KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
OLEH: Dr. SUMARSONO, MDM Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016 1
1. FUNGSI PEMERINTAH Pelayanan
UNTUK
Keadilan
PEMBANGUNAN
UNTUK
KESEJAHTERAAN
PEMBERDAYAAN
UNTUK
KEMANDIRIAN
PENGATURAN
UNTUK
KETERTIBAN
KESEJAHTERAAN
MELALUI PENINGKATAN: • PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK. • PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. • DAYA SAING DAERAH
TUJUAN TUJUAN OTONOMI OTDA DAERAH
POLITIK
• MENINGKATKAN KUALITAS DEMOKRASI DAN MEMPERCEPAT DEMOKRATISASI DI DAERAH • MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH.
2. POLITIK DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT
1. 2. 3. 4. 5.
PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER & FISKAL
URUSAN PEM. UMUM WAJIB
PILIHAN
Kes, Pendidik, PU, PERHUB, dll.
Pertambangan, Perdagangan, dll.
PELAYANAN DASAR SPM
KONKUREN
Dibagi berdasarkan prinsip Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi
NON PELAYANAYAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN WAJIB
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1. Pendidikan; 2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. 6. Sosial.
PILIHAN TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1. Tenaga Kerja; 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 3. Pangan; 4. Pertanahan; 5. Lingkungan Hidup; 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 9. Perhubungan; 10.Komunikasi dan Informatika; 11.Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; 12.Penanaman Modal;
13.Kepemudaan dan Olah Raga; 14.Statistik; 15.Persandian; 16.Kebudayaan;
17.Perpustakaan; dan 18.Kearsipan
1.Kelautan dan Perikanan; 2. Pariwisata; 3. Pertanian; 4. Kehutanan; 5.Energi dan Sumber Daya Mineral; 6. Perdagangan; 7. Perindustrian; dan
8.Transmigrasi.
5
SUB URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIALIHKAN No.
Sub Urusan
PP No. 38 Tahun 2007
UU No. 23 Tahun 2014
kab/kota
Provinsi
Terminal tipe A dan B di Kab/Kota
Terminal A di Pusat Terminal B di Provinsi
1
pengelolaan pendidikan menengah
2
pengelolaan terminal tipe a dan tipe b
3
pelaksanaan rehabilitasi diluar kawasan hutan negara
provinsi dan kab/kota
Provinsi
4
pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi
provinsi dan kab/kota
Provinsi
5
pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan
provinsi dan kab/kota
Provinsi
6
pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi
provinsi dan kab/kota
Provinsi
7
pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan
provinsi dan kab/kota
Kab/Kota
8
pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)
kab/kota
Pusat
9
pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan
Kab/Kota
Pusat
10
penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional
Pusat, Provinsi dan Kab/Kota
Pusat
11
penyediaan dana Utk kelompok masyarakat tdk mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan
12
Perijinan dan Pengawasan Tambang
13 14
Rehabilitasi sosial bukan atau tidak termasuk nabzah, orang dengan HIV aid yang memerlukan rehabilitasi panti; Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi
Pusat dan Provinsi
TUJUAN PENGALIHAN 1. 2. 3. 4. 5.
MEWUJUDKAN MUTU PELAYANAN YG SAMA DI KAB/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI PENGAWALAN EKOSISTEM (CAKUPAN WILAYAH) MENINGKATKAN AKUNTABILITAS, EFEKTIFITAS, DAN EFISIENSI PENYELENGGARAAN PEMDA MEMPERKUAT KOORDINASI ANTAR SUSUNAN PEMERINTAHAN. MENDUKUNG PENCAPAIAN PROGRAM KERJA PEMERINTAH (NAWACITA).
LANGKAH PENGAMANAN & PENGENDALIAN BELANJA PUSAT & DAERAH DALAM RANGKA PENATAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
1
Identifikasi pendanaan urusan pemerintahan konkuren, yg telah dan yg belum dianggarkan dalam APBN & APBD TA. 2017
2
Identifikasi permasalahan dari aspek kewenangan, kelembangaan, personil dan pendanaan (Khususnya yg belum dianggarkan dalam APBN & APBD TA. 2017)
3
Mencari alternatif solusi dalam penanganan permasalahannya
4
Menyusun kebijakan (seperti Inpres) mengenai Langkah-langkah Pengamanan dan Pengendalian Belanja Pusat dan Beelanja Daerah Dalam Rangka Penataan Urusan pemerintahan Konkuren
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG BELUM/TELAH DIANGGARKAN DALAM APBN DAN APBD TA 2017
I. Yg belum dianggarkan dalam APBN TA 2017: a.Pengelolaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLB). b.Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan Nasional. c. Penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil ikan d.Dll.
II. Yg telah dianggarkan dlm APBN K/L TA 2017 terkait: a. Pengelolaan terminal penumpang Tipe A (ada Pemda yang meminta didekonsentrasikan kepada Pemda Prov) b. Penetapan lokasi & pengoperasian/penutupan alat penimbangan kendaraan bermotor c. Pengelolaan inspeksi tambang dan pejabat pengawas pertambangan. d. Penyelenggaraan minyak dan gas bumi (inspektur migas). e. dll
MASALAH DAN SOLUSI DARI ASPEK KEWENANGAN, KELEMBAGAAN, PERSONIL DAN PENDANAAN Aspek
1
2
3
4
Masalah
Alternatif/Solusi
Kewenangan
Tidak tepatnya nomenklatur urusan pemerintahan untuk menjadi kewenangan daerah Contoh: “pengelolaan penyuluhan perikanan nasional” Mengindikasikan cakupan secara nasional, tidak lokal (Provinsi, Kab/Kota).
1. Penyesuaian nomenklatur yg menunjukkan cakupannya sesuai kewenangan daerah provinsi, kabupaten dan kota. 2. Kewenangan diserahkan/dikembalikan kepada Provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat atau dikembalikan ke Kab/Kota.
Kelem Bagaan
Apabila kewenangan diserahkan/dikembalikan kepada Prov., Kab/Kota, Kelembagaan baru yg dibentuk berdasarkan PP 18/2016 belum mengakomodir tugas dan fungsi terkait kewenangan tsb.
Sambil melakukan penyesuaian kelembagaan perangkat daerah, pelaksanaan urusan tsbt dilekatkan pada dinas/badan yg dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait.
Personil
Belum jelas status kepegawaian apakah pegawai pusat atau daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota)
Perlu kejelasan status pegawai yg akan melaksanakan urusan yg diserahkan/ dikembalikan.
Penda naan
Belum jelasnya pendanaan bagi pelaksanaan urusan yg diserahkan/dikembalikan (untuk TA 2017 apakah melalui APBN atau APBD )
1.
Apabila melalui APBN (perlu ketegasan, dekonsentrasi/tugas pembantuan)
2.
Melalui APBD Provinsi, Kabupaten/Kota perlu kebijakan Menteri Dalam Negeri
TERIMA KASIH S U M AT E R A
K A L IM A N T A N
IR IA N J A Y A
JAVA
11
