Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2014

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2014

INSPIRING

Presented by:

Iji Samaji, S.E., M.Si., Ak., CA., BKP. Lecturer n’ Prceptor Accountant

081 357 822 744 0819- 13200 364 (Home) 022-8888 6851 08888299629; 02231129253 [email protected] [email protected]

2

Tax Instructor / Accounting Trainer Registered Tax Consultants / Tax Adviser Accounting Service & Management Advisory Writer Instructor Lecturer

Apa itu SPT Tahunan? • Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) merupakan formulir yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran PPh, objek pajak PPh, bukan objek pajak PPh, harta dan kewajiban.

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan SUBJEKTIF dan OBJEKTIF wajib: untuk memiliki NPWP; dan • Wajib dengan benar, lengkap, dan jelas, dan menandatangani; serta ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

DOWNLOAD/ UNDUH

AMBIL SENDIRI

KPP / KP2KP

www.pajak.go.id MOBIL PAJAK KELILING/ POJOK PAJAK

KPP/KP2KP

Pojok Pajak

Tempat lain

Drop Box

Langsung Media Penyampaian SPT Tahunan

Mobil Pajak Kantor Pos Perusahaan ekspedisi/ kurir

e-Filing

dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat WP terdaftar melalui website DJP (www.pajak.go.id) khusus formulir 1770 S & 1770 SS

• Setiap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk atau untuk Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

JENIS PENGHASILAN

KETERANGAN

Penghasilan dari pekerjaan seperti : Umumnya di potong PPh Ps 21 oleh gaji, honor, tunjangan, bonus, pemberi kerja. Harus dilap. dan dihitung insentif, gratifikasi, komisi, uang kembali besarnya PPh dalam SPT pensiun Hadiah (kecuali dari undian) atau Umumnya di potong PPh Ps 21 oleh pekerjaan atau kegiatan dan pemberi kerja. Harus dilap. dan dihitung penghargaan kembali besarnya PPh dalam SPT Laba usaha

Dapat diperoleh melalui hasil pembukuan dan pencatatan. Harus dilap dan di hitung besarnya PPh di SPT

Keuntungan karena penjualan harta, Dilap. dan dihitung PPh nya di SPT misal penjualan perhiasan, kendaraan Bunga di luar bunga bank

Dilap. dan dihitung PPh nya di SPT

Royalti, keuntungan krn pembebasan Dilap. dan dihitung PPh nya di SPT utang, keuntungan selisih kurs Tambahan kekayaan neto yg berasal Dilap. dan dihitung PPh nya di SPT dari penghasilan yg belum dikenakan PPh SPT = SPT Tahunan

JENIS PENGHASILAN

KETERANGAN

Bantuan/sumbangan bagi pihak yang menerima bukan Harus dilaporkan merupakan objek pajak sepanjang diterima tidak dalam dalam SPT Tahunan rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan PPh kepemilikan/hubungan penguasaan antara pihak-pihak Namun tidak yang bersangkutan diperhitungkan Harta hibahan bagi pihak yang menerima bukan dalam penentuan merupakan objek pajak apabila diterima keluarga pajak terutang/pajak sedarah dalam garis keturunan lurus satu sederajat, yang dibayarkan dan oleh badan keagamaan/badan pendidikan/badan sosial termasuk yayasan/pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menkeu, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Warisan, klaim asuransi, Beasiswa

DARI DARI PEMBERI PENGHASILAN KERJA 2 LAIN SUMBER PENGHASILAN DARI HARTA YANG DIMILIKI

DARI KEGIAT. USAHA

PTKP SETAHUN (MULAI 1 KETERANGAN JANUARI 2013) 24.300.000 • Untuk diri Wajib Pajak 2.025.000 • Tambahan pegawai kawin • Tambahan anggota keluarga 2.025.000 sedarah & semenda dalam garis keturunan lurus, anak angkat, maksimum 3 orang

WP TIDAK KAWIN

KODE

PTKP 2013

0 TANGGUNGAN

TK/0

24.300.000

1 TANGGUNGAN

TK/1

26.325.000

2 TANGGUNGAN

TK/2

28.350.000

3 TANGGUNGAN

TK/3

30.375.000

WP Kawin

Kode

PTKP 2013

0 Tanggungan

K/0

26.325.000

1 Tanggungan

K/1

28.350.000

2 Tanggungan

K/2

30.375.000

3 Tanggungan

K/3

32.400.000

WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung

Kode

PTKP 2013

0 Tanggungan

K/I/0

50.625.000

1 Tanggungan

K/I/1

52.650.000

2 Tanggungan

K/I/2

54.675.000

3 Tanggungan

K/I/3

56.700.000

NO

LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK

TARIF

1.

s.d. Rp50 juta

5%

2.

