STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2015 (PMK No.53 /PMK.02/2014 tgl. 17 Maret 2014)
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN
Undang-Undang N0. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1)
Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
PP Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan RKAKL Pasal 5 Ayat (3) dan Ayat (5) Ayat (3) Penyusunan anggaran RKA-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan instrumen indikator kinerja, standar biaya , dan evaluasi kinerja .
Ayat (5) Ketentuan mengenai standar biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga
PMK Nomor 71/PMK.02/2014 jo. PMK No. 51/PMK.02 /2014) tentang Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyususnan RKAK/L PMK Nomor 72/PMK.02/2014 jo. PMK No. 52/PMK.02 /2014) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014
PMK Nomor 53/PMK.02/2014 Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015
√
1. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran; 2. Standar Biaya Masukan (SBM) adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan;
3. Standar Biaya Keluaran (SBK) adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
4. Standar Struktur Biaya adalah batasan komposisi biaya tertentu atas suatu keluaran (output)/kegiatan/program tertentu yg ditetapkan Menkeu selaku pengelola fiskal (CFO) sebagai acuan penyusunan RKAKL; 5.
Indeksasi adalah parameter penyesuaian yg digunakan untuk menghitung kebutuhan alokasi biaya tahun yang direncanakan dan prakiraan maju tahun anggaran berikutnya.
Pengaturan SBM 1.
Penetapan
Melalui PMK / persetujuan Menkeu
2.
Kriteria SBM dgn persetujuan Menkeu
Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu dan/atau adanya kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh Kementerian Negara/Lembaga. Daerah terpencil, daerah perbatasan, pulau terluar, dan /atau penyelenggaraan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
3.
Pemberlakuan
berlaku untuk satu Kementerian Negara/Lembaga, atau beberapa/seluruh Kementerian Negara/Lembaga
4.
Penggunaan
K/L wajib menggunakan SBM dalam penyusunan RKA-K/L.
Pengaturan SBM 5.
Fungsi
6.
Tanggung jawab penggunaan
7.
Pengawasan
Dalam Perencanaan: Batas tertinggi untuk menghasilkan biaya komponen output, dan Alat reviu angka dasar (baseline) Dalam Pelaksanaan: Batas tertinggi, atau Estimasi (utk SB yg harganya tersedia di pasar)
Kesesuaian dan kebenaran atas penggunaan SBM sepenuhnya menjadi tanggung jawab PA/KPA Pengawasan atas penggunaan SBM dilakukan oleh aparat pengawas fungsional K/L
II. Pengaturan Standar biaya dalam Sistem Penganggaran
1. Standar Biaya Dalam RKA-K/L
/ Sub output
SBK
Tahapan/ Detai l/inp ut
SBM
10
2. Standar Biaya Dalam Pencapaian Output/Outcome Efisiensi
Efektifitas
Input
`
Proses
SBM
Output
SBK RKAKL
Outcome
KEMKEU/ CFO
3. Peran APIP dalam Pengunaan Standar Biaya •Standar Kesesuaian SB •Tidak Standar Formal Material
KL/ COO
Kebijakan SB Penggunaan SB Penelitian ROCAN
Reviu APIP
Salah satu ruang lingkup reviu dan penelitian RKA-K/L adalah kesesuaian RKA-K/L dengan Standar Biaya
RKAKL/DIPA PELAKSANAAN DIPA
Penelaahan DJA
Auditor
•Internal •Eksternal
2.c. Penelitian dan Penelaahaan RKA-K/L
Ruang lingkup Penelitian 1. Konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP; 2. Kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L; 3. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran al : penerapan SBM dan SBK, kesesuaian jenis belanja, hal-hal yang dibatasi atau dilarang, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN, PHDN, BLU, kontrak tahun jamak, dan pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN; 4. Kelengkapan dokumen pendukung RKAK/L al : RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya; 5. Kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN.
