Peeran n Poolitik k Peemb banggunaan u uk Kem untu K mand diriaan Desa D a
Kuliiah Um mum Fak kultas Pasca P Sarjana IPB Juru usan Perrencanaaan Pem mbangu unan Wilayah W & Pedeesaan
Oleh Dr. Irr. Mohaammad Jafar Hafsah H 1
Peran Politik Pembangunan untuk Kemandirian Desa PENDAHULUAN Pembangunan adalah menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan, memajukan, dan merubah secara bertahap dari suatu keadaan tertentu menjadi keadaan yang lebih baik. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir, sehingga sasaran bisa tepat, benar-benar berdaya guna dan berhasil guna. Selain itu hendaknya diusahakan adanya peningkatan prakarsa. swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta suatu koordinasi yang mantap, baik arah sasarannya, Iokasinya maupun penyelenggaraannya dalam keseluruhan pembangunan yang dilakukan dipedesaan oleh karena itu, Peran Politik Pembangunan untuk Kemandirian Desa sangat lah penting untuk terciptanya desa yang mandiri dan sejahtera. Pengertian politik sangat beragam, politik sering didefinisikan sebagai penggunaan kekuasan atau kewenangan, suatu proses pembuatan keputusan secara kolektif, suatu alokasi sumber daya yang langka (The allocation of scarce resources), atau sebagai arena pertarungan kepentingan yang penuh strategi, kiat, dan kearifan. Istilah politik muncul untuk pertama kalinya dalam literature Yunani klasik lewat karya plato yang terkenal yaitu Politea (kiat memimpin kota/polis). Secara definitif, banyak sekali kecenderungan dalam menafsirkan politik.Menurut teori klasik Aristoteles, politik adalah usaha yang ditempuh warga Negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Politik diasumsikan setidaknya ke dalam dua kecenderungan .Pertama, pandangan yang mengaitkan politik dengan Negara; kedua, pandangan yang mengaitkannya dengan kekuasaan, otoritas atau dengan konflik. Oleh sebab itu politik memiliki definisi yang variatif. Laswell mendifinisikan politik sebagai who gets what, when and how (siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana). Easton menyebutnya
sebagai
“the
authoritative
allocation
of
value”
(kekuasaan
untuk
mengalokasikan sumber-sumber yang terbatas). 2
Sementara Jouvenal menyebut politik sebagai “Man moving man” (Siapa memerintah siapa).Secara esensial, maka politik adalah kompetisi dan perjuangan di seputar makna-makna simbol serta penguasaan lembaga-lembaga yang mendefinisikan dan mengartikulasikan nilainilai sosial. Politik merupakan proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam Negara. Politik adalah kenyataan yang tak terelakkan dan kehidupan manusia. Politik sebagai suatu proses kreasi perubahan nilai atau sesuatu yang menjadi subjek keinginan atau tujuan masyarakat atau rakyat. Dan pada akhirnya politik berwujud sebagai suatu system. Pembangunan atau modernisasi pedesaan bukan sekedar menjadikan desa tradisional menjadi modern.Pembangunan dan modernisasi adalah suatu usaha dan kegiatan yang sangat operasional dengan mengejar tujuan yang nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran pokok pembangunan pedesaan adalah terciptanya kondisi ekonomi rakyat di pedesaan yang maju mandiri, sejahtera dan berkeadilan (JURITERADIL).Kondisi ini dicapai untuk menanggulangi kemiskinan, khususnya kemiskinan yang berada di pedesaan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarkat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Oleh karena itu, Pembagunan Desa adalah Upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat desa di wilayah pedesaan. Dengan demikian kalau kita berbicara Peran Politik Pembangunan untuk Kemandirian Desa adalah pandangan yang mengaitkan Negara, Kekuasaan, Otoritas, warga Negara untuk meraih kebaikan bersama, dalam hal ini pembangunan masyarakat dalam rangka berbangsa dan bernegara diletakkan di pedesaan,dimana desa dibangun secara terintegrasi dan komperhensif untuk mewujudkan kemaslahatan Desa pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu paper ini akan menguraikan bagaimana peran politik pembangunan untuk mewujudkan kemandirian desa.
