Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah IV
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
DASAR HUKUM PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2016 NO
DSR HUKUM
KEWAJIBAN Pemerintah Pusat melakukan pembinaan atas penyelenggaran pemerintahan daerah provinsi dalam bentuk fasilitasi meliputi pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan (Psl 374)
1
UU No 23 Tahun 2014
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system rencana pembangunan nasional, dan stiap tahun menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis masional (Psl 260 ayat (1) dan Psl 263 ayat (4)
Menteri melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah provinsi (Psl 276 dan Psl 277) Mendagri melaksanakan Binwas terhadap perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi pemberian pedoman, bimbingan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan (Pasal 291 dan Pasal 292)
3
PERMENDAGRI No 54 Tahun 2010
Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 294) Bupati/Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota. Pasal 156 ayat (3)
perencanaan 2
TUJUAN PERMENDAGRI RKPD 2017 Mensinergikan perencanaan pembangunan tahunan antar Pusat & Daerah serta Antardaerah Konsistensi Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD Tahun 2017
Keselarasan penyusunan RENJA PD dengan RENSTRA PD & RKPD Tahun 2017 Pedoman Perubahan RKPD & Perubahan RENJA PD Meningkatkan pengendalian & evaluasi hasil RKPD & RENJA PD Tahun 2017 Tercapainya prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten/kota, provinsi mendukung prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2017
3
SISTEMATIKA PERMENDAGRI NO. 18 TAHUN 2016 ( IV BAB & 16 PASAL ) BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
RUANG LINGKUP
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB IV KETENTUAN PENUTUP LAMPIRAN I
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2017 DAN PERUBAHAN RKPD 2017
LAMPIRAN II
TAHAPAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD 2017
4
RUANG LINGKUP PERMENDAGRI ( Pasal 2 )
1. Penyusunan RKPD Tahun 2017; 2. Perubahan RKPD Tahun 2017; dan 3. Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2017.
5
RKPD (Pasal 3 Permendagri Nomor 18/2016) Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana Pemerintah tahunan daerah. RKPD merupakan penjabaran RPJMD; dan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Penyusunan RKPD harus selaras dgn prioritas, sasaran, dan program yg telah ditetapkn utk th 2017 dalam RPJMD, RKP, dan program strategis nasional yg ditepakn oleh Pemerintah Pusat ; dan Penyusunan RKPD memperhatikan kewenangan sbgmn dlm lampiran UU 23/2014 dan hasil P3D. 6
KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI RKPD Substansial Prog & keg dan pemanfaatan keuda dlm upaya peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat & pembangunan di daerah
Formal • Pasal 263 ayat (4) UU 23/2014 ttg Pemda “RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD”
memuat rancangan kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun”
• •
menjadi landasan penyusunan kebijakan penganggaran sesuai dgn UU 17/2003 ttg Keuangan Negara Setelah dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan, menjadi landasan penyusunan R-APBD Tahun 2017 DPRD, KDH, Kepala PD & seluruh pemangku kepentingan, wajib menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta mengendalikan & mengawasi pelaksanaannya
Operasional • •
memuat arahan utk peningkatan kinerja pemda yg menjadi tanggung jawab Kepala PD dlm melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban masing-masing. Penjabaran lebih lanjut RKPD kedalam Renja-PD harus mengutamakan pd kepentingan publik, agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemda dalam memenuhi kebutuhan layanan dasar & mendorong peningkatan daya saing daerah
Faktual instrumen evaluasi untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat RKPD memuat tolok ukur kinerja kepala daerah dalam merealisasikan program sesuai dengan visi dan misi KDH
7
PENETAPAN RKPD 2017 (Pasal 5 Permendagri 18/2016)
RKPD Tahun 2017 ditetapkan dengan Peraturan KDH. Penetapan RKPD provinsi dilakukan paling lambat pada minggu ketiga bulan Mei Tahun 2016. Penetapan RKPD kabupaten/kota paling lambat pada minggu keempat bulan Mei Tahun 2016. Renja PD Tahun 2017 disahkan KDH paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD Tahun 2017.
