KEMENTERIAN DALAM NEGERI
“KOORDINASI APIP DAN APH DALAM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT SESUAI UU 23 TAHUN 2014” DISAMPAIKAN PADA RAKERNAS XII APEKSI TAHUN 2017
Oleh : PLT. INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
MALANG, JULI 2017
1
O U T L I N E
FUNGSI KEMENDAGRI KOORDINASI APIP & APH ISU PENGAWASAN PEMDA
PENUTUP
2
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa
Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan
SETJEN
BINA PEMBANGUNAN DAERAH
BINA PEMERINTAHAN DESA
ITJEN
BINA KEUANGAN DAERAH
BALITBANG
POLITIK DAN PUM
BINA ADM KEWILAYAHAN
BPSDM
OTONOMI DAERAH
DUKCAPIL
IPDN
Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan umum
Mewujudkan desentralisasi dan otonomi daerah
Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN EFEKTIF
3
- Pengawasan Umum dan teknis ttt - Penjatuhan sanksi administrasi
- Sbg bentuk partisipasi dalam pemerintahan - Pengawasan pelayanan publik
- Pengawasan Teknis MEN DAGRI MASYA RAKAT
MENTRI K/L WAS PEMDA
Pengawasan Umum dan teknis Kab/ Kota Sanksi Administratif ttt
GWPP
KDH
- Pengendalian Pemda - Pengawasan Perangkat Daerah
DPRD
Secara nasional dikoordinasikan Mendagri
- Pelaksanaan Perda/Perkada - Peraturan perundang-undangan - Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan LKPD oleh BPK
4
LATAR BELAKANG KOORDINASI APIP DAN APH “Presiden Jokowi, 19 Juli 2016”
AMANAT PRESIDEN Di istana negara kepada seluruh KAPOLDA & KAJATI
1. 2. 3. 4. 5.
Terkait kebijakan/diskresi Kepala Daerah tidak bisa dipidanakan; Segala tindakan administrasi pemerintahan juga tidak dapat dipidanakan; Kerugian yang dinyatakan oleh BPK diberikan peluang selama 60 hari; Segala data mengenai kerugian negara harus konkret dan tidak mengadaada; Untuk tidak mengekspos segala kasus ke media sebelum adanya penuntutan
1.Terdapat perasaan khawatir/ gamang penyelenggara pemerintahan karena takut melakukan kesalahan administrasi yang kemudian dipidanakan
2. Perlindungan hukum ditujukan bukan untuk melindungi kejahatan atau menutupi tindakan pidana. Namun, menjadikan hukum administrasi sebagai pilihan hukum untuk menilai tindakan penyelenggara pemerintahan. Sehingga penerapan hukum pidana merupakan tindakan terakhir (ultimum remedium) dalam menilai penyelenggara pemerintahan.
Bahwa Negara memberikan jaminan perlindungan hukum bagi seluruh penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan tugas
3.
5
DASAR KOORDINASI APIP & APH UU 23/2014
UU 30/2014
Pasal 385 berbunyi:
Pasal 20 berbunyi:
(1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum. (2) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah terlebih dahulu berkoodinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi pengawasan. (4) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih anjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah. (5) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan
(1) Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 (terkait penyalahgunaan wewenang) dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. (2) Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a) tidak terdapat kesalahan; b) terdapat kesalahan administratif; atau c) terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. (3) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan. (5) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang. (6) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang
Pasal 407 berbunyi: Pada saat UU ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada UU ini
