DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
DISAMPAIKAN PADA:
A. Mandat/Dasar Pelaksanan 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25 a.
b. c.
d. e.
f. g.
Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dlm Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Uud Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa; Pembinaan Kerukunan Antarsuku Dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras,dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional Dan Nasional; Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; Koordinasi Pelaksanaan Tugas Antar Instansi Pemerintahan Yang Ada Di Wilayah Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Untuk Menyelesaikan Permasalahan Yg Timbul Dgn Memperhatikan Prinsip Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Pemerataan,keadilan,keistimewaan Dan Kekhususan,potensi Serta Keanekaragaman Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundangundangan; Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila; Dan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Instansi Vertikal.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan Wujuf dari Pengelolaan Keuangan Negara yang dilaksanakan secara Terbuka dan Bertanggungjawab untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun sesuai dengan Kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan Kemampuan Dalam Menghimpun Pendapatan Negara dalam rangka Mendukung Terwujudnya Perekonomian Nasional Berdasarkan Demokrasi Ekonomi Negara dengan Prinsip Kebersamaan, Efisiensi Berkeadilan, Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan, Kemandirian serta dengan Menjaga Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
• Penyelenggaraan Dekonsentrasi meliputi: Pelimpahan Urusan Pemerintahan; Tata Cara Pelimpahan; Tata Cara Penyelenggaraan; dan Tata Cara Penarikan (Pasal 9). • Penarikan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan dapat dilakukan apabila: (1) Urusan Pemerintahan Tidak Dapat Dilanjutkan Karena Pemerintah Mengubah kebijakan; dan/atau; (2) Pelaksanaan Urusan pemerintahn Tidak Sejalan dengan Ketentuan Perundang-Undangan. (Pasal 19 ayat 1).
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TUGAS PEM TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN TIBUM DAN TRAMMAS PASAL 12 AYAT (1) MERUPAKAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YG BERKAITAN DGN PELAYANAN DASAR, YG MERUPAKAN KEWENANGAN DAERAH SBG BAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN.
PASAL 65 AYAT (1) HURUF b, DAN PASAL 67 HURUF a MENYATAKAN BAHWA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MEMPUNYAI TUGAS DAN KEWAJIBAN SALAH SATUNYA MEMELIHARA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT ATAU MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. PASAL 225 AYAT (1) HURUF c, BAHWA CAMAT MEMPUNYAI TUGAS SALAH SATUNYA MENGOORDINASIKAN UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.
KESBANGPOL ADALAH SKPD YANG MEMBANTU KEPALA DAERAH DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA
PERUBAHAN PARADIGMA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM UU 23 TAHUN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT KONKUREN
1.
PEMERINTAHAN UMUM
2. 3.
Kewenangan Presiden
4. 5.
Dibantu Oleh Menteri
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Kemasyarakatan serta Pembinaan Kerukunan Nasional (SARA) Penanganan konflik Politik dalam negeri
Bupati/ Walikota
Gubernur
Camat
6. 7.
DIBAGI BERSAMA ANTAR SUSUNAN PEMERINTAHAN
WAJIB
Alih Fungsi
Forkopim Di Kecamatan
PERLU ADANYA ATURAN YANG TEGAS DAN JELAS, MEKANISME PELAKSANAAN DAN UNIT PEMERINTAHAN YANG BERTANGGUNGJAWAB ATAS PELAKSANAANNYA
Provinsi
Pusat
Kesbangpol Provinsi
Ditjen Kesbangpol Kemendagri
Anggaran
Tidak Memadai untuk menunjang pelaksanaan
APBD Kab/Kota
Untuk Menunjang Kelancaran Pelaksanaan PUM dibentuk
PILIHAN
Kelembagaan Kesbangpol Kab/Kota
Anggaran APBN
KEWENANGAN PEMERINTAH
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Koordinasi antar instansi pemerintahan Pelaksanaan urusan yg bukan kewenangan daerah dan tdk dilaksanakan instansi vertikal
Kelembagaan Instansi Vertikal
Forkopimda Kab/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN
Kab/Kota
Dibantu Instansi Vertikal
Forkopimda Provinsi
UU 32 2004
PERUBAHAN PARADIGMA URUSAN PEMERINTAHAN
APBD Provinsi
APBN
URUSAN PEMERINTAHAN (UU 23/2014) KONKUREN
ABSOLUT 1. 2. 3. 4. 5. 6.
PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLITIK LUAR NEGERI MONETER & FISKAL NASIONAL
Pusat
Provinsi
Kesehatan, Pendidikan, Tibum, Tranmas, dll
Kab/Kota
KEWENANGAN PRESIDEN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN DIBIAYAI APBN
Otonomi Daerah
Wajib
Pelayanan Dasar
URUSAN PUM
Non Pelayanan Dasar
Tenaga Kerja, Pangan, Lingkungan Hidup, dll.
Pilihan Periwisata, Perdagangan, Pertanian dll.
1. PANCASILA, 2. UUD 45, 3. BHINNEKA TUNGGAL IKA DAN NKRI, 4. PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA, 5. PEMBINAAN KERUKUNAN, 6. PEN. KONFLIK SOSIAL, 7. PRINSIP DEMOKRASI, HAM, DAN KEKHUSUSAN, 8. PENGEMBANGAN DEMOKRASI PANCASILA, 9. SEMUA URUSAN YG BUKAN KEWENANGAN DAERAH DAN TIDAK OLEH INSTANSI VERTIKAL
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB STRATEGIS SKPD KESBANGPOL TUJUAN STRATEGIS
Kokohnya persatuan dan kesatuan SERTA karakter bangsa melalui pengamalan nilai2 Pancasila, UU 1945 dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara
1. Terperliharanya kesatuan bangsa
persatuan
MELALUI PENGUATAN PEMAHAMAN DAN PELAKSANAAN :
dan
4 KONSENSUS DASAR BERBANGSA DAN BERNEGERA ;
SASARAN STRATEGIS
2.Terperliharanya stabilitas poldagri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas
• • • •
PANCASILA UUD 1945 BHINNEKA IKA NKRI
TUNGGAL
PERKEMBANGAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
1 2
3 4
• RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum telah disusun dan selesai dilakukan harmonisasi dari sisi formil dan materil oleh Menkumham bersama Mendagri dengan kementerian/lembaga terkait Kemenkopolhukam, kemensetneg, Setkab, Kemenpan RB, Kemenkeu Bappenas dan BKN
• RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum, telah selesai diparaf oleh Menteri terkait yaitu Kemendagri, Kemenkumham, Kemenpan RB, dan Kemenkeu
• Berdasarkan hasil Rapat Kabinet Terbatas Tanggal 30 Mei 2016, bahwa RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di tunda
• Dengan adanya Penundaan tersebut, perlu adanya upaya untuk menjamin kepastian dan keberlangsungan pelaksanaan urusan Kesbangpol di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2017, termasuk kelembagaan dan dukungannya
• DALAM RANGKA MENCEGAH TERJADINYA STAGNASI PEMERINTAHAN DAN KEKOSONGAN DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PASCA PENUNDAAN VERTIKALISASI MAKA BEBERAPA REGULASI/KEBIJAKAN TELAH DITERBITAN GUNA MEMBERIKAN PENGUATAN TERHADAP SKPD KESBANGPOL PROVINSI, KABUPATEN/KOTA
SURAT DIRJEN POLPUM a.n MENDAGRI Kepada Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Nomor 188.31/2398/POLPUM Tanggal 8 Juni 2016
SURAT EDARAN MENDAGRI Kepada Gubernur dan Bupati/Walikota serta DPRD Provinsi dan Kab/Kota Nomor 100/2215/SJ TANGGAL 16 JUNI 2016
1. Rencana pengalihan (P3D) Badan/Kantor Kesbangpol Prov dan Kab/Kota ditunda pelaksanaannya sampai batas waktu yang tidak ditentukan; 2. Status Badan/Kantor Kesbangpol Prov dan Kab/Kota adalah tetap berstatus sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 3. PNS Badan/Kantor Kesbangpol Prov dan Kab/Kota tetap sebagai aparatur perangkat daerah. Perpindahan/mutasi PNS dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan/Kantor Kesbangpol Prov dan Kab/Kota ; 4. Seluruh program dan kegiatan yang selama ini telah berjalan baik agar tetap dilanjutkan dan ditingkatkan; 5. Pendanaan untuk Badan/Kantor Kesbangpol Prov dan Kab/Kota tetap bersumber dari dan atas beban (APBD), dan bagi Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum menggangarkan agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera memasukan ke dalam Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan jumlah anggaran minimal sama dengan anggaran Tahun 2016; dan 6. Agar tetap mendayagunakan Badan/Kantor Kesbangpol Prov dan Kab/Kota secara optimal mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. 12
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 122
1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. 2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN 2017
