“PERGESERAN FUNGSI DAN PERAN POLITIK DI MASA REFORMASI”
Oleh: Amelia Haryanti Email:
[email protected] Abstrak Amelia Haryanti, 00811, Runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 dapat dikatakan menjadi sebuah jalan terang karena meruntuhkan tembok besar yang mengekang dan mengintervensi warga negaranya. Hadirnya reformasi ini memberikan suatu harapan kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi demokratis, adanya jaminan hak-hak warga negara seperti berserikat dan menyatakan pendapat serta munculnya tatanan baru dalam masyarakat. Kondisi yang terjadi di Indonesia kemudian adalah “menjamurnya” berbagai partai politik dengan berbagai basis ideologi yang berbeda. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya jaminan akan kebebasan dan hak berpolitik serta demokrasi yang dijanjikan oleh reformasi. Diawal masa Reformasi ini, euphoria kebebasan politik telah memberi celah munculnya kekuatan-kekuatan politik baru yang selama masa Orde Baru tidak dimungkinkan terjadi. Pembatasan jumlah partai politik di era Orde Baru telah berubah menjadi era multipartai pada Pemilu 1999 dan pemilu-pemilu selanjutnya. Dapat dilihat pada Pemilu tahun 1999 adanya 141 partai politik yang terdaftar di departemen kehakiman, namun yang ikut dalam pemilu saat itu hanya 48 partai politik saja setelah dilakukannya verifikasi. Pada pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik dan pemilu 2009 diikuti oleh 38 partai politik dan 6 partai lokal di Aceh. Sebenarnya semangat ini pernah muncul diawal kemerdekaan sebagai buah dari revolusi panjang sebuah negara dalam melawan penindasan kolonial. Euphoria kebebasan politik waktu itu sangat tergambarkan oleh muncul banyak sekali partai politik dengan segala aliran yang menjadi basis dari ideologinya. Namun bedanya dengan Partai politik tahun 50an atau partai politik generasi kedua itu adalah tidak adanya ideology yang jelas pada partai politik genarasi keempat ini.
Kata kunci: partai politik, reformasi, ideology
Pergeseran Fungsi Dan Peran Politik Di Era Reformasi
1
PENDAHULUAN Partai
politik
komponen
adalah
yang
salah
penting
satu
didalam
Partai
politik
hanyalah
berfungsi
dinamika perpolitikan sebuah bangsa.
sebagai alat bagi segelintir orang yang
R.H Soltau berpendapat bahwa partai
kebetulan beruntung yang berhasil
politik
memenangkan
Negara
adalah
sekelompok
warga
sedikit
banyak
mudah dikelabui, untuk memaksakan
yang bertindak sebagai
berlakunya kebijakan-kebijakan publik
politik dan yang –
tertentu „at the expense of the general
yang
terorganisir,
suatu kesatuan
suara
(Rousseau,
rakyat
1762)
dengan memanfaatkan kekuasaannya
will‟
untuk memilih- bertujuan menguasai
kepentingan umum (Perot, 1992).
pemerintahan
dan
yang
atau
melaksanakan
kebijaksanaan umum mereka (A group
Selain hal itu, kondisi saat ini sangat
of citizens more or less
organized,
“berantakan”, partai politik disibukan
who act as a political unit and who, by
dengan persaingan internal maupun
the use of their voting power, aim to
konflik internal bahkan skandal korupsi
control the government and carry out
oleh
ther general policies). Partai politik
mengakibatkan parpol menjadi “rusak”.
merupakan salah satu wahana penting
Dilain pihak adanya intrik-intrik politik
yang menghubungkan warga negara
antar partai politik yang mengarah
dan negaranya. Namun dalam kasus
pada
Indonesia terutama pasca Orde Baru,
dipertunjukan di hadapan public. Partai
image partai politik itu sudah buruk
politik
dimata masyarakat, bahkan timbulnya
mempunyai basis ideologi yang jelas
pandangan kritis dan bahkan dapat
dan partai tidak melakukan kompetisi
dikatakan skeptis kepada partai politik,
jika pemilu tidak ada. Jurnal ini akan
diantaranya ada yang berpendapat
difokuskan pada fungsi partai politik
bahwa partai politik hanya kendaraan
dan yang menjadi permasalahan yaitu
untuk politisi)
mengantarkan untuk
para
pengurusnya
upaya
era
demoralisasi
reformasi
ini
yang
yang
tidak
orang
(baca:
bagaimana fungsi partai politik di
mendapatkan
posisi
Indonesia masa kini?
(baca: kekuasaan) dan tidak mampu mengaspirasikan tuntutan masyarakat yang
mendukungnya
dan
dapat
dikatakan tidak punya profesionalitas. Pergeseran Fungsi Dan Peran Politik Di Era Reformasi
2
PEMBAHASAN
umumnya dan pemerintah pada
A. Peran dan Fungsi Partai Politik
khususnya. Dari partai politiklah
Secara umum, ada tujuh Fungsi
diharapkan ada proses kaderisasi
partai politik yang dirumuskan oleh
pemimpin-pemimpin
Ramlan Surbakti yaitu:
individu-individu yang mempunyai
Pertama,
Sosialisasi
Sosialisasi
politik
ialah
politik.
kemampuan
proses
tugasnya
ataupun
untuk
menjalankan
dengan
dengan
politik para anggota masyarakat,
pegang. Dalam alam demokrasi
melalui proses sosialisasi politik
walaupun individu disini diberikan
inilah masyarakat mengetahuinya
kesempatan sama untuk mencapai
arti
derajat
politik
beserta
yang
sesuai
pembentukan sikap dan orientasi
pentingnya
jabatan
baik
mereka
tertentu,
untuk
instumen-instumennya. Sosialisasi
mendapatkan suatu hal tetapi ada
politik
aturan bagaimana cara individu
kemudian
budaya
politik
menghasilkan dalam
bentuk
tersebut mencapai hal tersebut
perilaku politik yang tidak destruktif,
melalui
mengutamakan
peraturan
konsensus
dibanding
undang-undang yang
ada.
atau Dengan
menggunakan
adanya partai politik maka individu-
kekerasan dalam menyelesaikan
individu tadi akan lebih mudah
konflik, mempunyai pertimbangan
untuk mendapatkan keinginya di
yang rasional dalam menentukan
bidang
pilihan atau membuat keputusan
walaupun tanpa partai politikpun
yang kemudian perilaku seperti
bisa
akan
tentunya akan lebih sulit.
menjadi
modal
pelaksanaan
untuk
politik,
dalam
artian
mendapatkannya
tetapi
demokrasi
(kedewasaan demokrasi).