DASAR KOORDINASI APIP & APH PP 48/2016 Pasal 20 berbunyi: (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan kepada aparat penegak hukum. (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan dari masyarakat diterima, aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan aparat pengawasan 9 / 24 www.hukumonline.com/pusatdata intern pemerintah. (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses pemeriksaan lebih lanjut diserahkan kepada aparat pengawasan intern pemerintah. (4) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja aparat penegak hukum tidak menyerahkan proses pemeriksaan lebih lanjut kepada aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa alasan yang sah, aparat penegak hukum diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (5) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses pemeriksaan lebih lanjut ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
PP 12/2017 BINWAS PEMDA Pasal 25 berbunyi: (1) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan masyarakat, APIP dan APH saling berkoordinasi dalam bentuk pemberian informasi, verifikasi, pengumpulan data dan keterangan, pemaparan hasil pemeriksaan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat; dan/atau bentuk koordinasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Koordinasi antara APIP dan aparat penegak hukum dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan kewenangan inspektorat jenderal Kementerian, inspektorat jenderal kementerian terkait, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan/atau inspektorat kabupaten/kota; dan kepolisian dan/atau kejaksaan. (3) Hasil koordinasi APIP dan aparat penegak hukum dituangkan dalam berita acara. (4) Jika berdasarkan hasil koordinasi APIP dan aparat penegak hukum ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada APIP untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai administrasi pemerintahan. (5) Jika berdasarkan hasil koordinasi APIP dan aparat penegak hukum ditemukan bukti permulaan adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
RUANG LINGKUP KOORDINASI APIP & APH 5 PEMAPARAN HASIL PEMERIKSAAN PENANGANAN LAPORAN DUMAS
BENTUK KOORDINASI LAIN SESUAI KETENTUAN PER-UU-AN
1
4
PEMBERIAN INFORMASI BENTUK KOORDINASI APIP & APH
3
PENGUMPULAN DATA & KETERANGAN
2
VERIFIKASI
PIDANA APARAT PENEGAK HUKUM ADMINISTRATIF PEMERINTAH DAERAH (SANKSI DISIPLIN, TUNTUTAN GANTI RUGI DLL)
8
MEKANISME PEMERIKSAAN PEJABAT PEMDA SESUAI UU 23/2014
SUM BER INFO
DU MAS
KOORDINASI PENGECEKAN KELENGKAPAN
1. Kejelasan Identitas Pengadu 2. Kejelasan Obyek 3. Bukti Awal
TUKAR MENUKAR INFORMASI APIP & APH Bertukar Informasi terkait kejelasan obyek dan bukti awal (atas surat dumas yang diterima masing-masing pihak maupun kedua belah pihak)
VERIFIKASI
APIP (Koordinasi & konfirmasi obyek)
PULDAKET
EKSPOSE
APIP mendalami informasi/ sesuai kesepakatan
APIP & APH: •Dituangkan dalam BA •Bersifat Rahasia • Mengundang Ahlii (Expert Judgement) • Hasil ekspose bersifat mengikat, sepanjang tidak ditemukan bukti baru
STATUS PENGADUAN
Administratif Pidana
TINJUT
APIP APH
ISU PENGAWASAN PEMDA SAAT INI
PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF
PENGUATAN APIP
KOORDINASI DAN SUPERVISI PENCEGAHAN KORUPSI
SABER PUNGLI
10
PRINSIP PENGENAAN SANKSI Sanksi kepada pejabat pemerintahan esensinya agar penggunaan kekuasaan negara terhadap warga negara atau masyarakat haruslah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik Apabila terdapat pejabat pemerintahan yang melanggar sumpah, janji, larangan dan kewajiban serta bertindak tidak berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, harus dikenakan sanksi. APIP berada dalam posisi untuk meyakinkan dan menguji tindakan pejabat tersebut, derajat kesalahan yang dilakukan dan jenis sanksi yang akan dikenakan kepada penyelenggara pemerintahan daerah 11
JENIS SANKSI DALAM UU 23 TAHUN 2014
No
Subyek dikenakan sanksi
LARANGAN KDH
1
2 3 4 5
6
Tidak menjalankan Program strategis nasional Tidak menyampaikan LPPD dan ringkasan LPPD Tidak menyampaikan LKPJ kpd DPRD Menjadi pengurus perusahaan Perjalanan Luar Negeri tanpa izin MDN Meninggalkan tugas dan wilayah kerja 7 hari atau berturut-turut dlm 1 bulan