Di atas Rp50 juta s.d. Rp250 juta

15%

3.

Di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta

25%

4.

Di atas Rp 500 juta

30%

1770

• dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan pengjasilan neto • Dari satu atau lebih pemberi kerja • Yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final PER-34/PJ/2010 • Dari penghasilan lain

1770 S

• dari satu atau lebih pemberi kerja • Dalam negeri lainnya • Yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat PER-34/PJ/2010 final

1770 SS

• bagi WP yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60 juta (PER-26/PJ/2013)

Formulir Suami

PNS/ Swasta PNS/ Swasta

Usaha

Istri

SPT Suami

SPT Istri

Keterangan

• Suami dan Istri masingPNS/ 1770S 1770S masing mengisi SPT Swasta Tahunan; • Besarnya PPh yg harus Usaha 1770S 1770 dilunasi masing2 suamiistri dihitung berdasarkan penggabungan pengh. neto suami-istri dan PNS/ 1770 1770S disesuaikan dengan Swasta perbandingan pengh. neto mereka

Biaya Jabatan/ Biaya Pensiun

Iuran Pensiun

• Biaya Jabatan: 5% dari Pengh. Bruto dg batas maksimal Rp 6.000.000 per tahun • Biaya Pensiun: 5% dari Pengh. Bruto dg batas maksimal Rp 2.400.000 per tahun

• 4,75% dari Gaji Pokok + Tunjangan Keluarga (khusus PNS/TNI/POLRI)

Zakat

• Zakat atau sumbangan keagamaan lainnya kepada lembaga/badan yang telah ditetapkan pemerintah

PTKP

• Disesuaikan status WP dan jumlah tanggungan

Badan/Lembaga sebagai penerima zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (PER-15/PJ/2012 yang berlaku sejak tanggal 11 Juni 2012)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Badan Amil Zakat Nasional, LAZ Dompet Dhuafa Republika, LAZ Yayasan Amanah Takaful, LAZ Pos Keadilan Peduli Umat, LAZ Yayasan Baitulmaal Muamalat, LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah, LAZ Baitul Maal Hidayatullah, LAZ Persatuan Islam, LAZ Yayasan Baitul Mal Umat Islam PT Bank Negara Indonesia, 10. LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat, 11. LAZ Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia,

12. LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia, 13. LAZ Yayasan Baitul Maal wat Tamwil, 14. LAZ Baituzzakah Pertamina, 15. LAZ Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid (DUDT), 16. LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia, 17. LAZIS Muhammadiyah, 18. LAZIS Nahdlatul Ulama (LAZIS NU), 19. LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIS IPHI), dan 20. Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI). 21. Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisad (BDDN YADP)

Yang diisi terlebih dahulu adalah formulir lampiran, bukan induknya Di setiap lembar jangan lupa mengisi identitas seperti nama, NPWP, dan tahun pajaknya Jangan lupa membubuhkan tanda tangan, karena jika tidak SPT yang anda laporkan dianggap tidak sah Sebelum spt dikirim/disampaikan ke KPP, jika SPT menunjukkan kurang bayar, kekurangan tersebut harus dibayar paling lambat sebelum SPT dilaporkan Pembayaran dapat dilakukan di kantor pos atau bank

Dicantumkan untuk pengiriman SPT Tahunan melalui Kantor Pos atau jasa pengiriman

PP 46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Penghasilan dari usaha yang diterima / diperoleh WP dg peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun. Tidak termasuk Penghasilan dari usaha : penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang.

Jasa Sehub. dg Pekerjaan Bebas a. pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari; c. olahragawan; d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; e. pengarang, peneliti, dan penerjemah; f. agen iklan; g. pengawas atau pengelola proyek; h. perantara; i. petugas penjaja barang dagangan; j. agen asuransi; dan k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.

Pengecualian Subjek Pajak WP OP yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian/seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya. WP badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4,8 miliar.

1. Nama

NUR FADHILLAH

2. Alamat

Jl. KEBON SARI 2, SBY

3. Jabatan

SUPERVISOR DI PT. X

4. Status/Tanggungan Kawin/2 Anak 5. NPWP

07.222.999.2-608.000

6. Masa Kerja

JAN – DES 2013

Ilustrasi Dari Pemberi : Penghasilan sebagai supervisor di Kerja PT. X Dari Kegiatan : memiliki usaha toko elektronik Usaha dengan omzet Rp3 milyar pada tahun 2013 : Januari –Juni 2013 : 2 milyar Juli – Desember 2013 : 1 milyar Menerima warisan dari orang tua Penghasilan berupa perhiasan senilai Lain2 Rp50.000.000 pada tahun 2013

Ilustrasi A.

