IMPLEMENTASI DAN PERAN OTONOMI DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN
Oleh : Amelia Haryanti E-mail:
[email protected]
ABSTRAK
Prinsip otonomi diimplementasikan dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia merupakan suatu upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Otonomi pendidikan ini bergulir seiring dengan diberlakukannya otonmi daerah secara luas pada tahun 1999 setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah. Pada praktiknya pelaksanaan otonomi pendidikan ini ternyata tidaklah semudah teorinya, terdapat beberapa kendala pada pelaksanaanya, berupa tidak meratanya potensi yang dimiliki oleh masin-masing daerah, baik dari segi belum maksimalnya sumberdaya manusianya (SDM), maupun sumberdaya alamnya (SDA), letak geografis yang luas masing-masing daerah tanpa dibarengi infra struktur yang memadai antara daerah yang satu dengan yang lainnya, jomplangnya dana pendidikan nasional jika dibandingkan dengal wilayah geografis Indonesia yang sangat luas, dan banyak-banyak lagi yang lainnya. Tentunya ini merupakan beberapa faktor penghambat pelaksanaan otonomi pendidikan di Indonesia yang diperlukan solusi untuk pemecahannya, sehingga mutu pendidikan nasional dapat setara dengan negara-negara yang sudah maju.
Kata Kunci : Pendidikan, otonomi pendidikan, dan pendidikan nasional
Implementasi Dan Peran Otonomi Daerah Di Bidang Pendidikan
81
A. PENDAHULUAN
untuk
1. Latar Belakang Masalah
didirikannya
otonomi
daerah suatu daerah. Adapun
Otonomi atau autonomy berasal
hak
dari bahasa Yunani “autos” yang
pemerintah
pusat
berarti sendiri, dan “nomos” yang
pemerintah
daerah
berarti hokum atau aturan. Dalam
langsung
konteks
sepenuhnya.Pemerintah
etimologi
otonomi
yang
diberikan
oleh kepada
itu
tidak
diberikan pusat
diartikan sebagai “perundangan
disini
sendiri”. Menurut Syarif Saleh,
pelaksanaan otonomi pendidikan
otonomi sebagai hak mengatur
ini.
dan
memerintahkan
bertugas
mengawasi
daerah
sendiri, hak mana yang diperoleh dari pemerintah pusat.
2. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah yang di angkat dalam makalah ini
Otonomi pendidikan merupakan
adalah sebagai berikut:
kekuasaan yang diberikan oleh
a. Apa
pemerintah
pusat
pemerintah
daerah
mengatur,
kepada untuk
mengelolah,
mengorganisir urusan pendidikan yang secara tidak langsung di awasi
oleh
pusat.Otonomi sebagai
pemerintah juga
diartikan
kemandirian
daerah
untuk
suatu mengatur
daerahnya secara mandiri.
konsep
pendidikan ? b. Bagaimanakah otonomi
c. Apa dampak otonomi daerah dalam bidang pendidikan di Indonesia? d. Apa saja permasalahan dalam pelaksanaan
otonomi
pendidikan?
ini berlangsung karena adanya
a. Mengetahui
diberikan
di
Indonesia?
3. Tujuan Penulisan
yang
pelaksanaan
pendidikan
Pelaksanaan otonomi pendidikan
kewenangan
otonomi
apa
konsep
otonomi pendidikan
langsung dari pemerintah pusat Implementasi Dan Peran Otonomi Daerah Di Bidang Pendidikan
82
b. Mengetahui
bagaimana
pelaksanaan otonomi daerah
Pemerintah
dalam bidang pendidikan
otonomi
c. Mengetahuui
apa
dampak
daerah dengan adalah
peralihan
proses
dari
sistem
ke
sistem
otonomi daerah dalam bidang
sentralisasi
pendidikan di Indonesia
desntralisasi. Otonomi adalah
d. Mengetahui
apa
permasalahan pelaksanaan
saja
penyerahan
dalam
pemerintah
pusat
otonomi
pemerintah
daerah
yang
operasional
dalam
pendidikan
bersifat
urusan
rangka B. PEMBAHASAN
kepada
birokrasi
pemerintahan.Tujuan otonomi
1. Otonomi daerah
adalah mencapai efisiensi dan
a. Pengertian Otonomi Daerah Otonomi
daerah
adalah
efektivitas dalam pelayanan kepada
masyarakat.Tujuan
kewenangan daerah otonom
yang hendak dicapai dalam
untuk
penyerahan urusan ini adalah
mengatur
mengurus
dan
kepentingan
masyarakat
setempat
anatara lain: 1) Menumbuhkembangkan
prakarsa sendiri berdasarkan
daerah
aspirasi masyarakat, sesuai
bidang,
dengan peraturan perundangundangan.Sedangkan daerah otonom
adalah
kesatuan
masyarakat
hukum
mempunyai
batas
yang daerah
dalam
2) Meningkatkan
3) Menumbuhkan kemandirian daerah, dan 4) Meningkatkan daya saing daerah
dan mengurus
pertumbuhan.
masyarakat Negara
dalam
Kesatuan
pelayanan
kepada masyarakat,
tertentu berwenang mengatur kepentingan
berbagai
dalam
proses
ikatan Republik
Indonesia. Implementasi Dan Peran Otonomi Daerah Di Bidang Pendidikan
Sejalan dengan penyerahan urusan,
apabila
urusan 82
tersebut akan menjadi beban daerah,
maka
dilaksanakan.
akan
Proses
dari
b. Konsep
Otonomi Daerah Inti dari konsep pelaksanaan
sentralisasi ke desentarlisasi
otonomi
ini
upaya
pada
dasarnya
semata-mata
desentaralisasi
administratif, bidang
tidak
tetapi
juga
dan
sosial
politik
budaya.Dengan
demikian,
Pelaksanaan
daerah,
adalah
memaksimalkan
hasilkan yang akan dicapai sekaligus
menghindari
kerumitan dan hal-hal yang menghambat
pelaksanaan
dampak pemberian otonomi
otonomi
ini tidak hanya terjadi pada
demikian tuntutan masyarakat
organisasi atau administrasi
dapat
diwujudkan
lembaga
pemerintahan
nyata
dengan
akan
otonomi
daerah
saja,
tetapi
daerah.
