Diirektorat Perencanaan Pembangunan Daerah Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2014
Tujuan Negara dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yg berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 2
BAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH MASING-MASING TINGKATAN PEMERINTAHAN UU No 32/2004 dan PP No 38/2007 ttg Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Prov, Pemerintahan Daerah Kab/Kota PUSAT Berwenang membuat NSPK, monev, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dgn eksternalitas nasional
Provinsi Berwenang mengatur dan mengurus urusan–urusan Pemerintahan dg Eksternalitas regional (lintas Kab/Kota) dalam wilayah provinsi
Kab/Kota Berwenang mengatur dan mengurus urusan–urusan Pemerintahan dengan Eksternalitas lokal (dalam satu Kab/Kota)
3
URUSAN YANG BERSIFAT WAJIB (Pasal 7 Ayat 2 PP No 38 Tahun 2007) 1. Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. Lingkungan Hidup; 4. Pekerjaan Umum; 5. Penataan Ruang; 6. Perencanaan Pembangunan; 7. Perumahan; 8. Kepemudaan dan Olahraga; 9. Penanaman Modal; 10.Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 11.Kependudukan dan Catatan Sipil; 12.Ketenagakerjaan; 13.Ketahanan Pangan; 14.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; 16. Perhubungan; 17. Komunikasi dan Informatika; 18. Pertanahan; 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian; 21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 22. Sosial; 23. Kebudayaan; 24. Statistik; 25. Kearsipan; dan 26. Perpustakaan.
4
Urusan Yang Bersifat Pilihan (Pasal 7 Ayat 4 PP No 38 Tahun 2007)
1. Kelautan dan Perikanan; 2. Pertanian; 3. Kehutanan; 4. Energi dan Sumber Daya Mineral; 5. Pariwisata; 6. Industri; 7. Perdagangan; dan 8. Ketransmigrasian. 5
Dasar Hukum Perencanaan & Penganggaran PERENCANAAN : 1. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan nasional 2. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. PP 08/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 4. PERMENDAGRI 54/2010 tentang Pelaksanaan PP 08/2008 PENGANGGARAN : 1. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara 2. UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. PP 58/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 5. PERMENDAGRI 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 6. PERMENDAGRI 59/2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI 13/2006.
6
PRINSIP & PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Pasal 3, Pasal 6 & Pasal 11)
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah:
Satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional Dilakukan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan Mengintegrasikan RTRW dgn rencana pembangunan Dilaksanakan berdasarkan kondisi, potensi serta dinamika daerah, nasional dan global.
Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah: • • •
•
Politik, (penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan KDH terpilih) Teknokratik, (menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah) Partisipatif, (melibatkan semua pemangku kepentingan) Top down & Bottom Up (diselaraskan melalui musyawarah nas, prov, kab/ kota, kec. & desa).
Pendekatan Penyusunan Program, Kegiatan & Penganggaran: • • • • •
Berdasarkan prestasi kerja (Performance Budgeting System) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework) Perencanaan Penganggaran terpadu (Unified Budgeting System) Pagu Indikaif & Prakiraan maju (Resource Envelope & Forward Estimate) Mengacu pada SPM, sesuai dgn kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat dan urusan wajib serta urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD. 7
PROSES PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD, RKPD & APBD (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, PP 8/2008) Diacu
RPJPD 20 tahun
pedoman
dijabarkan
pedoman
1 tahun
pedoman
RPJMD
Renstra SKPD Renja SKPD
20 tahun
pedoman Diperhatikan
pedoman
5 tahun
RPJPN
RPJMN dijabarkan
1 tahun
Diserasikan dg Musrenbang
RKPD
diacu
Renstra K/L
5 tahun
5 tahun
1 tahun
5 tahun
RKP
diacu
pedoman
Renja K/L 1 tahun
1 tahun
KUA
PPAS
Dibahas bersama DPRD
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH
RKA-SKPD
PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD
KUA = Kebijakan umum anggaran PPAS = Prioritas pagu anggaran sementara TAPD = Tim anggaran pemda RKA-SKPD= Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah
TAPD RAPERDA APBD
1 tahun
8
APA ITU RPJMD ? ( Pasal 50 )
1. DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 5 TAHUN
4. Disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
RPJMD ?
