DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

0$18$/7$7$&$5$ 3(1<8681$1

/33' 7$+81

.(0(17(5,$1'$/$01(*(5,5(38%/,.,1'21(6,$ DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH -/0('$10(5'(.$87$5$12 -$.$57$386$7

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, harus bertolak dan bermuara pada tujuan EKPPD yakni menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menyampaikan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah sebagaimana diamanatkan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang 32 tahun 2004. Melihat urgensi dari pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan pembangunan di daerah, Pasal 27 (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 memberikan amanat kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun sebuah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), yang merupakan hasil evaluasi mandiri Pemda (self-assessment) terhadap berbagai dimensi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. LPPD ini kemudian akan dievaluasi lebih lanjut oleh Pemerintah Pusat dalam proses Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang dilaksanakan setiap tahunnya. Hasil evaluasi kemudian akan dikembalikan kepada masing-masing Pemda sebagai masukan dalam proses perencanaan, penganggaran hingga pengembangan kapasitas kebijakan, kelembagaan dan aparatur Pemerintah Daerah. Tata cara penyusunan LPPD dimaksud di atas, diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan Informasi

Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2012

iii

Laporan Penyelenggaraan Laporan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, yang akan menjadi agenda pembahasan utama dalam pertemuan hari ini. Secara spesifik, pertemuan sosialisasi hari ini akan membahas berbagai aspek yang menyangkut penyusunan LPPD Tahun 2012 antara lain format, instrumen hingga petunjuk pengisian capaian kinerja yang digunakan dalam LPPD.

iv


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................

iii

DAFTAR ISI ..........................................................................................

v

1.

SE Mendagri 120.04/7303/OTDA/2012 ...........................................

3

2.

Lampiran SE Mendagri 120.04/7303/OTDA/2012 ...........................

5

3.

SE Mendagri 120.04/1050/OTDA/2012 ...........................................

9

4.

Format Penyusunan LPPD (Format sampul) ..................................

13

5.

Petunjuk Pengisian IKK...................................................................

23

6.

Program Nasional ...........................................................................

43

7.

Lampiran Template .........................................................................

55


v

SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI

.(0(17(5,$1'$/$01(*(5,5(38%/,.,1'21(6,$ DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH -/0('$10(5'(.$87$5$12 -$.$57$386$7 Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2012

1

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 26 Desember 2012 Nomor Sifat Lampiran Perihal

: 120.04/7303/OTDA : SEGERA : : Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2012.

Kepada Yth. 1. Sdr. Gubernur 2. Sdr. Bupati 3. Sdr. Walikota diSELURUH INDONESIA


Dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD dan penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dalam koridor Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Saudara Gubernur, Bupati, dan Walikotahal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa penyusunan LPPD Tahun 2012 untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota secara prinsip, baik substansi maupun teknis perhitungan, agar tetap berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 120.04/1050/OTDA tanggal 15 Februari 2012 perihal penyusunan LPPD Tahun 2011, dalam rangka EKPPD beserta lampirannya. 2. Namun demikian ada penyesuaian/penyempurnaan beberapa IKK pada Tataran Pengambil Kebijakan dan Tataran Pelaksana Kebijakan, yang rinciannya sebagaimana terlampir pada Surat Edaran ini. 3. Penyampaian LPPD Tahun 2012 kepada Pemerintah paling lambat tanggal 31 Maret 2013 baik untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Oleh karena itu diharapkan ada koordinasi yang lebih baik antara SKPD teknis provinsi dengan SKPD teknis Kabupaten dan Kota. 4. Seluruh elemen data kinerja tahun 2012 harus bersumber pada data kinerja dari masing-masing SKPD (tidak bersumber dari data BPS kecuali data PDRB). 5. Pemerintah Kabupaten dan Kota yang diharapkan menyusun dan menyerahkan LPPD, karena disamping untuk mengetahui kinerja masing-masing, juga akan mempengaruhi capaian kinerja Pemerintah Provinsi.


3

Apabila dianggap perlu penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat, atau melalui telepon/faximile (021) 344 0783. Demikian untuk dipedomani sebagaimana mestinya,

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. : 1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan; 2. Para Anggota Tim Nasional EPPD; 3. Sdri. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri; 4. Sdr. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; 5. Sdr. Kepala BPKP Pusat di Jakarta; 6. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi, Selaku Ketua Tim Daerah EPPD diseluruh Indonesia; 7. Sdr. Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat.

4


LAMPIRAN SE MENDAGRI NOMOR 120.04/7303/OTDA/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 PENYEMPURNAAN IKK PEMERINTAHAN KOTA PADA TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Lampiran II.1 Pengambil Kebijakan NO (1) 1.

ASPEK (2) KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH

FOKUS

NO

(3) Peraturan Tentang Kependudukan

(4) 4

IKK (5) Pengurusan E-KTP

RUMUS/PERHITUNGAN

Jenis Data (Tahun 2012)

(6) Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP dibagi Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP

(7) - Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP - Jumlah penduduk yang wajib berKTP

Capaian Kinerja (8)

Keterangan (9)

Lampiran II.3 Urusan Pemerintahan NO (1) 3

12

15

22

URUSAN (2) Lingkungan Hidup

Ketenagakerjaan

KB & KS

Sosial

NO (3) 24

46

54

68

IKK

RUMUS/PERHITUNGAN

(5)

(6) Jumlah pasar tradisional tergolong baik ------------------------------------------------------ x 100% Jumlah seluruh pasar tradisional Jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek aktif ------------------------------------------------------ x 100% Jumlah pekerja/buruh Jumlah desa/kelurahan --------------------------------PLKB/PKB

Kebersihan

Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan

Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan

Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun -------------------------------------------------------- 100% Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan social dalam satu tahun

Capaian Kinerja (8) …………%

…………%

…………%

Keterangan (9) - Tergolong baik sesuai dengan kriteria Adipura - Jumlah pekerja/buruh diperoleh dari Dinas Provinsi dan Kab Kota - Target 2016 adalah 50% - Petugas lapangan KB (PLKB) adalah PNS dan Non PNS yang ditetapkan oleh pejabat berkompeten, sedangkan Penyuluh KB (PKB) adalah PNS yang memiliki jabatan fungsional. - Laporan instansi teknis terkait antara lain dinas sosila/kesejahteraan social kabupaten

…………%

5

LAMPIRAN SE MENDAGRI NOMOR 120.04/7303/OTDA/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 PENYEMPURNAAN IKK PEMERINTAHAN KABUPATEN PADA TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Lampiran III.1 Pengambil Kebijakan NO (1) 1.

ASPEK (2) KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH

FOKUS

NO

(3) Peraturan Tentang Kependudukan

(4) 4

IKK (5) Pengurusan E-KTP

RUMUS/PERHITUNGAN


(6) Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP dibagi Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP

(7) - Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP - Jumlah penduduk yang wajib berKTP

Capaian Kinerja (8)

Keterangan (9)

Lampiran III.3 Urusan Pemerintahan NO (1) 3

12

15

22


Ketenagakerjaan

KB & KS

Sosial

NO (3) 24

47

55

69

IKK

RUMUS/PERHITUNGAN

(5)


Kebersihan


Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan

Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun -------------------------------------------------------- 100% Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan social dalam satu tahun


…………%

…………%

Keterangan (9) - Tergolong baik sesuai dengan kriteria Adipura - Jumlah pekerja/buruh diperoleh dari Dinas Provinsi dan Kab Kota - Target 2016 adalah 50% - Petugas lapangan KB (PLKB) adalah PNS dan Non PNS yang ditetapkan oleh pejabat berkompeten, sedangkan Penyuluh KB (PKB) adalah PNS yang memiliki jabatan fungsional. - Laporan instansi teknis terkait antara lain dinas sosila/kesejahteraan social kabupaten

…………%

6

LAMPIRAN SE MENDAGRI NOMOR 120.04/7303/OTDA/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 PENYEMPURNAAN IKK PEMERINTAHAN PROVINSI PADA TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN Lampiran I.3 Urusan Pemerintahan NO (1) 3

12

15


Ketenagakerjaan

KB & KS

NO

IKK

RUMUS/PERHITUNGAN

(3) 17

(4)


36

43

Kebersihan



…………%

…………%

Keterangan (7) - Tergolong baik sesuai dengan kriteria Adipura - Jumlah pekerja/buruh diperoleh dari Dinas Provinsi dan Kab Kota - Target 2016 adalah 50% - Petugas lapangan KB (PLKB) adalah PNS dan Non PNS yang ditetapkan oleh pejabat berkompeten, sedangkan Penyuluh KB (PKB) adalah PNS yang memiliki jabatan fungsional.

7

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 15 Februari 2012 Nomor Sifat Lampiran Perihal

: 120.04/1050/OTDA : SEGERA : : Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2011.

Kepada Yth. 1. Sdr. Gubernur 2. Sdr. Bupati 3. Sdr. Walikota diSELURUH INDONESIA


Dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD dan penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dalam koridor Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Saudara Gubernur, Bupati, dan Walikotahal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa penyusunan LPPD Tahun 2011 untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota secara prinsip baik substansi maupun teknis perhitungan, agar tetap berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 120/313/OTDA tanggal 24 Januari 2011 perihal penyusunan LPPD Tahun 2010, dalam rangka EKPPD beserta lampirannya. 2. Namun demikian ada sedikit perubahan teknis perhitungan yang perlu dicermati dalam penyusunan LPPD untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2011, yaitu IKK No. 19 pada lampiran I.2, II.2, dan III.2, semula data diisikan dalam bentuk satuan aset, diubah dalam bentuk satuan Rupiah (Nominal). 3. Untuk IKK No. 2, urusan pilihan pada lampiran I.3 (ekspor hasil perikanan) semula data diisikan dalam bentuk Rupiah, diubah dalam bentuk ton per tahun; 4. Selanjutnya IKK No: 1, urusan pilihan pada lampiran II.3, dan III.3 (produksi perikanan), semula data diisikan dalam bentuk Rupiah, diubah dalam bentuk ton per tahun.


9

Apabila dibutuhkan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat, atau melalui telepon/faximile (021) 344 0783. Demikian untuk dipedomani sebagaimana mestinya,

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. : 1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan; 2. Para Anggota Tim Nasional EPPD; 3. Sdri. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri; 4. Sdr. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; 5. Sdr. Kepala BPKP Pusat di Jakarta; 6. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi, Selaku Ketua Tim Daerah EPPD diseluruh Indonesia; dan 7. Sdr. Kepala Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia

10


FORMAT SAMPUL LPPD TAHUN 2012 EKPPD TAHUN 2013 TERHADAP LPPD 2012


11

FORMAT SAMPUL

LAMBANG DAERAH

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( LPPD ) Provinsi / Kabupaten / Kota .................................... TAHUN 2010.

Halaman baru, mengikuti sampul. Kata Pengantar .................. (maksimum 2 halaman)

Halaman baru, mengikuti Kata Pengantar. Daftar Isi.


13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum (dijelaskan undang–undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan) B. Gambaran Umum Daerah 1. Kondisi Geografis Daerah; batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis dan hal lain yang dianggap perlu 2. Gambaran Umum Demografis; jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan, dan pendidikan 3. Kondisi Ekonomi ; a. Potensi Unggulan Daerah b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (tiga tahun terakhir) BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD). A.

Visi dan Misi

B.

Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

C.

Prioritas Daerah

BAB III URUSAN DESENTRALISASI A.

Ringkasan Urusan Desentralisasi. 1.

Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Wajib. Rincian anggaran belanja, realisasi, dan pelaksana untuk masing-masing urusan wajib.

2.

Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pilihan Rincian anggaran belanja, realisasi, dan pelaksana untuk masing-masing urusan pilihan.

3.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana. Ringkasan perangkat daerah yang memuat nama atau nomenklatur, susunan organisasi masing-masing satuan kerja perangkat daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan, kantor, rumah sakit daerah dan lembaga lain sesuai ketentuan peraturan daerah.

14


B. Prioritas Urusan Wajib yang Dilaksanakan 1. Program dan Kegiatan 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara UrusanWajib 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran 6. Proses Perencanaan Pembangunan 7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya) 8. Permasalahan dan Solusi 9. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan C. Prioritas Urusan Pilihan yang Dilaksanakan 1. Program dan Kegiatan 2. Realisasi Program dan Kegiatan 3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan 5. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional 6. Alokasi Realisasi Anggaran 7. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan 8. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya) 9. Permasalahan dan Solusi 10. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan D. Indikator kinerja kunci 1. Tataran Pengambil Kebijakan. Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja IKK-IKK pada Tataran Pengambil Kebijakan tersebut untuk


pemerintah provinsi menggunakan

15

Format Lampiran I.1. pemerintah kota Lampiran II.1, dan pemerintah kabupaten Lampiran III. 1. (terlampir) 2. Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum. Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan, untuk Format Lampiran

pemerintah provinsi menggunakan

I.2, pemerintah kota Lampiran II.2,

dan pemerintah

kabupaten Lampiran III. 2. (terlampir) 3. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan. Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan Tingkat Capaian Kinerja Urusan wajib dan pilihan untuk

pemerintah provinsi menggunakan Format Lampiran

I.3,

pemerintah kota Lampiran II.3 dan pemerintah kabupaten Lampiran III. 3 (terlampir) BAB IV TUGAS PEMBANTUAN A. Tugas Pembantuan yang Diterima 1. Dasar Hukum 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan 3. Program dan Kegiatan 4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan 7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan 8. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya) 9. Permasalahan dan Solusi 10. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

16


B. Tugas Pembantuan yang Diberikan 1. Dasar Hukum 2. Urusan

Pemerintahan

yang

Ditugaspembantuankan

kepada

Kabupaten/Kota dan Desa Untuk Provinsi Atau Kepada Desa Untuk Kabupaten/Kota 3. Sumber dan Jumlah Anggaran 4. Sarana dan Prasarana BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. Kerjasama Antar Daerah 1. Daerah yang Diajak Kerjasama 2. Dasar Hukum 3. Bidang Kerjasama 4. Nama Kegiatan 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat danGolongan 7. Sumber dan Jumlah Anggaran 8. Jangka Waktu Kerjasama 9. Hasil (Output) dari Kerjasama 10. Permasalahan dan Solusi 11. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga 1. Mitra yang Diajak Kerjasama 2. Dasar Hukum 3. Bidang Kerjasama 4. Nama Kegiatan 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan 7. Sumber dan Jumlah Anggaran 8. Jangka Waktu Kerjasama


17

9. Hasil (Output) dari Kerjasama 10. Permasalahan dan Solusi 11. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah 1. Forum Koordinasi 2. Materi Koordinasi 3. Instansi Vertikal yang Terlibat 4. Sumber dan Jumlah Anggaran 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan 7. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan 8. Hasil dan Manfaat Koordinasi 9. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi 10. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan D. Pembinaan Batas Wilayah 1. Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi (apabila ada) 2. Solusi yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaian (selesai, belum selesai atau perlu tindak lanjut) 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya 2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/ Kota). 3. Sumber dan Jumlah Anggaran 4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

18


7. Kelembagaan yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana (apabila ada) 8. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi F. Pengelolaan Kawasan Khusus 1. Jenis Kawasan Khusus 2. Status Kepemilikan Kawasan Khusus (pusat, daerah, BUMN, swasta dan atau kerjasama) dan Dasar Hukum Penetapannya 3. Sumber Anggaran 4. Permasalahan yang Dihadapi 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Kawasan Khusus 6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan G. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1. Gangguan yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya) 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan 4. Penanggulangan dan Kendalanya 5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan 6. Sumber dan Jumlah Anggaran BAB VI PENUTUP


19

PETUNJUK PENGISIAN IKK EKPPD TAHUN 2013 TERHADAP LPPD 2012


21

BAB I

PENGISIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) Format IKK yang akan dikerjakan, harap dibaca dengan teliti dan seksama. Dari cara pengisiannya, IKK dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu : 1. IKK Yang Mengunakan Rumus Persamaan; Capaian kinerja IKK yang menggunakan rumus persamaan dengan satuan “persentase” dan “rasio”, dll. 2. IKK Yang Tidak Mengunakan Rumus Persamaan; Capaian kinerja yang tidak menggunakan rumus persamaan dengan pernyataan “Ada atau tidak ada” ,“tepat atau tidak tepat” ; “sesuai atau tidak sesuai”, jumlah, lama waktu, dll. 1.1. IKK YANG MENGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN. 1. Perhatikan, baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Apa dan bagaimana rumus persamaan IKK diuraikan. Pastikan jawabannya. 2. Tulis data dan informasi (angka) dari masing-masing elemen persamaan, mengikuti tulisan rumus dan hitung, pada kolom “Rumus/Perhitungan” 3. Tulis elemen-elemen data dan informasi kinerja pada kolom “Jenis data”. 4. Tulis hasil perhitungan capaian kinerja, pada kolom “Capaian Kinerja”. 5. Tulis informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom “Keterangan” Contoh 1 : Hasil Pengisian IKK no 2: Rasio Rumah Ber IMB. Rasio Rumah ber – IMB =

Rasio Rumah ber – IMB X 100 = - - - - - % Jumlah Rumah seluruhnya

Rasio Rumah ber-IMB = …… % adalah capaian kinerja yang diminta/diisi. Elemen data: contoh: Jumlah Rumah ber IMB, = 20.000 unit, Jumlah Rumah seluruhnya.= 100.000 unit Catatan: Elemen data ini diperoleh dari sumber SKPD yang bertanggung jawab sesuai dengan tupoksinya. Rasio Rumah ber – IMB =

20.000 X 100 = 20 % 100.000


23

Berdasarkan elemen data yang diperoleh, dapat dihitung dengan menggunakan rumus persamaan, maka diperoleh hasil perhitungan IKK- Rasio Rumah ber- IMB = 20 % . Contoh 1 : Hasil Pengisian IKK no 2: Rasio Rumah Ber-IMB. Capaian Keterang No IKK Rumus/Perhitungan Jenis Data Kinerja an (4) (5) (6) (7) (8) (9) 2. Rasio Jlh rumah ber IMB = Elemen data. 20% Rumah ber ……% Jumlah Rumah Total rumah yang ada ber IMB = IMB 20.000 unit {20,000÷ 100,000} Jumlah Rumah ×100%= 20% seluruhnya= 100.000 unit

1.2. IKK YANG TIDAK MENGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN 1. Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan data dan informasi capaian kinerja IKK dan jawaban/pernyataan yang diminta. 2. Tulis pernyataan hasil perumusan pada kolom “Rumus/Perhitungan”. 3. Tulis elemen data dan informasi dukungan pernyataan pada kolom “Jenis data”. 4. Tulis hasil atau pernyataan capaian kinerja pada kolom Capaian Kinerja. 5. Tulis informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom “Keterangan”. Contoh 2: Hasil Pengisian IKK Nomor 9: Ketepatan waktu penyampaian. Rumus/ Jenis Data Capaian Keterang No IKK Perhitungan Tahun 2010*) Kinerja an (4) (5) (6) (7) (8) (9) 9 Ketepatan .Tepat/Tidak Disampaikan TEPAT waktu pada tanggal -penyampai Tepat, disampaikan -------- dengan pada tanggal--------- bukti copy an LPPD/LKP bulan-------- 2013 surat tanda J, dan terima. ILPPD *) Kolom Jenis Data. Dilengkapi dengan uraian informasi kapan diserahkan.

24


Contoh 3:

Hasil Pengisian IKK Nomor 11 Urusan yang sudah diterapkan SPM nya. Jenis Data Capaian Keterang No IKK Rumus/Perhitungan Tahun 2010*) Kinerja an (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Urusan Jumlah urusan wajib Urusan yang 3 1 yang sudah yang sudah sudah ada Urusa diterapkan diterapkan SPM nya SPM-nya n SPM nya berdasarkan sesuai dengan berdasarkan Penetapan oleh Perda Nomor--pedoman Menteri/Pimpinan ---tahun---yang LPND. tentang-----. diterbitkan Sebanyak 3 oleh urusan 3 Urusan Pemerintah Sbb: 1). Urusan Pendidikan; 2). Urusan Kesehatan; dan 3). Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

*) Kolom Jenis Data. Dilengkapi dengan uraian urusan apa yang dilaksanakan.


25

BAB II

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN

IKK Tataran Pengambil Kebijakan, diberikan dalam format dengan Judul: Lampiran I.1. Lampiran II.1. dan Lampiran III.1 Format IKK untuk provinsi, kabupaten dan kota ,dengan judul “Tataran Pengambil Kebijakan Dalam Rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2010. Contoh. Lampiran III. 1: Format IKK untuk Kabupaten, sebagai berikut. LAMPIRAN III.1: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN. TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2010 Kabupaten: ---------N o (1)

ASPEK FOKUS (2)

(3)

No

IKK

(4)

(5)

Rumus/ Perhitungan (6)

Jenis Data (7)

Capaian Kinerja (8)

Keteran gan (9)

2.1. PENJELASAN FORMAT. Format IKK Untuk Kabupaten, “Tataran Pengambil Kebijakan Dalam Rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2010 (Lampiran III.1), terdiri dari beberapa baris/lajur dan kolom. Masing-masing baris menujukkan aspek, focus dan IKK. Setiap baris/lajur IKK dijelaskan oleh kolom-kolom atau sel isian. Format terdiri dari 9 kolom. 1. Kolom (1), (2), (3), (4) dan, (5) IKK, adalah kolom tentang aspek, fokus dan IKK. Kolom tersebut tidak perlu diisi, ditambah dan dikurangi. 2. Kolom isian adalah kolom (6), (7), (8), dan (9). 3. Kolom (6) Rumus/Perhitungan. Sel pada kolom ini, memuat rumus/perhitungan atau persamaan IKK, pertanyaan atau pernyataan, sebagai dasar untuk menghitung capaian kinerja pada kolom (8). 4. Kolom (7) Jenis data, sel pada kolom ini diisi dengan penjelasan atau uraian data informasi tentang IKK yang bersangkutan. Misalnya, Informasi keberadaan Perda nomor--- tahun tentang---- . Uraian elemenelemen (penyebut dan pembilang) data capaian kinerja dari IKK yang menggunakan persamaaan.

