KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAK BIDANG KEHUTANAN DALAM APBD TA 2014
DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2014
ASAS UMUM APBD 1.
Disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
2.
Dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tunjuan bernegara.
3.
APBD mempunyai fungsi Otorisasi, Perencanaan, Pengawasan, Alokasi, Distribusi, Stabilisasi.
4.
APBD ditetapkan dengan PERDA.
5.
Semua Penerimaan dan dianggarkan dalam APBD.
Pengeluaran
daerah
STRUKTUR APBD
APBD
Pendapatan
Belanja
Pembiayaan
KELOMPOK PENDAPATAN APBD A. Pendapatan Asli Daerah: 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Derah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4. Lain-lain PAD yang sah
B. Dana Perimbangan: 1. Dana Bagi Hasil 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah: 1. Hibah 2. Dana Darurat 3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 4. Dana Penyesuaian & Dana OTSUS 5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya
KELOMPOK BELANJA APBD A. Belanja Tidak Langsung: 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Bunga 3. Belanja Subsidi 4. Belanja Hibah 5. Belanja Bantuan Sosial 6. Belanja Bagi Hasil 7. Bantuan Keuangan 8. Belanja Tak Terduga B. Belanja Langsung: (Kegiatan DAK) 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Modal
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH UU 17/2003 UU 32/2004 UU 33/2004 UU 1/2004 UU 15/2004 UU 25/2004 PP 55/2005
PKD PP 58/2005 OMNIBUS REGULATIONS
PERDA
•PERMENDAGRI 13 /2006 •PERMENDAGRI 59 /2007 •PERMENDAGRI 20/2009 •PERMENDAGRI 59/2010
Peraturan KDH
•PERMENDAGRI 21/2011 •PERMENDAGRI 27/2013
RUANG LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
AKUNTANSI DAN PELAPORAN
PENGANGGARAN DAK DALAM APBD 2014 Permendagri 27/2013
Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang lokasi DAK Tahun Anggaran 2014.
Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK daerah provinsi dan kabupaten/kota Tahun Anggaran 2014 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang- Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2014 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI. 8
PROSES PERENCANAAN & PENGANGGARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014
RPJMD
MEI-2013
JUNI –JULI 2013
RKPD
KUA & PPAS
INFO RESMI KEMENKEU PAGU SEMENTARA
PAGU/JUKNIS DAK
DES-2013 PERDA APBD & PERKADA TTG PENJABARAN APBD
JANUARI 2014 DPA-SKPD
OKT-NOP 2013
AGUST-SEPT 2013
RAPBD
RKA-SKPD
JAN-DES 2014 PELAKSANAAN PROG&KEG
SEP-OKT 2014
APBD-P
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAK DALAM APBD
1. SEBAGAI AKIBAT ADANYA KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN PAGU DEFINITIF DAN JUKNIS DAK SETELAH KUA/PPAS DITETAPKAN 2. SEBAGAI AKIBAT ADANYA KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN PAGU DEFINITIF DAN JUKNIS DAK SETELAH PERDA APBD DITETAPKAN
PENGANGGARAN PAGU ALOKASI & KEG. DAK Dalam hal Pemerintah Daerah menerima pagu alokasi DAK setelah kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) ditetapkan (mengalami keterlambatan), dpt ditampung langsung dalam pembahasan RAPBD dgn terlebih dahulu mencantumkan klausul kesepakatan KUA dan PPAS PERMENDAGRI 20/2009
PENCANTUMAN KLAUSUL DALAM KUA & PPAS UTK PENYESUAIAN PAGU DEFINITIF DAK (Permendagri 20/2009)
NOTA KESEPAKATAN KUA DAN PPAS :
Hasil Kesepakatan Panja Belanja Daerah DPR
PAGU DEFINITIF ALOKASI DAK
Petunjuk Teknis Masing-masing bidang DAK
KONSISTENSI KUA & PPAS DGN RAPBD (Psl 44 (2) PP 58/2005)
“Sambil menunggu pagu alokasi DAK yang ditetapkan Pemerintah, pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD, mengacu pada petunjuk teknis DAK, tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS”.