Ketiga, Partisipasi politik. Partai politik dengan fungsi komunikasi
Kedua,
Rekrutmen
politik.
dan
sosialisasi
Rekrutmen politik ialah seleksi dan
membawa
pemilihan
atau
pengangkatan sekelompok
politiknya
kepada
pencerahan
seleksi
dan
yang rasional kepada masyarakat
seseorang
atau
untuk
untuk
fungsi
orang
kegiatan
politik.
tersebut
diharapkan
akan
dalam
kesadaran
masyarakat
politik
pada
Pergeseran Fungsi Dan Peran Politik Di Era Reformasi
Dengan kemudian
melaksanakan sejumlah peranan sistem
akan
memunculkan terkait 3
nasibnya
di
masa
yang
akan
dan
penerapan
teknologi
yang
datang. Nasib mereka dimasa yang
canggih, tetapi memerlukan tenaga
akan datang tersebut akan sangat
kerja yang sedikit, dan kehendak
bergantung pada kebijakan yang
untuk
dikeluarkan oleh pemerintah, baik
mempertahankan
itu
antara
pemerintah
pemerintah
pusat
ataupun
daerah,
presiden,
mendapat
dan pekerjaan,
kehendak
untuk
mendapatkan
dan
gubernur atau walikota dan bupati,
mempertahankan pendidikan tinggi
apakah
itu
yang bermutu tinggi, tetapi dengan
rakyat
pusat
perwakilan
dewan
perwakilan
atau
daerah.
Dari
dewan
kegiatan
pihak-
menganalisis
pihak tersebutlah kebijakan yang
berbagai
ditujukan
untuk
berbeda
nilai-nilai
(ekonomi,
mengalokasikan pendidikan,
menampung, dan
memadukan
kepentingan bahkan
menjadi
yang
bertentangan
berbagai
alternatif
umum,
kemudian
kesehatan dan yang lain) akan
kebijakan
dibuat dan diperuntukan kepada
diperjuangkan
masyarakat luas. Partisipasi politik
pembuatan
dan
ialah kegiatan warga negara biasa
keputusan
politik.
dalam
dimaksud dengan fungsi pemandu
mempengaruhi
pembuatan
dan
proses
pelaksanaan
dalam
proses
pelaksanaan Itulah
yang
kepentingan.
kebijaksanaan umum dan dalam ikut
menentukan
pemimpinan
Kelima,
Komunikasi
politik.
pemerintah.
Komunikasi politik adalah proses
Keempat, Pemandu kepentingan.
penyampaian informasi mengenai
Dalam
terdapat
politik dari pemerintahan kepada
yang
masyarakat dan dari masyarakat
masyarakat
sejumlah
kepentingan
berbeda
bahkan
bertentangan,
seperti
kehendak keuntungan
acap
kali antara
mendapatkan sebanyak-banyaknya
ke
pemerintah.
merupakan penting organisasi
hal
ketika
Informasi yang
sangat
kita
berbicara
modern,
karena
dan kehendak untuk mendapatkan
organisasi (Pemerintah) tersebut
barang dan jasa dengan harga
akan
murah
antara
kekuasaan ketika mengerti apa
kehendak untuk mencapai efisiensi
saja yang menjadi kebutuhan dari
tetapi
bermutu;
Pergeseran Fungsi Dan Peran Politik Di Era Reformasi
dapat
mempertahan
4
masyarakatnya. Banyak rezim di
berkaitan
dunia
konflik ini muncul karena
ini
yang
tidak
dapat
dengan
kepentingan,
mempertahankan kekekuasaannya
kepentingan-kepentingan
yang dikarenakan mereka tidak
berbeda
mengerti
Kepentingan
apa
yang
menjadi
ada yang
saling
bertemu.
disini
adalah
kebutuhan masyarakat sehingga
kepentingan dari orang, kelompok,
dari situ muncul ketidak puasan
atau golongan-golongan yang ada
masyarakat kepada penguasanya
dalam masyarakat. Mengingat di
yang
dalam
kemudian
berujung
pada
masyarakat
Indonesia
proses penggantian penguasa baik
khususnya,
itu dengan cara yang diatur secara
berbagai
konstitusi ataupun dengan kudeta.
yang
Disisi
juga
agama, etnis ataupun yang bersifat
dibutuhkan oleh masyarakat untuk
sektoral. Tentunya akan banyak
mengetahui
sekali
lain
informasi
sejauh
pemerintah
dalam
mana
dimana macam
ada
dengan
keberagaman
baik
itu
kepentingan
golongan,
yang
akan
menjalankan
saling berbenturan, hal ini tentunya
fungsinya, dengan cara seperti apa
akan membawa dampak yang luar
dan
yang
biasa ketika dibiarkan begitu saja.
ini
Memang konflik dalam masyarakat
berada diantara pemerintah dan
itu tidak bisa dihilangkan tetapi
masyarakat,
sangat
yang
Dalam
bagaimana memanajemen konflik
hubunga ini tentunya akan sangat
tersebut supaya konflik tersebut
tergantung di pihak mana partai
sifatnya tidak merusak hubungan
politik berada, apakah di pihak
antar golongan tadi dengan cara-
pemerintah
cara
bagaimana
dikehendaki.
strategis
tentunya
capaian
Partai
politik
sehingga posisinya.
ataukah hal
ini
oposisi, akan
harus
dilakukan
kekerasan.
sebagai
salah
adalah
Partai satu
politik
lembaga
mempengaruhi isi dari pemberian
demokrasi
informasi yang diberikan kepada
mengendalikan konflik melalui cara
masyarakat terkait dengan sudut
berdialog dengan pihak-pihak yang
pandang
berkonflik,
atau
nilai-nilai
yang
diperjuangkan. Keenam,
Pengendalian
berfungsi
untuk
menampung
dan
memadukan berbagai aspirasi dan konflik.
Berbicara konflik ini kemudian akan Pergeseran Fungsi Dan Peran Politik Di Era Reformasi
kepentingan
pihak-pihak
berkonflik
dan
yang
membawa 5
permasalahan
kedalam
kebijakan
telah
dibuat
dan
musyarawarah badan perwakilan
diimplementasikanpun peran partai
rakyat
politik
untuk
penyelesaian
mendapatkan
berupa
keputusan
politik.
masih
mengawal
diperlukan
kebijakan
untuk
tersebut
sesuai dengan tujuan awal yaitu untuk apa kebijakan itu dibuat.