26


5. Kolom (8) Capaian Kinerja. Sel pada kolom ini diisi dengan capaian kinerja hasil perhitungan, atau pernyataan sesuai dengan rumus perhitungan pada kolom (6). 6. Kolom (9) Keterangan, merupakan informasi penjelasan jika diperlukan. 2.2. PETUNJUK UMUM PENGISIAN. 1. Format ini terdiri dari aspek-aspek, masing- masing aspek dibagi ke dalam focus, dan focus terdiri IKK-IKK. Keseluruhan Tataran Pengambil Kebijakan terdiri atas sebanyak 43 IKK untuk Kabupaten. 2. Data dan informasi capaian kinerja IKK, bersumber dari dan diisi SKPD yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 3. IKK yang data dan informasi capaian kinerjanya bersumber dari beberapa SKPD sesuai dengan tupoksinya, pengisian dilakukan secara koordinatif. 4. Hasil pengisian format/IKK, disampaikan tepat waktu kepada Bagian Tata Pemerintahan atau SKPD yang bertanggung jawab menyusun LPPD, untuk diolah lanjut diintegrasikan menjadi LPPD. 2.3. PETUNJUK PENGISIAN: 1. Perhatikan IKK yang akan diisi, apakah IKK tersebut mengunakan rumus persamaan, atau tidak menggunakan rumus persamaan. 2. IKK Yang Mengunakan Rumus Persamaan, diisi dengan mengikuti petunjuk pengisian IKK Yang Mengunakan Rumus Persamaan. 3. IKK Yang Tidak Mengunakan Rumus Persamaan, diisi dengan mengikuti petunjuk pengisian IKK Yang Tidak Mengunakan Rumus Persamaan. 2.3.1. IKK YANG MENGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN. 1. Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan jawaban dan data informasi capaian kinerja yang diminta. 2. Masukkan elemen-elemen data mengikuti rumus persamaan dan hitung, pada kolom “Rumus/Perhitungan”. Rumus jangan dirubah atau dihapus, biarkan sesuai seperti aslinya. 3. Tulis elemen-elemen data kinerja pada kolom “Jenis data”. 4. Tulis hasil perhitungan pada kolom “Capaian Kinerja”. 5. Tulis informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom “Keterangan”.


27

Contoh 4: Hasil Pengisian IKK nomor 18 Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan Rumus/ Capaian No IKK Jenis Data Keterangan Perhitungan Kinerja (4) (5) (6) (7) (8) (9) 18 Belanja Jumlah Belanja Realisasi Belanja untuk untuk Pend = Rp. 10 M urusan pendidikan dan Realisasi Belanja pendidikan kesehatan dan dibagi jumlah Kes = Rp. 11 M 21 % kesehatan Belanja APBD x Jumlah belanja = Rp. 21 M 100%= 21 M x 100 %= 21 % 100 M-

Total belanja APBD= Rp. 100 M

2.3.2. IKK YANG TIDAK MENGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN. 1. Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan jawaban atau data informasi capaian kinerja yang diminta. 2. Tulis pernyataan kinerja mengikuti rumus perhitungan pada kolom “Rumus/Perhitungan”. 3. Tulis pernyataan kinerja pada kolom “Capaian Kinerja”. 4. Tulis informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom “Keterangan”. Contoh 5 : Hasil Pengisian IKK nomor 21 Sistem Informasi Kepegawaian. No

IKK

(4) 21

(5) Sistem Informasi Kepegawai an

Rumus/ Perhitungan (6) Ada atau tidaknya data base Kepegawaian

Jenis Data (7) Sistem Informasi kepegawaian Kabupaten Blab la bla.

Capaian Kinerja (8)

Keterangan (9)

Ada

Ada:

28


BAB 3

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN IKK Untuk Tataran Pelaksana Kebijakan, diberikan dalam format dengan Judul: Lampiran I.2. Lampiran II.2. dan Lampiran III.2 Format IKK untuk provinsi, kabupaten dan kota, dengan judul “Tataran Pelaksana Kebijakan Dalam Rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2010. Contoh. Lampiran III. 2 : Format Isian Kabupaten, sebagai berikut: LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2010 KABUPATEN : NAMA SKPD : (Sebutkan nama SKPD). URUSAN YANG DILAKSANAKAN : (sebutkan urusan yang diselenggarakan oleh SKPD ybs). No ASPEK FOKUS

No

IKK

(1)

(4)

(5)

(2)

(3)

Rumus/ Perhitungan (6)

Jenis Data (7)

Capaian Kinerja (8)

Keterangan (9)

Format IKK untuk Kabupaten Tataran Pelaksana Kebijakan, terdiri dari beberapa bentuk yaitu untuk SKPD yang menyelenggarakan 1 urusan dan untuk SKPD yang menyelenggarakan lebih dari 1 urusan. (Lampiran III.2), contoh di atas adalah bentuk untuk SKPD yang menyelenggarakan 1 urusan. 3.1. PENJELASAN FORMAT. Format IKK terdiri dari beberapa kolom dan baris/lajur. Masing-masing baris menujukkan aspek, fokus dan IKK. Setiap baris/lajur IKK dijelaskan oleh kolomkolomnya atau sel isian. Format isian terdiri dari 21 IKK pada baris dan 9 kolom. 1. Kolom (1), , (2), (3), (4) dan, (5) IKK, adalah kolom tentang aspek, focus dan IKK. Kolom tersebut tidak perlu diisi, ditambah dan dikurangi. 2. Kolom isian adalah kolom (6), (7), (8), dan (9). 3. Kolom (6) Rumus/Perhitungan. Sel pada kolom ini, memuat rumus/perhitungan atau persamaan IKK, pertanyaan atau pernyataan, sebagai dasar untuk menghitung capaian kinerja pada kolom (8).


29

4. Kolom (7) Jenis data, sel pada kolom ini diisi dengan penjelasan atau uraian data informasi tentang IKK yang bersangkutan. Misalnya, Informasi keberadaan Perda nomor--- tahun tentang---- . Uraian elemenelemen (penyebut dan pembilang) data capaian kinerja dari IKK yang menggunakan persamaaan. 5. Kolom (8) Capaian Kinerja. Sel pada kolom ini diisi dengan capaian kinerja hasil perhitungan, atau pernyataan, hasil perhitungan pada kolom (6). 6. Kolom (9) merupakan informasi tambahan penjelasan, jika diperlukan. 3.2. PETUNJUK UMUM 1. Format IKK 8 Aspek Administrasi Umum, disii oleh seluruh SKPD yang ada. 2. SKPD ada yang menyelenggarakan 1 (satu) urusan saja, atau 1 sub bidang urusan, atau yang menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) urusan. 3. Pada bagian kiri atas diisi dengan penjelasan sebagai berikut: KABUPATEN : Diisi sesuai dengan nama pemerintah kabupaten Nama SKPD : Diisi dengan nama SKPD URUSAN-URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Tulis urusan yang dilaksanakan oleh SKPD. Contoh : Hasil Pengisian. KABUPATEN : XXXXXXXXXXX, Nama SKPD : DINAS KESEHATAN. URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KESEHATAN; 4. Format ini diisi oleh seluruh SKPD yang ada di lingkungan pemerintah daerah. Karena yang dinilai adalah kinerja SKPD selaku pelaksana urusan wajib atau pilihan, sehingga data dan informasi kinerja yang diminta adalah hasil pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. SKPD wajib mengisi capaian kinerja. 5. Sebelum pengisian IKK harap memperhatikan jenis IKK yang akan diisi. Apakah masuk IKK yang menggunakan rumus persamaan atau IKK yang tidak menggunakan rumus persamaan. 6. Setelah selesai diisi, diminta agar Kepala atau Pimpinan SKPD yang bersangkutan melakukan reviu terhadap kebenaran hasil pengisian untuk persetujuan. SKPD diminta mendokumentasikan data informasi yang diserahkan. 7. Hasil pengisian diserahkan secepatnya kepada bagian tata pemerintahan atau SKPD yang bertanggung jawab menyusun LPPD. Perlu diketahui bahwa penyusun LPPD masih memerlukan waktu klarifikasi, penggabungan dan lainnya ke dalam LPPD.

30


8. Kontrol bagi penyusun LPPD, bahwa jumlah format isian Lampiran III.2 Tataran Pelaksana Kebijakan 8 Aspek Administrasi harus sama dengan jumlah SKPD yang ada di lingkungan Pemerintahan Daerah. BAGI SKPD YANG MELAKSANAKAN LEBIH DARI 1 URUSAN. 9. Terhadap SKPD yang menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) urusan, maka Format isian dapat dimodifikasi dengan menambah/menyisip/insert kolom baru pada masing-masing kolom (jenis data) dan kolom (capaian kinerja) sesuai dengan banyak urusan yang diselengarakan. Untuk SKPD yang menyelenggarakan 2 urusan dapat dilihat format hasil modifikasinya. Sedang untuk SKPD yang menyelenggarakan lebih 2 urusan agar dimodifikasi sendiri. 10. Pada bagian kiri atas diisi dengan penjelasan sebagai berikut : KABUPATEN : Diisi sesuai dengan nama pemerintah kabupaten Nama SKPD: Diisi dengan nama SKPD URUSAN-URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1) Urusan ----------------------------------------2) Urusan ----------------------------------------- dst, bila masih ada. 3) Urusan ----------------------------------------Contoh Hasil Modifikasi LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2010 KABUPATEN TANGERANG NAMA SKPD: DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN. URUSAN-URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1) PERINDUSTRIAN, 2) PERDAGANGAN No ASPEK FOKUS No

(1)

(2)

(3)

(4)

IKK

(5)

Rumus/ Perhitungan

(6)

Jenis Data Perin dustrian (7A)


Perda gangan (7B)

Capaian Kinerja Perin dustrian (8A)

Perda gangan (8B)

Keterangan

(9)

31

3.3. PETUNJUK PENGISIAN: 1. Perhatikan IKK yang akan diisi, apakah IKK mengunakan rumus persamaan, atau tidak menggunakan rumus persamaan. 2. IKK Yang Mengunakan Rumus Persamaan, diisi dengan mengikuti petunjuk pengisian IKK Yang Mengunakan Rumus Persamaan. 3. IKK Yang Tidak Mengunakan Rumus Persamaan, diisi dengan mengikuti petunjuk pengisian IKK Yang Tidak Mengunakan Rumus Persamaan. 3.3.1. IKK YANG MENGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN. 1. Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan jawaban dan data informasi capaian kinerja yang diminta. 2. Masukkan elemen-elemen data mengikuti rumus persamaan dan hitung pada kolom “Rumus/Perhitungan”. Rumus jangan dirubah atau dihapus, biarkan sesuai seperti aslinya. 3. Tulis elemen-elemen data kinerja pada kolom “Jenis data”. 4. Tulis hasil perhitungan pada kolom “Capaian Kinerja”. 5. Tulis informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom “Keterangan”. Contoh 6 : Hasil Pengisian IKK nomor 13. Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD. Capaian Kinerja

No

IKK

Rumus/Perhitungan

Jenis Data

(4) 13

(5) Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD

(6) Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%

(7) LRA. Anggaran SKPD = Rp. 2 M,- Total APBD= Rp. 350 M,-

2 M x 100% = 0.571% 350 M

(8) 0.571%

Keterang an (9) Dispenda

Contoh 7 : Pengisian IKK nomor 13. Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD. No

(4) 13

32

IKK

(5) Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD

Rumus/ Perhitungan (6) Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100% 2 M x 100% = 0.571% 350 M

Jenis Data Perindus trian (7A) LRA. Anggaran SKPD = Rp. 2 M,Total APBD= Rp. 350 M,-

perdagang an (7B) LRA. Anggaran SKPD = Rp. 1 M,Total APBD= Rp. 350 M,-

Capaian Kinerja

Keterang an

Perindus perdag trian angan (8A) (8B) (9) 0.571% 0.285% Dispenda


3.3.2. IKK YANG TIDAK MENGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN 1. Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan apa jawaban atau data informasi capaian kinerja yang diminta. 2. Tulis pernyataan kinerja mengikuti rumus perhitungan pada kolom “Rumus/Perhitungan”. 3. Tulis pernyataan kinerja pada kolom “Capaian Kinerja”. 4. Tulis informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom “Keterangan”. Contoh 8: IKK nomor 2: Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) No

IKK

(4) 2

(5) Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)

Rumus/ Perhitungan (6) Ada 1 SOP

Jenis Data (7) SOP Perijinan

:

Capaian Kinerja (8) 1

Keterangan (9)

Contoh 8: IKK nomor 2: Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) No

IKK

(4) (5) 13 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)

Rumus/ Perhitungan (6) Ada 1 SOP

Jenis Data Perindustri an (7A) SOP : 1. Ijin Industri

perdagan gan (7B) SOP : 1. Ijin Usaha Perdag angan

Capaian Kinerja Perindus trian (8A) 1

perdagan gan (8B) 1

Ketera ngan (9)

3.4. PENJELASAN KHUSUS. 1. Untuk membantu penyusun LPPD, perlu penjelasan tentang tugas pokok dan fungsi, kaitannya dengan urusan yang dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan. Informasi ini dapat dilihat pada dokumen perencanaan dan penganggaran, APBD serta Laporan Keuangan Daerah (unaudited). 2. Bagi SKPD yang menyelenggarakan lebih dari 1 urusan, melakukan pemilahan atas urusan yang menjadi tanggung jawabnya. a. SKPD harus memilih dan memisahkan jabatan- jabatan yang menangani langsung masing-masing urusan, sehingga didapatkan secara pasti, berapa jumlah jabatan (structural) dan jabatan fungsional yang menangani masing-masing urusan. Data informasi tentang jabatan tersebut lebih lanjut disesuaikan dengan kondisi akhir tahun 2010 (updated). Nama jabatan pejabat yang mendudukinya,


33

kepangkatan, pendidikan terakhir, pendidikan dan struktural dan lainnya sesuai dengan perumusan IKK-nya.

pelatihan

b. Contoh: Bagaimana menghitung struktur jabatan yang terisi. Misalnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang menangani 2 urusan. Kepala Dinas Kasubbag A1

Kabag A Kasubbag A2

Kabag B

Kasubbag B1

Kabag C

Kasubbag B2

Kasubbag C1

Kasubbag C2

Perdagangan

Kabag D

Kasubbag D1

Kasubbag D2

Industri Kepala SKPD

Kabag A Kasubbag Kasubbag A1 A2 Kabag B Kabag C Kasubbag Kasubbag Kasubbag Kasubbag B1 B2 C1 C2

Kabag A Kasubbag Kasubbag A1 A2 Kabag D Kasubbag Kasubbag D1 D2

Jumlah Pejabat yang menanggani industri, sebanyak 10 pejabat, dan perdagangan sebanyak 7 Pejabat, sebagai berikut : Pejabat Perdagangan Industri Kepala SKPD 1 1 Kabag 3 2 Kasubbag 6 4 9 7 Jumlah

34


Contoh 10 : IKK nomor 6 kepemimpinan. No

IKK

(4) (5) 6. Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklat Kepemimpin an

Rumus/ Perhitungan

: Pejabat yang

memenuhi persyaratan

Jenis Data Perindus trian (7A) Pejabat yang memenuhi persyaratan diklatpim sebanyak 7

Perda gangan (7B) Pejabat yang memenuhi persyaratan diklatpim sebanyak 10

(6) Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklat Kepemimpinan dibagi jumlah jabatan yang ada Perindustrian = Struktur 7/7 x 100 = jabatan Struktur yang ada jabatan 100% sebanyak 7 Perdagangan = yang ada 10/10 x sebanyak 100=100% 10

Capaian Kinerja Perindu strian (8A) 100%

perdag angan (8B) 100%

diklat Sumb er Data (9)

c. SKPD harus memilah dan memisahkan anggaran belanja dan atau realisasi belanja untuk masing- masing urusan yang dilaksanakan, sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja untuk masing-masing urusan yang menjadi tanggungjawab SKPD yang bersangkutan. d. Dalam hal inventarisasi barang dan asset, bilamana SKPD tidak memilah dan memisahkan menurut urusan maka dilakukan dengan mencantumkan pada salah satu kolom isian urusan yang tersedia saja. Contoh 11: IKK nomor 19: Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD. No

(4) 19 .

IKK

(5) Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD

Rumus/ Perhitungan (6) Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD 100%

Jenis Data Perindustrian (7A) Jumlah asset yang tidak digunakan ada 10 asset jumlah asset keseluruhan ada 100 asset

perdagangan (7B) Tidak ada pemisahan asset SKPD

Capaian Kinerja Perindus trian (8A) 10%

perdag angan (8B) Tidak ada pemisa han asset SKPD

Sum ber Data (9)

Perindustrian (10/100)x100 % =10%


35

BAB 4

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ASPEK CAPAIAN SPM IKK Untuk Tataran Pelaksana Kebijakan, diberikan dalam format IKK untuk provinsi, kabupaten dan kota dengan judul: “Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2010”. Lampiran I.3, II.3. dan Lampiran III.3 untuk provinsi, kabupaten dan kota. Contoh. Lampiran III. 3: Format IKK untuk Kabupaten, sebagai berikut: LAMPIRAN III.3: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2010 KABUPATEN: Rumus/ Capaian No URUSAN No IKK Perhitungan Kinerja (1) (1) (3) (4) (5) (6) URUSAN WAJIB 1. Pendidikan 1 2 3 4 2. Dst ……

Keterangan (7)

26. URUSAN PILIHAN 1.

1 2 3

2. 8.

Catatan: Urusan Otonomi Daerah mencakup: otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; Format IKK terbagi dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Masing- masing urusan wajib dan pilihan terdiri dari beberapa IKK. IKK untuk masing-masing urusan diisi oleh SKPD yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya.

36


4.1. PENJELASAN FORMAT. 1. Format dibagi menurut urusan yaitu URUSAN WAJIB dan URUSAN PILIHAN. 2. Masing-masing urusan wajib dan urusan pilihan, dibagi dengan individu urusan. 3. Urusan wajib ada sebanyak 26 urusan dan masing- masing dikuti dengan IKK. 4. Urusan pilihan ada sebanyak 8 urusan dan masing-masing dikuti dengan IKK. 5. Bagi pemerintah daerah yang tidak menyelenggarakan satu atau beberapa dari urusan pilihan tertentu tulis BUP (Bukan Urusan Pilihan). Misalnya: Pemerintah Daerah tertentu tidak menyelenggarakan Urusan Transmigrasi. Maka Urusan Transmigrasi beri tulis BUP. 6. Kolom (1), (2), dan (3) adalah kolom tentang urusan dan IKK. Kolom tersebut tidak perlu diisi, ditambah dan dikurangi. 7. Kolom isian adalah kolom (5), (6), dan (7). 8. Kolom (5) Rumus/Perhitungan. Sel pada kolom ini, memuat rumus/perhitungan atau persamaan IKK, pertanyaan atau pernyataan, sebagai dasar untuk menghitung capaian kinerja pada kolom (6). 9. Kolom (6) Capaian Kinerja. Sel pada kolom ini diisi dengan capaian kinerja hasil perhitungan dari kolom (5), dan. 10. Kolom (7) Keterangan, merupakan informasi penjelasan jika diperlukan. 4.2. PETUNJUK UMUM 1. SKPD, hanya mengisi IKK urusan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. 2. SKPD yang menyelenggarakan beberapa urusan, mengisi IKK-nya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk satu urusan atau IKK yang diselenggarakan oleh beberapa SKPD, melakukan koordinasi pengisian IKK-nya. Catatan: IKK telah disepakati dengan lintas sektor. 3. Setelah diisi oleh SKPD yang bersangkutan, hasil pengisian diserahkan kembali ke bagian pemerintahan atau SKPD yang bertanggung jawab menyusun LPPD. 4. Setelah menerima isian, SKPD yang bertanggung jawab menyusun LPPD melakukan klarifikasi dan menyusun ke dalam LPPD. 5. SKPD diminta untuk mendokumentasikan data informasi yang diserahkan, sebagai bukti dan akuntabilitas kinerja bilamana ada klarifikasi dan validasi kemudian.


37

4.3. PETUNJUK PENGISIAN: 1. Perhatikan IKK yang akan diisi, apakah IKK yang mengunakan rumus persamaan, atau yang tidak menggunakan rumus persamaan. 2. IKK Yang Mengunakan Rumus Persamaan, diisi dengan mengikuti petunjuk pengisian IKK Yang Mengunakan Rumus Persamaan. 3. IKK Yang Tidak Mengunakan Rumus Persamaan, diisi dengan mengikuti petunjuk pengisian IKK Yang Tidak Mengunakan Rumus Persamaan. 4.3.1. IKK YANG MENGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN. 1. Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan apa jawaban atau data informasi capaian kinerja yang diminta. 2. Tulis elemen-elemen data informasi IKK mengikuti rumus persamaan pada kolom “Rumus/Perhitungan”. Rumus jangan dirubah atau dihapus, biarkan sesuai seperti aslinya. 3. Masukkan data angka hasil perhitungan pada kolom “Capaian Kinerja”. 4. Tulis informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom “Keterangan”. Contoh 12 : Pengisian IKK nomor 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) No

URUSAN

No

IKK

Rumus/Perhitungan

1.

