Direktur Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016
DASAR HUKUM PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2016 NO
DSR HUKUM
KEWAJIBAN Pemerintah Pusat melakukan pembinaan atas penyelenggaran pemerintahan daerah provinsi dalam bentuk fasilitasi meliputi pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan (Psl 374)
1
UU No 23 Tahun 2014
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system rencana pembangunan nasional, dan stiap tahun menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis masional (Psl 260 ayat (1) dan Psl 263 ayat (4)
Menteri melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah provinsi (Psl 276 dan Psl 277) Mendagri melaksanakan Binwas terhadap perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi pemberian pedoman, bimbingan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan (Pasal 291 dan Pasal 292)
3
PERMENDAGRI No 54 Tahun 2010
Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 294) Bupati/Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota. Pasal 156 ayat (3)
perencanaan
12
RKPD (Pasal 263 ayat (4) UU 23/2014)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana Pemerintah tahunan daerah. RKPD merupakan penjabaran RPJMD; dan Memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas Pemerintah daerah, Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. 23
TUJUAN PERMENDAGRI RKPD 2017 Mensinergikan perencanaan pembangunan tahunan antar Pusat & Daerah serta Antardaerah Konsistensi Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD Tahun 2017
Keselarasan penyusunan RENJA SKPD dengan RENSTRA SKPD & RKPD Tahun 2017 Pedoman Perubahan RKPD & Perubahan RENJA SKPD Meningkatkan pengendalian & evaluasi hasil RKPD & RENJA SKPD Tahun 2017 Tercapainya prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten/kota, provinsi mendukung prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2017
34
RUANG LINGKUP PERMENDAGRI ( Pasal 2 )
1. Penyusunan RKPD Tahun 2017; 2. Perubahan RKPD Tahun 2017; dan 3. Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2017.
45
SISTEMATIKA PERMENDAGRI NO. 18 TAHUN 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
RUANG LINGKUP
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB IV KETENTUAN PENUTUP LAMPIRAN I
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2017 DAN PERUBAHAN RKPD 2017
LAMPIRAN II
TAHAPAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD 2017
56
KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI RKPD Substansial Prog & keg dan pemanfaatan keuda dlm upaya peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat & pembangunan di daerah
Formal • Pasal 263 ayat (4) UU 23/2014 ttg Pemda “RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD”
memuat rancangan kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun”
• •
menjadi landasan penyusunan kebijakan penganggaran sesuai dgn UU 17/2003 ttg Keuangan Negara Setelah dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan, menjadi landasan penyusunan R-APBD Tahun 2017 DPRD, KDH, Kepala PD & seluruh pemangku kepentingan, wajib menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta mengendalikan & mengawasi pelaksanaannya
Operasional • •
memuat arahan utk peningkatan kinerja pemda yg menjadi tanggung jawab Kepala PD dlm melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban masing-masing. Penjabaran lebih lanjut RKPD kedalam Renja-PD harus mengutamakan pd kepentingan publik, agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemda dalam memenuhi kebutuhan layanan dasar & mendorong peningkatan daya saing daerah
Faktual instrumen evaluasi untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat RKPD memuat tolok ukur kinerja kepala daerah dalam merealisasikan program sesuai dengan visi dan misi KDH
67
II. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL A. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (TAHUN 2017 RPJMN) 1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi 7,1 % Sumatera 6,5 %; Jawa-Bali 7,1 %; Nusa Tenggara 7,6 %; Kalimantan 6,1 %; Sulawesi 8,2 %; Maluku 7,8 dan Papua 16,0 %;
2. Pencapaian target tingkat kemiskinan 7,5-8,5 % Sumatera 8,8 %; Jawa-Bali 8,6 %; Nusa Tenggara 15,1 %; Kalimantan 5,4 persen; Sulawesi 9,1 %; Maluku 12,0 % dan Papua 25,1 %;
3. Pencapaian target tingkat pengangguran 5,2-5,5 % Sumatera 5,0 %; Jawa-Bali 5,9 %; Nusa Tenggara 3,4 %; Kalimantan 4,2 %; Sulawesi 4,5 %; Maluku 5,4 % dan Papua % 3,4 %; dan
4. Laju inflasi 4,0 % SASARAN DAN PRIORITAS RKPD 2017 MENDUKUNG PENCAPAIAN 3 Dimensi Pembangunan dan NAWACITA JOKOWI-JK RPJMN 2015-2019 Pembangunan manusia
Pembangunan sektor unggulan
peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan; perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, serta mendukung pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air serta semangat bela Negara
upaya mendukung terwujudnya kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri
Pemerataan pembangunan antarwilayah • peningkatan pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antarwilayah, antardesa dan pinggiran serta antarkawasan • mengurangi kesenjangan pemb. dimasing-masing wilayah
78
B. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, RKPD 2017 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional.
1. Mengacu pada SPM bidang Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial. 2. Prioritas pembangunan daerah lainnya 1)
2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
10) 11) 12) 13) 14)
Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi; Pelaksanaan Otonomi Khusus; Pembinaan perencanaan pemb. daerah; Persandian Pengendalian Penduduk & KB Kependudukan dan Pencatatan Sipil Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pencegahan & Pemberantasan Korupsi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan perbatasan antar negara Pengembangan Ekonomi Daerah Pengemb. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32)
Perdagangan Perindustrian Peningkatan produktivitas tenaga kerja Pengembangan KUKM PPPA Pemberdayaan Komunikasi dan Informatika Penyelenggaraan Penanaman Modal Pemberdayaan Pemuda dan Olah Raga Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi Pengelolaan ESDM Pengelolaan sumber daya kelauatan dan perikanan Peningkatan pelayanan ketahanan pangan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Penanganan Bencana Peningkatan Administrasi Kewilayahan Pembangunan Prasarana Pemerintahan Program pengembangan Perpustakaan; dan Program Kearsipan.
89
V.PENYUSUNAN RKPD BAGI DAERAH YANG BELUM MENETAPKAN PERDA RPJPD, RPJMD DAN DAERAH OTONOM BARU 1. Daerah yang Pemilukada, penyusunan RKPD 2017 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok berdasarkan kaidah pelaksanaan RPJPD periode berkenaan. 2. Bagi daerah yang sedang menyusun RPJMD, untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, dapat menggunakan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif tahun pertama yang disusun dalam Rancangan Awal RPJMD sebagai landasan penyusunan Rancangan Awal RKPD 2017. 3. Daerah otonom baru belum menerima penyerahan P3D dari daerah induk, belum memiliki Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD, maka rencana pembangunan tahunan daerah tetap menyusun rancangan awal RKPD 2017 daerah induk. 4. Daerah otonom baru yang belum memiliki DPRD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tetapi sudah menerima penyerahan P3D dari daerah induk, tetap disusun dalam RKPD 2017. 910
11