8
PENYAMPAIAN RKPD 2017 (Pasal 6, 7 & 8 Permendagri Nomor 18/2016) Gubernur menyampaikn Pergub ttg RKPD 2017 kpd MDN melalui Ditjen Bangda paling lambat 7 hari kerja setelah ditetapkan; Bupati/Walikota menyampaikn Perbup/Perwali ttg RKPD 2017 kpd Gubernur melalui ka Bappeda Provisi paling lambat 7 hari kerja setelah ditetapkan; Digunakan sbg bahan evaluasi dan sinkronisasi RAPBD Th 2017. Penyampaian RKPD 2017 disertai dgn :
1. Hasil pengendalian kebijakan penyusunan RKPD Th 2017 oleh Ka Bappeda; 2. Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD; dan 3. Laporan hasil review RKPD Th 2017 oleh APIP.
9
Perubahan RKPD (Pasal 9 Permendagri Nomor 18/2016)
Perubahan RKPD : 1.
Perubahan kebijakan dan strategi di tk nasional tidak perlu merubah RPJMD;
2.
Penambahan kegiatan baru tidak perlu merubah RPJMD; dan
3.
Terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD.
4.
Ditetapkan dengan Perkada. 10
LAMPIRAN I TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RKPD TH 2017 DAN PERUBAHAN RKPD TH 2017 I.
PENDAHULUAN
II. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL Prioritas Pembangunan Nasional Arah Kebijakan Pembangunan Daerah III. PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2017 IV. PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2017
V.
PENYUSUNAN RKPD BAGI DAERAH YANG BELUM MENETAPKAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJPD, RPJMD DAN DAERAH OTONOM BARU
VI. KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 11
A. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (Lampiran I Permendagri 18/2016) TEMA RKP TAHUN 2017 : “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta mengurangi Kemiskinann dan Kesenjangan Antar Wilayah” Sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2017 : 1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi 7,1 % Sumatera 6,5 %; Jawa-Bali 7,1 %; Nusa Tenggara 7,6 %; Kalimantan 6,1 %; Sulawesi 8,2 %; Maluku 7,8 dan Papua 16,0 %; 2. Pencapaian target tingkat kemiskinan 7,5-8,5 %
Sumatera 8,8 %; Jawa-Bali 8,6 %; Nusa Tenggara 15,1 %; Kalimantan 5,4 persen; Sulawesi 9,1 %; Maluku 12,0 % dan Papua 25,1 %; 3. Pencapaian target tingkat pengangguran 5,2-5,5 % Sumatera 5,0 %; Jawa-Bali 5,9 %; Nusa Tenggara 3,4 %; Kalimantan 4,2 %; Sulawesi 4,5 %; Maluku 5,4 % dan Papua % 3,4 %; dan
4. Laju inflasi 4,0 % 12
MENDUKUNG PENCAPAIAN 3 (tiga) DIMENSI PEMBANGUNAN (Lampiran I Permendagri 18/2016) 1. Dimensi Pembangunan Manusia : revolusi mental, pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, pembangunan perumahan dan permukiman;
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan : Kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemritiman dan kelautan, pariwisata dan KEK; 3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan : Pemerataan antar kelompok pendapatan, perbatasan negara dan daerah tertinggal, pembangunan perdesaan dan perkotaan, dan pengembangan konektivitas nasional.