Pendidikan

1

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan anak x 100% = Jumlah anak usia 4 – 6 tahun

Capaian Kinerja 2%

Keterang an

50 x 100% = 2% 2500 2

4.3.2. IKK YANG TIDAK MENGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN. 1. Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKKyang akan diisi. Pastikan apa jawaban atau data informasi capaian kinerja yang diminta. 2. Tuliskan pernyataan hasil mengikuti rumus perhitungan pada kolom “Rumus/Perhitungan”. 3. Tulis pernyataan kinerja pada kolom “Capaian Kinerja”. 4. Tuliskan informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom “Keterangan”. Contoh 13: Pengisian IKK nomor 17. Website No

URUSAN

No

IKK

17.

Komunikasi dan Informasi

57

Website milik Pemerintah Daerah

38

Rumus/Perhitungan Ada/Tidak

Capaian Kinerja Ada

Keterang an

Ada website milik pemerintah kabupaten….


Contoh 14 : Pengisian IKK Urusan Pilihan yang tidak dilaksanakan “BUP No

URUSAN

No

IKK

8.

Transmigrasi

15

Transmigrasi swakarsa

Rumus/Perhitungan Jumlah transmigran swakarsa x 100% = Jumlah transmigran

Capaian Kinerja BUP

Keterangan

4.4. PETUNJUK KHUSUS: 1. Bagi IKK untuk provinsi yang capaian kinerja merupakan rata-rata dari capaian kinerja kabupaten dan kota di wilayahnya, diminta agar diantisipasi dengan segera melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan kabupaten dan kota. 2. Sesuai dengan ketentuan peraturan, batas waktu penyampaian LPPD provinsi, kabupaten dan kota paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dari aspek waktu penyampaian LPPD, tidak ada pembedaan antar provinsi, kabupaten dan kota. Oleh karena itu, diminta agar data informasi capaian kinerja kabupaten dan kota dapat diinformasikan kepada pemerintah provinsi secepatnya, agar penyusunan LPPD provinsi, tidak mengalami keterlambatan. 3. Pemerintah kabupaten dan kota diminta menyerahkan LPPD Tahun 2010 secara lengkap kepada Gubernur, dan pemerintah provinsi yang menerima, menyerahkan tanda terima (resmi) kepada pemerintah kabupaten dan kota. Yang dimaksud dengan lengkap adalah LPPD, IKK, dan lampiran dalam bentuk hard copy dan soft copy. 4. Pemerintah provinsi dihimbau agar segera mengirim “Softcopy-LPPD kabupaten dan kota yang lengkap ” kepada Ditjen OTDA, Direktorat PKEKD melalui alamat email : [email protected] dan [email protected]. Demikian. SELAMAT BEKERJA


39

PROGRAM NASIONAL EKPPD TAHUN 2013 TERHADAP LPPD 2012


41

PROGRAM NASIONAL BERDASARKAN RKP TAHUN 2010 A. URUSAN WAJIB 1. PENDIDIKAN No 1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM NASIONAL Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Tinggi Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Jumlah

PROVINSI

V V V

KABUPATEN/ KOTA V V V V

V V

V

V 6

5

2. KESEHATAN No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PROGRAM NASIONAL Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Lingkungan Sehat Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Upaya Kesehatan Perorangan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Sumber Daya Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Kebijakan Manajemen Kesehatan Masyarakat Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

11 12

Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Jumlah


PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

V V V V

V V V V

V V V V V

V V V V V

V

V

V

V

V

V

12

12

43

3. LINGKUNGAN HIDUP No 1 2

3

4

PROGRAM NASIONAL Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Jumlah

PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

V

V

V

V

V

V 4

V 3

PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V V

V V

V

V

8

8

4. Pekerjaan Umum No 1

2

3 4 5 6 7 8

PROGRAM NASIONAL Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air Lainnya Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Ekonomi Lokal Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Jumlah

5. Penataan Ruang No 1

44

PROGRAM NASIONAL Program Penataan Ruang Jumlah

PROVINSI V 1

KABUPATEN/ KOTA V 1


6. Perencanaan Pembangunan No

PROGRAM NASIONAL

PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

Tidak Ada Jumlah

7. Perumahan No 1 2 3

PROGRAM NASIONAL

PROVINSI

Program Pengembangan Perumahan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase Jumlah

V

KABUPATEN/ KOTA V

V

V

V 3

V 3

8. Kepemudaan & Olah Raga No 1 2 3 4 5

PROGRAM NASIONAL

PROVINSI

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Jumlah

V

KABUPATEN/ KOTA V

V

V

V

V

V

V

V 5

4

9. Penanaman Modal No 1 2 3

PROGRAM NASIONAL Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Jumlah


V

KABUPATEN/ KOTA V

V

V

V

V

3

3

PROVINSI

45

10. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah PROGRAM NASIONAL

PROVINSI

Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UKM Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Jumlah

V V

KABUPATEN/ KOTA V V

V

V

V V

V V

5

5

No 1 2 3 4 5

11. Kependudukan dan Catatan Sipil PROGRAM NASIONAL

PROVINSI

Program Keserasian Kebijakan Kependudukan Program Penataan Administrasi Kependudukan Jumlah

V V

KABUPATEN/ KOTA V V

2

2

PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

V

V

V

V

V

V

3

3

No 1 2

12. Ketenagakerjaan No 1 2 3

PROGRAM NASIONAL Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Jumlah

13. Ketahanan Pangan No 1

46

PROGRAM NASIONAL

PROVINSI

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Jumlah

V 1

KABUPATEN/ KOTA V 1


14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 1 2 3

PROGRAM NASIONAL Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Jumlah

V

KABUPATEN/ KOTA V

V

V

V

V

3

3

PROVINSI

15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera No 1 2 3 4

PROGRAM NASIONAL Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas Jumlah

V V V

KABUPATEN/ KOTA V V V

V

V

4

4

PROVINSI

16. Perhubungan No 1 2 3 4 5 6

PROGRAM NASIONAL

PROVINSI

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Prasarana LLAJ: Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau, dan Penyebrangan Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP Jumlah

V

KABUPATEN/ KOTA V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

6

6


47

17. Komunikasi dan Informatika PROGRAM NASIONAL

PROVINSI

Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Peningkatan Kualitas Pelayanan informasi Publik Jumlah

V

KABUPATEN/ KOTA V

V

V

2

2

PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

No 1 2

18. Pertanahan No

PROGRAM NASIONAL

1

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri No 1 2

PROGRAM NASIONAL

V

KABUPATEN/ KOTA V

V 2

V 2

PROVINSI

Program Pemberdayaan Potensi Keamanan Program Pemeliharaan Kamtibmas Jumlah

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian KABUPATEN/ No PROGRAM NASIONAL PROVINSI KOTA 1 Program Peningkatan Kapasitas V V Kelembagaan Pemerintah Daerah 2 Program Peningkatan Profesionalisme V V Aparatur Pemerintah Daerah 3 Program Peningkatan Kapasitas Keuangan V V Daerah 4. Program Peningkatan Kerja sama antar V Daerah Jumlah 4 3

48


21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa No 1 2 3

PROGRAM NASIONAL Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program Pengembangan Ekonomi Lokal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pedesaan Jumlah

PROVINSI V

KABUPATEN/ KOTA V

V

V V

2

3

22. Sosial PROGRAM NASIONAL

PROVINSI

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

V

KABUPATEN/ KOTA V

V

V

V

V

V

V

V

V

Jumlah

5

5

PROGRAM NASIONAL

PROVINSI

No 1 2

3 4 5

23. Budaya No 1 2 3 4

V V V V

KABUPATEN/ KOTA V V V V

Jumlah

4

4

PROGRAM NASIONAL

PROVINSI

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Kemitraan

24. Statistik No 1

Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik Jumlah


V

KABUPATEN/ KOTA V

1

1

49

25. Kearsipan No

PROGRAM NASIONAL

PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

Jumlah

26. Perpustakaan PROGRAM NASIONAL

PROVINSI

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengembangan Nilai Budaya

V

KABUPATEN/ KOTA V

V

V

Jumlah

2

2

No 1 2

B. URUSAN PILIHAN 1. Kelautan dan Perikanan No 1 2

PROGRAM NASIONAL

V

KABUPATEN/ KOTA V

V

V

2

2

PROVINSI

Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Jumlah

2. Pertanian No 1 2

50

PROGRAM NASIONAL

V V

KABUPATEN/ KOTA V V

2

2

PROVINSI

Program Pengembangan Agribisnis Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Jumlah


3. Kehutanan No 1 2

3

4

PROGRAM NASIONAL Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Jumlah

V

KABUPATEN/ KOTA V

V

V

V

V

PROVINSI

V 4

3

4. Energi dan Sumber Daya Mineral PROGRAM NASIONAL

PROVINSI

1

Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

V

KABUPATEN/ KOTA V

2

Progam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan aksebilitas Pemda dan Koperasi Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasana Energi . Jumlah

V

V

V

V

3

3

No

3

5. Pariwisata No 1 2 3

PROGRAM NASIONAL Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata Jumlah


V

KABUPATEN/ KOTA V

V

V

V

V

3

3

PROVINSI

51

6. Industri No 1 2 3

Program Nasional

V

Kabupaten/ Kota V

V

V

V 3

2

Provinsi

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Penataan Struktur Industri Jumlah

7. Perdagangan No 1 2 3 4

PROGRAM NASIONAL

PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA V V

Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Persaingan Usaha

V V

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Jumlah

V

V

4

4

V

8. Transmigrasi No 1

52

PROGRAM NASIONAL Program Pengembangan Wilayah Tertinggal Jumlah

PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA V 1


LAMPIRAN TEMPLATE EKPPD TAHUN 2013 TERHADAP LPPD 2012


53

LAMPIRAN I.1: FORMAT IKK UNTUK PROVINSI TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2010 PROVINSI -------

(1)

ASPEK

FOKUS

No.

IKK

(2)

(3)

(4)

(5)

1 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH

Peraturan ttg ketertiban Kab/kota memiliki Perda 1 penataan ruang IMB

Peraturan kependudukan

ttg

2

Kab/kota memiliki perda tentang kependudukan

Rasio personil SATPOL PP Personil (Kebijakan 3 terhadap jumlah ketersediaan alat tramtib) penduduk 2 KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH

Penyampaian laporan kepada pemerintah

Ketepatan waktu penyampaian LPPD 4 berdasarkan PP 3 Thn 2007

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

(6)

(7)

(8)

Kab/Kota memeiliki perda IMB, sebanyak ----Jumlah kab/kota memiliki perda daerah IMB dibagi jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD dalam Kab/kota usia di atas 3 tahun dan kepala provinsi daerah terpilih. Kab/Kota yang memeiliki perda kependudukan Jumlah kab/kota memiliki perda , sebanyak -----daerah. kependudukan dibagi jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan Kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD, LPPD x 100 % sebanyak ----- daerah. Jumlah personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2010= ----- orang Jumlah personil SATPOL PP pada akhir tahun 2010 dibagi jumlah Jumlah penduduk pada akhir tahun 2010 = ----penduduk kali 50.000. orang Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2010 disampaikan pada tanggal ---Tepat atau tidak ada penyampaian -- 2011 sesuai surat pengantar Nomor-----sesuai jadwal yang telah ditetapkan tanggal ------------- 2011. oleh peraturan perundangan

Bukti Pengiriman: - Laporan Keuangan 2010, disampaikan pada Ketepatan waktu tanggal ------ 2011 sesuai surat pengantar Tepat atau tidak ada penyampaian penyampaian Lapkeu dan Nomor------ tanggal ------- 2011 Penyampaian laporan sesuai jadwal yang telah ditetapkan keuangan dan kinerja 5 Laporan kinerja oleh peraturan perundangan berdasarkan PP 8/2006 - Laporan Kinerja tahun 2010. disampaiakan pada tanggal ----------- 2011 sesuai surat pengantar Nomor---------- tanggal ------------2011 Rata-rata jumlah urusan Total urusan yang sudah diterapkan 1) Kab/Kota -------- = ----- urusan. Implementasi Standar SPM pada seluruh Kab/kota dibagi 2) Kab/Kota -------- = ----- urusan. 6 yang sudah diterapkan Pelayanan Minimal (SPM) Jumlah Kab/Kota yang wajib 3) Kab/Kota -------- = ----- urusan. SPM nya berdasarkan

Keterangan (9)

...... %

...... %

... per 50.000 penduduk

Tepat / tidak

- Tepat/ tidak - Tepat/ tidak 1. SPM Kesehatan ....... urusan 2. SPM Sosial 3. SPM Pendidikan

LAMPIRAN: SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

55

ASPEK

FOKUS

No.

RUMUS/ PERHITUNGAN

IKK

pedoman yang diterbitkan menyampaikan LPPD X 100% oleh Pemerintah


Capaian KInerja

4) Kab/Kota -------- = ----- urusan. 5) Dst .. . Jumlah = ----- urusan

4. SPM Lingkungan Hidup 5. SPM BKKBN 6. SPM Pemberdayaan Perempuan

Rata-rata= ………urusan = ……. Kab/kota

Hubungan antar daerah

3 KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD, sebanyak ----- Kab/Kot. Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2010, sebanyak ------ MOU yang terdiri dari: 1) MOU dengan ------- tentang kerjasama Jumlah MOU pemprov dengan Kerjasama dengan daerah ------. 7 daerah lain ( yang masih berlaku lain 2) MOU dengan ------- tentang kerjasama tahun 2010) -------. 3) Dst---

Sinkronisasi Pelaksanaan Kesesuaian pembangunan nasional dan 8 pembangunan daerah

Kewenangan

Keuangan

9

- Prioritas Pembangunan Daerah sebanyak ------ program.

prioritas

Rata-rata urusan yang dilaksanakan pada seluruh kab/kota dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2007) X 100%

Rata-rata= ………urusan = ……. Kab/kota

..... MOU

(RKPD),

Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas - Prioritas Pembangunan Nasional (RKP), 1 pembangunan nasional sebanyak ----- program Total urusan yang dilaksanakan seluruh Kab/kota dibagi Jumlah Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPD X 100%

Keterangan

1) 2) 3) 4) 5)

Kab/Kota -------- = ----- urusan. Kab/Kota -------- = ----- urusan. Kab/Kota -------- = ----- urusan. Kab/Kota -------- = ----- urusan. Dst .. . Jumlah = ----- urusan Kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD, sebanyak ----- Kab/Kot.

Apabila TEPAT: Tepat atau tidak tepat waktu Waktu penetapan perda Sebutkan dasar hukumnya. 10 penetapan perda APBD 2010 (31 APBD 2010 PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang -----Desember 2009) APBD 2010

...... %

...... %

Tepat/tidak

Tidak tepat, apabila APBD ditetapkan setelah 31 Desember 2009.

1

Program prioritas pembangunan nasional: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan kemiskinan; (5) Ketahanan pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim investasi dan iklim usaha; (8) Energy; (9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) Daerah tertingggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; dan (11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknlogi


56

ASPEK

FOKUS

No.

11

12

IKK

Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005

Belanja untuk pelayanan dasar

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

Keterangan

Apabila ADA: Ada atau tidak ada perda tentang Sebutkan dasar hukumnya. pengelolaan keuangan daerah Ada/tidak PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang --------berdasarkan PP 58/2005 ----------------- ( pengelolaan keuangan daerah) Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2010. 1) Urusan Pendidikan Rp. ----2) Urusan Kesehatan Rp. ----3) Urusan Lingkungan hidup Rp. ----4) Urusan PU Rp. ----5) Urusan Sosial Rp. ----Jumlah belanja untuk pelayanan 6) Urusan Tenaga Kerja Rp. ----dasar dibagi Jumlah total belanja X 7) Urusan Koperasi Rp. ----100% 8) Urusan Satpol PP Rp. -----9) Urusan Kependudukan & Capil Rp. ----Total Belanja pelayanan dasar Rp. -----

...... %

Total Belanja APBD 2010, sebesar Rp. -----

Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2010. Jumlah belanja untuk kesehatan/ 1) Urusan Pendidikan Rp. ----------pendidikan dibagi Jumlah total Belanja untuk urusan 13 Rp. ----------2) Urusan Kesehatan pendidikan dan kesehatan belanja X 100% Total Belanja Pend & Kes Rp. ----------

...... %

Total Belanja APBD 2010, sebesar Rp. -----

Pelayanan Publik

Keberadaan Perda tentang Standar Ada atau tidak 2 14 Pelayanan Publik sesuai pelayanan publik dengan peraturan perundang-undangan

ada

Apabila ADA: standar Sebutkan dasar hukum, Perda Nomor -----Tahun------- tentang -------- (standar pelayanan publik’)

Ada/tidak

2

Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri Departemen/ Pimpinan LPND. LAMPIRAN: SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

57

ASPEK

FOKUS

No.

15

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Ratio PNS terhadap penduduk

Jumlah PNS Provinsi dibagi jumlah penduduk

Sistem Informasi Kepegawaian

Ada atau tidak kepegawaian

Capaian KInerja

Keterangan

Jumlah PNS Provinsi tahun 2010 sebanyak ------- orang. ----Jumlah penduduk provinsi tahun 2010 sebanyak -------- orang.

Kepegawaian

16

Kelembagaan

4 EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD Produk perundangan

Raperda yang tahun berjalan

peraturan

diajukan

5 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA Keputusan DPRD TINDAK LANJUT ditindak lanjuti PELAKSANAAN KEPUTUSAN

yang

Apabila ADA, database sebutkan nama lengkap dari Sistem database: ------- (tentang kepegawaian)

ada

17 Penataan SKPD

Jumlah pembentukan berdasarkan PP 41/2007

18 Perda yang ditetapkan

Jumlah perda yang dalam tahun 2010

Raperda yang disetujui 19 DPRD tahun 2007

20

Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti

Jumlah SKPD, sbb: 1) Biro (Setda) 2) Dinas SKPD 3) Badan 4) Kantor 5) Rumah Sakit 6) Lembaga Teknis lainya Jumlah SKPD

ditetapkan

= ----- unit = ----- unit = ----- unit = ----- unit = ----- unit = ----- unit = ----- unit

Perda yang ditetapkan dalam Tahun 2010, sebanyak ----- Perda ( Daftar Perda terlampir)

- RAPERDA yang diusulkan tahun 2010, Jumlah Raperda yang disetujui sebanyak -----RAPERDA. DPRD tahun 2007dibagi Jumlah - RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2010, Raperda yang diusulkan tahun 2007 sebanyak ----- PERDA.

Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2010X 100% -

Keputusan DPRD yang disampaikan kepada Pemda dalam tahun 2010, sebanyak-----keputusan.

Ada/tidak

------- unit

…..… Perda

…%

......%

Keputusan yang ditindaklanjuti oleh DPR dalam tahun 2010, sebanyak-----


58

ASPEK

FOKUS

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

Keterangan

keputusan.

6 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN Tindak lanjut keputusan Keputusan Gubernur OLEH KEPALA DAERAH 21 yang ditindaklanjuti BESERTA TINDAK LANJUT Gubernur (KepGub) PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Tindaklanjut Peraturan Gubernur (PerGub)

22

7 KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Perda yang dibatalkan

23

- Keputusan Gubernur dalam tahun 2010, Jumlah KepGub yang ditindaklanjuti sebanyak ----- keputusan. dibagi jumlah KepGub dalam tahun - Keputusan yang ditindaklanjuti, sebanyak 2010 X 100% ---- keputusan.

- Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti, Jumlah PerGub yang ditindakPeraturan Gubernur yang sebanyak ----- Pergub. lanjuti dibagi jumlah PerGub dalam ditindaklanjuti - Peraturan Gubernur dalam tahun 2010, tahun 2010 X 100% sebanyak ------ Pergub.

Jumlah perda dibatalkan

Perda yang dibatalkan, sebanyak ---------- , yang terdiri dari: 1) Perda Nomor ------ Tahun 2010 tentang ----Jumlah perda yang dibatalkan 2) Perda Nomor ------ Tahun 2010 tentang ---yang dibagi Jumlah perda yang dikirim ke -pemerintah untuk dievaluasi X 3) Dst. 100%

.... %

.... %

.... %

Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak ------- Perda. 8 INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH

Apabila ADA, Keberadaan perda atau Perda atau PerGub tentang Ada atau tidak ada Perda atau Sebutkan dasar hukumnya. 24 PerGub tentang konsultasi konsultasi publik PerGub PERDA atau Pergub Nomor Tahun ------ tentang publik ------ (konsultasi publik)

Ada/tidak

Apabila Ada, Ada/tidak Media informasi pemda Adanya media informasi Ada atau tidak ada media Informasi. yang dapat diakses oleh 25 pemda yang dapat diakses - Sebutkan nama media informasinya ------yang ditetapkan dengan PerGub publik oleh publik (website, dan.


