Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
14
Arah Kebijakan DITJEN POLITIK DAN PUM Tahun 2018
Kemendagri
Peran Strategis
Arah Kebijakan
Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan di BIDANG Politik Dalam Negeri,, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Persatuan dan Kesatuan serta Integritas Bangsa
Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, ke-bhineka-an, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri. 3
BEBERAPA POKOK ARAH KEBIJAKAN PROGRAM TAHUN 2018
1
Konsolidasi Persiapan pelaksanaan Pemilu yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019 dan Peningkatan Bantuan Keuangan Partai Politik
2
Pembinaan dan pemberdayaan serta monitoring evaluasi terhadap organisasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
3
Sinergitas antara jajaran pemerintahan dalam rangka penanganan Konflik Sosial serta Penguatan kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan serta penanganan Narkotika
4
Penguatan karakter bangsa dengan melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila.
4
14
ISU-ISU PRIORITAS TERKAIT PEMBINAAN POLPUM DAN TINDAK LANJUTNYA TAHUN 2018 (1)
Kemendagri
NO
ISU
TINDAK LANJUT
1.
Kurangnya koordinasi dan sinergitas dalam upaya kelancaran pelaksanaan Pemilu
Perlu pemahaman dan persepsi yang sama antar seluruh pemangku kepentingan pemilu (penyelenggara pemilu, pemerintah dan Pemda, Polri/TNI, kejaksaan, dan BIN) Perlu penguatan koordinasi dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan Pemilu sehingga tercipta kesatuan langkah dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pemilu
2.
Merebaknya Organisasi Masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Pemberdayaan dan penguatan databes ormas
Penguatan Ormas dan Masyarakat Civil Society, penguatan terhadap UU No.17 Tahun 2013 (termasuk tindak lanjut Perpu No.2 Tahun 2017) dan Segala aturan turunannya Sinergitas antara K/L dan Pemda dalam penguatan Pemberdayaan dan penguatan database ormas
3.
Belum optimalnya sinergisitas dan koordinasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka tindak lanjut penanganan konflik sosial
Sosialisasi Peraturan perundang-undangan terkait penanganan konflik sosial Optimalisasi pembentukan dan penguatan tim terpadu penanganan konflik sosial di 34 Provinsi Rencana Aksi Kementerian/Lembaga dengan Pemda dalam rangka Tindak Lanjut UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
4.
Menurunnya pemahaman terhadap nilai nilai Pancasila sebagai bagian dari 4 Konsensus Dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
Perlunya penguatan ideologi Pancasila dengan memberikan arah kebijakan kepada pemda untuk menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan dan fasilitasi dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai - nilai Pancasila dikalangan masyarakat
6
ISU-ISU STRATEGIS TERKAIT PEMBINAAN POLPUM DAN TINDAK LANJUTNYA TAHUN 2018
Kemendagri
NO
ISU
TINDAK LANJUT
5.
Kurang berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebhinnekaan dan kemajemukan dalam kehidupan berbangsa serta rendahnya pemahaman tentang pentingnya orientasi dan visi bersama mengenai integrasi bangsa dalam penyelenggaraan pemerintahan secara nasional (antara Pusat dan Daerah) serta dalam menegakkan dan memperkokoh bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pembentukan dan Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di 34 Provinsi diarahkan untuk mendukung kegiatan revolusi mental dan penguatan Pendidikan karakter di daerah Perlunya Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan Cinta Tanah Air
6.
Bermunculnya faham-faham radikal, saparatisme dan terorisme untuk menganggu persatuan dan kesatuan
Perlunya sinergitas antara Pemerintah (Kementerian/Lembaga terkait) dengan Pemda serta peran Tokoh masyarakat, Tokoh agama dan tokoh adat dalam rangka penguatan forum kewaspdan dini masyarakat (FKDM) untuk mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI melalui pelaksanaan deteksi dini, peringatan dini dan untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
7.