B. C.

Angsuran PPh Pasal 25 Jan-Juni 2013 Rp6.000.000 (SSP PPh Ps 25, KODE AKUN PAJAK 411125 DAN KODE JENIS SETORAN 100); PPh Pasal 21 yang telah dipotong (BUPOT 1721-A1) pemberi kerja (PT. X) Rp7.543.750; PPh Final Pasal 4 (2) sesuai PP 46 Rp10 juta [SSP PPh Ps. 4 (2), KODE AKUN PAJAK 411128 DAN KODE JENIS SETORAN 420]

Data Wajib Pajak Tahun 2013

1. Rumah di Jalan Malang No. 1, Surabaya dibeli tahun 1991 Rp150.000.000 2. Mobil Pick Up tahun 2006 dibeli tahun 2008 Rp100.000.000 3. Mobil Ertiga di beli tahun 2012 dibeli kredit dengan harga Rp180.000.000 melalui lembaga pembiayaan Oto Multi Finance (Surabaya) dengan sisa pinjaman pada akhir tahun 2013 sebesar Rp30.000.000

LABA RUGI 01 S.D 06 2013 PEREDARAN USAHA HARGA POKOK PENJUALAN - PEMBELIAN - PERSEDIAAN AWAL - PERSEDIAAN AKHIR HPP LABA BRUTO BIAYA ADMINISTRASI UMUM - GAJI - PENYUSUTAN - LISTRIK, AIR, TELP - PBB - PAJAK PENGHASILAN JUMLAH LABA NETO

2.000.000.000 1.000.000.000 500.000.000 250.000.000 1.250.000.000 750.000.000 250.000.000 12.500.000 50.000.000 2.000.000 20.000.000 334.500.000 415.500.000

1770 - IV

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERHATIAN

•

• • •

HARTA PADA AKHIR TAHUN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

• • 0 7 2 2 2 9 9 9 2 6 0 8 N U R F AD H I L L AH

SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN

NPWP

:

NAMA WAJIB PAJAK

:

TAHUN PAJAK

FORMULIR

LAMPIRAN - IV

ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

2

0

1

0 1 1 3 s. BL

BERI TANDA " X " DALAM

1 2 1 3

TH

NORMA

X

3 BL

PEMBUKUAN

(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

0 0 0

BAGIAN A : HARTA PADA AKHIR TAHUN NO.

JENIS HARTA

TAHUN PEROLEHAN

HARGA PEROLEHAN (Rupiah)

KETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Rumah, Jl. Malang 1-Surabaya

2

Mobil Pick Up

3

Mobil Ertiga

4

PERHIASAN

1991 2008 2012 2013

150.000.000 100.000.000 180.000.000 50.000.000

5 6 7 8 9 10 dst

JUMLAH BAGIAN A

JBA

480.000.000

TH

NOP. .... L 3008 BA L 2345 BK

BAGIAN B : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN NO.

NAMA PEMBERI PINJAMAN

ALAMAT PEMBERI PINJAMAN

TAHUN PEMINJAMAN

JUMLAH (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

OTO MULTI FINANCE

JL. HR. MUHAMMAD 5, SURABAYA

2012

30.000.000

2 3 4 5 6 7 8 9 10 dst

JUMLAH BAGIAN B

30.000.000

JBB

BAGIAN C : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA NO.

NAMA ANGGOTA KELUARGA

TANGGAL LAHIR

HUBUNGAN KELUARGA

PEKERJAAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ANA OTONG GENDU

1 2 3

12 Januari 1970 Isteri 01 Maret 1995 Anak Kandung 05 Juli 2000 Anak Kandung

IRT Pelajar Pelajar

4 5 dst JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke-

dari

halaman Lampiran-IV

1770 - III


• • •

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERHATIAN :

•

PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

:

NAMA WAJIB PAJAK

:

2

1

BL

s.d

TH


3 1 2 1 3 BL

X

NORMA

• • 0 7 2 2 2 9 9 9 2 6 0 8 0 0 0 NUR F ADH I L L AH ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

0

0 1 1 3

PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH


NPWP

BAGIAN A :

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

TAHUN PAJAK

FORMULIR

LAMPIRAN - III

TH

PEMBUKUAN


PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL JENIS PENGHASILAN

NO

(2)

(1)

1.

BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA

2.

BUNGA/DISKONTO OBLIGASI

DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO

PPh TERUTANG (Rupiah)

(3)

(4)

13. PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF

14. DIVIDEN

15. PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA

16.

PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

17. JUMLAH (1 s.d. 16)

1.000.000.000

10.000.000 10.000.000

BAGIAN B :


NO

SUMBER/JENIS PENGHASILAN

PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

1.

BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH

2.

WARISAN

3.

BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI

4.

KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA

5.

BEASISWA

6.

PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

50.000.000

JUMLAH BAGIAN B

BAGIAN C :

JBB

50.000.000

PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH (Rupiah)

PENGHASILAN NETO ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

1770 - II


•

:

NAMA WAJIB PAJAK

:

BAGIAN A :

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

• • 0 7 2 2 2 9 9 9 2 6 0 8 N U R F A D H I L LA H


NPWP

TAHUN PAJAK

FORMULIR

LAMPIRAN - II


2

0

1

0 1 1 3 BL

1 2 1 3

s.d

TH


BL

X

NORMA

3 TH

PEMBUKUAN


0 0 0

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

NO

NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

(1)

(2)

1

PT. X

NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK (3)

01.900.800.9-618.000

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN

JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP *)

JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah) (7)

NOMOR

TANGGAL

(4)

(5)

(6)

01

31/12/2013

21

7.543.750

2

15 dst

JUMLAH BAGIAN A

7.543.750

JBA

Pindahkan Jumlah Bagian A Kolom 7 ke Formulir 1770 Angka 15

*)

- DTP = PPh Ditanggung Pemerintah - Kolom (6) diisi dengan pilihan sebagai berikut : 21 / 22 / 23 / 24 /26/ DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP) - Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat buku petunjuk tentang Lampiran II Bagian A dan Induk SPT angka 4)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke -

dari

halaman Lampiran-II


1770 - I

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI YANG MENGGUNAKAN


•

:

NAMA WAJIB PAJAK

:

2

0

1

• NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO 0 1 1 3 • PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN NORMA • PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA • • 0 7 2 2 2 9 9 9 2 6 0 8 0 0 0 N U R F AD H I L L AH


NPWP

TAHUN PAJAK

FORMULIR

LAMPIRAN - I

HALAMAN 2

BL



3 1 2 1 3

s.d

TH

BL

X

TH

PEMBUKUAN


BAGIAN B: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO ) BAGIAN C : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL) NO.

NAMA DAN NPWP PEMBERI KERJA

(1)

(2)

1

PT. X 01.900.800.9-618.000

PENGHASILAN BRUTO

PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO/BIAYA

PENGHASILAN NETO

(Rupiah)

(Rupiah)

(Rupiah)

(3)

(4)

(5)

120.000.000

36.375.000

83.625.000

2 3 4 5 6 JUMLAH BAGIAN C

83.625.000

JBC

Pindahkan Jumlah Bagian C Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 2

BAGIAN D : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL) Pindahkan Jumlah Bagian D ke Formulir 1770 Angka 3 JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke -

dari

halaman Lampiran -II

1770 - I KEMENTERIAN KEUANGAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERHATIAN:

•

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEMBUKUAN

• • 0 7 2 2 2 9 9 9 2 6 0 8 N U R F AD H I L L AH


NPWP

:

NAMA WAJIB PAJAK

:

BAGIAN A:


2

0

1

0 1 1 3 BL

1 2 1 3 BL

X

NORMA


s.d

TH

3 TH

PEMBUKUAN


0 0 0

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEMBUKUAN)

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN

:

NAMA AKUNTAN PUBLIK

:

NPWP AKUNTAN PUBLIK NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK NAMA KONSULTAN PAJAK NPWP KONSULTAN PAJAK NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK

1.


TAHUN PAJAK

FORMULIR

LAMPIRAN - I

HALAMAN 1

DIAUDIT

OPINI AKUNTAN :

TIDAK DIAUDIT

: : : : :

: :

RUPIAH

PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL : a. PEREDARAN USAHA

1a

b. HARGA POKOK PENJUALAN

1b

c. LABA/RUGI BRUTO USAHA (1a - 1b)

1c

d. BIAYA USAHA

1d

e. PENGHASILAN NETO (1c - 1d)

1e

2.000.000.000 1.250.000.000 750.000.000 334.500.000 415.500.000

2.

PENYESUAIAN FISKAL POSITIF a. BIAYA YANG DIBEBANKAN/DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WAJIB PAJAK ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA

f.

PAJAK PENGHASILAN

2f

g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMILIK / ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA l. 3.