Ketujuh, Kontrol politik. Kontrol
Ketika kebijakan itu sudah menjadi
politik
keputusan tidak serta merta dapat
ialah
kegiatan
menunjukkan kelemahan
untuk
kesalahan, dan
penyimpangan
menyelesaikan
permasalahan
seperti yang telah direncanakan.
dalam isi suatu kebijakan atau
Banyak
dalam pelaksanaan kebijakan yang
mempengaruhi berhasil tidaknya
dibuat
oleh
kebijakan
dari
menyelesaikan
dan
dilaksanakan
pemerintahan.
Produk
pemerintahan
adalah
suatu
sekali
faktor
yang
tersebut
pelaksana
dalam
masalah.
kebijakan
Faktor
merupakan
kebijakan, kebijakan-kebijakan ini
salah satu faktor yang sangat
yang kemudian akan menyangkut
berpengaruh,
kepentingan
kasus banyak kebijakan itu gagal
masyarakat
secara
umum. Baik buruknya kebijakan
atau
tentunya
diakibatkan
sangat
bisa
karena
kurang
dibanyak
berhasil
oleh
yang
pelaku
atau
diperdebatkan mengingat kebijakan
oknum yang mengejar kepentingan
pemerintah
tidak
pribadinya.
mungkin
bisa
akan
pernah
memberikan
kepuasan kepada semua orang.
B. Partai Politik dalam Era Orde
Permasalahan yang muncul adalah
Lama
kepada siapa kebijakan itu akan
Pada masa sesudah kemerdekaan,
memberi keuntungan. Pada titik
Indonesia menganut sistem multi
inilah
partai
kemudian
kontrol
partai
yang
ditandai
dengan
politik memainkan fungsinya untuk
hadirnya 25 partai politik. Hal ini
menyikapi suatu kebijakan yang
ditandai dengan Maklumat Wakil
dikeluarkan
terkait
Presiden No. X tanggal 16 Oktober
kelemahan yang ada dan kemana
1945 dan Maklumat Pemerintah
alokasi nilai-nilai dari kebijakan itu
tanggal
akan
Menjelang Pemilihan Umum 1955
pemerintah
diberikan.
Ketika
suatu
Pergeseran Fungsi Dan Peran Politik Di Era Reformasi
3
November
1945.
6
yang
berdasarkan
liberal
bahwa
demokrasi
jumlah
parpol
Desember
1964
yang
menghasilkan “Deklarasi Bogor.”
meningkat hingga 29 parpol dan juga terdapat peserta perorangan. C. Partai Politik dalam Era Orde Pada masa diberlakukannya Dekrit Presiden
5
kepartaian
Juli
1959,
Indonesia
sistem
dilakukan
Baru Dalam masa Orde Baru yang ditandai
dengan
dibubarkannya
penyederhanaan dengan Penpres
PKI pada tanggal 12 Maret 1966
No. 7 Tahun 1959 dan Perpres No.
maka
13 Tahun 1960 yang mengatur
pembinaan terhadap partai-partai
tentang pengakuan, pengawasan
politik. Pada tanggal 20 Pebruari
dan
partai-partai.
1968 sebagai langkah peleburan
Kemudian pada tanggal 14 April
dan penggabungan ormas-ormas
1961 diumumkan hanya 10 partai
Islam yang sudah ada tetapi belum
yang mendapat pengakuan dari
tersalurkan
pemerintah,
didirikannyalah
pembubaran
antara
lain
adalah
dimulai
suatu
usaha
aspirasinya Partai
maka Muslimin
sebagai berikut: PNI, NU, PKI,
Indonesia
(PARMUSI)
dengan
PSII, PARKINDO, Partai Katholik,
massa
pendukung
dari
PERTI MURBA dan PARTINDO.
Muhammadiyah,
Namun, setahun sebelumnya pada
Wasliyah, HSBI, Gasbindo, PUI
tanggal 17 Agustus 1960, PSI dan
dan IPM.
HMI,
PII,
Al
Masyumi dibubarkan. Selanjutnya pada tanggal 9 Maret Dengan
berkurangnya
jumlah
1970, terjadi pengelompokan partai
parpol dari 29 parpol menjadi 10
dengan
parpol tersebut, hal ini tidak berarti
Demokrasi
Pembangunan
bahwa
dalam
terdiri dari
PNI, Partai Katholik,
dalam
Parkindo,
IPKI
konflik
masyarakat
ideologi
umum
dan
terbentuknya
dan
Kelompok yang
Murba.
kehidupan politik dapat terkurangi.
Kemudian tanggal 13 Maret 1970
Untuk mengatasi hal ini maka
terbentuk
diselenggarakan pertemuan parpol
Pembangunan yang terdiri atas
di
NU, PARMUSI, PSII, dan Perti.
Bogor
pada
tanggal
12
Serta Pergeseran Fungsi Dan Peran Politik Di Era Reformasi
kelompok
ada
suatu
Persatuan
kelompok 7
fungsional yang dimasukkan dalam
proses pembangunan menuju
salah
masyarakat adil dan makmur.
satu
kelompok
tersendiri
yang kemudian disebut Golongan
3. Menetapkan
Demokrasi
Karya. Dengan adanya pembinaan
Pancasila guna melaksanakan
terhadap
Pancasila
parpol-parpol
dalam
masa Orde Baru maka terjadilah perampingan
UUD
1945
secara murni dan konsekuen.
sebagai
4. Melaksanakan Pemilu secara
wadah aspirasi warga masyarakat
teratur serta penataan pada
kala itu, sehingga pada akhirnya
lembaga-lembaga negara.
dalam
parpol
dan
Pemilihan
Umum
1977
terdapat 3 kontestan, yaitu Partai
Pelaksanaan Orde Baru :
Persatuan
-
Pembangunan
(PPP)
Awalnya kehidupan demokrasi
dan Partai Demokrasi Indonesia
di Indonesia menunjukkan
(PDI) serta satu Golongan Karya.
kemajuan.
