KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SIKD NASIONAL
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri TA 2016
Dasar Hukum UU No. 32 Tahun 2004 dalam rangka evaluasi pengelolaan keuangan daerah dikembangkan sistem informasi keuangan daerah yang merupakan satu kesatuan dengan sistem informasi pemerintahan daerah
UU 23 Tahun 2004 Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintah daerah yang terdiri atas : •Informasi Pembangunan Daerah •Informasi Keuangan Daerah.
UU 33 Tahun 2004 Pemerintah menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah secara nasional
BAB XXII INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 391 (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas: a. informasi pembangunan Daerah; dan b. informasi keuangan Daerah. (2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.
Informasi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) huruf a memuat informasi perencanaan pembangunan Daerah yang mencakup: a. kondisi geografis Daerah; b. demografi; c. potensi sumber daya Daerah; d. ekonomi dan keuangan Daerah; e. aspek kesejahteraan masyarakat; f. aspek pelayanan umum; dan g. aspek daya saing Daerah.
(1) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan. (2) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: a. membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran Daerah dan laporan pengelolaan keuangan Daerah; b. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan Daerah; c. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan Daerah;
d. membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan Daerah; e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat; f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan Daerah secara nasional; dan g. melakukan evaluasi pengelolaan keuangan Daerah
(3) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses oleh masyarakat.
Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah
Festival Anggaran Daerah
Sumber data : Ditjen Bina
Pasal 394 Selain diumumkan kepada masyarakat IKD wajib disampaikan kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, sesuai peraturan perundangan. Pemerintah daerah yang tidak mengumumkan dan menyampaikan IPD dan IKD dikenai sangsi administratif berupa teguran tertulis oleh menteri untuk gubernur dan oleh gubernur selaku wakil pemerintah untuk bupati/walikota. Dalam hal sangsi teguran tertulis dua kali berturut-turut tidak dilaksanakan, kepala daerah dikenai sangsi berupa mengikuti pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan.
DATA SIKD Nasional 1. APBD Induk paling lambat Bulan Januari 2. Laporan Realisasi APBD Semester I un-audit paling lambat bulan Juli 3. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Audited) paling lambat buln Agustus, yang terdiri dari; a. Realisasi APBD; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas, dan d. Catatan atas Laporan Keuangan; e. LO f. LPE g. LP-SAL 4. APBD Perubahan (1 bulan setelah Perda ditetapkan) 5. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah; dan 7. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.
Manfaat Informasi Pemerintah Daerah Bahan Penyusunan Profil Keuangan Daerah Bahan Penyusunan Indeks-indeks Teknis di Kementerian/Lembaga Bahan Analisis Belanja Daerah Informasi Publik Bahan Penyusunan Kebijakan Transfer Ke Daerah
11
Standarisasi Data dan LK 1. 2.
16 Tabel Standar
3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
SPE_ANGGARAN SPE_JURNAL_AKRUAL selama tahun anggaran SPE_DETAIL_LO Laporan Operasional SPE_DETAIL_LRA Laporan Realisasi Anggaran SPE_DETAIL_NERACA Laporan Neraca SPE_PAJAK SPE_SALDO_AWAL SPE_SPD SPE_SPP SPE_SPM SPE_SP2D SPE_SP2D_POTONGAN SPE_SPJ SPE_STS SPE_REF_AKRUAL_REK_ALL (denormalize view) SPE_REF_SUB_UNIT 12
