LAPORAN DIREKTUR JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM DISAMPAIKAN PADA:
RAPAT KOORDINASI NASIONAL TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2017 SUMATERA
KALIMANTAN
IRIAN JAYA
JAVA
JAKARTA, 15 MARET 2017
LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
2012 2013 2014
PEMERINTAH MENGELUARKAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI TAHUN 2013 YANG KEMUDIAN DIPERPANJANG DENGAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI TAHUN 2014
DLM RANGKA MENGISI KEKOSONGAN PAYUNG HUKUM DITERBITKAN
BELUM TERBIT PERATURAN OPERASIONAL BERUPA PERATURAN PEMERINTAH SEBAGAI PERATURAN TINDAK LANJUT YANG DIAMANATKAN UNDANG-UNDANG
TERJADI PENINGKATAN ESKALASI KONFLIK SOSIAL DI DAERAH
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL, DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL, MENDASARI PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
PESERTA DIIKUTI OLEH 1500 ORANG PESERTA TERDIRI DARI: 1. SEKDA PROVINSI SE-INDONESIA; 2. KABAN KESBANGPOL PROVINSI SE-INDONESIA; 3. KEPALA BIN DAERAH SE-INDONESIA; 4. KARO OPS POLDA SE-INDONESIA; 5. AS OPS KODAM DAN KASREM SE-INDONESIA; 6. AS INTEL KEJATI SE-INDONESIA; 7. KEPALA BAPPEDA PROVINSI SE-INDONESIA; 8. BUPATI/WALIKOTA SE-INDONESIA; 9. KABAN KESBANGPOL KAB/KOTA SE-INDONESIA; 10.PEJABAT DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI, DAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT YANG TERGABUNG DALAM TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT NASIONAL.
A. MENYUSUN RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT NAS/PROV/KAB/KOTA B.
DIBENTUK TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT NASIONAL
PENGARAH
KETUA WK KETUA WK KETUA WK KETUA WK KETUA WK KETUA
I II III IV V
WK KETUA VI WK KETUA VII WK KETUA VIII WK KETUA IX SEKRETARIS WKL SEKRE I WK SEKRE II WK SEKRE III WK SEKRE IV WK SEKRE WK SEKRE WK SEKRE WK SEKRE ANGGOTA
V VI VII VIII
: 1. MENKO POLHUKAM 2. MENKO PMK 3. MENKO PEREKONOMIAN 4. MENKO KEMARITIMAN : MENTERI DALAM NEGERI : KAPOLRI : PANGLIMA TNI : JAKSA AGUNG : MENTERI SOSIAL : MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN : MENTERI KESEHATAN : MENTERI KEUANGAN : MENTERI PPN/BAPPENAS : KEPALA BIN : DIRJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM : KABAHARKAM POLRI : KASUM TNI : JAM INTEL KEJAKSAAN RI : DIRJEN PERLINDUNGAN DAN JAMSOS : DIRJEN PD KEMENDIKBUD : DIRJEN PD KEMENKES : DEPUTI BAPPENAS : DEPUTI II BIN : UNSUR PEJABAT K/L TERKAIT SESUAI KEBUTUHAN.
SUMBER:PERMENDAGRI 42/2015 TTG PELAKSANAAN PKS
TUGAS
C. D.
MENGKOORDINASIKAN, MENGARAHKAN, MENGENDALIKAN, DAN MENGAWASI PENANGANAN KONFLIK SCR NASIONAL, SKALA PROV, DAN SKALA KAB/KOTA MEMBERIKAN INFO KEPADA PUBLIK TTG TERJADINYA KONFLIK DAN UPAYA PENANGANANNYA MELAKUKAN UPAYA-UPAYA PENCEGAHAN MELALUI SISTEM PERINGATAN DINI;
E. MERESPON DGN CEPAT & MENYELESAIKAN SECARA DAMAI SEMUA PERMASALAHAN DI DLM MASY YG BERPOTENSI MENIMBULKAN KONFLIK; F. MEMBANTU UPAYA PENANGANAN PENGUNGSI & PEMULIHAN PASCAKONFLIK YG MELIPUTI, REKONSILIASI, REHABILITASI & REKONSTRUKSI.