Dengan
secara
penerapan
daerah
luas
dan
berlaku juga pada masyarakat
kelangsungan
(publik), badan atau lembaga
umum tidak diabaikan, serta
swasta
memelihara
dalam
berbagai
bidang.
kesinambungan
fiskal secara nasional.
Dengan otonomi daerah ini termuat
pelayanan
kesempatan
pemerintah langsung
daerah
bagi secara
membangun
c. Percepatan Otonomi Daerah Percepatan otonomi
pelaksanaan daerah
sebagai
implementasi Undang-Undang
kemitraan dengan publik dan
Nomor
22
pihak swasta daerah yang
tentang Pemerintahan daerah
bersangkutan dalam berbagai
dan Undang-Undang Nomor
bidang pula.
25
tahun
Perimbangan
Tahun
1999
1999
tentang Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan daerah yang telah bergulir di daerah. Banyak harapan yang Implementasi Dan Peran Otonomi Daerah Di Bidang Pendidikan
83
dimungkinkan dari penerapan
pendapatannya dan maupun
otonomi
seiring
menetapkan belanja daerah
dengan itu tidak sedikit pula
secara ekonomi yang wajar,
masalah,
efisien,
daerah,
tantangan,
dan
efektif,
termasuk
kendala yang dihadapi oleh
kemampuan
daerah.Otonomi
daerah meningkatkan kinerja,
daerah
ini
perangkat
merupakan fenomena politis
mempertanggungjawabkan
yang sangat dibutuhkandalam
kepada pemerintah atasannya
era globalsasidan demokrasi,
maupun kepada public atau
apalagi jika dikaitkan dengan
masyarakat.
tantangan
masa
depan
memasuki era
perdagangan
Perkembangan situasi yang
bebas
antara
terjadi,
yang
lain
perubahan
sistem
ditandai dengan tumbuhnya
pemerintahan
berupa
berbagai bentuk kerja sama
penerapan
daerah
regional, perubahan pola atau
yang telah digulirkan pada
sistem informasi global.
tanggal 1 Januari 2001, serta
otonomi
reorganisasi Melalui
otonomi
daerah
institusi
pemerintahan, mengharuskan
diharapkan daerah akan lebih
pemerintah
mandiri
menyelaraskan
dalam
seluruh
menentukan
kegiatannya
dan
pusat semua
kegiatan pemerintah sesuai
pemerintah pusat diharapkan
dengan
tidak terlalu aktif mengatur
lapangan
(daerah),
dengan
daerah. Pemerintahan daerah
kapasitas
daerah
meliputi
diharapkan
kapasitas
mampu
perkembangan
induvidu,
memainkan perannya dalam
kelembagaan,
membuka
yang telah dimiliki daerah.
peluang
di
dan
sistem
memajukan daerah dengan melakukan potensi
indentifikasi sumber-sumber
Implementasi Dan Peran Otonomi Daerah Di Bidang Pendidikan
84
d. Kebijaksanaan dan Strategi Otonomi Daerah
2. Otonomi Pendidikan a. Pengertian
Otonomi
Pembangunan daerah sebagi
Pendidikan
bagian
Pemberlakuan
sistem
pembangunan nasional tidak
desentralisasi
akibat
bisa dilepaskan dari prinsip
pemberlakuan
Undang-
otonomi
daerah.
Sebagai
Undang
daerah
otonom,
daerah
integral
dari
Nomor
Tahun
1999 tentang otonomi daerah,
mempunyai kewenangan dan
memberi
tanggung
pelaksanaan
jawab
22
dampak
terhadap pada
menyelenggarakan
manajemen pendidikan yaitu
kepentingan
masyarakat
memberi ruang gerak yang
keterbukaan,
lebih luas kepada pengelolaan
prinsip partisipasi
masyarakat
dan
pendidikan untuk menemukan
pertanggungjawaban kepada
strategi kompetisi dalam era
masyarakat.
kompetitif
mencapai
output
pendidikan yang berkualitas Untuk
mendukung
penyelenggaraan daerah
otonomi diperlukan
dan
mandiri.
Kebijakan
desentralisasi
akan
berpegang secara signifikan
kewenangan yang luas, nyata,
dengan
dan bertanggung jawab di
pendidikan. Setidaknya ada
daerah secara proporsional
empat dampak positif untuk
dan berkeadilan, jauh dari
mendukung
praktik korupsi, kolusi, dan
desentralisasi
nepotisme
yaitu:
perimbangan
serta
adanya
pembangunan
kebijakan pendidikan,
antara
1) Peningkatan mutu, yaitu
keuangan pemerintah pusat
dengan kewenangan yang
dan daerah.
dimiliki
sekolah
sekolah
lebih
mengelola Implementasi Dan Peran Otonomi Daerah Di Bidang Pendidikan
maka leluasa dan 85
memberdayakan
sumber
daya yang dimiliki.