Penyampaian pendapat yang dilakukan secara anarkis dikalangan masyarakat dengan melecehkan simbol-simbol negara, serta kecenderungan mengedepankan kepentingan golongan dan kelompok
• Perlunya komunikasi sosial politik yang melibatkan stekolder terkait/elemen masyrakat
8.
Berkembangnya gangguan penyakit masyarakat khususnya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika Belum optimalnya gangguan penyakit masyarakat khususnya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika
a.
b.
Penguatan kepada Daerah dimana PEMDA harus membentuk Perda tentang Narkotika; Perlunya sosialisasi dan Sinergitas antara Pemerintah (Kementerian/Lembaga terkait) dengan Pemda serta Tokohtokoh masyarakat dalam rangka pencegahan narkotika
7
ISU-ISU PRIORITAS TERKAIT PEMBINAAN POLPUM DAN TINDAK LANJUTNYA TAHUN 2018 (3)
Kemendagri
NO
ISU
TINDAK LANJUT
9.
Kurangnya pemahaman agama, kehidupan beragama dan peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama sehingga terjadi Konflik Berlatar Agama, terkait dengan kerukunan, pendirian Rumah Ibadat dan merebaknya aliran keagamaan/kepercayaan
Sinergitas antara Pemerintah (Kementerian/Lembaga terkait) dengan Pemda serta Tokoh-tokoh agama dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama dan peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama Pembentukan dan penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Perlunya Sosialisasi terkait dengan PBM No 9 dan No 8 Tahun 2006
10.
Kurangnya pengetahuan, pemahaman dan implementasi dibidang politik bagi kader anggota Partai Politik dan masyarakat, pemilih pemula, perempuan dan kaum marjinal
Peningkatan Bantuan Keuangan kepada Parpol yang mendapatkan Kursi di DPR RI Dalam rangka penguatan kelembagaan Partai Politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi WNI yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Perlunya Penyelenggaraan forum dialog politik dan pendidikan politik bagi kader anggota Partai Politik dan masyarakat, pemilih pemula, perempuan dan kaum marjinal Keterlibatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah
11.
Penguatan Peraturan Perundang-undangan bidang politik
Tindak lanjut aturan pelaksana dari amanat UU Pemilu Revisi UU 2 tahun 2011 tentang Partai Politik dan peraturan pelaksananya
8
14
PILKADA SERENTAK: Desain Nasional s.d Tahun 2024
PILKADA 9 DES. 2015
269 KDH (9G, 224B, 36W)
LANTIK GUB/BUP/WAKO FEB DAN JUNI 2016
Kemendagri
PILKADA 2020, AMJ 2021
PILKADA SERENTAK
PILKADA FEB. 2017
PILKADA JUNI 2018
101 KDH (7G, 76B, 18W)
171 KDH (17G, 115B, 39W)
NASIONAL LANTIK GUB/BUP/WAKO APRIL DAN DES 2017
PILKADA 2022 MASJAB 2 TAHUN
TAHUN 2024 DI 541 DAERAH OTONOM
LANTIK GUB/BUP/WAKO JUNI DAN SEP 2019
Catatan: IMPLIKASI PILKADA SERENTAK, MAKA KEKOSONGAN KDH AKAN DIISI OLEH PENJABAT KDH ATAU PELAKSANA HARIAN KDH.
10
PILKADA SERENTAK: Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018
Penyediaan Dana Pilkada (NPHD)
Peningkatan Partisipasi Pemilih
Penyiapan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)
Kemendagri
Koordinasi pemeliharaan keamanan/ketertiban berdasarkan tingkat kerawanan (IKP)
Menjaga Netralitas ASN
Koordinasi kelancaran teknis penyelenggaraan Pilkada pada masing-masing pemerintahan daerah
11
PILKADA SERENTAK: Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018
Kemendagri
DUKUNGAN KOORDINASI PEMELIHARAAN KEAMANAN & KETERTIBAN PILKADA (1) Bersama Bawaslu dan pihak terkait memetakan dan mengelola potensi konflik, pelanggaran dan kerawanan dalam penyelenggaraan Pilkada dengan harapan segala bentuk potensi kerawanan dapat diantisipasi, diminimalisasi dan dicegah.