59

ASPEK

FOKUS

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

Keterangan

- Sebutkan dasar hukumnya Pergub Nomor : ------Tahun ------ tentang ------ Dana perimbangan yang terserap Tahun 2010 sebesar Rp. -----Dana perimbangan yang Jumlah dana perimbangan yang Serapan dana perimbangan 26 terserap dibanding yang terserap dibagi jumlah dana - Dana perimbangan yang direncanakan ....... % direncanakan perimbangan X 100% sesuai dengan APBD Tahun 2010 sebesar Rp. ------ Belanja langsung APBD tahun 2010, Alokasi Belanja pada APBD Belanja Publik terhadap Total belanja langsung dibagi DAU sebesar Rp-----27 ...... % dari DAU DAU X 100% - DAU Tahun 2010, sebesar Rp. -----kotakpos, bag/biro humas, leaflet/brosur)

9 TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL

Belanja Langsung Jumlah belanja langsung dibagi Alokasi Belanja pada APBD 28 terhadap total APBD APBD X 100%

10 INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBERSUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH 11 EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD

Belanja langsung APBD tahun 2010, sebesar Rp-----...... % Total Belanja APBD Tahun 2010, sebesar Rp. ------

- PAD APBD Tahun 2010, sebesar Rp ----Besaran PAD terhadap Besaran Pendapatan Asli Jumlah PAD dibagi jumlah total ....... % 29 seluruh pendapatan dlm Daerah (PAD) pendapatan APBD X 100% - Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2010 APBD (Realisasi) (Realisasi), sebesar Rp. -----

- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun Opini BPK terhadap Jenis opini BPK terhadap 2008, dengan opini: ------------Kewajaran Laporan 30 LapKeu Daerah Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk Keuangan (Lapkeu) 2 tahun terakhir - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2009, dengan opini: ------

Opini tahun 2008 = ----Opini tahun 2009= ------

Opini,: 1) WTP/ unqualified opinion); 2) WDP/ qualified opinion); 3) TMP/ disclaimer opinion), atau 4) TIDAK WAJAR (TW/adverse opinion).

- SILPA Tahun 2010, sebesar Rp ----Besaran SILPA

Rasio SILPA thdp total Besaran SILPA dibagi 31 pendapatan pendapatan X 100%

jumlah - Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2010, sebesar Rp. -----

............ %


60

ASPEK

12 PENGELOLAAN POTENSI DAERAH

13 TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH

3

FOKUS

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

- Realisasi PAD Tahun 2010, sebesar Rp ----- Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2010, sebesar Rp. -----

.... %

Realisasi Pendapatan

Rasio realisasi PAD thd Realisasi PAD dibagi 32 anggaran pendapatan pendapatan APBD X 100%

Realisasi belanja

- Realisasi Belanja Tahun 2010, sebesar Rp -Rasio realisasi belanja thd Realisasi belanja dibagi total belanja ---33 anggaran belanja APBD X 100% - Total Belanja dalam APBD Tahun 2010, sebesar Rp. ------

total

- Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun jumlah temuan BPK RI yang 2009 sebanyak ----- temuan. Pengawasan Inspektorat Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan 34 Provinsi ditindaklanjuti temuan BPK RI sampai dengan - Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai akhir tahun 2010 dengan Tahun 2009, sebanyak ----temuan. - Realisasi PAD Tahun 2010, sebesar Rp. ----Jumlah realisasi PAD 2010 dibagi Rasio realisasi PAD 2010 dengan potensi PAD Peta potensi daerah 35 3 terhadap potensi PAD - Potensi PAD pada APBD Tahun 2010 , X 100% sebesar Rp-----Kenaikan atau penurunan PAD - Total PAD pada Tahun 2010 sebesar Rp. ---Peningkatan Pendapatan dibagi PAD tahun lalu X 100% atau 36 Peningkatan PAD Asli Daerah (PAD) (PAD 2010- PAD 2009) : PAD 2009 X - Total PAD pada Tahun 2009 sebesar Rp.---100% -

Penghargaan

Penghargaan dari pemerintah yang diterima 37 oleh Pemda dalam tahun 2010.

Pengadaan barang dan jasa 38

Keberadaan E-procurement

Daya saing daerah

Jumlah investasi

39

Penghargaan yang diterima, sebanyak ----Jumlah penghargaan dari yang terdiri dari pemerintah yang diterima oleh 1) -------. Pemerintah Daerah dalam Tahun 2) ---------. 2010 3) ----------. 4) Dst ---------.

Ada atau tidak ada E-procurement

Apabila ADA Sebutkan Penerapan e-procurement mulai operasi pada bulan ----- tahun -----.

Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2010, persetujuan Jumlah Realisasi ijin investasi dalam sebanyak ------- ijin dengan total nilai investasi tahun 2010 sebesar Rp -----

Keterangan

.... %

..... %

.... %

.... %

.... Penghargaan

Ada/Tidak

... ijin

Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD


61

LAMPIRAN I. 2: FORMAT IKK UNTUK PROVINSI TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2010 PROVINSI : ………………… NAMA SKPD : (Sebutkan nama SKPD,) URUSAN YANG DILAKSANAKAN: (Sebutkan urusan yang diselengarakan oleh SKPD ybs)

(1)

ASPEK

FOKUS

(2)

(3)

1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

(yang Program Nasional melekat di kementrian/LPND) 1 yang harus dilaksanakan oleh SKPD

- Jumlah program Nasional Jumlah program Nasional Jumlah Program (RKP), sebanyak ----- program. yang dapat dilaksanakan Nasional yg - Jumlah program nasional yang ............. % oleh SKPD dibagi jumlah dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan SKPD, sebanyak -program Nasional x 100% --- program Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari:

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh 2 pemerintah cq Kementerian / LPNK

2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN

3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH

1

Keberadaan Standard Operating Procedure Ada atau tidak ada (SOP)

1. 2. 3. 4.

Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut 3 Peraturan Menteri (PERMEN)

Jumlah PERDA Jumlah PERDA pelaksanaan pelaksanaan yang ada PERMEN yang ada dibagi terhadap PERDA yang jumlah PERDA yang harus menurut harus dilaksanakan dilaksanakan PERMEN x 100% menurut PERMEN

Pengisian struktur jabatan

Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada dan eselonering yang (yang diisi) dibagi terisi jumlah jabatan yang ada x 100%

4

SOP ttg ----SOP ttg ----SOP ttg ----Dst -----

PERDA pelaksanaan sebanyak -----. PERDA yang sehatusnya, sebanyak -----

Jabatan yang ada sebanyak ---Jabatan yang harus ada, sebanyak -----

KETERANGAN (9)

Lihat Program Nasional RKP 2010 untuk masing-masing urusan, terlampir.

SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus Ada -----------SOP dilakukan, kapan, dimana, oleh / siapa, bagaimana cara melakukan, Tidak Ada : apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis 1. SPM Kesehatan 2. SPM Sosial ............. % 3. SPM Pendidikan 4. SPM Lingkungan Hidup 5. SPM BKKBN 6. SPM Pemberdayaan Perempuan.

.......%

Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

62

ASPEK

FOKUS

NO

5

IKK

Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan 7 tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

8

5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan 9 yang dimiliki oleh SKPD

Jenis Data

Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada jabatan Apabila Ada, fungsional dalam fungsional dalam struktur sebutkan nama bidang/jabatan struktur organisasi SKPD organisasi SKPD fungsional, --------.

4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH 6

Rumus

Rasio PNS Provinsi

Jumlah terhadap Provinsi

PNS Total

SKPD PNS

Capaian Kinerja Ada/tidak ada

KETERANGAN Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2010.

Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2010.

- PNS SKPD , sebanyak -----. personil ......... - Total PNS Provinsi, sebanyak ---- personil

Jumlah pejabat yang persyaratan Pejabat yang telah memenuhi pelatihan memenuhi persyaratan pendidikan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi kepemimpinan jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Jumlah pejabat yang Pejabat yang telah memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah kepangkatan total pejabat SKPD yang ada x 100%

Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak ----- org.

Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2010. ............. %

Pejabat yang ada, sebanyak ----org. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ----org.


Jabatan yang ada, sebanyak ---- jbt.

Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada ............. jenis tahun 2010, sebanyak ----- jenis, dokumen Keberadaan dokumen yg terdiri dari: perencanaan Ada atau tidak ada 1. ............. pembangunan di SKPD dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya -RENSTRA SKPD 2. ............ -RENJA SKPD -RKA-SKPD 3. ............. .


63

ASPEK

FOKUS

NO

Sinkronisasi Program RENJA 10 SKPD dengan Program RKPD

Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA 11 SKPD

Perencanaan Pelaksanaan 12 Program dan Anggaran

6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Alokasi anggaran

13

Besaran belanja modal

14

15 Besaran belanja pemeliharaan 16


IKK

Rumus

Jenis Data

- Program RKPD yang Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, diakomodir dalam RENJA sebanyak -------- program. Jumlah Program RKPD SKPD dibagi jumlah yang diakomodir dalam program dalam RENJA - Program Renja SKPD yang RENJA SKPD SKPD yang ditetapkan ditetapkan dalam RPJMD, pada RPJMD x 100% sebanyak ------Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi sebanyak ----- program. jumlah program dalam RKA - Program dalam RKA SKPD, dalam RKA SKPD SKPD x 100% sebanyak ----- program. - Program RENJA SKPD yang Jumlah Program RENJA diakomodir dalam DPA SKPD, Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir sebanyak ----- program. SKPD diakomodir dalam dalam DPA SKPD dibagi - Program dalam DPA SKPD, DPA SKPD jumlah program dalam DPA sebanyak ----- program. SKPD x 100% - Total Anggaran SKPD, sebesar Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD Rp, ----terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% - Total Belanja APBD, sebesar Rp APBD ----- Belanja Modal SKPD, sebesar Belanja modal terhadap Rp. -----Belanja modal dibagi total total belanja SKPD belanja SKPD x 100% - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.----- Total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan Total Belanja SKPD, sebesar Rp. ----dari total belanja barang pemeliharaan dari total dan jasa SKPD) x 100% belanja barang dan jasa - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. ----- total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan Total Belanja SKPD, sebesar Rp. ----dibagi total belanja SKPD x pemeliharaan dari total 100% belanja SKPD - Total belanja SKPD, sebesar Rp. ------

Capaian Kinerja

KETERANGAN Mengacu dokumen RKPD tahun 2010 dan Renja-SKPD ybs.

............. %

Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2010 dan Renja-SKPD ybs. ............. % Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2010 dan dokumen DPASKPD ybs tahun 2010. ........... %

............. %

Mengacu APBD tahun 2010 terakhir.

............. %

............. %

............. %

64

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb:

Laporan keuangan SKPD

17

Ada atau tidak ada laporan Keberadaan laporan keuangan SKPD berikut 1. .............. keuangan SKPD (Neraca, komponen yang ada Calk) (Neraca, Calk) 2. ..............

Capaian Kinerja

Tidak Ada/

KETERANGAN Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)

Ada sebanyak ------ jenis :

3. .............. 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Manajemen asset SKPD

Penggunaan Asset SKPD

8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI Bentuk-bentuk MASYARAKAT prasarana masyarakat

18

19

fasilitas / partisipasi 20

Responsivitas terhadap 21 partisipasi masyarakat

Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, inventarisasi barang inventarisasi barang atau Sebutkan jenis dokumennya. atau asset SKPD asset SKPD - Asset yang tidak digunakan, Jumlah asset yang tidak sebanyak ------ asset. Jumlah yang tidak digunakan SKPD dibagi - Asset yang dikuasai SKPD, digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai sebanyak ----- asset. SKPD x 100 % Jumlah fasilitas / Sebutkan jenisnya prasarana informasi : 1. .............. 1. Papan Pengumuman 2. .............. Jumlah fasilitas / prasarana 2. Pos Pengaduan partisipasi 3. Leaflet 3. .............. 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di 4. .............. Mass Media 5. ............. Ada atau tidak adanya Keberadaan Survey Hasil Survey Kepuasan Apabila Ada, sebutkan survey Kepuasan Masyarakat Masyarakat terhadap kepuasan tentang ----Pelayanan publik

Ada/ tidak ada Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun. ............. %

Jumlah sebanyak ------ jenis.

Ada/tidak ada

Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.


65

LAMPIRAN I. 2: FORMAT IKK UNTUK PROVINSI TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2010 PROVINSI : ………………… NAMA SKPD : (Sebutkan nama SKPD,) URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1. Urusan -----2. Urusan ------- (Sebutkan urusan-urusan yang diselengarakan oleh SKPD ybs) No

(1)

ASPEK

(2)

1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGAR A AN URUSAN PEMERINTAHA N

FOKUS

(3)

Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND 2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN

Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )

3 PENATAAN KELEMBAGAAN Pengisian struktur DAERAH jabatan

NO

IKK

(4)

1

2

3

4

(5)

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

Jenis Data

Rumus/Persamaan

(6)

Urusan (1) ------

Urusan (2) ------

(7A)

(7B)

- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----Jumlah program Nasional program. yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, program Nasional x 100% sebanyak ----- program Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----yang terdiri dari: Keberadaan Standard Operating Procedure Ada atau tidak ada 1. SOP ttg ----(SOP) 2. SOP ttg ----3. SOP ttg ----4. Dst ----- PERDA pelaksanaan Jumlah PERDA Jumlah PERDA sebanyak -----. pelaksanaan yang ada pelaksanaan PERMEN - PERDA yang seharusnya, terhadap PERDA yang yang ada dibagi jumlah sebanyak 6 SPM harus dilaksanakan PERDA yang harus menurut PERMEN ttg dilaksanakan menurut SPM PERMEN ttg SPM x 100% Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD

Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang dan eselonering yang terisi dibagi jumlah terisi jabatan yang ada x 100%

Capaian Kinerja Urusan (1) ---- Urusan (2) -----(8A)

(8B)

- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----program. ....... % ........ % - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak ----- program Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----yang terdiri dari: Ada --------- Ada ----------SOP / --SOP / 1. SOP ttg ----Tidak Ada : Tidak Ada : 2. SOP ttg ----3. SOP ttg ----4. Dst ----- PERDA pelaksanaan sebanyak -----. - PERDA yang ...... % ....... % sehatusnya, sebanyak ----

-

Jabatan yang terisi sebanyak -----

-


-

Jabatan yang ada, sebanyak -----

-


KETERANGAN

....... %

(9)

Sesuai urusan.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

SPM Kesehatan SPM Sosial SPM Pendidikan SPM Lingkungan Hidup SPM BKKBN SPM Pemberdayaan Perempuan.

-

Lihat Petunjuk pengisian IKK

....... %


66

No

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Jenis Data

Rumus/Persamaan Urusan (1) ------

(1)

(2)

(3)

(4)

5

(5)

Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD


Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

7

8

5 PERENCANAAN PEMBANGUNA N DAERAH Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD

9

Rasio PNS Provinsi

Capaian Kinerja Urusan (2) ------

(6)

(7A)

Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -------. - PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak -----. personil

Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------. - PNS yang menangani urusan (2) SKPD , sebanyak -----. personil

- Total PNS Provinsi, sebanyak ----- personil

- Total PNS Provinsi, sebanyak ----- personil

Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi

Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

Keberadaan dokumen perencanaan Ada atau tidak ada pembangunan di dokumen perencanaan SKPD SKPD berikut jumlahnya -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD

(7B)

- Pejabat yang memenuhi - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak syarat diklatpim, ----- org. sebanyak ----- org. - Pejabat yang ada, sebanyak -----org.

Urusan (1) ---- Urusan (2) -----(8A)

(8B)

Lihat Petunjuk pengisian IKK ........

........

........ %

....... %

....... %

....... %

- Jabatan yang ada, sebanyak ----- jbt.

Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2010, sebanyak ----jenis, yg terdiri dari: 1. .............

Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ........ jenis ....... jenis ada tahun 2010, sebanyak - dokumen dokumen ---- jenis, yg terdiri dari: 1. .............

2. ............

2. ............

3. ............. .

(9)

Ada/tidak Ada/tidak ada ada

- Pejabat yang ada, sebanyak -----org.

- Pejabat yang memenuhi - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ---kepangkatan, sebanyak --- org. -- org. - Jabatan yang ada, sebanyak ----- jbt.

KETERANGAN

3. ............. .


67

No

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Jenis Data


(1)

(2)

(3)

Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD


(4)

(5)

(6)

(7A)

- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak -------program.

Capaian Kinerja Urusan (2) -----(7B)

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD

Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD

11

Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran

Jumlah Program RENJA SKPD yang 12 diakomodir dalam DPA SKPD

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%

Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%

Urusan (1) ---- Urusan (2) -----(8A)

(8B)

- Program RENJA RKPD yang - Program RENJA RKPD diakomodir dalam RKA yang diakomodir dalam SKPD, sebanyak ----RKA SKPD, sebanyak ----program. program. - Program dalam RKA SKPD, - Program dalam RKA sebanyak ----- program. SKPD, sebanyak ----program. Program RENJA SKPD yang - Program RENJA SKPD diakomodir dalam DPA yang diakomodir dalam SKPD, sebanyak ----DPA SKPD, sebanyak ----program. program. - Program dalam DPA SKPD, - Program dalam DPA KPD, sebanyak ----- program. sebanyak ----- program.

..... %

..... %

Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2010 dan Renja-SKPD ybs. ...... %

...... %

-

- Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp, -----

Realisasi anggaran

Realisasi belanja SKPD Realisasi belanja SKPD 13 terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% - Total Belanja APBD, APBD sebesar -----


Belanja modal Belanja modal dibagi terhadap total belanja 14 total belanja SKPD x SKPD (realisasi) 100%

- Total belanja belanja SKPD, sebesar Rp, -----

(9)

Mengacu dokumen RKPD tahun 2010 dan RenjaSKPD ybs.

- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak -------program.

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi Jumlah Program RKPD jumlah program dalam 10 yang diakomodir RENJA SKPD yang - Program Renja SKPD yang - Program Renja SKPD yang dalam RENJA SKPD ditetapkan pada RPJMD x ditetapkan dalam RPJMD, ditetapkan dalam RPJMD, 100% sebanyak ------sebanyak -------

KETERANGAN

….. %

....... %

...... %

...... %

Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2010 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2010..

Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2010.

- Total Belanja APBD, sebesar -----

- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. ------

- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. ------

- Total Belanja SKPD, sebesar Rp.-----

- Total Belanja SKPD, sebesar Rp.-----

Mengacu LKD tahun 2010. ........ %

........ %


68

No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)

NO

IKK

(4)

(5)

Total Belanja pemeliharaan dari 15 total belanja barang dan jasa (realisasi) Besaran belanja pemeliharaan

16


7 PENGELOLAAN BARANG MILIK Manajemen asset SKPD DAERAH


Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)

total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%

Capaian Kinerja

Urusan (1) ------

Urusan (2) ------

(7A)

(7B)

(6)

- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. -----

- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. -----

Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)

Keberadaan 18 inventarisasi barang atau asset SKPD

Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD

KETERANGAN

Urusan (1) ---- Urusan (2) -----(8A)

(8B)

(9)


....... %

........ %

........ %

- Total belanja barang dan - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. ----jasa SKPD, sebesar Rp. ----

- total belanja pemeliharaan - total belanja SKPD, sebesar Rp. ----pemeliharaan SKPD, total belanja sebesar Rp. ----pemeliharaan dibagi total - Total belanja SKPD, belanja SKPD x 100% sebesar Rp. ------ Total belanja SKPD, sebesar Rp. ------

Keberadaan laporan 17 keuangan SKPD (Neraca, Calk)

19

Jenis Data

Rumus/Persamaan

Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1. .............. 2. .............. 3. ..............

Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1. .............. 2. .............. 3. ..............

Apabila Ada, Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. Sebutkan jenis dokumennya.

- Asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, sebanyak -----digunakan, sebanyak -----asset. asset. Jumlah asset yang tidak Jumlah yang tidak digunakan SKPD dibagi - Asset yang dikuasai SKPD, - Asset yang dikuasai sebanyak ----- asset. SKPD, sebanyak ----digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai asset. SKPD x 100 %

Tidak Ada/ Tidak Ada/ Ada Ada sebanyak -- sebanyak ------ jenis : ----- jenis :

Ada/ tidak ada

....... %

Mengacu APBD tahun 2010.

Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)

Ada/ tidak ada

..... %

Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.


69

No

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Jenis Data


(1)

(2)

8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

(3)

Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat

Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat

(4)

(5)

(6)

Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman Jumlah fasilitas / 20 2. Pos Pengaduan prasarana partisipasi 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Ada atau tidak adanya Keberadaan Survey Hasil Survey Kepuasan 21 Kepuasan Masyarakat Masyarakat terhadap Pelayanan publik

Capaian Kinerja Urusan (2) ------

(7A)

(7B)

Sebutkan jenisnya 1. ..............


2. ..............

2. ..............

3. ..............

3. ..............

4. ..............

4. ..............

5. ..............

5. ..............

KETERANGAN

Urusan (1) ---- Urusan (2) -----(8A)

(8B)

Jumlah Jumlah sebanyak -- sebanyak ----- jenis. ---- jenis.

