Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
PELATIHAN KLHS RPJMD
Jogjakarta, 22 – 24 MARET 2016
PENGANTAR Tujuan • Melakukan kajian akademis dari rancangan RPJMD yang berpotensi memberikan pengaruh, terutama yang mempunyai resiko terhadap lingkungan hidup dalam konteks isu-isu strategis dan pembangunan berkelanjutan • Mengembangkan mitigasi dan/atau alternatif mengurangi potensi pengaruh negatif (resiko) pelaksanaan indikasi program prioritas untuk meningkatkan kualitas RPJMD
Pelaku • Pokja PL melakukan pengkajian bersama narasumber/TA yang kompeten sesuai isu strategis yang dikaji. • Hasil pengkajian dan mitigasi/alternatif disampaikan kepada pemangku kepentingan untuk mendapat saran penyempurnaan
MUATAN KAJIAN, a.l. 1| 2| 3| 4| 5| 6|
Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; Kinerja layanan/jasa ekosistem; Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
Pasal 16, UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Catatan: • Tingkat kedalaman kajian sangat relatif, tergantung pada ketersediaan sumberdaya manusia, anggaran, dan waktu. • Metodologi pengkajian ditentukan oleh Tim KLHS daerah dan narasumber sesuai dengan kebutuhan
METODE KAJIAN | 1. Analisis Substansi A. PRINSIP KETERKAITAN • Internal • Vertikal • Horisontal B. PRINSIP KESEIMBANGAN • Ekonomi, Sosial Budaya dan Lingkungan C. PRINSIP KEADILAN • Antar Kelompok Masyarakat • Antar Generasi
RPJMD • Visi dan Misi • Tujuan dan Sasaran • Strategi dan Arah Kebijakan • Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
RPJPD
• Visi dan Misi • Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan
1. ANALISIS SUBSTANSI| 1. A. Prinsip Keterkaitan Mempertimbangkan keterkaitan antar wilayah dan implikasinya: • Permukaan bumi bersifat kontinum, bukan diskrit : Saling terkait dan Saling mempengaruhi ada inter-relasi keruangan • Hakekat hubungan antar wilayah : saling melengkapi, sekaligus saling bersaing harus ada Integrasi keruangan
Apa yang dinilai? • Keterkaitan fisiografi (komponen fisik alami) kabupaten dengan kabupaten sekitarnya; • Implikasi keterkaitan fisiografi terhadap usulan program dan kebutuhan kerjasama wajib antar kabupaten
1. ANALISIS SUBSTANSI| 1. A. Prinsip Keterkaitan Catatan tentang fragmentasi pemerintahan: 1. Fragmentasi di pusat: pendekatan sektoral yang cenderung terlalu kuat; masing2 kementerian relatif Potensi Fragmented Government otonom; diperparah oleh afiliasi politik Menteri yang beragam, & koalisi pemerintah yang rapuh. 2. Fragmentasi Pusat turun ke daerah: Masing-masing kementerian hadir sendiri-sendiri di daerah. 3. Fragmentasi antar Level Pemerintahan: Pusat hadir di daerah dengan Dekonsentrasinya, Provinsi & Kabupaten/Kota dengan otonominya (produk desentralisasi pusat)
PENDEKATAN PEMBANGUNAN: HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI, DAN SPASIAL
1. ANALISIS SUBSTANSI| 1. A. Prinsip Keterkaitan Mempertimbangkan keterkaitan vertikal: • Tercapainya misi pembangunan nasional ditentukan oleh operasionalisasi di tingkat K/L – Provinsi – Kab/Kota; • Menyesuaikan misi, kebijakan dan program nasional ke kebutuhan daerah (Provinsi/Kabupaten & Kota) sesuai isu strategis prioritas daerah.
Apa yang dinilai? • Sinkronisasi Nawacita/Agenda Prioritas (nasional – Provinsi – Kabupaten) dengan isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten; • Merumuskan diskripsi isu strategis dan hasil baseline analysis yang mendesak ditangani, sesuai urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah
1. ANALISIS SUBSTANSI| 1. A. Prinsip Keterkaitan Mempertimbangkan keterkaitan horisontal/sektoral: • Misalnya keterkaitan sektor prasarana dengan sektor pertanian dan sektor perdagangan. • Keterkaitan kepentingan antar pemangku kepentingan di tkt kabupaten, pemangku kepentingan tingkat Kabupaten dgn pemangku kepentingan sejenis tkt provinsi
Apa yang dinilai? • Keterkaitan program sektor/sub sektor agar sinergis (Mis. sub sektor pertanian dgn sub sektor perdagangan dan sub sektor prasarana jalan dan transportasi) dengan capaian yang telah ditentukan. • Keterkaitan produk sektor-sektor tertentu kabupaten dengan wilayah kabupaten sekitranya;
1. ANALISIS SUBSTANSI| 1. A. Prinsip Keterkaitan Mempertimbangkan keterkaitan antar waktu: • Keterkaitan rangkaian waktu pelaksanaan RPJMD di dalam rentang waktu (5 tahunan) jangka panjang RPJPD dan RTRW); • Keterkaitan isu strategis saat penyusunan RPJMD dengan muatan RPJMD periode sebelumnya.