3
POLITIK PEMBANGUNAN Dalam pembukaan UUD Tahun
1945, tercantum tujuan pemerintahan Negara Republik
Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Perencanaan pembangunan wilayah dimaksudkan bagaimana perencanaan pembangunan diletakkan pada basis wilayah, didasarkan atas aspirasi wilayah, berdasarkan potensi sumber daya, kondisi, dan budaya wilayah dalam kerangka kesatuan bangsa.Hakekatnya adalah baagaimana perencanaan dari bawah, bottom up dan bukan lagi top downdilaksanakan. Dengan Otonomi Daerah yang telah diluncurkan pada era reformasi, dan dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan diikuti UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka berubahlah sistem pemerintahan kita dari sentralistik berubah menjadi desentralistik, dimana pemerintahan diletakan pada basis Kabupaten/Kota. Ini merupakan revolusi Teori Perencanaan Pembangunan Wilayah, dimana perencanaan dibuat dari daerah yaitu Kabupaten/Kota, kemudian ke tingkat Provinsi dan selanjutnya menjadi Perencanaan Tingkat Nasional. Disusunlah PerencanaanPembangunan Nasional berdasarkan aspirasi dari bawah dan dibingkai dengan Visi Misi Presiden terpilih lalu dijadikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Dan sekarang , perencanaan pembangunan dengan titik penekanan diletakkan lebih bawah lagi yaitu pada level Desa. Dengan suatu keputusan politik yang cukup berani melahirkan Undangundang Republik Indonesia tentang Desa. Dengan adanya UU Desa ini merupakan perwujudan dari : a. Perencanaan Bottom Up di letakkan & dimulai dari level Pedesaan b. Desa menjadi basis disentralisasi pembangunan c. Terdapat alokasi dana yang pasti untuk Pembangunan Pedesaan d. Adanya pemerataan pembangunan diseluruh Desa Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia. Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan
berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik 4
Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi maju, kuat, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan demikian, tujuan ditetapkannya pengaturan Desa dalam Undang-undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu : a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa. d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk mengembangkan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama. e. Membentuk Pemerintahan Desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertangung jawab. f. Meningkatkan pelayanan public bagi warga masyarakat Desa guna mempercpat perwujudan kesejahteraan umum. g. Meningkatakan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian ketahanan nasional. h. Memajukan
perekonomian
masyarakat
Desa
serta
mengatasi
kesenjangan
pembangunan nasional i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan j. Mewujudkan Desa sebagai basis perencanaan pembangunan wilayah
TIPOLOGI PEDESAAN Terdapat 72.944 Desa yang terletak pada 520 Kabupaten dan 34 Provinsi di seluruh Indonesia yang terbagi ke dalam beberapa tipologi desa, berdasarkan tahap pembangunannya, sebagai berikut (Septian 2014) : 5
1. Desa Primitif Ciri-cirinya antara lain: a. Masyarakat terisoler, belum bersentuhan atau sangat sedikit bersentuhan dengan kehidupan modern b. Cara bertani sangat primitif, menanam ubi, berburu, bakar hutan, pertanian berpindah-pindah c. Masih sangat terbatasnya masyarakat yang mengikuti proses pendidikan atau bersekolah d. Kebanyakan masih memakai alat-alat primitive buatan tangan e. Kepercayaan umumnya belum beragama, tetapi masih berupa aliran kepercayaan f. Pemahaman demokrasi dan politik masih rendah
