Inom Nasution, Otonomi Daerah dan...
OTONOMI DAERAH DAN OTONOMI PENDIDIKAN Inom Nasution1
ABSTRAK
Reformasi yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan pergeseran penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Pergeseran ke desentralisasi membuat daerah memiliki otonomi penuh. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan otonomi dan desentralisasi ialah semakin optimalnya pengelolaan sekolah dan makin meningkatnya kualitas pendidikan. Namun, dalam perjalanan awal otonomi daerah yang meliputi juga otonomi pendidikan muncul fenomena berdampak semakin dinomorduakan pendidikan. Hal itu dapat dilihat dari semakin melemahnya kualitas pendidikan. Sebenarnya komponen pendidikan merupakan komponen utama pembangunan daerah. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah, pendidikan harus menjadi ujung tombak pembangunan daerah. Upaya peningkatan mutu pendidikan melalui otonomi daerah mencakup antara lain sarana prasarana, kesejahtaraan guru, rekrutmen guru dan penempatan guru, kurikulum, peran serta masyarakat, serta dana operasional.
Kata Kunci: Otonomi Daerah dan Pendidikan
1
Inom Nasution, Dosen Prodi Pendidikan Jasmani Dan Rekreasi – STKIP Bina Bangsa Getsempena, Jalan Tgk Chik Di Tiro, Peuniti, Banda Aceh, Telepon 0651-33427, Email:
[email protected]
ISSN 2086 – 1397
Volume I. Nomor 2. Juli – Desember 2010 | 1
Inom Nasution, Otonomi Daerah dan...
penggantinya tertuang dalam UU No.22,
A. Pendahuluan
Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Di Reformasi yang terjadi di Indonesia telah
mengakibatkan
penyelenggaraan
pergeseran
pemerintahan
dari
dalam undang-undang ini diberikan beberapa batasan istilah, diantaranya 1) otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk
sentralisasi ke desentralisasi. Pergeseran ke
mengatur
desentralisasi
memiliki
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
otonomi penuh. Otonomi ini dimaksudkan
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan
untuk
dan
peraturan perundang-undangan, 2) daerah
masing-
otonom adalah kesatuan masyarakat hukum
membuat
lebih
daerah
memandirikan
memberdayakan
potensi
daerah
daerah
dan
masing, serta masyarakat, sehingga lebih
yang
leluasa
berwenang
mengatur
dan
melaksanakan
pembangunan daerah atas prakarsa sendiri.
mempunyai
mengurus
batas
mengatur
kepentingan
daerah dan
tertentu,
kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
Pemberian otonomi yang luas dan
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan
bertanggung jawab dilaksanakan berdasarkan
Negara
prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi
otonomi daerah masih menghadapi kendala
mengisyaratkan peran serta masyarakat dengan
sehingga muncul Undang-Undang Otonomi
memperhatikan potensi dan keanekaragaman
Daerah No 32 tahun 2004. Dalam UU tersebut
daerah. Selain itu wujud otonomi berada pada
Bab VII, Pasal 150 (1) menyatakan “Dalam
titik sentral di tingkat wilayah yang paling
rangka menyelenggarakan pemerintahan di
dekat dengan rakyat, yaitu kabupaten dan kota.
daerah disusun perencanaan pembangunan
Realisasi
otonomi
daerah
kesatuan
RI.
Ternyata
realisasi
sudah
daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem
dimulai sejak keluarnya Undang-Undang No.5
perencanaan pembangunan nasional”. (Fokus
Tahun 1974 Tentang pemerintahan di daerah
Media, 2004:91). Berarti semua komponen
yang mengatur tiga jenis asas pemerintahan di
pemerintahan yang termasuk dalam wilayah
daerah, yaitu 1) asas desentralisasi, 2) asas
otonomi
dekonsentrasi, dan 3) asas perbantuan. Lebih
pembangunan daerah.
lanjut undang-undang ini menegaskan tentang pokok-pokok
pemerintahan otonomi daerah
menjadi
Pendidikan komponen
satu
kesatuan
merupakan
dalam
dalam
salah satu
pembangunan
daerah.