Apa yang dinilai? • Keberhasilan, kendala dan program yg belum ditangani pada periode 5 tahun sebelumnya; kontribusinya terhadap isu strategis saat ini; di verifikasi melalui baseline analysis.
1. ANALISIS SUBSTANSI| 1. A. Prinsip Keterkaitan Contoh Tabel Kajian Keterkaitan Internal RPJPD dan RPJMD Kabupaten
RPJPD Kab. Pakpak Bharat
RPJMD Kab. Pakpak Bharat
Visi dan Misi
Visi dan Misi
Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi dan Arah Kebijakan
-
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Catatan
1. ANALISIS SUBSTANSI| 1. A. Prinsip Keterkaitan Contoh Tabel Kajian Keterkaitan Internal RPJMD dan RTRW Kabupaten
RPJMD Kab. Pakpak Bharat
RTRW Kab. Pakpak Bharat
Visi dan Misi
Tujuan dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Indikasi Program Prioritas
Tujuan Kebijakan dan Strategi Rencana Pola Ruang dan Rencana Struktur Ruang Indikasi Program
Catatan
1. ANALISIS SUBSTANSI| 1. A. Prinsip Keterkaitan Contoh Tabel Kajian Keterkaitan Horisontal dengan RPJMD Kab. Sekitarnya RPJMD Kab. Pakpak Bharat
RPJMD Kab. Dairi
RPJMD Kab ke-n
Visi dan Misi
Visi dan Misi
Visi dan Misi
Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan Sasaran
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi dan Arah Kebijakan
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Catatan
1. ANALISIS SUBSTANSI| 1. A. Prinsip Keterkaitan Contoh Tabel Kajian Keterkaitan Vertikal RPJMD Substansi yang Dikaji Dokumen Perencanan
Visi dan Misi
Tujuan dan Sasaran
Strategi dan Kebijakan Arah Umum & Prog Kebijakan Pembangunan
Catatan
RPJM Nasional * RPJMD Provinsi Sumut RPJMD Kab. Pakpak Bharat
Nomenklatur RPJMN 2015-2019: visi dan misi, strategi, 9 agenda prioritas & sasaran pokok Permendagri 54/2010 tentang tata cara penyusunan RPJPM sedang dalam tahap revisi
1. ANALISIS SUBSTANSI| 1. B. Prinsip Keseimbangan
Keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosialbudaya, dan lingkungan hidup dalam satu daerah kajian (provinsi/kabupaten/kota).
Keseimbangan Proporsional sesuai dengan karakteristik wilayah, termasuk wilayah sekitarnya secara fungsional
1. ANALISIS SUBSTANSI| 1. B. Prinsip Keseimbangan
1. ANALISIS SUBSTANSI| 1. B. Prinsip Keseimbangan Contoh Instrumen Kajian Prinsip Pembangunan Berkelanjutan No
RPJMD
1.
Visi dan Misi
2.
3.
4.
Tujuan dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Prinsip Keseimbangan Ekonomi
Sosial
LH
Catatan Perbaikan
1. ANALISIS SUBSTANSI| 1. C. Prinsip Keadilan Keadilan antar kelompok masyarakat & generasi. Menitikberatkan pada pencapaian kesejahteraan yang lebih baik dan merata bagi seluruh pemangku kepentingan.
Pemerataan untuk mendapatkan manfaat pembangunan Kemudahan memperoleh akses pemanfaatan SDA dan memperoleh manfaat dari kualitas lingkungan hidup yang lebih baik dan lestari
1. ANALISIS SUBSTANSI| 1. C. Prinsip Keadilan Contoh Instrumen Kajian Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Prinsip Keadilan
No
RTRW
Catatan Perbaikan Antar Pokmas
1.
Visi dan Misi
2.
Tujuan dan Sasaran
3.
Strategi dan Arah Kebijakan
4.