13
B. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
OUTLINE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
(Lampiran I Permendagri 18/2016)
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Pembinaan Perencanaan Pembangunan Daerah Persandian Pengendalian Penduduk dan KB Kependudukan dan Pencatatan Sipil Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Perbatasan Antar Negara Pengembangan Ekonomi Daerah 14
Lanjutan
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Perdagangan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Pengembangan Koperasi dan UKM Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Komunikasi dan Informatika Penyelenggaraan Penanaman Modal Pemberdayaan Pemuda dan Olah Raga Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Peningkatan Pelayanan Ketahanan Pangan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Penanganan Bencana Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Pembangunan Prasarana Pemerintahan Pengembangan Perpustakaan Kearsipan 15
1. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
OUTLINE
(Lampiran I Permendagri 18/2016)
UU No. 23 Th 2014 tentang Pemeritahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari : 1. Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. Pekerjaan umum dan penataan ruang; 4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan 6. Sosial
16
SPM DALAM RKPD 2017 a. Bidang Pendidikan PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
1. Pendidikan menengah; setiap Warga Negara Indonesia usia 16 s.d. 18 tahun berhak mendapatkan pendidikan menengah sesuai dengan standar nasional pendidikan.
1. Pendidikan Dasar; setiap Warga Negara Indonesia usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan.
2. Pendidikan Khusus; setiap Warga Negara Indonesia usia 4 s.d. 18 tahun yang berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan khusus sesuai dengan standar nasional pendidikan.
2. Pendidikan Anak Usia Dini; setiap Warga Negara Indonesia usia 1 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan.
17
Lanjutan
Selain itu, beberapa kegiatan bidang pendidikan yang perlu diselaraskan dalam penyusunan RKPD Tahun 2017 sebagai berikut: 1. Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD 2. Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP 3. Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB 4. Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA 5. Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK 6. Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SMLB
18
b. Bidang Kesehatan
LANJUTAN
1) 2) 3) 4) 5) 6)
Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. 7) Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. 8) Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. 9) Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. 10) Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. 11) Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar. 12) Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar. 13) Setiap orang di satuan pendidikan dasar mendapatkan pelayanan higiene sanitasi pangan sesuai standar. 19
LANJUTAN
Selain itu, beberapa kegiatan bidang kesehatan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2017 antara lain sebagai berikut: 1. Pengelolaan data dan informasi kesehatan; 2. Pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan; 3. Pembinaan perbaikan gizi masyarakat; 4. Pembinaan kesehatan bayi, anak, dan remaja; 5. Pembinaan kesehatan ibu dan reproduksi; 6. Pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga; 7. Pembinaan survelians, imunisasi, karantina dan kesehatan matra; 8. Pengendalian penyakit menular langsung; dan 9. Pengendalian penyakit tidak menular. 20
LANJUTAN
c. Bidang PU dn Penataan Ruang
1. Setiap warga negara berhak memperoleh air bersih untuk kebutuhan rumah tangga sesuai dengan standar air bersih 2. Setiap warga negara berhak memperoleh akses sanitasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
21
LANJUTAN
Selain itu, beberapa kegiatan bidang PU dan penataan ruang yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2017 antara lain sebagai berikut: 1. Peningkatan ketahanan air; 2. Peningkatan layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku; 3. Peningkatan kapasitas tampung sumber-sumber air; 4. Peningkatan kinerja layanan irigasi; 5. Peningkatan kapasitas pengendalian daya rusak air; 6. Peningkatan upaya konservasi sumber daya air; 7. Peningkatan keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA; 8. Peningkatan potensi energi dari sumber-sumber air; 9. Layanan teknis pengendalian banjir, lahar gunung berapi dan pengamanan pantai; 10. Penyediaan tahan utk konstruksi bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibebaskan. 22
LANJUTAN
d. Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana yang punya rumah; Setiap korban bencana berhak memperoleh rumah sesuai dengan standar rumah layak huni. Selain itu, beberapa kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2017: 1. Penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan dengan fokus tersedianya dokumen perencanaan penanganan kawasan permukiman kumuh daerah yang mengacu pada Pedoman Umum Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Nasional, dengan luasan kawasan kumuh yang mengacu pada SK kawasan permukiman kumuh yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Penanganan kawasan permukiman kumuh akan fokus pada: a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat; dan b. Penguatan kelembagaan di level nasional dan daerah terkait perumahan dan Permukiman. 2. Data dan profil perumahan di daerah; 3. Penyediaan layanan sanitasi untuk mencapai universal access melalui Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), yaitu pembagian 85% penduduk dengan akses layak yang terdiri dari sistem setempat dan terpusat dan 15% akses dasar untuk penduduk di kawasan berkepadatan rendah dan kawasan dengan tingkat resiko sanitasi rendah. 23
LANJUTAN
e. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 1. Setiap warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran menerima layanan sesuai standar. 2. Setiap warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran memerlukan pertolongan. 3. Setiap warga negara yang menjadi korban dan terdampak bencana menerima layanan sesuai standar. 4. Setiap warga negara korban bencana berhak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang dan papan). 5. Setiap warga negara berhak mendapatkan layanan akibat gangguan trantibum. 6. Setiap warga negara berhak mendapatkan layanan trantibum dalam semua aktivitas. 24
LANJUTAN
Selain itu, beberapa kegiatan bidang trantibum yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2017 : 1. Penanganan konflik sosial meliputi pencegahan, penghentian dan pemulihan konflik; 2. Pengidentifikasian potensi konflik dan menemukan solusi penyelesaian agar tidak berkembang menjadi konflik nasional; 3. Penanganan faham radikal dan terorisme (khususnya ISIS) melalui mekanisme deteksi dini dan cegah dini; 4. Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi penanganan konflik sosial serta fasilitasi tim terpadu penanganan konflik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan; 5. Pembentukan dan pemberdayaan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM); 6. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan (Ormas); 7. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara rutin 8. Pembentukan dan pemberdayaan pusat pendidikan wawasan kebangsaan di daerah dalam menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan; 9. Pemberdayaan dan penguatan kapasitas anggota dan kelembagaan forum kerukunan umat beragama (FKUB); 10. Pemantauan dan pengawasan orang asing, ormas asing, lembaga asing dan tenaga kerja asing; dan 11. Pelaksanaan revolusi mental. 25
LANJUTAN
f. Bidang Sosial PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
1. Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dalam panti dan/atau lembaga; setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar. 2. Rehabilitasi sosial anak dalam panti dan/atau lembaga; setiap anak berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar. 3. Rehabilitasi sosial lanjut usia dalam panti dan/atau lembaga; setiap lanjut usia berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar. 4. Rehabilitasi sosial tuna sosial dalam panti dan/atau lembaga; setiap tuna sosial berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga. 5. Pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan dukungan psikososial korban bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana; setiap korban bencana berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana.
1. Pemberdayaan sosial terhadap warga komunitas adat terpencil (KAT); setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar. 2. Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga; setiap anak berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar. 3. Rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga; setiap lanjut usia berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar. 4. Rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga; setiap tuna sosial berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga. 5. Rehabilitasi sosial tuna sosial di luar panti dan/atau lembaga; setiap korban bencana berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana.
26
BEBERAPA KEGIATAN YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM RKPD TAHUN 2017: 1. Pelaksanaan Otda dan desentralisasi;
18. Pengembangan koperasi dan UKM
2. Pelaksanaan Otonomi Khusus
19. Pemberdayaan PPA
3. Pembinaan perencanaan pembangunan daerah.
20. Pemberdayaan Komunikasi dan Informatika
4. Persandian
21. Penyelenggaraan Penanaman Modal
5. Pengendalian Penduduk dan KB
22. Pemberdayaan Pemuda dan Olah Raga
6. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Pengelolaan Keuangan Daerah
23. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
24. Pengelolaa ESDM
9. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
25. Pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikaan
10. Pengembangan Sumber Daya Manusia
27. Pengelolaan LH dan Tata Ruang
11. Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan
28. Penanganan Bencana
12. Pengelolaan perbatasan antar negara
30. Pembangunan Prasarana Pemerintahan
13. Pengembangan Ekonomi Daerah
31. Pengembangan perpustakaan, dan
14. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
32. Kearsipan
26. Peningkatan Ketahanan Pangan
29. Peningkatan Penyelenggaraan PU
15. Perdagangan 16. Peningkatan produktivitas TK
27
III. PENYUSUNAN RKPD 2017 (PASAL 3 DAN LAMPIRAN I PERMENDAGRI 18/2016)
I.