dimaksudkan sebagai hak, wewenang dan
Berdasarkan UU otonomi pendidikan juga
kewajiban
daerah
dan
memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur
mengurus
rumah tangganya sendiri sesuai
dirinya sendiri. Walaupun dalam arti menjadi
untuk
mengatur
dengan peraturan perundang-undangan yang
bagian
berlaku (Silverius, 2002: 1). Namun, konsep
pembangunan daerah.
ini dipandang tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan perkembangan ISSN 2086 – 1397
otonomi keadaan,
daerah
sehingga
dan
dari
Bagaimana
komponen-komponen
sebenarnya
realisasi
pelaksanaan otonomi pendidikan menjadi
konsep Volume I Nomor 1. Juli – Desember 2010 | 2
Inom Nasution, Otonomi Daerah dan...
bagian otonomi daerah. Inilah permasalahan
dilihat dari
yang dikaji dalam makalah ini.
pendidikan.
semakin melemahnya kualitas
Tidak
semua
daerah
memiliki
B. Pembahasan
kemampuan sumber daya alam dan sumber
1. Proses otonomi pendidikan
daya manusia yang sama. Ada daerah yang
Otonomi daerah
menunjuk pada
memiliki sumber daya yang cukup untuk
kemandirian daerah, di mana daerah diberikan
segera merealisasi otonomi dalam semua
kewenangan untuk mengatur dan mengurus
komponen,
rumah
atau
pendidikan. Namun ada daerah yang tidak atau
mengupayakan seminimal mungkin adanya
belum memiliki sumber daya yang memadai
campur tangan atau intervensi pihak lain atau
untuk merealisasi otonomi baik untuk daerah
pemerintah pusat clan pemerintah di atasnya.
maupun untuk pendidikan. Dengan demikian
Dengan otonomi tersebut, daerah bebas untuk
pemerintah
berimprovisasi,
dan
komponen daerah yang masih dalam kondisi
mengapresiasikan kemampuan dan potensi
belum memiliki sumber daya yang memadai.
yang dimiliki, mempunyai kebebasan berpikir
Antara lain komponen yang dimaksud adalah
dan bertindak, sehingga bisa berkarya sesuai
sektor pendidikan.
tangganya
sendiri
tanpa
mengekspresikan
dengan kebcbasan yang dimilikinya.
desentralisasi
pusat
dalam
belum
bidang
melepaskan
Berdasarkan pengamatan penulis dari
Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk
termasuk
media
menunjukkan
bahwa
pada
pendidikan sebagai komponen otonomi daerah
memenuhi
masih belum memiliki sumber daya manusia
kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu
yang memadai. Tenaga kependidikan dan guru
upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan
masih memiliki latar belakang pendidikan
penyelenggaraan
yang belum memenuhi ketentuan.
hakikatnya
ditujukan
pemerintahan,
berbagai
untuk
pemerintahan
untuk
mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih
Kondisi
Sektor
pendidikan
yang
baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan
demikian jika dilepaskan dari pemerintah
lebih sejahtera.
pusat menurut hemat penulis dikhawatirkan
Hasil
yang
dari
akan menurunkan kualitas pendidikan daerah.
pelaksanaan otonomi dan desentralisasi ialah
Penurunan itu sekaligus akan mempengaruhi
semakin optimalnya pengelolaan sekolah dan
kualitas pendidikan nasional. Apalagi kalau
makin meningkatnya kualitas pendidikan.
dilihat komponen aparat pemerintahan di
Namun, dalam perjalanan awal otonomi
daerah yang ternyata sangat sedikit memiliki
daerah yang meliputi juga otonomi pendidikan
latar
muncul
pendidikan. Akibatnya sektor pendidikan di
fenomena
diharapkan
berdampak
semakin
dinomorduakan pendidikan. Hal itu dapat
daerah
belakang
tidak
kualifikasi
dijadikan
dalam
sebagai
bidang
prioritas
pertama dalam pembangunan daerah.
ISSN 2086 – 1397
Volume I. Nomor 2. Juli – Desember 2010 | 3
Inom Nasution, Otonomi Daerah dan...