(2) Melakukan kajian dan analisis untuk memenuhi kebutuhan publik dan stakeholders akan informasi yang akurat dan valid
(3) Melakukan koordinasi dengan pihak Polri dan TNI dengan berpedoman kepada penyelenggaraan ketertiban, ketentraman dan keamanan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri.
(4) Memantapkan koordinasi horizontal dan vertical pada aspek-aspek yang dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada 2018.
12
PEMILU SERENTAK: Desain Pemilu Serentak Nasional dan Lokal Tahun 2024
Kemendagri
PRESIDEN
PRESIDEN
DPR DPR DPD PEMILIHAN APRIL 2019
DPD
DPRD PROV
DPRD KAB/KOTA
PEMILIHAN APRIL 2024
GUBERNUR DPRD PROV BUPATI / WALIKOTA DPRD KAB/KOTA
13
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERAN PEMERINTAH DAN PEMDA PASAL 434 UU No. 7 TAHUN 2017 UNTUK KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA PEMILU, PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH WAJIB MEMBERIKAN BANTUAN DAN FASILITAS SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
BANTUAN DAN FASILITAS
1. PENUGASAN PERSONEL PADA SEKRETARIAT PPK, PANWASLU KECAMATAN DAN PPS; 2. PENYEDIAAN SARANA RUANGAN SEKRETARIAT PPK, PANWASLU KECAMATAN DAN PPS; 3. PELAKSANAAN SOSIALISASI; 4. PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK; 5. KELANCARAN TRANSPORTASI PENGIRIMAN LOGISTIK; 6. PEMANTAUAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILU; 7. KEGIATAN LAIN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PELAKSANAAN PEMILU.
14
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERAN LINMAS Pasal 351 Ayat (4). PENANGANAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN, DAN KEAMANAN DI SETIAP TPS DILAKSANAKAN OLEH 2 (DUA) ORANG PETUGAS YANG DITETAPKAN OLEH PPS. Penjelasan Pasal 351 ayat (4). PETUGAS YANG MENANGANI KETENTERAMAN, KETERTIBAN, DAN KEAMANAN DI SETIAP TPS BERASAL DARI SATUAN PERTAHANAN SIPIL/PERLINDUNGAN MASYARAKAT.
15
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT Dialog politik dengan tokoh masyarakat, kader dan parpol (prov/kab/kota) dalam rangka peningkatan kesadaran politik masyarakat melalui interaksi secara langsung dengan masyarakat Penguatan pokja demokrasi Pendidikan etika dan budaya politik terkait dengan seluruh pemangku kepentingan Pendidikan politik bagi perempuan dan kaum marjinal dalam rangka meningkatkan peran perempuan dan kaum marjinal dalam politik sehingga kuota keterwakilan perempuan 30% di lembaga DPR dan DPRD maupun penyelenggara pemilu dapat terpenuhi
Sasaran di beberapa provinsi dengan memperhatikan daerah-daerah yang memiliki partisipasi perempuan rendah berdasarkan IDI dan data dari Kementerian PPA Meningkatnya IDI provinsi dengan rencana aksi di tiap provinsi Sasaran diprioritaskan pada kab/kota yang tingkat partisipasi masyarakat dalam politik masih rendah Sasaran diprioritaskan pada daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain, daerah pesisir, dan daerah yang potensi kerawanan konflik cukup tinggi 16
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERAN PEMERINTAH DAN PEMDA DALAM MEMBERIKAN BANTUAN DAN FASILITAS PENYELENGGARAAN PEMILU SOSIALISASI PEMILU dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti: seminar, penyuluhan, spanduk, banner, iklan layanan masyarakat pemilu, dll. Sasaran utama dari sosialisasi adalah pemilih muda dan pemilih perempuan. MONITORING KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILU: monitoring di daerah berdasar Permendagri No.61 Tahun 2011.
pembentukan
tim
17
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
LANGKAH ANTISIPASI PEMILU Melakukan monitoring untuk semua tahapan pemilu. Koordinasi antarlembaga pemerintahan untuk mengantisipasi berbagai perkembangan dalam semua tahapan Pemilu. Konsolidasi ketertiban dan keamanan antar berbagai instansi.
