Partisipasi Politik dan Pemilihan Umum Cecep Hidayat
[email protected] - www.cecep.hidayat.com Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
Materi Bahasan n n n n n n n n
Definisi Partisipasi Politik. Piramida Partisipasi Politik. Pola Partisipasi Politik. Definisi Pemilu. Tujuan Pemilu. Syarat Pemilu yang Demokratis. Sistem Pemilu. Variasi Sistem Proporsional dan Distrik.
Definisi Partisipasi Politik n
n n n
n
Pengertian Partisipasi Politik: Semua aktivitas warga Negara dalam rangka ikut mempengaruhi (secara langsung ataupun tidak langsung) kebijakan umum serta penentuan penguasa politik dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Apa? Semua aktivitas. Siapa? Warga Negara. Dalam rangka apa? Pengaruhi kebijakan umum, pengaruhi penguasa politik, dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Bagaimana? Langsung atau tidak langsung.
Piramida Partisipasi Politik (Michael Rush & Phillip Althoff) (1) n n n n
n
Menduduki jabatan politik atau administratif. Mencari jabatan politik atau administratif. Keanggotaan aktif dalam organisasi politik. Keanggotaan pasif dalam organisasi politik : partai politik, kelompok penekan, kelompok kepentingan. Keanggotaan aktif dalam organisasi semu politik.
Piramida Partisipasi Politik (Michael Rush & Phillip Althoff) (2) n
n
n
n n
Keanggotaan pasif dalam organisasi semu politik : kelompok penekan, kelompok kepentingan. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan lain-lain. Partisipasi dalam diskusi politik informal (minat umum dalam politik). Voting (pemberian suara). Apati.
Pola Partisipasi Politik (Gabriel A. Almond) (1) n
Pola Konvensional ; bentuk-bentuk partisipasi yang umum dan lazim ditemui. q q q q q q
Pemberian suara. Diskusi politik. Kegiatan kampanye. Bergabung dengan kelompok kepentingan. Bergabung dengan partai politik. Berkomunikasi secara individual dengan pejabatpejabat politik maupun administratif.
Pola Partisipasi Politik (Gabriel A. Almond) (2) n
Pola Non-Konvensional ; bentuk-bentuk partisipasi yang tidak umum dan tidak lazim ditemui. q q q q q q q q
Pengajuan petisi. Demonstrasi. Konfrontasi. Mogok. Tindak kekerasan. Perang gerilya. Makar. Revolusi.
Pola Partisipasi Politik (Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson) n
n
Partisipasi Politik Otonom. Partisipasi politik yang dilaksanakan tanpa paksaan dan berdasarkan kemauan partisipan secara mandiri. Partisipan berpartisipasi secara sukarela tanpa ada yang menggerakan atau memaksa. Partisipasi Politik Mobilisasi. Partisipasi politik yang digerakan oleh pihak-pihak diluar partisipan. Partisipan melaksanakan partisipasinya tidak berdasarkan kemauan dan aspirasinya sendiri.
Definisi & Tujuan Pemilu n
n
Pengertian Pemilihan Umum (pemilu): Kegiatan menghimpun suara rakyat untuk menentukan atau mengisi jabatan-jabatan politik, baik dalam badan eksekutif maupun legislatif. Tujuan Penyelenggaraan Pemilu: 1. Menegakan prinsip kedaulatan rakyat. 2. Menciptakan representative government. 3. Membangun legitimasi kekuasaan
Pemilu dan Referendum n
n
Kegiatan yang sejenis dengan pemilu adalah referendum. Referendum biasanya diadakan untuk mengetahui pendapat rakyat mengenai isu atau kebijakan politik tertentu. Suara yang terangkum dalam referendum kemudian dijadikan bahan perumusan kebijakan pemerintah.
Syarat Pemilu yang Demokratis (1) n n n
n
n
Diadakan secara berkala. Diikuti oleh kontestan lebih dari satu. Ada pengakuan terhadap prinsip hak suara universal. Ada komite atau panitia pemilu yang independen. Ada kebebasan untuk mengetahui dan mendiskusikan pilihan.
Syarat Pemilu yang Demokratis (1) n
n
n
n
Ada kebebasan untuk melakukan pilihan, biasanya disertai oleh terjaminnya kerahasiaan pilihan itu. Ada kebebasan untuk membentuk partai politik atau kontestan pemilu serta untuk menentukan dan menyeleksi calon yang akan dipilih. Ada peluang kompetisi yang sehat bagi setiap kontestan. Ada penghitungan secara faktual, jujur, dan transparan (terbuka).
Sistem Pemilu (1) n
Sistem Pemilu adalah: q q
n
Cara Memilih. Cara Menentukan Pemenang.
