Oleh
Ir. Timbul Pudjianto, MPM Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri JAKARTA, 29 JUNI 2010
TANTANGAN UTAMA PEMBANGUNAN
PENCIPTAAN PERTUMBUHAN EKONOMI, PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN KETENAGAKERJAAN
PEMBANGUNAN TATA KELOLA YANG BAIK
PENINGKATAN SINERGI ANTARA PEMERINTAH DAN PEMDA
KEBIJAKAN PEMERINTAH TAHUN 2011
PRO JOB
PRO POOR
MDG’s & JUSTICE FOR ALL
PRO GROWTH
REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA
PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN, KREATIVITAS & INOVASI TEKNOLOGI DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR & PASCA KONFLIK LINGK HIDUP & PENGELOLAAN BENCANA
ENERGI
BIDANG POLITIK, HUKUM & KEAMANAN
KESEHATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2011
KETAHANAN PANGAN
INFRASTRUKTUR
IKLIM INVESTASI & IKLIM USAHA 3 PRIORITAS LAINNYA
BIDANG PEREKONOMIAN
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
ESENSI DESENTRALISASI FISKAL DALAM KERANGKA OTDA 1. Memungut Pajak & Retribusi 2. Memperoleh Dana Perimbangan 3. Melakukan Pinjaman
HAK
URUSAN Pemerintahan Daerah
RPJMD
RKPD
• Pendap atan • Belanja • Pembia yaan
KELOLA & IMPLEMENTASI
KEWAJIBAN
1. Sinkronisasi program pusat & daerah 2. Mengelola anggaran secara efisien dan efektif 3. Menyampaikan Laporan Keuangan yang akuntabel
ULTIMATE GOAL
OTDA Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum
PERKEMBANGAN BELANJA TRANSFER KE DAERAH 5 THN TERAKHIR Dalam jutaan rupiah
6
ALOKASI ANGGARAN PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA SELURUH INDONESIA BERDASARKAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2010 0,54 %
0,58 % 18,07 %
22,47 %
30,66 % 44,18 %
29,60 % 12,89 % 10,89 %
DAERAH PROVINSI KAB./KOTA
10,42 %
I
II
III
IV
12,323,491 33,722,528
14,502,087 95,812,996
49,980,329 99,242,108
25,423,475 58,483,362
V 615,590 1,883,898
LAIN2 10,288,129 34,545,735
TOTAL BELANJA 113,133,101 323,690,628
KETERANGAN : I II III IV
4-Jul-10
V
Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, serta Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan System Perlindungan Sosial Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Hukum serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Nasional Pemulihan Ekonomi melalui Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, dan Energi Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kapasitas Penanganan Perubahan Iklim
7
KEGIATAN YG TELAH DISEPAKATI SBLMNYA TIDAK PERLU DIBAHAS LAGI (MULTIYEARS)
HINDARI PEMBAHASAN YANG BERSIFAT TEKNIS
TAATI JADWAL SESUAI TAHAPAN PENYUSUNAN APBD
SINKRONISASI ANTARA RKP, RKPD, KUA DAN PPAS DAN RAPBD
STRATEGI PENYUSUNAN APBD
MEMBANGUN KOMUNIKASI YANG KONSTRUKTIF ANTARA PEMDA DGN DPRD
MENERAPKAN PRINSIP EFISIENSI, EFEKTIVITAS, TRANSPARANSI, AKUNTABILITA S DAN PARTISIPASI
KETERPADUAN DAN SINKRONISASI ANTAR KEG
DISESUAIKAN DENGAN TUPOKSI SKPD DAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
Isu‐isu Strategis 1.
Alokasi anggaran untuk belanja fungsi pendidikan masih belum sepenuhnya mencapai angka minimal 20% dari total belanja APBD. 20% / LEBIH
5 PROVINSI
15% S/D >20%
12 PROVINSI
10% S/D >15%
10 PROVINSI
5% S/D >10%
4 PROVINSI
< 5%
2 PROVINSI
KABUPATEN/KOTA LEBIH DARI 20%
* Lebih 20% : Riau, DKI Jakarta, Keppri, Jateng, Kalsel
Lanjutan ….
Isu‐isu Strategis 2. Alokasi anggaran untuk kepentingan publik dari total belanja pada umumnya masih rendah (data APBD Provinsi TA. 2010) 50% / LEBIH
3 PROVINSI
40% S/D > 50%
11 PROVINSI
30% S/D > 40%
15 PROVINSI
Kurang dari 30%
4 PROVINSI
* Lebih 50% : NAD, Keppri, Maluku 10
Lanjutan ….
Isu‐isu Strategis 3. Anggaran untuk belanja hibah dan bantuan sosial jumlahnya masih cenderung besar. Demikian juga masih banyak daerah yang belum menyusun pedoman tentang tatacara penganggaran, pelakasanaan dan pertanggungjawaban. 4. Anggaran terkait dengan pengamanan pemilukada agar dihindari duplikasi dengan dana APBN, dan pencairan dana hibah pemilukada dibeberapa daerah masih menemui kendala.
11
Isu‐isu Strategis
Lanjutan ….
5. Penetapan Perda APBD sebagian daerah tidak tepat waktu.
DATA PENETAPAN PERDA APBD PROVINSI TAHUN
≤DES
JAN
FEB
MAR
≥APR
KETERANGAN
2007
3
9
4
11
6
Paling Lambat Juni 2007 (1)
2008
10
15
4
2
2
Paling Lambat Juni 2008 (1)
2009
14
14
3
2
-
Paling Lambat Maret 2009
2010
20
8
2
2
1
Paling Lambat April 2010
Isu‐isu Strategis
Lanjutan ….
6. Akuntabilitas pelaksanaan anggaran masih relatif rendah
HASIL PEMERIKSAAN BPK Kerugian Daerah Kerugian Daerah (870 Kasus) (870 Kasus)
Kelemahan Kelemahan Struktur Struktur Pengendalian Pengendalian Internal Internal (302 Kasus) (302 Kasus) Kelemahan Kelemahan Sistem Sistem Pengendalian Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran Anggaran (302 Kasus) (302 Kasus) Kelemahan Dalam Kelemahan Dalam Sistem Sistem Pengendalian Pengendalian Akuntansi & Akuntansi & Pelaporan Pelaporan (825 kasus) (825 kasus)
Potensi Potensi Kerugian Daerah Kerugian Daerah (233 Kasus) (233 Kasus)
Sistem Pengendalian Intern
Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Kekurangan Kekurangan Penerimaan Penerimaan (572 Kasus) (572 Kasus) Administrasi Administrasi (981 Kasus) (981 Kasus) Ketidakhematan/ Ketidakhematan/ Pemborosan Pemborosan (121 Kasus) (121 Kasus) Ketidakefektivan Ketidakefektivan 13 (206 Kasus) (206 Kasus)
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Sumber: IHPS BPK Opini
2004 2005 2006 2007 2008
Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified)
21
17
3
4
12
Wajar Dengan Pengecualian (Qualified)
249
308
327
283
324
Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)
7
25
105
122
115
Tidak Wajar (Adversed)
10
12
28
59
31
Jumlah
287
362
463
468
482
14
4-Jul-10
15