Persetujuan bersama RAPBD (31 Desember)
Langkah-Langkah Pemda untuk Percepatan Pelaksanaan DAK Sebagai Akibat Adanya Keterlambatan Penyampaian Juknis ke daerah & Pagu Alokasi Definitif Setelah Perda APBD ditetapkan (Permendagri 27 Tahun 2013 Pedoman Penyusunan APBD TA 2014
Menetapkan Peraturan Kepala Daerah ttg Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; Selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD, atau dicantumkan dalam LRA, apabila pemerintah daerah telah menetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan
perubahan APBD..
DISKRESI PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Pasal 77 ayat (12) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Lampiran kode rekening merupakan daftar nama
rekening dan kode rekening yang tidak merupakan acuan baku dalam penyusunan kode rekening yang pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan objektif dan nyata sesuai karakteristik daerah.
Daerah diberikan diskresi untuk menambah/membuat
program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan daerah, yang nomenklaturnya belum terdapat dalam Lampiran A.VII Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (Lampiran kode Program dan Kegiatan)
KODE URUSAN WAJIB & ORGANISASI KODE 1
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH URUSAN WAJIB
1
01
Pendidikan
1
01 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx
1
02
1
02 01 Dinas/Badan/Kantor/Rumah Sakit xxxxxxxxxx
1
10
1
10 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx
1
12
1
12 01 Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx
Kesehatan
Kependudukan dan Catatan Sipil
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Penganggaran belanja yang bersumber dari DAK dianggarkan pada SKPD yang berkenaan sesuai dengan tugas dan fungsinya (Permendagri 27/2013)
KODE URUSAN PILIHAN & ORGANISASI URUSAN PILIHAN
2 2
01
2
01
2
02
2
02
2
03
2
05
2
06
2
06
Pertanian 01
Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx Kehutanan
01
Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx Energi dan Sumberdaya Mineral
01
Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx Perdagangan
01
Dinas/Badan/Kantor xxxxxxxxxx
Penganggaran belanja yang bersumber dari DAK dianggarkan pada SKPD yang berkenaan sesuai dengan tugas dan fungsinya (Permendagri 27/2013)
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA LAMPIRAN A.VII PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 (Jo. PERMENDAGRI 59 TAHUN 2007)
KEHUTANAN
2 02 2
02
xx 16
Program rehabilitasi hutan dan lahan
2
02
xx 16 01 Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan
2
02
xx 16 02 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan
2
02
xx 16 03 Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata
2
02
xx 16 04 Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata
2
02
xx 16 05
2
02
xx 16 06 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
2
02
xx 16 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2
02
xx 16 08 Dst……………..
Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan
TATA CARA PENYUSUNAN KODE REKENING 1
2
3
4 5 6 7 8 9
X.XX X.XX.XX XX XX XX XX XX XX XX
kode urusan Wajib/Pilihan kode organisasi/SKPD kode Program kode Kegiatan Kode Akun pendapatan, belanja & pembiayaan kode kelompok pendapatan, belanja & pembiayaan kode jenis pendapatan, belanja & pembiayaan kode obyek pendapatan, belanja & pembiayaan kode rincian obyek pendapatan, belanja & pembiayaan
Pencantuman Sumber Pendanaan Atas Belanja Yang Telah Diarahkan PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011 (Pasal 102 ayat (2) huruf b)
Kegiatan yang Anggarannya Telah Diarahkan Penggunaannya, Harus Mencantumkan Sumber Pendanaannya di dalam kolom penjelasan Penjabaran APBD. Seperti :
Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR), Dana Alokasi Khusus (DAK) , Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus, Hibah, Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus, Pinjaman Daerah serta Sumber Pendanaan Lainnya Yang Kegiatannya Telah Ditentukan.