2. PENJABARAN VISI, MISI DAN PROGRAM KDH TERPILIH
3. Memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan
9
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD PROVINSI (Lampiran III Permendagri No 54/2010) Persiapan Penyusunan RPJMD
1
2 Rancangan Awal RPJMD Penelaahan RPJPD Kab/Kota
Pengolahan data dan informasi
VISI, MISI dan Program KDH
Perumusan Kebijakan umum dan program pemb. daerah
SPM Hasil evaluasi capaian RPJMD
Penelaahan RTRW Kab/kota & RTRW daerah lainnya
Analisis Gambaran umum kondisi daerah & pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan
Penelaahan RPJMN, RPJMD Prov dan kab/kota lainnya
Analisis isu-isu strategis
Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rancangan Renstra SKPD
Perumusan Strategi dan arah kebijakan
Perumusan Penjelasan visi dan misi serta Tujuan dan Sasaran
Rancangan RPJMD
Perumusan Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan
Musrenbang RPJMD
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
Rancangan Akhir RPJMD
Pembahasan dengan DPRD
Konsultasi rancangan akhir RPJMD dengan GUBERNUR
Penyelarasan program prioritas dan pendanaan
5
3 4
Pembahasan dan penetapan Perda RPJMD 10
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten/Kota.....*) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode
1 2 2
02
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
02
Tahun-1
target
Urusan Wajib Urusan Pilihan PERINDUSTRIAN Peningkatan jumlah Kapasitas Iptek protoripe Sistem Produksi alat/mesin industri yang dibuat sebanyak 30 unit.
Jumlah peserta IKM yang dilatih dalam pengembanga n teknologi mesin industri sebanyak 1.100 orang. 2
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)
Rp
Tahun-2
target
Rp
jumlah 4 unit 700 5 unit 700 protoripe 200 org 700 225 org 800 alat/mesin industri yg dibuat th 2012 sebanyak 2 prototipe (minyak nilam, pupuk)
Tahun-3
Target
Rp
6 unit 1.000 250 org 1.000
Tahun-4
target
Rp
Kondisi Kinerja SKPD pada akhir Tahun-5 Penan periode ggung RPJMD Jawab target Rp target Rp
7 unit 1.100 8 unit 1.300 8 unit 4.800 300 1.200 350 1.500
5.200
Jumlah peserta IKM yg dilatih dalam pengembang an teknologi mesin industri th 2012 sebanyak 187 orang
Dst .......
11
KETERHUBUNGAN ANTARDOKUMEN (RPJMD VS RKPD) VISI & MISI 5 TH TUJUAN
& S A S A R A N 5 TH
Sasaran Tahun I
Sasaran Tahun II
Sasaran Tahun III
Sasaran Tahun IV
Sasaran Tahun V
Penyelenggaraan Urusan
Strategi & Arah Kebijakan
Strategi & Arah Kebijakan
Strategi & Arah Kebijakan
Strategi & Arah Kebijakan
Strategi & Arah Kebijakan
Indikator Kinerja Daerah
Program Pembangunan Daerah
Program Pembangunan Daerah
Program Pembangunan Daerah
Program Pembangunan Daerah
Program Pembangunan Daerah
12
APA ITU RENSTRA SKPD ? (Pasal 1 dan pasal 85)
Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD utk periode 5 (lima) Tahun.
Memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Disusun sesuai tugas & fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Merupakan dokumen yg mempunyai peran strategis utk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program KDH terpilih. Merupakan dokumen publik yg memberikan gambaran wujud pelayanan yg dpt diberikan oleh SKPD hingga 5 (lima) thn mendatang Bagian dari Kontrak Kinerja Kepala SKPD dengan Bupati/Walikota 13
BAB V.