Apabila Ada, sebutkan Apabila Ada, sebutkan Ada/tidak Ada/tidak survey kepuasan tentang ---- survey kepuasan tentang ---ada ada -

(9)


Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh SKPD


70

LAMPIRAN I.3: FORMAT IKK UNTUK PROVINSI TATARAN PELAKSANAN KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJAPENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2010. PROVINSI ------------NO

URUSAN

NO

IKK

RUMUS

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

URUSAN WAJIB 1

Pendidikan

1

Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI

Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI ------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI

............%

2

Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS

Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMP/MTS ------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP/MTS

............%

3

Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA

Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMA /SMK/MA ------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMA/SMK/MA

............%

4

Pembinaan Guru jenjang SD/MI

Jumlah Guru jenjang SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi ------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah Guru jenjang SD/MI

5

Pembinaan Guru jenjang SMP/MTS

Jumlah Guru jenjang SMP/MTS yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi ----------------------------------------------------- x 100 % ............% Jumlah Guru jenjang SMP/MTS

6

Pembinaan Guru jenjang SMA/SMK/MA

Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi ------------------------------------------------------- x 100 % ............% Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA

7

Fasilitasi dan Asistensi Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan

Peta penjaminan mutu pendidikan

............%

Ada/ tidak*)


71

URUSAN

NO 2

NO

IKK

8

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

9

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

10

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

11

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

12

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota

13

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD


14

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

15

Cakupan kunjungan bayi

16

Pencemaran Udara

Kesehatan

RUMUS

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota -----------------------------------------------------------Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota

............%

Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota -----------------------------------------------------------Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota -----------------------------------------------------------Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota

............%

............%


-----------------------------------------------------------Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota


............%

............%

............%


............%


3

Lingkungan Hidup

-----------------------------------------------------------Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota Jumlah Kabupaten dan kota yg dipantau mutu udara ambient Dikawasan pemukiman atau industri ------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh kabupaten dan kota

............%

............%


72

URUSAN

NO

4

Pekerjaan Umum

RUMUS

CAPAIAN KINERJA

NO

IKK

17

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

Jumlah perusahaan wajib AMDAL yg telah diawasi ------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL

18

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk


19

Penegakan hukum lingkungan

20

Jalan provinsi dalam kondisi baik

Panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik ------------------------------------------------------- x 100 % Panjang seluruh jalan provinsi

..............%

21

Rumah tangga bersanitasi


............%

22

Kawasan kumuh


23

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB


24

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD

Ada/tidak

Ada/ tidak*)

25

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD

Ada/tidak

Ada/ tidak*)

-----------------------------------------------------------Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ------------------------------------------------------Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota

KETERANGAN

............%

..............

............%


5

6

Tata Ruang

------------------------------------------------------Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota

............%

............%

Perencanaan Pembangunan


73

URUSAN

NO

NO

IKK

CAPAIAN KINERJA

RUMUS

26

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD

27

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

28

Rumah tangga pengguna air bersih

29

Rumah layak huni


30

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)


31

Lapangan olahraga

32

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

33

Koperasi aktif

34

Usaha Mikro dan Kecil

KETERANGAN

Ada/ tidak*)

Ada/tidak Jumlah program RKPD tahun berkenaan

7

Perumahan

------------------------------------------------------------Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan

x 100 %

..........%


............%


8

Kepemudaan & Olahraga


............%

............%


9

10

Penanaman Modal

Koperasi & UKM


............%

Realisasi PMDN thn 2010 – Realisasi PMDN 2009 ------------------------------------------------------------ x 100 % Realisasi PMDN 2009

Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota -----------------------------------------------------------Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota ------------------------------------------------------------

.........%

............%

............%


74

URUSAN

NO

NO

IKK

RUMUS

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota 11

Kependudukan & Catatan Sipil

12

Ketenagakerjaan

35

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

36

angkatan kerja


37

Pencari kerja yang sudah ditempatkan


38

Regulasi ketahanan pangan

39

Ketersediaan pangan utama

40

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

41

Partisipasi angkatan kerja perempuan


42

Tingkat prevalensi peserta KB aktif


43

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I


44

Angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang


Ada/tidak ada

. Ada/ tidak ada


13

Ketahanan Pangan

-----------------------------------------------------------Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota Ada/Tidak

............%

............% . Ada/ tidak ada


14

15

16

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KB & KS

Perhubungan


............%

Pekerja perempuan di lembaga pemerintah ------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah pekerja perempuan





........%

............%

............%

............%

............%


75

URUSAN

NO 17

18

19

Komunikasi & Informatika

Pertanahan

Kesbang & Politik

NO 45

Web site milik pemerintah daerah

46

Pameran/expo

47

Luas lahan bersertifikat

48 49

20

21

22

23

Otonomi Daerah

Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Sosial

Budaya

50

Statistik

Kegiatan pembinaan politik daerah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Sistim Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi

51

Tapal batas

52

PKK aktif

53

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

54

PMKS yg memperoleh bantuan sosial

55 56

24

IKK

Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

RUMUS

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

Ada/Tidak Menunjukkan jumlah pameran/expo yang dilaksanakan per tahun Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota -----------------------------------------------------------Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Menunjukkan Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi Jumlah permasalahan perbatasan antar kab/kota yang diselesaikan --------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah permasalahan perbatasan antar kab/kota yang dilaporkan Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota -----------------------------------------------------------Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota Menunjukan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah

……….

............%

………. ………. ……….

……….%

............%

……….

Jumlah PMKS yg diberikan bantuan ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan

……….%

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

……….

Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya

……….

57

Buku ”propinsi dalam angka”

Ada/Tidak

Ada/ tidak*)

58

Buku ”PDRB provinsi”

Ada/Tidak

Ada/ tidak*)


76

URUSAN

NO

NO

IKK

RUMUS

CAPAIAN KINERJA

KETERANGAN

Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku 25

26

Kearsipan

Perpustakaan

……….%

59

Pengelolaan arsip secara baku

------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah SKPD

60

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan

……….

Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah

……….

Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani

……….

61

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

62

Pengunjung perpustakaan

1

Produksi perikanan

2

Ekspor hasil perikanan

3

Konsumsi ikan

4

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

5

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2010**)

6

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

URUSAN PILIHAN Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota penghasil perikanan 1

2

3

Kelautan & perikanan

Pertanian

Kehutanan

-----------------------------------------------------------Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota penghasil perikanan Nilai export hasil perikanan (Rp) -----------------------------------------------Target daerah Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota -----------------------------------------------------------Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota

............%

............%

............%

Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota -----------------------------------------------------------Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian --------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB

............%

……….%

Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi ------------------------------------------------------------ x 100% Luas total hutan dan lahan kritis

……….%


77

URUSAN

NO

NO

IKK

RUMUS Luas Kerusakan Kawasan Hutan --------------------------------------------- x 100% Luas Kawasan Hutan

CAPAIAN KINERJA

7

Kerusakan Kawasan Hutan

8

Pertambangan tanpa ijin

------------------------------------------------------------ x 100% Luas area penambangan yang liar

9

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tahun 2010**)

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan --------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB

10

Kunjungan wisata

11

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2010**)

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata --------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB

……….%

12

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2010**)

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri --------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB

……….%

13

Pertumbuhan Industri secara keseluruhan

14

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan --------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB

15

Ekspor Bersih Perdagangan

nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor

16

Transmigran swakarsa

KETERANGAN

……….%

Luas Penambangan Liar yang ditertibkan 4

Energi dan SDM

……….%

……….%

Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota 5

6

7

Pariwisata

Industri

Perdagangan



............%

............%

……….% US$.........

Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota 8

Transmigrasi


............%

Keterangan *) pilih salah satu **)Apabila belum tersedia gunakan PDRB Tahun 2009. LAMPIRAN: SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

78

LAMPIRAN II.1: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2010 KOTA------------------

(1)

ASPEK

FOKUS

(2)

(3)


No. (4)

1

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

(5)

(6)


Capaian KInerja

Keterangan

(7)

(8)

(9)

Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : ------ Tahun ------ tentang -----

Ada/ tidak

Keberadaan PERDA IMB

Ada/tidak ada PERDA

2

Rasio Rumah ber IMB

Jumlah Rumah ber IMB 1 dibagi jumlah rumah seluruhnya

3

Keberadaan PERDA RTRW

Ada/tidak ada PERDA RTRW

- Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2010, sebanyak ----- unit. - Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2010, sebanyak ------ Unit. Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : -----Tahun ------ tentang -----

4

Pengurusan KTP

Lama pengurusan KTP dalam PERDA

Dasar hukum: PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang -----

...... Hr

5

Biaya KTP

Biaya KTP dalam PERDA

Dasar hukum: PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang ------

Rp. .........../ Tidak dipungut

Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)

6

Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk

Jumlah personil Satpol PP pada akhir tahun 2010 dibagi 10.000 penduduk x 100 %

Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS.

7

Peraturan ttg ketertiban penataan ruang

Peraturan ttg kependudukan

1

Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS

Ada atau tidak ada PERDA PSK dan PKL

- Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2010, sebanyak = ----- orang - Penduduk pada akhir tahun 2010, berjumlah = ----- orang Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang ----(yang mengatur PSK, PKL, atau PMKS)

........ %

Ada/ tidak Bilamana Perda tsb tidak menetapkan jangka waktu, dapat diperkuat dengan SOP. Bilamana Perda tidak mengatur biaya, dapat diperkuat dengan SOP.


Ada/ tidak ada

Rumah adalah Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang berdomisili dikawasan permukinan maupun rumah liar yang berdomisili dikawasan lindung.


79

ASPEK

No.

FOKUS

Peraturan tentang Kebersihan Kota 2 KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH


Penyampaian laporan keuangan dan kinerja

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Hubungan daerah

antar


RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

8

Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kota

Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan Kota

Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : -----Tahun ------ tentang -----

Ada/ tidak ada

9

Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2010,

Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan

10

11

12

IKK

Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006

Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.


Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan Penetapan oleh Menteri/ Pimpinan LPND.

Jumlah MOU yang masih Kerjasama dengan daerah berlaku per tahun 2010 lain

Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2010 disampaikan pada tanggal ------ 2011 sesuai surat pengantar Nomor------ tanggal ------ 2011.

Bukti Pengiriman: - Laporan Keuangan 2010, disampaikan pada tanggal ----- 2011 sesuai surat pengantar Nomor ----- tanggal ------- 2011 - Laporan Kinerja tahun 2010. disampaiakan pada tanggal ----- 2011 sesuai surat pengantar Nomor------tanggal ------ 2011 Urusan yang diterapkan oleh Pemda sebanyak -------- urusan, yang terdiri dari: 1) Urusan ----2) Urusan -----3) Urusan -----4) Urusan -----5) Urusan -----6) Urusan -----Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2010, sebanyak ------ MOU yang terdiri dari: 1) MOU dengan ------- tentang kerjasama ------. 2) MOU dengan ------- tentang kerjasama -------. 3) Dst---

Keterangan

Tepat / tidak

Tepat/ tidak

Tepat/ tidak

....... Urusan

SPM yang ditetapkan Pemerintah sampai dengan Tahun 2010,sebanyak 6 urusan.

..... MOU

80

ASPEK 3

FOKUS

Sinkronisasi KESELARASAN ANTARA Pelaksanaan KEBIJAKAN PEMERINTAHAN pembangunan DAERAH DENGAN nasional dan KEBIJAKAN PEMERINTAH daerah

Kewenangan

No.

13

IKK

Kesesuaian prioritas pembangunan

RUMUS/ PERHITUNGAN Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas 2 pembangunan nasional Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2007) X 100%

14

Urusan wajib yang diselenggarakan daerah

15

Tepat atau tidak tepat Waktu penetapan PERDA waktu penetapan PERDA APBD 2010 APBD 2010

16

Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005

Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah

Keuangan

17


Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%

Jenis Data (Tahun 2010) - Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak ------ program.

Capaian KInerja

Keterangan

...... %

- Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 11 program prioritas. Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2010 (APBD) = ------ urusan.

...... %

Apabila TEPAT: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang ----APBD 2010. (Paling lambat tanggal 31 Desember 2009).

Tepat/ tidak

Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang ----( pengelolaan keuangan daerah)

Ada/ tidak

Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2010. 1) Urusan Pendidikan Rp. ----2) Urusan Kesehatan Rp. -----3) Urusan Lingkungan hidup Rp.----4) Urusan PU Rp. -----5) Urusan Sosial Rp. -----6) Urusan Tenaga Kerja Rp. -----7) Urusan Koperasi Rp. -----8) Urusan Satpol PP Rp. -----9) Urusan Kependudukan & Capil Rp. ------Total Belanja pelayanan dasar Rp. -------

Sesuaikan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2010. APBD terakhir. Laporan Keuangan Daerah Tidak tepat, apabila APBD ditetapkan setelah 31 Desember 2009.

...... %

Total Belanja APBD 2010, sebesar Rp. -------

2

Program prioritas pembangunan nasional: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan kemiskinan; (5) Ketahanan pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim investasi dan iklim usaha; (8) Energy; (9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) Daerah tertingggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; dan (11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknlogi LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

81

ASPEK

No.

FOKUS

Pelayanan Publik

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

18

Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2010. 1) Urusan Pendidikan Rp. ------2) Urusan Kesehatan Rp. -------Total Belanja Pend & Kes Rp. -------

...... %

19

Keberadaan PERDA tentang Standar Ada atau tidak adanya 3 Pelayanan Publik sesuai standar pelayanan publik dengan peraturan perundang-undangan

Apabila ADA: Sebutkan hukumnya , PERDA Nomor -----Tahun------- tentang -------- (standar pelayanan publik’)

Ada/ tidak

RAPERDA diajukan berjalan

yang tahun

Keterangan

Jumlah PNS Kota tahun 2010 sebanyak -------orang.

Ratio PNS terhadap penduduk

Jumlah PNS Kota dibagi jumlah penduduk

21


Ada atau tidak adanya data base kepegawaian

22

Penataan SKPD

. Jumlah pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007

23

PERDA yang ditetapkan

Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2010

PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2010, sebanyak ------ Perda ( Daftar terlampir)

24

RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2010

Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2010 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2010

- RAPERDA yang diusulkan tahun 2010, sebanyak ------ RAPERDA. - RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2010, sebanyak --------- PERDA.

Kepegawaian

4 EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD Produk peraturan perundangan

Capaian KInerja

Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan dibagi Jumlah total belanja X 100%

20

Kelembagaan


----Jumlah penduduk Kota tahun 2010 sebanyak -------- orang. Apabila ADA, sebutkan nama lengkap dari Sistem database: ------- (tentang kepegawaian) Jumlah SKPD, sbb:: 1) Bagian (Setda) = ----- unit 2) Dinas = ----- unit 3) Badan = ----- unit 4) Kantor = ----- unit 5) Rumah Sakit = ----- unit 6) Lembaga Teknis lainya = ----- unit = ----- unit 7) Kecamatan/Distrik Jumlah SKPD = ----- unit

Ada/ tidak

------- unit

… PERDA

…%

3

Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri / Pimpinan LPNK.


82

ASPEK

No.

FOKUS

5 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA Keputusan DPRD TINDAK LANJUT yang PELAKSANAAN KEPUTUSAN ditindaklanjuti

6 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN Tindaklanjut OLEH KEPALA DAERAH keputusan BESERTA TINDAK LANJUT Walikota PELAKSANAAN KEPUTUSAN

26

Tindaklanjut Peraturan Walikota 7 KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

8 INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH

PERDA dibatalkan

25

27

yang

PERDA tentang konsultasi publik

Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik


IKK

Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti .

RUMUS/ PERHITUNGAN Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2010 x 100%

Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi Keputusan Walikota yang jumlah keputusan ditindaklanjuti Walikota dalam tahun 2010 x 100% Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti


......% - Keputusan DPRD dalam tahun 2010, sebanyak------ keputusan. - Keputusan Walikota tahun 2010, sebanyak ------ keputusan. - Keputusan Walikota tahun 2010 yang ditindaklanjuti, sebanyak ------- keputusan. - Peraturan Walikota dalam tahun 2010, sebanyak ------ PerWalikota. - Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti, sebanyak ------ PerWalikota.

Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%

Perda yang dibatalkan, sebanyak ------- , yang terdiri dari: 1) Perda Nomor -------- Tahun 2010 tentang ---2) Perda Nomor -------- Tahun 2010 tentang ---3) Dst. Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak ------

Jumlah PERDA yang dibatalkan

29

Keberadaan Ada/tidak PERDA/PerWalikota PERDA/PerWalikota tentang konsultasi publik

30

Adanya media informasi pemda yang dapat diakses Ada atau tidak ada media oleh publik (website Kota, Informasi yang ditetapkan pos, bag/biro humas, dengan PerWalikota leaflet/brosur)

Keterangan

- Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2010, sebanyak-----keputusan.

Jumlah Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti dibagi jumlah Peraturan WaliKabupaten dalam tahun 2010 x 100%

28

Capaian KInerja

Apabila ADA, Sebutkan dasar hukumnya. PERDA atau PerWalikota Nomor Tahun ------- tentang ------------- (konsultasi publik) Apabila ADA, - Sebutkan Nama Medianya :------ Sebutkan PerWalikota nomor ------- tahun -------tentang ------.

.... %

.... %

.... %

Ada/ tidak

Ada/ tidak

83

ASPEK 9 TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL


FOKUS

No.

Serapan dana perimbangan

31

Alokasi Belanja pada APBD dari DAU

32

33

Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)

34

Besaran SILPA

Realisasi belanja

Pengawasan LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

RUMUS/ PERHITUNGAN

Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan

Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%

Belanja Publik terhadap DAU

Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%


Capaian KInerja

Keterangan

Dana perimbangan yang terserap Tahun 2010 sebesar Rp. --------Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2010 sebesar Rp. -------- Belanja langsung APBD tahun 2010, sebesar Rp------

.... %

.... %

- DAU Tahun 2010, sebesar Rp. --------

Alokasi Belanja pada APBD

Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)

IKK

35

36

37

38

Belanja Langsung terhadap total APBD

Total belanja Langsung dibagi APBD x 100%

Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)

Jumlah PAD dibagi jumla total pendapatan APBD (realisasi) X 100%

Opini BPK terhadap LapKeu Daerah

Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir

- Total Belanja langsung APBD tahun 2010, sebesar Rp-----.... % - Total Belanja APBD Tahun 2010, sebesar Rp. -------- PAD APBD (Realisasi) Tahun 2010, sebesar Rp ------ Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2010, sebesar Rp. -----

.... %

- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2008, dengan opini: --------

Opini tahun 2008 = -------

- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2009, dengan opini: --------

Opini tahun 2009= ------

- SILPA Tahun 2010, sebesar Rp ------- Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2010, sebesar Rp. -------- Realisasi Belanja Tahun 2010, sebesar Rp -Rasio realisasi belanja thd Realisasi belanja dibagi -----anggaran belanja total anggaran belanja - Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun APBD X 100% 2010, sebesar Rp. -----Rasio temuan BPK RI yang Jumlah temuan BPK RI - Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti dibagi 2009 sebanyak ------- temuan. Rasio SILPA thdp total pendapatan

Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%

Opini,: 1) WTP/ unqualified opinion); 2) WDP/ qualified opinion); 3) TMP/ disclaimer opinion), atau 4) TIDAK WAJAR (TW/adverse opinion). Opini LHP Tahun 2010, diberikan kepada Evaluator Timda pada waktu kunjungan lapangan Timda

..... %

.... %

Realisasi belanja disesuaikan dengan LRA.

..... %

84

ASPEK

FOKUS

No.

Inspektorat Kota


4

dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2010


Capaian KInerja

Jumlah realisasi PAD 2010 dibagi dengan potensi PAD - Potensi PAD pada APBD Tahun 2010 X 100% APBD

.... %

40

Peningkatan PAD

Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x - Total PAD pada Tahun 2010 sebesar Rp. ---100% (PAD 2010- PAD 2009) : - Total PAD pada Tahun 2009 sebesar Rp.---PAD 2009 X 100%

.... %

Penghargaan

41

Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2010.

Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2010

Penghargaan yang diterima, sebanyak ----yang terdiri dari 1) -------. 2) ---------. 3) ----------. 4) Dst ---------.

.... Penghargaan

Pengadaan barang dan jasa

42


Ada/Tidak

Apabila ADA Sebutkan Penerapan E-procurement mulai operasi pada bulan -------- tahun ------.

Ada/ Tidak

Daya saing daerah

43

Jumlah persetujuan investasi

Jumlah ijin investasi dalam tahun 2010

Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2010, sebanyak ------- ijin

... ijin

potensi

39

Keterangan

- Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2010, sebanyak ------temuan. - Realisasi PAD Tahun 2010, sebesar Rp. ------

Rasio realisasi PAD 2010 4 terhadap potensi PAD

Peta daerah

Peningkatan PAD


RUMUS/ PERHITUNGAN

IKK

Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD atau RKPD


85

LAMPIRAN II. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2010 KOTA : ………………… NAMA SKPD : (Sebutkan nama SKPD,) URUSAN YANG DILAKSANAKAN: (Sebutkan urusan yang diselengarakan oleh SKPD ybs)

ASPEK (1)

(2) KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN

FOKUS (3)


NO

IKK

Rumus

(4)

(5)

(6)

1


Jenis Data

(7) (8) - Jumlah program Nasional Jumlah program Nasional Jumlah Program (RKP), sebanyak ----- program. yang dapat dilaksanakan - Jumlah program nasional yang ..... % Nasional yg oleh SKPD dibagi jumlah dilaksanakan SKPD, sebanyak -dilaksanakan oleh SKPD program Nasional x 100% --- program Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari:

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh 2 pemerintah cq Kementerian / LPNK



1



4

Capaian Kinerja

Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)

Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi

Ada atau tidak ada

Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100% Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%

1. 2. 3. 4.




KETERANGAN (9) Lihat Program Nasional RKP 2010 untuk masing-masing urusan, terlampir.

SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus Ada -----------SOP dilakukan, kapan, dimana, oleh / siapa, bagaimana cara melakukan, Tidak Ada : apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis 1. SPM Kesehatan 2. SPM Sosial ..... % 3. SPM Pendidikan 4. SPM Lingkungan Hidup 5. SPM BKKBN 6. SPM Pemberdayaan Perempuan.

.....%



86

ASPEK

FOKUS

NO

5

IKK

Rumus

Ada atau tidak ada jabatan Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur fungsional dalam struktur organisasi SKPD organisasi SKPD



8


Rasio PNS Kota

Jenis Data Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -------. - PNS SKPD , sebanyak -----. personil

Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota - Total PNS Kota, sebanyak ----personil

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Jumlah pejabat yang Pejabat yang telah memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang kepangkatan ada x 100% Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan

Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD


KETERANGAN

Ada/ tidak ada


Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2010. .....

Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2010. ...... %


Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2010. ..... %

Jabatan yang ada, sebanyak ---- jbt. Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2010, sebanyak ----jenis, yg terdiri dari: 1. .............

Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya

Capaian Kinerja

...... jenis dokumen

2. ............ 3. ............. .


87

ASPEK

FOKUS

NO


Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD


Jumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD



IKK

Rumus

- Program RKPD yang TIDAK Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, tidak diakomodir dalam sebanyak -------- program. RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA - Program Renja SKPD yang SKPD yang ditetapkan ditetapkan dalam RPJMD, pada RPJMD x 100% sebanyak -------

Jumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% Jumlah Program RENJA yang tidak Jumlah Program RENJA SKPD diakomodir dalam DPA SKPD yang tidak dibagi jumlah diakomodir dalam DPA SKPD program dalam DPA SKPD SKPD x 100%

Alokasi anggaran

13

Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD


14

Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total total belanja SKPD belanja SKPD x 100%



Jenis Data

Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%

- Program RENJA RKPD yang TIDAK diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak ----- program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak ----- program. Program RENJA SKPD yang TIDAK diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak ----- program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak ----- program.

Capaian Kinerja

Mengacu dokumen RKPD tahun 2010 dan Renja-SKPD ybs. ...... %

Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2010 dan Renja-SKPD ybs. ...... %

Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2010 dan dokumen DPASKPD ybs tahun 2010.

-

- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, ----- Total Belanja APBD, sebesar Rp ----- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. ------

- Total Belanja SKPD, sebesar Rp.----- Total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. ----Total Belanja dari total belanja barang pemeliharaan dari total dan jasa SKPD) x 100% - Total belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. ----- total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan Total Belanja SKPD, sebesar Rp. ----dibagi total belanja SKPD x pemeliharaan dari total 100% - Total belanja SKPD, sebesar belanja SKPD Rp. ------

KETERANGAN

..... %

..... %


..... %

..... %

..... %

88

ASPEK

FOKUS


NO

17

IKK

Rumus

Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, komponen yang ada Calk) (Neraca, Calk)

Jenis Data Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb: 1. ..............

Capaian Kinerja

Tidak Ada/



2. .............. 3. ..............

7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Manajemen asset SKPD



18

Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD


Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.

19

Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD

Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %

Asset yang tidak digunakan, sebanyak ------ asset. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak ----- asset.

20

Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media

Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi

Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat

Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik

fasilitas / partisipasi



Sebutkan jenisnya 1. ..... 2. ….. 3. ….. 4. ….. 5. …..

Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----

Ada/ tidak ada Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun. ..... %


Ada/ tidak ada



89

LAMPIRAN II. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2010 KOTA : ………………… NAMA SKPD : (Sebutkan nama SKPD,) URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1. Urusan -----2. Urusan ------- (Sebutkan urusan-urusan yang diselengarakan oleh SKPD ybs) No

(1)

ASPEK

(2)

KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGAR A AN URUSAN PEMERINTAHA N

FOKUS

(3)

2

Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD 3 menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )

3 PENATAAN KELEMBAGAAN Pengisian struktur DAERAH jabatan

IKK

(4)

Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang 1 harus dilaksanakan oleh SKPD

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND 2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN

NO

4

(5)


Jenis Data

Rumus/Persamaan

(6)

Urusan (1) ------

Urusan (2) ------

(7A)

(7B)

- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----Jumlah program Nasional program. yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, program Nasional x 100% sebanyak ----- program Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----yang terdiri dari: Keberadaan Standard Operating Procedure Ada atau tidak ada 1. SOP ttg ----(SOP) 2. SOP ttg ----3. SOP ttg ----4. Dst ----- PERDA pelaksanaan Jumlah PERDA Jumlah PERDA sebanyak -----. pelaksanaan yang ada pelaksanaan PERMEN - PERDA yang seharusnya, terhadap PERDA yang yang ada dibagi jumlah sebanyak 6 SPM harus dilaksanakan PERDA yang harus menurut PERMEN ttg dilaksanakan menurut SPM PERMEN ttg SPM x 100%

Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD



(8B)

- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----program. ....... % ........ % - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak ----- program Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----Ada --------- Ada --------yang terdiri dari: --SOP / --SOP / 1. SOP ttg ----Tidak Ada : Tidak Ada : 2. SOP ttg ----3. SOP ttg ----4. Dst ----- PERDA pelaksanaan sebanyak -----. ...... % ....... % - PERDA yang sehatusnya, sebanyak ----

-


-


-


-


KETERANGAN

....... %

(9)

Sesuai urusan.

1. 2. 3. 4. 5. 6.


-


....... %


90

No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

NO

(3)

IKK

(4)

5

(5)

Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD



8

5 PERENCANAAN PEMBANGUNA N DAERAH Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD

9

Rasio PNS Kota

Jenis Data


Urusan (2) ------

(7A)

(7B)

(6)

Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota




Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

Keberadaan dokumen perencanaan Ada atau tidak ada pembangunan di dokumen perencanaan SKPD SKPD berikut jumlahnya -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD


(8B)

Apabila Ada, Ada/tidak Ada/tidak Apabila Ada, sebutkan nama ada ada sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, bidang/jabatan fungsional, --------. --------. - PNS yang menangani - PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak urusan (2) SKPD , ........ ........ -----. personil sebanyak -----. personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak ----- personil

........ %

....... %

....... %

....... %



Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2010, sebanyak ---- jenis, yg terdiri dari: 1. .............

Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ........ jenis ....... jenis ada tahun 2010, sebanyak dokumen dokumen ----- jenis, yg terdiri dari: 1. .............

2. ............

2. ............

3. ............. .

-


- Pejabat yang memenuhi - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ---kepangkatan, sebanyak --- org. -- org. - Jabatan yang ada, sebanyak ----- jbt.

(9)

- Total PNS Kabupaten, sebanyak ----- personil

- Pejabat yang memenuhi - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, syarat diklatpim, sebanyak sebanyak ----- org. ----- org. - Pejabat yang ada, sebanyak -----org.

KETERANGAN

3. ............. .


91

No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)


NO

IKK

(4)

10

(5)

Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program 11 RENJA SKPD


Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD

6 PENGELOLAAN KEUANGAN Realisasi anggaran DAERAH


Besaran belanja pemeliharaan

13

14

15

(6)

Capaian Kinerja

Urusan (1) ------

Urusan (2) ------

(7A)

(7B)

- Program RKPD yang - Program RKPD yang Jumlah Program RKPD diakomodir dalam Renja diakomodir dalam Renja yang diakomodir dalam SKPD, sebanyak -------SKPD, sebanyak -------RENJA SKPD dibagi program. Jumlah Program RKPD program. jumlah program dalam yang diakomodir RENJA SKPD yang - Program Renja SKPD yang - Program Renja SKPD yang dalam RENJA SKPD ditetapkan pada RPJMD x ditetapkan dalam RPJMD, ditetapkan dalam RPJMD, 100% sebanyak ------sebanyak -------

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD

12

Jenis Data

Rumus/Persamaan

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%

- Program RENJA RKPD yang - Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam diakomodir dalam RKA RKA SKPD, sebanyak ----SKPD, sebanyak ----program. program. - Program dalam RKA SKPD, - Program dalam RKA SKPD, sebanyak ----sebanyak ----- program. program. - Program RENJA SKPD yang - Program RENJA SKPD diakomodir dalam DPA yang diakomodir dalam SKPD, sebanyak ----DPA SKPD, sebanyak ----program. program. - Program dalam DPA SKPD, - Program dalam DPA KPD, sebanyak ----- program. sebanyak ----- program. - Total realisasi belanja - Total belanja belanja SKPD, sebesar Rp, ----SKPD, sebesar Rp, -----

Realisasi belanja SKPD Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% APBD - Total Belanja APBD, sebesar ----- Belanja Modal SKPD, Belanja modal sebesar Rp. -----Belanja modal dibagi terhadap total belanja total belanja SKPD x SKPD (realisasi) - Total Belanja SKPD, 100% sebesar Rp.----total belanja Total Belanja pemeliharaan dari total - Total belanja pemeliharaan dari pemeliharaan SKPD, belanja barang dan jasa total belanja barang sebesar Rp. ----SKPD) x 100% dan jasa (realisasi)

Urusan (1) ---- Urusan (2) -----(8A)

(8B)

(9)

Mengacu dokumen RKPD tahun 2010 dan RenjaSKPD ybs. ..... %

..... %


...... %

….. %

....... %

...... %

...... %

- Total Belanja APBD, sebesar ----- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. ------




- Total Belanja SKPD, sebesar Rp.----- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. -----

KETERANGAN

........ %


....... %


92

No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)

NO

IKK

(4)

(5)

Jenis Data

Rumus/Persamaan

(6)

Capaian Kinerja

Urusan (1) ------

Urusan (2) ------

(7A)

(7B)

KETERANGAN

Urusan (1) ---- Urusan (2) -----(8A)

(8B)

........ %

........ %

(9)

- Total belanja barang dan - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. ----jasa SKPD, sebesar Rp. ----

16

Laporan keuangan SKPD 17

7 PENGELOLAAN BARANG MILIK Manajemen asset SKPD DAERAH




18

19

20


- total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan SKPD, total belanja SKPD, sebesar Rp. ----pemeliharaan dibagi total sebesar Rp. ----belanja SKPD x 100% - Total belanja SKPD, - Total belanja SKPD, sebesar Rp. -----sebesar Rp. ------

Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)

Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)

Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD


Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb:

Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb:

1. .............. 2. .............. 3. .............. Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.

1. .............. 2. .............. 3. .............. Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.


Ada/ tidak ada



Ada/ tidak ada

- Asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, sebanyak -----digunakan, sebanyak -----Jumlah asset yang tidak asset. asset. ....... % ..... % Jumlah yang tidak digunakan SKPD dibagi digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai - Asset yang dikuasai SKPD, - Asset yang dikuasai sebanyak ----- asset. SKPD, sebanyak ----SKPD x 100 % asset. Sebutkan jenisnya Sebutkan jenisnya 1. .............. Jumlah Jumlah 1. .............. Jumlah fasilitas / sebanyak -- sebanyak -prasarana informasi : 2. .............. 2. .............. ---- jenis. ---- jenis. 1. Papan Pengumuman Jumlah fasilitas / 3. .............. 3. .............. 2. Pos Pengaduan prasarana partisipasi 3. Leaflet 4. .............. 4. .............. 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di 5. .............. 5. .............. Mass Media




93

No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)


NO

IKK

(4)

21

(5)

Jenis Data

Rumus/Persamaan

(6)

Ada atau tidak adanya Keberadaan Survey Hasil Survey Kepuasan Kepuasan Masyarakat Masyarakat terhadap Pelayanan publik

Capaian Kinerja

Urusan (1) ------

Urusan (2) ------

(7A)

(7B)

Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ----

KETERANGAN

Urusan (1) ---- Urusan (2) -----(8A)

(8B)

Apabila Ada, sebutkan Ada/tidak Ada/tidak survey kepuasan tentang ada ada ----

(9)



94

LAMPIRAN II.3: FORMAT IKK UNTUK KOTA TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2010 KOTA:---------NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

URUSAN WAJIB

1

Pendidikan

1


Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak -------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah anak usia 4 – 6 tahun

…..%

2

Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis -------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk usia 15th ke atas

…..%

3

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A ----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn

…..%

4

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B ----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn

…..%

5

Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

Jumlah siswa usia 16-18 thn dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C ----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn

.....%

6

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI --------------------------------------------------------- x 100 %

.....%

Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

95

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

7

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs

.....%

--------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA 8

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

9

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

--------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajaran sebelumnya

.....%

Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI -------------------------------------------------------- x 100 %

.....%

Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs 10

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

-------------------------------------------------------- x 100 %

.....%

Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA 11

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

-------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA

.....%

pada tahun ajaran sebelumnya Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs 12

13

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

------------------------------------------------------------ x 100 %

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA

......%

Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya

------------------------------------------------------------ x 100 %

.....%

Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

96

NO

URUSAN

NO.

IKK

(1)

(2)

(3)

(4)

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(5)

(6)

(7)

Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV 14

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

------------------------------------------------------------

x 100 %

......%

Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA 2

Kesehatan 15


16


17


18


19


20


21



Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertetu -----------------------------------------------------------x 100 % Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg sama Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu -----------------------------------------------------------x 100 % Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurn waktu yg sama Jumlah Desa / Kelurahan UCI x 100 % Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di sati wil. Kerja pd kurun wkt tertentu -----------------------------------------------------------x 100 % Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalamwaktu yang sama Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn ------------------------------------------------------x 100 % Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn -------------------------------------------------------x 100% Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama

Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan Strata 1 ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah seluruh maskin di Kab/Kota

......%

.....%

.....%

.....%

......%

.....%

.....%

97

NO

URUSAN

NO.

IKK

(1)

(2)

(3)

(4)

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(5)

(6)

(7)

Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pd Kurun waktu tertentu ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah seluruh bayi lahir hidupdi satu wilayah kerja pd Kurun waktu yang sama

22


23

Penanganan sampah

24


25


26


------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah kasus lingkungan yang ada

27

Panjang jalan Kota dalam kondisi baik

------------------------------------------------------------ x 100 % Panjang seluruh jalan Kota di daerah tersebut

.....%

Volume sampah yang ditangani (m3) 3

Lingkungan Hidup

------------------------------------------------------------ x 100 % Volume produksi sampah (m3) Jumlah perush wajib AMDAL yg telah diawasi ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL

......%

......%

Jumlah daya tampung TPS (m3) ------------------------------------------------ x 1000 Jumlah penduduk

......

Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda ......%

Panjang jalan Kota dalam kondisi baik 4

Pekerjaan Umum

28

Rumah Tangga Per Sanitasi

Jumlah rumah tangga ber sanitasi ------------------------------------------------------ x 100 %

......%

.....%

Jumlah total rumah tangga 29

Kawasan Kumuh

Luas Kawasan Kumuh ---------------------------------------------------- x 100 %

......%

Luas Wilayah 5

Tata Ruang

6

Perencanaan

30

Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

31

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA


Luas ruang terbuka hijau ---------------------------------------- x 100 % Luas wilayah ber HPL/HGB Ada/tidak

......%

Ada/tidak *)

98

NO (1)

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pembangunan 32

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Ada/tidak

33

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

Ada/tidak

Ada/tidak *)

Ada/tidak *)

Jumlah program RKPD tahun berkenaan

7

Perumahan

34


----------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan Jumlah rumah tangga pengguna air bersih

......%

35


---------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh rumah tangga

.....%

36

Lingkungan pemukiman kumuh

---------------------------------------------------------- x 100 % Luas wilayah

37

Rumah layak huni

---------------------------------------------------------- x 100% Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs.

38


--------------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk

Luas lingkungan permukiman kumuh .....%

Jumlah rumah layak huni ......%

Jumlah gelanggang/balai remaja di Kota 8


.......

Jumlah lapangan olahraga di Kota --------------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk

39

Lapangan olahraga .


Lapangan olah raga adalah: 1. lap sepakbola, = ------ lap 2. lap basket, = ----- lap 3. lap volley, , = ----- lap 4. lap. bulu tangkis, = ----- lap 5. kolam renang. , = ----- lap Jumlah = ------ lap

.......

99

NO

URUSAN

NO.

IKK

(1)

(2)

(3)

(4)

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(5)

(6)

(7)

Realisasi PMDN thn 2010 – Realisasi PMDN 2009 9

Penanaman Modal


-------------------------------------------------------- x 100 %

41

Koperasi aktif

---------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh koperasi

42


--------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh UKM

43

Kepemilikan KTP

----------------------------------------------------x 100 % Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah) Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran

......%

44

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

----------------------------------------------------Jumah penduduk

.........

45

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

sudah/belum Jumlah penduduk Angkatan Kerja

46

Tingkat partisipasi angkatan kerja

------------------------------------------------ x 100 % Jumlah penduduk usia kerja (15-64 thn)

47

Pencari kerja yang ditempatkan

48


49


40

.......%

Realisasi PMDN 2009 Jumlah Koperasi aktif

10

Koperasi & UKM

......%

Jumlah usaha mikro dan kecil ......%

Jumlah Penduduk yang memiliki KTP 11

12


Ketenagakerjaan

x 1000

Sudah/Belum*) ......%

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan

13

Ketahanan Pangan

------------------------------------------------ x 100 % Jumlah pencari kerja yang mendaftar Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda,perkada, dsb.

......%

Ada/tidak*)

Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg)


-------------------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk

.......

100

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

14


Pekerja perempuan di lembaga pemerintah ------------------------------------------------ x 100 % Jumlah pekerja perempuan

50


51

Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas

------------------------------------------------ x 100 % Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun

52


------------------------------------------------ x 100 %

......%

Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf ......%

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan ......%

Jumlah angkatan kerja perempuan Jumlah peserta program KB aktif 15

KB & KS

53

Prevalensi peserta KB aktif

54


------------------------------------------------ x 100 % Jumlah pasangan usia subur

.......%

Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I

16

Perhubungan

17


18

Pertanahan

------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah jumlah keluarga

.......%

Jumlah angkutan darat 55

Angkutan darat

-----------------------------------------------Jumlah penumpang angkutan darat

......

56


Ada / tidak

Ada/tidak *)

57

Pameran/expo

Menunjukkan Jumlah pameran/expo per tahun

.....kali

58


Luas lahan bersertifikat di suatu daerah ---------------------------------------------------------------- x 100 %

......%

Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah 59

Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Jumlah kasus yang diselesaikan ------------------------------------------------ x 100 %

......%

Jumlah kasus yang terdaftar LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

101

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

60

Penyelesian Ijin Lokasi

Jumlah Ijin Lokasi -------------------------------- x 100 %

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(6)

(7)

......%

Permohonan Ijin Lokasi 19

20

21

22

Kesbang & Politik

Otonomi Daerah


Sosial

61

Kegiatan pembinaan politik daerah

Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah

…..Keg.

62

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

.....Keg.

63

Sistim Informasi Manajemen Pemda

Menunjukkan Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs

.....buah

64

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda

Ada/tidak*)

65

PKK aktif

Jumlah PKK aktif -------------------------------- x 100 % Jumlah PKK

......%

66

Posyandu

Jumlah Posyandu Aktif -------------------------------- x 100 % Total Posyandu

......%

67


68

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

69


------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan

.......%

70 71


Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya

...... kali ...... buah

Menunjukan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah Jumlah PMKS yg tertangani ---------------------------------------- x 100 % Jumlah PMKS yg ada

.... .buah

......%

Jumlah PMKS yg diberikan bantuan

23

Budaya


102

NO

URUSAN

NO.

IKK

(1)

(2)

(3)

(4)

24

25

26

Statistik

Kearsipan

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(5)

(6)

(7)

Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan ------------------------------------------------------------ x 100 % Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah

72

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

73

Buku ”Kota dalam angka”

74

Buku ”PDRB Kota”

Ada atau tidak

75

Penerapan pengelolaan arsip secara baku

Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah SKPD

76

Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan

77


78


1

Produksi perikanan

2

Konsumsi ikan

Perpustakaan

......%

Ada atau tidak

Menunjukkan jumlah Kegiatan pemningkatan SDM pengelola kearsipan Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah -------------------------------------------------------------Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun -------------------------------------------------------------Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani

......%

......

.......

......

URUSAN PILIHAN. 1

2

Kelautan dan Perikanan

Pertanian 3



Jumlah Produksi Ikan (Rp) --------------------------------------------- x 100% Target Daerah (Ton) Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) --------------------------------------------- x 100% Target Daerah (Kg) Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ton) --------------------------------------------Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ha)

......%

......%

......

103

NO

URUSAN

NO.

IKK

(1)

(2)

(3)

(4)

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

(5)

(6)

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian --------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB

KETETERANGAN (7)

PDRB Sektor pertanian.. Petunjuk Pengisian LPPD

4


5


6


7


8


Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan -------------------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB

......%

9

Kunjungan wisata

Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun

......orang

10


Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata -------------------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB

......%

PDRB sub sector Perdagangan, Petunjuk Pengisian LPPD

11


Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri ------------------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB

......%

PDRB sector Industri Pengolahan. Petunjuk Pengisian LPPD

12

Pertumbuhan Industri

Jumlah Industri tahun 2010- Jumlah Industri tahun 2009 ------------------------------------------------------- x 100% Jumlah Industri s/d tahun 2009

.......%

13

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2010**)


......%

14


Nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor

US$ ......

......%

Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi 3

Kehutanan

--------------------------------------------- x 100% Luas total hutan dan lahan kritis Luas Kerusakan Kawasan Hutan -------------------------------------------------------- x 100% Luas Kawasan Hutan

......%

.......%

Luas Penambangan Liar yang ditertibkan 4

5

6

7

Energi dan SDM

Pariwisata

Industri

Perdagangan

------------------------------------------------------- x 100% luas area penambangan yang liar

......% PDRB sector Pertambangan dan Penggalian. Petunjuk Pengisian LPPD

PDRB sub sector Perdagangan, Lihat Petunjuk Pengisian LPPD


104

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

8

Transmigrasi

15


Jumlah transmigran swakarsa --------------------------------------------- x 100% Jumlah transmigran

......%

Keterangan *) Pilih salah satu **) Apabila belum tersedia, gunakan PDRB Tahun 2009.


105

LAMPIRAN III.1: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2010 KABUPATEN------------------

(1)

ASPEK

FOKUS

(2)

(3)

1 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH Peraturan ttg ketertiban penataan ruang

No. (4)

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

Keterangan

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : ------ Tahun ------ tentang ------

1


Ada/tidak ada PERDA

2

Rasio Rumah ber IMB


3



Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2010, sebanyak ----- unit. - Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2010, sebanyak ------ Unit. Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : -----Tahun ------ tentang -----

4

Pengurusan KTP



...... Hr

5

Biaya KTP




6


- Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2010, Jumlah personil Satpol PP sebanyak = ----- orang pada akhir tahun 2010 dibagi 10.000 penduduk x - Penduduk pada akhir tahun 2010, 100 % berjumlah = ----- orang

-


Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum) Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS.

