KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
MONITORING DAN EVALUASI KINERJA ATAS PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Jakarta, 8 September 2016
OUTLINE
1. CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I 2. MONEV KINERJA PENGANGGARAN
2
I. Capaian Kinerja Triwulan I
PAGU DAN REALISASI KEMENDAGRI TAHUN 2010 S.D 2016 2E+13 1.8E+13 1.6E+13 1.4E+13 1.2E+13 1E+13 8E+12 6E+12 4E+12 2E+12 0 2010
2011
2012 Pagu
*) realiasasi S/D 17 Juni 2016
2013
2014
2015
2016
Realisasi
4
PAGU DAN REALISASI DITJEN. POLITIK $ PUM TAHUN 2010 S.D 2016 6E+11 5E+11 4E+11 3E+11 2E+11 1E+11 0 2010
2011
2012 Pagu
*) realiasasi S/D 5 September 2016
2013
2014
2015
2016
Realisasi
5
Capaian Kinerja Triwulan II TA 2016 Mengingat penyerapan anggaran masih rendah (52.56), nilai capaian keluaran sebesar 50.03 tergolong dalam kategori bagus. Hal tersebut berakibat pada positifnya nilai efisiensi. Nilai konsistensi yang masih dapat ditingkatkan dengan melakukan perbaikan/penyesuaian terhadap rencana penarikan dana. Partisipasi Satker: Juli 100%, Agustus: 2 dari 35 Satker Satker 040222, capaian keluaran 0, progres 0, keterangan ada ada penjelasan, tetapi progres perlu diisi
Data Anomali • Dari 51 output pada Ditjen POLPU, sebanyak 38 output memiliki realisasi volume output dibawah 1, yang artinya berupa pecahan (desimal), sementara output2 tersebut bersifat tidak dapat dipecah Capaian keluaran diisi progres • Output tersebut antara lain: – Laporan, Satker 010055, 020077, 030233, 040222, 050112, 060047, 07014 4, 080088, 090057, 100175, 110070, 120128, 130005, 140 038, 150018, 160051, 170040, 180040, 190012, 200029, 2 10004, 220075, 230042, 240051, 250043, 260067, 280099, 290132, 300097, 310024, 320033, 330098, 349904, 35350 1 – Modul, Satker 027210 7 – sistem informasi, Satker 027210
Kesimpulan
• Capaian keluaran ada kemungkinan terjadi kesalahan pengisian: volume diisi dengan progres: – Progres diisi dengan persentase capaian keluaran yang dihasilkan bulan tersebut – Realisasi volume diisi dengan volume yang sudah terealisasi
8
II. Monev Kinerja Penganggaran
Dasar Hukum PP No 90 Th 2010 tentang Tata Cara Penyusunan RKA-K/L: Pasal 19: (1) Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan pengukuran dan evaluasi Kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun sebelumnya dan tahun anggaran berjalan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Pasal 20:
(1) Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan sesuai dengan tugas dan dan kewenangan masing-masing melakukan pemantauan atas pencapaian Kinerja kementerian/Lembaga. (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimkasud pada ayat (1) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penerapan ganjaran dan sanksi dalam penetapan pagu anggaran
Asas Monev Kinerja : No Blame : Evaluasi yang dilakukan bukan dalam rangka mencari kesalahan No Judicial : Evaluasi yang dilakukan bukan untuk kepentingan penyidikan dan proses hukum lainnya No Burden : Evaluasi yang dilakukan tidak diarahkan untuk menambah beban bagi 10 siapapun, baik evaluator maupun obyek yang dievaluasi.
Dasar Hukum dan Asas Monev Kinerja Dasar Hukum PP No 90 Th 2010 tentang Tata Cara Penyusunan RKA-K/L: Pasal 19: (1) Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan pengukuran dan evaluasi Kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun sebelumnya dan tahun anggaran berjalan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Pasal 20: (1) Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan sesuai dengan tugas dan dan kewenangan masing-masing melakukan pemantauan atas pencapaian Kinerja kementerian/Lembaga. (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimkasud pada ayat (1) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penerapan ganjaran dan sanksi dalam penetapan pagu anggaran
Asas Monev Kinerja : No Blame : Evaluasi yang dilakukan bukan dalam rangka mencari kesalahan No Judicial : Evaluasi yang dilakukan bukan untuk kepentingan penyidikan dan proses hukum lainnya No Burden : Evaluasi yang dilakukan tidak diarahkan untuk menambah beban bagi siapapun, baik evaluator maupun obyek yang dievaluasi.