2a

JUMLAH (2a s.d. 2k)

20.000.000

2g 2l

20.000.000

PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF: a. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK TETAPI TERMASUK DALAM PEREDARAN USAHA

b. SELISIH PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN AMORTISASI FISKAL

3a 3b

c. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA

3c

d. JUMLAH (3a s.d. 3c)

3d

4 JUMLAH BAGIAN A (1e + 2l - 3d)

4

435.500.000

Pindahkan Jumlah Bagian A (angka 4) ke Formulir 1770 Angka 1


IDENTITAS

PERHATIAN

•

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MEMPUNYAI PENGHASILAN :

• • • •

DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL DARI PENGHASILAN LAIN

TAHUN PAJAK

FORMULIR

1770

2

0 1 1 3 BL

•


:

NAMA WAJIB PAJAK

:

JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS

:

NO. TELEPON/FAKSIMILI

:

PERUBAHAN DATA

:


•


LAMPIRAN TERSENDIRI

A. PENGHASILAN NETO

1 2 1 3

TH

BL

X

TH

PEMBUKUAN


TIDAK ADA

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN [Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 5]

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian D Kolom 3]

4.

3

0 7 2 2 2 9 9 9 2 6 0 8 0 0 0 NUR F ADH I L L AH KLU : 4 7 4 1 4 TOKO ELEKTRONIK / 0 3 1 9 9 9 9 9 9

[Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5]

3.

s.d

NORMA

*) Pengisian kolom-kolom y ang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)

2.

1

SPT PEMBETULAN KE - ……….

NPWP

1.

0

PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk]

RUPIAH *)

1 2 3 4

435.500.000 114.000.000 549.500.000 549.500.000

5.

JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)

6.

………………………………………………………………………………………………………………………….. ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB

7.

JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB ( 5- 6)

5 6 7

B. PENGHASILAN KENA PAJAK

8.

KOMPENSASI KERUGIAN

9.

JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7 - 8)

8

10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

TK/

2

K/

9

K/I/

PH/

HB/

11. PENGHASILAN KENA PAJAK (9 -10)

11

C. PPh TERUTANG

12. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 11)

12

13. PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN 14.

13

JUMLAH PPh TERUTANG ( 12 + 13)

14

15. PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH [Diisi dari formulir 1770 -II Jumlah Bagian A Kolom 7]

D. KREDIT PAJAK

16.

x

a.

PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

b.

PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT

a.

PPh PASAL 25 BULANAN

b.

STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)

c.

FISKAL LUAR NEGERI

17a

E. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR

a. b.

x

PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) (16-18) PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)

20. PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 19.b mohon

100.737.500 100.737.500 7.543.750 93.193.750 6.000.000

17b 17c

18. JUMLAH KREDIT PAJAK (17a+17b+17c)

19.

15 16

(14-15)

17. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

10

549.500.000 30.375.000 519.125.000

TGL LUNAS

2 0 0 3 1 4 tgl

bln

thn

18

6.000.000

19

87.193.750

a.

DIRESTITUSIKAN

c.

DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 C (WP PATUH)

b.

DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

d.

DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 D (WP TERTENTU

SELAIN FORMULIR 1770 - I SAMPAI DENGAN 1770 - IV (BAIK YANG DIISI MAUPUN Y ANG TIDAK DIISI) HARUS DILAMPIRKAN PULA :

G. LAMPIRAN

a.

x x

b. c. d.

SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN)

g.

PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

SSP LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29

h.

FOTOKOPI TANDA BUKTI PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI (TBPFLN)

NERACA DAN LAP. LABA RUGI / REKAPITULASI BULANAN PEREDARAN BRUTO DAN/ATAU PENGHASILAN LAIN DAN BIAYA

i.

PERHITUNGAN PPh TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK KAWIN PISAH HARTA DAN/ATAU MEMPUNYAI NPWP SENDIRI

PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

j.

DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh PASAL 25 (KHUSUS UNTUK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU)

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI

e.

x

f.

k.

x

l.

FOTOKOPI FORMULIR 1721-A1 DAN/ATAU 1721-A2 (............LEMBAR)

PERHITUNGAN PPh PASAL 25 SESUAI PP 46 ......................................................................................................................................

PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

X NAMA LENGKAP : NPWP F.1.1.32.16

:

WAJIB PAJAK

NUR 0 7

KUASA

TANGGAL:

2

8

-

0

F ADH I L L AH 2 2 9 9 9 2 6 0 8

3

-

2

0

0 0 0

1

4

TANDA TANGAN

CONTOH PENGHITUNGAN LAMPIRAN TERSENDIRI Penghasilan Neto Usaha Penghasilan Neto Sehubungan dengan Pekerjaan Jumlah Penghasilan Neto Dikurangi Pengh. Neto Sesuai PP 46 Selisih Penghasilan Tidak Kena Pajak Penghasilan Kena Pajak PPh Terutang : - 5% x 50.000.000,- = 2.500.000,33.625.000 - 15% x 3.250.000,= 5.043.750,Jumlah PPh Terutang Dikurangi PPh yang dipotong/dipungut Jumlah PPh Terutang Yg menjadi dasar PPh Ps. 25

435.500.000 114.000.000 549.500.000 435.500.000 114.000.000 30.375.000 83.625.000

7.543.750 7.543.750 -

LAMPIRAN - I


1770 - I

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI YANG MENGGUNAKAN


•

:

NAMA WAJIB PAJAK

:

2

0

0 1 1 3 • NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO • PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN X NORMA • PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA • • 0 7 2 2 2 9 9 9 2 6 0 8 0 0 0 NUR F ADH I L L AH


NPWP

TAHUN PAJAK

FORMULIR

HALAMAN 2


BL

1 s.d

TH


3 1 2 1 3 BL

TH

PEMBUKUAN


BAGIAN B: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO ) NO.

