RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TAHUN ANGGARAN 2014

Tanggal _____________________________

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TAHUN ANGGARAN 2014 BAB I PENDAHULUAN

I.1.

Umum. I.1.a. Salah satu unsur-unsur pokok pada Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 adalah Pemeliharaan Stabilitas Sosial Politik. Oleh karena itu sesuai tugas dan wewenang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dalam memelihara stabilitas sosial politik tersebut, maka isu strategis dan prioritas yang akan dilakukan adalah mencakup perbaikan kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi, dan pemantapan penegakan hukum, pertahanan dan pelaksanaan Pemilu 2014. I.1.b. Proses pencapaian pemeliharaan stabilitas sosial politik dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah dukungan anggaran yang terbatas. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 258/KMK.02/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Penetapan Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Langkah-Langkah Penyelesaian Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2014, pagu anggaran untuk Satker Kemenko Polhukam TA 2014 sebesar Rp 202.096.242.000,- (Dua ratus dua miliar sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) sehingga kesenjangan antara kebutuhan yang telah direncanakan dengan realitas dukungan anggaran pemerintah menuntut adanya Rencana Kerja Kemenko Polhukam Tahun 2014 yang mampu mengakomodasi kebutuhan berdasarkan skala prioritas.

RENJA KEMENKO POLHUKAM 2014

2

I.1.c. Rencana Kerja Kemenko Polhukam Tahun 2014 yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, dan anggaran merupakan bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenko Polhukam Tahun 2014. I.2.

Maksud dan Tujuan. I.2.a. Maksud. Rencana Kerja Kemenko Polhukam Tahun 2014 ini dimaksudkan untuk mengatur arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja di Kemenko Polhukam. I.2.b. Tujuan. Agar penyusunan Rencana Kerja ini selaras dengan Rencana Strategis Kemenko Polhukam Tahun 2010-2014 dan searah dengan prioritas pembangunan nasional serta menjadi bahan dalam penyusunan RKA Kemenko Polhukam Tahun 2014.

I.3.

Dasar. I.3.a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 1.3.b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 1.3.c. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-13/Menko/Polhukam/06/2012 tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Tahun 2010-2014. I.3.d. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-367/Menko/Polhukam/12/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. I.3.e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 258/KMK.02/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Penetapan Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Langkah-Langkah Penyelesaian Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2014.


3

I.4.

Ruang Lingkup dan Tata Urut. I.4.a. Ruang Lingkup. Rencana Kerja Kemenko Polhukam Tahun 2014 mencakup tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta anggaran Kemenko Polhukam. I.4.b. Tata Urut. Rencana Kerja Kemenko Polhukam Tahun 2014 ini disusun dengan tata urut sebagai berikut: 1)

Bab I

Pendahuluan.

2)

Bab II

Latar Belakang.

3)

Bab III Tujuan dan Sasaran.

4)

Bab IV Kebijakan, Program dan Kegiatan.

5)

Bab V Anggaran.

6)

Bab VI Penutup.

7)

Lampiran.


4

BAB II LATAR BELAKANG

II.1.

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Strategi Pembangunan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. II.1.a. Arah kebijakan pembangunan nasional masih dititikberatkan pada 3 (tiga) arah kebijakan umum yaitu : Pertama, untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera, dengan indikator adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan. Kedua, untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab. Ketiga, untuk memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangkan kesenjangan pembangunan antar daerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan gender. Kondisi akan dapat diwujudkan apabila sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil serta pemberantasan korupsi yang dilaksanakan secara konsisten. II.1.b. Strategi pembangunan Bidang Polhukam dititikberatkan pada peningkatan kualitas demokrasi dan diplomasi Indonesia, penegakan keadilan, peningkatan kualitas pelayanan publik, birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel serta pemantapan keamanan dan ketertiban. Adapun strategi secara khusus yang akan dikembangkan pada Bidang Politik adalah pelembagaan Demokrasi dan pemantapan Diplomasi serta kerjasama Internasional, dengan dampak peran yang diharapkan yaitu terwujudnya peningkatan kinerja demokrasi dan diplomasi; pada Bidang Hukum adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dampak peran yang diharapkan yaitu meningkatnya keadilan, kepastian hukum, dan meningkatnya kualitas pelayanan publik; sedangkan pada Bidang Keamanan adalah peningkatan pengelolaan keamanan Nasional, modernisasi deteksi dini keamanan Nasional, peningkatan kekuatan dan kemampuan pertahanan, pencegahan dan


5

penanggulangan tindak pidana terorisme, pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional, pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum laut, peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat, dengan dampak peran yang diharapkan yaitu terwujudnya kondisi stabilitas keamanan sehingga masyarakat dan dunia usaha dapat beraktivitas secara aman dan nyaman.

II.2.

Kondisi umum Bidang Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan. II.2.a. Bidang Politik. 1) Kondisi bidang politik dalam negeri, pada aspek pelaksanaan Demokrasi sesuai hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2011 (yang dilaksanakan pada tahun 2012) sebesar 65,48 terjadi kenaikan bila dibandingkan pada tahun 2010 sebesar 63,17, namun terjadi penurunan bila dibandingkan dari hasil pada tahun 2009 dengan skor 67,13. Penurunan terjadi pada aspek kondisi kebebasan sipil ( 86,97 pada tahun 2009; 82,53 pada tahun 2010 dan 80,79 pada tahun 2011) dan jaminan pemenuhan hak-hak politik warga ( 54,60 pada tahun 2009; 47,87 pada tahun 2010; dan 47,54 pada tahun 2011), sedangkan pada aspek kinerja lembaga mengalami kenaikan ( 62,72 pada tahun 2009; 63,11 pada tahun 2010; dan 74,72 pada tahun 2011). Gambaran kenaikan pada aspek kinerja lembaga disebabkan semakin berperannya partai politik dalam melaksanakan kaderisasi guna menghadapi Pemilu 2014, namun gambaran menurunnya aspek kebebasan sipil disebabkan oleh meningkatnya permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berkeyakinan yang berujung pada tindakan kekerasan. Diagram 1 Perbandingan IDI 2009,2010, 2011


6

Pada aspek regulasi, pada tahun 2012 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Penetapan regulasi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengakomodasi keinginan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, dan juga dalam rangka penyiapan pesta demokrasi melalui Pemilu pada tahun 2014. Sedangkan dalam mendukung penataan administrasi kependudukan, Pemerintah telah mengembangkan sistem eKTP. Selain dari itu dalam rangka mengembangkan transparansi penyelenggaraan pemerintah dan kebebasan dalam memperoleh akses informasi bagi publik, telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di 34 Kementerian (100 %), 35 dari 129 Lembaga (27,13 %), 18 Povinsi (54,55 %), 83 Kabupaten dan 29 Kota (20,8 % dan 29,5 %), sehingga hal ini menunjukkan adanya keseriusan pemerintah untuk mencapai tata kelola kepemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan publik. Diagram 2 Pembentukan PPID 2012

2) Kondisi bidang politik luar negeri. Pada tahun 2012 pemerintah telah melaksanakan 32 kali perundingan perbatasan dengan 7 negara, yaitu dengan melakukan perundingan batas maritim sebanyak 15 kali dengan Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, dan 17 kali perundingan batas darat dengan Malaysia, Papua Nugini dan RDTL. Kondisi ini RENJA KEMENKO POLHUKAM 2014

7

menunjukkan masih terdapat permasalahan-permasalahan batas wilayah maritim maupun darat yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus penyelesaiannya melalui penyelesaian secara intens. Selain dari pada itu pemerintah juga telah menyelesaikan kasus TKI/TKW sebanyak 13.628 kasus dari 19.218 kasus (70,91 %), dan membebaskan dari ancaman hukuman mati di luar negeri sebanyak 110 orang. Kondisi ini menunjukkan masih adanya TKI/TKW bermasalah, sehingga diperlukan penanganan khusus dalam penyelesaiannya. Di tingkat hubungan bilateral, Indonesia telah berperan dalam kemitraan strategis di kawasan Asia Pasifik dan Afrika serta kawasan Amerika dan Eropa. Sedangkan terkait dengan peran dalam perdamaian dunia, Indonesia selalu berpartisipasi dalam Pasukan Pemeliharan Perdamaian PBB dengan komposisi hingga 30 Juni 2012 telah mengirimkan 1.997 personil ke PKO yang terbagi dalam delam misi United Nations Peace Keeping Operations (UNPKO). Kondisi ini menunjukkan adanya kepercayaan terhadap pemerintah Indonesia dalam ikut serta berperan dalam kemitraan strategis maupun dalam perdamaian dunia, sehingga hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Selain dari itu, Indonesia juga melakukan upaya diplomasi dan mediasi dalam keikut sertaan membantu penyelesaian persoalan Laut China Selatan dengan menyusun pedoman sikap untuk mencegah pecahnya konflik terbuka. Hal ini dilakukan akibat dari gagalnya pencapaian kata sepakat di KTT ASEAN di Phnom Penh Kamboja. II.2.b. Bidang Hukum dan Aparatur. 1) Pada bidang hukum, terkait dalam penyusunan peraturan perundangundangan (sampai dengan Oktober 2012) dari 69 RUU Prolegnas prioritas telah diundangkan sebanyak 16 RUU, 3 RUU telah disetujui dalam Paripurna DPR, dan 50 RUU pada tahap pembahasan di DPR, kondisi ini tentunya perlu adanya sinergitas peran antara pemerintah dengan DPR RI dalam mendorong percepatan persetujuan RUU yang masih dalam pembahasan. Selain dari pada itu dalam rangka memberdayakan peran HAM, telah terbentuk Pokja RANHAM di 33 K/L; dan terbentuk Panitia RANHAM di 33 Provinsi, 30 diantaranya telah membentuk Pokja Panitia RANHAM Provinsi, sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota telah terbentuk Panitia RANHAM sebanyak 284. Dengan gambaran kondisi tersebut masih


8

diperlukan adanya peran pemerintah pusat untuk mendorong terwujudnya Pokja RANHAM di tingkat daerah. Kondisi lain dalam penegakkan korupsi telah diselamatkan keuangan negara sebesar Rp. 504.259.865.547,- dan US$ 500.000, dan juga dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan Opini WTP bagi Instansi Pusat 77 % sedangkan Instansi Pemda 16 % hal ini meskipun menunjukkan angka peningkatan dari tahun 2011 yaitu 63 % dan 9 %, namun masih diperlukan upaya-upaya pengawasan sehingga kondisi anti korupsi akan lebih meningkat. Diagram 3: Perkembangan Opini WTP

2) Dalam aspek pemberdayaan aparatur, Kementerian/Lembaga telah melaksanakan reformasi birokrasi sebanyak 59 K/L, sedangkan di tingkat Pemda akan dilakukan pilot projek di 33 Pemda Provinsi masing-masing 1 Kabupaten/Kota. Kondisi menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih profesional dalam pelayanan publik. II.2.c. Bidang Pertahanan dan Keamanan. 1) Kondisi keamanan nasional, Sampai dengan awal 2013 relatif aman dan dinamis, namun masih terdapat 144 kasus konflik horizontal/komunal yang ditandai aksi kekerasan, pembakaran, perusakan dan pembunuhan yang dipicu oleh sengketa lahan/pertanahan, kasus pemilukada, perkelahian antar pelajar/mahasiswa, perkelahian antar kelompok/geng preman, serta unjuk rasa yang berkaitan dengan kebijakan publik. Guna mengantisipasi RENJA KEMENKO POLHUKAM 2014

9

permasalahan dan gangguan keamanan, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melakukan upaya-upaya pencegahan atas gangguan keamanan, yang akan dilakukan secara terus menerus dalam rangka memberikan rasa aman kepada masyarakat. Selain dari itu penegak hukum/keamanan telah menyelesaikan kasus tindak pidana kejahatan konvensional, transnasional, kontijensi dan kekayaan negara sebanyak 64 % dari target 64,25 % pada tahun 2012, meskipun penegakan hukum telah banyak dilakukan namun masih terdapat kejahatan lintas negara dan kejahatan serius yang terus meningkat pada tahun 2012 sebanyak 21.457 kasus (meningkat 24,78 % dari tahun 2011 sebanyak 16.138), adapun tindak kejahatan transnasional tersebut dapat diselesaikan 16.884 kasus atau sekitar 78 %. Sedangkan kondisi tindak kejahatan konvensional mencapai 267.181 perkara (tahun 2012) menurun 6.999 perkara (2,5%) dibandingkan kejadian pada tahun 2011 (274.180 perkara). Gambaran kondisi tersebut dimungkinkan akan terus terjadi dengan fluktuasi naik dan turun, sehingga diperlukan penanganan secara serius dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. 2) Dalam rangka mendukung peran pertahanan, pada tahun 2012 telah didukung program MEF yang mencapai 35 % dari rencana target dalam RKP 2012 sebesar 28,7 %, sementara itu persentase akuisisi alutsista industri dalam negeri mengalami pengingkatan (15,86 %) dibandingkan dengan tahun 2011 (13,61 %) hal ini sebagai dampak positif disahkannya UndangUndang Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan sebagai titik tolak menuju kemandirian industri strategis pertahanan dalam negeri. Diagram 4: Perkembangan Capaian MEF


10

3) Sedangkan dalam penanganan tindakan terorisme yang dilakukan pemerintah menunjukkan hasil yang semakin membaik, dengan tertangkapnya 89 tersangka teroris sepanjang tahun 2012, dan sebagai upaya pencegahan pemerintah telah membentuk 15 Forum Komunikasi Penanggulangan Terorisme di 15 Provinsi. Kondisi ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk selalu melakukan antisipasi melalui langkahlangkah pembinaan dan penanganan dalam menghadapi ancaman teroris yang dilakukan secara terus menerus.

II.3.

Identifikasi Masalah. Jaminan terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara harus diwujudkan melalui upaya-upaya pencapaian kondisi stabilitas bidang politik, hukum, dan keamanan. Oleh karena itu untuk mencapai hal tersebut perlu memprediksi sedini mungkin terhadap berbagai bentuk permasalahan yang akan dihadapi, guna menyusun perencanaan kinerja bidang politik, hukum, dan keamanan ke depan. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain : II.3.a. Bidang Politik. 1) Dalam rangka menghadapi pelaksanaan Pemilu 2014 masih diperlukan adanya kesiapan bagi lembaga penyelenggara Pemilu dalam mengantisipasi permasalahan pada tahapan pemilu seperti dalam hal pengadaan barang/sarana prasarana, distribusi surat dan kotak suara, pengelolaan tempat pemungutan suara, dan penghitungan suara. Selain dari itu penyelenggaraan Pemilu akan sangat terkait dengan pemutakhiran data pemilih, ketersediaan DPT secara akurat. Oleh karena itu dihadapkan dengan kemungkinan terjadinya permasalahan yang berkaitan dengan kondisi tersebut, maka diperlukan kerjasama secara terus menerus antara KPU dengan Pemerintah daerah dan masyarakat. Kondisi tindak kekerasan dimungkinkan masih akan terjadi sebagai akibat belum terselesaikannya penanganan konflik antar golongan yang berbeda kepentingan politik, perselisihan terkait sektarianisme, dan konflik SDA, hal ini tentunya akan mempengaruhi terselenggaranya pesta demokrasi/pemilu pada tahun 2014. Sehingga diperlukan adanya penanganan dalam memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan melakukan tindakan/kegiatan pembinaan, dan


11

memberikan peran media tradisional (media komunitas dan media center) guna mempercepat proses informasi untuk publik/masyarakat. 2) Dalam konteks peran politik luar negeri, pemerintah masih dihadapkan berbagai permasalahan seperti dalam hal masih kurangnya pemahaman publik domestik terhadap pembentukan komunitas ASEAN, diplomasi perbatasan masih terdapat perbedaan cara pandang dan kepentingan dalam penggunaan dasar penetapan perbatasan antar negara, internasionalisasi Papua dan isu kekerasan aparat masih akan mengemuka, dan penyelesaian perlindungan WNI/TKI/BHI di luar negeri akan masih berlanjut, serta krisis Laut China Selatan akan menjadi isu yang perlu mendapatkan atensi karena berkaitan dengan stabilitas kawasan, selain dari itu juga permasalahan Palestina yang menginginkan merdeka masih belum mendapatkan dukungan penuh oleh anggota tetap DK PBB. Gambaran kondisi tersebut, tentunya memerlukan upaya-upaya serius melalui optimalisasi peran diplomasi maupun peningkatan hubungan bilateral secara intens.

II.3.b. Bidang Hukum dan Aparatur. 1) Permasalahan yang akan dihadapi di bidang perundang-undangan adalah masih banyaknya peraturan perundangan-undangan yang bermasalah akibat dari tumpang tindih maupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, dengan demikian banyaknya peraturan perundang-undangan tidak menjamin sebagai upaya menyelesaikan masalah justru bila bermasalah akan dapat menimbulkan permasalahan baru. Selain dari itu masih terdapat permasalahan yang terkait dalam proses penanganan perkara lembaga di lingkungan penegak hukum yang masih belum optimal khususnya pada pelaksanaan mekanisme keterbukaan dan akuntabilitas. Hal ini akan berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap peran lembaga penegak hukum, sehingga masih diperlukan upaya peningkatan kualitas aparatur hukum. 2) Dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, masih dimungkinkan terdapat permasalahan yang perlu ditangani antara lain perumusan pendekatan represif yang memiliki dampak mengurangi perilaku koruptif dan pratek koruptif yang sistematis dan masif; inkonstensi penegakan hukum dalam kasus-kasus korupsi; tumpang RENJA KEMENKO POLHUKAM 2014

12

tindih peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan Konvensi PBB Anti Korupsi; masih belum optimalnya pengembalian aset hasil korupsi; dan integritas aparat pemerintahan dan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. 3) Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik masih akan terus mengemuka sesuai kebutuhan dasar masyarakat seperti dalam hal sistem perizinan yang lebih mudah, pelayanan yang lebih profesional dan responsif dengan memanfaatkan sistem infomasi dan komunikasi. Hal ini menjadi tuntutan utama yang perlu direspon oleh penyelenggara pelayanan publik guna pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi masyarakat. 4) Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel masih menjadi permasalahan utama dalam kapasitas pendayagunaan aparatur, hal ini diakibatkan bisnis proses yang ada belum disertai dengan standar operasi yang jelas dan formal. Sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan, menyulitkan koordinasi dan mengakibatkan inefisiensi dalam belanja negara, selain dari pada itu pemerintah belum secara optimal memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung proses kerjanya.

II.3.c. Bidang Pertahanan dan Keamanan. 1) Dalam aspek keamanan, dimungkinkan masalah terorisme masih menjadi ancaman bagi keamanan nasional, hal ini dikarenakan jaringan terorisme akan selalu berupaya merekrut generasi muda yang terdidik. Oleh karena itu masih diperlukan adanya penanganan secara intens dalam meyakinkan dan memaksimalkan peran seluruh komponen bangsa dan negara serta masyarakat untuk bersama-sama melakukan pencegahan terhadap aksi terorisme. Selain dari itu, peristiwa gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dilatarbelakangi oleh sentimen kedaerahan, perebutan pengaruh dalam proses pemilukada, atau perbedaan agama dan keyakinan dimungkinkan masih akan mengemukan bersamaan dengan kondisi perebutan pengaruh yang dilakukan oleh kelompok politik tertentu. Sehingga hal ini diperlukan adanya upaya-upaya deteksi dini dan analisa kebijakan mengenai keamanan nasional yang dilakukan dengan baik dan akurat. RENJA KEMENKO POLHUKAM 2014

13

2) Di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan (terluar) dimungkinkan masih terdapat beberapa permasalahan dalam hal garis batas dengan negara-negara tetangga, sehingga perlu mendapatkan perhatian secara khusus guna mengantisipasi ancaman yang mungkin timbul. Dengan memperhatikan konstalasi kemungkinan perkembangan ancaman yang mungkin timbul tersebut, maka menuntut diperlukannya pengelolaan keamanan nasional secara lebih integratif, efektif, dan efisien, diantaranya dengan peningkatan kemampuan dan peran lembaga-lembaga keamanan, selain dari pada itu dalam rangka penyiapan sarana prasarana keamanan maka diperlukan peran industri pertahanan nasional.


14

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

III.1. Tujuan. Kinerja Kemenko Polhukam dilaksanakan sesuai dengan Renstra Kemenko Polhukam 2010-2014 secara bertahap dan berlanjut untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan tuntutan tugas. Diharapkan tugas-tugas dapat berjalan dengan baik dalam rangka penyelesaian permasalahan pada bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sehingga akan tercipta kondisi stabilitas politik, hukum, dan keamanan guna tercapainya tujuan program pembangunan nasional. III.2. Sasaran. Menghadapi kompleksitas permasalahan dan intensitas penugasan yang tinggi sementara dukungan anggaran yang tersedia sangat terbatas, maka sasaran strategis yang ingin dicapai dalam koordinasi kebijakan bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah meningkatnya kualitas demokrasi dan diplomasi Indonesia; meningkatnya supermasi hukum dan pemajuan HAM; terwujudnya stabilitas keamanan; dan meningkatnya pendayagunaan aparatur dan tata kelola kepemerintahan. Adapun implementasi sasaran strategis tersebut dirinci sesuai dengan sasaran perbidang sebagai berikut: III.2.a. Bidang Politik : 1) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas lembaga-lembaga demokrasi. 2) Terjaganya dan terciptanya iklim politik yang dapat menjamin kebebasan sipil dan penghormatan terhadap hak-hak politik rakyat serta berkembangnya demokrasi secara berkelanjutan. 3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyebaran dan pemanfaatan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah oleh publik. 4) Meningkatnya pemahaman publik domestik terhadap pembentukan komunitas ASEAN. 5) Terselesaikannya permasalahan perbatasan wilayah darat dan laut. 6) Terlindunginya WNI di luar negeri dan terselesaikannya bermasalah di luar negeri.

kasus WNI

7) Meningkatnya citra Indonesia di dunia Internasional dalam pemajuan demokrasi, HAM, dan lingkungan hidup. 8) Terwujudnya perluasan akses dan meningkatnya kerja sama bilateral dan regional. RENJA KEMENKO POLHUKAM 2014

15

9) Meningkatnya peran diplomasi dalam forum multilateral. 10) Meningkatnya Kerjasama Selatan-Selatan dalam rangka dukungan terhadap kebijakan politik luar negeri Indonesia. III.2.b. Bidang Hukum. 1) Meningkatnya kinerja lembaga penegak hukum. 2) Terwujudnya pemenuhan, perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM. 3) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. 4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik. 5) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. III.2.c. Bidang Pertahanan dan Keamanan. 1) Terwujudnya postur dan struktur kekuatan pokok minimum. 2) Terpantaunya dan terdeteksinya potensi tindak terorisme, meningkatnya kemampuan dan keterpaduan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme serta meningkatnya efektivitas proses deradikalisasi. 3) Menurunnya tingkat kejahatan konvensional, transnasional, kontigensi, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak. 4) Menurunnya gangguan keamanan laut dan pelanggaran hukum di laut di wilayah yuridiksi perairan Indonesia. 5) Terpantaunya dan terdeteksinya ancaman kemanan nasional. 6) Terlindunginya informasi negara. 7) Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan nasional di bidang keamanan nasional yang terintegrasi, tepat sasaran dan tepat waktu. Strategi pencapaian sasaran tersebut, dilakukan melalui dua program generik yaitu Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam dan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam.


16

BAB IV KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

IV.1. Kebijakan. Arah kebijakan Kemenko Polhukam diimplementasikan melalui aktualisasi program prioritas dan kegiatan lingkup koordinasi kelembagaan bidang Polhukam, yang disesuaikan dengan isu strategis dalam RKP 2014 yaitu pemeliharaan stabilitas sosial politik mencakup : IV.1.a. Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi, melalui upaya penguatan manajemen dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; peningkatan kualitas RB nasional dan perluasan RB daerah; peningkatan profesionalisme SDM aparatur; dan pemantapan desentralisasi dan otonomi daerah. IV.1.b

Memantapkan penegakan hukum, pertahanan dan pelaksanaan Pemilu 2014, melalui upaya pemantapan kamdagri dan penanggulangan terorisme; penyelenggaraan Pemilu 2014; percepatan pembangunan MEF didukung pemberdayaan industri pertahanan; dan penegakan hukum dalam rangka membangun Integrated Criminal Justice System (ICS).

IV.2. Program dan Kegiatan.