Hingga Pemilihan Umum 1977,
-
Perkembangannya,
kehidupan
pada masa ini peserta pemilu
demokrasi
di Indonesia tidak
hanya
berbeda
dengan
terdiri
sebagaimana
disebutkan diatas, yakni 2 parpol
masa
Demokrasi Terpimpin.
dan 1 Golkar. Dan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar
Untuk
selalu memenangkan Pemilu. Hal
Pancasila
ini
memutuskan
mengingat
Golkar
dijadikan
menjalankan
Demokrasi
maka
Indonesia
untuk
mesin politik oleh penguasa saat
sistem
itu.
berdasarkan Trias
menganut
pemerintahan Politika
(dimana terdapat tiga pemisahan Upaya untuk melaksanakan Orde
kekuasaan di pemerintahan yaitu
Baru :
Eksekutif,
1. Melakukan menuju
pembaharuan
perubahan
seluruh
tetapi
Yudikatif, itupun
Legislatif) tidak
diperhatikan/diabaikan.
tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. 2. Menyusun bangsa nasional
kembali menuju guna
Langkah yang diambil pemerintah
kekuatan
untuk penataan kehidupan Politik :
stabilitas
1. Penataan Politik Dalam Negeri
mempercepat
Pergeseran Fungsi Dan Peran Politik Di Era Reformasi
8
a. Pembentukan
Kabinet
Pembangunan
Selanjutnya setelah sidang
Kabinet awal pada masa
MPRS
peralihan kekuasaan (28 Juli
menetapkan
1966)
sebagai
adalah Kabinet
AMPERA dengan
tugas
tahun
1968 Suharto
presiden
untuk
masa jabatan 5 tahun maka
yang dikenal dengan nama
dibentuklah
Dwi
baru dengan nama Kabinet
Darma
Kabinet
Ampera yaitu
untuk
kabinet
yang
Pembangunan
dengan
menciptakan stabilitas politik
tugasnya
disebut
dan
dengan Pancakrida,
ekonomi
sebagai
persyaratan
untuk
melaksanakan
yang
meliputi : 1) Penciptaan
pembangunan
nasional.
Program
Kabinet
yang
stabilitas
politik dan ekonomi 2) Penyusunan
dan
AMPERA yang
pelaksanaan
Rencana
disebut Catur Karya Kabinet
Pembangunan
AMPERA adalah
Tahun Tahap pertama
sebagai
berikut:
3) Pelaksanaan
1) Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan. 2) Melaksanakan pemilihan Umum
dalam
batas
waktu yakni 5 Juli 1968. 3) Melaksanakan politik luar
Pemilihan
Umum 4) Pengikisan habis sisasisa
Gerakan
30
September 5) Pembersihan negara
aparatur
di
pusat
pemerintahan
dan
negeri yang bebas aktif
daerah
untuk
PKI.
kepentingan
Lima
dari
pengaruh
nasional. 4) Melanjutkan perjuangan anti
imperialisme
kolonialisme segala
bentuk
dan dalam dan
manifestasinya. Pergeseran Fungsi Dan Peran Politik Di Era Reformasi
b. Pembubaran
PKI
dan
Organisasi masanya Suharto pengemban
sebagai Supersemar
guna menjamin keamanan, 9
ketenangan, serta kestabilan
penggabungan
jalannya
sejumlah partai. Sehingga
pemerintahan
(fusi)
maka melakukan :
pelaksanaannya kepartaian
1) Pembubaran PKI pada
tidak lagi didasarkan pada
tanggal 12 Maret 1966
ideologi
yang diperkuat dengan
persamaan
dikukuhkannya
Penggabungan
Ketetapan MPRS No. IX
menghasilkan tiga kekuatan
Tahun 1966.
sosial-politik, yaitu :
2) Dikeluarkan
pula
keputusan
yang
tetapi
atas program. tersebut
1) Partai
Persatuan
Pembangunan
(PPP)
menyatakan bahwa PKI
merupakan fusi dari NU,
sebagai
Parmusi, PSII, dan Partai
organisasi
terlarang di Indonesia.
Islam
Perti
yang
dilakukan pada tanggal 5 Pada tanggal 8 Maret 1966
Januari 1973 (kelompok
dilakukan pengamanan 15
partai politik Islam)
orang
menteri
yang
2) Partai
Demokrasi
dianggap terlibat Gerakan
Indonesia
30 September 1965. Hal ini
merupakan fusi dari PNI,
disebabkan
muncul
Partai
mereka
Murba,
keraguan tidak
bahwa
hendak
membantu
(PDI),
Katolik,
Partai
IPKI,
dan
Parkindo
(kelompok
presiden untuk memulihkan
partai
politik
yang
keamanan dan ketertiban.
bersifat nasionalis). 3) Golongan Karya (Golkar)
c. Penyederhanaan Pengelompokan
dan Partai
d. Pemilihan Umum
Politik
Selama masa Orde Baru
Setelah pemilu 1971 maka
telah berhasil melaksanakan
dilakukan penyederhanakan
pemilihan umum sebanyak
jumlah partai tetapi bukan
enam
berarti menghapuskan partai
diselenggarakan
tertentu sehingga dilakukan
setiap lima tahun
Pergeseran Fungsi Dan Peran Politik Di Era Reformasi
kali
yang
sekali, 10
yaitu: tahun 1971, 1977,
kursi),
1982, 1987, 1992, dan 1997.
Nahdlatul Ulama (58
1) Pemilu 1971
kursi),
a) Pejabat negara harus bersikap
netral
berbeda
dengan
Partai
Partai
Muslimin Indonesia (2 4
kusi),
Partai
Nasional
Indonesia
pemilu 1955 dimana
(20
para pejabat negara
Kristen Indonesia (7
termasuk
perdana
kursi), Partai Katolik
menteri yang berasal
(3 kursi), Partai Islam
dari
Perti (2 kursi), Partai
partai
pemilu
peserta
dapat
Partai
Murba
dan
Partai
menjadi calon partai
IPKI
(tak
satu
secara formal.
kursipun).
b) Organisasai yang
ikut
kursi),
politik
dapat
ikut
2) Pemilu 1977
pemilu adalah parpol
Sebelum
yang
pada
saat
Pemilu 1977 pemerintah
pemilu
sudah
ada
bersama
dan
diakui
tahun
DPR/DPRD.
mengatur
oleh
58.558.776
DPR
mengeluarkan UU No.3
mempunyai wakil di
c) Pemilu 1971 diikuti
dilaksanakan
1975
yang
mengenai
penyederhanaan jumlah partai
sehingga
pemilih untuk memilih
ditetapkan
460 orang anggota
terdapat 2 partai politik
DPR
(PPP
dimana
360
dan
bahwa
PDI)
serta
orang anggota dipilih
Golkar. Hasil dari Pemilu
dan
1977 yang diikuti oleh 3
100
orang
diangkat. d) Diikuti
kontestan menghasilkan oleh
organisasi pemilu
yaitu
10
232 kursi untuk Golkar,
peserta
99 kursi untuk PPP dan
Partai
29 kursi untuk PDI.