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)... PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN ….. Urusan Pemerintahan : 2. 2 KEHUTANAN Organisasi : 2.2.x.xx xx Dinas/Badan/Kantor Kehutanan....
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp)
PENJELASAN
1
2
3
4
1.000.000.000
PMK No : 180/PMK.07/2013
1 2 3 4
5 6 7 8
1 2 2 X 6
1 2 2 X 6
9
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 0 3
Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata
DAK Kehutanan TA 2014
Barang/aset atas belanja kegiatan DAK Bidang Pertanian, Perikanan & Kehutanan
Barang/aset daerah yang bersumber dari DAK Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dapat diberikan melalui hibah kepada kelompok masyarakat dengan kriteria yang selektif dan mempertimbangan aspek efisiensi, efektivitas dan memiliki manfaat yang besar apabila barang/aset tersebut dikelola dan diserahkan menjadi tanggung jawab pokmas. spt : - irigasi, talud (Pertanian) bangunan kolam pembibitan/ BBI, pancing, jaring (Perikanan)
PENGATURAN PENGADAAN BARANG DAN JASA dalam rangka yang akan diserahkan kepada Masyarakat dan Pihak ke-3 Belanja barang/jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga. (Pasal 50 ayat (1) Permendagri 21 Tahun 2011)
Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. (Permendagri 27 Tahun 2013)
Perubahan Tujuan dan Sasaran Penggunaan DAK Apabila terjadi perubahan tujuan dan sasaran penggunaan DAK dari yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis DAK dan/atau Perda tentang APBD, maka sebelum dilaksanakan perubahan perlu dikonsultasikan untuk mendapat persetujuan dari Menteri teknis terkait setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri, yang selanjutnya dijadikan dasar persetujuan DPRD. Permendagri 20/2009
Penganggaran DAK di Daerah Pasal 60 PP55/2005 ttg Dana Perimbangan
Penggunaan DAK dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis;
DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai: 1) Administrasi kegiatan 2) Penyiapan kegiatan fisik 3) Penelitian, pelatihan dan 4) Perjalanan Dinas.
DANA PENDAMPING Pasal 61 ayat (1) PP 55/2005 ttg Dana Perimbangan
Penganggaran dana pendamping dalam APBD wajib dialokasikan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah alokasi DAK yang ditetapkan masing-masing daerah. Kewajiban penyediaan Dana Pendamping menunjukkan komitmen daerah terhadap bidang kegiatan yang didanai dari DAK yang merupakan kewenangan daerah
DANA PENDAMPING Pasal 61 ayat (2) PP 55/2005 ttg Dana Perimbangan
Dana pendamping dianggarkan untuk kegiatan yang bersifat fisik. kegiatan fisik adalah kegiatan diluar kegiatan administrasi proyek, kegiatan penyiapan proyek fisik, kegiatan penelitian, kegiatan pelatihan, kegiatan perjalanan pegawai daerah, dan kegiatan umum lain yang sejenis.
DANA PENDAMPING Permendagri 20 tahun 2009 Pengelolaan Keuangan DAK di Daerah
Penyusunan RKA-SKPD untuk dana pendamping dilakukan menyatu dengan kegiatan DAK. RKA-SKPD memuat informasi atas capaian sasaran program, indikator masukan, keluaran dan hasil dari setiap tolok ukur kinerja kegiatan yang direncanakan.
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KEGIATAN DAK BIDANG .................... Provinsi/Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran …... : x. xx. Urusan Pemerintahan : x. xx. xx.