dicapai
dengan
memanfaatkan
factor
keberhasilan
2) Efisiensi keuangan hal ini dapat
merupakan
sumber-
penentu
pembangunan
manusia,
pengembang
pengetahuan,
ketrampilan,
nilai
dan
sumber pajak lokal dan
kebudayaan.Desentaralisasi
mengurangi
pendidikan
biaya
operasional.
dapat
terjadi
dalam tiga tingkatan, yaitu
3) Efisiensi
dekonstrasi,
administrasidengan memotong
mata
dan
devolusi. rantai
birokrasi
yang
panjang
Dekonstrasi
dengan
menghilangkan
pelimpahan
adalah
kewenangan
tingkat.
pemerintah
4) Perluasaan
proses
sebagaian
prosedur yang bertingkat-
pemerataan,
delegasi,
kepada atau
lembaga
dan
yang lebih rendah dengan
membuka
supervise dari pusat. Delegasi
peluang
mengandung
penyelenggaaraan
terjadinya
pendidikan pada daerah
kekuasaan penuh sehingga
pelosok sehingga terjadi
tidak
perluasandan pemerataan
supervisi
pendidikan.
pusat.
Perlakuan
desentralisasi
pendidikan
mengharuskan
makna penyerahan
lagi
memerlukan
dari
pemerintah
Sementara
mengandung
delegasi makna
terjadinya
penyerahan
diperkuatnya landasan dasar
kekuasaan
yang
penuh
pendidikan yang demokratis,
sehingga
tidak
lagi
transparan,
memerlukan
supervise
pemerintah
pusat.
efesien,
melibatkan
dan
partisipasi
masyarakat daerah. Muctar Buchori
(2001)
tingkat
devolusi
di
dari Pada
bidang
Pendidikan
Implementasi Dan Peran Otonomi Daerah Di Bidang Pendidikan
86
pendidikan
terjadi
apabila
standar minimal, baik dalam
memenuhi empat cirri, yaitu
persyaratan
1) Terpisahnya
peraturan yang
perundangan mengatur
pendidikan
daerah dan pusat 2) Kebebasan
calon
peserta
didik,
kompetensi
peserta
didik,
kurikulum
penilaian hasil belajar, materi pelajaran
lembaga
daerah dalam mengelola
nasional,
pokok,
pedoman
pembiayaan pendidikan dan melaksanakan fasilitas.
pendidikan 3) Lepas
dari
supervisi
hirarkis pusat
konteks
otonomi
pendidikan, secara alamiah
4) Kewenangan daerah
Dalam
lembaga
diatur
dengan
peraturan perundangan.
pendidikan Otonomi
adalah pada
otonom.
hakikatnya
bertujuan untuk memandirikan seseorang
atau
suatu
Berdasarkan ciri-ciri tersebut,
lembaga atau suatu daerah,
proses
sehingga tujuan pendidikan
desentralisasi
pendidikan
di
Indonesia
mempunyai
tujuan
untuk
berdasarkan UUNo. 22 Tahun
memberi suatu otonomi dalam
1999, lebih menjurus kepada
mewujudkan
yang
manajemen
peraturan
pelaksanaannya
tertuang
fungsi pendidikan
kelembagaan. Namun sejak
pada Peraturan Pemerintah
dilaksanakannya
otonomi
No. 25 Tahun 2000, seluruh
pendidikan,
ternyata
urusan
pelasaksanaanya
belum
berjalan
mana
jelas
pendidikan menjadi
Pemerintah
dengan
kewenangan Daerah
sebagai
diharapkan,
justru
Kabupaten atau Kota, kecuali
pemberlakuan
otonomi
Pendidkan
membuat
banyak
masalah
mahalnya
biaya
Kewenangan Pusat
hanya
Tinggi. Pemerintah menetapkan
Implementasi Dan Peran Otonomi Daerah Di Bidang Pendidikan
yaitu
pendidikan.
Sedangkan, 87
pengertian
otonomi
4) Pemberdayaan bersama
pendidikan
sesungguhnya
sumber daya pendidikan.
terkandung makna demokrasi dan keadilan sosial, artinya pendidikan dilakuakan secara demokrasi yang
sehingga
diharapkan
diwujudkan
dan
sesuai
kemitraan
stakeholders pendidikan. 6) Pengembangan infrastruktur sosial.
dapat
pendidikan
Otonomi
pendidikan
bagi
menurut
Undang-Undang
diperuntukkan kepentingan
tujuan
5) Hubungan
masyarakat,
dengan
cita-cita
Sistem pendidikan Nasional Nomor
20
Tahun
2003
bangsa dalam mencerdaskan
adalah terungkap pada Hak
kehidupan bangsa.
dan
Kewajiban
Negara, b. Konsep
Otonomi
Pendidikan
Wawrga
Orang
tua,
Masyaratkat
dan
Pemerintah.
Pengertian otonomi dalam konteks
desentralisasi
Pada bagian ketiga Hak dan
pendidikan, menurut Tilaar
Kewajiban
Pasal
8
mencakup
disebutkan
bahwa
“
enam
aspek,
yakni:
Masyarakat
1) Pengaturan
berperan
berhak serta
dalam
perimbangan kewenagan
perencanaan, pelaksanaan,
pusat dan daerah
pengawasan, dan evaluasi
2) Manajemen masyarakt
partisipasi dalam
pendidikan. 3) Penguatan manajemen
program pendidikan; pasal 9 Masyarakat
berkewajiban
memberikan kapasitas pemerintah
daerah.
Implementasi Dan Peran Otonomi Daerah Di Bidang Pendidikan
sumber
dukungan daya
dalam
penyelenggaraan pendidikan”.