Persiapan Penyusunan RKPD
II. Penyusunan Rancangan Awal RKPD III. Penyusunan Rancangan RKPD IV. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
V. Perumusan Rancangan Akhir RKPD VI. Penetapan RKPD
28
SISTEMATIKA RKPD (Lampiran I Permendagri 18/2016) BAB I
Pendahuluan
BAB II
Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
BAB III
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan
BAB IV
Prioritas dan Sasaran Pembangunan
BAB V
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
BAB VI
Penutup
29
RKPD
KUA
PPAS
RAPBD
Pembahasan & Kesepakaan KUA antara KDH dgn DPRD (Juni) Penetapan RKPD Pembahasan dan Kesepakatan PPAS 6 (Mei) antara KDH dgn DPRD (Juni)
5
Musrenbang (Maret s.d April)
7
4
8
Forum SKPD Penyusunan Renja 3 SKPD Kab/Kota (Maret) Musrenbang Kecamatan (Februari)
Pembahasan dan persetujuan 9 Rancangan APBD dgn DPRD (Oktober-November)
2
Musrenbang Desa (Januari)
Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September)
10
1
Pelaksanaan APBD Januari thn berikutnya
11 13
12
Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember)
Penetapan Perda APBD (Desember)
Penyusunan DPA SKPD (Desember) 30
IV. PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017 (PASAL 9 DAN LAMPIRAN I PERMENDAGRI 18/2016)
RKPD dapat diubah dalam hal terjadi: a. Perubahan Kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;; b. Penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD; c. Terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD; Dasar hukum penetapan Perubahan RKPD : Peraturan KDH. Peraturan KDH Menjadi landasan penyusun perubahan KUA dan perubahan PPAS, Rensra PD, Renja PD untuk menyusun perubahan APBD. 31
Landasan Perubahan RKPD: Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan dalam tahun berjalan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan: a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam perturan perundang-undangan; d. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternatif, pengurangan target dan pagu, perubahan lokasi, dan kelompok sasaran;
32
V. PENYUSUNAN RKPD BAGI DAERAH YANG BELUM MENETAPKAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJPD DAN RPJMD (LAMPIRAN I PERMENDAGRI 18/2016)
sedang dan akan melaksanakan Pemilukada, berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok berdasarkan kaidah pelaksanaan RPJPD periode berkenaan. sedang menyusun RPJMD, menggunakan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif tahun pertama yang disusun dalam Rancangan Awal RPJMD yang nantinya ditetapkan menjadi tahun pertama dari RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
33
PENYUSUNAN RKPD BAGI DAERAH OTONOM BARU (LAMPIRAN I PERMENDAGRI 18/2016 )
Belum menerima penyerahan P3D dari daerah induk, maka program dan kegiatan pengelolaan P3D yang belum diserahkan masih tetap menjadi tanggung jawab dan direncanakan dalam RKPD daerah induk. Prioritas RKPD Tahun 2017 Daerah otonomi baru hanya berkaitan dengan program dan kegiatan operasional mempersiapkan organisasi, pemilihan KDH, pembentukan DPRD & kegiatan-kegiatan berkaitan dengan penyerahan P3D. Sudah menerima penyerahan P3D dari daerah induk, tanggung jawab program dan kegiatan pengelolaan P3D wajib disusun dalam RKPD Tahun 2017. Prioritas RKPD Tahun 2017 Daerah otonomi baru menyusun RKPD 2017 hanya berkaitan dengan program dan kegiatan operasional mempersiapkan organisasi, pemilihan KDH, pembentukan DPRD & kegiatan-kegiatan berkaitan dengan penyerahan P3D. 34
VI. KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGARAN RKPD-KUA - PPAS & RAPBD Pasal 17 ayat (2) UU 17/2003
Pasal 18 ayat (1) UU 17/2003
Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Pemerintah Daerah menyampaikan KUA tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.