Organisasi
Formulir
RKA - SKPD 2.2.1 …………………. …
…………………. : x. xx. xx. xx. …………………. : x. xx. xx. xx. xx. : …………………. : Rp .................. (......................................................) : Rp ................ (.........................................................) : Rp .................. (.......................................................) : Rp .................. (........................................................) : Rp .................. (........................................................) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Target Kinerja Kinerja
Program Kegiatan Lokasi kegiatan Jumlah Tahun n-1 Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1 Jumlah Tahun n+2 Jumlah Tahun n+3 Indikator
DAK Capaian Program
1.000.000.000
Dana Pendamping
Jumlah
100.000.000 (10%)
Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan : ……………
1.100.000.000
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Penghitungan Uraian volume satuan Harga satuan
Kode Rekening
2
1 x
x
x
xx
3
4
5
xx Jumlah ……..,tanggal……….. Kepala SKPD (nama lengkap)
Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan No
Nama
: : : Tim Anggaran Pemerintah Daerah: NIP Jabatan
Tandatangan
Jumlah (Rp) 6=(3 x 5)
KEGIATAN LANJUTAN (DPAL) Pasal 31 Permendagri 20 Tahun 2009
KRITERIA atau PRASYARAT DPA-L (Psl 31 Permendagri 20/2009)
Sisa DAK yg akan dilanjutkan telah ada di Kas Daerah
Memiliki ikatan kontrak dan dimungkinkan dilakukan adendum kontrak. Diakibatkan bukan karena kelalaian Pengguna Anggaran atau Rekanan, namun akibat force major.
SISA DAK Permendagri 27/2013
Dana sisa DAK yang berasal dari tahun-tahun anggaran sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang sama dengan mengacu pada petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya atau Tahun Anggaran 2014. Dana sisa tender kegiatan yang bersumber dari DAK Tahun Anggaran 2014, digunakan untuk mendanai kegiatan baru atau untuk menambah volume/target capaian program dan kegiatan yang sesuai dengan bidang DAK yang sama.
30
SISA DAK
DAK yang sudah diterima di Kas Daerah, tetapi program dan kegiatan belum dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2014, maka program dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada Tahun anggaran 2015 dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Tahun Anggaran 2014.
31
Surat Edaran Bersama MENDAGRI dan Kepala LKPP No: 027/5308/SJ dan No: 6/SE/KA/2012 Tgl. 27 Desember 2012 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Rata-rata Kontribusi DAK terhadap Total Belanja Modal dalam APBD TA 2012
Provinsi sebesar 4,20%
Kabupaten/Kota sebesar 23,53%. 33
Hal ini menunjukkan bahwa DAK bagi sebagian besar daerah Kabupaten/Kota sangat diperlukan untuk menutupi kekurangan belanja modal yang berasal dari DAU dan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya. Bertolak dari fakta tersebut di atas, guna meningkatkan belanja modal daerah bagi upaya meningkatkan pelayanan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di daerah sebagian upaya mewujudkan tercapainya tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah, perlu dilakukan langkahlangkah mereformulasi bidang-bidang kegiatan DAK yang benar-benar didasarkan prioritas nasional dan meningkatkan jumlah alokasi DAK secara nasional pada masa yang akan datang. Upaya yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah dalam menggali dan mengintensifikasikan sumber-sumber penerimaan daerah sesuai dengan peraturan perundangan.
PERISTILAHAN DALAM APBD
APBD
:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
KUA
:
Kebijakan Umum APBD
PAD
:
Pendapatan Asli Daerah
PPAS
PPKD
PPTK
RKA-SKPD
:
Rencana Kerja Anggaran SKPD
BUD
:
Bendahara Umum Daerah
DPA-SKPD
:
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD
DPPA-SKPD :
Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPD
DPA-L
:
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan
RKPD
:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJM
RPJMD
:
:
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah :
: :
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SiLPA
:
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA Sebelumnya
SILPA SKPD SKPKD SPM SPD SPP SP2D SPM SPM-LS SPM-UP SPM-GU SPM-TU TAPD
: : : : : : : : : : : : :
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Standar Pelayanan Minimal Surat Penyediaan Dana Surat Perintah Pembayaran Surat Perintah Pencairan Dana Surat Perintah Membayar Surat Perintah Membayar Langsung Surat Perintah Membayar Uang Persediaan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TERIMA KASIH DIREKTORAT FASILITASI DANA PERIMBANGAN DITJEN KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI TELP/FAX 021 3504042
