Otonomi Daerah : Implementasi 3/20/2016
Marlan Hutahaean
1
UU No. 22 Tahun 1999 ---- UU No. 32 Tahun 2004 Ada 5-6 Bidang yang menjadi urusan pemerintah pusat seperti : Bidang Pertahanan
Bidang Keamanan
Bidang Moneter dan Fiskal
Bidang Agama
Bidang Peradilan (Yustisi)
Bidang Politik Luar Negeri 3/20/2016
Marlan Hutahaean
2
Bidang Kesehatan
Bidang Pendidikan
Bidang Sosial
Bidang Tenaga Kerja
Bidang Perhubungan
Bidang Industri
Bidang Lingkungan Hidup
Bidang Koperasi
3/20/2016
Marlan Hutahaean
Bidang PU
Bidang Pertanian
Bidang Penanaman Modal
3
Urusan Wajib Pemerintah Daerah Kab./Kota : UU No. 32/2004 1.
perencanaan dan pengendalian pembangunan
9.
fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah
2.
perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
10.
pengendalian lingkungan hidup
3.
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
11.
pelayanan pertanahan
4.
penyediaan sarana dan prasarana umum
12.
pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
5.
penanganan bidang kesehatan
13.
pelayanan administrasi umum pemerintahan
6.
penyelenggaraan pendidikan
14.
pelayanan administrasi penanaman modal
7.
penanggulangan masalah sosial
15.
penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
8.
pelayanan bidang ketenagakerjaan
16.
urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan
3/20/2016
Marlan Hutahaean
4
Urusan Pilihan Pemerintah Daerah Kab./Kota : UU No. 32/2004
Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat
pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
3/20/2016
Marlan Hutahaean
5
Dalam disain otonomi daerah sebelum diundangkan melalui UU No. 22/1999, yang menjadi indikator keberhasilannya adalah : Perangkat peraturan berupa PAD yg meningkat peraturan dan Semua urusan memungkinkan pemerintah ttg pemerintahan yg penyerahan urusan mendukung secara berdasarkan telah ditinjau seimbang sesuai Masing-masing kriteria yg kebutuhan dan jika Dati II telah kembali dan ditetapkan dan mampu mengurus diselaraskan dgn memungkinkan layak utk nuansa terjadinya RT-nya sendiri. diserahkan kepada percepatan pembangunan yg Dati II telah diarahkan pertumbuhan dilaksanakan. sebagaimana perekonomian daerah. tertulis dalam GBHN.
3/20/2016
Marlan Hutahaean
Terwujudnya mekanisme pembinaan teknis oleh menteri teknis, pembinaan umum oleh menteri dalam negeri, pembinaan operasional oleh provinsi tanpa terjadinya pergesekan dan tumpang tingdih antara pembinaan.
6
Kuadran III
Kuadran I
Provinsi dengan Kinerja Sedang
Provinsi dengan Kinerja Tinggi
Kuadran IV
Kuadran II
Provinsi dengan Kinerja Rendah
Provinsi dengan Kinerja Sedang
Sumber : Dariwardani dan Amani, hal. 6. 3/20/2016
Marlan Hutahaean
7
Kuadran I
II
III
IV
3/20/2016
Kondisi Kelompok provinsi dengan kinerja tinggi. Kinerja PAD tinggi dengan nilai IPM tinggi. Pemerintah daerah berhasil mengoptimalkan input sehingga berdampak baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Kelompok provinsi dengan kinerja sedang. Kinerja PAD tinggi namun nilai IPM rendah. Pemerintah daerah berhasil meningkatkan input namun belum membawa dampak optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kelompok provinsi dengan kinerja sedang. Kinerja PAD rendah namun nilai IPM tinggi. Pemerintah daerah kurang berhasil meningkatkan input namun dengan input terbatas berhasil membawa dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kelompok provinsi dengan kinerja rendah. Kinerja PAD rendah dengan nilai IPM rendah. Pemerintah daerah kurang berhasil meningkatkan input sehingga belum membawa dampak optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Marlan Hutahaean