Rencana Program , Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
o Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yg sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. o Rencana program prioritas beserta indikator kinerja program dan pagu per SKPD dalam Rancangan Awal RPJMD selanjutnya dijabarkan SKPD ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. o Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD. o Indikator kinerja program prioritas yg telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yg pada prinsipnya berisi outcome program. o Outcome merupakan manfaat yg diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiares tertentu yg mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. o Kelompok sasaran adalah pihak yg menerima manfaat langsung dari jenis layanan SKPD. 14
KETERKAITAN PROGRAM PRIORITAS DENGAN PROGRAM SKPD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Kode
1 1 1 1 1
01 01 01 01
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)
Tahun-1 target
Tahun-2
Rp
target
Rp
Tahun-3 Target
Tahun-4
Rp target
Rp
Kondisi Kinerja SKPD Penang Tahun-5 pada akhir periode RPJMD gung Jawab target Rp target Rp
Urusan Wajib Kesehatan 01 02 03
Program......... Dst .....
Program prioritas dalam RPJMD dimuat dalam Renstra SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, untuk diterjemahkan ke dalam kegiatan. Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujua Sasara Indikato r n n Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Data Indikator Capaian Kinerja pada Program Tahun (outcome) Awal dan Kegiatan Perenca (output) naan
Tahun-1
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
Kondisi Unit Kinerja pada Kerja akhir SKPD periode Penangg Renstra ungjawa SKPD b
Lokasi
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp (1)
(2)
Tujua Sasara n1 n1
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
Program ............ Kegiatan.............. Kegiatan..............
15
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Pasal 99 s.d Pasal 133)
RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yg bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
16
BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD PROVINSI (Lampiran V) Persiapan Penyusunan RKPD
1
SE Penyusunan Renja-SKPD
Analisis Ekonomi & keuda Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu
2
Penyusunan Rancangan Renja SKPD kab/kota
Rancangan Awal RKPD
Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah
Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Review RPJMD
Pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi
Telaahan kebijakan nasional
Pengolahan data dan informasi
BA Musrenbang Kab/Kota
VERIFIKASI Bappeda
Rancangan RKPD Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan beserta pagu
Dok RKPD kab/kota tahun berjalan
Forum Konsultasi Publik
Perumusan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuda
Perumusan program prioritas daerah beserta pagu indikatif
Penyelarasan Rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif
Musrenbang RKPD Prov.
4
Rancangan Akhir RKPD
3
Penetapan PERGUB ttg RKPD
5
PENYUSUNAN KUA & PPAS 17
RPJMN 2010-2014 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam PENYELARASAN PROGRAM & KEGIATAN MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
ISU-ISU STRATEGIS RKP 2013
K/L
• PENINGKATAN DAYA SAING • PENINGKATAN DAYA TAHAN EKONOMI • PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT • PEMANTAPAN STABILITAS SOSIAL POLITIK
PEMDA
TERWUJUDNYA peningkatan pertumbuhan ekonomi antara 6,8 - 7,2%
penurunan tingkat pengangguran antara 5-6%
penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8-10% 18
Prinsip Penyusunan RKPD