1

7


Ada/tidak

Apabila ADA: Ada atau tidak ada PERDA Sebutkan dasar hukumnya. PSK dan PKL PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang ----(yang mengatur PSK, PKL, atau PMKS)

........ %

Ada/tidak Bilamana Perda tsb tidak menetapkan jangka waktu, dapat diperkuat dengan SOP. Bilamana Perda tidak mengatur biaya, dapat diperkuat dengan SOP.


Ada/tidak ada



106

ASPEK

FOKUS Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten

2 KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH






No.

IKK

8

Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten

9


10

11

12



RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

Keterangan

Apabila ADA: Ada atau tidak ada PERDA Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : ---Ada/ tidak ada Kebersihan Kabupaten --Tahun ------ tentang ----Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan


Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2010 disampaikan pada tanggal ------ 2011 sesuai surat pengantar Nomor------Tepat / tidak tanggal ------ 2011. Bukti Pengiriman: - Laporan Keuangan 2010, disampaikan pada tanggal ----- 2011 sesuai surat pengantar Nomor ----- tanggal ------- 2011

- Laporan Kinerja tahun 2010. disampaiakan pada tanggal ----- 2011 sesuai surat pengantar Nomor------tanggal ------ 2011 Urusan yang diterapkan oleh Pemda sebanyak Jumlah urusan wajib yang -------- urusan, yang terdiri dari: sudah diterapkan SPM nya 1) Urusan ----berdasarkan Penetapan 2) Urusan -----oleh Menteri/ Pimpinan 3) Urusan -----LPND. 4) Urusan -----5) Urusan -----6) Urusan ------


Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2010, sebanyak ------ MOU yang terdiri dari: 1) MOU dengan ------- tentang kerjasama ------. 2) MOU dengan ------- tentang kerjasama -------. 3) Dst---

Tepat/tidak

Tepat/tidak

....... Urusan


..... MOU

107

ASPEK 3

FOKUS


Kewenangan

No.

13

IKK



14


15


16



Keuangan

17



Jenis Data (Tahun 2010) - Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak ------ program.

Capaian KInerja

Keterangan

...... %

- Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 11 program prioritas. Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2010 (APBD) = ------ urusan.

...... %


Tepat/ tidak

Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang ----- ( pengelolaan keuangan daerah)

Ada/tidak



...... %


2



108

ASPEK

FOKUS

No.

18

Pelayanan Publik

19

20 Kepegawaian 21

Kelembagaan

4 EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD Produk peraturan perundangan RAPERDA yang diajukan tahun berjalan

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Jumlah belanja untuk Tahun 2010. Belanja untuk urusan kesehatan dan pendidikan 1) Urusan Pendidikan Rp. ------pendidikan dan kesehatan dibagi Jumlah total belanja 2) Urusan Kesehatan Rp. -------X 100% Total Belanja Pend & Kes Rp. ------Keberadaan PERDA Apabila ADA: tentang Standar Ada atau tidak adanya Sebutkan hukumnya , PERDA Nomor -----3 Pelayanan Publik sesuai standar pelayanan publik Tahun------- tentang -------- (standar pelayanan dengan peraturan publik’) perundang-undangan Jumlah PNS kabupaten tahun 2010 sebanyak ------- orang. Ratio PNS terhadap Jumlah PNS kabupaten penduduk dibagi jumlah penduduk Jumlah penduduk kabupaten tahun 2010 sebanyak -------- orang.

Ada/tidak


Apabila ADA, sebutkan nama lengkap dari Sistem database: ------- (tentang kepegawaian)

Ada/tidak

Jumlah SKPD, sbb:: 1) Bagian (Setda) 2) Dinas 3) Badan 4) Kantor 5) Rumah Sakit 6) Lembaga Teknis lainya 7) Kecamatan/Distrik Jumlah SKPD

------- unit



22

Penataan SKPD


23



24


= ----- unit = ----- unit = ----- unit = ----- unit = ----- unit = ----- unit = ----- unit = ----- unit

Jumlah RAPERDA yang - RAPERDA yang diusulkan tahun 2010, disetujui DPRD tahun 2010 sebanyak ------ RAPERDA. dibagi Jumlah RAPERDA - RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2010, yang diusulkan tahun 2010 sebanyak --------- PERDA.

Keterangan

...... %

-----

… PERDA

…%

3



109

ASPEK

FOKUS


6 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN Tindaklanjut OLEH KEPALA DAERAH keputusan Bupati BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Tindaklanjut Peraturan Bupati 7 KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


PERDA yang dibatalkan




No.

25

26

27

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2010 x 100%

Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti

Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Bupati dalam tahun 2010 x 100%

Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti

Jumlah Peraturan Bupati yang ditindak-lanjuti dibagi jumlah Peraturan WaliKabupaten dalam tahun 2010 x 100%



Capaian KInerja

Keterangan

- Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2010, sebanyak-----keputusan. ... % - Keputusan DPRD dalam tahun 2010, sebanyak------ keputusan. - Keputusan Bupati tahun 2010, sebanyak ----- keputusan. - Keputusan Bupati tahun 2010 yang ditindaklanjuti, sebanyak ------- keputusan. - Peraturan Bupati dalam tahun 2010, sebanyak ------ Perbup. - Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti, sebanyak ------ Perbup. Perda yang dibatalkan, sebanyak ------- , yang terdiri dari: 1) Perda Nomor -------- Tahun 2010 tentang ---2) Perda Nomor -------- Tahun 2010 tentang ---3) Dst. Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak ------

28


29

Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik

30

Apabila ADA, Adanya media informasi pemda yang dapat diakses Ada atau tidak ada media - Sebutkan Nama Medianya :-----oleh publik (website Informasi yang ditetapkan - Sebutkan Perbup nomor ------- tahun ------Kabupaten, pos, bag/biro dengan PerBup tentang ------. humas, leaflet/brosur)

Apabila ADA, Sebutkan dasar hukumnya. Ada/tidak PERDA/PerBup PERDA atau Perbup Nomor Tahun -------tentang ------------- (konsultasi publik)

.... %

.... %

.... %

Ada/tidak

Ada/tidak

110



FOKUS

No.


31


32


33


34


Besaran SILPA

Realisasi belanja

Pengawasan

35

36

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi Dana perimbangan yang direncanakan jumlah dana perimbangan sesuai dengan APBD Tahun 2010 sebesar Rp. x 100% -------







Rasio SILPA thdp total pendapatan

Keterangan

Dana perimbangan yang terserap Tahun 2010 sebesar Rp. ---------



Capaian KInerja

-

Belanja langsung APBD tahun 2010, sebesar Rp------

-

DAU Tahun 2010, sebesar Rp. --------

-

Total Belanja langsung APBD tahun 2010, sebesar Rp------

-

Total Belanja APBD Tahun 2010, sebesar Rp. --------

-

PAD APBD (Realisasi) Tahun 2010, sebesar Rp -----Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2010, sebesar Rp. -----

.... %

.... %

-

- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2008, dengan opini: -------- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2009, dengan opini: --------

Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%

.... %

-

37

Rasio realisasi belanja thd Realisasi belanja dibagi anggaran belanja total anggaran belanja APBD X 100%

38

Rasio temuan BPK RI yang Jumlah temuan BPK RI ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti dibagi

-

SILPA Tahun 2010, sebesar Rp ------Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2010, sebesar Rp. -------Realisasi Belanja Tahun 2010, sebesar Rp ------Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2010, sebesar Rp. -----Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2009 sebanyak ------- temuan.

.... %

Opini tahun 2008 = ------Opini tahun 2009= ------


..... %

.... %


..... %


111

ASPEK

FOKUS

No.

Inspektorat Kabupaten


4



Capaian KInerja


.... %

40

Peningkatan PAD


.... %

Penghargaan

41




42


Ada/Tidak

Daya saing daerah

43


Jumlah ijin investasi dalam Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2010, tahun 2010 sebanyak ------- ijin

39

Keterangan



Peta potensi daerah

Peningkatan PAD


RUMUS/ PERHITUNGAN

IKK

Penghargaan yang diterima, sebanyak ----yang terdiri dari 1) -------. 2) ---------. 3) ----------. 4) Dst ---------. Apabila ADA Sebutkan Penerapan E-procurement mulai operasi pada bulan -------- tahun ------.

.... Penghargaan

Ada/Tidak

... ijin



112

LAMPIRAN III.1: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2010 KABUPATEN------------------

(1)

ASPEK

FOKUS

(2)

(3)


No. (4)

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

Keterangan

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : ------ Tahun ------ tentang ------

1


Ada/tidak ada PERDA

2

Rasio Rumah ber IMB


3



Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2010, sebanyak ----- unit. - Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2010, sebanyak ------ Unit. Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : -----Tahun ------ tentang -----

4

Pengurusan KTP



...... Hr

5

Biaya KTP




Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)

6


- Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2010, Jumlah personil Satpol PP sebanyak = ----- orang pada akhir tahun 2010 dibagi 10.000 penduduk x - Penduduk pada akhir tahun 2010, 100 % berjumlah = ----- orang

Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS.

7

Peraturan ttg ketertiban penataan ruang

-


1


Ada/tidak

Apabila ADA: Ada atau tidak ada PERDA Sebutkan dasar hukumnya. PSK dan PKL PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang ----(yang mengatur PSK, PKL, atau PMKS)

........ %

Ada/tidak Bilamana Perda tsb tidak menetapkan jangka waktu, dapat diperkuat dengan SOP. Bilamana Perda tidak mengatur biaya, dapat diperkuat dengan SOP.


Ada/tidak ada



113

ASPEK

FOKUS Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten

2 KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH






No.

IKK

8

Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten

9


10

11

12



RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

Keterangan

Apabila ADA: Ada atau tidak ada PERDA Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : ---Ada/ tidak ada Kebersihan Kabupaten --Tahun ------ tentang ----Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan


Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2010 disampaikan pada tanggal ------ 2011 sesuai surat pengantar Nomor------Tepat / tidak tanggal ------ 2011. Bukti Pengiriman: - Laporan Keuangan 2010, disampaikan pada tanggal ----- 2011 sesuai surat pengantar Nomor ----- tanggal ------- 2011

- Laporan Kinerja tahun 2010. disampaiakan pada tanggal ----- 2011 sesuai surat pengantar Nomor------tanggal ------ 2011 Urusan yang diterapkan oleh Pemda sebanyak Jumlah urusan wajib yang -------- urusan, yang terdiri dari: sudah diterapkan SPM nya 1) Urusan ----berdasarkan Penetapan 2) Urusan -----oleh Menteri/ Pimpinan 3) Urusan -----LPND. 4) Urusan -----5) Urusan -----6) Urusan ------


Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2010, sebanyak ------ MOU yang terdiri dari: 1) MOU dengan ------- tentang kerjasama ------. 2) MOU dengan ------- tentang kerjasama -------. 3) Dst---

Tepat/tidak

Tepat/tidak

....... Urusan


..... MOU

114

ASPEK 3

FOKUS


Kewenangan

No.

13

IKK



14


15


16



Keuangan

17



Jenis Data (Tahun 2010) -

Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak ------ program.

-

Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 11 program prioritas.

Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2010 (APBD) = ------ urusan.

Capaian KInerja

...... %

...... %


Tepat/ tidak

Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang ----- ( pengelolaan keuangan daerah)

Ada/tidak


Keterangan


...... %


2



115

ASPEK

FOKUS

No.

18

Pelayanan Publik

19

20 Kepegawaian 21

Kelembagaan

4 EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD Produk peraturan perundangan RAPERDA yang diajukan tahun berjalan

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Capaian KInerja

Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Jumlah belanja untuk Tahun 2010. Belanja untuk urusan kesehatan dan pendidikan 1) Urusan Pendidikan Rp. ------pendidikan dan kesehatan dibagi Jumlah total belanja 2) Urusan Kesehatan Rp. -------X 100% Total Belanja Pend & Kes Rp. ------Keberadaan PERDA Apabila ADA: tentang Standar Ada atau tidak adanya Sebutkan hukumnya , PERDA Nomor -----3 Pelayanan Publik sesuai standar pelayanan publik Tahun------- tentang -------- (standar pelayanan dengan peraturan publik’) perundang-undangan Jumlah PNS kabupaten tahun 2010 sebanyak ------- orang. Ratio PNS terhadap Jumlah PNS kabupaten penduduk dibagi jumlah penduduk Jumlah penduduk kabupaten tahun 2010 sebanyak -------- orang.

Ada/tidak


Apabila ADA, sebutkan nama lengkap dari Sistem database: ------- (tentang kepegawaian)

Ada/tidak

Jumlah SKPD, sbb:: 1) Bagian (Setda) 2) Dinas 3) Badan 4) Kantor 5) Rumah Sakit 6) Lembaga Teknis lainya 7) Kecamatan/Distrik Jumlah SKPD

------- unit



22

Penataan SKPD


23



24


= ----- unit = ----- unit = ----- unit = ----- unit = ----- unit = ----- unit = ----- unit = ----- unit

Jumlah RAPERDA yang - RAPERDA yang diusulkan tahun 2010, disetujui DPRD tahun 2010 sebanyak ------ RAPERDA. dibagi Jumlah RAPERDA - RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2010, yang diusulkan tahun 2010 sebanyak --------- PERDA.

Keterangan

...... %

-----

… PERDA

…%

3



116

ASPEK

FOKUS


6 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN Tindaklanjut OLEH KEPALA DAERAH keputusan Bupati BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Tindaklanjut Peraturan Bupati 7 KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


PERDA yang dibatalkan




No.

25

26

27

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN


Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2010 x 100%

Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti

Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Bupati dalam tahun 2010 x 100%

Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti

Jumlah Peraturan Bupati yang ditindak-lanjuti dibagi jumlah Peraturan WaliKabupaten dalam tahun 2010 x 100%



Capaian KInerja

Keterangan

- Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2010, sebanyak-----keputusan. ... % - Keputusan DPRD dalam tahun 2010, sebanyak------ keputusan. - Keputusan Bupati tahun 2010, sebanyak ----- keputusan. - Keputusan Bupati tahun 2010 yang ditindaklanjuti, sebanyak ------- keputusan. - Peraturan Bupati dalam tahun 2010, sebanyak ------ Perbup. - Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti, sebanyak ------ Perbup. Perda yang dibatalkan, sebanyak ------- , yang terdiri dari: 1) Perda Nomor -------- Tahun 2010 tentang ---2) Perda Nomor -------- Tahun 2010 tentang ---3) Dst. Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak ------

28


29

Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik

30

Apabila ADA, Adanya media informasi pemda yang dapat diakses Ada atau tidak ada media - Sebutkan Nama Medianya :-----oleh publik (website Informasi yang ditetapkan - Sebutkan Perbup nomor ------- tahun ------Kabupaten, pos, bag/biro dengan PerBup tentang ------. humas, leaflet/brosur)

Apabila ADA, Sebutkan dasar hukumnya. Ada/tidak PERDA/PerBup PERDA atau Perbup Nomor Tahun -------tentang ------------- (konsultasi publik)

.... %

.... %

.... %

Ada/tidak

Ada/tidak

117


FOKUS




No.

31

32

33


34

Besaran SILPA

Realisasi belanja

Pengawasan LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

RUMUS/ PERHITUNGAN



Dana perimbangan yang terserap Tahun 2010 sebesar Rp. --------Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi Dana perimbangan yang direncanakan jumlah dana perimbangan sesuai dengan APBD Tahun 2010 sebesar Rp. x 100% -------



- Belanja langsung APBD tahun 2010, sebesar Rp------

Capaian KInerja

Keterangan

.... %

.... %

- DAU Tahun 2010, sebesar Rp. --------



IKK

35

36

37

38






Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir

- Total Belanja langsung APBD tahun 2010, sebesar Rp-----.... % - Total Belanja APBD Tahun 2010, sebesar Rp. -------- PAD APBD (Realisasi) Tahun 2010, sebesar Rp ------ Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2010, sebesar Rp. ----- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2008, dengan opini: -------- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2009, dengan opini: --------

- SILPA Tahun 2010, sebesar Rp ------- Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2010, sebesar Rp. -------- Realisasi Belanja Tahun 2010, sebesar Rp -Rasio realisasi belanja thd Realisasi belanja dibagi -----anggaran belanja total anggaran belanja - Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun APBD X 100% 2010, sebesar Rp. -----Rasio temuan BPK RI yang Jumlah temuan BPK RI - Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti dibagi 2009 sebanyak ------- temuan. Rasio SILPA thdp total pendapatan

Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%

.... %

Opini tahun 2008 = ------Opini tahun 2009= ------


..... %

.... %


..... %

118

ASPEK

FOKUS

No.

Inspektorat Kabupaten


4



Capaian KInerja


.... %

40

Peningkatan PAD


.... %

Penghargaan

41




42


Ada/Tidak

Daya saing daerah

43


Jumlah ijin investasi dalam Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2010, tahun 2010 sebanyak ------- ijin

39

Keterangan



Peta potensi daerah

Peningkatan PAD


RUMUS/ PERHITUNGAN

IKK

Penghargaan yang diterima, sebanyak ----yang terdiri dari 1) -------. 2) ---------. 3) ----------. 4) Dst ---------. Apabila ADA Sebutkan Penerapan E-procurement mulai operasi pada bulan -------- tahun ------.

.... Penghargaan

Ada/Tidak

... ijin



119

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2010 KABUPATEN : ………………… NAMA SKPD : (Sebutkan nama SKPD,) URUSAN YANG DILAKSANAKAN: (Sebutkan urusan yang diselengarakan oleh SKPD ybs)

ASPEK (1)

(2) KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN

FOKUS (3)

NO

IKK

(4)

(5)

1



Rumus

Jenis Data

(6) Jumlah program Nasional Jumlah Program yang dapat dilaksanakan Nasional yg oleh SKPD dibagi jumlah dilaksanakan oleh SKPD program Nasional x 100%

(7) (8) Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----- program. Jumlah program nasional yang ............. % dilaksanakan SKPD, sebanyak ---- program

Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----- yang terdiri dari: Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh 2 pemerintah cq Kementerian / LPNK



1

Keberadaan Standard Operating Procedure Ada atau tidak ada (SOP)

1. 2. 3. 4.


Jumlah PERDA Jumlah PERDA pelaksanaan pelaksanaan yang ada PERMEN yang ada dibagi terhadap PERDA yang jumlah PERDA yang harus menurut harus dilaksanakan dilaksanakan PERMEN x 100% menurut PERMEN


Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang ada dan eselonering yang (yang diisi) dibagi terisi jumlah jabatan yang ada x 100%

4

Capaian Kinerja




KETERANGAN (9) Lihat Program Nasional RKP 2010 untuk masing-masing urusan, terlampir.

SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus Ada -----------SOP dilakukan, kapan, dimana, oleh / siapa, bagaimana cara melakukan, Tidak Ada : apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis 1. SPM Kesehatan 2. SPM Sosial ............. % 3. SPM Pendidikan 4. SPM Lingkungan Hidup 5. SPM BKKBN 6. SPM Pemberdayaan Perempuan.

.......%



120

ASPEK

FOKUS

NO

5

IKK


8



Jenis Data

Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada jabatan Apabila Ada, fungsional dalam fungsional dalam struktur sebutkan nama bidang/jabatan struktur organisasi SKPD organisasi SKPD fungsional, --------.


Rumus

Rasio PNS kabupaten

Jumlah PNS terhadap Total Kabupaten

SKPD PNS

Capaian Kinerja Ada/tidak ada

KETERANGAN Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2010.


- PNS SKPD , sebanyak -----. personil ......... - Total PNS Kabupaten, sebanyak ----- personil

Jumlah pejabat yang Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pelatihan memenuhi persyaratan pendidikan dibagi pendidikan pelatihan kepemimpinan jumlah total pejabat SKPD kepemimpinan yang ada x 100% Jumlah pejabat yang Pejabat yang telah memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah kepangkatan total pejabat SKPD yang ada x 100%





Jabatan yang ada, sebanyak ---- jbt.

Apabila Ada. ............. jenis Sebutkan dokumen yang ada tahun 2010, sebanyak ----- jenis, dokumen Keberadaan dokumen yg terdiri dari: Ada atau tidak ada perencanaan 1. ............. perencanaan pembangunan di SKPD dokumen SKPD berikut jumlahnya -RENSTRA SKPD 2. ............ -RENJA SKPD -RKA-SKPD 3. ............. .

121

ASPEK

FOKUS

NO





Alokasi anggaran

13


14


IKK

Rumus

Jenis Data

- Program RKPD yang TIDAK Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, tidak diakomodir dalam sebanyak -------- program. Jumlah Program RKPD RENJA SKPD dibagi jumlah yang tidak diakomodir program dalam RENJA - Program Renja SKPD yang SKPD yang ditetapkan dalam RENJA SKPD ditetapkan dalam RPJMD, pada RPJMD x 100% sebanyak ------Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD yang Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir diakomodir dalam RKA SKPD, RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi sebanyak ----- program. jumlah program dalam RKA - Program dalam RKA SKPD, dalam RKA SKPD sebanyak ----- program. SKPD x 100% - Program RENJA SKPD yang Jumlah Program RENJA diakomodir dalam DPA SKPD, Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir sebanyak ----- program. SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi - Program dalam DPA SKPD, dalam DPA SKPD jumlah program dalam DPA sebanyak ----- program. SKPD x 100% - Total Anggaran SKPD, sebesar Anggaran SKPD Alokasi anggaran SKPD Rp, ----terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% - Total Belanja APBD, sebesar Rp APBD ----- Belanja Modal SKPD, sebesar Belanja modal terhadap Rp. -----Belanja modal dibagi total total belanja SKPD belanja SKPD x 100% - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.----- Total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan Total Belanja SKPD, sebesar Rp. ----dari total belanja barang pemeliharaan dari total dan jasa SKPD) x 100% belanja barang dan jasa - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. ----- total belanja pemeliharaan total belanja pemeliharaan Total Belanja SKPD, sebesar Rp. ----dibagi total belanja SKPD x pemeliharaan dari total 100% belanja SKPD - Total belanja SKPD, sebesar Rp. ------

Capaian Kinerja

KETERANGAN Mengacu dokumen RKPD tahun 2010 dan Renja-SKPD ybs.