8
Kuadran III Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Barat Jambi Bengkulu DKI Jakarta Kalimantan Tengah Kalimantan Timur
Kuadran I Sumatera Utara Jawa Tengah DI Yogyakarta Bali
Kuadran IV Lampung Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara
Kuadran II Jawa Timur
Sumber : Dariwardani dan Amani, hal. 8 3/20/2016
Marlan Hutahaean
9
Kuadran III Jambi Bengkulu Kalimantan Tengah Kalimantan Timur
Kuadran I Sumatera Utara Sumatera Barat DKI Jakarta Jawa Tengah DI Yogyakarta Bali
Kuadran IV Nanggroe Aceh Darussalam Lampung Nusa Tenggara Timur Sulawesi Tengah
Kuadran II Jawa Timur Nusa Tenggara Barat Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Sulawesi Tenggara
Sumber : Dariwardani dan Amani, hal. 9. 3/20/2016
Marlan Hutahaean
10
Peringkat Kabupaten Propinsi Sumatera Utara di tingkat Nasional (dari 334 kabupaten/kota) : Tapanuli Utara (48),Serdang Bedagai (63), Samosir (107), Deli Serdang (110), Dairi (120), Tapteng (135), Madina (172), Simalungun (174), Tobasa (184), Humbahas (185), Karo (219), Asahan (228), Labuhan Batu (230), Pakpak Barat (249), Nias (259) dan Nias Selatan (281). (www.samosirkab.go.id) 3/20/2016
Marlan Hutahaean
11
Evaluasi daerah otonom hasil pemekaran 1999-2009 akhirnya disampaikan secara resmi. Hasil evaluasi menunjukkan hampir semua mendapatkan nilai merah untuk indikator kesejahteraan masyarakat, pemerintahan yang baik, pelayanan publik, dan daya saing.
3/20/2016
Marlan Hutahaean
12
Dari 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota hasil pemekaran sepanjang periode 1999-2009, hanya dua daerah yang mendapat nilai total di atas 60 dari nilai tertinggi 100. Kedua daerah itu adalah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dengan nilai total 64,61 dan Kota Cimahi, Jawa Barat, dengan nilai 60,43. 3/20/2016
Marlan Hutahaean
13
Banyak daerah yang mendapatkan nilai minimal untuk kategori-kategori tertentu. Kabupaten Toraja Utara (Sulawesi Selatan), Tulang Bawang Barat (Lampung), Yalimo (Papua), Kepulauan Aru (Maluku), Gorontalo Utara (Gorontalo), Kepulauan Meranti (Riau), Morotai (Maluku Utara), Mesuji (Lampung), Sigi (Sulawesi Tengah), dan Maluku Barat Daya (Maluku) mendapat nol untuk indikator daya saing. Kabupaten Deiyai (Papua) mendapat nilai kosong untuk indikator kesejahteraan rakyat. Kabupaten Puncak Jaya dan Paniai di Papua memperoleh nilai kosong untuk indikator kesejahteraan masyarakat, pemerintahan, dan daya saing. (Kompas, 29 April 2011) 3/20/2016
Marlan Hutahaean
14
Kabupaten
Kota
Sumber : KPPOD, 2009 3/20/2016
Marlan Hutahaean
15
Kabupaten
Sumber : KPPOD, 2009 3/20/2016
Marlan Hutahaean
Kota
16
Kabupaten
Sumber : KPPOD, 2009 3/20/2016
Marlan Hutahaean
Kota
17
Kabupaten
Sumber : KPPOD, 2009 3/20/2016
Marlan Hutahaean
Kota
18
Kabupaten
Sumber : KPPOD, 2009 3/20/2016
Marlan Hutahaean
Kota
19
Kabupaten
Sumber : KPPOD, 2009 3/20/2016
Marlan Hutahaean
Kota
20
Kabupaten
Sumber : KPPOD, 2009 3/20/2016
Marlan Hutahaean
Kota
21