API K/L dan Biro Perencanaan
Ruang lingkup penelaahan
1. Konsistensi pencantuman sasaran Kinerja K/L dengan RKP termasuk prakiraan maju untuk tiga tahun ke depan. 2. Kesesuaian data dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L; 3. Kesesuaian antara Kegiatan – Keluaran - Anggarannya;
4. Relevansi tahapan/komponen dengan Keluaran; Kementerian Keuangan dan Bappenas 13
4. Pengaturan Standar Biaya PENGATURAN STANDAR BIAYA
Regelling
(PMK No.71/PMK.02/2013 jo. PMK No. 51/PMK.02 /2014)
• Bersifat jangka panjang • Pengaturan penerapan standar biaya 1. Panduan penerapan SBM 2. Panduan penerapan SBK 3. Panduan penerapan Standar Struktur Biaya & Indeksasi
Beschikking • Bersifat tahunan • Penetapan satuan2 biaya baik SBM maupun SBK termasuk struktur biaya 1. PMK SBM (PMK No. 53/PMK.02 /2014) 2. PMK SBK 3. PMK/Surat Menkeu ttg Standar Struktur Biaya & Indeksasi
Catatan: PMK No. 51/PMK.02 /2014) merevisi ketentuan mengenai kebijakan honor tim dan standar struktur biaya dalam pelaksanaan anggaran
III. Standar Biaya masukan TA 2015 PMK 53\PMK.02\2014
1. Cakupan PMK SBM TA 2015 terdiri dari 5 pasal & 2 lampiran SBM
PMK SBM 2015 Lampiran I
Lampiran II
35 Item
20 Item
SBM Lainnya dengan Surat persetujuan Menkeu Contoh: Surat Menkeu No.168 mengenai honor tugas tambahan dan kelebihan BKD
Satuan Biaya Lainnya
2. Cakupan Lampiran I (1/3) No
URAIAN
BESARAN
1
HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN
2
HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATKER YANG KHUSUS MENGELOLA BELANJA PEGAWAI
3
HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA
680.000-5.560.000
4
HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
750.000-1000.000
5
HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN
420.000-3.250.000
6
HONORARIUM PENGELOLA PNBP
7
HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Rp150.000-Rp700.000
8
HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BMN
Rp300.000-Rp400.000
9
HONORARIUM KELEBIHAN JAM PEREKAYASAAN
Rp35.000 – Rp60.000
10
HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN
Rp8.000 – Rp1.540.000
11
HONORARIUM NARASUMBER /PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ PANITIA
Rp300.000-Rp1.700.000 $220-$330
12
HONORARIUM PENYULUH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
13
SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH
14
HONORARIUM ROHANIWAN
Rp260.000-Rp5.580.000 200.000-810.000
Rp260.000-Rp4.620.000
Rp2.100.000-Rp2.800.000 Rp320.000-Rp480.000 Rp400.000
2. Cakupan Lampiran I (2/3) No.
URAIAN
BESARAN
15
HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN & SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
Rp220.000-Rp2.500.000
16
HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA WEBSITE
Rp100.000-Rp500.000
17
HONORARIUM PENYELENGGARA SIDANG/KONFERENSI INTERNASIONAL KTM, SOM (BILATERAL/REGIONAL/MULTILATERAL), WORKSHOP/ SEMINAR/ SOSIALISASI/ SARASEHAN BERSKALA INTERNASIONAL
Rp200.000-Rp650.000
18
VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN
Rp5.000-Rp300.000
19
HONORARIUM PENGAJAR DIKLAT
Rp200.000-Rp300.000
20
SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Rp35.000-Rp41.000
21
SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR
Rp10.000-Rp41.000
22
SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DALAM KANTOR
Rp300.000
23
SATUAN BIAYA UANG SAKU PEMERIKSA DALAM LOKASI PERKANTORAN YANG SAMA
Rp100.000
24
SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJADIN PINDAH DALAM NEGERI
Rp400 - sesuai tarif berlaku
25
HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI
Rp.1.700.000Rp2.710.000
2. Cakupan Lampiran I (3/3) No.
URAIAN
BESARAN
26
SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI & UANG REPRESENTASI
Rp110.000-Rp580.000
27
SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
$166-$587
28
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
29
SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
30
SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS PINDAH LUAR NEGERI WAY)
31
SATUAN BIAYA OPERASIONAL KEPALA PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI
32
SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH
Rp14.000-Rp21.000
33
SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN
Rp691.000-Rp4.860.000
34
SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS
Rp19.210.000Rp1.138.896.000
35
SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS
Rp340.000-Rp1.400.000
Rp240.000-8.720.000 Rp85.000-Rp2.100.000 (ONE
$250-$14.690 US$15.000 - 100,368
3. Perubahan Pengaturan Lampiran I A. 1. 2. 3. 4.
Penambahan item SBM Biaya Operasional Penyuluh Honorarium Pengajar Diklat Honorarium Pembawa Acara Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan 5. Uang Saku Pemeriksaan Dalam Lokasi Perkantoran yang Sama 6. Satuan Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri
C. Pindah dari Lampiran II 1. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor 2. Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh 3. Satuan Biaya Sewa Kendaraan 4. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas 5. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas
B. Penyempurnaan 1. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan 2. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia 3. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4. Honor Tim Penyusunan Jurnal 5. Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti
D. Penyesuaian besaran 1.Uang Saku Rapat dalam Kantor dst…. 2.Biaya Penginapan Perjadin DN
4. Cakupan Lampiran II (1/2) No.
URAIAN
BESARAN
1
UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KABUPATEN/KOTA
Rp150.000
2
DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL
Rp20.230.000-Rp30.261.000
3
LATIHAN PRAJABATAN
Rp4.470.000 – Rp5.545.000
4
PEMELIHARAAN SARANA KANTOR
5
PENERJEMAH DAN PENGETIKAN
6
BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR DALAM NEGERI
Rp1.330.000 – Rp21.320.000
7
SEWA MESIN FOTO COPY
Rp3.800.000 – Rp5.000.000
8
HONORARIUM NARASUMBER (PAKAR/PRAKTISI/PEMBICARA KHUSUS) UNTUK KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI……….SEJENIS
9
PENGADAAN BAHAN MAKANAN
Rp14.000 – Rp60.000
10
KONSUMSI TAHANAN
Rp32.000- Rp.55.000
Rp75.000 – Rp29.760.000 Rp120.000 – Rp238.000
Rp1.500.000
4. Cakupan Lampiran II (2/2) No.
URAIAN
BESARAN
11
KONSUMSI RAPAT
Rp13.000-Rp110.000
12
BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN DI DALAM NEGERI
13
PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU
Rp.1.480.000-Rp.1.960.000
14
PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS
Rp3.290.000– Rp79.210.000
15
PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN DALAM NEGERI
Rp10.000 – Rp514.000
16
SEWA GEDUNG PERTEMUAN
17
TAXI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
18
TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
19
TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
20
SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI
Rp1.430.000 – Rp73.970.000
Rp6.600.000 – Rp18.400.000 Rp50.000 – Rp403.000 Rp1.390.000 – Rp22.109.000 USD403 – USD23.291 US$4-US$17.309
5. Perubahan Pengaturan Lampiran II A. Penambahan item SBM 1. Pengadaan Bahan Makanan Rescue Team 2. Operasional Kendaraan Dinas dari Pengadaan Sewa
C.
Penyesuaian besaran Taksi Pemeliharaan sarana kantor Konsumsi rapat dst
B. Penyempurnaan Penjelasan Lampiran Satuan biaya Pengadaan Bahan Makanan Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri
D. Pindah Ke Lampiran I Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Satuan Biaya Sewa Kendaraan Satuan Biaya Pengdaaan Kendaraan Dinas Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas
6. Pengaturan SB pada daerah dgn tingkat kemahalan di atas normal (1/3)
Maluku
6. Pengaturan SB pada daerah dgn tingkat kemahalan di atas normal (2/3)
6. Pengaturan SB pada daerah dgn tingkat kemahalan di atas normal (3/3) Pengaturan tingkat kemahalan tsb diperuntukkkan bagi satuan biaya : 1
Makan
11 Sewa Kendaraan Roda 6 (Besar)
2
Snack
12 Pakaian Kerja Dokter
3 4
Kend. Operasional Es. II
Pejabat
Kendaraan Operasional
13 Pakaian Dinas Pegawai/Perawat 14 Pakaian Seragam Mahasiswa
Kendaraan Operasional Pick 15 Pakaian Kerja Supir/Pesuruh Up Kendaraan Operasional 6 16 Pakaian Kerja Satpam Lapangan Kendaraan Operasional 7 17 Sewa Gedung Roda 2 5
8
Kendaraan Lapangan Trail
18 Pemeliharaan Gedung
9
Sewa Kendaraan Roda 4
19
10 11
Konsumsi tahanan Sewa Kendaraan Roda 6 (sedang)
Honor satpam, pramubakti, supir, petugas kebersihan Keperluan sehari-hari 20 perkantoran
7. Revisi SBM TA 2014 (PMK No. 52/PMK.02/2014) A. Penambahan item SBM 1. Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan 2. Satuan biaya operasional khusus (BOK) Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri 3. Pengadaan Bahan Makanan Lingkup Perhubungan
