DEPARTEMEN DEPARTEMEN DALAM DALAM NEGERI NEGERI DIREKTORAT DIREKTORAT JENDERAL JENDERAL BINA BINA ADMINISTRASI ADMINISTRASI KEUANGAN KEUANGAN DAERAH DAERAH TAHUN TAHUN 2006 2006
1
AZAS UMUM DAN STRUKTUR APBD PP 105/2000 Belum menjelaskan fungsifungsi APBD dan menegaskan mengenai prinsip-prinsip penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan.
PP 58/2005 Menjelaskan fungsifungsi APBD. Menegaskan mengenai prinsi-prinsip penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan.
2
Fungsi APBD 1.
Fungsi otorisasi yaitu merupakan dasar untuk pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
melaksanakan
2.
Fungsi perencanaan yaitu merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3.
Fungsi pengawasan yaitu merupakan pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4.
Fungsi alokasi yaitu harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5.
Fungsi distribusi yaitu merupakan kebijakan yang harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6.
Fungsi stabilisasi yaitu merupakan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. 3
Prinsip -Prinsip Penganggaran Prinsip-Prinsip Semua penerimaan baik dalam bentuk uang uang,, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD Seluruh pendapatan pendapatan,, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dpt dicapai serta berdasarkan ketentuan per -UU-an per-UU-an Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya
4
SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004) RPJM
RPJMD
5 tahun
1 tahun
1 tahun
Renja SKPD 1 tahun
5 tahun
5 tahun
Renstra SKPD
RKPD
RKP
1 tahun
KUA
PPAS
Dibahas bersama DPRD
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH
RKA-SKPD
PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD
TAPD RAPERDA APBD
1 tahun
5
SURAT EDARAN KEPALA DAERAH Tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD (Permendagri Nomor 13/2006, Pasal 89)
1. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan 2. Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan 3. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD 4. Hal-hal lainnya yang perlu mendapat perhatian SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja 5. Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga Diterbitkan Paling lambat awal bulan Agustus tahun berjalan
6
PENYUSUNAN RKA-SKPD
Memenuhi ketentuan perundang-undangan : Kerangka
Pengeluaran Jangka Menengah, pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju Prakiraan Maju (forward estimate), perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
Anggaran berbasis prestasi kerja, pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran/hasil dari kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yg terukur.
Penganggaran terpadu (unified budgeting), penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksankan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana (tidak mengenal anggaran belanja rutin dan pembangunan serta belanja aparatur dan belanja publik)
7
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA SUATU SISTEM ANGGARAN YANG MEMPERHATIKAN KETERKAITAN ANTARA PENDANAAN DENGAN KELUARAN YANG DIHARAPKAN DARI KEGIATAN DAN HASIL SERTA MANFAAT YANG DIHARAPKAN TERMASUK EFISIENSI DALAM PENCAPAIAN HASIL DAN KELUARAN TERSEBUT
8
PENDEKATAN KINERJA
SISTEM ANGGARAN YANG MENGUTAMAKAN UPAYA PENCAPAIAN OUTPUT DARI INPUT YANG DITETAPKAN
OUTPUT (KELUARAN) MENUNJUKKAN BARANG ATAU JASA YANG DIHASILKAN OLEH KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN DAN TUJUAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN
INPUT (MASUKAN) ADALAH BESARNYA SUMBER DAYA BAIK YANG BERUPA PERSONIL, BARANG MODAL TERMASUK PERALATAN DAN TEKNOLOGI, DANA, ATAU KOMBINASI DARI BEBERAPA ATAU KESEMUA JENIS SUMBERDAYA YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN
KINERJA/PRESTASI KERJA ADALAH KELUARAN/HASIL DARI KEGIATAN/PROGRAM YANG AKAN ATAU TELAH DICAPAI SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN ANGGARAN DENGAN KUANTITAS DAN KUALITAS YANG TERUKUR 9
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) • DALAM SISTEM ANGGARAN KINERJA SETIAP USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DINILAI KEWAJARANNYA • ANALISIS STANDAR BELANJA ADALAH STANDAR ATAU PEDOMAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGANALISIS KEWAJARAN BEBAN KERJA ATAU BIAYA SETIAP PROGRAM ATAU KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DALAM SATU TAHUN ANGGARAN • PENILAIAN KEWAJARAN DALAM ASB MENCAKUP DUA HAL : KEWAJARAN BEBAN KERJA DAN KEWAJARAN BIAYA 10
Analisis Standar Belanja (ASB) Manfaat : MENDORONG UNIT KERJA UNTUK SELEKTIF MENGHINDARI BELANJA YANG KURANG EFEKTIF DAN EFISIEN MENGHINDARI TUMPANG TINDIH BELANJA 11