Sistem Pemilu terdiri atas: q q
Sistem Distrik. Sistem Proporsional.
Sistem Pemilu (2) n
Distrik (Single Member District Systems) q
q q
q
n
Wilayah pemilihan dibagi-bagi ke dalam distrik atau konstituensi atau riding. Setiap distrik memilih satu wakil. Pemenang suara terbanyak dalam distrik memenangkan suara itu. Suara minoritas hilang.
Proporsional (Multi Member Proportional Systems) q
q
Pemenang pemilu ditentukan sesuai dengan proporsi suara pemilihnya secara proporsional. Tidak ada suara minoritas yang hilang.
Variasi Sistem Distrik (1) n
First Past the Post Plurality Systems. q
q
Prinsip: winner takes all (berapapun persentasi kemenangannya) Contoh: Pemilu di Amerika Serikat, Inggris, Kanada.
Variasi Sistem Distrik (2) n
Absolute Majority Systems. q
q
Prinsip: pemenang adalah peraih 50%+1 (mayoritas mutlak). Run of Election. n
n q
Ada pemilihan kedua yang mempertandingkan dua kontestan pemenang suara terbanyak dalam pemilu tingkat pertama. Contoh: Pemilihan Presiden Perancis.
Prefential Ballot. n Kontestan yang paling minoritas harus menggabungkan suaranya ke kontestan lain yang lebih mayoritas. Begitu seterusnya sampai tercapai mayoritas mutlak (50%+1). n Contoh: Pemilihan Presiden Australia.
Variasi Sistem Proporsional n
n
n
Party List Systems. q Unit perwakilan politik adalah partai politik dan bukan perorangan. q Contoh: Pemilihan DPR Indonesia, Knesset atau Parlemen Israel, Parlemen Belgia. The Single Transferable Vote Systems. q Unit perwakilan politik adalah perorangan dan bukan partai politik. q Contoh: Pemilihan Dail atau Parlemen Irlandia. Approval Voting. q Yang dipilih lebih dari satu partai atau perorangan. q Pemenang adalah partai atau perorangan yang mendapat suara akumulasi besar. q Belum ada yang menjalankan sistem ini ?
Kekuatan Sistem Distrik n
n
n
Hubungan calon atau kontestan dengan pemilihnya dekat. Calon berasal dari distrik yang sama dengan pemilih, karena dikenal. Mendorong integrasi partai politik karena kursi yang diperebutkan untuk tiap distrik hanya satu. Partai minoritas cenderung menggabungkan kepentingannya ke partai mapan. Seringkali mempermudah penciptaan stabilitas politik atau pemerintahan karena adanya institusi partai politik.
Kekuatan Sistem Proporsional n
n
Bersifat representatif karena tiap suara yang masuk dihitung; tidak ada suara yang hilang. Mempermudah pendirian partai politik baru bagi aspirasi yang tidak tertampung oleh partai politik yang sudah ada.
Profil Cecep Hidayat n
n
n
Lahir pada 25 April 1978, merupakan pengajar tetap pada Departemen Ilmu Poli>k FISIP UI (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poli>k Universitas Indonesia). Sebelum bergabung dengan UI, Cecep telah melakukan berbagai riset terkait poli>k di Indonesia, dan juga poli>k di negara-‐negara Asia Tenggara. Hal ini dilakukannya sampai dengan sekarang. Selain mengajar dan melakukan riset, Cecep juga pernah menjadi Sekretaris Departemen dan Ketua Program Studi Ilmu Poli>k Jenjang Sarjana Reguler Departemen Ilmu Poli>k FISIP UI. Sekarang Cecep menjadi Dosen dan juga Periset UI. Selain itu Cecep juga ak>f sebagai pembicara dalam berbagai seminar berskala nasional dan internasional. Cecep Hidayat menamatkan jenjang Sarjana Ilmu Poli>k dari FISIP UI, dan gelar dual magister dalam Integrasi Regional (IMRI/Interna>onal Masters in Regional Integra>on) dari the Asia-‐Europe Ins1tute, Universi1 Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia dan Centro Internacional Carlos V, Universidad Autonoma de Madrid, Spanyol.
Bibliografi n
n
n
n
Budiardjo, Miriam (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Bab 10 &12. Miriam Budiardjo, Partisipasi dan Partai Politik, Bab 1. Ranney, Austin (1996). Governing: An Introduction to Political Science. New Jersey, Prentice Hall. Bab 8. Hague, Rod and Martin Harrop (1998). Comparative Government and Politics; An Introduction, 5th Edition. New York, Palgrave. Bab 5.