B. Penyempurnaan Penjelasan Lampiran Honorarium Pengelola Keuangan Honorarium Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Dise minasi/FGD/Kegiatan Sejenis Uang Saku Rapat dalam Kantor Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar Dalam Negeri
C. Penyesuaian satuan Makanan penambah daya tahan tubuh
C. Penyempurnaan 1. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan (Rp260.000-Rp5.580.000)
Honorarium yang diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai. Honorarium Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap DIPA, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kepada Penanggungjawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA, dapat diberikan honorarium sesuai dengan jumlah DIPA yang dikelola dengan besaran sesuai dengan pagu dana yang dikelola pada masing-masing DIPA. Honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DIPA. b. Untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan satuan kerja, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP). Besaran honorarium PPABP diberikan mengacu pada honorarium Staf Pengelola Keuangan sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya
C. Penyempurnaan
Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan (Rp260.000-Rp5.580.000) c. Untuk KPA yang merangkap sebagai PPK, jumlah Staf Pengelola Keuangan paling banyak 6 (enam) orang, termasuk PPABP. d.Untuk KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK, jumlah Staf Pengelola Keuangan paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP. Jumlah Staf Pengelola Keuangan untuk setiap PPK paling banyak 2 (dua) orang. e.Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola. f.
Dalam hal Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium.
C. Penyempurnaan
1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan (Rp260.000-Rp5.580.000) Catatan: 1.Dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas, dapat dimungkinkan adanya penggabungan PPK dengan ketentuan: a.Jumlah Staf Pengelola Keuangan tidak boleh melampaui sebelum penggabungan; dan b.Besaran honorarium Staf Pengelola Keuangan sesuai dengan jumlah pagu yang dikelola staf. 2.Ketentuan mengenai satuan biaya ini berlaku juga untuk pengelola keuangan pada RKA-BUN, dimana alokasi untuk pengelola keuangan tersebut berasal dari pagu RKA-K/L kementerian/lembaga berkenan.
2. HONORARIUM PENGELOLA PNBP (RP260.000-4.620.000)
KETENTUAN 1. PEMBERIAN HONOR TERGANTUNG BESARAN PAGU YANG DIKELOLA 2. PENGELOLA TERDIRI DARI: ATASAN LANGSUNG BENDAHARA, BENDAHARA, ANGGOTA 3. JUMLAH STAF /ANGGOTA PENGELOLA PNBP PALING BANYAK 5 ORANG 4. JUMLAH ALOKASI HONOR MAKSIMAL 10% DARI PAGU PENERIMAAN 5. DALAM HAL BENDAHARA PENERIMAAN TELAH MENERIMA TUNJANGAN FUNGSIONAL BENDAHARA, MAKA YBS TIDAK DIBERIKAN HONORARIUM
3. HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) (RP150.000-700.000) KETENTUAN 1. PEMBERIAN HONOR BERDASARKAN KEPUTUSAN (SK MENTERI DAN SELAIN SK MENTERI) DAN TINGKAT PENGGUNA ANGGARAN (KL, ESELON I, WILAYAH DAN SATKER). 2. PENGELOLA TERDIRI DARI: DENGAN SK MENTERI 7 ORANG (PENGARAH, KHUSUS TINGKAT K/L). SELAIN MENTERI 6 ORANG, PJ, KOORDINATOR, KETUA/WK.KETUA, ANGGOTA
4. HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BMN (RP300.000-400.000)
KETENTUAN 1. PEMBERIAN HONOR BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGUNA BARANG 2. TINGKAT PENGGUNA BARANG 4 ORANG, TINGKAT KUASA PENGGUNA BARANG 3 ORANG
HONORARIUM PENELITIAN/PEREKAYASAAN • Honorarium atas kelebihan jam kerja yg diberikan kepada fungsional perekayasa • Honorarium yang diberikan paling banyak 4 (empat) jam sehari. • Dalam hal peneliti mendapatkan honorarium, peneliti tidak berhak mendapat uang lembur dan Uang Makan Lembur • Dalam hal penelitian/perekayasaan melibatkan PNS Non Fungsional Peneliti/Perekayasa atas penugasan tersebut diberikan honor paling tinggi 85% dari honor perekayasa pertama. • Khusus honor pembantu lapangan bisa mengacu UMP. Peneliti/Perekayasa Utama (Maksimum 4 jam/hari)
OJ
60,000
Peneliti/Perekayasa Madya (Maksimum 4 jam/hari)
OJ
50,000
Peneliti/Perekayasa Muda (Maksimum 4 jam/hari)
OJ
40,000
Peneliti/Perekayasa Pertama (Maksimum 4 jam/hari)
OJ
35,000
Pembantu Peneliti/perekayasa
OJ
25,000
Koordinator Peneliti/perekayasa
OB
420,000
Sekretariat Peneliti/perekayasa
OB
300,000
Pengolah Data
Penelitian
1,540,000
Petugas Survey
Orang/Responden
8,000
OH
80,000
Pembantu Lapangan
HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/
Narasumber/Pembahas : a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan c.