2. Desa tradisonal Beberapa ciri-cirinya; a. Sudah mengalami sentuhan dengan kehidupan modern, tetapi adopsi kebudayaan baru masih lambat, umumnya masih terisolir b. Tingkat kemajuan disegala aspek lamban dan lambat c. Pertumbuhan produksi hampir nol atau stagnan d. Masih kuat memegang tradisi lama, adat istiadat, ritual yang berakar cukup dalam e. Kehidupan kelompok cukup kuat, masih ada hubungan patron clien pada kepemimpinan desa atau pemimpin marga, tokoh adat atau pedagang desa dan tuan tanah desa. f. Pendidikan lemah dan adopsi teknologi baru dan hubungan dengan dunia luar masih lemah. g. Sebagian besar desa tradisional masyarakatnya bersifat subsistem atau produksi untuk pasar belum berkembang. h. Penggunaan uang masih terbatas. Alat menabung masih fisik, seperti ternak atau emas. keinginan menabung masih rendah. i. Masyarakatnya sebahagian kecil sudah paham hak-hak politik dan berdemokrasi
6
3. Desa Transisonal Ciri-cirnya adalah: a. Kontak dengan dunia luar sudah cukup terbuka, seperti ke pasar, ke sekolah bekerja ke kota/ tempat lain atau melalui perpindahan penduduk, termasuk urbanisasi. b. Banyak mengadopsi teknologi baru, siap menerima pembaharuan, penyuluhan dan pendidikan c. Produktivitas kegiatan ekonomi, seperti pertanian, peternakan mengalami peningkatan d. Proses produksi sedang mengalami perubahan cukup berat, melalui adopsi teknologi e. Komersialisasi sudah cukup tinggi, pasar digunakan untuk menjual hasil dan membeli input produksi f. Penggunaan tenaga kerja luar dan adanya pasar upah tenaga kerja mulai berkembang g. Tabungan berkembang dan sebagian dalam bentuk uang h. Masyarakatnya sudah mulai paham hak politik dan berdemokrasi
4. Desa Maju/Modern Ciri-cirinya: a. Kontak dengan dunia luar sudah terbuka lebar, disegala aspek dan sektor b. Masyarakatnya sudah memanfaatkan teknlogi baru dalam kehidupan sehari-hari c. Produksi sudah berorientasi pasar., sebagian besar dijual untuk pasar sehingga jenis komoditi yang diproduksi selalu disesuaikan dengan permintaan, tujuan produksi adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. d. Paradigma Pertanian berubah menjadi Agribisnis dan Agroindustri dan perdagangan berkembang. e. Masyarakat sangat menghargai pendidikan, bersedia melakukan human investment f. Masyarakat sudah mengadopsi kehidupan di kota. Perbedaannya kegiatan ekonominya adalah berbasis pedesaan seperti pertanian, Industri desa, pertambangan, pariwisata dan lain-lain. g. Masyarakatnya sudah paham akan demokrasi dan hak-hak politik mereka 7
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN Permasalahan Masalah yang harus diselesaikan untuk mempercepat Pembanguana Desa adalah: 1. Kualitas SDM, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki masih rendah. 2. Belum adanya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari pelaku pembangunan dipedesaan. 3. Belum optimalnya dukungan kebijakan nasional dan daerah yang berpihak pada petani dan pelaku swasta. 4. Belum berkembangnya lembaga-lembaga ekonomi seperti perbankan, asuransi, investasi permodalan, dll pada pengelolaan pengembangan usaha perekonomian pedesaan. 5. Belum berkembangnya koordinasi, sinergitas, dan kerjasama diantara pemerintah, swasta, lembaga non pemerintah, dan petani. 6. Masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha. 7. Keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi di daerah dalam mendukung pengembangan pedesaan.
Tantangan Tantangan yang terjadi di pedesaan adalah masih terdapatnya anggota masyarakat yang miskin dan tingginya tingkat penganguran serta tidak mendapatkan manfaat dalam petumbuhan kue ekonomi, demikian pula aset usaha yang dimiliki masyarakat pedesaan yang rendah, kepemilikan lahan sebagai modal usaha yang masih relatifsempit,sehingga produktifitas kerja masyarakat pedesaan masih rendah. Masyarakat pedesaan belum paham dan mengerti UU Desa.Pemerintah Desa belum memahami menyusun program kerja pembukuan, dan sistem pelaporan pengelola dana. Begitupula Pemerintah Desa perlu pula memperkuat aspek pemantauan dalam pelaksanaan pembangunan Desa.