Pasal 18 ayat (3) UU 17/2003
Berdasarkan KUA yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas PPAS untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.
Pasal 25 ayat (2) UU 25/2004
RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.
Pasal 16 PP 58/2005
Penyusunan APBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. 35
TUJUAN KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 1. Memastikan penyusunan program dalam RKPD telah berpedoman pada RPJMD dan kegiatan dalam RKPD pada Renja SKPD yang telah disusun berdasarkan Renstra-SKPD. 2. Memastikan program dan kegiatan yang disusun dalam RKPD telah memuat indikator dan target kinerja (outcome dan output), kelompok sasaran, lokasi dan pagu indikatif serta prakiraan maju dan mendukung prioritas nasional 3. Memastikan KUA dan PPAS disusun berdasarkan RKPD sebagai landasan penyusunan RKA-SKPD dalam rangka penyusunan RAPBD. 4. Memastikan hasil pelaksanaan APBD mencapai target yang ditetapkan dalam RKPD dan RPJMD. 5. Memastikan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi fokus pada pencapaian target kinerja yang ditetapkan. 36
LAMPIRAN II TAHAPAN & TATACARA PENGENDALIAN & EVALUASI RKPD TAHUN 2017 (Pasal 10 s.d Pasal 14 Permendagri 18/2014)
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Pemantauan & Supervisi)
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (Pemantauan & Supervisi)
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (Penilaian) 37
PELAKSANA PENGENDALIAN DAN EVALUASI (Lampiran II Permendagri 18/2016)
• MENDAGRI melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengendalian dan evaluasi RKPD Provinsi, (Dilaksanakan DIRJEN BINA BANGDA). • GUBERNUR melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengendalian dan evaluasi RKPD Kab/Kota di wilayah masing-masing, serta melaksanakan pengendalian kebijakan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi hasil RKPD Provinsi (Dilaksanakan Kepala Bappeda Provinsi) • BUPATI/WALIKOTA melakukan pengendalian kebijakan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi hasil RKPD Kab/Kota, (Dilaksanakan Kepala Bappeda Kab/Kota) • CAMAT melakukan pengendalian dan evaluasi RKP Desa berdasarkan kewenangan yg dilimpahkan oleh Bupati/Walikota. • KEPALA PERANGKAT DAERAH PROV/KAB/KOTA melakukan pengendalian kebijakan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi hasil Renja PD Provinsi/Kab/Kota setiap triwulan dilaporkan kepada Kepala Bappeda Kab/kota 38
TUJUAN DAN SASARAN PENGENDALIAN & EVALUASI RKPD
PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN RKPD dilakukan melalui pemantauan dan supervisi untuk menjamin: a. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam RKPD sesuai dengan kebijakan umum dan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD sesuai dengan indikasi rencana program yang disertai kebutuhan pendanaan yang ditetapkan dalam RPJMD. c. rencana program dan kegiatan dalam RKPD provinsi selaras dengan prioritas pembangunan tahunan nasional dan pembangunan tahunan kab/kota selaras dengan provinsi & nasional. d. Rencana program dan kegiatan dalam RKPD disusun sesuai dengan tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. 39
Lanjutan
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RKPD dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD untuk menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD, dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD.
EVALUASI HASIL RKPD dilakukan melalui penilaian untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD provinsi/kab/kota dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran jangka menengah daerah provinsi dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional dan sebagai masukan perencanaan berikutnya. 40
41