X
WKL DPR Daera KDH D h
X
Jenis Sanksi Tidak Pemb Tun Pasal Pem Teg Dibayarkan erhent DA Am Teg da berh Bin uran hak keu U/D bil ian uran eval entia sus tertu BH Alih seme II 3 6 uasi n lis bulan bulan ntara X
X
X1
X1
68
X
X
X
X
73
X
X
X
X
73
X
X
X1
77
X
X
X1
77
X
X
X1 X1 X1
77
12
No
LARANGAN KDH
Tidak menyampaikan 7 Perda setelah ditetapkan Masih memberlakukan Perda yg dibatalkan 8 Masih memberlakukan Perda yg dibatalkan Masih 9 memberlakukan Pajak Retribusi Tidak 10 menyebarluaskan perda Tidak menyampaikan RPJPD/RPJMD Tidak menetapkan 12 Perkada RKPD 11
Jenis Sanksi
Subyek dikenakan sanksi WKL DPRD Daerah KDH
X X
Tdk Dibayarkan Pember Tegur Tegu Tund hak keuangan hentian Pemb DAU Ambi an Bins a Pasal ran erhent /DB tertuli II us sement ian H l Alih evalu s ara asi 3 6 bulan bulan
X
249
X
X
252
X
X 252
X
X X X
X
X X
X
X
252
254 X
266
X
266 13
No
Subyek dikenakan sanksi
LARANGAN KDH
13 14 15 16 17 18 19
Melakukan pungutan diluar UU Tidak mengajukan Perda APBD Tidak menyetujui bersama RAPBD Tidak mengumumkan informasi pelayanan publik Tidak memberikan pelayanan peizinan Tidak melaksanakan rekomOmbudsman Tidak mengumumkan informasi bangda dan keuda
WKL KDH
DPRD Daerah
Jenis Sanksi Tdk Dibayarkan Pemb hak keuangan erhent Pemb
Tegur Tegu Tunda Pasal an Bins DAU/ Ambil ran ian erhent evalu tertuli us 3 6 semen ian DBH Alih II asi s bulan bulan tara
X
X
287
X
X
311
X
312
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
348 X
350
X
351
X
394
14
LANDASAN BERPIKIR PENGUATAN APIP DAERAH KEBERADAAN INSPEKTORAT DAERAH SESUAI PASAL 216 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 ADALAH PERANGKAT DAERAH YANG MEMBANTU KEPALA DAERAH DALAM MEMBINA DAN MENGAWASAI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
KEBERADAAN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI PERANGKAT DAERAH PENTING DAN DIBUTUHKAN OLEH KEPALA DAERAH, SEHINGGA HARUS TETAP DIPERTAHANKAN SEBAGAI BAGIAN DARI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD).
APABILA INSPEKTORAT DAERAH DIKELUARKAN DARI STRUKTUR OPD MENJADI INSTANSI TERSENDIRI YANG SIFATNYA MANDIRI, MAKA SECARA MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH, KEPALA DAERAH TIDAK MEMILIKI FUNGSI DAN WEWENANG MELAKUKAN PENGAWASAN KEPADA PERANGKAT DAERAHNYA.
IDENTIFIKASI KELEMAHAN & USULAN PERUBAHAN PELAPORAN
TENAGA FUNGSIONAL
KEPATUHAN STANDAR
ANGGARAN
STRUKTUR
QUALITY CONTROL
TATA KELOLA
Langsung kpd KDH Utk Pidana kpd GWPP dan MDN
Pengawasan berjenjang
SUMBER DAYA
Unifikasi standar Penyusunan standar Pimpinan APIP non pengawasan
Penambahan Tenaga APIP
Standar Perencanaan dan Penganggaran
INDEPENDENSI
Quasi vertikal
Penyetara an eselonering dng Sekda
ATENSI MENDAGRI STOP KORUPSI
Surat Mendagri Nomor 355/2882/SJ tanggal 21 Juni 2017
KDH • KOMITMEN • E-planning dan e-budgeting
DPRD • KOMTMEN • Melaksanakan fungsi anggaran dan pengawasan secara baik SANKSI • Menjatuhan sanksi administratfi
18
INMENDAGRI NO 180/3935/SJ TTG PENGAWASAN PUNGLI PEMDA PERIZINAN
• IMB • IZIN GANGGUAN • IZIN TRAYEK • IZIN PERTAMBANGAN • IZIN PERHUBUNGAN • REKOMENDASI TIDAK SENGKETA • IZIN USAHA
HIBAH DAN BANSOS • PENCAIRAN • PEMOTONGAN
DANA DESA •Pemotongan •Pengambilan bunga bank
KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN
•Mutasi •Kenpang •Promosi •Pemotongan gaji
Pelayan publik •Raskin •Adminduk •Kesehatan dan pendidikan •Samsat
•Bos •Uang makan
PBJ •Perencanaan •Penentuan pemenang
19
ARAH PENGAWASAN PEMDA DAERAH
Peningkatan kapasitas APIP
Percepatan Penyelesaian (TLHP) BPK dan APIP
Pengawasan Dana Desa
Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah (perubahannya)
Pengawasan Pengadaan barang/jasa Pengawasan Reformasi Birokrasi
Pengawasan perizinan di daerah Pengawasan keuangan dan aset
Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
20
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TERIMA KASIH
