BAB VIII Politik Hukum Pada Masa Reformasi Oleh: Prof.Gunarto.SH.SE,Akt.Mhum. § Pada masa reformasi, konfigurasi politik di DPR dan
MPR tidak berubah, sama dengan konfigurasi politik yang dihasilkan melalui pemilu 1997, yang tetap didominasi oleh Golkar dan ABRI tetapi arus reformasi yang begitu kuat yang berhasil memaksa Sohearto berhenti sebagai Presiden tanggal 21 Mei 1998 yang digantikan oleh Wakil Presiden BJ.Habibie, berubah sifat lama Anggota DPR dan MPR tersebut dan mengikuti tuntutan reformasi itu.
Tuntutan Reformasi Antara Lain: § 1. Demokratisasi , Keterbukaan, Peningkatan
Perlindungan HAM, Pemberantasan KKN, Reformasi Sistem Politik, dan Ketata Negaraan termasuk Amandemen atas Undang Undang 1945.
Pemerintahan yang dianut: § 1. Walaupun Presiden adalah Tokoh Orde
Baru, berubah menjadi Pemerintahan yang demokratis dan terbuka untuk menerima kritik dan saran dari masyarakat. § 2. Sistem politik yang dibangun mengarah pada sistem politik yang demokratis. § 3.Presiden Habiie akan menyelenggarakan pemilu yang reformasi dan mendapat dukungan juga dari dunia internasional.
Kabinet Reformasi § Presiden mengikuti arus reformasi
dan menyebutkan kabinetnya s e b a g a i k a b i n e t r e f o r m a s i pembangunan.
Progam Kabinet reformasi
§ 1Memperbaharui Peraturan Perundang
Undangan Di Bidang Politik Agar Sesuai Dengan Tuntutan Reformasi. § Meninjau Kembali Perundang-‐undangan Tentang Subversi Dan Merencanakan Pembentukan Peraturan Perundang-‐ Undangan Yang Menjamin Tentang HAM.
Lanjutan... § M e m p e r b a r u i Pe r a t u r a n Pe r u n d a n g
Undangan Di Bidang Ekonomi Antara Lain Mencegah Praktik Praktik Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat.
Ketetapan MPR sesuai politik hukum reformasi adalah:
§ 1. Ketetapan MPR no. XII/MPR/1998 tentang
pencabutan Tap MPR No.5 / MPR/1998 tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada presiden mandataris MPR dalam rang penyuksesan dan pengamanan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
Lanjutan... § Ketetapan MPR No. XIII/MPR/1998 tentang
pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Melalui Tap MPR ini Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat memegang Jabatan untuk 2 (dua) Periode saja. § Ketetapan MPR No. XiV/MPR/1998 tentang perubahan dan tambahan atas Tap.MPR no.III/ MPR/1988 tentang pemilihan umum, melalui Tap MPR ini Pemilu berikutnya ditentukan bulan Mei 1999 atau bulan lambat Bulan Juni 1999, yang sedianya berlangsung Oktober tahun 2002.
Dalam Rangka Demokratisasi, Keterbukaan Dan Menegakkan Hukum Maka Politik hukum, adalah :
§ 1. UU No 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik.
Melalui undang undang politik ini diberikan ke b e b a s a n p a d a m a s y a r a k a t u n t u k mendirikan partai politik dan mencabut UU No.3 tahun 1985 yang merupakan perubahan atas UU no.3 tahun 1975.
Lanjutan... § 2. UU No.3 tahun 1999 tentang pemilihan umum.
Undang undang ini cukup demokratis, dan mencabut Undang undang pemilu masa orde baru. § 3. UU No. 4Tahun 1999 Tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Undang undang ini mencabut susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD masa orde baru. Undang Undang ini tidak lagi mengatur hak recall tetapi masih mengatur pengangkatan: untuk anggota ABRI tetapi jumlahnya hanya 38, sebelumnya 75.
Lanjutan... § 4.UU No.9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan
menyampaikan pendapat dimuka umum. § 5. UU. No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Semua Peraturan Diatas Adalah
§ Dapat dikatakan sebagai
hukum yang populis atau yang mendekatkan tata hukum dengan realitas sosial.
Politik Hukum Di Bidang Ekonomi baru Antara Lain:
§ 1. Ketetapan MPR No.IX/MPR/1998 tentang
pencabutan Tap MPR No.IV/MPR/1998 tentang garis garis besar haluan negara. § 2. Ketetapan MPR No X/MPR/1998 tentang pokok pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelematan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara.
Lanjutan... § 3. Ketetapan MPR No. XI / MPR/ 1998 tentang
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. § 4. Ketetapan MPR No.XVI/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi.
Hukum yang dibentuk dalam bentuk Undang Undang dalam rangka menata kembali perekonomian yang terpuruk masa Orde Baru antara lain: § 1. UU. No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
Undang undang ini perubahan atas UU No.7 Tahun 1992. § 2. UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang undang ini sebagai perubahan atas UU No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral.
Lanjutan... § 3. UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrasi dan
alternatif penyelesaian sengketa. § 4. UU No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Politik hukum pemberantasan KKN sepertinya merupakan prioritas:
§ Pelaksanaan UU No 28 dan UU No 31 Tahun 1999
tersebut dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) adalah: § 1. PP No.65 Tahun 1999 tentang tata cara pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara.
Lanjutan... § PP No. 67 Tahun 1999tentang persyaratan
d a n t a t a c a r a p e n g a n g k a t a n s e r t a pemberhentian anggota komisi pemeriksa. § PP No. 67 Tahun 1999 tentang tata cara dan evaluasi pelaksanaan tugas wewenang dan komisi pemeriksa.
Dalam pelaksanaan kedua undang undang tersebut diatas dalam bentuk keputusan presiden keppres No. 81 tahun 1999 tentang pembentukan komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara (KPKPN)
Pelaksanaan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN :
§ 1. Intruksi Presiden No.7 Tahun 1999
tentantang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan § 2. Instruksi presiden No.9 Tahun 1999 tentang penerbitan rekening departemen atau lembaga pemerintah non departemen.
Untuk meningkatkan demokratisasi, pemerataan, keterbukaan dan keadilan di daerah maka politik hukum yang ditempuh adalah menerapkan asas desentralisasi, yang diwujudkan dalam bentuk Undang Undang yaitu:
§ 1. UU. No 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan
daerah. Undang undang ini mencabut no 5 Tahun 1974. § UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan ke u a n g a n a n t a r a p e m e r i n t a h a n p u s a t pemerintahan dan daerah. Undang undang ini mencabut UU no 32. Thn 1956.
Lanjutan... § Sebagai pemerintahan transisi ke
alam demokrasi, masa reformasi dapat dikatakan telah memberikan landasan hukum untuk mengantarkan penyelenggaraan pemerintah yang baik ke periode berikutnya yaitu masa pemerintahan pasca pemilu 1999.
Lanjutan... § Namun dengan gagalnya Habibie menjadi
presiden karena pertanggung jawabannya di tolak maka berakhir pula masa reformasi atau kabinet reformasi pembangunan, dan digantikan oleh masa atau periode pasca pemilu 1999 dengan hadirnya kabinet Persatuan Nasional yang dipimpin oleh Abdurohman Wahid sebagai Presiden dan Megawati Sokarnoputri sebagai Wakil Presiden.