88
Begitu juga pada bagian
sendiri. Implikasinya adalah
keempat Hak dan kewajiban
setiap daerah otonomi harus
Pemerintah dan Pemerintah
memiliki
daerah, pasal 11 ayat (2)
pendidikan yang jelas dan
“Pemerintah
jauh
Pemerintah
dan Daerah
menjamin
wajib
terjamin
terjadianya
dan
terselenggaranya pendidikan
visi
ke
dan
depan
setiap
dengan
melakukan pengkajian yang mendalam
dan
meluas
tentang
trend
perkembangan
bagi
misi
dan
penduduk
masyarakat
untuk
warga Negara yang berusia
memperoleh
tujuh
masyarakat di masa depan
sampai
lima
belas
knonstruk
tahun”. Khusus ketentuan
dan
bagi perguruan Tinggi pasal
merancang
24 ayat (2) Perguruan tinggi
pendidikan
memiliki
dengan karakteristik budaya
otonomi
mengelola
untuk sendiri
bangsa
tindaklanjunya, sistem yang
sesuai
Indonesia
yang
lembaganya sebagai pusat
Bhineka Tunggal Ika dalam
penyelenggaraan
perspektif
pendidikan tinggi, penelitian
Kemandirian
ilmiah,
harus
dan
pengabdian
kepada masyarakat”.
evaluasi
tahun
2020.
daerah
diawali diri,
itu
dengan melakukan
analisis faktor internal dan Dari penejelasan di atas,
eksternal
dapat
mendapat suatu gambaran
disimpulkan
bahwa
daearah
konsep otonomi pendidikan
nyata
tentang
mengandung
daerah
sehingga
pengertian
guna
kondisi dapat
yang luas mencakup filosofi,
disusun suatu strategi yang
tujuan,
isi
matang dan mantap dalam
serta
upaya mengangkat harkat
manajemen pendidikan itu
dan martabat daerah yang
format
pendidikan
dan
Implementasi Dan Peran Otonomi Daerah Di Bidang Pendidikan
89
berbudaya dan daya saing
pendidikan, menjadi penting
tinggi
otonomi
kiranya kita mengantisipasi
bermutu
masalah-masalah
melalui
pendidikan
yang
dan produktif.
mungkin
yang
dihadapi
dalam
pelaksanaannya c. Permasalahan
Dalam
Pelaksanaan
diantara masalah itu adalah:
Otonomi
Pendidikan
1) Kepentingan Nasional
Pembagian
kewenangan
Salah
dan pertimbangan keuangan
nasional
antara
citakan
dan
dan
pemerintah
daerah,
pusat
memberikan
satu yang
pembukaan yaitu
otonomi
daerah
kehidupan
didaerah
kabupaten
dan
.Untuk
UUD
45,
“Mencerdaskan bangsa”
mencapai
daerah kota. Dalam situasi
tersebut
yang demikian ini, baik dari
dalam
segi kewenangan maupun
dengan
sumber
amandemennya
pembiayaan
dicitadalam
fokus bahwa pelaksanaan adalah
tujuan
hal
pasal-pasal UUD
1945 segala
dibidang pendidikan, daerah
menegaskan
kabupaten atau kota akan
demokratisasi
memegang peranan penting
pemenuhan
terutama
dasar bagi semua warga
dalam
dan hak-hak
pelaksanaannya. Sementara
negara
itu
memperoleh pendidikan.
koordinasi
singkronisai pendidikan tingkatkan
dan program
perlu agar
mampu
menghindari kewilayahan.
di
ego Untuk
itu
pelaksanaan desentralisasi Implementasi Dan Peran Otonomi Daerah Di Bidang Pendidikan
untuk
Kemungkinan
yang
terjadi adalah bagaimana dengan
masing-masing
daerah kabupaten atau kota,
yang
potensi
sumber pembiayaannya 90
berbeda,
dapatkah
menjamin
agar
warga
tiap negara
memperoleh
hak
Ada
tiga
kemampuan
dasar yang diperlukan agar
masyarakat
indonesia
dapat
ikut
pendidikan tersebut. Hal
dalam persaingan global,
lain
yaitu
yang
kemampuan
berkaitan dengan
menejemen,
kepentingan
nasional
dan kualitas SDM yang
bagaimana
semua itu dapat dicapai
melalui pendidikan dapat
melalui pendidikan yang
tetap
bermutu.
adalah
dalam
dikembangkan satu
kesatuan
arah dan tujuan.
teknologi
Mutu
yang
dimaksud disini bukan hanya yang memenuhi Standar Nasional tetapi
2) Peningkatan Mutu Salah
satu
juga dasar
pemikiran
internasional.
Persoalannya
adalah
yang
dengan adanya otonomi
melandasi lahirnya UU
pelaksanaan pendidikan
No 22 tahun 1999 yang
sepenuhnya
kemudian
oleh
pemerintah
disempurnakan menjadi
kabupaten
atau
UU No 32 tahun 2004
yang
tentang
sumberdaya, prasarana
daerah
pemerintah adalah
untuk
menyesuaikan
dengan
perkembangan
baik
eksternal internal menghadapi
maupun khususnya tantangan
dilakukan
kualitas
dan
kemampuan
pembiayaannya masyarakat dapat
kota
bagi akankah
menghasilkan
mutu yang dibawah atau diatas standar?.
persaingan global dan persaingan pasar bebas. Implementasi Dan Peran Otonomi Daerah Di Bidang Pendidikan
3) Efisiensi pengelolaan 91
Guna
memacu
peningkatan
kualitas
melakukan implementasi otonomi
pendidikan.