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Antar Generasi
Metode Kajian: | 1I. Kajian Pengaruh
PERKIRAAN PENGARUH/DAMPAK TERHADAP ISU STRATEGIS KLHS DAN PERKIRAAN MITIGASI/ALTERNATIFNYA
• Indikasi Program Prioritas RPJMD
2. KAJIAN PENGARUH| Mengkaji pengaruh indikasi program prioritas RPJMD terhadap isuisu strategis. Kajian ini dapat dilaksanakan dengan berbagai instrumen analisis, diantaranya dicontohkan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Menentukan Indikasi Program Prioritas yang akan Dikaji (penapisan) Pemilihan indikasi program yang akan dikaji dengan menggunakan kriteria memiliki pengaruh/dampak dengan isu-isu strategis. Dampak positif (+) apabila program berkontribusi dalam menangani isu; Dampak negatif (-) apabila program memperburuk isu; dan (0) apabila program tidak terkait dengan isu; dan (?) apabila tidak jelas dampaknya Pemilihan indikasi program ini dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen matriks.
Contoh Matriks Penapisan Program Besarnya area lahan kritis
Menurunny a kualitas dan kuantitas air
-
-
-
-
+
+
Pengembangan kawasan pertanian
-
-
+
-
+
+
............. Program......n
Rendahnya kesejahteraan petani
Degradasi ekosistem Kawasan Hutan
Pembangunan infrastruktur jalan
Indikasi Program
Tingginya konflik sosial
TAPUT semakin Panas
Isu-Isu Strategis
Pengkajian Pengaruh 2. Mendeskripsikan dan Merangkum Hasil Kajian Pengaruh
Pokja PL mendeskripsikan pendugaan pengaruh dan menyiapkan rangkuman semua perkiraan pengaruh termasuk lokasi perkiraan dampak dalam tabel kerja. Pokja PL melakukan verifikasi dan klarifikasi yang bernilai (?) kepada para ahli atau pemangku kepentingan terkait sehingga dapat diputuskan langkah selanjutnya.
Pengkajian Pengaruh 3. Menentukan Dampak Strategis Pokja PL menentukan dampak strategis dengan kriteria. Dampak strategis jika memenuhi kriteria a.l. memiliki
a. dampak langsung dan turunan b. dampak lintas wilayah c. dampaklintas sektor d. dampak kumulatif Dampak strategis dilengkapi dengan analisis yang lebih dalam termasuk menggunakan analisis spasial berbasis Sistem Informasi Geografis untuk memperkirakan wilayah terkena dampak.
Pengkajian Pengaruh 4. Mengidentifikasi Pengaruh Dampak Program terhadap Pencapaian Visi dan Misi RPJMD Pokja PL membandingkan dampak program dengan visi dan misi RPJMD.
Pokja PL mengidentifikasi visi dan misi yang terhambat pencapaiannya oleh dampak program yang diperkirakan akan timbul
MITIGASI DAMPAK Mitigasi berupa usulan-usulan tambahan untuk meminimalkan atau mengurangi potensi pengaruh negatif yang diprediksi akan timbul dari hasil kajian. pastikan mitigasi yang disarankan tidak akan menimbulkan dampak negatif baru. Rumusan Mitigasi memuat program/kegiatan baru yang menggambarkan langkah-langkah yang bersifat preventif terhadap perkiraan dampak. Rumusan Mitigasi pada RPJMD disajikan dalam daftar mitigasi yang menjadi bagian dari matriks pengkajian pengaruh
ALTERNATIF PROGRAM Alternatif Program Pembangunan dirumuskan jika dampak negatif program tidak dapat dimitigasi. merupakan usulan-usulan program pengganti untuk menghilangkan, meminimalkan atau mengurangi pengaruh negatif yang diprediksi akan timbul dari hasil kajian.
Pembandingan Alternatif mengkaji dampak dari usulan program pengganti dan bandingkan dengan dampak dari program semula (pilihan skenario).
Perumusan Alternatif mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku.
CONTOH FORMAT KAJIAN DAMPAK PROGRAM PRIORITAS KAB TAPANULI UTARA 2015 Program Pembangunan Sistem Prasarana Perhubungan
Akibat yang ditimbulkan – degradasi kawasan hutan dan ekosistemnya. Dampak Turunan Degradasi kawasan ekosistem hutan akan menyebabkan jasa lingkungan dari kawasan ekosistem hutan menurun dan akan berimbas pada menurunnya kualitas dan kuantitas air permukaan, meningkatnya lahan kritis/terbuka, aspek sosial ekonomi (menurunnya produktivitas pertanian, perikanan, industri RT, industri, tenaga kerja, kesehatan), dan aspek ekosistem (biodiversity), serta penuruan produktivitas pertanian dalam arti luas dan penurunan daya dukung lingkungan dan perubahan iklim makro.
Antar Sek
Peningkatan dan pembukaan prasarana jalan akan memicu pembukaan lahan untuk pertanian, perkebunan dan permukiman dan meningkatkan potensi ladang berpindah, pembalakan dan kebakaran di kawasan hutan.
Kumulatif
Degradasi kawasan & ekosistem hutan.