Pejabat Eselon II/yang disetarakan
d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Moderator
OJ
1,700,000
OJ
1,400,000
OJ
1,000,000
OJ
900,000
OK
700,000
Honor narasumber/pembahas diberikan kepada PNS/TNI/POLRI yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat dalam kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/bimtek/workshop/raker/sarasehan/simposium/lokakar ya/FGD/Kegiatan sejenis, pegawai tidak termasuk kegiatan Diklat/Pelatihan. diberikan kepada negeri/non-pegawai negeri yang memberikan Ketentuan pemberian honorarium: informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/ masyarakat. a) NS/Pembahas berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara; b) NS/Pembahas berasal dari lingkup unit eselon I penyelengara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I berkenaan/masyarakat. CATATAN : 1 JAM PELAJARAN = 60 MENIT
HONORARIUM PEMBAWA ACARA (RP400.000/OK)
Diberikan kepada Pegawai ASN/TNI/Polri yg ditunjuk utk memandu acara, syarat pemberian honor : a. Dihadiri Menteri/Pejabat setingkat b. Peserta minimal 300 orang c.
Dihadiri lintas unit eselon I/masyarakat
NARASUMBER KEGIATAN DI LUAR NEGERI Diberikan kepada NS WNI Non Pegawai ASN/TNI/Polri untuk kegiatan di LN a.
NARASUMBER KELAS A $330 /OH (Setara Menteri, Ketua/Wakil Ketua Lembaga)
b. NARASUMBER KELAS B $275/OH (Setara Dubes, PNS Gol IV/c ke atas, Perwira tinggi TNI/Polri, anggota lembaga negara) c. NARASUMBER KELAS C $220/OH (Setara PNS Gol III/c sd IV/b, Pamen TNI/Polri)
HONORARIUM PANITIA (300.000-450.000/OK)
Unsur Panitia a. Penanggung Jawab
Satuan
Indeks
OK
450.000
b. Ketua
OK
400.000
c.
OK
400.000
d. Sekretaris
OK
300.000
e.
OK
300.000
Wakil Ketua Anggota
Ketentuan pemberian honorarium panitia: a) Peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara /masyarakat. b) Tambahan panitia dari non PNS dilakukan secara selektif, urgent dengan besaran honor mengacu pada besaran honor untuk anggota panitia. c) Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% dari jumlah peserta.
HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN
diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat keputusan Presiden/ Menteri/Eselon I/KPA. Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut: a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur; b. bersifat koordinatif dengan mengikutsertakan eselon I/KL lainnya; c. bersifat temporer sehingga pelaksanaannya perlu diprioritaskan; d. merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada negara/pegawai negeri di samping tugas pokoknya sehari-hari; e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
UNSUR TIM
pejabat
Keppres
Menteri
Eselon I
KPA
Pengarah
2.500.000
1.500.000
750.000
500.000
Penanggung Jawab
2.250.000
1.250.000
700.000
450.000
Koordinator/Ketua
2.000.000
1.000.000
650.000
400.000
Wakil Ketua
1.750.000
850.000
600.000
350.000
Sekretaris
1.500.000
750.000
500.000
300.000
Anggota
1.500.000
750.000
500.000
300.000
HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN (LANJUTAN) CATATAN: - Dalam hal tim telah terbentuk selama 3 tahun berturut-turut agar dievaluasi jadi tugas pokok dan fungsi organisasi. -
Tim yg ditetapkan oleh Pejabat Eselon I/KPA keikutsertaan pejabat/pegawai dalam tim tidak dibatasi, namun pemberian honor diatur sebagai berkut:
Pejabat Negara, Eselon I dan II maksimal 2 tim per bulan dari DIPA K/L bersangkutan;
Pejabat Eselon III, Pejabat Fungsional dan Pelaksana maksimal 3 tim per bulan dari DIPA KL bersangkutan;
Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Pelaksana maksimal 4 tim per bulan dari DIPA KL bersangkutan;
Pemberian honor untuk Tim yang dibentuk Presiden dan atau Menteri atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri dikecualikan dari ketentuan tersebut di atas;
SK Presiden maksimal 10 orang, SK Menteri 7 Orang. SATUAN
SK PRESIDEN
SK MENTERI
KETUA
OB
500.000
250,000
WAKIL KETUA
OB
500.000
250,000
ANGGOTA
OB
450.000
220,000
HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL
dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.