Golongan Karya (236 Pergeseran Fungsi Dan Peran Politik Di Era Reformasi
11
3) Pemilu 1982
mewajibkan
Pelaksanaan
hanya
Pemilu
ada satu asas tunggal
ketiga pada tanggal 4
yaitu Pancasila) dan
Mei
diubahnya
1982. Hasilnya
lambang
perolehan suara Golkar
partai
secara
menjadi bintang.
nasional
meningkat. Golkar gagal
b)
memperoleh
di
kabah
Sementara
Golkar
memperoleh
kemenangan tetapi
dari
di
Aceh
Jakarta
Kalimantan
tambahan
dan
kursi
sehingga menjadi 299
Selatan
Golkar berhasil merebut
53
kursi. c)
PDI
memperoleh
kemenangan dari PPP.
kenaikan
Golkar
berhasil
karena PDI berhasil
tambahan
membentuk DPP PDI
10 kursi sementara PPP
sebagai hasil kongres
dan PDI kehilangan 5
tahun
kursi.
Menteri Dalam Negeri
memperoleh
40
1986
kursi
oleh
Soepardjo Rustam. 4) Pemilu 1987 Pemilu
tahun
1987
5) Pemilu 1992
dilaksanakan
pada
Pemilu
tahun
1992
tanggal
April
diselenggarakan
pada
1987. Hasil dari Pemilu
tanggal
1992
1987 adalah :
menunjukkan perubahan
a)
23
9
Juni
PPP memperoleh 61
yang
kursi
mengagetkan.
mengalami
cukup Hasilnya
pengurangan 33 kursi
perolehan
dibanding
menurun dari 299 kursi
dengan
pemilu 1982 hal ini
menjadi
dikarenakan
sedangkan
adanya
Golkar
282
kursi, PPP
larangan penggunaan
memperoleh 62 kursi dan
asas
PDI meningkat menjadi
Islam
(pemerintah Pergeseran Fungsi Dan Peran Politik Di Era Reformasi
56 kursi. 12
di 6) Pemilu 1997
Indonesia
sudah
tercipta. Apalagi pemilu
Pemilu
keenam
dilaksanakan
pada
29
itu berlangsung secara tertib dan dijiwai oleh
Mei 1997. Hasilnya:
asas LUBER (Langsung,
a) Golkar
Umum,
memperoleh
suara
mayoritas
perolehan
suara
mencapai
74,51
%
dengan
perolehan
kursi 325 kursi. b) PPP
mengalami
peningkatan suara
sebesar
5,43
%
dengan
perolehan
kursi 27 kursi.
dan
Rahasia). Kenyataannya pemilu diarahkan pada kemenangan
peserta
tertentu yaitu Golongan Karya
(Golkar)
yang
selalu
mencolok
sejak
pemilu
perolehan
c) PDI
Bebas,
1971-1997.
Kemenangan
Golkar
yang selalu mendominasi tersebut
sangat
menguntungkan
mengalami
kemerosotan
pemerintah
dimana
terjadi
perimbangan
perolehan
suara
suara di MPR dan DPR.
karena
hanya
Perimbangan
tersebut
mendapat 11 kursi di
memungkinkan
Suharto
DPR.
menjadi
Presiden
Republik
Indonesia
Hal
disebabkan konflik
ini adanya
internal
dan
selama
enam
terpecah antara PDI
pemilihan.
Soerjadi
setiap
Megawati
dan
PDI
Soekarno
Putri.
periode
Selain
itu,
Pertangungjawaban, Rancangan undang,
Undangdan
usulan
Penyelenggaraan Pemilu
lainnya dari pemerintah
yang
selalu
teratur
selama
mendapat
Orde Baru menimbulkan
persetujuan
kesan bahwa demokrasi
dan DPR tanpa catatan.
Pergeseran Fungsi Dan Peran Politik Di Era Reformasi
dari
MPR
13
ditetapkan e. Peran Ganda ABRI
sebagai
Ketetapan
MPR
dalam
Guna menciptakan stabilitas
sidang umum tahun 1978
politik
mengenai
maka
pemerintah
“Pedoman
menempatkan peran ganda
Penghayatan
bagi
Pengamalan Pancasila” atau
ABRI
yaitu
sebagai peran hankam dan
dan
biasa dikenal sebagai P4.
sosial. Sehingga peran ABRI dikenal
dengan Dwifungsi
Guna mendukung program
ABRI. Peran ini dilandasi
Orde
dengan adanya pemikiran
Pelaksanaan Pancasila dan
bahwa TNI adalah tentara
UUD 1945 secara murni dan
pejuang
konsekuen
dan
pejuang
baru
yaitu
maka
sejak
tentara. Kedudukan TNI dan
tahun 1978 diselenggarakan
Polri dalam pemerintahan
penataran
P4
secara
adalah sama di lembaga
menyeluruh
pada
semua
MPR/DPR
lapisan masyarakat.
mereka
dan
DPRD
mendapat
jatah
kursi dengan pengangkatan.
Tujuan
Pertimbangan
P4 adalah
pengangkatannya
pemahaman
didasarkan
pada
fungsi
stabilisator dan dinamisator.
dari
membentuk
mengenai
yang
sama
demokrasi
Pancasila sehingga dengan pemahaman
f. Pemasyarakatan P4
penataran
yang
sama
diharapkan persatuan dan
Pada tanggal 12 April 1976,
kesatuan
Presiden
Suharto
terbentuk dan terpelihara.
gagasan
Melalui penegasan tersebut
mengemukakan
nasional
mengenai pedoman untuk
maka
menghayati
mengarah pada dukungan
mengamalkan yaitu
dan Pancasila
gagasan Ekaprasetia
Pancakarsa. tersebut
yang
opini
kuat
rakyat
akan
akan
terhadap
pemerintah Orde Baru.