8
TUJUAN PEMBANGUNAN PEDESAAN Tujuan pembangunan pedesaan jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Tujuan pembanguan pedesaan jangka pendek adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, serta religious dan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam sebaik-baiknya untuk kemaslahatan masyarakat Desa. Tujuan pembanguan pedesaan adalah terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasan-kawasan lain melalui pembangunan holistik dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera. Sasaran pembangunan pedesaan adalah terciptanya: 1. Peningkatan produksi dan produktivitas 2. Percepatan pertumbuhan desa 3. Peningkatan keterampilan dalam berproduksi 4. Berkembangnya lapangan kerja dan lapangan usaha produktif. 5. Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat. 6. Perkuatan kelembagaan, pemerintahan, ekonomi, sosial, dan masyarakat Ruang Lingkup Pengembangan Pedesaan, yakni: 1. Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan, lingkungan permukiman dan lainnya). 2. Pemberdayaan masyarakat. 3. Pengelolaan sumberdaya alam (SDA) 4. Pemberdayaan dan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 5. Penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap kawasan-kawasan miskin). 6. Penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan
9
MANAJEMEN PEMBANGUNAN DESA Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penaggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.Pembanguna desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan desa mengedepankan kebersamaan,
kekeluargaan,
dan
gotong-royong
guna
mewujudkan
pengarustamaan
perdamaian dan keadilan sosial.
Perencanaan Pemerintahan desa menyusun perencanaan Pembanguna Desa sesuai dengan kewenangan dengan
mengacu
pada
perencenaan
pembangunan
Kabupaten/Kota.
Perencanaan
Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi, rencana Pembanguanan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yan disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan oleh Peraturan Desa, serta merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa, dan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa meliputi, peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.
10
Pelaksanaan a. Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa, b. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong, c. Pelakasanaan Pembanguanan Desa dilakukan dengan memanfaatkan keariafan dan sumber daya alam desa, d. Pembangunan lokal berskala desa dilakasanakan sendiri oleh desa, e. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.
Pemantauan dan Pengawasan a. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa b. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa c. Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan
Pemabangunan
Desa
Kepada
Pemerintah
Desa
dan
Badan
Permusyawaratan Desa d. Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layana informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. e. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan Pelaksanaan Pembangunan Desa.
ANGGARAN PENDANAAN DESA Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 11
Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah atau sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Alokasi anggaran dana desa ditetapkan sebesar 10% dari total dana transfer ke daerah dan akan di penuhi secara bertahap sesuai dengan kemapuan APBN. Dalam masa transisi, sebelum dana Desa mencapai 10% anggaran dana Desa dipenuhi melalui relokasi dari belanja Pusat dari program yang berbasis Desa. Kementrian/Lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis Desa kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai sumber Dana Desa.
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa, dimana BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, dan BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BUM Desa dibentuk oleh Pemerintahan Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangkameningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau Koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatau badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 12
BUM Desa, merupakan model baru lembaga usaha yang akan diterapkan di Desa. Karena lembaga usaha haruslah berorientasi
keuntungan agar usaha ini dapat tetap berjalan.
Diperlukan adanya acuan, yang dapat dijadikan rujukan dalam menjalankan BUM Desa, Karena ini merupakan langkah awal maka perlu uji coba terlebih dahulu, serta diperlukan adanya pendamping oleh orang-orang yang professional agar sungguh-sungguh BUM Desa dapat berjalan dengan baik.
