Konsep-Konsep Dasar dalam Ilmu Politik (bagian 1)

Konsep-Konsep Dasar dalam Ilmu Politik (bagian 1) Pertemuan 2

Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM

Kompetensi Dasar 

Mahasiswa dapat menjelaskan konsep-konsep dasar dalam ilmu politik, antara lain: ◦ ◦ ◦ ◦

Nilai-nilai politik Kekuasaan politik Kewengan politik Legitimasi politik

Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM

Nilai-Nilai Politik

Nilai-nilai • Sesuatu yang dianggap penting/utama

Nilai-nilai sosial

Nilai-nilai politik

• Sesuatu yang dianggap penting/utama oleh masyarakat

• Sesuatu yang dianggap penting/utama dalam relasi politik

Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM

Nilai-Nilai Politik dalam Berbagai Wujud Kewenangan

Kekuasaan

Legitimasi

Nilai Politik Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM

Definisi Kekuasaan Definisi Kekuasaan menurut Harold D Laswell dan Abraham Kaplan dalam bukunya “Power and Society”:  Kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkat laku pelaku terakhir sesuai dengan keinginan pelaku yang mempunyai kekuasaan 

Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM

Definisi Kekuasaan 

Menurut Robert Dahl dalam bukunya “The Concept Of Power” dirumuskan sebagai berikut: ◦ X has power over Y insofar as: 1. X is able, in one way or another, to get Y to do something, 2. that is more to X's liking, and 3. which Y would not otherwise have done. ◦ X memiliki kekuasaan terhadap Y manakala: 1. X mampu, baik melalui suatu cara maupun dengan berbagai cara, untuk supaya Y melakukan sesuatu, 2. Yang lebih disukai X, 3. Namun tidak dilakukan dan/atau tidak disukai oleh Y. Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM

Definisi Kekuasaan The ability to achieve a desired outcome, through whatever means  Kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkahlaku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. 

Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM

Definisi Kekuasaan Politik Approach to politics based upon the assumption that the pursuit of power is the principal human goal.  Kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri 

Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM

Kedudukan

Paksaan

Sumber Kekuasaan Politik

Kepercayaan

Kekayaan Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM

Relasi Kekuasaan, Kewenangan & Legitimasi

KEKUASAAN

Kemampuan utk menggunakan sumber-sumber yg mempengaruhi proses politik

KEWENANGAN

Hak moral utk menggunakan sumber-sumber yg membuat & melaksanakan keputusan politik (hak memerintah)

LEGITIMASI

Penerimaan & pengakuan masyarakat thdp hak moral tsb

Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM

Definisi Kewenangan (Authority) The right to influence others, based upon their acknowledged duty to obey  Kekuasaan yang memiliki keabsahan 

Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM

Kewenangan Legal-Rasional: berdasarkan pada suatu seperangkat aturan yang terkait pada aparat-aparat tertentu (Legal-Rational Authority: grounded in a set of impersonal rules associated with an officer.)

Jenis-Jenis Kewenangan (menurut Max Weber)

Kewenangan Tradisional: berakar dari sejarah dan tradisi (Traditional Authority: rooted in history & tradition)

Kewenangan Kharismatik: mewujud dari kekuatan personal (Charismatic Authority: stems from the power of personality) Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM

Tuhan / Agama

Tradisi Sumber-Sumber Kewenangan

Kualitas Personal Instrumental/ Profesional

Legal-Formal Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM

Peralihan Kewenangan

Turun Temurun

Kewenangan dialihkan kpd keturunan/ keluarga pemegang jabatan terdahulu. Misal: sistem kerajaan/kesultanan

Pemilihan

Paksaan

Kewenangan dialihkan melalui mekanisme pemilihan scr langsung melalui badan perwakilan rakyat. Misal: sistem politik demokrasi

Kewenangan dialihkan melalui prosedur yg tidak disepakati bersama, tapi melalui cara-cara kekerasan. Misal: revolusi, kudeta

Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM

Definisi Legitimasi Konsep legitimasi berkaitan erat dgn sikap masyarakat terhadap suatu kewenangan.  Penerimaan & pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin utk memerintah, membuat & melaksanakan keputusan politik (‘rightfulness’: the quality that transforms power into rightful authority). 

Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM

Syarat Kekuasaan Dapat Dikategorikan Memiliki Legitimasi (Legitimate) 





Kekuasaan tersebut memiliki suatu landasan hukum, baik berdasarkan aturan legal-formal, maupun berdasarkan konvensi informal. Aturan yang menjadi landasan kekuasaan tersebut diakui dan diterima secara sah, baik oleh pemerintah (government) maupun masyarakat (governed). Legitimasi tersebut dinyatakan secara terbuka oleh masyarkat yang diperintah kepada pemerintahnya / penguasanya. Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM

1. Legitimasi akan mendatangkan kestabilan politik & kemungkinan perubahan sosial

Urgensi Legitimasi

2. Legitimasi akan membuka kesempatan yg luas bagi pemerintah utk memperluas & meningkatkan kualitas bidang kesejahteraan rakyat Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM

OBYEK LEGITIMASI Menurut Easton, ada 3 obyek legitimasi dlm sistem politik: 1. Komunitas Politik 2. Rezim 3. Pemerintahan

Menurut Andrain, ada 5 obyek legitimasi dlm sistem politik: 1. Masyarakat Politik 2. Hukum 3. Lembaga Politik 4. Pemimpin Politik 5. Kebijakan

Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM

Pihak yg memerintah sangat yakin memiliki hak moral utk memerintah masy, tetapi pihak yg diperintah belum mengakui hak moral tsb

Tidak legitimasi

Pihak yg diperintah tidak mengakui hak moral penguasa utk memerintah, sedang pihak yg memerintah scr terus-menerus mempertahankan kekuasaannya dgn berbagai cara termasuk dgn kekerasan

Pralegitimasi

KADAR LEGITIMASI: Jumlah dukungan thdp kewenangan

Berlegitimasi

Dasar legitimasi yang lama dianggap tidak sesuai lagi dgn aspirasi masyarakat & telah muncul dasar legitimasi baru yg menghendaki suatu kewenangan atas dasar legitimasi baru tsb

Pascalegitimasi

Pihak yang diperintah mengakui & mendukung hak moral penguasa utk memerintah

Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM

TIPE-TIPE LEGITIMASI 1. Legitimasi Tradisional

Legitimasi diberikan krn pemimpin tsb keturunan “darah biru”

2. Legitimasi Ideologi

Legitimasi diberikan krn pemimpin tsb dianggap sbg penafsir & pelaksana ideologi

3. Legitimasi Kualitas Pribadi

Legitimasi diberikan krn pemimpin tsb berkharisma, penampilan pribadi berkualitas, berprestasi

4. Legitimasi Prosedural

Legitimasi diberikan krn pemimpin tsb mendapatkan kewenangan menurut prosedur sesuai peraturan perundangan

5. Legitimasi Instrumental

Legitimasi diberikan krn pemimpin tsb menjanjikan/menjamin kesejahteraan materiil (instrumental) kpd masyarakat Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM

KRISIS LEGITIMASI (Menurut Lucyan Pye) Prinsip kewenangan beralih pada prinsip kewenangan yang lain Persaingan yang sangat tajam & tidak sehat, serta tidak disalurkan melalui prosedur yang sah

Pemerintah tak mampu memenuhi janji-janjinya

Sosialisasi tentang kewenangan mengalami perubahan Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM