KEMENTERIAN DALAM NEGERI
ISU-ISU STRATEGIS INSTANSI VERTIKAL PELAKSANA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
OLEH : BUDI PRASETYO,SH,MM SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM MAKASAR, 28 OKTOBER 2015
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
AMANAT UUD 1945 PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Suprastruktur Pol, Infrastruktur Pol, Substruktur Pol. Kerjasama Seluruh Elemen Bangsa
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PRAKONDISI - Ketimpangan Ekonomi dan Pembangunan - Gangguan Keamanan - Konflik Sosial
-
Berkembangnya Ideologi Radikal Konflik Politik Konflik SARA DLL
PERLU PENANGANAN YANG TERENCANA, TERKOORDINASI DAN TERINTEGRASI DARI PUSAT SAMPAI KE DAERAH
ARAH KEBIJAKAN BIDANG POLPUM DALAM SETIAP PENGAMBILAN KEBIJAKAN POLITIK PEMBANGUNAN PEM. PUSAT DAN PEM. DAERAH BERSAMA DPRD HARUS BERLANDASKAN PADA IMPLEMENTASI TRI SAKTI DAN VISI-MISI PRESIDEN RENCANA DAN PELAKSANAAN POKOK-POKOK PROGRAM OPERASIONAL KEMENDAGRI TAHUN 2015
KEMENDAGRI MENJADI “POROS” JALANNYA PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK, DEMOKRASI DAN TEGAKNYA INTEGRASI BANGSA
DITJEN POLPUM MENJADI “POROS” KEMENDAGRI PROGRAM: PEMBINAAN SASARAN: 1. Meningkatnya ketahanan dan kewaspadaan ideologi, wasbang, ekonomi dan sosial budaya 2. Terpeliharanya kerukunan komponen bangsa guna mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri 3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila INDIKATOR: 1.1. Penurunan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme dan sumber daya ekonomi (Target < 20) 2.1. Jumlah konflik berlatar belakang isu SARA (Target < 5) 3.1. Prosentase partisipasi politik dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Target 75,5% pd Pemilu 2019)
PERUBAHAN NOMENKLATUR DITJEN KESBANGPOL PADA TAHUN 2015 DITJEN KESBANGPOL
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIT BINA IDEOLOGI DAN WASBANG
SEKRETARIAT DITJEN
DIT KEWASPADAAN NASIONAL
DIT KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA & KEMASYARAKATAN
DIT POLITIK DALAM NEGERI
DIT KETAHANAN EKONOMI
MENJADI
DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DITJEN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
DIT BINA IDEOLOGI, KARAKTER & WASBANG
DIT POLITIK DALAM NEGERI
DIT KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
DIT ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DIT KEWASPADAAN NASIONAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PARADIGMA BARU URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014
URUSAN PEMERINTAHAN
1. 2. 3. 4. 5.
PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER & FISKAL NASIONAL
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
KONKUREN
ABSOLUT Pusat
Provinsi
Kab/Kota
Otonomi Daerah Wajib Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, dll.
Pilihan Periwisata, Perdagangan, Pertanian dll.
KEWENANGAN PRESIDEN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pasal 25 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014
UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2), GUBERNUR DAN BUPATI/WALI KOTA DIBANTU OLEH INSTANSI VERTIKAL. Pasal 26 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014
UNTUK MENUNJANG KELANCARAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, DIBENTUK FORKOPIMDA PROVINSI, FORKOPIMDA KABUPATEN/KOTA, DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN..
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (Pasal 25, UU 23/2014 ) Kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan a.
b. c. d. e.
f. g.
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dlm rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama , ras,dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional; Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yg timbul dgn memperhatikan prinsip demokrasi,hak asasi manusia, pemerataan,keadilan,keistimewaan dan kekhususan,potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan Instansi Vertikal.
dilaksanakan : GUBERNUR
dibiayai APBN
Secara Operasional Dibantu Oleh Instansi Vertikal Perangkat Kemendagri
BUPATI/WALIKOTA Tingkat kecamatan dilimpahkan
CAMAT
ROAD MAP VERTIKALISASI 1. 2. 3. 4.
JAN & FEB 2015 PERSIAPAN
1.
2. 3.
Penyusunan Road Map Pemetaan Kebutuhan Pembagian Tugas Pembentukan Tim Pokja
1. 2.
MARET-DESEMBER 2015 PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN
Penyusunan PP, Perpres, dan PMDN Pembentukan Kelembagaan Penyusunan NSPK
Pengalihan P3D Pengajuan Anggaran
2016
1. 2.
Operasional Provinsi Operasional Kabupaten/Kota
2017
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
ISU-ISU KRUSIAL REPOSISI KESBANGPOL
1. BAGAIMANA KEWENANGAN KESBANGPOL DI DAERAH 2. BAGAIMANA KELEMBAGAANNYA DI DAERAH DAN HUBUNGANNYA DGN KELEMBAGAAN PUSAT DAN DAERAH 3. BAGAIMANA PERSONILNYA DAN HUBUNGANNYA DGN PERSONIL PUSAT DAN DAERAH 4. BAGAIMANA PEMBIAYAANNYA 5. BAGAIMANA OUTPUT YG DIHASILKANNYA 6. BAGAIMANA BINWASNYA; ANTARA BINWAS PUSAT DAN DAERAH 7. BAGAIMANA HUBUNGAN KERJA DENGAN INSTANSI PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
POSISI DAN KEWENANGAN KESBANGPOL 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7.
KESBANGPOL MERUPAKAN INSTANSI VERTIKAL DIBAWAH KEMDAGRI YG MEMBANTU KEPALA DAERAH DALAM MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KESBANGPOL MEMBANTU KEPALA DAERAH DALAM KORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL (FORKOPIMDA) DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM REKRUTMEN PEGAWAI KESBANGPOL DARI PUSAT ATAU STAF DAERAH YG ALIH STATUS PEMBIAYAAN KESBANGPOL DAERAH DARI APBN DAN DISALURKAN OLEH KEMDAGRI STRUKTUR ORGANISASI KESBANGPOL BERSIFAT HIRARKHIS DARI PUSAT KE DAERAH BINWAS KESBANGPOL DILAKUKAN OLEH KEMDAGRI KE KESBANGPOL PROVINSI KEMDAGRI MENDELEGASIKAN KE KEPALA KESBANGPOL PROVINSI UNTUK BINWAS KESBANGPOL KAB/KOTA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
OUTPUT DALAM URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 1. Adanya output dalam bentuk terciptanya suasana yg harmonis dan berkembangnya kehidupan berdasarkan Pancasila dan terjaganya 4 pilar bernegara secara optimal; adanya mekanisme kordinasi yg jelas dengan semua stakeholders terkait 4 pilar 2. Adanya kegiatan2 terstruktur dan sistematis memperkuat ideologi negara dan terjaganya NKRI serta mendorong kehidupan pluralistik yg harmonis 3. Terwujudnya pendidikan politik yang sehat dalam menuju masyarakat madani 4. Adanya kegiatan pembinaan pada kelompok2 ekstrim melalui program deradikalisasi yg efektip 5. Tumbuhnya rasa persatuan dan kesatuan ditengah kehidupan masyarakat dalam dinamika politik yg sehat 6. Tumbuhnya kerukunan hidup beragama dan saling harga menghargai antar keyakinan yg berbeda di kalangan masyarakat
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TERIMA KASIH