TINGKAT KEMANDIRIAN DESA Untuk mengetahui tingkat kemandirian suatu dan pekembangan suatu desa maka diberikan istilah Tingkat Kemandirian Desa.Sejauh mana tingkat kemandirian Desa disebut Indeks Kemadirian Desa, yaitu ukuran tingkat kemajuan dan tingkat kesejahteraan masyarakat Desa. Indeks kemandirian desa dapat dinilai dengan mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan umum, dengan variable antara lain : 1. Etika moral dan akhlak masyarakat 2. Beribadah sesuai agama masing-masing warga Desa 3. Kerukunan agama dan sosial masyarakat Desa 4. Pendidikan masyarakat 5. Kesehatan masyarakat 6. Sosiala masyarakat 7. Tingkat ekonomi masyarakat 8. Kelembagaan masyarakat 9. Kedaulatan politik masyarakat 10. Kebebasan berpendapat 11. Keamanan dan ketertiban 12. Pastisipasi masyarakat dalam pembangunan 13. Kegotong royong-an 14. Peran swasta dalam berusaha 15. Peran Organisasi Kemasyarakatan, dan Organisasi Profesi 16. Penegakan dan supermasi hukum 17. Infra Struktur 18. Pengangguran 19. Kemiskinan 13
20. Permodalan dan lembaga keuangan Bank dan Non Bank 21. Reforma Agraria 22. Mitigasi Bencana 23. Budaya Masyarkat 24. Kesenian 25. Olah raga 26. Kepemudaan 27. Pemberdayaan perempuan Indeks kemandirian Desa disusun dengan angka antara 0 sampai 10, dan tentu tingkat kriteria dapat dibuat sebagai berikut 1. Sangat Tinggi
9 – 10
2. Tinggi
7–8
3. Sedang
5–6
4. Rendah
3–4
5. Sangat Rendah
1–2
Tingkat kemajuan & perkembangan Desa terdiri dari, Kemandirian Tinggi, Kemandirian Sedang, dan Kemandirian Rendah pada kurung waktu tertentu.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI Pembangunan Desa merupakan tujuan fundamental dari pembangunan ekonomi nasional,oleh karena itu beberapa kebijakan dan strategi perlu ditempuh oleh bangsa ini agar dapat mengefektifkan serta mengefesiensikan proses Pembangunan Pedesaan, antara lain :
1. Peraturan Perundang-Undangan Seluruh peraturan dan perundang-undangan mendukung terciptanya iklim yang kondusif terhadap pembangunandesa.Peraturan dan dan perudangan –undangan harus mampu menjamin terwujudnya kesejahteraan dan keadilan. Oleh karena itu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mulai diterapkan pada tanggal 15 Januari 2014 sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah mengenai Keuangan Desa, Tata cara pemilihan Kepala Desa serentak, Musyawarah Desa, pemberhentian Kepala Desa, Pemberhentian Perangkat 14
Desa, Penghasilan tetap, tunjangan serta penerimaan lainnya yang sah, pengelolaan milik Desa, dan Rencana pembangunan jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, diharapkan mampu diterapkan dan dilaksanakan agar terciptanya Desa yang Mandiri dan sejahtera.
2. Pemerintahan Yang Baik (Good Government) Pemerintahan yang baik, sehingga fungsi pelayanan serta peraturan dapat berjalan dengan baik.Pemerintah bebas dari tindak korupsi sehingga tidak terjadi pengeroposan dalam pelaksanaan pembangunan, dan dapat merancang strategi serta kebijakan yang baik untuk Pembangunan Desa.
3. Percepatan Perubahan Struktural Transformasi struktural ini meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dan ekonomi lemah ke ekonomi yang tanguh, dan ekonomi subsisten ke ekonomi pasar. Perubahan struktural serupa ini mensyaratkan langkah-langkah mendasar yang meliputi pengalokasian sumber daya, pengaturan kelembagaan, serta pemberdayaan Sumber Daya Manusia.
4. Peningkatan Akses Terhadap Aset Produksi (Productive Assets) Bagi masyarakat pedesaan yang masih dominan dalam ekonomi tradisonal, modal utama yang produktif adalah tanah.Pemilikan tanah yang makin mengecil (marjinalisasi) harus dicegah. Untuk dapat melakukan hal itu memang harus ada alternatif, antara lain berupa pemanfaatan lahan secaralebih efisien, penciptaan lapangan kerja pedesaan di luar pertanian seperti agro Industri dan jasa, program transmigrasi, juga perlu di implementasikan reforma agraria sehingga masyarakat tani dapat disiapkan tanah pertanian.