SDM melalui pendidikan
SDM selama ini belum
dalam
kondisi
memadai,
keterbatasan
sumber
yaitu
dana
yang
maksudnya berhubungan
kemudian
dengan
kuantitas
dibagi-bagi pada daerah
kualitas
SDM
otonomi,
pelaksanakan
Masih ada daerah yang
otonomi
daerah
belum dapat memahami,
juga
diharapkan
dapat
meningkatkan
efesiensi
pengelolaan
(technical
efficiency)
maupun
efisiensi
serta
mengaplikasikan konsep otonomi
pendidikan.
Demikian halnya berkaitan
mengelolakan anggaran
kuantitas
(economic
SDM yang ada.
Sistem
yang
dengan atau
jumlah
pengelolahan
yang sangat sentralistik selama
ini
akan
mempunyai
potensi
problem
efisiensi
pengelolaan apalagi
tersbut.
menganalisis,
dalam
efficiency).
dan
didaerah,
diseolah,
jika
5) Pemerataan Pelaksanaan
otonomi
pendidikan
dapat
meningkatkan
aspirasi
masyarakat
akan
pendidikan
yang
tidak dilakukan secara
diperkirakan akan juga
profesional
meningkatkannya
dan
proporsional.
pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan.
4) Sumber Daya Manusia
Tetapi
yang
jadi
Sumber daya manusia
permasalahan
merupakan
semakin tingginya jarak
paling
pilar
utama
yang dalam
Implementasi Dan Peran Otonomi Daerah Di Bidang Pendidikan
antara
daerah
adalah
dalam 92
pemerataan
akan
kepengawasannya
fasilitas pendidikan yang
diharapkan
akhirnya
kemampuan
akan
memiliki untuk
mendorong
merespon
meningkatnya
tuntutan
kepincangan dalam mutu
bersaing secara global.
hasil pendidikan.
Sistem
6) Peranserta Masyarakat Salah
satu
tujuan
berbagai daerah,
terus
pengawasan
hendaknya
menitik
beratkan
kepada
pengembangan
mutu,
otonomi daerah adalah
mewujudkan
untuk
dan efektivitas layanan
memberdayakan
efisiensi
masyarakat,
manejemen.
menumbuhkan prakarsa
Pengawasan pendidikan
dan
hendaknya
kreatifitas,
meningkatkan
tidak
peranserta
diposisikan
masyarakat,
termasuk meningkatkan
dalam sumber
dan
dalam
juga
hanya
perilaku
juga
sekedar sebagai
birokratis
dan
perundang-undangan saja.
Lebih
dari
itu
menyelanggarakan
hendaknya diperlakukan
pendidikan. Peran serta
sebagai
masyarakat
budaya
profesional
pendidikan dapat berupa
dalam
organisasi
perorangan,
pendidikan.
Sekalipun
dalam
kelompok
bagian
ataupun lembaga seperti
pengawasan
dunia usaha dan industri.
merupakan
dari
itu rangkaian
atau siklus dari proses 7) Pengawasan Pendidikan Sistem
pendidikan
nasional termasuk aspek Implementasi Dan Peran Otonomi Daerah Di Bidang Pendidikan
menejemen, akan tetapi makna melekat,
pengawasan dan 93
pengawasan masyarakat
program
harus selalu bersinergi
tertentu.
dengan
pelajaran
pengawasan
fungsional.
d. Pelaksanaan Daerah
8) Masalah Kurikulum
Otonomi
dalam
Dunia
Pendidikan
Sebagaimana telah kita
Otonomi pendidikan yang
ketahui bahwa
benar
kondisi
harus
bersifat
masyarakat
indonesia
accountable,
artinya
sangat
heterogen
kebijakan pendidikan yang
dengan berbagai macam
diambil
keragamannya,
dipertanggungjawabkan
seperti
harus
selalu
budaya, adat, suku, SDA
kepada
dan bahkan SDM-nya.
sekolah didirikan merupakan
Masing-masing
daerah
institusi publik atau lembaga
mempunyai esiapan dan
yang melayani kebutuhan
kemampuan
yang
masyarakat. Otonomi tanpa
dalam
disertai dengan akuntabilitas
berbeda pelaksanaan
otonomi
penidikan.
Dalam
publik
publik,
bisa
menjadi
karena
menjurus
tindak
yang
konteks otonomi daerah,
sewenang-wenang.
kurikulum suatu lembaga
Berangkat dan ide otonomi
pendidkan tidak sekedar
pendidikan
daftar
mata
pelajaran
beberapa konsep sebagai
yang
dituntut
dalam
solusi dalam menghadapi
suatu
jenis
jenjang
kendala dalam pelaksanaan
pendidikan, pengertian
dalam yang
suatu
telah
melahirkan
rencana
otonomi pendidikan, yaitu:
luas
kurikulum berisi kondisi yang
muncul
atau
Implementasi Dan Peran Otonomi Daerah Di Bidang Pendidikan
1) Meningkatkan Manajemen
Pendidikan
Sekolah 94
Menurut
Wardiman
Djajonegoro
bahwa
kualitas
pendidikan
dapat ditinjau dari segi proses
dan
pendidikan
sesuai
dengan
kebutuhan
peserta
didik dunia kerja.
produk.