Sebenarnya
pendidikan
pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan
merupakan komponen utama pembangunan
dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat
daerah. Untuk meningkatkan kualitas sumber
ke pemerintah daerah (propinsi dan distrik),
daya manusia di daerah, pendidikan harus
dan kedua, desentralisasi pendidikan dengan
menjadi ujung tombak pembangunan daerah.
fokus pada pemberian kewenangan yang lebih
Hadiyanto
komponen
mengemukakan
bahwa
besar di tingkat sekolah. Konsep desentralisasi
“Sisi lain dari kesiapan sumber daya manusia
pendidikan yang pertama terutama berkaitan
adalah belum terpenuhinya lapangan kerja
dengan otonomi daerah dan desentralisasi
dengan kemampuan sumber daya yang ada.”
penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke
(Hadiyanto, 2004: 43). Selanjutnya Sidiyanto
daerah,
mengatakan bahwa “ . . . . .
pendidikan
kemampuan
sedangkan
konsep
yang
desentralisasi
memfokuskan
pada
pemerintah untuk mengangkat pendidikan
pemberian kewenangan yang lebih besar pada
sebagai wahana penting perbaikan sumber
tingkat sekolah dilakukan dengan motivasi
daya manusia Indonesia, masih terasa berat”
untuk
(Hadiyanto:2004:45). Hal ini juga sebagai
Tujuan
dampak dari Negara kita belum mampunyai
pendidikan
target dalam mengejar laju pertumbuhan
pengalaman desentralisasi pendidikan yang
ekonomi nasional dan kemampuan keuangan
dilakukan di beberapa negara Amerika Latin,
Negara yang masih terasa tersendat.
di Amerika Serikat dan Eropa. Jika yang
meningkatkan dan
kualitas
orientasi sangat
dari
bervariasi
pendidikan. desentralisasi berdasarkan
Meskipun otonomi pendidikan sudah
menjadi tujuan adalah pemberian kewenangan
ada dalam peraturan dan regulasi otonomi
di sektor pendidikan yang lebih besar kepada
daerah, tetapi dalam kelembagaan dan sikap
pemerintah daerah, maka fokus desentralisasi
akademik guru, kepala sekolah dan Dinas
pendidikan
Pendidikan
belum
pelimpahan kewenangan yang lebih besar
menunjukkan suatu sinkronisasi. Pemerintah
kepada pemerintah lokal atau kepada Dewan
Daerah belum menunjukkan penampilan dan
Sekolah. Implisit ke dalam strategi desentralisi
cara kerja yang jelas, dan yang mereka
pendidikan yang seperti ini adalah target untuk
lakukan bahwa otonomi pendidikan masih
mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber
memerlukan waktu untuk sosialisasi bagi
daya (school resources; dana pendidikan yang
Dinas
berasal yang pemerintah dan masyarakat).
sebagai
Pendidikan
atasannya
di
Pemerintah Daerah, dan
tingkat
daerah,
masyarakat pada
umumnya.
yang
dilakukan
adalah
pada
Dilain pihak, jika yang menjadi tujuan desentralisasi pendidikan adalah peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan kualitas dari hasil proses belajar mengajar tersebut,
2. Prinsip Desentralisasi Pendidikan Secara konseptual, terdapat dua jenis desentralisasi pendidikan, yaitu: desentralisasi ISSN 2086 – 1397
kewenangan
di
pertama, sektor
maka
desentralisasi
difokuskan
pada
pendidikan reformasi
lebih proses
belajarmengajar. Partisipasi orang tua dalam Volume I Nomor 1. Juli – Desember 2010 | 4
Inom Nasution, Otonomi Daerah dan...
proses belajar mengajar dianggap merupakan
memiliki
salah satu faktor yang paling menentukan.
kepemimpinan yang kuat, staf pengajar dengan
Dalam
desentralisasi
kualifikasi dan komitmen tinggi, fokus pada
pendidikan yang dilakukan di banyak Negara
proses pembelajaran, dan bertanggung jawab
merupakan bagian dari proses reformasi
terhadap
pendidikan secara keseluruhan dan tidak
desentralisasi sektor pendidikan yang meliputi
sekedar merupakan bagian dari proses otonomi
pemberian kewenangan yang lebih besar ke
daerah dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi
pemerintah daerah dalam alokasi anggaran dan
pendidikan
proses
perencanaan pendidikan di daerah, serta
pemberian kewenangan yang lebih luas di
pemberian kewenangan yang lebih besar pada
bidang
sekolah dalam manajemen guru, pendanaan,
kenyataannya,
akan
kebijakan
pendanaannya pemerintah
dari
lokal
meliputi
suatu
pendidikan
dan
pemerintah dan
pada
aspek
pusat saat
ke yang
bersamaan kewenangan yang lebih besar juga
karakteristik-karakteristik:
hasil
yang
dicapai.