Deskripsi Dampak
Antara Wil
KOMP LH
Turunan
PENGKAJIAN PENGARUH
(-)
(-)
(-)
(-)
TUJUAN & KEBIJAKAN TERPENGARUH
LOKASI Kawasan Hutan Tapanuli Utara:
TUJUAN Membuat rencana tata ruang berbasis pertanian dan agroindustri dan energi (Sarulla), produktif, efisien, aman, dan menyenangkan, dan pembangunan berkelanjutan.
Peta Perubahan kawasan hutan dari SK KEBIJAKAN Menhut No. 44/menhut• Pemeliharaan dan II/2005 ke SK perwujudan kelestarian Menhut No. lingkungan hidup. 579/Mehut• Pelaksanaan optimalisasi II/2014. pemanfaatan ruang kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. •
•
Peningkatan produktifitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan. Peningkatan Ekonomi Masyarakat berbasis sumber daya alam.
MITIGASI • • • • • •
•
•
•
•
Pengelolaan DAS secara kontiniu dan tepat sasaran. Penentuan program kegitan sesuai dengan karekteristik biofisik wilayah. Studi kelayakan PES. Kajian Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) Pengelolaan DAS secara kontiniu dan tepat sasaran. Membuat satu program teknologi pertanian yang berguna utk masyarakat agar tidak terjadi penebangan hutan karena minimya pendapatan masyarakat dlm pertanian. Membuat program sosialisasi pada masyarakat mengenai pentingnya kawasan hutan agar tetap terjaga. Program pemberian bibit kemenyan pada masyarakat agar ditanam karena kemenyan dapat tumbuh berdampingan pada pohon2 di kawasan hutan. Menetapkan pilihan pembangunan, apakah pembangunan dibidang pertanian, maka dibuatlah program pertanian yang ekologis yang tetap menjaga kelesatarian hutan dan lingkungan. Selektif dalam pemberian izin dibidang pertambangan.
CONTOH ALTERNATIF PROGRAM
KONSULTASI PUBLIK Mengkonsultasikan hasil kajian dan langkah mitigasi/alternatif dengan pemangku kepentingan untuk terpenuhinya aspek partisipatif.
CONTOH PENGKAJIAN PENGARUH RTRW PROVINSI JAMBI METODE: SUPERIMPOSED dan PEMETAAN PARTISIPATIF
Pengaruh Kebijakan MP3EI terhadap Vision & RIMBA
Pengaruh kebijakan MP3EI terhadap vision & RIMBA
USULAN LANGKAH MITIGASI
ALTERNATIF POLA RUANG DENGAN PENGARUSUTAMAAN SPRE (ALTERNATIF 4)
• Alternatif Pola Ruang ini perlu dikonsultasikan kepada semua Pemangku Kepentingan terkait untuk menghasilkan Rencana Pola Ruag terbaik 120
104.42
Emisi / Serapan GRK (Juta Ton CO2)
100
80 60 40
19.35
20
8.57
1.12 0 Alternatif I -20
-40
Baseline (2012)
Alternatif II Alternatif III Alternatif IV
Kumulatif 2013 s/d 2035
(15.96)
KERJA KELOMPOK
Pokja dibagi menjadi 3 kelompok
Setiap kelompok memilih fasilitator dan pendokumentasi diskusi
Diskusi menggunakan notebook, Proyektor LCD dan layar proyektor
Fasilitator memfasilitasi jalannya diskusi dan pendokumentasi mencatat proses dan hasil diskusi
Mulailah dengan meng-copy file yang telah disediakan narasumber ke dalam notebook kerja
Mulailah diskusi untuk memberikan nilai keterkaitan antara indikasi program prioritas RPJMD terhadap isu strategis menggunakan simbol “(-),(0),(+),(?)”
CARILAH KONSENSUS untuk menentukan nilainya
Setelah mencapai konsensus, pisahkan indikasi program yang bernilai (-) dan pindahkan ke tabel kajian yang disediakan narasumber.
Lanjutkan dengan mengidentifikasi perkiraan dampak dari indikasi program yang bernilai (-) terhadap isu strategis.
Perkirakan secara umum saja, tidak perlu detil dan identifikasikan keperluan data, informasi dan analisis yang diperlukan lebih lanjut
Presentasikan hasil kerja kelompok
Jika bingung silahkan minta bantuan narasumber
Tabel Kajian dan Mitigasi Antar Sek
Kumulatif
Deskripsi Dampak
Antara Wil
ISU STRATEGIS
Turunan
PENGKAJIAN PENGARUH LOKASI
Visi & Misi RPJMD
MITIGASI
SELANJUTNYA......
MODUL TAHAP PERUMUSAN REKOMENDASI KLHS
