BAB II KONFIGURASI POLITIK MASA PEMERINTAHAN MEGAWATI Konfigurasi Politik Megawati

BAB II KONFIGURASI POLITIK MASA PEMERINTAHAN MEGAWATI 2001 – 2004 1 Konfigurasi Politik Megawati Konfigurasi politik, menurut Dr. Moh. Mahfud MD, SH, mengandung arti sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter. 44Konsep demokratis atau otoriter diidentifikasi berdasarkan tiga indikator, yaitu sistem kepartaian, peranan badan perwakilan, dan peranan eksekutif.Konsep-konsep tersebut akan dijelaskan seperti di bawah ini: 45 a. Konfigurasi Politik Demokratis adalah konfigurasi yang membuka peluang bagi berperannya potensi rakyat secara maksimal untuk turut aktif menentukan kebijakan Negara. Dengan demikian pemerintah lebih merupakan “komite” yang harus melaksanakan kehendak masyarakatnya, yang dirumuskan secara demokratis, badan perwakilan rakyat dan parpol berfungsi secara proporsional dan lebih menentukan dalam membuat kebijakan. b. Konfigurasi Politik Otoriter adalah konfigurasi yang menempatkan posisi pemerintah yang saangat dominan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Negara, sehingga potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi dan terartikulasi secara proporsional. Dan juga badan perwakilan dan parpol tidak berfungsi dengan baik dan lebih merupakan alat justifikasi atas kehendak pemerintah. 1.1Eksekutif/ Presiden Eksekutif sering disebut juga dengan badan pemerintahan penyelenggara pemerintahan yang tertinggi. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh badan

44 45

Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Gama media, 1999, hal. 6 - 7 Ibid, hal. 8

Universitas Sumatera Utara

eksekutif. Di negara-negara demokratis badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara seperti presiden. 46 Presiden memegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif) berdasarkan konstitusi. Dalam melakukan tugas tersebut, presiden dibantu wakil presiden. Presiden juga berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada DPR. Selain itu, Presiden juga memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-undang.Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tidak dipilih dan diangkat oleh MPR melainkan langsung dipilih oleh rakyat dalam Pemilu. Presiden dan Wakil Presiden diusulkan partai politik atau gabungan partai politik sebelum Pemilu. Setelah terpilih, periode masa jabatan Presiden adalah 5 tahun, dan setelah itu, ia berhak terpilih kembali hanya untuk 1 lagi periode. Presiden dengan persetujuan DPR dapat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden juga memiliki kewenangan meyatakan keadaan bahaya. Syaratsyarat dan akibat dari keadaan bahaya ditetapkan dengan undangundang.Gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya juga diberikan Presiden kepada individu maupun kelompok yang diatur dengan undangundang. Dalam melakukan tugasnya, Presiden dapat membentuk suatu dewan pertimbangan untuk memberikan nasehat dan pertimbangan kepadanya, dan ini diatur dengan undang-undang. Pada masa pemerintahan Megawati, presiden merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap jalan nya suatu pemerintahan. Dalam hal kebijakan presiden berhak untuk menolak

46

Miriam Budiardjo,op.cit, hlm. 295


atau mensahkan kebijakan yang telah diajukan oleh DPR tetapi dengan melihat apakah kebijakan tersebut sangat penting atau masih bisa ditunda dulu.

1.2

DPR ( Dewan Perwakilan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat (seterusnya disingkat DPR) adalah suatu

struktur legislatif yang punya kewenangan membentuk undang-undang. Dalam membentuk undang-undang tersebut, DPR harus melakukan pembahasan serta persetujuan bersama Presiden. 47 Fungsi-fungsi yang melekat pada DPR adalah: (1) fungsi anggaran; (2) fungsi legislasi; dan (3) fungsi pengawasan. Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, setiap anggota DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul, dan hak imunitas.Anggota DPR seluruhnya dipilih lewat pemilihan umum dan setiap calonnya berasal dari partai-partai politik. DPR merupakan sebuah lembaga yang menjalankan fungsi perwakilan politik (political representative) karena fungsi legislatif berpusat di tangan DPR. Anggotanya terdiri atas wakil-wakil partai politik. Anggota DPR melihat segala masalah dari kacamata politik. Melalui lembaga ini, masyarakat di suatu negara diwakili kepentingan politiknya dalam tata kelola negara sehari-hari. Kualitas akomodasi kepentingan itu bergantung pada kualitas anggota dewan yang dimiliki. Dalam skema sistem politik David Easton, DPR bekedudukan hampir di setiap lini: (1) Dalam lini input, DPR merespon kepentingan masyarakat melakukan mekanisme pengaduan harian; (2) Dalam lini konversi DPR bersama

pemerintah

bernegosiasi

bagaimana

kepentingan

masyarakat

diakomodir; dan (3) Dalam lini output DPR mengeluarkan Undang-undang yang

merupakan

kebijakan

negara

yang

harus

dijalankan

lembaga

kepresidenan. Lebih lanjut, Almond telah merinci aneka fungsi yang dimaksud skema sistem politik Easton. Dalam konteks pemikiran Almond, maka DPR