Pendidikan
disebut
berkualitas
b) Hasil
dan
segi
Menghadapi kondisi ini maka
dilakukan
proses jika prosesbelajar
pemantapan manajemen
mengajar
pendidikan
yang
bertumpu
pada
berlangsung
secara efektif, didik
peserta
mengalami
pembelajaran bermakna.
yang Pendidikan
kompetensi
guru
dan
kesejahteraannya. Menurut
Penelitian
disebut berkualitas dan
Simmons dan Alexander
segi
bahwa ada tiga faktor
produk
jika
mempunyai salah satu
untuk
ciri-ciri sebagai berikut:
mutu pendidikan, yaitu
a) Peserta
motivasi
guru,
buku
pelajaran
dan
buku
didik
menunjukkan penguasaan
yang
meningkatkan
bacaan serta pekerjaan
tinggi terhadap tugas-
rumah.
tugas
penelitian
belajar
(learning task) yang
dengan
harus
akhir
dengan sasaran
dikuasai tujuan
pendidikan,
diantaranya belajar yang dalam
dan
hasil
Dan ini
tampak
jelas
bahwa
penentu
mutu
pendidikan
tidak
bergantinya kemampuam
dinyatakan
manajemen
belajar. Implementasi Dan Peran Otonomi Daerah Di Bidang Pendidikan
dalam
meningkatkan
akademik
prestasi
hasil
kurikulum,
dan
kebijakan di tingkat pusat atau pemerintah daerah, 95
tetapi
lebih
kepada
bersama-sama
sebagai
faktor-faktor internal di
salah satu tujuan UU No.
sekolah, yaitu peranan
20 Tahun 2003 adalah
guru, fasilitas pendidikan
untuk
dan
masyarakat,
pemanfaatannya.
memberdayakan
Kepala sekolah sebagai
menumbuhkan prakarsa
top
dan
manajemen
harus
kreativitas,
mampu memberdayakan
meningkatan peran serta
semua unit yang dimiliki
masyarakat,
untuk dapat mengelola
dalam
meningkatkan
semua infrastruktur yang
sumber
dana
ada
penyelenggaraan
demi
pencapaian
kerja yang maksimal.
termasuk
pendidikan.
Selain itu, untuk dapat
2) Reformasi
Lembaga Hubungan
meningkatkan
otonomi
Keuangan
manajemen
sekolah
Pusat Daerah
yang
mendukung
Perlu
dilakukan
mutu
penataan
hubungan
Pimpinana
keuangan
peningkatan pendidikan.
dalam
antar
Pusat
sekolah harus memiliki
Daerah
kemampuan
pengelolaan pendapatan
untuk
melibatkan dan
partisipasi
komitmen
orangtua
dan
anggota
masyarakat sekolah merumuskan mewujudkan misi
dan
dari
visi
menyangkut
(revenue)
dan
penggunaannya (expenditure)
sekitar
kepentingan
untuk
pengeluaran
dan
maupun
dan
daerah
peningkatan
mutu pendidikan secara Implementasi Dan Peran Otonomi Daerah Di Bidang Pendidikan
untuk
rutin
pembangunan dalam
memberikan
rangka
pelayanan
publik yang berkualitas. 96
keuangan
daerah memiliki political
diambil dari pendapatan
will yang baik dan kuat
asli
terhadap
Sumber
daerah,
perimbangan,
dana
dunia
pinjaman
pendidikan, ada peluang
dan lain-lain pendapatan
yang cukup luas bahwa
yang
dengan
pendidikan di daerahnya
melakukan
pemerataan
akan maju. Sebaiknya,
diharapkan
dapat
sah
kepada
daerah
yang
mendukung pelaksanaan
tidak memiliki visi yang
kegiatan
baik
pada
suatu
di
daerah, terutama pada
pendidikan
daerah
dipastikan
miskin.
Bila
bidang dapat daerah
dimungkinkan dilakukan
akan
subsidi
silang
antara
stagnasi
daerah
yang
kaya
kemandekan
kepada
daerah
yang
pemberdayaan
mengalami dan
miskin, agar pemerataan
masyarakat
pendidikan
educated
untuk
mendapatkan
kualitas
well tidak
mendapat
yang
untuk
oleh pemerintah.
yang
pernah momentum
ditetapkan
menuju
dan
sesuai dengan standar telah
itu
yang
baik
berkembang.
Otonomi
pendidikan
harus
mendapat
3) Kemauan
Pemerintah
dukungan DPRD, karena
Daerah
Melakukan
DPRD-lah
Perubahan Pada
merupakan
daerah
kualitas
yang
otonom,
pendidikan
kebijakan daerah
sangat ditentukan oleh
otonomi
kebijakan
bidang
pemerintah
daerah. Bila pemerintah Implementasi Dan Peran Otonomi Daerah Di Bidang Pendidikan
penentu di
dalam
tingkat rangka
tersebut.
Di
pendidikan,
DPRD harus mempunyai 97
peran yang kuat dalam
dan
tentang
tanggung
membangun paradigma
jawabnya
dalam
dan visi menjadi mitra
serta
memecahkan
yang
turut
baik.
Kepada
masalah yang dihadapi
pemerintahan
daerah,
masyarakat.
kota diberikan masukan secara
sistematis
dan
membangun daerah.
5) Pengaturan
Kebijakan
Pendidikan antara Pusat dan Daerah
4)
Membangun Pendidikan
Pemerintah Pusat tidak
Berbasis Masyarakat
diperkenankan
Kondisi
mencampuri
Sumber
Daya
urusan
yang dimiliki oleh setiap
pendidikan
daerah
Pemerintah Pusat hanya
tidak
merata
daerah.
untuk seluruh Indonesia.
diperbolehkan
Untuk
memberikan
itu,
pemerintah
kebijakan-
daerah dapat melibatkan
kebijakan
tokoh-tokoh masyarakat,
nasional, seperti aspek
ilmuwan, pakar kampus
mutu dan pemerataan.
maupun
Pemerintah
pakar
dimiliki
yang
Pemerintah
bersifat
Pusat
menetapkan
standard
daerah kota untuk turut
mutu. Jadi, pemerintah
membangun daerahnya,
pusat
tidak
sebagai
hanya
sebagai
hanya
fasilitator
pengamat,
pemerhati,
katalisator
pengecam
kebijakan
regulator.
daerah.
