PERAN POLITIK MILITER DI INDONESIA Materi Kuliah Sistem Politik Indonesia [Sri Budi Eko Wardani]
Alasan Intervensi Militer dalam Politik FAKTOR INTERNAL 1. Nilai dan orientasi perwira militer (faktor pengalaman sejarah) 2. Kepentingan material: fasilitas persenjataan dan gaji (minimnya alokasi anggaran)
FAKTOR EKSTERNAL 1. Kondisi ekonomi yang parah 2. Situasi darurat yang membahayakan keamanan negara 3. Kepemimpinan sipil yang lemah
2
Model Intervensi Militer 1. Melalui saluran konstitusional yang resmi (UUD, UU, Peraturan Pemerintah, dll) 2. Kompetisi atau koalisi dengan otoritas sipil 3. Intimidasi terhadap otoritas sipil 4. Ancaman atau kekerasan terhadap otoritas sipil 5. Kegagalan mempertahankan otoritas sipil menentang kekerasan 6. Penggunaan kekerasan terhadap otoritas sipil (Menurut S.E. Finer) 3
Bentuk Dominasi Militer 1. Langsung mengambil alih kontrol pemerintah dan memonopoli posisi kunci dalam pemerintahan. 2. Militer mendominasi dengan cara menduduki posisi kunci – seperti menhankam, mendagri – dan menyerahkan posisi lainnya pada sipil karena militer tidak mampu mengelola ekonomi. 3. Militer mengangkat kepala negara “boneka”.
4
Apakah intervensi militer bersifat permanen? Intervensi militer dalam politik tidaklah permanen. Ada 3 pola keterlibatan militer dalam politik dan kapan mereka kembali berfungsi sebagai militer sejati. 1. ABDICATION 2. RECIVILIANIZATION 3. QUASI - CIVILIANIZATION
5
TIGA POLA INTERVENSI MILITER • ABDICATION Setelah militer intervensi dan situasi kembali normal, maka militer kemudian menyerahkan pemerintahan pada sipil lalu mereka kembali ke barak. • RECIVILIANIZATION Memberi kesempatan pada sipil untuk menduduki posisiposisi tertentu dengan dukungan militer. • QUASI-CIVILIANIZATION Militer menguatkan terlebih dahulu institusi sipil sebelum menyerahkan kekuasaan pada sipil. 6
Peran Politik Militer Indonesia Faktor Internal ABRI 1. Perwira-perwira intervensionis terutama didorong oleh motivasi untuk membela atau memajukan kepentingan militer yang berlawanan dengan norma konstitusional. 2. Intervensi militer didorong oleh kepentingan kelas untuk membela nilai-nilai dan aspirasi kelas menengah yang darinya mereka berasal. 3. Kemahiran profesional di kalangan militer menyebabkan perwiraperwira percaya bahwa mereka lebih mampu dari segi kepemimpinan nasional dibandingkan kelompok sipil. 4. Intervensi militer dalam politik sebagai sebab ambisi pribadi perwiraperwira yang haus wibawa dan kuasa. 7
Peran Politik Militer Indonesia Faktor Eksternal ABRI
1. Sebagai akibat dari struktur politik masyarakat yang masih rendah dan rentan. 2. Kegagalan sistem politik dari kalangan sipil yang memerintah (untuk kasus Indonesia terjadi pada masa Demokrasi Parlementer dan Terpimpin) atau kelompok sipil dipandang tidak mampu memberikan jaminan tertib politik dan stabilitas politik. 3. Kelompok sipil dianggap tidak mampu melakukan modernisasi ekonomi. 4. Terjadinya disintegrasi nasional. 8
Mitos dan Justifikasinya Tahun
Justifikasi Keterlibatan
1945-1950
Pendiri dan penjaga Republik, Tentara Rakyat
1948
Penyelamat bangsa dari komunisme
1952
Penyeimbang politik partai/sipil
1957
Penjaga intergrasi
1959
Penjaga UUD 1945
1962
“Ayah Kandung” Kelompok Kekaryaan
1965
Pembela Pancasila, penyelamat bangsa
1970an
Manunggal dengan rakyat
1971-1998
Wasit dan penyeimbang bagi politisi sipil 9
Metamorfosis Politik Militer • • • • • •
1945 – 1950 1950 – 1957 1957 – 1959 1959 – 1966 1966 – 1998 1998 - …..
: Revolusi : Demokrasi Parlementer : Transisi : Demokrasi Terpimpin : Orde Baru : Reformasi
10
Dwifungsi ABRI 1. 2. 3. 4. 5.
Konsepsi “Jalan Tengah” dari Jendral A.H. Nasution pada November 1958. Doktri Perjuangan “Tri Ubaya Cakti” dari seminar Angkatan Darat I pada April 1965. Disempurnakan lagi dalam Seminar Angkatan Darat II pada Agustus 1966. Dirumuskan dalam UU No.20/1982 tentang Pertahanan Keamanan Pasal 26 dan Pasal 28. Dirumuskan dalam UU No.2/1988 Pasal 6.
