DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBUKINDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR 01 IPB/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA SUBSIDI MINYAK GORENG TAHUN ANGGARAN 2008
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
a.
bahwa dalam rangka pemberian subsidi minyak goreng, telah dialokasikan dananya dalam DIPA Tahun Anggaran 2008 Bagian Anggaran 062;
b
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana subsidi minyak goreng, perlu diatur lebih lanjut petunjuk pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng Tahun Anggaran 2008;
c.
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
47,
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbellqaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
5.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
7.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAQ/PER/3/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran alas Be..ban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; ~
8.
M EM UTUS KAN:
Menetapkan
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA SUBSIDI MINYAK GORENG TAHUN ANGGARAN 2008
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. 2.
3.
Pengguna Anggaran adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang memperqleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
4.
Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi permintaan kepada Pejabat Penanda Tangan SPM untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar sejumlah uang atas beban bagian anggaran yang dikuasainya untuk untung pihak yang ditunjuk dan sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen perikatan yang menjadi dasar penerbitan SPP berkenaan.
5.
Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM untuk dan atas nama Pengguna Anggaran kepada Bendahara Umum Negara atau kuasanya berdasarkan SPP untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak dan atas beban anggaran yang ditunjuk dalam SPP berkenaan.
6.
Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPMLS adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebu.t >SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa BendahafC1
7.
8.
Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan p~ngeluaran atas beban belanja negara.
9.
Pejabat Penanda Tangan SPM adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pengujian atas SPP dan menerbitkan SPM. 911-
10. B.endahara Pengeluaran adalahorang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mernpertanggungjawabkan uang dalam rangka pelaksanaan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Negara/Lembaga dan/atau Satuan Kerja. 1.
Sural Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran alas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.
2.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
3.
Subsidi Minyak Goreng adalah subsidi yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli minyak goreng dengan besaran yang ditetapkan pemerintah.
4'.
Penyaluran Subsidi Minyak Goreng adalah proses pendistribusian subsidi minyak goreng dari Pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui penjualan minyak goreng oleh pelaku usaha.
5.
Pelaku Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukuml tidak berbentuk badan hukum/usaha perseorangan yang bergerak di bidang minyak goreng.
(1 )
Dana subsidi minyak goreng AnggaranO62 (Subsidi dan Transfer).
(2)
Jumlah dana yang tercantum dalam DIPA untuk subsidi minyak goreng merupakan pagu tertinggi yang tidak dapat dilampaui.
(1 )
dalam Pasal 3, kepada Pejabat
(2)
Pejabat Penanda Tangan SPM melakukan pengujian terhadap SPP dimaksud, dan menerbitkan SPM-LS.
(3)
Pejabat Penanda Tangan SPM penuh/tanpa potongan pajak. 911-
dalam DIPA Bagian
menerbitkan
SPM-LSsecara
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tala cara pengajuan SPP den penerbitan SPM berpedoman pede Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran alas Beban Anggaran Pendapatan den Belanja Negara, den Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Nomor'16/PDN/KEP/3/2008. BAB IV PENCAIRAN DANA PasalS
Pejabat Penanda Tangan SPM pada masing-masing lokasi mengajukan SPM-LS ke KPPN dengan melampirkan: a.
SPTB (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).
b.
Daftar rekapitulasi ringkasan perjanjian kerja sarna dan tagihan realisasi penyaluran subsidi minyak goreng yang memuat nomor urut, nama Pelaku Usaha, nomor dan tanggal sural perjanjian, alamat, nama bank/nomor rekening Pelaku Usaha, jumlah uang yang ditagihkan pada bank sejenis, dan keterangan (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran " Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).
Pasal6 (1 )
KPPN melaksanakan pengujian etas SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pagel 5 den menerbitkan SP2D untuk mentransfer dana ke rekening Pelaku Usaha pad a bank yang ditunjuk.
(2)
SP2D yang diterbitkan KPPN Pembayar mencantumkan nama, alamat, nomor rekening den bank tempat dibukanya rekening pelaku usaha sesuai dengan SPM-LS yang dijadikan dasar Bank Operasional mitre kerja KPPN untuk mentransfer dana subsidi minyak goreng. BABV PELAPORAN REALISASI ANGGARAN Pasal?
(1)
Kuasa Pengguna pertanggungjawaban Belanja Negara.
(2)
Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.O5/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Anggaran pelaksanaan
menyusun laporan wajib Anggaran Pendapatan dan
Tata Cara Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/ PER/3/200B, dan Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Nomer
16/PDN/KEP/3/2008. IIA
ir)/) .
r
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tc;mggalditetapkan.
ini mulai berlaku pada
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
da tanggal26 Maret 2008
~
LAMPIRANI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 0'7 IPB/;1008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA SUBSIDIMINYAK GORENG TAHUN ANGGARAN2008
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
Yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja menyatakan
bahwa saya bertanggung
jawab penuh alas segala pengeluaran
"'."'"
yang telah dibayar
lunas kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut :
Bukti-bukti belanja tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada satuan kerja ... ... ... untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsionaL
Demikian Sural Pernyataanini dibuat dengan
sebenarnya. Kuasa pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen
Nama................... NIP/NRP...............
'SPTB dibuat berdasarkan klasifikasi belanja (4 digit)q~-
3::.ZS::: ,?!~
« ::;> Z
~CJ:::iC§ -«::I 00 0
a..~t:uZ ::iEOo..« ::Sz
CJ::0N
~<;)~ Q:ZZ
&
« ~~~ W ""'I-z
«
« ~« Q:coO z Wo 00 ::> J: z~z wca« ~ --"0..Q: -::I C> Q: ..... ::I « zw c::
~S-~ w W 0 Q: 0.. C> ~ is
'Z
zffi~
c::
c::U) Ci 1-0:>::: u; IJ) ~~::s wOw ::> Q.ZQ.
"
I::
I::
~ z
en
(J)
'2~E ..c: 0 E ::::Iro~
rooo
<.9
-I::~ 1::«~roro
::::I I:: 0
-
.c::::l.c ro
Ci5 "" LoU
I::
..-::.
: : :
:
: :
Z
:
0::
<.9>-0 zZ:2i: 5::wO _a..z
(/)U)--0
I J -
o::
C§z
ro
ro::::la..
W (/) a.. Z
;2~~
(J)
a..
.$ro.c -(/)ro
0::::::>
(/)::::>
E
~~a..ro
.,~ O::~Z
Z~~ "0 Z
0
::::I
: :
c..~ E " (J) c:: ~«
"