Gagasan selanjutnya
Pergeseran Fungsi Dan Peran Politik Di Era Reformasi
14
Pelaksanaan
Penataran
P4 tersebut bahwa
menunjukkan
Pancasila
Hal
ini
adanya
anggota
PBB
oleh
Indonesia kembali menjadi
Baru.
anggota PBB dikarenakan
dengan
adanya desakan dari komisi
Orde
tampak
menjadi
telah
dimanfaatkan pemerintahan
a. Kembali
himbauan
bidang
pertahanan
pemerintah pada tahun 1985
keamanan dan luar negeri
kepada semua organisasi
DPR
untuk menjadikan Pancasila
pemerintah Indonesia. Pada
sebagai
tunggal.
tanggal 3 Juni 1966 akhirnya
Penataran P4 merupakan
disepakati bahwa Indonesia
suatu
harus
asas
bentuk
indoktrinasi
GR
terhadap
kembali
menjadi
ideologi sehingga Pancasila
anggota PBB dan badan-
menjadi bagian dari sistem
badan internasional lainnya
kepribadian, sistem budaya,
dalam
dan
kepentingan nasional yang
sistem
sosial
masyarakat Indonesia.
rangka
menjawab
semakin
mendesak.
Keputusan untuk kembali ini 2. Penataan Politik Luar Negeri
dikarenakan
Indonesia
Pada masa Orde Baru, politik
sadar bahwa ada banyak
luar
manfaat
negeri
diupayakan
Indonesia
kembali
yang
diperoleh
kepada
Indonesia selama menjadi
jalurnya yaitu politik luar negeri
anggota PBB pada tahun
yang bebas aktif. Untuk itu
1950-1964.
maka
secara
resmi
akhirnya
kembali
menjadi
anggota
MPR
sejumlah
mengeluarkan
ketetapan
yang
Indonesia
menjadi landasan politik luar
PBB
negeri Indonesia. Dimana politik
Desember 1966.
luar
negeri
berdasarkan
Indonesia
sejak
tanggal 28
harus
kepentingan
Kembalinya
Indonesia
nasional, seperti permbangunan
mendapat
nasional, kemakmuran rakyat,
dari sejumlah negara Asia
kebenaran, serta keadilan.
bahkan
Pergeseran Fungsi Dan Peran Politik Di Era Reformasi
sambutan
dari
pihak
baik
PBB 15
sendiri hal ini ditunjukkan
Akhirnya
dengan ditunjuknya Adam
Singapurapun
Malik sebagai Ketua Majelis
menyampikan nota jawaban
Umum PBB untuk masa
kesediaan
sidang
mengadakan
tahun
1974.
Kembalinya
Indonesia
menjadi
anggota
pemerintah
PBB Normalisasi
pemulihan
Indonesia
hubungan
sejumlah
seperti
India,
hubungan
diplomatic.
dilanjutkan dengan tindakan
dengan
untuk
negara Filipina,
Thailand,
Australia,
sejumlah
negara
dan
lainnya
yang
sempat
remggang
akibat
politik
konfrontasi
Orde Lama.
dimulai
hubungan dan
Malaysia
dengan
diadakan
perundingan
di
Bangkok
pada 29 Mei-1 Juni 1966 yang menghasilkan perjanjian Bangkok, yang berisi: 1) Rakyat
Sabah
diberi
kesempatan b. Normalisasi
hubungan
menegaskan
kembali
dengan beberapa negara
keputusan
Sebelum
mereka ambil mengenai
pemulihan
hubungan dengan Malaysia,
kedudukan
Indonesia telah memulihkan
dalam
hubungan
dengan
Malaysia.
Singapura
dengan
perantaraan
Habibur
pihak pemulihan
untuk
Myanmar).
diplomatik.
Pemerintah
Indonesia nota
pengakuan terhadap Republik
Singapura
telah
mereka Federasi
2) Pemerintah kedua belah
Rachman (Dubes Pakistan
menyampikan
yang
3) Tindakan
menyetujui hubungan
permusuhan
antara kedua belah pihak akan dihentikan.
pada
tanggal 2 Juni 1966 yang
Peresmian
persetujuan
disampikan pada Perdana
pemulihan
hubungan
Menteri
Indonesia-Malaysia
Lee
Kuan
Yew.
Pergeseran Fungsi Dan Peran Politik Di Era Reformasi
oleh 16
Adam Malik dan Tun Abdul
komunis Vietnam menyeran
Razak dilakukan di Jakarta
g
tanggal 11
kerjasama
agustus
Kamboja.
Hubungan
yang
terjalin
1966 dan
adalah dalam bidang politik,
ditandatangani persetujuan
ekonomi,
Jakarta
budaya.
(Jakarta
Accord). Hal ini dilanjutkan
yang
dengan
ASEAN
penempatan
sosial,
dan
Adapun
negara
tergabung
dalam
perwakilan pemerintahan di
adalah Indonesia, Thailand,
masing-masing negara..
Malysia,
Singapura,
dan
Filipina. A. Pendirian
ASEAN
(Association of South-East Asian Nations)
D. Politik Pada Masa Reformasi 1. Munculnya
Gerakan
Indonesia menjadi
Reformasi
pemrakarsa
Reformasi merupakan suatu
didirikannya
organisasi
ASEAN
tanggal
8
pada
Agustus
perubahan
tatanan
perikehidupan lama dengan
1967. Latar
tatanan perikehidupan yang
belakang didirikan
baru
Organisasi ASEAN adalah
menuju ke arah perbaikan.
adanya
secara
hukum
kebutuhan
untuk
Gerakan
hubungan
kerja
tahun
dengan
negara-
suatu
secara
regional
mengadakan pembaharuan
menjalin sama
dan
negara
reformasi, 1998
dan
ada
perbaikan
di
kawasan
Asia
Tenggara.
merupakan
gerakan
dengan negara-negara yang
pada
perubahan,
untuk
terutama
dalam
bidang
politik, sosial, ekonomi, dan hukum.
Tujuan ASEAN
awal didirikan adalah
membendung
untuk perluasan
Buah
perjuangan
reformasi itu
dari
tidak dapat
paham komunisme setelah
dipetik dalam waktu yang
negara
singkat,
Pergeseran Fungsi Dan Peran Politik Di Era Reformasi
namun 17
membutuhkan proses dan waktu. Masalah yang sangat mendesak,
adalah
upaya
c. Penghapusan
Dwi
Fungsi ABRI d. Otonomi
daerah
untuk mengatasi kesulitan
seluas-luasnya
masyarakat banyak tentang
e. Supremasi hukum
masalah kebutuhan pokok
f. Pemerintahan
(sembako)
dengan
harga
yang terjangkau oleh rakyat.