Proses
pemilihan kepala sekolah manajemen proses belajar-mengajar
diharapkan
akan
meningkatkan kualitas pendidikan.
diberikan pada tingkat sekolah. Tipologi komponen-komponen sektor pendidikan yang dapat
dipertimbangkan
3. Upaya peningkatan mutu pendidikan
untuk
Upaya peningkatan mutu pendidikan
didesentralisasikan dapat dilihat dalam Tabel 1
melalui otonomi daerah mencakup antara lain
berikut:
sarana
prasarana,
rekrutmen
guru
kesejahtaraan dan
penempatan
guru, guru,
kurikulum, peran serta masyarakat, serta dana operasional. Sarana unsur
dan
penting
prasarana
dalam
merupakan
penyelenggaraan
pendidikan. Ruang kelas, ruang praktek, laboratorim,
perpustakaan,
gedung
administrasi, buku pelajaran, alat dan media Salah satu cara dalam mempersiapkan desentralisasi
pendidikan
adalah
dengan
pendidikan dikembangkan dalam satu kesatuan yang
utuh
dan
standar
sesuai
dengan
yang
kebutuhan sekolah. Dalam hal ini termasuk
mempengaruhi proses dan hasil belajar-
juga pengadaan seperangkat computer dan
mengajar, khususnya dari sekolah-sekolah
internet.
unggulan. Mohrman and Wohlstetter, 1994;
meningkatkan pendidikan harus disesuaikan
Creemers, 1994 and Darling-Hammond, 1997
dengan kebutuhan daerah dan sekolah yang
seperti
memerlukan. Terutama didaerah terpencil
mengidentifikasi
faktor-faktor
dikutip
menyimpulkan
ISSN 2086 – 1397
Burki,
bahwa
et.al.,
sekolah
1999
Dengan
demikian
untuk
unggulan
Volume I. Nomor 2. Juli – Desember 2010 | 5
Inom Nasution, Otonomi Daerah dan...
harus
lebih
utama
diperhatikan
untuk
bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah
meningkatkan kualitas pendidikan. Peran masyarakat
serta
masyarakat
sesungguhnya
Selanjutnya pada Pasal 46, ayat 2 dikatakan
dalam
menyediakan
anggaran
konsep
pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal
pendidikan yang lebih banyak menggunakan
31, ayat 4, UUD 1945.” (Depdiknas, 2003:
masyarakat
wahana
31). Seyogyanya masyarakat dibebaskan dari
pendidikannya. Fasli Jalal dan Dedi Supriadi
beban biaya pendidikan bagi anak-anaknya,
mengatakan
jika
itu
sendiri
bahwa
adalah
bertanggungjawab
sebagai
“Pendidikan
berbasis
seandainya
pemerintah
benar-benar
masyarakat hanya dapat berlangsung efektif
konsekwen dengan apa yang dimaktubkannya
apabila diawali dari kebutuhan-kebutuhan
dalam Undang-Undang Pendidikan Nomor 20
akan produk-produk pendidikan tertentu yang
Tahun 2003, pada Pasal 49, ayat 1 yang
memang
tersebut”
mengatakan bahwa “dana pendidikan selain
(Depdiknas: 2001:215). Dari kutipan ini
gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan
dipahami bahwa dasar pendidikan yang akan
dialokasikan minimal 20% dari APBN pada
dikembangkan sebenarnya telah ada dalam
sektor pendidikan dan minimal 20% dari
setiap masyarakat, dan untuk mengoptimalkan
APBD. (Depdiknas: 2003:32).
produk
ada
di
pendidikan
masyarakat
diperlukan
Melalui otonomi pendidikan maka
perhatian, dukungan, bimbingan, pengawasan,
sekolah diberikan peluang dan kewenangan
dan evaluasi dari pemerintah terkait, dalam hal
untuk mengelola sumber daya dengan cara
ini Dinas Pendidikan Daerah di bawah
mengalokasikannya
dukungan Pemerintah Daerah.