5. Pendanaan Tersedianya kredit yang memadai dapat menciptakan pembentukan modal bagi masyarakat pedesaan, sehingga dapat meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatan, serta menciptakan surplus yang dapat digunukan untuk membayar kembali kreditnya dan melakukan pemupukan modal.Permasalahnnya adalah adanya prasyarat perbankan
yang
membuat
masyarakat
pedesaan
umumnya
dinilai
tidak
bankable.Keadaan ini menyebabkan terbatasnya interaksi antara lembaga keuangan 15
yang melayani pemberian kredit dan masyarakat desa yang memerlukan kredit.Langkah yang amat mendasar yang harus ditempuh adalah membuka akses masyarakat pedesaanterhadap modal Lembaga Keuangan.
6. Pembangunan Infra Struktur Prasarana dan perhubungan amat penting, karena sangat menentukan kelancaran arus pemasaran hasil produksi setempat serta barang yang dibutuhkan masyarakat yang tidak dapat dihasilkan sendiri. Oleh Karena itu pembangunan jaringan transportasi pedesaan haruslah diutamakan, begitupula dengan pembangunan jaringan irigasi, listrik, energi, permukiman, serta pusat kegiatan/aktivitas penduduk desa.
7. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Program yang sasaranya bersifat kuantitatif ini harus diikuti dengan peningkatan mutu pendidikan di semua jenjang dan diseluruh daerah.Pendidikan harus semakin terkait dengan kebutuhan pekerja, terutama pasar kerja setempat.Pelayanan kesehatan juga harus semakin ditingkatkan secara lebih merata, disertai dengan upaya peningkatan gizi.Di samping pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, kesehatan juga berperan besar dalam menentukan produktivitas masyarakat pedesaan, sanitasi, kebersihan lingkungan menjadi program utama serta infra struktur dan SDM kesehatan sudah harus ada di Pedesaan.
8. Kebijakan Pengembangan Industri Industri rakyat yang berkembang menjadi Industri-industri kecil dan menengah yang kuat di pedesaan, harus menjadi tulang punggung Industri nasional. Terbangunnya industri pertanian atau agro industry, agar proses hilirisasi produk-produk primer di pedesaan diolah di tingkat desa, sehingga tercipta nilai tambah yang dapat dinikmati langsung masyarakat pedesaan.
9. Kebijakan Ketanakerjaan Perlu kebijakan yang merangsang tumbuhnya tenaga kerja mandiri sebagai cikal bakal timbulnya wirausaha baru, yang berkembang menjadi wirausaha kecil dan menengah yang kuat dan saling menunjang. Dalam rangka itu secara luas harus disediakan pelatihan keterampilan teknis, manajemen dan perdagangan, termasuk pengetahuan mengenai pasar serta cara untuk memperoleh pendanaan.
16
10. Pemerataan Pembangunan Antar Daerah dan Desntralisasi Dalam rangka pengembangan ekonomi pedesaan ini, perhatian besar perlu diberikan agar pembangunandapat lebih merata dan dengan demikian memberi kesempatan yang lebih besar pada ekonomi masyarakat yang di daerah terbelakang untuk juga berkembang.
11. Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa Seperti Lembaga Musyawarah Desa (LMD, dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Pembinaan Kesejahteraan Keluaraga (PKK), Kader Pembanguan Desa (KPD) serta Koperasi, perlu ditingkatkan agar masyarakat desa dapat lebih berpatisipasi aktif dalam pembangunan.
12. Memberikan Kesempatan Berusaha dengan Bantuan Modal dan Pelatihan Pembinaan dan pemberdayaan terhadap sektor informal perlu ditingkatkan, disamping diberikan pelatihan dan magang, masyarakat di berikan kemudaha antara lain, kredit bunga rendah, bantuan sarana dan prasarana produksi.
13. Melakukan Pendekatan Kultural Dalam modernisasi pedesaan melibatkan masyarakat adat setempat dan menghormati adat setempat, agar tidak merasa disingkirkan dengan adanya proses pembangunan.