Sementara
itu,
ekonomi
Indonesia
semakin
tidak
berisi dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).
2. Kronologi Reformasi
yang
Pada awal bulan Maret 1998
terkendali,
melalui Sidang Umum MPR,
menjadi
kritis
yang
melihat
situasi politik dan kondisi
rakyat
yang
semakin
menyatakan
Soeharto
terpilih
menjadi Presiden Republik
pemerintah Orde Baru tidak
Indonesia,
berhasil
melaksanakan
menciptakan
kembali
serta pelantikan
kehidupan masyarakat yang
Kabinet Pembangunan VII.
makmur, adil, dan sejahtera.
Namun
Oleh karena itu, munculnya
semakin
gerakan reformasi bertujuan
membaik.
untuk
mengalami
memperbaharui
pada
saat
tidak
itu
kunjung
Perekonomian kemerosotan
tatanan
kehidupan
dan masalah sosial semakin
bermasyarakat,
berbangsa
menumpuk.
dan bernegara.
siutasi
Kondisi seperti
mengundang Beberapa agenda reformasi yang
disuarakan
mahasiswa
anatara
dan ini
keprihatinan
rakyat.
para lain
Memasuki bulan Mei 1998,
sebagai berikut :
para
a. Adili Soeharto dan kroni-
berbagai
kroninya. b. Amandemen UUD 1945
mahasiswa
bergerak demostrasi
daerah
dari mulai
menggelar dan
aksi
keprihatinan yang menuntut Pergeseran Fungsi Dan Peran Politik Di Era Reformasi
18
turunya Soeharto dari kursi
mengundang
kepresidenannya.Pada
bangsa
tanggal 12 Mei 1998 dalam
dimintai
aksi unjuk rasa mahasiswa
membentuk
Universitas Trisakti, terjadi
Reformasi
bentrokan
diketuai
dengan
aparat
keamanan
yang
menyebabkan tertembaknya empat
mahasiswa
tokoh-tokoh
Indonesia
untuk
pertimbangannya Dewan yang oleh
akan Presiden
Soeharto,
namun
mengalami kegagalan.
hingga
tewas.
Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10.00 WIB bertempat
Pada tanggal 19 Mei 1998
di Istana Negara, Presiden
puluhan ribu mahasiswa dari
Soeharti
berbagai perguruan tinggi di
jabatannya sebagai presiden
Jakarta
di
dan
sekitarnya
meletakkan
hadapan
ketua
anggota
dan
berhasil menduduki Gedung
beberapa
dari
DPR/MPR. Pada tanggal itu
Mahkamah Agung. Presiden
pula di Yogyakarta terjadi
menunjuk
peristiwa bersejarah. Kurang
B.J.
Wakil
Presiden
Habibie
untuk
lebih sejuta umat manusia
menggantikannya
menjadi
berkumpul di alun-alun utara
presiden,
kraton
pelantikannya
Yogyakarta
mendengarkan
untuk
maklumat
serta dilakukan
didepan Ketua Mahkamah
dari Sri Sultan Hamengku
Agung
Bowono X dan Sri Paku
anggotanya.
Alam
dari
saat itu, Presiden Republik
adalah
Indonesia dijabat oleh B.J.
kepada
Habibie
VII.
Inti
maklumat
itu
menganjurkan
isi
seluruh masyarakat untuk
dan
para
Maka
sebagai
sejak
presiden
yang ke-3.
menggalang persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Fungsi partai politik pada Era Reformasi
Pada tanggal 20 Mei 1998,
Ketika
Presiden
belakangan
Soeharto
Pergeseran Fungsi Dan Peran Politik Di Era Reformasi
para
elit ini
partai “heboh” 19
dengan melakukan ekspansi
legislative yang terhormat
ke berbagai institusi negara,
semakin
mereka
melupakan
Beberapa
penting
yang
hal
berkaitan
menurun. partai
politik
bahkan ada yang menjaring
dengan fungsi-fungsi partai
calegnya
yang
mengakibatkan
penjaringan di media cetak
melemahnya fungsi partai.
nasional. Hal ini menunjukan
Dimulai
ketidaksiapan
dari
fungsi
melalui
rekrutmen, saat ini banyak
partai
partai politik melakukan cara
menghasilkan
instan dalam menentukan
melalui
kader yang akan diusung
internal.
dalam pemilu padahal itu
ditemukan
akan
partai
merusak
proses
iklan
organisasi
politik
untuk
kader-kader
proses
kaderisasi
Kasus-kasus terutama
politik
pada
baru
yang
kaderisasi internal. Dan ini
didirikan
dapat merusak citra partai
memenuhi kuota komposisi
politik sebagai mesin yang
caleg.
menghasilkan
hanya
ini
sekedar
calon
pemimpin. Saat pemilu 2009
Fungsi
tidak
komunikasi
politik
popular dan ber-uang yang
pemandu
kepentingan,
bukan lahir dari kaderisasi
dapat dikatakan fungsi ini
partai politik yang memenuhi
sebagai intermediary karena
daftar caleg, sementara itu
menghubungkan rakyat ke
kader-kader
pemerintah dan pemerintah
sedikit
mengikuti serius
orang-orang
partai proses
yang secara
ke
berikutnya dan
masyarakat.