Analisis/ Evaluasi
RPJMD
RKPD
“RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD” (pasal 17 ayat (2), PP 08/2008) “RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah”
(Pasal 84, Permendagri 54/2010 ) 19
Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD Tujuan :
mengkaji berbagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pemb. daerah
Tata cara penelaahan:
Inventarisasi jenis program/kegiatan yg diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil reses DPRD tahun lalu dan kelompokkan ke dalam urusan SKPD. Kaji pandangan dan pertimbangan yg disampaikan berkaitan dgn usulan program/kegiatan hasil reses tsb. Kaji kelengkapan indikator kinerja yg diusulkan serta lokasi yg diusulkan Lakukan pengecekan dan validasi terhadap kebutuhan riel di lapangan dgn mempertimbangkan asas manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektivitas. Sajikan dalam tabel, seperti pada tabel berikut
Keluaran:
Rumusan usulan program dan kegiatan yg dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD 20
Tabel : Telaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD No
PPD/Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Pengembangan Irigasi Pertanian
Luas area yang diairi
Volume
Lokasi
SKPD Terkait
Validasi/ Keterangan
15 Ha
Desa Urip Kecamatan Rahayu
Dinas Pekerjaan Umum
Sudah termasuk dalam rencana Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Perdagangan dan UKM
Belum masuk rencana SKPD, Perlu klarifikasi
1 2 3
4
Bantuan Modal Kerja UKM
Jumlah UKM yang terbantu
300 UKM
Ds Rejang-kec. Makmur 200 UKM dan Ds Rintis-Kec Maju 100 UKM
5 6 7
Dst 21
TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL DALAM RANGKA SINKRONISASI PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN RKP DAN RKPD (PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD) Review RPJMD
11 PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
ISU STRATEGIS PROVINSI DALAM RPJMN 2010-2014
FOKUS PROGRAM PRIORITAS NASIONAL INPRES 3/2010 Program Pro Rakyat Program keadilan untuk semua Program pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium
Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Dok RKPD provinsi tahun berjalan
Analisis Ekonomi & keuda
Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu
Permasalahan Pembangunan Daerah
Pokok-pokok pikiran DPRD provinsi
Perumusan program prioritas daerah beserta pagu indikatif 22
II A. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2014 & II B. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH 2014 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
1. Reformasi birokrasi dan tata kelola; 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan kemiskinan 5. Ketahanan pangan 6. Infrastruktur 7. Iklim investasi dan iklim usaha 8. Energi 9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; 10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik; 11. Kebudayaan, kreatifitas, dan Inovasi teknologi;
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM 26 URUSAN WAJIB 8 URUSAN PILIHAN
Penerapan SPM 9 SPM di Provinsi 15 SPM di Kab/Kota
Kebijakan MENDAGRI dan K/L PPK, Penanganan Gangguan Kemanan Dalam Negeri, DUKCAPIL, Bin KESBANGPOL, Pembinaan RENCBANGDA, Pengawasan RENC LAK BANGDA, PMD, Kerjasama Antar Daerah, PATEN, Cegah & Gulangan Bencana Kebakaran, Pengarus Utamaan Gender, PW, PEKDA, PLH&RH, Tata Perkotaan, GAKY, Litbang, Diklat, Bangun Gedung Negera, OTSUS, DAISTA Yogyakarta, Ekonomi Kreatif,
RKPD PROV, KAB/KOTA TAHUN 2014
23
Hubungan Perencanaan Daerah dengan Pengelolaan KeuDa
SISTEM PERENCANAAN DAERAH
SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RPJPD
RAPBD
RPJMD
RKPD
Renstra SKPD
Renja SKPD
KUA & PPAS
RKA-SKPD APBD