JENIS USAHA

PEREDARAN USAHA (Rupiah)

NORMA (%)

PENGHASILAN NETO (Rupiah)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

DAGANG

2

INDUSTRI

5

USAHA LAINNYA

JUMLAH BAGIAN B

2.000.000.000

30

JBB

600.000.000

600.000.000 Pindahkan Jumlah Bagian B Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 1

BAGIAN C : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL) NO.

NAMA DAN NPWP PEMBERI KERJA

(1)

(2)

1

PT. X 01.900.800.9-618.000

PENGHASILAN BRUTO

PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO/BIAYA

PENGHASILAN NETO

(Rupiah)

(Rupiah)

(Rupiah)

(3)

(4)

(5)

120.000.000

6.000.000

114.000.000

2 3 4 5 6 JUMLAH BAGIAN C

114.000.000

JBC

Pindahkan Jumlah Bagian C Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 2

BAGIAN D : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL) Pindahkan Jumlah Bagian D ke Formulir 1770 Angka 3 JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke -

dari

halaman Lampiran -II


IDENTITAS

PERHATIAN

•

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MEMPUNYAI PENGHASILAN :

• • • •

DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL DARI PENGHASILAN LAIN

TAHUN PAJAK

FORMULIR

1770

2

0 1 1 3 BL

X

:

NAMA WAJIB PAJAK

:

JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS

:

NO. TELEPON/FAKSIMILI

:

PERUBAHAN DATA

:

•


•

LAMPIRAN TERSENDIRI

A. PENGHASILAN NETO B. PENGHASILAN KENA PAJAK

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

3

PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI

4

[Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk]

JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)

TH

PEMBUKUAN


5

600.000.000 114.000.000 714.000.000 714.000.000 714.000.000 30.375.000 683.625.000

…………………………………………………………………………………………………………………………..

6.

ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB

7.

JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB ( 5- 6)

8.

KOMPENSASI KERUGIAN

9.

JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7 - 8)

10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

6

TK/

K/

2

K/I/

13. PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN JUMLAH PPh TERUTANG ( 12 + 13)

7 8

11. PENGHASILAN KENA PAJAK (9 -10)

14.

1 2

[Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian D Kolom 3]

5.

BL

RUPIAH *)

[Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 5]

4.

1 2 1 3

TIDAK ADA

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS

12. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 11)

C. PPh TERUTANG

4

3

0 7 2 2 2 9 9 9 2 6 0 8 0 0 0 NUR F ADH I L L AH KLU : 4 7 4 1 4 TOKO ELEKTRONIK / 0 3 1 9 9 9 9 9 9

[Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5]

3.

s.d

TH

NORMA


*) Pengisian kolom-kolom y ang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)

2.

1

SPT PEMBETULAN KE - ……….


NPWP

1.

0

9 PH/

HB/

10 11

12 13 14

150.087.500 150.087.500

15. PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH [Diisi dari formulir 1770 -II Jumlah Bagian A Kolom 7]

D. KREDIT PAJAK

16.

x

a.

PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

b.

PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT

15 16

(14-15)

17. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

a.

PPh PASAL 25 BULANAN

b.

STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)

c.

FISKAL LUAR NEGERI

17a 17b 17c

F. ANGSURAN PPh E. PPh KURANG/ LEBIH PASAL 25 TAHUN PAJAK BAYAR BERIKUTNYA

18. JUMLAH KREDIT PAJAK (17a+17b+17c)

19.

a. b.

x

PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) (16-18) PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)

20. PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 19.b mohon

7.543.750 142.543.750 6.000.000

TGL LUNAS

2 0 0 3 1 4 tgl

18

6.000.000

19

136.543.750

thn

bln

a.

DIRESTITUSIKAN

c.

DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 C (WP PATUH)

b.

DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

d.

DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 D (WP TERTENTU

21. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA DIHITUNG SEBESAR

-

21

DIHITUNG BERDASARKAN :

a.

1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 16

c.

b.

PERHITUNGAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU

x

PERHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI

SELAIN FORMULIR 1770 - I SAMPAI DENGAN 1770 - IV (BAIK Y ANG DIISI MAUPUN Y ANG TIDAK DIISI) HARUS DILAMPIRKAN PULA :

G. LAMPIRAN

a.

x x

b. c. d.

SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN)

g.

PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

SSP LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29

h.

FOTOKOPI TANDA BUKTI PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI (TBPFLN)

NERACA DAN LAP. LABA RUGI / REKAPITULASI BULANAN PEREDARAN BRUTO DAN/ATAU PENGHASILAN LAIN DAN BIAYA

i.

PERHITUNGAN PPh TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK KAWIN PISAH HARTA DAN/ATAU MEMPUNYAI NPWP SENDIRI

PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

j.

DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh PASAL 25 (KHUSUS UNTUK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU)

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN YANG DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI

e.

x

f.

Penghitungan PPh Pasal 25 terkait PP 46

k. l.

FOTOKOPI FORMULIR 1721-A1 DAN/ATAU 1721-A2 (............LEMBAR)

......................................................................................................................................

PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

X NAMA LENGKAP : NPWP F.1.1.32.16

:

WAJIB PAJAK

NU R 0 7

KUASA

TANGGAL:

2

8

-

0

F ADH I L L AH 2 2 9 9 9 2 6 0 8

3

-

2

0

0 0 0

1

4

TANDA TANGAN

Bukti Potong (Lampiran A1/A2)

Bayar

Hitung Kurang Bayar (KB)

Isi SPT

Lebih Bayar (LB) Nihil (N)

Lapor Langsung ke KPP/KP2KP Dropbox Kantor Pos/Kurir/Jasa Pengiriman E-Filing 52

Jangan lupa menyimpan Bukti Penyampaian SPT Tahunan

DENDA & BUNGA

PIDANA KARENA ALPA

PIDANA KARENA SENGAJA

Ps. 7 UU KUP

Ps. 38 UU KUP

Ps. 39 UU KUP

TIDAK MENYAMPAIKAN SPT atau

Rp 100.000 dan 2% dari Kurang Bayar

MENYAMPAIKAN SPT: ISINYA TIDAK BENAR TIDAK LENGKAP MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR

kurungan paling singkat 3 bln / paling lama 1 tahun dan denda paling sedikit 1 kali dari pajak yg terhutang atau 2 x dari pajak terhutang 53

penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 x dari jumlah pajak terutang dan paling banyak 4 kali dari jumlah pajak terutang

Isilah SPT Tahunan Anda dengan BENAR, LENGKAP, dan JELAS

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak 2013

RESUME

Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2013 Terkait dengan Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 Jakarta, 21 Desember 2013

PAJAK PENGHASILAN DIKENAKAN

WAJIB PAJAK SUBJEK PAJAK

ORANG PRIBADI WARISAN BELUM TERBAGI

BADAN BENTUK USAHA TETAP

OBJEK PAJAK

PENGHASILAN DITERIMA/ DIPEROLEH

DALAM SUATU TAHUN PAJAK

PPh Orang Pribadi

JUMLAH SELURUH PENGHASILAN NETO

XXXX

ZAKAT/SUMBANGAN WAJIB KEAGAMAAN

(XXXX)

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

(XXXX)

PENGHASILAN KENA PAJAK

XXXX

PPh TERUTANG

XXXX

KREDIT PAJAK DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK KETIGA

XXXX

TELAH DIBAYAR SENDIRI

XXXX

JUMLAH KREDIT PAJAK KURANG/LEBIH BAYAR

XXXX XXXX

(+) (-)

PPh Badan

PENGHASILAN NETO FISKAL

XXXX

KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

(XXXX)

PENGHASILAN KENA PAJAK PPh TERUTANG

XXXX XXXX

KREDIT PAJAK DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK KETIGA

XXXX

TELAH DIBAYAR SENDIRI

XXXX

JUMLAH KREDIT PAJAK KURANG/LEBIH BAYAR

XXXX XXXX

(+) (-)

Pokok-Pokok Ketentuan a.

b.

c.

peredaran usaha dihitung berdasarkan seluruh peredaran usaha selama Tahun Pajak 2013, tidak termasuk peredaran usaha pada Masa Pajak Juli 2013 sampai dengan Desember 2013 yang dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); bagi Wajib Pajak orang pribadi, untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun; angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan Masa Pajak Januari 2013 sampai dengan Juni 2013 dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pokok-Pokok Ketentuan a.

b.

c.

Apabila suatu jenis penghasilan dikenai pajak dengan tarif yang bersifat final, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum. (Pasal 4 Ayat (1) UU PPh) penghasilan kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 7 Ayat (1), serta Pasal 9 Ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g. (Pasal 16 Ayat (1) ) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1). (Pasal 16 Ayat (2) UU PPh)

Pokok-Pokok Ketentuan d.

e.

f.