Partai
dalam kerja-kerja
bertugas
politik dalam partai malah
berbagai
“tertimbun”. Ini terjadi karena
rakyat
tujuan
penggabungan aspirasi atau
yang
ada
hanya
menyalurkan macam dan
untuk memenangkan posisi
kepentingan
(baca:kekuasaan)
maka
kemudian
yang
kepentingan
dewan
articulation)
bukan aneh
menjadi jika
hal
kinerja
Pergeseran Fungsi Dan Peran Politik Di Era Reformasi
aspirasi
melakukan
yang
sejenis
merumuskan (interest setelah
itu 20
menjadikannya
sebagai
Selanjutnya
usulan
kepada
pengendali konflik, seperti
kebijakan
pemerintah
agar
dapat
fungsi
sudah
disampaikan
dijadikan kebijakan public.
sebelumnya,
Disisi lain partai politik juga
(values) dan kepentingan-
menyebarluaskan
kepentingan (interests) yang
dan
rencana
kebijakan-kebijakan
tumbuh
nilai-nilai
dalam
kehidupan
pemerintah kepada rakyat.
masyarakat
Namun yang terjadi bukan
beraneka ragam, rumit, dan
lah seperti itu, partai politik
cenderung saling bersaing
sebagai representasi rakyat
dan bertabrakan satu sama
tidak
lain. Jika partai politiknya
menyuarakan
sangat
kepentingan rakyat malah
banyak,
mendahulukan kepentingan
kepentingan yang beraneka
partai politik dan oligarkinya
ragam itu dapat disalurkan
sehingga
melalui
kebijakan-
berbagai
polarisasi
kebijakan yang dikeluarkan
partai
tidak
menawarkan
mengena
kepentingan
pada
rakyat.
partai-
politik
yang ideologi,
Hal
program,
dan
altrernatif
seperti ini menjadikan citra
kebijakan
yang
berbeda-
partai politik buruk dimata
beda satu sama lain. Namun
rakyat. Partai politik aharus
yang
dijadikan
bahkan terjadi dalam partai
dan
menjadi
sarana
perjuangan
dalam
turut
rakyat
menentukan
politik
“aneh”nya
itu
sebuah
konflik
sendiri, partai
dalam terdapat
bekerjanya
sistem
beberapa kubu seperti partai
pemerintahan
sesuai
Golkar
dan
bahkan
dari
aspirasi mereka. Karena itu,
salah satu kubu berinisiatif
elit
mendirikan
partai
hendaklah
berfungsi sebagai pelayan
Yang
aspirasi
pertikaian
dan
kepentingan
bagi konstituennya.
partai
lebih dalam
politik dipertontonkan
politik. mirisnya partai tersebut ketengah
khalayak. Bagaimana partai Pergeseran Fungsi Dan Peran Politik Di Era Reformasi
21
politik
akan
mampu
kekhawatiran
akan
mengontrol konflik ditengah
terbentuknya lembaga politik
rakyat
Indonesia
yang
sangat
banyak
mereka
yang ini
tidak
jika
“tradisional”
terminimalisir.
mampu
mengontrol konflik internal
Sementara itu, Partai politik
mereka.
yang
diharapkan
bertindak Fungsi
sosialisasi
politik
optimal
menjalankan
sebagai salah satu fungsi
sebagai
partai
“penghubung”
po-litik
memiliki
ini
“target
tentu
kongkrit”
bisa dalam
perannya intermediary,
“rakyat”
kepentingan
terhadap
tertentu. Namun di sisi ini,
hampir
dalam
Partai politik telah terjebak
konteks
Indonesia
tidak
negara
efektif
persoalan yang cukup pelik
pada
adalah
sendiri yang bagai lingkaran
tentang
perilaku
persoalan
lagi.
pemilih yang masih sangat
setan,
dan
“aneh”.
(baca:
partai
Perilaku
pemilih
mereka
juga
mereka
politk-partai
yang masih emosional dan
politik) saling intrik, bahkan
tradi-sional ini tentu akan
saling
menghasilkan
menjerumuskan
lembaga-
serang
dalam lawan-
lembaga dan inprastruktur
lawan politik yang ada di
politik yang tradisional pula.
partai politik lain. Selain itu
Sehingga
juga
sesungguhnya
mulai menampakkan
output dari sosialisasi politik
tanda-tanda
itu harus dapat memperbarui
fungsinya.
konstruksi
seharusnya bisa membawa
perilaku
politik
Partai
masyarakat dalam memilih.
suara
Sosialisasi
pemerintah
dilakukan
politik partai
yang politik
pergeseran
rakyat
malahan
yang
kepada berkuasa
bergeser
biasanya hanya pada saat
menjadi
menjelang
politik untuk menguntungkan
seharusnya
pemilu
saja
dilakukan
secara berkelanjutan agar Pergeseran Fungsi Dan Peran Politik Di Era Reformasi
diri
suatu
fungsi
pribadi
kelompok
kendaraan
atau nya
pun serta 22
oligarkinya.
Dengan
begitunya partai politik tidak akan
mampu
tetapi
dari
pengimplementasiannya juga.
mencapai
tujuan partai politik seperti
Demikian jurnal ini saya susun,
yang
dalam
semoga dapat bermanfaat bagi
pasal 10 Undang –Undang
kita semua yang membacanya.
Nomor
Apabila dalam penyusunan ini
dituangkan
2
Tahun
2008
Tentang Partai Politik.
terdapat
kesalahan
ataupun
kami
selaku
kekeliruan, E. Kesimpulan dan Penutup Berdasarkan
paparan
penyusun meminta maaf yang
diatas
besar-besarnya. Karena kami
dapat diketahui partai politik
menyadari
merupakan komponen penting
yang tidak pernah luput dari
dalam sistim politik Indonesia
salah
yang
fungsi
sesungguhnya
dalam
hanya milik Allah SWT.
mempunya
representasi. konteks partai
Namun
Indonesia politik
secara
belum
efektif
fungsi
masa
mengemban
mendorong
dan
manusia
khilaf,
dan
kesempurnaan
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
mampu
tersebut
masyarakat
ini
selaku
DAFTAR PUSTAKA
yang terciptanya
yang
tidak
ber”simpati” pada peran partai
Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu politik. (Jakarta: Gramedia, 1983) Firmanzah. Persaingan , Legistimasi
politik. Namun, jika dilihat dari perkembangannya, waktu demi waktu-waktu, masa demi masa perpolitikan di Indonesia mulai
Kekuasaan, Dan Marketing Politik : Pembelajaran Politik 2009, (Jakarta: Obor Indonesia, 2010)
mengarah kepada tingkat yang lebih
baik.
kedepan
Dan
semoga
perpolitikan
di
indonesia akan semakin baik
Hidajat, Imam. Teori-Teori Politik., (Malang: Setara Perss.2009) Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu
lagi dari sebelumnya. Bukan hanya dara segi teoritik akan
Pergeseran Fungsi Dan Peran Politik Di Era Reformasi
Politik. (Jakarta: Grasindo.1992)
23
Jimly Asshiddiqie Dinamika Partai Politik dan Demokrasi
Pergeseran Fungsi Dan Peran Politik Di Era Reformasi
24