Pasal 3 Dalam hal peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan dan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum ditetapkan, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 didasarkan pada urusan pemerintahan dan organisasi perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. DENGAN BERLAKUNYA PP N0. 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH AKAN DILAKUKAN PERUBAHAN DENGAN RUMUSAN SEBAGAI BERIKUT
RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2016 Pasal 3a Dalam hal peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum diundangkan, maka satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tetap melaksanakan tugasnya sebagai satuan kerja perangkat daerah dan anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 061/2911/Sj TAHUN 2016 TENTANG TINDAK LANJUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH
KESATU
: Segera membentuk Perda/Perdais/Qanun tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, didasarkan pada rekapitulasi berita acara hasil validasi pemetaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, sambil menunggu penetapan hasil pemetaan intensitas urusan pemerintahan. KEDUA : Segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. KETIGA : Penyusunan KUA PPAS tahun 2017 dilaksanakan secara paralel dengan pembentukan Perda tentang Perangkat Daerah dan dituangkan dalam nota kesepakatan antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD. KEEMPAT : Gubernur dan Bupati/Walikota segera menyelesaikan proses administrasi pengalihan PNS Daerah yang mengalami pengalihan urusan dengan mempedomani Peraturan Kepala BKN. KELIMA : Pengisian pejabat struktural pada perangkat daerah dilaksanakan setelah ditetapkannya Perda tentang Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam hal terdapat jabatan yang kosong, ditunjuk Pejabat Pelaksana Tugas (Plt). KEENAM : Seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri tetap melaksanakan tugasnya, serta anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. KETUJUH : Pengaturan tentang Diktum KEENAM dituangkan dalam ketentuan peralihan Perda/Perdais/Qanun tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
LANGKAH-LANGKAH PASCA PENUNDAAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DITJEN POLPUM 1.
KONSOLIDASI INTER & INTRA KEMENTERIAN SEBAGAI PENEGASAN URGENSI URUSAN PUM;
a. Mengupayakan kembali dukungan Presiden untuk penandatanganan PP PUPU
b. Sinkronisasi pemantapan antar lembaga dan antar kebijakan, khususnya PP terkait pembagian urusan, kelembagaan SOTK dan dukungan APBD sebagai alternatif sementara 2.
DALAM HAL RENDAHNYA DAYA DUKUNG MAKA AKAN DITAWARKAN SEJUMLAH ALTERNATIF (TUNDA 2018, LAKSANAKAN SECARA BERTAHAP, PERPPU ATAU REVISI UU 23/2014)
3.
TETAP MENDORONG PERSIAPAN P3D BAIK SECARA MANDIRI MAUPUN MELALUI KEGIATAN DEKONSENTRASI 16
LANGKAH-LANGKAH PASCA PENUNDAAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM OLEH SKPD KESBANGPOL • KONSOLIDASI JAJARAN KESBANGPOL PROV, KABUPATEN DAN KOTA ; a. MENJAGA SEMANGAT KERJA SEKALIGUS MEMAHAMI KEADAAN PEMERINTAHAN SAAT INI b. TETAP MELANJUTKAN PERSIAPAN P3D BAIK SECARA MANDIRI MAUPUN MELALUI KEGIATAN DEKONSENTRASI
c. MENYUSUN RENCANA KERJA 2017 DENGAN MEMPERHATIKAN RKP NASIONAL DAN KEBUTUHAN DAERAH d. TETAP MEMPERHATIKAN PERKEMBANGAN SIKON • KONSOLIDASI ANTAR INSTANSI TERKAIT DI DAERAH ; a. MENGUPAYAKAN DUKUNGAN APBD 2017 SECARA OPTIMAL b. MEMBERIKAN PENJELASAN TENTANG KONDISI KEBIJAKAN PELAKSANAAN UR PUM DI PROV, KAB DAN KOTA, BELUM DIHENTIKAN NAMUN DITUNDA SAMPAI DENGAN ADA KEBIJAKAN RESMI YG MENGGANTI AMANAT PS 25 & 26 UU 23/ 2016 17
REKOMENDASI
BADAN KESBANGPOL MEMILIKI PERAN STRATEGIS MEMBANTU TUGAS DAN KEWAJIBAN KEPALA DAERAH MEMELIHARA TRAMTIBMAS, STABILITAS POLITIK DAN PEMERINTAHAN DI DAERAH SERTA MENGAWAL 4 KONSENSUS BERNEGARA, SEHINGGA DIPERLUKAN DUKUNGAN ANGGARAN YANG OPTIMAL OLEH PEMERINTAH DAERAH. DALAM PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI DIHARAPKAN PRIORITAS SDM YANG PROFESIONAL, BERKOMPETEN DAN PROFESIONAL. KEPALA DAERAH DIHARAPKAN MEMBERDAYAKAN SKPD KESBANGPOL SESUAI TUGAS DAN FUNGSINYA.
Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2016 Pagu Anggaran Dekonsentrasi sebesar Rp. 17.000.000.000,- yang disitribusikan kepada 34 Provinsi;
Adapun sampai dengan tanggal 5 September 2016 baru terealisasi sebesar Rp. 4.763.337.168,- atau 28,02%; Penyerapan anggaran tersebut masih sangat jauh dari target yang telah ditetapkan diawal tahun dan belum menggambarkan kinerja pelaksanaan anggaran yang sesungguhnya. Terdapat kebijakan optimalisasi (efisiensi) anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja K/L Dalam Rangka Pelaksanaan APBN-P TA. 2016. sehingga terdapat pengurangan anggaran pada kegiatan yang di biayai APBN baik Pusat maupun Daerah (Dekonsentrasi).
Telah dilakukan pengukuran kinerja melalui monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan dekonsentrasi dari bulan Januari-Agustus 2016.
Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dekonsentrasi dilakukan dengan menggunakan vaiabelvariabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya.
Penilaian indikator kinerja dilakukan secara berkala setiap bulan
1. Penyerapan Anggaran 2. Pengelolaan UP 3. Hasil Capaian Kinerja Output berdasarkan Target yangtelah ditetapkan di awal Tahun 4. Ketaatan dalam penyampaian laporan baik laporan keuangan dan kinerja 5. Tingkat Partisipasi Daerah dalam Penyusunan Laporan Berdasarkan Sistem Aplikasi E-Monev Bappenas dan SMART Monev 6. Konsistensi antara Perencanaan dan Pelaksanaan (terkait Revisi Anggaran) 19
Mengingat masih rendahnya kinerja pelaksanaan dekonsentrasi, maka berdasarkan Surat Nomor 100/3306/POLPUM tanggal 30 Agustus 2016 Perihal Penghentian Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Urusan Pemerintahan Umum dan Forkopimda TA. 2016, kegiatan dekonsentrasi terhitung mulai tanggal 2 September 2016 dihentikan pelaksanaannya kecuali: 1. Pembayaran Honor Tim Penyusunan Dokumen P3D Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum, dapat dibayarkan sampai dengan bulan Agustus 2016; 2. Pembayaran Honor Tim Pembentukan Forkopimda, dapat dibayarkan sampai dengan bulan Agustus 2016; 3. Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Rapat Kerja Teknis tanggal 7-9 September 2016.
