dalam kelompok untuk mencapai tujuan. d. Sikap internasional Sikap internasional dipengaruhi oleh wawasan kognitif, dinamika kehidupan seseorang yang membentuk kepribadiannya. B. PERUBAHAN SIKAP Perubahan sikap seseorang akan terjadi sepanjang hidupnya. 1. Jenis perubahan sikap a. Incongruent change yaitu perubahan sikap yang bertentangan. b. Congruent change yaitu perubahan sikap yang sejalan dengan sikap semula. 2. Kesanggupan berubahnya sikap a. Sikap yang ekstrem lebih sukar untuk berubah dibandingkan dengan sikap yang kurang ekstrem. b. Multiplexcity, yaitu kesanggupan berubah sikapnya bervariasi sesuai dengan tingkat multiplexcity sistem sikap seseorang. c. Interconnectedness, ialah saling keterkaitan antara sikap yang satu dengan sikap yang lainnya. d. Consonance, ialah kerapatan hubungan yang baik dapat mempermudah berubahnya sikap seseorang. e. Strength and number of wants served ialah berubahnya sikap seseorang tergantung pada kekuatan keinginan dan banyaknya keinginan. Kesanggupan berubahnya sikap tergantung pada kepribadian seseorang yaitu : Inteligensi, general persuasibility, self desensiveness dan cognitive needs and styles. 3. Perubahan sikap dihasilkan oleh informasi, perubahan afiliasi kelompok, dan dorongan modifikasi tingkah laku a. Faktor situasional komunikasi, yaitu pengaruh pendengar yang berkelompok, dan keputusan kelompok. b. Sumber informasi, komunikasi amat tergantung pada berbagai cirri dari komunikatornya terhadap perubahan sikap seseorang pendengar atau audient. c. Media, adalah alat untuk mempengaruhi perubahan sikap individu / kelompok. d. Bentuk, isi informasi, nilai informasi dan cara penyajiannya amat berpengaruh terhadap perubahan sikap seseorang atau kelompok. C. PERUBAHAN SOSIAL 1. Makna perubahan
Kehidupan masyarakat selalu berubah dari generasi ke generasi, masa ke masa, guna meningkatkan kehidupan manusia. Bahkan semuanya tidak ada yang tetap. 2. Perubahan sosial dan perubahan sikap a. Auguste comte Dalam pemikiran manusia kearah perubahan sosial ada 3 ketetapan pemikiran manusia : 1) Teologis (theological); 2) Metafisik (metaphysical); 3) Positif (positivism). b. Herbert spencer Dasar pemikiran spencer pada masa pra-modern dan masa modern, menekankan bahwa perubahan sosial itu identik dengan perkembangan organisme biologis. c. Karl marx Perubahan sosial diawali dari masyarakat primitive, kemudian slavery, feudal, kapitalis dan akhirnya sosialis. d. Ferdinand tonnies Dalam realita kehidupan terdapat keseragaman sikap dalam kelompok primer. 3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Dengan komunikasi dunia semakin sempit, orang cepat berhubungan, serta sikap dan keyakinannya orang akan berubah pula. Berbagai alat komunikasi yang ditemukan manusia yang semakin canggih, dan memberikan kemudahan hidup dan perubahan nsikap individu maupun kelompok. Kemajuan dan perkembangan suatu Negara ditandai dengan majunya komunikasi. 4. Hakikat perubahan sosial dan perubahan sikap Inti dari perubahan sosial adalah perubahan sikap manusia, sebagai dirinya dan kelompoknya. Nisbet (1969: 166-168) menyusun dan mempertanyakan beberapa asumsi yang dibuatnya sebagai berikut : a. Perubahan adalah alami-keajegan adalah menampakkan yang mengecohkan. b. Perubahan itu berarah – menuju ke suatu tujuan yang dapat dipahami. c. Perubahan itu immanen dalam suatu yang diselidiki. d. Perubahan itu berkesinambung an ‘ alam tidak pernah membuat lompatan ‘ e. Perubahan berangkat dan hal-hal yang seragam. f. Perubahan itu niscaya- ‘keniscayaan’ ini memberikan pembenaran moral bagi mereka yang sebaiknya tidak bermoral jika mempercepat jalannya perubahan itu.
KONTROL SOSIAL A. Kontrol Sosial Kontrol Sosial diartikan sebagai suatu pengawasan tentang pelaksanaan kebijakan publik. Kontrol sosial pada dasarnya sebagai pengawasan tepat atau tidaknya suatu kebijakan publik , mulai dari perencanaan , pelaksanaan, atau implementasi program masyarakat. 3 aspek yang dianggap sebagai sumber kontrol sosial yaitu sosialisasi , group pressure dan sosial sanctions. B. Sumber kontrol Sosial Sosialisasi merupakan suatu proses belajar tentang pemenuhan kebutuhan seseorang terhadap lingkungan. C. Bentuk kontrol sosial yang tidak efektif adalah secara individual perilaku kolektif akan dapat membantu sehingga perilaku kolektif dianggap sebagi kontrol sosial. Adapun bentuk kontrol sosial antara lain :
1. Crowd Kerumunan orang biasanya banyak atau temporer, dan spontanitas. sifat crowd antara lain : a. Berubah-ubah, elastis e. On the spot b. Tergantung pada cara, f. Bergerak di jalan c. Situasional g. Kemarahan dan d. Kepanikan h. Kadang destruktif 2. Media masa Dianggap efektif untuk kontrol sosial. Secara spontan, ada rencana terpogram, berdasarkan fakta atau hanya gosip dalam memanaskan situasi sosial. a. Rumor Merupakan suatu bagian dari informasi yang menekankan dari seseorang pada orang lain melalui kelompok tanpa di cek atau dikoreksi nilai kebenarannya. b. Public opinion (pendapat umum) Berdasarkan permasalahan yang muncul di masyarakat dan didukung dengan fakta yang ada. Lebih banyak menyangkut kepentingan masyarakat dari kepentingan pribadi. c. Pemerintah / pejabat yang berwenang Misal dapat dilakukan pemerintah, seperti lembaga legislatif, yaitu DPR-DPRD, yang bertugas memberikan advis, atau pendapat dan koreksi terhadap berbagai kebijakan. d. Organisasi sosial dan politik Yaitu kelompok masyarakat yang bergabung dalam suatu landasan yang sama diantara para anggotanya. 1. Partisipasi dalam perencanaan program Pemerintah atau organisasi politik yang akan melakukan program kebijakan publik dapat melibatkan warga masyarakat. 2. Partisipasi dalam pelaksanaan program Dalam pelaksanaan program warga masyarakat dilibatkan secara langsung. Jika peran serta warga masyarakat semakin banyak bermunculan maka dianggap pelaksanaan program yang melibatkan masyarakat berhasil. 3. Partisispasi dalam pengawasan program Warga masyarakat turut memperhatikan, mengamati perkambangan pekerjaan, mengoreksi, membetulkan menjaga perlatan dan fasilitas program merupakan hal yang amat berharga. Dalam konsep pengawasan ada konsep yang harus dipegang. Antara lain : a. Keterbukaan b. Transparansi c. Akuntabilitas d. Tindak lanjut Jadi pengawasan harus menganut atas keterbukaan, yakni pengawasan itu yang dilakukan secara terbuka bagi siapa saja yang ingin mengetahui terhadap pelaksanaan program.