47

C.S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008, hal. 9 - 10


adalah struktur yang menjalankan fungsi-fungsi input (agregasi kepentingan, komunikasi politik) dan fungsi output yaitu legislasi. 48 Dalam kekuasaannya sebagai legislator, DPR berhadapan dengan Presiden dan DPD. Harus ada kerjasama harmonis antara ketiga institusi ini, kendati kekuasaan legislatif tetap ada di tangan DPR. DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi adalah fungsi membentuk undang-undang bersama dengan Presiden. Fungsi anggaran adalah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Presiden. Fungsi pengawasan adalah mengawasi jalannya pemberlakuan suatu undang-undang oleh DPR berikut aktivitas yang dijalankan Presiden.Untuk melaksakan fungsi-fungsinya, DPR memiliki serangkaian hak. Selain punya hak, anggota DPR juga punya kewajiban yang harus ia penuhi selama masa jabatannya (5 tahun). Kewajiban-kewajiban tersebut adalah: (1) Mengamalkan Pancasila; (2) Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan; penyelenggaraan

(3)

Melaksanakan

pemerintahan;

(4)

kehidupan

Mempertahankan

demokrasi dan

dalam

memelihara

kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia; (5) memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat; (6) Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; (7) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; (8) Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya; (9) Menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPR; dan (10) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait. Di DPR, para anggota dewan tergabung ke dalam fraksi-fraksi. Fraksi adalah pengelompokan anggota dewan berdasarkan konfigurasi partai politik

48

www. Wikipedia. com di akses 03 desember 2012 pukul 13.00 wib


hasil Pemilihan Umum. Fraksi ini bersifat mandiri serta terbentuk dalam rangka optimalisasi dan pengefektivitasan pelaksanaan tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPR. Fraksi mempunyai anggota sekurang-kurangnya 13 orang. Fraksi dapat juga dibentuk oleh gabungan anggota dari dua atau lebih partai politik hasil Pemilihan Umum yang kurang dari 13 orang atau dapat bergabung dengan Fraksi lain. Setiap anggota dewan harus menjadi anggota salah satu Fraksi. Pimpinan Fraksi ditetapkan oleh anggota Fraksinya masing-masing. Tugas utama fraksi adalah mengkoordinasi kegiatan anggota dalam melaksanakan tugas dan wewenang mereka selaku anggota dewan. Fraksi juga bertugas meningkatkan kemampuan, disiplin, efektivitas, dan efisiensi kerja para anggota dalam melaksanakan tugas, dan tugas ini tercermin dalam setiap kegiatan DPR. DPR juga menyediakan sarana dan anggaran guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR membentuk Alat Kelengkapan DPR yang terdiri atas: (1) Pimpinan DPR; (2) Badan Musyawarah; (3) Komisi; (4) Badan Legislasi; (5) Panitia Anggaran; (6) Badan Urusan Rumah Tangga; (7) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen; (8) Badan Kehormatan; dan (9) Panitia Khusus. Pada saat masa pemerintahan Megawati dalam hal kebijakan, DPR menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang dituangkan dalam bentuk rancangan kebijakan dan mengajukannya kepada presiden untuk disahkan menjadi sebuah kebijakan yang baru.

1.3 Partai Politik Partai politik adalah kelompok yang terorganisir yang anggotaanggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.Partai politik adalah sarana politik yang


menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik. Dalam rangka memahami Partai Politik sebagai salah satu komponen Infra Struktur Politik dalam negara, berikut beberapa pengertian mengenai Partai Politik 49, yakni: 1. Carl J. Friedrich: Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasan pemerintah bagi pemimpin Partainya, dan berdasarkan penguasan ini memberikan kepada anggota Partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil. 2. R.H. Soltou: Partai Politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir, yang bertindak sebagai satukesatuan politik, yang dengan

memanfaatkan

kekuasan

memilih,

bertujuan

menguasai

pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka. 3. Sigmund Neumann: Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis Politik yang berusaha untuk menguasai kekuasan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongangolongan lain yang tidak sepaham. 4. Miriam Budiardjo: Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