Penanggung Jawab
Oter
450,000
Redaktur
Oter
350,000
Penyunting/Editor
Oter
275,000
Desain Grafis & Fotografer
Oter
180,000
Sekretariat
Oter
150,000
Halaman
150,000
Pembuat artikel
HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN / MAJALAH
dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
Penanggung Jawab
Oter
400,000
Redaktur
Oter
300,000
Penyunting/Editor
Oter
250,000
Desain Grafis & Fotografer
Oter
180,000
Sekretariat
Oter
150,000
Halaman
100,000
Pembuat artikel
HONORARIUM TIM PEPENGELOLA WEBSITE
dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk mengelola website, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Website yang dimaksud di sini adalah yang dikelola oleh unit eselon I/setara.
Penanggung Jawab
OB
500,000
Redaktur
OB
450,000
Editor
OB
400,000
Web Admin
OB
350,000
Web Developer
OB
300,000
Pembuat Artikel
Halaman
100,000 √
VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN Vakasi merupakan uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah dan tinggi. Pada pendidikan tingkat dasar dan menengah, vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Sedangkan utk pendidikan tinggi, vakasi dapat diberikan utk ujian masuk, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir baik ujian tertulis maupun ujian praktek Honorarium penyelenggaran ujian merupakan uang imbalan bagi penyusun naskah dan pengawas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Satuan biaya pengawas ujian sdh termasuk uang transpor Pemberian honor penyusun ujian, penguji dan pemeriksa bagi guru/dosen diberikan atas kelebihan beban kerja guru/dosen.
VAKASI: Pendidikan Dasar: Pemeriksaan hasil Ujian
Siswa/Mata Ujian
5.000
Siswa/Mata Ujian
7.500
Pendidikan Menengah: Pemeriksaan hasil Ujian Pendidikan Tinggi: D1/II/III/IV dan S1
a. b.
Pemeriksaan Hasil Ujian Penguji Tugas Akhir/Skripsi
Mhs/Mata Ujian 10.000 Orang/Mahasiswa 150.000
S2
a. b.
Pemeriksaan Hasil Ujian Penguji Tesis
Mhs/Mata Ujian 15.000 Orang/Mahasiswa 250.000
S3
a. b.
Pemeriksaan Hasil Ujian Penguji Disertasi
Mhs/Mata Ujian 20.000 Orang/Mahasiswa 350.000
VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN….
PENYELENGGARA UJIAN: Pendidikan Dasar: a.
Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian
b.
Pengawas Ujian
Naskah/Pelajaran
150.000
OH
240.000
Naskah/Pelajaran
190.000
OH
270.000
Naskah/Mata Kuliah
250.000
OH
290.000
Naskah/Mata Kuliah
260.000
OH
300.000
Naskah/Mata Kuliah
280.000
OH
300.000
Pendidikan Menengah: a.
Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian
b.
Pengawas Ujian
Pendidikan Tinggi: D1/II/III/IV
a.
Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian
dan S1
b.
Pengawas Ujian
S2
a.
Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian
b.
Pengawas Ujian
a.
Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian
b.
Pengawas Ujian
S3
HONORARIUM PENGAJAR DIKLAT
No.
Golongan
Satuan
Besaran
a.
Pengajar dari luar penyelenggara
OH
25.000
b.