Program Kemenko Polhukam terdiri dari :

IV.2.a. Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, 1) Kegiatan prioritas nasional : a) Koordinasi hubungan multilateral, dengan keluaran terselenggaranya koordinasi kebijakan hubungan multirateral. b) Koordinasi wilayah negara dan tata ruang pertahanan, dengan keluaran terselenggaranya koordinasi kebijakan wilayah negara dan tata ruang pertahanan. c) Koordinasi penanganan kejahatan trnsnasional dan kejahatan luar biasa, dengan keluaran terselenggaranya koordinasi kebijakan penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa.


17

d) Koordinasi wawasan kebangsaan, dengan keluaran terselenggaranya koordinasi kebijakan wawasan kebangsaan. e) Koordinasi pengelolaan Pemilu, dengan keluaran terselenggaranya koordinasi kebijakan pengelolaan Pemilu. f) Koordinasi kekuatan, kemampuan dan kerjasama pertahanan, dengan keluaran terselenggaranya koordinasi kebijakan kemampuan dan kekuatan pertahanan. g) Koordinasi penangan daerah rawan konflik dan kontijensi, dengan keluaran terselenggaranya koordinasi kebijakan penanganan daerah rawan konflik dan kontijensi. h) Koordinasi pengelolaan masyarakat kawasan tertinggal, dengan keluaran terselenggaranya koordinasi kebijakan pengelolaan masyarakat kawasan tertinggal. i) Koordinasi program Reformasi Birokrasi, dengan keluaran terselenggaranya koordinasi kebijakan program reformasi birokrasi. j) Koordinasi penegakan hukum, dengan keluaran terselenggaranya koordinasi kebijakan penegakan hukum. 2) Kegiatan prioritas bidang : a) Koordinasi pemantapan demokratisasi dan kelembagaan, dengan keluaran terselenggaranya koordinasi kebijakan pemantapan demokratisasi dan kelembagaan. b) Koordinasi pemantapan otonomi khusus, dengan keluaran terselenggaranya koordinasi kebijakan pemantapan otonomi khusus. c) Koordinasi kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika, dengan keluaran terselenggaranya koordinasi kebijakan kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika.


18

3) Kegiatan prioritas K/L : a) Koordinasi pemantapan desentralisasi dan otonomi daerah, dengan keluaran terselenggaranya koordinasi kebijakan pemantapan desentralisasi dan otonomi daerah. b) Koordinasi organisasi masyarakat sipil, dengan keluaran terselenggaranya koordinasi kebijakan organisasi masyarakat sipil. c) Koordinasi kebijakan strategi politik luar negeri, dengan keluaran terselenggaranya koordinasi kebijakan strategi politik luar negeri. d) Koordinasi kerjasama ASEAN, dengan keluaran terselenggaranya koordinasi kebijakan kerjasama ASEAN. e) Koordinasi kerjasama Amerika dan Eropa, dengan keluaran terselenggaranya koordinasi kebijakan kerjasama Amerika dan Eropa. f) Koordinasi materi hukum, dengan keluaran terselenggaranya koordinasi kebijakan materi hukum, dan terselenggaranya koordinasi kebijakan inventarisasi peraturan perundang penghambat pelaksanaan program di lapangan (de-bottlenecking). g) Koordinasi pemberdayaan aparatur hukum, dengan terselenggaranya koordinasi kebijakan pemberdayaan hukum.

keluaran aparatur

h) Koordinasi hukum internasional, dengan keluaran terselenggaranya koordinasi kebijakan hukum internasional. i) Koordinasi pemajuan dan perlindungan HAM, dengan keluaran terselenggaranya kebijakan perlindungan dan pemajuan HAM, dan terselenggaranya koordinasi Tim RANHAM, serta terselenggaranya koordinasi Tim KKP RI-Timor Leste. j) Koordinasi sistem, doktrin dan strategi Hanneg, dengan keluaran terselenggaranya koordinasi kebijakan sistem, doktrin dan strategi Hanneg. RENJA KEMENKO POLHUKAM 2014