TINGKAT PROV
KETUA WK KET I WK KET II WK KET III
: GUBERNUR : SEKDA PROV : KAPOLDA : PANGDAM/ DANREM/KEPALA SAT TNI WIL SETEMPAT WK KET IV : KAJATI WK KET V : KABINDA SEKRETARIS : KABAN KSBGPOL PROV WKL SEK I : KARO OPS POLDA WKL SEK II : ASOPS KODAM/ KASREM WKL SEK III : ASINTEL KEJATI ANGGOTA : PEJABAT LAIN SESUAI KEB SUMBER:PERMENDAGRI 42/2015 TTG PELAKSANAAN PKS
TINGKAT KAB/KOTA
KETUA WK KETUA I WK KETUA II WK KETUA III WK KETUA IV SEKRETARIS WKL SEK I WKL SEK II WKL SEK III ANGGOTA
: BUP/WABUP :SEKDA : KAPOLRES : DANDIM : KAJARI : KABAN KSBG : KABAG OPS POLRES : KASI OPS KODIM : KSI INTEL KEJARI : PJBT TKAIT SESUAI KEB
SUMBER:PERMENDAGRI 42/2015 TTG PELAKSANAAN PKS
TINGKAT KEC
KETUA CAMAT WK KETUA I KAPOLSEK WK KETUA II DANRAMIL SEKRETARIS SEKCAM ANGGOTA - BABINSA - BABINKANTIB MAS - KASI TRANTIB KEC
: :
: : :
1
2
MEWUJUDKAN DAN MENINGKATKAN KOORDINASI, KETERPADUAN, SERTA SINERGISITAS ANTAR SELURUH UNSUR APARATUR PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH YANG TERGABUNG DALAM TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI TINGKAT NASIONAL, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA, KHUSUSNYA DALAM MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN KONFLIK TERHADAP POTENSI KONFLIK SOSIAL YANG TERJADI PASCA PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2017.
MELAKSANAKAN EVALUASI PELAPORAN DARI PENCAPAIAN TARGET B.12 RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI TINGKAT PROVINSI TAHUN 2016, YANG TELAH DILAKSANAKAN SELAMA PERIODE 1 (SATU) TAHUN
HASIL YANG DIHARAPKAN
1
2
3
TERBANGUNNYA KESEPAHAMAN, KESAMAAN DAN KETERPADUAN VISI, MISI, PERSEPSI DAN STRATEGI ANTAR TIM TERPADU TINGKAT NASIONAL, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TERCIPTANYA KOORDINASI, KONSOLIDASI SERTA HUBUNGAN YANG SINERGIS ANTAR TIM TERPADU TINGKAT NASIONAL, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TERSUSUNNYA REKOMENDASI DAN SARAN KEBIJAKAN SEBAGAI BAHAN ACUAN DALAM RANGKA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI DAERAH
PENGANTAR OLEH BAPAK MENTERI DALAM NEGERI RI, DILANJUTKAN DENGAN MEMBUKA SECARA RESMI KEGIATAN RAKORNAS
PENYERAHAN PIAGAM PENGHARGAAN KEPADA 10 PERINGKAT TERBAIK TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT PROVINSI PENANDATANGANAN PEDOMAN KERJA ATAS NOTA KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA POLRI DENGAN KEMENDAGRI, KEMENSOS, KEMENKES, KEMENKOMINFO, KEMEN PP DAN PA, TNI, DAN BIN TENTANG PENGHENTIAN KEKERASAN FISIK DAN PERLINDUNGAN KORBAN DALAM RANGKA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL, YANG DISAKSIKAN OLEH BAPAK MENKO POLHUKAM DAN BAPAK MENTERI DALAM NEGERI
PANGLIMA TNI (WAKIL KETUA II TIM TERPADU PKS TINGKAT NAS) “LANGKAH ANTISIPASI MUNCULNYA ANCAMAN KEAMANAN TERHADAP KEDAULATAN DAN KEUTUHAN NKRI PASCA PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2017”
KAPOLRI (WAKIL KETUA I TIM TERPADU PKS TINGKAT NAS) “STRATEGI PENGHENTIAN KEKERASAN FISIK DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PASCA PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2017” KEPALA BIN (WAKIL KETUA IX TIM TERPADU PKS TINGKAT NAS) “STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PERINGATAN DINI DALAM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL DI DAERAH
MENTERI PPN/BAPPENAS (WAKIL KETUA VIII TIM TERPADU PKS TINGKAT NAS) “STRATEGI PENYUSUNAN PROGRAM RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL”
GUBERNUR LAMPUNG (KETUA TINGKAT PROV LAMPUNG)
TIM
TERPADU
PKS
”PERAN GUBERNUR DALAM MENINGKATKAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL”.
DIREKTUR JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM (SEKRETARIS TIM TERPADU PKS TINGKAT NAS) ”STRATEGI PENINGKATAN PERAN TIM TERPADU DALAM PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI DAERAH”.
TIM SATGAS REVOLUSI MENTAL, KEMENKO PMK “STRATEGI SATGAS REVOLUSI MENTAL DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL”.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