............. %

Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2010 dan Renja-SKPD ybs. ............. % Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2010 dan dokumen DPASKPD ybs tahun 2010. ........... %

............. %


............. %

............. %

............. %


122

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak ----- jenis, sbb:


17

Ada atau tidak ada laporan Keberadaan laporan keuangan SKPD berikut 1. .............. keuangan SKPD (Neraca, komponen yang ada Calk) (Neraca, Calk) 2. ..............

Capaian Kinerja

Tidak Ada/



3. .............. 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Manajemen asset SKPD



18

19

fasilitas / partisipasi 20



Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, inventarisasi barang inventarisasi barang atau Sebutkan jenis dokumennya. atau asset SKPD asset SKPD - Asset yang tidak digunakan, Jumlah asset yang tidak sebanyak ------ asset. dibagi Jumlah yang tidak digunakan SKPD - Asset yang dikuasai SKPD, total asset yang dikuasai digunakan oleh SKPD sebanyak ----- asset. SKPD x 100 % Jumlah fasilitas / Sebutkan jenisnya prasarana informasi : 1. .............. 1. Papan Pengumuman 2. .............. Jumlah fasilitas / prasarana 2. Pos Pengaduan partisipasi 3. Leaflet 3. .............. 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di 4. .............. Mass Media 5. ............. Ada atau tidak adanya Keberadaan Survey Hasil Survey Kepuasan Apabila Ada, sebutkan survey Kepuasan Masyarakat Masyarakat terhadap kepuasan tentang ----Pelayanan publik

Ada/ tidak ada Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun. ............. %


Ada/tidak ada



123

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2010 KABUPATEN : ………………… NAMA SKPD : (Sebutkan nama SKPD,) URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1. Urusan -----2. Urusan ------- (Sebutkan urusan-urusan yang diselengarakan oleh SKPD ybs) No

(1)

ASPEK

(2)

KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGAR A AN URUSAN PEMERINTAHA N

2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN

FOKUS

(3)

NO

(4)

Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD

1

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND

2

Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )

3

3 PENATAAN Pengisian struktur KELEMBAGAAN jabatan DAERAH

IKK

4

(5)


Jenis Data

Rumus/Persamaan

(6)

Capaian Kinerja

Urusan (1) ------

Urusan (2) ------

(7A)

(7B)

Urusan (1) ---- Urusan (2) -----(8A)

(8B)

Jumlah program Nasional - Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan (RKP), sebanyak ----oleh SKPD dibagi jumlah program. program Nasional x 100% - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak ----- program Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Apabila Ada, Operating Procedure sebutkan ada banyak ----(SOP) yang terdiri dari:

Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD

Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM

Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%


1. 2. 3. 4. -

- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----program. ....... % ........ % - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak ----- program Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----Ada --------- Ada --------yang terdiri dari: --SOP / --SOP / 5. SOP ttg ----Tidak Ada : Tidak Ada : SOP ttg ----6. SOP ttg ----SOP ttg ----7. SOP ttg ----SOP ttg ----8. Dst ----Dst ----PERDA pelaksanaan - PERDA pelaksanaan sebanyak -----. sebanyak -----. ....... % ...... % PERDA yang seharusnya, - PERDA yang sebanyak 6 SPM sehatusnya, sebanyak ----

-


-


-


-


KETERANGAN

....... %

(9)

Sesuai urusan.

1. 2. 3. 4. 5. 6.


-


....... %


124

No

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Jenis Data


(1)

(2)

(3)

(4)

5

4 PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan DAERAH dengan urusan terkait

6

(5)

Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD Rasio PNS kabupaten

(6)

8

5 PERENCANAAN Kelengkapan dokumen PEMBANGUNA perencanaan N DAERAH pembangunan yang dimiliki oleh SKPD

9




Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% -

Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada perencanaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD berikut jumlahnya SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD

Urusan (2) ------

(7A)

Ada atau tidak ada Apabila Ada, jabatan fungsional dalam sebutkan nama struktur organisasi SKPD bidang/jabatan fungsional, -------. Jumlah PNS SKPD - PNS yang menangani terhadap Total PNS urusan (1) SKPD , sebanyak Kabupaten -----. personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak ----- personil

7

Capaian Kinerja

(7B)

(8A)

(8B)

(9)

- Total PNS Kabupaten, sebanyak ----- personil

........ %

....... %

....... %

....... %


Pejabat yang memenuhi - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ---kepangkatan, sebanyak --- org. -- org. Jabatan yang ada, sebanyak ----- jbt.

Urusan (1) ---- Urusan (2) ------

Apabila Ada, Ada/tidak Ada/tidak sebutkan nama ada ada bidang/jabatan fungsional, -------. Lihat Petunjuk pengisian IKK - PNS yang menangani urusan (2) SKPD , ........ ........ sebanyak -----. personil

Pejabat yang memenuhi - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak syarat diklatpim, ----- org. sebanyak ----- org. Pejabat yang ada, sebanyak -----org.

KETERANGAN


Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2010, sebanyak ----jenis, yg terdiri dari: 1. .............

Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada ........ jenis ....... jenis tahun 2010, sebanyak ----- dokumen dokumen jenis, yg terdiri dari: 1. .............

2. ............

2. ............

3. ............. .

3. ............. .


125

No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)


Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD


6 PENGELOLAAN Realisasi anggaran KEUANGAN DAERAH


Besaran belanja pemeliharaan

NO

IKK

(4)

10

(5)

13

14

15

(6)

Capaian Kinerja

Urusan (1) ------

Urusan (2) ------

(7A)

(7B)

- Program RKPD yang - Program RKPD yang Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD diakomodir dalam Renja diakomodir dalam Renja yang diakomodir yang diakomodir dalam SKPD, sebanyak -------SKPD, sebanyak -------dalam RENJA SKPD RENJA SKPD dibagi program. program. jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x - Program Renja SKPD yang - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, ditetapkan dalam RPJMD, 100% sebanyak ------sebanyak ------- Program RENJA RKPD yang - Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam diakomodir dalam RKA RKA SKPD, sebanyak ----SKPD, sebanyak ----program. program. - Program dalam RKA SKPD, - Program dalam RKA SKPD, sebanyak ----sebanyak ----- program. program. Jumlah Program Jumlah Program RENJA - Program RENJA SKPD yang - Program RENJA SKPD diakomodir dalam DPA yang diakomodir dalam RENJA SKPD yang SKPD yang diakomodir SKPD, sebanyak ----DPA SKPD, sebanyak ----diakomodir dalam dalam DPA SKPD dibagi program. program. DPA SKPD jumlah program dalam - Program dalam DPA SKPD, - Program dalam DPA KPD, DPA SKPD x 100% sebanyak ----- program. sebanyak ----- program. Realisasi belanja SKPD Realisasi belanja SKPD - Total realisasi belanja - Total belanja belanja terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% SKPD, sebesar Rp, ----SKPD, sebesar Rp, ----APBD - Total Belanja APBD, - Total Belanja APBD, sebesar ----sebesar ----Belanja modal Belanja modal dibagi - Belanja Modal SKPD, - Belanja Modal SKPD, terhadap total belanja total belanja SKPD x sebesar Rp. -----sebesar Rp. -----SKPD (realisasi) 100% - Total Belanja SKPD, - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.----sebesar Rp.----total belanja Total Belanja - Total belanja pemeliharaan dari total - Total belanja pemeliharaan dari pemeliharaan SKPD, pemeliharaan SKPD, total belanja barang belanja barang dan jasa sebesar Rp. ----sebesar Rp. ----SKPD) x 100% dan jasa (realisasi)

11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD

12

Jenis Data

Rumus/Persamaan

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%

KETERANGAN

Urusan (1) ---- Urusan (2) -----(8A)

(8B)

(9)

Mengacu dokumen RKPD tahun 2010 dan RenjaSKPD ybs. ..... %

..... %


...... %

….. %

....... %

...... %

...... %




........ %


....... %


126

No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)

NO

IKK

(4)

(5)

Jenis Data

Rumus/Persamaan

Capaian Kinerja

Urusan (1) ------

Urusan (2) ------

(7A)

(7B)

(6)

KETERANGAN

Urusan (1) ---- Urusan (2) -----(8A)

(8B)

........ %

........ %

(9)

- Total belanja barang dan - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. ---jasa SKPD, sebesar Rp. ----16


7 PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD BARANG MILIK DAERAH Penggunaan Asset SKPD




17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)

total belanja - total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan dibagi total SKPD, sebesar Rp. ----pemeliharaan SKPD, belanja SKPD x 100% sebesar Rp. ----- Total belanja SKPD, - Total belanja SKPD, sebesar Rp. -----sebesar Rp. -----Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD Apabila Ada, Apabila Ada, berikut komponen yang Lapaoran keuangan ada, Lapaoran keuangan ada, ada (Neraca, Calk) sebanyak ----- jenis, sbb: sebanyak ----- jenis, sbb:

1. .............. 2. .............. 3. .............. 18 Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, inventarisasi barang inventarisasi barang atau Sebutkan jenis dokumennya. atau asset SKPD asset SKPD 19 Jumlah yang tidak Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan oleh SKPD digunakan SKPD dibagi digunakan, sebanyak -----total asset yang dikuasai asset. - Asset yang dikuasai SKPD, SKPD x 100 % sebanyak ----- asset. 20 Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media

Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi


1. .............. 2. .............. 3. .............. Apabila Ada, Ada/ Sebutkan jenis dokumennya. tidak ada


Ada/ tidak ada

2. ..............

- Asset yang tidak digunakan, sebanyak -----asset. ....... % ..... % - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak ----asset. Sebutkan jenisnya 1. .............. Jumlah Jumlah sebanyak -- sebanyak -2. .............. ---- jenis. ---- jenis.

3. ..............

3. ..............

4. ..............

4. ..............

5. ..............

5. ..............






127

No

(1)

ASPEK

(2)

FOKUS

(3)


NO

(4)

IKK

(5)

Jenis Data

Rumus/Persamaan

(6)

21 Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya Kepuasan Masyarakat Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik

Capaian Kinerja

Urusan (1) ------

Urusan (2) ------

(7A)

(7B)

KETERANGAN

Urusan (1) ---- Urusan (2) -----(8A)

(8B)

Apabila Ada, sebutkan survey Apabila Ada, sebutkan Ada/tidak Ada/tidak survey kepuasan tentang ---kepuasan tentang ----ada ada -

(9)



128

LAMPIRAN III.3: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2010 KABUPATEN:---------NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

URUSAN WAJIB 1

Pendidikan

Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak

1


2

Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

3

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A ----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn

..........%

4

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B ----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn

..........%

5

Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

Jumlah siswa usia 16-18 thn dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C ----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn

..........%

-------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah anak usia 4 – 6 tahun

..........%

Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis -------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk usia 15th ke atas

..........%

Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI 6

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

--------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI

..........%

pd tahun ajaran sebelumnya

Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs 7

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

--------------------------------------------------------- x 100 %

..........%

Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs

8

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA --------------------------------------------------------- x 100 %

..........%


129

NO

URUSAN

NO.

IKK

(1)

(2)

(3)

(4)

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(5)

(6)

(7)

Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajaran sebelumnya Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI 9

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

-------------------------------------------------------- x 100 %

..........%

Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs 10

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

-------------------------------------------------------- x 100 %

..........%

Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA 11

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

-------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA

..........%

pada tahun ajaran sebelumnya Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs 12

13

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

------------------------------------------------------------ x 100 %

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA

..........%

Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya

------------------------------------------------------------ x 100 %

..........%

Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV 14

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

------------------------------------------------------------

x 100 %

..........%

Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA 2

Kesehatan 15


Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertetu -----------------------------------------------------------x 100 % Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg sama

..........%


130

NO

URUSAN

NO.

IKK

(1)

(2)

(3)

(4)

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(5)

(6)

(7)

16


Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu -----------------------------------------------------------x 100 % Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurn waktu yg sama

17


Jumlah Desa / Kelurahan UCI x 100 % Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan

18


19


20


21


22


23

Penanganan sampah

Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di sati wil. Kerja pd kurun wkt tertentu -----------------------------------------------------------x 100 % Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalamwaktu yang sama Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn -----------------------------------------------------------x 100 % Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn -----------------------------------------------------------x 100% Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan Strata 1 ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah seluruh maskin di Kab/Kota Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pd Kurun waktu tertentu ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah seluruh bayi lahir hidupdi satu wilayah kerja pd Kurun waktu yang sama

..........%

..........%

..........%

..........%

..........%

..........%

..........%

Volume sampah yang ditangani (m3) 3

Lingkungan Hidup


------------------------------------------------------------ x 100 % Volume produksi sampah (m3)

................%

131

NO

URUSAN

NO.

IKK

(1)

(2)

(3)

(4)

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(5)

(6)

(7)

Jumlah perush wajib AMDAL yg telah diawasi ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL

24


25


26


------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah kasus lingkungan yang ada

27

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

------------------------------------------------------------ x 100 % Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut

28

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

................%

Jumlah daya tampung TPS (m3) ------------------------------------------------ x 1000 Jumlah penduduk

................

Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda ...............%

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 4

Pekerjaan Umum

................%

Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik

29

Rumah Tangga Per Sanitasi

------------------------------------------------------------ x 100 % Luas irigasi kabupaten Jumlah rumah tangga ber sanitasi ------------------------------------------------------ x 100 %

..............%

..............%

Jumla total rumah tangga 30

Kawasan Kumuh

Luas Kawasan Kumuh ---------------------------------------------------- x 100 %

................%

Luas Wilayah 5

Tata Ruang

6

Perencanaan Pembangunan

31

Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

32

Luas ruang terbuka hijau ---------------------------------------- x 100 % Luas wilayah ber HPL/HGB

................%

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada/tidak

Ada/tidak *)

33

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Ada/tidak

Ada/tidak *)

34

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

Ada/tidak

35


Jumlah program RKPD tahun berkenaan ----------------------------------------------------------- x 100 %

Ada/tidak *) ..............%


132

NO

URUSAN

NO.

IKK

(1)

(2)

(3)

(4)

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(5)

(6)

(7)

Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan Jumlah rumah tangga pengguna air bersih 7

Perumahan

36


---------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh rumah tangga

37

Lingkungan pemukiman kumuh

---------------------------------------------------------- x 100 % Luas wilayah

38

Rumah layak huni

---------------------------------------------------------- x 100% Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs.

39


--------------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk

..............%

Luas lingkungan permukiman kumuh ..............%

Jumlah rumah layak huni ..............%

Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten 8


................

Jumlah lapangan olahraga di kabupaten --------------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk Lapangan olah raga adalah: 1. lap sepakbola, = ------ lap 2. lap basket, = ----- lap 3. lap volley, , = ----- lap 4. lap. bulu tangkis, = ----- lap = ----- lap 5. kolam renang. , Jumlah = ------ lap

40

Lapangan olahraga .

41


-------------------------------------------------------- x 100 %

42

Koperasi aktif

---------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh koperasi

43


--------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh UKM

................

Realisasi PMDN thn 2010 – Realisasi PMDN 2009 9

Penanaman Modal

...............%

Realisasi PMDN 2009 Jumlah Koperasi aktif

10

Koperasi & UKM

..............%

Jumlah usaha mikro dan kecil ...............%


133

NO

URUSAN

NO.

IKK

(1)

(2)

(3)

(4)

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(5)

(6)

(7)

Jumlah Penduduk yang memiliki KTP 11


44

Kepemilikan KTP

----------------------------------------------------x 100 % Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah) Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran

...............%

45

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

----------------------------------------------------Jumah penduduk

................

46

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

sudah/belum

47

Tingkat partisipasi angkatan kerja

------------------------------------------------ x 100 % Jumlah penduduk usia kerja (15-64 thn)

48

Pencari kerja yang ditempatkan

49


50


51


------------------------------------------------ x 100 % Jumlah pekerja perempuan

52

Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas

------------------------------------------------ x 100 % Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun


------------------------------------------------ x 100 %

x 1000

Sudah/ Belum *)

Jumlah penduduk Angkatan Kerja 12

Ketenagakerjaan

..............%

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan

13

Ketahanan Pangan

------------------------------------------------ x 100 % Jumlah pencari kerja yang mendaftar Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda,perkada, dsb.

...............%

Ada/tidak*)

Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg)

14


-------------------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk

.............

Pekerja perempuan di lembaga pemerintah ..............%

Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf ..............%

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan 53

..............%

Jumlah angkatan kerja perempuan LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

134

NO

URUSAN

NO.

IKK

(1)

(2)

(3)

(4)

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(5)

(6)

(7)

Jumlah peserta program KB aktif 15

KB & KS

54

Prevalensi peserta KB aktif

55


------------------------------------------------ x 100 % Jumlah pasangan usia subur

..............%

Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I

16

Perhubungan

17


18

Pertanahan

------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah jumlah keluarga

..............%

Jumlah angkutan darat 56

Angkutan darat

-----------------------------------------------Jumlah penumpang angkutan darat

..............

57


Ada / tidak

Ada/tidak *)

58

Pameran/expo

Menunjukkan Jumlah pameran/expo per tahun

...........kali

59


Luas lahan bersertifikat di suatu daerah ---------------------------------------------------------------- x 100 %

.............%

Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah 60

Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Jumlah kasus yang diselesaikan ------------------------------------------------ x 100 %

Penyelesian Ijin Lokasi

Jumlah Ijin Lokasi -------------------------------- x 100 %

.............%

Jumlah kasus yang terdaftar 61

.............%

Permohonan Ijin Lokasi 19

20

Kesbang & Politik

Otonomi Daerah

62

Kegiatan pembinaan politik daerah

Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah

...........Keg.

63

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

...........Keg.

64

Sistim Informasi Manajemen Pemda

Menunjukkan Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs

..........buah


135

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

21

22


Sosial

65

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda

66

PKK aktif

Jumlah PKK aktif -------------------------------- x 100 % Jumlah PKK

............%

67

Posyandu

Jumlah Posyandu Aktif -------------------------------- x 100 % Total Posyandu

............%

68


69

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

70


71 72


73

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

74

Buku ”kabupaten dalam angka”

Ada atau tidak

75

Buku ”PDRB kabupaten”

Ada atau tidak

Menunjukan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah Jumlah PMKS yg tertangani ---------------------------------------- x 100 % Jumlah PMKS yg ada

Ada/tidak*)

........ .buah

..............%

Jumlah PMKS yg diberikan bantuan

23

24

25

Budaya

Statistik

Kearsipan

76

Penerapan pengelolaan arsip secara baku


------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan ------------------------------------------------------------ x 100 % Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah

Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah SKPD

..............%

......... kali ......... buah ..............%

..............%

136

NO

URUSAN

NO.

IKK

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

26

Menunjukkan jumlah Kegiatan pemningkatan SDM pengelola kearsipan

77

Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan

78


79


1

Produksi perikanan

Jumlah Produksi Ikan (Rp) --------------------------------------------- x 100% Target Daerah (Ton)

.............%

2

Konsumsi ikan

Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) --------------------------------------------- x 100% Target Daerah (Kg)

.............%

3


4


5


6


7


Perpustakaan

Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah -------------------------------------------------------------Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun ------------------------------------------------------------------------Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani

............

............

................

URUSAN PILIHAN. 1

2

Kelautan dan Perikanan

Pertanian

Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ton) --------------------------------------------Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ha) Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian --------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB

................

..............%

PDRB Sektor pertanian.. Petunjuk Pengisian LPPD

Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi 3

4

Kehutanan

Energi dan SDM


--------------------------------------------- x 100% Luas total hutan dan lahan kritis Luas Kerusakan Kawasan Hutan -------------------------------------------------------- x 100% Luas Kawasan Hutan Luas Penambangan Liar yang ditertibkan ------------------------------------------------------- x 100%

..............%

..............%

...............%

137

NO

URUSAN

NO.

IKK

(1)

(2)

(3)

(4)

RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(5)

(6)

(7)

luas area penambangan yang liar

5

6

7

8

Pariwisata

Industri

Perdagangan

Transmigrasi

PDRB sector Pertambangan dan Penggalian. Petunjuk Pengisian LPPD

8


Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan -------------------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB

...............%

9

Kunjungan wisata

Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun

.........orang

10


Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata -------------------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB

.............%

PDRB sub sector Perdagangan, Petunjuk Pengisian LPPD

11


Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri ------------------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB

..............%

PDRB sector Industri Pengolahan. Petunjuk Pengisian LPPD

12

Pertumbuhan Industri

Jumlah Industri tahun 2010- Jumlah Industri tahun 2009 ------------------------------------------------------- x 100% Jumlah Industri s/d tahun 2009

.............%

13

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2010**)


.............%

14


Nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor

US$ ...........


Jumlah transmigran swakarsa --------------------------------------------- x 100% Jumlah transmigran

..............%

15

PDRB sub sector Perdagangan, Lihat Petunjuk Pengisian LPPD

Keterangan *) Pilih salah satu **) Apabila belum tersedia, gunakan PDRB Tahun 2009.


138

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Recommend Documents