masyarakat setempat. Terkait dengan hal itu,
Dana
tersebut
operasional
untuk
kurikulum
sesuai
berbasis
kebutuhan
kompetensi
memberi
pengembangan program pendidikan sekaligus
peluang dan kewenangan pada Pemerintah
peningkatan kualitas pendidikan di daerah
Daerah dan/atau sekolah untuk lebih otonom
memerlukan
dalam
dukungan
dana
baik
dari
mengembangkan
dan
Pemerintah Daerah maupun dari Pemerintah
mengoperasionalisasikan
Pusat.
sekolah sesuai dengan potensi yang ada di
Dalam
periode
transisi
otonomi
daerah
mampu untuk berotonomi secara finansial
Sebelum
secara drastis, tetapi memerlukan waktu
kurikulum pendidikan di sekolah ditentukan
hingga mampu untuk berjalan secara otonomi
oleh
penuh.
Sebagaimana dicatumkan dalam
keinginan atau orientasi pemerintah sebagai
Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun
penguasa Negara dengan tujuan-tujuannya.
2003 pada Pasal 46, ayat 1, bahwa “pendanaan
Sementara Suparno, et al mengatakan bahwa
pendidikan menjadi tanggungjawab bersama
“Kurikulum mesti dikritisi sehingga memberi
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
peluang kepada siswa untuk memilih bahan
masyarakat.”
pelajaran yang paling sesuai dengan minat dan
ISSN 2086 – 1397
2003:
31).
di
sekolah
di
pendidikan, tentu saja tidak semua daerah
(Depdiknas,
atau
pembelajaran
berotonomi
pemerintah
dan
masing-masing. pendidikan,
tidak
bebas
isi
dari
Volume I Nomor 1. Juli – Desember 2010 | 6
Inom Nasution, Otonomi Daerah dan...
peluang karir di masa depan.” (Suparno, et al, 2002:70). Dengan demikian pendapat yang berbeda
dapat
ditampung
agar
dapat
Berkenaan dengan rekrutmen dan penempatan guru, Jalal mengemukakan: Untuk
mendukung
mengakses kajian bila terdapat kesenjangan
rekrutmen
antara realitas dan pemahaman isi kurikulum
mengutamakan daerah asal, maka
dikalangan para siswa. Dengan program
rekrutmen calon mahasiswa LPTK
otonomi pendidikan, diharapkan formulasi
harus
kurikulum dapat lebih diarahkan kepada
pesebaran
kebutuhan dan potensi daerah masing-masing.
kabupaten/kota pada provinsi yang
Guru
berkualitas
tidak
sekedar
pula
calon
kebijakan guru
memperhatikan guru
di
mahasiswa
direkrut
keahliannya,
kebutuhan
daerah-daerah
memperhatikan
juga
proses
yang
mampu
mentransfer
ilmu
peta setiap
bersangkutan dan untuk itu, calon
mentransfer ilmu pengetahuan sesuai bidang tetapi
yang
dilayaninya.
berdasarkan yang
Selanjutnya
ia
pengetahuan tersebut, sehingga siswa dapat
mengatakan bahwa “perlu dibelakukan
menerima pelajaran dengan suasana hati yang
sistem pengangkatan,
nyaman,
mampu
dan pembainaan tenaga kependidikan
melaksanakan kegiatan secara ilmiah sesuai
yang memungkinkan para guru untuk
jenjang pendidikannya. Guru yang berkualitas
mengembangkan diri dan karirnya
memadai adalah yang dapat berkonsentrasi
secara lebih luas sehingga, sebagai
penuh dengan tugas dan kewajibannya sebagai
tenaga
tenaga pendidik setelah kebutuhan pokok
menyandarkan kesejahteraan hidupnya
hidupnya telah terpenuhi. Bangsa Indonesia
melalui
sejauh ini belum mampu menghargai guru
layanan profesionalnya” (Jalal dan
sebagaimana mestinya dengan imbalan gaji
Dedi Supriadi, 2001: 223).