“Penyusunan R-APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara” (pasal 17 ayat (2), UU 17/2003) “Pemerintah Daerah menyampaikan KUA tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan” 24
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENJA SKPD KABUPATEN/KOTA (Lampiran VI Permendagri No 54/2010) Persiapan Penyusunan Renja SKPD
1
SE KDH perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja-SKPD kab/kota
Pengolahan data dan informasi
Analisis Gambaran Pelayanan SKPD
Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
hasil evaluasi capaian Renstra SKPD kab/kota
Isu-isu penting penyelenggara an tugas dan fungsi SKPD
hasil evaluasi
pelaksanaan Renja-
SKPD kab/kota tahun lalu
Telaahan Rancangan Awal RKPD kab/kota
2
Rancangan Renja-SKPD kab/kota
Perumusan Tujuan
Perumusan Ranc. akhir RKPD
Perumusan program dan kegiatan, indikator kinerja, dana indikatif
Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD kab/kota
3 Usulan program & kegiatan dari masyarakat
Penyesuaian Rancangan Renja SKPD kab/kota
Musrenbang RKPD Penyusunan Rancangan RKPD Penyesuaian Rancangan Renja SKPD kab/kota
Perumusan Sasaran
Per KDH RKPD kab/kota
Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Kabupaten/Kota
Pengesahan Renja-SKPD oleh KDH
4
Penetapan Renja-SKPD oleh Kepala SKPD
RENJA-SKPD Kab/Kota
Musrenbang Kecamatan
Musrenbang Desa
25
KONSISTENSI DAN SINKRONISASI ANTARDOKUMEN RPJPD (20 Thn) I (5)
II (10)
III (15)
IV 20)
Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah
berpedoman
Renstra SKPD ( 5 Th per SKPD
RPJMD (5 Th), BERPEDOMAN PADA RPJPD 1. Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
I
I I
III
I V
V
2. Arah kebijakan Keuangan Daerah. 3. Strategi Pembangunan Daerah. 4. Kebijakan Umum. 5. Program SKPD (SKPD, Lintas SKPD dan Kewilayahan) 6. Renc Kerja dlm rangka regulasi dan pendanaan yg bersifat indikatif
BERPEDOMAN PD RPJMD Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, program dan kegiatan (disesuaikan dengan TUPOKSI dan bersifat INDIKATIF.
I
II
III
IV
V
diacu Renja SKPD
RKPD (1 Th) PENJABARAN RPJMD 1. Rancangan Kerangka Ekonomi Drh 2. Program Prioritas Pembangunan Drh 3. Rencana Kerja, Pendanaan dan Perkiraan maju
Ja n
Fe b
m rt
.. .
De s
Berpedoman Pada Renstra diacu RAPBD 1. Program dan Kegiatan 2. Lokasi Kegiatan 3. Indikator Kinerja 4. Kelompok Sasaran 5. Pagu Indikatif dan Perkiraan Maju.
jn
fbr
mr t
..
Des
26
RKPD
KUA
PPAS
RAPBD
Pembahasan & Kesepakaan KUA antara KDH dgn DPRD (Juni) Penetapan RKPD Pembahasan dan Kesepakatan PPAS 6 (Mei) antara KDH dgn DPRD (Juni)
5
Musrenbang Kab/Kota (Maret)
7
4
8
Forum SKPD Penyusunan Renja 3 SKPD Kab/Kota (Maret) Musrenbang Kecamatan (Februari)
Pembahasan dan persetujuan 9 Rancangan APBD dgn DPRD (Oktober-November)
2
Musrenbang Desa (Januari)
Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September)
10
1
Pelaksanaan APBD Januari thn berikutnya
11 13
12
Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember)
Penetapan Perda APBD (Desember)
Penyusunan DPA SKPD (Desember) 27
KERANGKA WAKTU & SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN Top-Down M2/3
RENJA P/K/K
Rancangan RKPD P/K/K
m3/1
Ranwal RKPD P/K/K
m4/1
m1/4 m2/2
m2/5 RKP Rancangan Renja SKPD Prov
m4/3
Ranwal. RKP
RENJA P/K/K m1/6
RKPD P/K/K Ranc. Akhr RKP
Rancangan Renja SKPD K/K
Feb
Mrt
Apr
m4/2
Musrenbang RKPD K/K Musrenbang Kecamatan Musrenbang Desa/kel
Mei
Musrenbang PROV
APBD
RAPBD KUA/ PPAS2
RKA-SKPD
Des
m2/6
Musrenbang NAS
Forum SKPD K/K
m4/5 KUA/ PPAS1
m1/4
Jan
RAPBD
Ranc. Akhr RKPD P/K/K m3/5
Forum SKPD Prov
m1/3
m3/5
Jun
Juli
Agt
Sept
Okt
Nov
M4/4
M2/4
m4/3
m2/2
Bottom-up
28
Harapan Agar Penerapan Pengetahuan Yang Sedikit Saya Miliki, Bisa Berkontribusi Bagi Perubahan Negeri ini.
29