Pengajar dari dalam penyelenggara
OH
27.000
Bagi Widyaiswara dari dalam pemberian honor diberikan di atas kelebihan minimal jam tatap muka.
Satuan Biaya Uang Makan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Uang makan diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja. Besaran satuan biaya uang makan untuk Golongan III dan IV sudah memperhitungkan pajak penghasilan
No.
Golongan
Satuan
Besaran
a.
Gol. I dan II
OH
35.000
b.
Gol. III
OH
37.000
c.
Gol. IV
OH
41.000
Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur
Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai ASN yg melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yg berwenang. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja √ lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1x per hari Besaran satuan biaya uang makan lembur untuk Golongan III dan IV sudah memperhitungkan pajak penghasilan
a. Uang Lembur 1. 2. 3. 4.
Gol. I Gol. II Gol. III Gol IV
OJ OJ OJ OJ
10.000 13.000 17.000 20.000
OJ OJ OJ
35.000 37.000 41.000
b. Uang Makan 1. 2. 3.
Gol. I/II Gol. III Gol. IV
Satuan Biaya Uang Saku Rapat di Dalam Kantor
√
Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang memenuhi ketentuan sbb: a.
Dihadiri peserta dari eselon II lainnya/masyarakat
b.
Dilaksanakan minimal 3 jam di luar jam kerja pada hari kerja
c.
Tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur
Catatan: a.
Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi;
b.
Peserta dari luar unit penyelenggara dapat diberikan uang transport kab/kota sepanjang pemberian uang transport dalam kab/kota terpenuhi;
c.
Dalam rangka efisiensi, PA/KPA agar membatasi rapat di luar kantor dan dialihkan menjadi RDK
Uraian
SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR
Sat.
Biaya
OK
300.000
Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri/Uang Representasi
Uang harian mrp penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai ASN dlm menjalankan perintah Perjalanan Dinas dlm negeri. Pejabat negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga tinggi negara, menteri serta setingkat menteri), pejabat Eselon I dan pejabat Eselon II dapat diberi uang representasi per hari masing-masing luar kota sebesar Rp250.000,00, Rp. 200.000,00, dan Rp150.000,00, dalam kota >8 jam Rp125.000,-, Rp100.000,-, Rp75.000,-.
√
Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi ACEH ~ PAPUA BARAT
Luar Kota
Dalam Kota > 8 Jam
DIKLAT
360.000 ~ 480.000
140.000 ~ 190.000
110.000 ~ 140.000
SATUAN BIAYA UANG HARIAN FULLBOARD DI LUAR KOTA, DAN UANG SAKU PAKET FULLBOARD SERTA FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA
Uang harian paket fullboard di luar kota diberikan kepada peserta kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan paket fullboard di luar kota. Uang saku paket fullboard dan fullday/halfday di dalam kota diberikan kepada peserta kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan paket fullboard dan fullday/halfday di dalam kota. Catatan: Dalam rangka perencanaan penganggaran, bagi peserta yang karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan dan penyelesaian pertanggunjawaban √ memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
PROV.
Aceh ~ Papua
UANG HARIAN FULLBOARD DI LUAR KOTA
120.000 ~ 200.000
UANG SAKU FULLBOARD DI DALAM KOTA
FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA
100.000 ~ 170.000
85.000 ~ 140.000
↑
SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR…
Catatan : dalam hal rapat/pertemuan luar kantor dilakukan secara bersama-sama, hotel utk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menggunakan hotel yg sama disesuaikan dengan √ kelas kamar hotel yg telah ditetapkan utk setiap pejabat negara/pegawai. Akomodasi paket fullboard diatur: Pejabat Es. II
= 1 kamar utk 1 org
Pejabat Es. III ke bawah
= 1 kamar utk 2 org
Luar Kota
Biaya Transpor at cost
Indeks paket Pertemuan fullboard
Dalam Kota
Transpor dalam kota
Indeks paket Pertemuan (fullboard/ fullday/halfday)
Kegiatan di luar kantor
Uang Harian Fullboard Luar Kota
Uang Saku
SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR (hal 22-24)
disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif. Dapat dilaksanakan √ sepanjang melibatkan eselon I lainnya. Menurut peserta kegiatan terbagi: 1. Menteri dan setingkat Menteri paling sedikit dihadiri 1 org menteri/setingkat menteri 2. Eselon I dan Eselon II paling sedikit dihadiri 1 org pejabat eselon I/setingkat eselon I 3. Eselon III ke bawah paling sedikit dihadiri 1 org pejabat eselon III Menurut a. Paket b. Paket c. Paket
lama penyelenggaraan terbagi: Full Board : sehari penuh dan bermalam/menginap Full Day: minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap, Half Day: selama setengah sehari (minimal 5 jam)
SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
No.