11
Posisi Strategis Monev dan Fungsi Posisi Strategis Penganggaran
Monev
Kinerja
Instrumen penganggaran berbasis kinerja (PBK) yang bertujuan : 1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari anggaran pemerintah; 2. Sebagai “early warning” capaian kinerja anggaran tahun berjalan 3. Sebagai feedback anggaran di tahun mendatang, bahwa proses perencanaan anggaran pemerintah diajukan menggunakan hasil monev; dan 4. Bahan pertimbangan penetapan/ kebijakan alokasi pagu anggaran Kementerian/Lembaga, dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).
Fungsi Monev Kinerja : Akuntanbilitas : Membuktikan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola kementerian/lembaga bersangkutan (Proving). Peningkatan Kualitas : Mempelajari faktor-faktor yang menjadi pendukung atau kendala atas pelaksanaan RKA-K/L sebelumnya bagi upaya peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya (Improving).
Sistem Monev Kinerja Penganggaran
Dalam rangka memperkuat penerapan PBK sekaligus memenuhi amanat undangundang, Menteri Keuangan menerbitkan PMK No. 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L untuk memudahkan K/L dalam melakukan monev kinerja program secara mandiri (self evaluation)
Aspek Implementasi (Mengevaluasi pelaksanaan program) Indikator: Penyerapan, capaian keluaran, konsistensi & tingkat Efisiensi
Aspek Manfaat: *) (Mengevaluasi hasil pelaksanaan program ) Indikator: Pencapaian Hasil
Aspek Konteks: (Mengevaluasi relevansi program dgn need/ problem sesuai dengan dinamika sosial dan ekonomi)
Akuntabilitas: Kinerja (to improve) dan Keuangan (to prove)
Gambaran Pelaksanaan Monev Kinerja
2. Pengumpulan Data
1. Persiapan
Analisis kebutuhan /masalah Mempersiapkan dan identifikasi berbagai indikator dan target kinerja
3. Pengukuran dan Penilaian
•
Pengumpulan data finansial dan non finansial dari Aplikasi SMART
Trend analysis Forecasting Bechmarking
Menyusun desain pengumpulan data
4. Analisis
5. Rekomendasi dan Pelaporan
Efektivitas anggaran (APBN/ program/ kegiatan)
Efisiensi anggaran (APBN/ program/ kegiatan)
Progress Program dan Output
Early warning Penentuan alokasi anggaran Komunikasi publik
Penentuan prioritas
Kebijakan Savings
Dibantu aplikasi SMART berbasis web dengan alamat monev.anggaran.depkeu.go.id : • Terdiri dari 3 (tiga) layer, yaitu : Satker, Penanggung Jawab Program dan K/L.