19

k) Koordinasi intelejen Hanneg, dengan keluaran terselenggaranya koordinasi kebijakan intelejen Hanneg. l) Koordinasi potensi pertahanan dan integritas nasional, dengan keluaran terselenggaranya koordinasi kebijakan potensi pertahanan dan integritas nasional. m) Koordinasi penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara, dengan keluaran terselenggaranya koordinasi kebijakan penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara. n) Koordinasi pembinaan keamanan dan kerjasama keamanan, dengan keluaran terselenggaranya koordinasi kebijakan pembinaan keamanan dan kerjasama keamanan. o) Koordinasi intelejen dan bimbingan masyarakat, dengan keluaran terselenggaranya koordinasi kebijakan intelejen dan pembinaan masyarakat. p) Koordinasi harmonisasi sosial, dengan keluaran terselenggaranya koordinasi kebijakan harmonisasi sosial. q) Koordinasi pengelolaan wilayah khusus, dengan terselenggaranya kebijakan pengelolaan wilayah khusus.

keluaran

r) Koordinasi pemberdayaan masyarakat, dengan keluaran terselenggaranya koordinasi kebijakan pemberdayaan masyarakat. s) Koordinasi informasi media massa, dengan keluaran terselenggaranya koordinasi kebijakan informasi media massa. t) Koordinasi telekomunikasi dan informatika, dengan keluaran terselenggaranya koordinasi kebijakan telekomunikasi dan informatika. u) Koordinasi informasi publik dan kehumasan, dengan keluaran terselenggaranya koordinasi kebijakan informasi publik dan kehumasan. RENJA KEMENKO POLHUKAM 2014

20

v) Koordinasi pendayagunaan aparatur, dengan keluaran terselenggaranya koordinasi kebijakan pendayagunaan aparatur. IV.2.b. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam, dengan kegiatan : 1) Penyusunan dan pengembangan rencana kerja, evaluasi, organisasi dan tata laksana, dan perpustakaan dan data, dengan keluaran terselenggaranya pengelolaan rencana kerja, evaluasi, data, organisasi dan tatalaksana serta tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemenko Polhukam. 2) Pengelolaan administrasi umum, tangga, keuangan, protokol terselenggaranya pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga,

kepegawaian, perlengkapan dan rumah dan keamanan, dengan keluaran administrasi umum, kepegawaian, keuangan, protokol dan keamanan.

3) Penyelenggaraan pelayanan persidangan dan hubungan antar lembaga, dengan keluaran terselenggaranya pelayanan persidangan dan hubungan antar lembaga. 4) Pengelolaan pengawasan internal, dengan keluaran terselenggaranya pengawasan internal yang efektif di lingkungan Kemenko Polhukam dalam Opini Wajar Tanpa Pengecualian. 5) Telaahan dan rekomendasi kebijakan bidang polhukam, dengan keluaran terselenggaranya penyusunan telaahan dan rekomendasi kebijakan bidang polhukam. 6) Dukungan manajemen dan pelayanan tugas teknis lainnya Kompolnas, dengan keluaran terselenggaranya dukungan administratif dan operasional Kompolnas. 7) Dukungan manajemen dan pelayanan tugas teknis lainnya Komisi Kejaksaan RI, dengan keluaran terselenggaranya dukungan administratif dan operasional Komisi Kejaksaan RI.


21

IV.2.c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemenko Polhukam, dengan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Dengan keluaran tersedianya sarana dan prasarana aparatur.


22

BAB V ANGGARAN

V.1.

Kebutuhan. Kebutuhan anggaran Kemenko Polhukam tahun 2014 sesuai baseline sebesar Rp 202.096.242.000,- (Dua ratus dua miliar sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut : a. b.

c.

Program Peningkatan Koordinasi Bidang Polhukam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tegas Teknis Lainnya (termasuk anggaran Set Kompolnas Rp 24.012.600.000,- dan anggaran Set Komisi Kejaksaan Rp 13.950.300.000,-)

Rp

75.009.400.000,-

Rp 120.027.742.000,-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Rp

7.059.100.000,-

23

BAB VI PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 ini disusun untuk digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Angggaran Kemenko Polhukam Tahun 2014 dengan tetap memperhatikan Rencana Strategis Kemenko Polhukam Tahun 2010-2014. Jakarta,

September 2014

SESMENKO POLHUKAM Paraf : Paban IV

:

Kataud

:

Paban I

:

Paban II

:

Paban III

:

Paban V

:

Paban VI

:

Paban VII

:

Waasrenum :


LANGGENG SULISTIYONO

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TAHUN ANGGARAN 2014

Recommend Documents