18
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENEKANAN DALAM RANGKA SUKSES PEMILU Samakan persepsi antara KPU, KPU prov, KPU kab/kota, Bawaslu, Bawaslu prov, Panwaslu kab/kota, pemerintah dan pemda dalam koordinasi pelaksanaan pemilu. Ciptakan stabilitas politik yang kondusif dalam pelaksanaan pemilu. Berikan dukungan kelancaran pemilu. Ciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu.
19
STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENATAAN KEIJAKAN DALAM MENGELOLA ORMAS
LANGKAH STRATEGIS KEDEPAN Salah satu strategI utama adalah dengan Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas
PERPPU
Larangan ormas yang bertentangan dengan pancasila; Tahapan penjatuhan sanksi administratif ; Penambahan ketentuan sanksi pidana bagi ormas yang melanggar; dan Penerapan azas contrarius actus (Lembaga yang berwenang menerbitkan sekaligus mencabut izin)
“Perppu terbit semata-mata bukan untuk mencabut ormas namun sebagai penyempurnaan atas UndangUndang Ormas sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan hukum masyarakat”
STRATEGI PENCEGAHAN RADIKALISME PENANAMAN DAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA
PENGUATAN PERAN DETEKSI DINI PENYEBARAN PAHAM RADIKAL OLEH APARAT PENEGAK HUKUM
PERKUAT PERAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PENANAMAN NILAI-NILAI LUHUR KEBANGSAAAN DAN PERSATUAN
SOSIALISASI YANG INTENS TENTANG BUDAYA PERSATUAN OLEH SELURUH MEDIA (MASSA, CETAK, ELEKTRONIK DAN MEDIA SOSIAL
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN ORMAS DAN SELURUH ELEMEN BANGSA SECARA MENYELURUH DAN BERKELANJUTAN
UPAYA KEMENDAGRI Radiogram Nomor 220/2194/SJ tanggal 9 Mei 2017 Himbauan Kpd Gub/Bup/Walkot melak langkah2: Deteksi dini dan mengantisipasi terhadap setiap perkembangan yang mengarah pada terjadinya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum akibat dari pembekuan dan pembubaran HTI; Melarang segala bentuk dan aktifitas HTI di seluruh wilayah NKRI Melakukan koordinasi dengan unsur Forkopimda, Kominda, Tokoh Agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan instansi terkait lainnya serta melaporkan kepada Menteri melalui Dirjen.
RADIOGRAM NOMOR 220/3370/SJ TANGGAL 25 JULI 2017 Himbauan Kpd Gub/Bup/Walkot melak langkah2: Melakukan Sosialisasi kepada seluruh unsur terkait Perppu tentang perubahan UU Ormas. Deteksi dini dan mengantisipasi terhadap setiap perkembangan yang mengarah pada terjadinya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum akibat dari pembekuan dan pembubaran HTI; Melakukan pengawasan dan melarang segala bentuk kegiatan dan aktifitas HTI di seluruh Indonesia; Mengantisipasi aktifitas dan pergerakan dari Ormas yang diindikasikan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pancasila serta melakukan tindakan tegas yang mengganggu ketertiban umum Melakukan pembinaan terhadap eks anggota dan pengikut HTI serta koordinasi dengan Forkopimda, instansi terkait lainnya dan seluruh Tokoh Agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dalam menjaga situasi di wilayah masing-masing agar tetap kondusif; Agar Gubernur dan Bupati/walikota memerintahkan Kaban kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota mensosialisasikan Perppu No. 2 Tahun 2017 serta buku Tanya jawab terkait Perppu
Terima Kasih