• Dukungan data yang lengkap & realtime (update harian) • Data bisa diekstrak kedalam berbagai format sesuai kebutuhan user (on-demand) • Mudah dalam pengoperasiannya • Tidak ada laporan berbentuk fisik dokumen sehingga meringankan beban user
Hal-hal Penting Pada Waktu Input Aplikasi
o Adanya data anomali, contoh jumlah capaian realisasi diisi jumlah penyerapan anggaran;
o Target satuan 12 bulan layanan diisi capaian lebih dari 12; o Pengisian aplikasi harus lengkap yaitu capaian volume, progress dan kendala;
o Penyerapan anggaran bukan menjadi dasar pengisian volume tetapi berdasarkan kemajuan pekerjaan; o Ada penyerapan berarti harus ada capaian keluaran; o Capaian keluaran boleh diisi walaupun pencairan dana di KPPN belum selesai; o Penambahan/pengurangan volume tidak bisa dilakukan sebelum dilakukan revisi;
Permasalahan Input Aplikasi Kegiatan.Output 1974.01
OUTPUT/ KEGIATAN Rekomendasi 1 Rekomendasi 2 Rekomendasi 3 Rekomendasi 4 Rekomendasi 5 Rekomendasi 6 Jumlah Progress Output
Rekomendasi Kebijakan Penganggaran (Rekomendasi)
Target Output : 6
BULAN Jumlah Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agus Sep Okt Nov Des 5 8 0 0 0 0 13
5 8 0 0 0 0 13
2.167 2.167
10 8 5 0 10 0 33
20 50 8 8 10 0 10 30 10 10 10 10 68 108
5.5 11.33
10 8 10 40 10 10 88
0 10 0 20 10 10 50
0 10 10 0 20 10 50
0 8 20 0 20 20 68
0 8 30 0 10 20 68
0 8 10 0 0 10 28
0 8 5 0 0 0 13
100 100 100 100 100 100
18 14.67 8.333 8.333 11.33 11.33 4.667 2.167 1 1 1 1 2
100 6
[email protected]
Tagging Seskab
18
Latar Belakang
• Arahan Presiden RI dalam Sidang Kabinet pada tanggal 11 Mei 2016; • Para Menteri/Pimpinan Lembaga untuk membangun sistem kendali anggaran melalui pengelompokan anggaran; • Anggaran dikelompokan menjadi Belanja Rutin (Belanja Aparatur) dan Belanja Pembangunan (Belanja Fisik dan Non Fisik).
Pembangunan Sistem Kendali Anggaran Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.402/Seskab/Ekon/07/2016 tanggal 18 Juli 2016 hal Penyampaian Arahan Presiden terkait Pengelompokan Anggaran: Memodifikasi Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Terpadu (SMART) dengan menambahkan fitur tagging pengelompokan anggaran menjadi Belanja Aparatur (padanan atas Belanja Rutin) serta Belanja Pelayanan Publik/masyarakat Fisik dan Non Fisik (padanan belanja pembangunan). Hasil pengelompokan tersebut dapat ditampilkan dalam fitur dashboard. Melakukan sosialisasi dan supervisi kepada K/L untuk menggunakan Aplikasi SMART dalam pengelompokan anggaran. Penyesuaian PMK mengenai Klasifikasi Anggaran sebagai acuan penyusunan RKA K/L tahun 2018.
Tindak Lanjut Pengelompokan Anggaran Belanja
Tagging Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan
Prinsip Unified Budget dan Penganggaran Berbasis Kinerja (UU No.17 Tahun 2003 dan PP No.90 Tahun 2010)
Tagging Output Aparatur dan Output Pelayanan Publik Fisik/Non Fisik
Ditampilkan dalam fitur Dashboard
Output Bersifat Aparatur • Output yang tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik) dan/atau stakeholder di luar organisasi. • Layanan Perkantoran • Operasional dan Pemeliharaan Kantor
• Tanah untuk gedung kantor • Peralatan dan Mesin
• Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
• Gedung dan Bangunan
• Dukungan Operasional Penyenlenggaraan Pendidikan
• Norma/Sistem/Prosedur /Ketentuan (NSPK)
• Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
• Data dan Informasi
• Layanan Internal Organisasi
Belanja Pelayanan Publik Output yang secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik) dan/atau stakeholder di luar organisasi. a. Output bersifat Pelayanan Publik Fisik adalah output terkait pengadaan/penambahan/ penggantian/peningkatan Pembangunan/pembuatan serta perawatan Fisik (seperti: jalan, jembatan, irigasi, pelabuhan dll.) b. Output bersifat Pelayanan Publik Non Fisik adalah output terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dalam hal bimbingan teknis, penyuluhan, pendampingan, sosialisasi regulasi dan fasilitasi lainnya kepada masyarakat atau stakeholder eksternal
Tindak Lanjut Sosialisasi dan Supervisi
Sosialisasi dan supervisi kepada K/L untuk menggunakan Aplikasi SMART dalam pengelompokan anggaran
Asistensi subtansi