PENILAIAN KEWAJARAN BEBAN KERJA • KAITAN LOGIS ANTARA PROGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN DENGAN KUA DAN PPAS • KESESUAIAN ANTARA PROGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD YANG BERSANGKUTAN • KAPASITAS SATUAN KERJA UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN PADA TINGKAT PENCAPAIAN YANG DIINGINKAN DAN DALAM JANGKA WAKTU SATU TAHUN ANGGARAN 12
PENILAIAN KEWAJARAN BIAYA • KAITAN ANTARA BIAYA YANG DIANGGARKAN DENGAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA (STANDAR BIAYA) • KAITAN ANTARA STANDAR BIAYA DENGAN HARGA YANG BERLAKU • KAITAN ANTARA BIAYA YANG DIANGGARKAN, TARGET PENCAPAIAN KINERJA DENGAN SUMBER DANA 13
PENILAIAN KEWAJARAN BIAYA PROGRAM
KEGIATAN
ANGGARAN BELANJA
TARGET KINERJA
STANDAR BIAYA
HARGA YANG BERLAKU 14
CONTOH KEGIATAN TOT BINTEK PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN DAERAH
ANGGARAN BELANJA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG/JASA
TARGET KINERJA 100 PESERTA TERLATIH
TANDAR BIAYA BELANJA RATA-RATA PER PESERTA
HARGA YANG BERLAKU HONOR FASILITATOR BIAYA MAKAN & MINUM BIAYA PENGGANDAAN 15
STANDAR BIAYA pengertian : HARGA SATUAN UNIT BIAYA YANG BERLAKU BAGI MASING-MASING DAERAH
tujuan : ALOKASI ANGGARAN BELANJA SETIAP PROGRAM/KEGIATAN
16
DASAR PENILAIAN KINERJA MASUKAN BESARAN SUMBER DAYA YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM ATAU KEGIATAN
KELUARAN BARANG ATAU JASA YANG DIHASILKAN DARI PROGRAM ATAU KEGIATAN
HASIL SEGALA SESUATU YANG MENCERMINKAN BERFUNGSINYA KELUARAN DARI KEGIATAN-KEGIATAN DALAM SUATU PROGRAM ATAU KEGIATAN 17
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD PP 105/2000 Tidak mengatur jadwal penyusunan dan pembahasan AKU (KUA) dan Strategi Prioritas (PPAS) AKU disusun bersama DPRD Strategi & Prioritas disusun KDH Tidak mengatur keterkaitan dan hubungan antara dokumen perencanaan dengan penyusunan rancangan arah kebijakan umum & PPAS Penyusunan RASK berdasarkan pendekatan kinerja dan bersifat tahunan Tdk secara tegas mengatur siapa yg menyusun rancangan Perda APBD berikut dokumen pendukungnya
PP 58/2005 Mengatur jadwal penyusunan dan pembahasan KUA dan PPAS Rancangan KUA dan PPAS disusun oleh Kepala Daerah Memperjelas keterkaitan dan hubungan antara dokumen perencanaan dengan penyusunan rancangan kebijakan umum APBD, PPAS untuk dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD Menekankan penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menegah dan prestasi kerja yang dilakukan berdasarkan capaian kinerja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal Mempertegas PPKD menyusun rancangan Perda APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKASKPD yang telah ditelaah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah 18
ALUR PENGERJAAN RKA SKPD Kode
Nama Formulir
RKA-SKPD
Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan SKPD
RKA-SKPD 1
Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
RKA-SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung SKPD
RKA-SKPD 2.2
Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan SKPD
RKA-SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan SKPD
RKA-SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
RKA-SKPD 3.2
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah 19
Rencana Rencana Kerja Kerja Anggaran Anggaran Satuan Satuan Kerja Kerja Perangkat Perangkat Daerah Daerah (RKA (RKA SKPD) SKPD)
Kode
Nama Formulir
RKA SKPD
Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA SKPD 1
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA SKPD 2.2
Rekapitulasi Anggaran Program dan Kegiatan
RKA SKPD 2.2.1
Belanja
Langsung Berdasarkan
Rincian Anggaran Belanja Langsung Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
RKA SKPD 3.2
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah 20
FORMULIR RKA-SKPD Logo Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota *)……… *)……… RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA - SKPD) TAHUN ANGGARAN ………. ………. Urusan Pemerintahan
: x.xx. x.xx. …………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………..
Organisasi
: x.xx.xx. x.xx.xx. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….
Pengguna Anggaran : Nama
: …………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………..
NIP
: …………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………..
Jabatan
: …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. Kode
Nama Formulir
RKA - SKPD
Ringkasan Anggaran Pendapatan, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 1
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah
RKA - SKPD 2.2
Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
RKA - SKPD 3.2
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
21
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA - SKPD
Provinsi/Kabupaten/Kota ……. ……. Tahun Anggaran …… Urusan Pemerintahan
: x.xx. x.xx. ……………………………………………………............................... ……………………………………………………...............................