: Data Anggaran : Data Seluruh jurnal yang terjadi : Rincian Angka Pembentuk : Rincian Angka Pembentuk : Rincian Angka Pembentuk
: Data Pajak atas belanja GU/TU : Data Saldo Awal Neraca : Data SPD : Data SPP : Data SPM : Data SP2D : Data Potongan SP2D : Data SPJ : Data STS : Data referensi akun : Data SKPD
Tantangan Pemanfaatan TI Beragamnya Sistem Informasi Beragamnya Pengguna Laporan Beragamnya Tipe Laporan
Beragamnya Kualitas Laporan
13
Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD Provinsi Rp250,0 Rp206,4 Rp204,9
Trilyun Rupiah
Rp200,0
Rp232,8 Rp219,2
Rp185,0 Rp178,6
Rp150,0 Rp117,7 Rp112,5 Rp101,7 Rp99,0
Rp140,0 Rp132,2 Pendapatan Belanja
Rp100,0
Rp50,0
Rp0,0 2009
2010
Sumber data : Ditjen Bina Keuangan Daerah
2011
2012
2013
2014
Realisasi APBD provinsi menurut kelompok pendapatan dan jenis belanja Pendapatan
Belanja
100%
100%
90%
90%
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0% 2009 PAD
2010
2011
Perimbangan
2012
2013
2014
Lain-lain Pdptn
Sumber data : Ditjen Bina Keuangan Daerah
2009 Pegawai
2010
2011
2012
Barang dan Jasa
2013 Modal
2014 Lainnya
Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD kabupaten/kota Rp571,3 Rp549,5 Rp485,9 Rp472,6 Rp403,8
Rp453,5 Rp430,4
Trilyun Rupiah
Rp386,9
Rp296,5 Rp300,4
Rp330,0 Rp325,7
Pendapatan Belanja
2009
2010
2011
Sumber data : Ditjen Bina Keuangan Daerah
2012
2013
2014
Realisasi APBD kabupaten/kota menurut kelompok pendapatan dan jenis belanja Pendapatan
Belanja
100%
100%
90%
90%
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
2009 PAD
2010
2011
Perimbangan
2012
2013
2014
Lain-lain Pdptn
Sumber data : Ditjen Bina Keuangan Daerah
2009 Pegawai
2010
2011
2012
Barang dan Jasa
2013 Modal
2014 Lainnya
SILPA APBD TA 2009-2014 Rp114,7
Rp98,8
Rp95,0
Rp79,9 Rp72,7
Rp72,4
Rp64,6 Rp56,5
Provinsi
Rp55,7
Kab/Kota Total
Rp47,0 Rp40,1
Rp36,4
Rp34,8 Rp30,4 Rp25,7
Rp16,4
2009
Rp26,4
Rp19,2
2010
Sumber data : Ditjen Bina Keuangan Daerah
2011
2012
2013
2014
Statistik Kemiskinan dan ketidaksetaraan di Indonesia Kemiskinan Relatif Indonesia
Indeks Gini Ratio 0,42
20
16
17,8
persen
12
70,1
0,41
16,6 15,4
70 69,1
0,4 69
14,2 14
71
0,41 0,41 0,41
0,39
13,3
0,38
12,5 11,711,5
11
0,38
0,37
0,37
10 8
0,36
6
0,35
4
0,34
2
0,33
0
0,32
67 66
66
0,35 0,35 65 64 63
Sumber : Indonesia Investment
67,8
68
Tahun
18
Angka Harapan Hidup
Opini BPK atas LKPD Provinsi 2010-2015 35 29
30 25
23 19
Daerah
20
WTP
18
WTP DPP WDP
14
15 12
TMP
9
10
9
7 5
5
4
5 5
8
7
7
5
4
5 2
1
1
0 2010
2011
Sumber data : BPK dan sumber lainna
2012
2013
2014
0 2015
0
KEBIJAKAN MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PELAKSANAAN DESENTRALISASI
UU 32/2004 UU 33/2004 Pasal 101-104
SIPKD
PP 58/2005
PP 24/2005 (SAP)
PP 56/2005 Pasal 11-16
1. 2. 3.
SIKD Nas Reg SIKD SIKD PEMDA
Komunikasi Sistem pada Pemda Provinsi dan Kab/Kota SKPKD
TRA NSA KSI DAN PEL APO RAN
Web Browser
Server
Web Aplikasi Database Internet/In tranet
SKPD A
SKPD B
Komunikasi Sistem Pemda Provinsi ASIS TENS I DAN PELA POR AN
GUBERNUR Web Browser
Server
Web Aplikasi Database Internet/I ntranet
Pemkab A
Pemkab B
Komunikasi Data Nasional MOHA DJKD National SIKD
DJKD
Regional Financial Department/ Consolidator SIPKD
Reg - SIKD SIPKD – Reg SIKD
Work Unit
SIPKD
IPKD NASIONAL
Kesimpulan Kita harus segera menyiapkan pengaturan kerangka regulasi terkait dengan informasi keuangan daerah yang akan menjadi bagian dari Informasi Pemerintahan Daerah. Peningkatan kualitas layanan penyediaan data APBD kepada masyarakat. Mendorong efisiensi dalam penggunaan sistem informasi keuangan daerah, sekaligus mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Terima Kasih