20
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dekonsentrasi terdapat 6 (enam) daerah yang berada pada kategori “PERLU EVALUASI” karena menunjukkan pencapaian realisasi anggaran sebesar 0% yang menjadi indikasi belum terlaksananya kegiatan dan belum tercapainya kinerja output/outcome pelaksanaan anggaran Tahun 2016:
SATKER DENGAN REALISASI 0% "PERLU EVALUASI" Rp590.160.000
Rp532.380.000
Rp526.430.000
Rp502.930.000
Rp380.410.000 Rp335.570.000
1. Sampai dengan tanggal 5 September 2016 realisasi anggaran masih 0%; 2. Tingkat partisipasi penyampaian laporan kinerja berdasarkan sistem aplikasi E-Monev dan SMART Monev sangat rendah baik secara Triwulanan maupun berkala setiap bulan.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DKI JAKARTA
PAGU
SULAWESI BALI PAPUA MALUKU KEPULAUAN SELATAN UTARA RIAU Rp335.570.000 Rp526.430.000 Rp380.410.000 Rp590.160.000 Rp532.380.000 Rp502.930.000
REALISASI
Rp-
Rp-
Rp-
Rp-
Rp-
Rp-
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Terdapat 2 (dua) daerah yang berada pada kategori “PERLU PERHATIAN” karena menunjukkan pencapaian realisasi anggaran kurang dari 10,00% yang menjadi indikasi belum tercapainya realisasi anggaran dan kinerja (output/outcome) berdasarkan target yang telah ditetapkan di awal tahun:
1. Sampai dengan tanggal 5 September 2016 realisasi anggaran kurang dari 10%; 2. Tingkat partisipasi penyampaian laporan kinerja berdasarkan sistem aplikasi E-Monev dan SMART Monev masih rendah baik dari sisi substansi pelaporan maupun tingkat partisipasi secara Triwulanan maupun berkala setiap bulan.
SATKER DENGAN REALISASI <10% "PERLU PERHATIAN"
PAGU
JAWA TIMUR Rp662.300.000
KALIMANTAN UTARA Rp486.900.000
REALISASI
Rp60.936.730
Rp27.330.000
9,20
5,61
%
22
Terdapat 18 daerah yang berada pada kategori “BAIK” karena menunjukkan pencapaian realisasi anggaran kurang dari 50,00% yang menjadi indikasi belum optimalnya pencapaian realisasi anggaran dan kinerja (output/outcome) berdasarkan target yang telah ditetapkan di awal tahun:
1. Sampai dengan tanggal 5 September 2016 realisasi anggaran antara 10%-50%; 2. Tingkat partisipasi penyampaian laporan kinerja berdasarkan sistem aplikasi E-Monev dan SMART Monev relatif baik dalam hal tingkat partisipasi dan substani secara Triwulanan maupun berkala setiap bulan.
SATKER DENGAN REALISASI 10%-50% PADA KATEGORI "BAIK"
PAGU
JABAR JATEN DIY ACEH SUMU RIAU SUMS KALBA KALTE KALSE SULTE SULTR MALU NTT BENG BANT BABEL PABA G T EL R NG L NG A KU KULU EN R Rp537 Rp629 Rp405 Rp673 Rp612 Rp477 Rp426 Rp497 Rp497 Rp488 Rp547 Rp480 Rp554 Rp650 Rp531 Rp356 Rp500 Rp416
REALISASI Rp177 Rp99. Rp190 Rp168 Rp203 Rp92. Rp108 Rp143 Rp73. Rp99. Rp253 Rp156 Rp107 Rp185 Rp76. Rp43. Rp148 Rp54. %
33,07 15,73 46,83 25,08 33,30 19,39 25,54 28,86 14,86 20,37 46,30 32,55 19,34 28,54 14,48 12,32 29,60 13,13
23
Terdapat 8 daerah yang berada pada kategori “SANGAT BAIK” karena menunjukkan pencapaian realisasi anggaran diatas 50,00% yang menjadi indikasi tecapainya target realisasi anggaran dan kinerja (output/outcome) berdasarkan target yang telah ditetapkan di awal tahun:
1. Sampai dengan tanggal 5 September 2016 realisasi anggaran diatas 50%; 2. Tingkat partisipasi penyampaian laporan kinerja berdasarkan sistem aplikasi E-Monev dan SMART Monev relatif sangat baik dalam hal tingkat partisipasi dan substansi secara Triwulanan maupun berkala setiap bulan.
SATKER DENGAN REALISASI >50% "SANGAT BAIK"
JAMBI
LAMPUNG
PAGU
SUMATERA BARAT Rp548.400.000
Rp464.210.000
REALISASI
Rp323.634.100 59,01
%
Rp494.650.000
KALIMANTAN TIMUR Rp384.460.000
SULAWESI UTARA Rp512.000.000
NTB Rp457.420.000
Rp286.259.400
Rp350.952.540
Rp214.159.805
Rp303.261.700
Rp246.758.450
61,67
70,95
55,70
59,23
53,95
24
Terima Kasih