Sebaiknya,
berperan dan
bukan Otonomi
pengelolaan pendidikan
lembaga pendidikan juga
berada
harus
sekolah, oleh karena itu
membuka
diri,
lebih banyak mendengar
lembaga
opini publik, kinerjanya
bukan
Implementasi Dan Peran Otonomi Daerah Di Bidang Pendidikan
pada
tingkat
pemerintah memberi 98
pelayanan
dan
mendukung
proses
mendapatkan
pengajaran.
Persoalannya,
bagaimana
pendidikan agar berjalan
melalui otonomi daerah, yang
efektif dan efisien.
besarnya potensi dan sumber pembiayaan
3. Dampak
Otonomi
Terhadap
Daerah
Pendidikan
di
Indonesia Sebagai
berbeda,
menjamin agar tiap-tiap negara memperoleh hak pengajaran atau bagaimana
dampak
dapat
dengan
otonomi
otonomisasi
daerah tersebut dapat menjamin
daerah terutama pada bidang
bahwa Wajib Belajar pendidikan
pendidikan
dasar
beberapa perlu
di
atas,
terdapat
permasalahan
dipertimbangkan
mendalam,
yaitu
yang
sembilan
dituntaskan
lebih
kabupaten atau kota dalam waktu
terkait
yang relatif sama. Isu lainnya adalah
mutu
character
efisiensi
di semua
dapat
yang
dengan; kepentingan nasional, pendidikan,
tahun
pembentukan building",
"national bahwa
pengelolaan, pemerataan, peran
otonomi
serta
dalam kerangka negara kesatuan
masyarakat,
dan
akuntabilitas.
daerah
daerah
Republik
dilaksanakan
Indonesia,
yang
diharapkan warga negara tetap Pertama, Dalam skala nasional
mengetahui
pemerintah mempunyai beberapa
kewajibannya serta memiliki jiwa
kepentingan antara lain sejalan
patriotisme, religius, cinta tanah
dengan isu wajib belajar (Wajar)
air,
dan
seterusnya.
dan sebagai upaya mewujudkan
Persoalannya,
bagaimana
salah
pendidikan dapat mengamankan
satu
"mencerdaskan bangsa"
tujuan
nasional kehidupan
(Pembukaan
program
hak
pendidikan
dan
dengan
UUD
memberikan peluang kreatifitas
1945), demikian juga seperti yang
dalam keragaman daerah, tetapi
tertuang dalam pasal 31 ayat 1
semuanya
UUD
sentripetal
1945
tentang
hak
Implementasi Dan Peran Otonomi Daerah Di Bidang Pendidikan
mengarah ke
secara
kepentingan 99
nasional melalui muatan yang
Ketiga,
sama
bahwa
dalam
upaya
ke
arah
efisiensi
pengelolaan.
otonomi
daerah
pembentukan "national character
diharapkan dapat meningkatkan
building" tersebut.
efisiensi
pengelolaan
efisiensi Kedua,
peningkatan
Bahwa
salah
pemikiran
satu
yang
lahirnya
dalam
pengalokasian
mutu.
anggaran. Hal ini bisa terjadi
dasar
sebaliknya.
Pengalaman
beberapa negara menunjukkan
undang-undang
bahwa dengan otonomi daerah biaya
operasional
untuk
justru
meningkat,
menghadapi
tantangan
global
demikian
mutu
diharapkan
di
melandasi
pemerintah daerah 1999 adalah
persaingan
dan
pendidikan hal
ini
dengan
disebabkan antara lain karena
pendidikan
bertambahnya struktur organisasi
tidak
hanya
daerah
sehingga
memerlukan
memenuhi standar nasional tetapi
personil yang lebih besar, terlebih
juga perlu memenuhi standar
lagi jika ditambah dengan kualitas
internasional.
Persoalannya,
personil yang tidak profesional.
pendidikan
Indonesia yang selama 32 tahun
bahwa
otonomi
sepenuhnya
dilakukan
oleh
menganut
sistem
pengelolaan
Daerah Kabupaten atau Kota
yang sangat sentralistik akan
yang
sumberdaya,
mempunyai
kemampuan
pengelolaan seperti tersebut di
kualitas
prasarana,
dan
pembiayaannya berbeda,
dalam
bisa
sangat
konteks
problem
efisiensi
atas.
ini
pendidikan di satu sisi berhasil
Keempat,
meningkatkan
aspirasi
Pelaksanaan otonomi pendidikan
pendidikan masyarakat, namun di
diharapkan dapat meningkatkan
sisi lain mutu pendidikan merosot
aspirasi
karena
diperkirakan
sumber
dana
untuk
mendukungnya terbatas.