memahami
dan
profesional,
pengabdian
penempatan,
mereka
optimal
dapat
bagi
yang memadai. Apa yang dibalik semua ini adalah
menjadi
pilihan
Walaupun terlihat bahwa di tingkat
profesi terakhir. Hadiyanto mengemukakan
provinsi kebutuhan guru sudah mencukupi,
bahwa “Akibat dari penghargaan masyarakat
misalnya karena standar guru SD
terhadap guru yang rendah itu maka guru tidak
dalam kelas, tetapi di beberapa daerah
mampu bangkit untuk meng-update ilmunya
terpencil masih kekurangan guru. Pemecahan
sehingga menjadi seperti lingkaran syetan,
masalah ini dilakukan dengan memindahkan
kualitas mereka rendah dan kembali lagi
guru dari daerah yang berlebihan guru. Namun
dibayar murah.” (Hadiyanto, 2004: 27). Untuk
setelah dilaksanakannya otonomi daerah, cara
mendapatkan tenaga guru dengan kualitas
ini menjadi sulit dilakukan, karena di beberapa
tinggi, pemerintah mau tidak mau harus
daerah menolak menerima guru dari daerah
memperhatikan kesejahteraan mereka.
lain. Lagipula tenaga guru yang ada masih
ISSN 2086 – 1397
guru merupakan
mengajar
Volume I. Nomor 2. Juli – Desember 2010 | 7
Inom Nasution, Otonomi Daerah dan...
terkonsentrasi di Jawa dan kota-kota di luar
Upaya peningkatan mutu pendidikan
Jawa. Dengan demikian diperlukan kebijakan
melalui otonomi daerah mencakup antara lain
pemerintah untuk mempermudah pemindahan
sarana
dari satu daerah ke daerah lain.
rekrutmen
prasarana, guru
kesejahteraan dan
guru,
penempatan
guru,
kurikulum, peran serta masyarakat, serta dana operasional.
C. Kesimpulan
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan
DAFTAR PUSTAKA
bahwa, Pemberian wewenang otonomi ini dimaksudkan
memandirikan
Hadiyanto. Mencari Sosok Desentralisasi
daerah dan memberdayakan potensi daerah
Manajemen Pendidikan Di Indonesia.
masing-masing, serta masyarakat, sehingga
Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
lebih leluasa
untuk
lebih
mengatur dan melaksanakan
pembangunan atas prakarsa sendiri. Otonomi
Fokus
Media.
Undang-Undang
Otonomi
pada tingkat wilayah yang paling dekat dengan
Daerah 2004. Bandung: Fokus Media,
rakyat, yaitu kabupaten dan kota.
Indonesia.
Desentralisasi pendidikan yang efektif tidak hanya melibatkan proses pemberian
Depdiknas.
Balitbang.
Pusat data dan Informasi Pendidikan.
kewenangan dan pendanaan yang lebih besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah,
Indonesia. Depdiknas. Undang-Undang RI No.
tetapi desentralisasi juga harus menyentuh
20
Tahun
2003
Tentang
pemberian kewenangan yang lebih besar ke
Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
Sistem
sekolah-sekolah dalam menentukan kebijakankebijakan: organisasi dan proses belajar-
Jalal, Fasli dan Dedi Supriadi. Reformasi
mengajar, manajemen guru, struktur dan
Pendidikan dalam Konteks Otonomi
perencanaan di tingkat sekolah, dan sumber-
Daerah. Yogyakarta: Adicita Karya
sumber pendanaan sekolah.
Nusa, 2001.
Hasil
yang
diharapkan
dari
pelaksanaan otonomi dan desentralisasi ialah
Selintas Pendidikan Indonesia Di Akhir 2002:
semakin optimalnya pengelolaan sekolah dan
Delapan
Isu
Pendidikan.
makin meningkatnya kualitas pendidikan.
Depdiknas, 2002.
Jakarta:
Namun, dalam perjalanan awal otonomi daerah yang meliputi juga pendidikan telah
Suparno.
Reformasi
Pendidikan:
Sebuah
terjadi fenomena yang dapat berdampak
Rekomendasi. Yogyakarta: Kanisius
semakin dinomor duakan pendidikan dan
.2002
semakin melemahnya kualitas pendidikan.
ISSN 2086 – 1397
Volume I Nomor 1. Juli – Desember 2010 | 8
Inom Nasution, Otonomi Daerah dan...
Burki, Shahid J., Guillermo E. Perry and William R. Dillinger, Beyond the Center: Decentralizing the State, The World Bank, Washington, D.C, 1999.
Armida S. Alisjahbana, Otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, Bandung: Universitas padjajaran, 20000
ISSN 2086 – 1397
Volume I. Nomor 2. Juli – Desember 2010 | 9