Paket Meeting
1.
Dalam Kota (akun 524114)
2.
Luar Kota (akun 524119)
Full board Uang saku Transport lokal (Rp150.000,-)
Full day
Half day
Uang saku Transport lokal (Rp150.000,-)
Uang saku Transport lokal (Rp150.000,-)
Uang Harian Transpor at cost
Jenis/Provinsi
Half day
√ Tidak Ada
Full Day
Tidak Ada
Full board
Menteri/Setingkat Menteri
220.000 ~ 403.000 305.000 ~ 577.000 800.000 ~ 2.100.000
↑
Pejabat Eselon I/II
190.000 ~ 364.000 280.000 ~ 517.000 640000 ~ 1.640.000
↑
Pejabat Eselon III ke bawah
132.000 ~ 274.000
↑
180.000 ~411.000 465.000 ~ 1.000.000
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Satuan biaya penginapan perjalan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yg digunakan utk pengalokasian biaya penginapan dalam RKA-K/L sesuai dengan peruntukannya. Dalam pelaksanaannya, pengeluaran yg sah.
Provinsi ACEH ~ PAPUA BARAT
mekanisme
pertanggungjawaban
disesuaikan
dengan
bukti
Pejabat Negara/Es I
Pejabat Lainnya/EsII
Pejabat Es. III/Gol. IV
Pejabat Es. IV/Gol III
Golongan I/II
4.420.000 ~ 2.750.000
1.308.000 ~ 1.482.000
1.080.000 ~ 976.000
410.000 ~ 798.000
370.000 ~ 370.000
STANDAR BIAYA MASUKAN SEBAGAI ESTIMASI
SATUAN BIAYA UANG TRANSPOR KEGIATAN DALAM KABUPATEN/KOTA
Diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi yg bersifat insidentil dengan ketentuan masih dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota. Tidak dapat diberikan apabila: - perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau untuk perjalanan yg bersifat rutin. - Pegawai/Non Pegawai yg melakukan rapat dalam komplek perkantoran yg sama
No. 1.
Uraian Satuan Biaya Uang Transpor Kegiatan dalam Kota
Satuan
Besaran
OK
150.000
√
HONORARIUM NARASUMBER (PAKAR/PRAKTISI/PEMBICARA KHUSUS) UNTUK KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI/FGD/KEGIATAN SEJENIS
Honorarium yang diberikan kepada narasumber Non-Pegawai Negeri yang mempunyai keahlian tertentu/pengalaman dalam ilmu/bidang tertentu
Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus) Untuk Kegiatan Seminar/Rakor/ Sosialisasi/Diseminasi/FGD/Kegiatan Sejenis
OJ
1.500.000
SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR DALAM NEGERI
SATUAN
BIAYA HIDUP & OPERASIONAL
Diploma I dan III
OT
16.070.000
Diploma IV dan S1
OT
17.010.000
1.850.000
Strata 2 dan Spesialis I
OT
20.690.000
2.120.000
Strata 3 dan Spesialis II
OT
21.320.000
2.380.000
Jenis/Provinsi
BUKU & REFERENSI DI D III
1.330.000 1.590.000√
↑ ↑ ↑
SATUAN BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yg digunakan utk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya. Indeks tarif taksi di Provinsi Kalimantan Timur dihitung dari Bandara Sepinggan (Balikpapan) sampai dengan Kota samarinda. Indeks tarif taksi di Prov Kalimantan Timur dihitung dari Sepinggan sampai Balikpapan Rp90.000,-. Contoh perhitungan alokasi biaya taksi: Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Jakarta ke Yogyakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut : a) Berangkat biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta biaya taksi dari Bandara Adi Sucipto (Yogyakarta) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Yogyakarta b) Kembali - biaya taksi dari hotel/penginapan (Yogyakarta) ke Bandara Adi Sucipto - biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan (Jakarta)
No.
Provinsi ACEH ~ PAPUA BARAT
Besaran 123.000 ~ 130.000
↑