Implementasi Dan Peran Otonomi Daerah Di Bidang Pendidikan
pemerataan.
masyarakat juga
yang akan
meningkatnya
pemerataan
memperoleh
kesempatan 100
pendidikan.
tetapi
akan
seterusnya.
dibayar mahal dengan semakin
masyarakat
tingginya
dapat
jarak
ini
antar
daerah
Peran dalam
berupa
serta
pendidikan perorangan,
dalam pemerataan akan fasilitas
kelompok atau lembaga industri.
pendidikan yang akhirnya akan
Dalam kerangka otonomi daerah,
mendorong
kecenderungan
meningkatnya
peran
serta
kepincangan dalam mutu hasil
tersebut menjadi terbatas pada
pendidikan.
intervensi
lingkup daerah kabupaten atau
anggota
kota yang bersangkutan, dengan
daerah
demikian pada masyarakat yang
tanpa
pengelolaan, masyarakat
dari
kabupaten atau kota yang kaya
kaya,
dengan jumlah penduduk sedikit
pendidikan di daerah didukung
akan dapat menikmati fasilitas
selain dari peran serta orang tua
pendidikan yang jauh lebih baik
juga oleh masyarakat sehingga
dari anggota masyarakat dari
memperoleh sumber dana yang
daerah yang miskin. Dan apabila
relatif baik, dan sebaliknya untuk
kesempatan pendidikan ini juga
daerah yang miskin. sebab itu
mempengaruhi
tanpa
kesempatan
penyelenggaraan
intervensi
kebijakan
untuk memperoleh penghasilan,
nasional yang dapat menerapkan
maka dalam jangka panjang akan
subsidi
berpotensi meningkatnya jurang
masyarakat
kesenjangan
desentralisasi
ekonomi
antar
daerah.
menjurus
silang,
peran
dalam akan
memperlebar
serta sistem dapat jurang
ketimpangan pemerataan fasilitas Kelima, peran serta masyarakat.
pendidikan, yang akhirnya juga
Bahwa salah satu tujuan UU
akan
Pemerintah Daerah adalah untuk
kesenjangan
memberdayakan
daerah.
menumbuhkan
masyarakat, prakarsa
memperlebar ekonomi
jurang antar
dan
kreatifitas, meningkatkan peran serta
masyarakat,
dan
Implementasi Dan Peran Otonomi Daerah Di Bidang Pendidikan
101
Keenam melalui
akuntabilitas. otonomi
keputusan
diberlakukan sepenuhnya.
jasa semakin
masyarakat
dilayaninya
(klien)
akuntabilitas
layanan
bergeser
dari
C. KESIMPULAN
yang
Dari pemaparan diatas dapat diambil
sehingga
kesimpulan bahwa pada saat ini
tersebut
Indonesia telah ditetapkan otonomi
lebih
daerah dan juga berdampak adanya
yang
berorientasi kepada kepentingan
otonomi
pemerintah
otonomi
pusat
akuntabilitas
otonomi,
menyangkut
akan
mendekati
menjalankan
maka kebijakan tersebut dapat
layanan
pendidikan
mampu
pengambilan
yang
pelaksanaan
Bahwa
kepada
yang
pendidikan. pendidikan
Dengan
ini,
dimana
lebih
daerah berhak mengatur pendidikan
berorientasi kepada kepentingan
di daerahnya sendiri tanpa campur
masyarakat. Ini menuntut lebih
tangan
besar partisipasi masyarakat dan
langsung
orang tua dalam pengambilan
mempertimbangkan
keputusan tentang pelaksanaan
khasan, serta karakteristik daerah
pendidikan di daerah.
masing-masing. Walaupun demikian,
pemerintah pusat
secara dengan
potensi,
ke-
pemerintah pusat tetap bertugas dan Ketujuh permasalahan tersebut
berkewajiban untuk mengontrol dan
perlu
mengawasi
dipertimbangkan
lebih
pelaksanaan
mendalam. Paling tidak, sebelum
pendidikan tersebut.
benar-benar
Otonomi pendidikan
otonomisasi
itu
dijalankan dan sebelas bidang di
untuk
atas
diserahkan
potensi
pada
daerah,
dilakukan dulu
sepenuhnya maka
pengkondisian
dengan
dimaksudkan
mengembangkan daerah
perlu
masina-masing
lebih
bersangkutan.
yang
potensiada
daerah Hal
otonomi
ini
pada yang
tentunya
memperhatikan
dikarnakan potensi masing-masing
sumber dana dan sumber daya
daerah di Indonesia sangat beragam
yang
dan tidak sama antara yang satu
daerah.
dimiliki
masing-masing
Setelah
dianggap
Implementasi Dan Peran Otonomi Daerah Di Bidang Pendidikan
dengan
yang
lainnya.
Potensi 102
tersebut
dikembangkan
dimasukkan
dalam
dan
kurikulum
pendidikan disekolah, agar nantinya output dari proses pendidikan sesuai dengan kondisi yang ada didaerah tersebut. Tapi dalam kenyataannya dilapangan,
otonomi
pendidikan
yang dilaksanakan tidak semudah teorinya, karena masih banyaknya hambatan serta permasalahan yang dihadapi sebagai mana yang telah disebutkan diatas yang masih perlu
DAFTAR PUSTAKA Bahri Djamarah, Syaiful. Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif. Jakarta: Rineka Cipta, 2000. Darmadi,
Hamid. Kemampuan Dasar
Mengajar Landasan Konsep dan Implementasi. Bandung: Alfabeta, 2009 Hamalik,
Oemar.
Dasar-dasar
Pengembangan
Kurikulum.
Bandung:
PT.
Remaja
Rosdakarya, 2009
di perbaiki lagi. Dalam pendidikan mutu pendidikan merupakan prioritas utama,
dimana
mutu
pendidikan
nasional perlu ditingkatkan untuk menghasilkan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem
Pendidikan
Nasional;
generasi-generasi
yang cerdas dan kompeten.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
yang
diperbaharui
dengan PP No. 32 Tahun 2013;
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah; Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah.
Implementasi Dan Peran Otonomi Daerah Di Bidang Pendidikan
103
Implementasi Dan Peran Otonomi Daerah Di Bidang Pendidikan
104