Organisasi
: x.xx.xx. x.xx.xx. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. Ringkasan Anggaran Pendapatan, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp) Rp)
1
2
3
Surplus/ (Defisit (Defisit))
Pembiayaan neto
…….., tanggal……… ……….. .. ……..,tanggal Kepala SKPD (tanda tangan) tangan)
(nama lengkap) lengkap) NIP. … … …
22
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKARKA-SKPD 1
Provinsi/Kabupaten/Kota ……. ……. Tahun Anggaran … Urusan Pemerintahan
: x.xx. x.xx. ……………………………………………………………………………………………………………………
Organisasi
: x.xx.xx. x.xx.xx. ………………………………………………………………………………………………………………… Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Penghitungan
Kode Rekening
Uraian
1
2
x
x
x
xx
xx
x
x
x
xx
xx
volume
satuan
Tarif/ Tarif/ Harga
3
4
5
Jumlah (Rp) Rp) 6 = (3 x 5)
Jumlah …….., tanggal……… ……… ……..,tanggal Kepala SKPD (tanda tangan) tangan) (nama lengkap) lengkap) NIP. … … … Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan
: : :
1. 2. Dst. Dst. Tim Anggaran Pemerintah Daerah: Daerah: No
Nama
NIP
Jabatan
Tandatangan
1 2 dst
23
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKARKA-SKPD 2.1
Provinsi/Kabupaten/Kota …… Tahun Anggaran … Urusan Pemerintahan
: x.xx. x.xx. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Organisasi
: x.xx.xx. x.xx.xx. ………………………………………………………………………………………………………………………………… Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun n
Kode Rekening
Uraian
1
2
x
x
xx
xx
x
x
xx
xx
volume
satuan
Harga satuan
Jumlah (Rp) Rp)
3
4
5
6=(3x5)
Tahun n+1 7
Jumlah …….., tanggal……… ……….. .. ……..,tanggal Kepala SKPD (tanda tangan) tangan) (nama lengkap) lengkap) NIP. … … … Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
:
Catatan Hasil Pembahasan
:
1. 2. Dst Tim Anggaran Pemerintah Daerah: Daerah: No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
1 2 dst
24
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA-SKPD 2.2
Provinsi/Kabupaten/Kota …… Tahun Anggaran ........... Urusan Pemerintahan
: x. xx. …………………………………………………………………………………………………………………………
Organisasi
: x. xx. xx. …………………………………………………………………………………………………………………… Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode
Jumlah
Program
Kegiatan
1
2
xx
Uraian
3
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja (Kuantitatif) 5
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
6
7
8
9=6+7+8
10
Program …. xx
Kegiatan ….
xx
Kegiatan ….
xx
dst ….
xx
dst …. xx
dst …. Jumlah ……..,tanggal……….. Kepala SKPD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP. … … …
25
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA-SKPD 2.2.1
Provinsi/Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran …... Urusan Pemerintahan
: x. xx.
……………………………………………
Organisasi
: x. xx. xx.
…………………………………………..
Program
: x. xx. xx. xx.
…………………………………………..
Kegiatan
: x. xx. xx. xx. xx.
…………………………………………..
Lokasi kegiatan
: ………………….
Jumlah Tahun n-1
: Rp .................. (.................................................................................)
Jumlah Tahun n
: Rp .................. (.................................................................................)
Jumlah Tahun n+1
: Rp .................. (.................................................................................) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan : …………… Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Penghitungan
Kode Rekening
Uraian
1
volume
satuan
Harga satuan
3
4
5
2
x
x
x
xx
xx
x
x
x
xx
xx
Jumlah (Rp) 6=(3 x 5)
Jumlah ……..,tanggal……….. Kepala SKPD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP. … … … Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
:
Catatan Hasil Pembahasan
:
1. Dst Tim Anggaran Pemerintah Daerah: No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
1. Dst.
26
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKARKA-SKPD 3.1
Provinsi/Kabupaten/Kota ……. ……. Tahun Anggaran …... Urusan Pemerintahan
: x. xx.
…………………
Organisasi
: x. xx. xx. ………………… Rincian Penerimaan Pembiayaan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp) Rp)
1
2
3
x
x
x
xx
xx
x
x
x
xx
xx
x
x
x
xx
xx Jumlah Penerimaan ……… tanggal ……… Kepala SKPD (tanda tangan) tangan) (nama lengkap) lengkap) NIP. … … …
Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
:
Catatan Hasil Pembahasan
:
1. 2. Dst Tim Anggaran Pemerintah Daerah: Daerah: No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
1 2 dst
27
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKARKA-SKPD 3.2
Provinsi/Kabupaten/Kota ……. ……. Tahun Anggaran …... Urusan Pemerintahan
: x. xx.
…………………
Organisasi
: x. xx. xx. ………………… Rincian Pengeluaran Pembiayaan
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp) Rp)
1
2
3
x
x
x
xx
xx
x
x
x
xx
xx
x
x
x
xx
xx Jumlah Penerimaan ……… tanggal ……… Kepala SKPD (tanda tangan) tangan) (nama lengkap) lengkap) NIP. … … …
Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
:
Catatan Hasil Pembahasan
:
1. 2. Dst Tim Anggaran Pemerintah Daerah: Daerah: No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
1 2 dst
28
29