49

Ibid, diakses 11 desember 2012 pukul 14.30 wib


Sebagai sebuah organisasi, partai politik mempunyai beberapa fungsi, yaitu: a)

Sebagai sarana komunikasi politik Partai politik dalam menjalankan fungsinya sebagai komunikasi politik, harus mampu mengagregasi dan artikulasi pendapat dan aspirasi

dari

seseorang

atau

kelompok

untuk

kemudian

merumuskannya menjadi usul kebijakan. usul kebijakan ini disampaikan kepada presiden melalui DPR agar dijadikan kebijakan publik. b)

Sebagai sarana sosialisasi politik Partai politik berfungsi mensosialisasikan nilai-nilai politik melalui berbagai cara yaitu pendidikan kader, ceramah, penataran, dan media massa.

c)

Sebagai sarana rekrutmen politik Partai politik

membutuhkan kader-kader agar suatu partai tetap

berkembang. Karena hal tersebut maka partai politik melakukan penjaringan dengan cara kontak pribadi atau ajakan. d)

Sebagai sarana pengatur konflik Partai politik harus mampu membantu mengatasi konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau meminimalisir akibat negatifnya.

Partai politik sebagai wadah penampung aspirasi rakyat harus menyampaikannya kepada presiden sebagai kepala pemerintahan melalui DPR. Karena DPR adalah orang-orang yang berasal dari partai politik yang berbeda. Pada masa pemerintahan Megawati konfigurasi politik berjalan dengan cukup baik walaupun terkadang kebijakan yang dihasilkan dianggap kurang mengena kepada rakyat.


2.2 Kebijakan Tentang Pergulaan Gula merupakan komoditi yang harganya dikontrol oleh pemerintah sehingga harga yang terjadi sangat tergantung pada kebijakan gula yang ada. Surat Keputusan

Menteri

Perindustrian

dan

Perdagangan

(SK

No.

643/MPP/Kep/9/2002) tentang Tata niaga Impor Gula dimaksudkan untuk mengatur aktivitas impor gula. Kebijakan ini memberikan kewenangan kepada importir produsen (IP) untuk mengimpor gula mentah (raw sugar) dan kepada importir terdaftar (IT) untuk mengimpor gula kristal putih (white sugar). IT yang diberikan kewenangan tersebut tidak lain adalah perkebunan gula yang memiliki perolehan bahan baku 75% yang berasal dari petani. Perusahaan perkebunan yang memenuhi kualifikasi sebagai IT adalah empat BUMN yang masuk kualifikasi, yaitu PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX, PTPN X, PTPN XI, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI). Pada sisi lain, kebijakan ini juga memberikan peluang bagi pengembangan industri gula rafinasi, yang khusus memutihkan raw sugar impor yang umumnya tidak layak untuk dikonsumsi secara langsung. Dalam kebijakan ini diatur bahwa raw sugar dan gula rafinasi yang diimpor oleh importir produsen (IP) hanya dipergunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi pengolahan gula, dan dilarang diperjualbelikan serta dipindahtangankan. Menurut kebijakan yang tertuang dalam SK 643 tersebut, pemerintah hanya memberi ijin PTPN IX, PTPN X, PTPN XI dan PT RNI untuk mengimpor gula dengan tujuan konsumsi langsung. Namun para pengimpor tersebut diwajibkan membayar tarif bea masuk (TBM) sebesar Rp 700,- per kg untuk gula putih dan Rp 500,-/kg untuk gula mentah. Tujuan SK 643 adalah melindungi industri gula dari banjir gula impor. Dengan penerapan tarif bea masuk (TBM), maka ditentukan sedemikian rupa sehingga produsen menerima harga di atas biaya produksinya. Dengan SK 643 ternyata telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tata niaga impor gula yang membatasi jumlah pelaku usaha telah menimbulkan kekhawatiran munculnya praktek-praktek perdagangan yang merugikan. Isu


lainnya yang kemudian berkembang terkait dengan peraturan ini adalahmasalah ketidakmampuan importir gula dalam memenuhi kebutuhan impor gula, dimana sering meleset dari jadwal yang seharusnya. Selain itu adanya kejadian dimana IT gula yang tidak memiliki kemampuan dari sisi dana dan teknis, menunjuk perusahaan lain untuk melakukan impor gula tersebut.


BAB II KONFIGURASI POLITIK MASA PEMERINTAHAN MEGAWATI Konfigurasi Politik Megawati

Recommend Documents