PENUGASAN MILITER DALAM POSISI SIPIL (GUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA, ANGGOTA LEGISLATIF, BIROKRASI) 11
PERAN POLITIK MILITER MASA REVOLUSI 1945 - 1949 • Pada saat proklamasi kemerdekaan, cikal bakal militer Indonesia mulai terbentuk. • Ada tiga sumber perekrutan militer: (a) bekas tentara KNIL, (b) bekas tentara PETA yang memperoleh pendidikan kemiliteran dari Jepang, (c) para pemuda, pelajar dan mahasiswa yang tergabung laskar-laskar perjuangan dan tentara pelajar 12
• Tahap pembentukan organisasi militer: a. 22 Agustus 1945: terbentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) b. 5 Oktober 1945: didirikan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) c. 1 Januari 1946: kepanjangan TKR diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. d. 26 Januari 1946: TKR diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) e. 7 Juni 1947: TRI diubah menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) 13
Bentuk peran militer di masa revolusi: 1. Mengimbangi diplomasi politisi sipil dengan melakukan perjuangan (gerilya) bersenjata. 2. Melakukan otokritik terhadap kelemahankelemahan dalam diplomasi politisi sipil
14
PERAN POLITIK MILITER MASA DEMOKRASI PARLEMENTER Ditandai terjadinya model distribusi kekuasaan yang khas. Partai politik, parlemen dan perdana menteri mendiami pusat kekuasaan yang paling konkret, luas, dan riil. Soekarno ditempatkan sebagai ‘kepala negara simbolik’. Militer tidak memperoleh porsi kekuasaan yang besar dan dibiarkan ‘tinggal di barak’. 15
• Dalam rentang 1949-1959, militer mempertanyakan supremasi sipil dan akhirnya menolak supremasi sipil. Sipil dianggap gagal mengelola sistem politik, terutama dalam hal memelihara stabilitas politik dan integrasi nasional. • Terjadi beberapa gerakan regionalisme dan separatisme. Misalnya Gerakan Darul Islam di Sulsel (1950), Darul Islam di Aceh (1953), PRRI (1958. • Terjadi pula ketegangan antara Soekarno (dan militer) dan elit-elit partai politik 16
DEMOKRASI PARLEMENTER PERAN POLITIK MILITER MEMBESAR: 1. Diperkenalkan Konsepsi Presiden Soekarno 21 Feb 1957 yang menawarkan pembentukan Dewan Nasional (DN). 2. Pada Maret 1957 dikeluarkan UU Darurat oleh Soekarno untuk menghadapi krisis stabilitas dan integrasi. UU Darurat adalah penyerahan sebagian kekuasaan pemerintahan kepada militer. 3. Pada 6 Mei 1957, DN didirikan dan memasukkan kelompok2 fungsional di dalamnya. Para pejabat militer juga masuk dalam DN, terutama sejak 5 Juni 1957.
17
4. Dilakukannya nasionalisasi ekonomi oleh Soekarno pada 1958. Semua perusahaan asing diambil alih dan militer banyak memperoleh jatah limpahan perusahaan itu. 5. Pada 11 Nov 1958, A.H. Nasution memperkenalkan konsep “Jalan Tengah” yang memberikan dasar teoritis bagi keterlibatan militer dalam politik. 6. Dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengakhiri Demokrasi Parlementer dan melahirkan Demokrasi Terpimpin. 18
PERAN POLITIK MILITER MASA DEMOKRASI TERPIMPIN • Dalam masa ini, distribusi kekuasaan berubah. Parlemen dan partai politik dilemahkan. Soekarno muncul sebagai pusat kekuasaan. PKI dan militer (AD) muncul pula sebagai pemilik kekuasaan yang konkret. Militer melakukan pembendungan thd upaya komunisme untuk mempengaruhi Soekarno dan memperluas kekuasaannya. 19
Peran politik di masa ini makin membesar: 1. Militer menduduki posisi pemerintahan/ ikut serta secara berarti dalam kabinet Soekarno. 2. Mulai tahun 1959, militer terwakili dalam MPR, DPR, Dewan Nasional dan Front Nasional. 3. Militer menguasai sejumlah aset ekonomi nasional.
20
PERAN POLITIK MILITER MASA ORDE BARU Pembesaran peran politik militer di masa Orde Baru, terutama dibentuk oleh: 1. Sukses dalam menumpas G30S/PKI dan memastikan efektivitas politik PKI dan gerakan komunisme. 2. Dikeluarkannya Supersemar 1966 yang menandai peralihan kekuasaan secara terbatas dari Soekarno kepada Soeharto. 3. Diformalkannya konsep “Jalan Tengah” dengan nama baru DWI FUNGSI ABRI. 4. Dilantiknya Soeharto sebagai Penjabat Presiden pada 12 Maret 1967.
21
1. 2. 3. 4. 5.
Peran politik militer Orde Baru berkembang dan meluas hingga meliputi aspek-aspek: Penguasaan birokrasi oleh militer Korporatisme Golkar dan pemapanan kekuasaan Golkar Penguasaan legislatif Penguasaan praktek ekonomi dan bisnis Praktek2 pengamanan pembangunan melalui optimalisasi badan intelejen dan penggunaan keamanan.
22
Politik Militer Orde Baru 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Penetrasi dan penguasaan birokrasi Korporatisme Golkar Penguasaan Badan Legislatif Praktik ekonomi dan bisnis Militerisasi intelejen Mitologisasi “Kemanunggalan ABRI dan Rakyat” 23
MILITER DI ERA REFORMASI • Ada tuntutan perubahan mendasar peran politik militer khususnya 1997-2000: 1. Krisis tak terkelola, reformasi tak terbendung 2. Persaingan dan konflik internal. 3. Sasaran kritik dan hujatan. Militer dipaksa untuk “tiarap”. 4. “Konstitusionalisme” sebagai penyelamat.
24
Pergeseran Politik Militer ORDE BARU • • • • • •
Nasional Formal Institusi Politik Langsung Struktur dan Kultur
REFORMASI • • • • • •
Lokal Informal Personal Ekonomi Tak langsung Kultur
25