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun. (Pasal 6 Ayat (2) UU PPh) Wajib Pajak yang dikenai PPh bersifat final berdasarkan PP ini dan menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenai PPh yang bersifat final. (Pasal 8 PP 46/2013) Pasal 15 PP 46/2013 Ayat (1): Kerugian pada bulan Januari 2013 s.d. Juni 2013 dapat dilakukan kompensasi dengan penghasilan yang tidak dikenai PPh yang bersifat final pada Tahun Pajak berikutnya. Ayat (2): WP yang melakukan kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan laporan rugi laba bulan Januari 2013 sampai dengan Juni 2013 dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2013.

Pokok-Pokok Ketentuan

g. SPT Tahunan PPh WP yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. (Pasal 4 Ayat (4) UU KUP) h. SPT Tahunan dinyatakan tidak lengkap apabila tidak dilampiri dengan Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun pajak yang bersangkutan (2013).(Pasal 3 PER-26/PJ/2013)

Pelaporan Pajak Penghasilan yang bersifat final (cfm. cfm. PP 46 Tahun 2013) a.

b.

c.

peredaran usaha dihitung berdasarkan seluruh peredaran usaha selama Tahun Pajak 2013, tidak termasuk peredaran usaha pada Masa Pajak Juli 2013 sampai dengan Desember 2013 yang dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); bagi Wajib Pajak orang pribadi, untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun; angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan Masa Pajak Januari 2013 sampai dengan Juni 2013 dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pelaporan Pajak Penghasilan yang bersifat final (cfm. cfm. PP 46 Tahun 2013)

5

Wajib Pajak orang pribadi

lampiran III bagian A butir 14 (Penghasilan Lain yang Dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final, Formulir 1770-III)

Wajib Pajak Badan

lampiran IV bagian A butir 16 dengan mengisi "Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu" (Formulir 1771-1V)


• • •


•


:

NAMA WAJIB PAJAK

:

•


0

BL

TH

s.d BL


TH

PEMBUKUAN (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL JENIS PENGHASILAN

NO

(2)

(1)

1.

BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA

2.

BUNGA/DISKONTO OBLIGASI

3.

PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK

4.

HADIAH UNDIAN

5.

PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS

6.

HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD

7.

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

8.

BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUNA SERAH

9.

SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

10.

•

2

NORMA

PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH


NPWP

BAGIAN A :

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

TAHUN PAJAK

FORMULIR

LAMPIRAN - III

1770 - III

USAHA JASA KONSTRUKSI

Jenis Penghasilan 11.

PENYALUR/DEALER/AGEN PRODUK BBM

12.

BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI

13.

PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF

14.

DIVIDEN

15.

PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA

16.

PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

17.

JUMLAH (1 s.d. 16)

DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO


(3)

(4)

Jumlah Peredaran Bruto

Jumlah PPh Terutang

PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NPW P

:

NAMA WAJIB PAJAK

:

PERIODE PEMBUKUAN

:

BAGIAN A

:

TAHUN PAJAK

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN


IDENTITAS

FORMULIR

LAMPIRAN - IV

1771 - IV

2 0

A

s.d.

PPh FINAL

NO.

JENIS PENGHASILAN

DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)

TARIF (%)


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

A

BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SBN

2.

BUNGA / DISKONTO OBLIGASI

3.

PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

4.

PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA

5.

PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM

6.

PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN

7.

PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN IMBALAN JASA KONSTRUKSI : a.

8.

9.

PELAKSANA KONSTRUKSI

Diisi dengan ““Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu” b.

PERENCANA KONSTRUKSI

c.

PENGAWAS KONSTRUKSI

10.

PELAYARAN / PENERBANGAN ASING

11.

PELAYARAN DALAM NEGERI

12.

PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP

13.

Jumlah Peredaran Bruto

PERWAKILAN DAGANG ASING

Jumlah PPh Final yang Terutang

TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA

14. …………………………………………………………… JUMLAH BAGIAN A

JBA Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

25

Terima kasih atas perhatiannya Iji Samaji, S.E, M.Si., Ak., CA., BKP.. Lecturer, Tax Adviser/ Registered Tax Consultants, Tax Instructor & Accounting Trainer

69

69

70

Ilmu Pajak terus berkembang mengikuti perkembangan perekonomian global.............. terus belajar dan mengikuti perkembangannya adalah kunci untuk memahaminya

71

IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA CABANG BANDUNG Ruko Taman Mekar Agung No. 11-12 Komplek Perumahan Mekar Agung Bandung 40237 Telp. 022-5234018 72

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2014

Recommend Documents