14. Memberikan Program Asuransi Bagi Masyarakat Pedesaan Dimasa mendatang, pemberian asuransi merupakan hal wajb agar hidup masyarakat di pedesaan lebih terjamin jika terjadi berbagai peristiwa yang tidak diinginkan.
15. Peningkatan Pemahaman Politik Peningkatan pemahaman kepada masyarakat Desa tentang politik, serta mengetahui hak dan kewajiban politik mereka, sehingga demokrasi di pedesaan berkembang dan proses keadilan dapat terwujud.
17
PENUTUP UU Desa merupakan gebrakan dan terobosan politik, menempatkan Desa sebagai basis perencanaan dan basis pembangunan, dalam rangka pembanguanan wilayah dan pembangunan nasional.Pembangunan Desa bisa lebih akseleratif, pertumbuhan ekonomi bisa lebih besar, menekan angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan menghindari ketimpangan. Pembangunan Desa harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat, diperlukan adanya buku acuan dan pedoman, serta pendampingan yang ketat, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan dengan komperhensif dan konsisten.
Poncol, 19 Desember 2015
Dr. Ir. Mohammad Jafar Hafsah
18
DAFTAR PUSTAKA
Mohammad Jafar Hafsah, Dr. Ir. 2003, Kemitraan Usaha Konsep dan Strategi, Sinar Harapan, Jakarta.
Mohammad Jafar Hafsah, Dr. Ir. 2011, Politik Untuk Kesejahteraan Rakyat, Sinar Harapan, Jakarta.
Mohammad Jafar Hafsah, Dr. Ir. 2008, Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat, Iris Press, Bandung.
Mohammad Jafar Hafsah, Dr. Ir. 2014, Pancasila Ideologi Berbangsa dan Bernegara, Iris Press, Bandung.
Mohammad Jafar Hafsah, Dr. Ir. 2009,Membangun Pertanian, Sinar Harapan, Jakarta.
Fujiartanto, Ivanovich Agusta, 2014, Indeks Kemandirian Desa, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
Tatanusa, Tim Redakasi, 2015, Desa Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, PT Tatanusa, Jakarta.
Inter rural-urban relationship, 2014, dampelCommunity, Jakarta
Wara sumber coreindonesia, sukoharjo.go.id/2015/02/03/ tantangan peluang pembangunan perdesaan dengan implementasi uu desa
Sukidjo, 2014, Kebijakan Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Makalah Perekonomian Indonesia.
Yanto, Ari, 2014, Teori Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari.
Umam, K.A., 2014, Pembangunan Desa Terpadu, Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah
Anzarullah, Arif, 2014, Kemiskinan Ketimpangan dan Pembangunan, Jakarta
Wijayatno, 2014, Orasi Ilmiah Ketimpangan di Indonesia, Universitas Paramadina, Jakarta.
19
BIODATA MOHAMMAD JAFAR HAFSAH(MJH), lahir di Soppeng, 17 Februari 1949, status kawin, dan memiliki 4 orang anak. 1. Pendidikan. Doktor IPB PWD, dan Insisyur UNHAS 2. Birokrat Tulen. Dengan karir Direktur Jendral Tanaman Pangan dan Sekretaris Jendral Pengendali Bimas 3. Politisi. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, DPR RI (Pimpinan Komisi IV DPR RI, Ketua Fraksi PD DPR RI), MPR RI ( Ketua Fraksi PD MPR RI). 4. Organisatoris. Memimpin Puluhan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Profesi 5. Akademisi. Menjadi Dosen di berbagai Perguruan Tinggi (IPB, UNJ, UNHAS, dan beberapa Universitas Swasta) 6. Narasumber.Seminar dalam dan Luar Negeri,Presenter TV, Pengulas 7. Penulis. Menulis dan menerbitkan 15 buah buku 8. Seniman. Menulis 5 buah buku puisi dan 5 buah buku kata-kata mutiara. 9. Olahragawan. Golf dan Tennis
20
