LAPORAN RISET PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM

LAPORAN RISET PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM

Tema : KEHADIRAN DAN KETIDAKHADIRAN PEMILIH DI TPS (Voter tum-out)

Pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden Tahun 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR

September 2015 i

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR PENGESAHAN LAPORAN HASIL RISET “ Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS (Voter tum-Out)” Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh delapan bulan September Tahun Dua Ribu Lima Belas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Mengesahkan Laporan Hasil Riset dengan Tema :Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS ( Voter tum-out) Hasil Riset ini Sah dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Biak Numfor, sebagai laporan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Biak Numfor. KOMISI PEMILIUHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR No

NAMA

JABATAN

1.

Jackson. S. Maryen, SE

Ketua

2.

Drs. Johanis Lalihatu

Anggota

3.

Diana Simbiak, S.Sos

Anggota

4.

Nico Than, S.Sos

Anggota

5.

Julianus Awom, S.AN

Anggota

TANDANGAN

1. ………………….. 2 ………………… 3 …………………. 4 ………………... 5. ………………….

ii

KATA PENGANTAR

Pujidan Syukur patut kami panjatkankehadiratTuhan Yang Maha Kuasa, atas Pimpinan dan penyertaanNya sehingga Hasil Riset dengan Tema :”Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS (voter tum-out)” ini dapat diselesaikan. Selesainya tugas ini tidak terlepas dari partisipasi aktif seluruh anggota dan staf KPU Kabupaten Biak Numfor, tetapi lebih dari

itu, kami menyampaikan terima kasih dan

penghargaan yang tulus kepada para petugas pengumpul data lapangan, serta para responden atas kesediaannya serta dengan jujur menjawab semua pertanyaan sebagai bahan analisa dan penulisan dari riset ini. Kami menyadari bahwa hasil riset ini masih jauh dari harapan kita semua, oleh karena itu masukan dan kritikan yang sifatnya membangun menjadi sangat penting dan diharapkan, demi penyempurnaan pada riset-riset yang akan datang. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, yang telah membantu sehingga tugas ini dapat diselesaikan.

Biak, 28 September 2015. K e t u a,

JACKSON.S. MARYEN SE

0

iii

DAFTAR ISI

PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN ………………………………………………….. ii KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………. iii DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………….. iv HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN………………………………………………… v BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang ………………………………………………………………………….. 1

1.2.

Dasar Hukum …………………………………………………………………………… 3

1.3.

Rumusan Masalah ………………………………………………………………........... 4

1.4.

Tujuan …………………………………………………………………………………… 4

1.5.

Manfaat Penelitian ……………………………………………………………………… 4

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Partisipasi Politik …………………………………………………………………………. 5 2.2. Pemilihan Umum (Pemilu) ……………………………………………………………….. 8 2.3. Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu) …………………………………………………. 8 2.4. Tujuan Pemilihan Umum …………………………………………………………………. 9 2.5. Asas Pemilihan Umum …………………………………………………………….......... 9 2.6. Sistem Pemilihan Umum ………………………………………………………………… 10 BAB III METODE PELAKSANAAN PENELITIAN 3.1 .

Metode Penelitian…………………………………………………………………....... 13

3.2.

Populasi dan Sampel …………………………………………………………………. 14

3.3.

Metode Pengumpulan Data ………………………………………………………….. 15

3.4.

Teknik Analisis Data …………………………………………………………………..

15

3.5.

Waktu dan Lokasi Penelitian …………………………………………………………

16 iv

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Daerah Penelitian 4.1.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah ……………………………………………………. 17 4.1.2. Jumlah Penduduk ……………………………………………………………………… 18 B. Tingkat Kehadiran Pemilih pada Pemilu Legislatif Presiden dan Wakil Presiden 2014 4.2.1. Jumlah Pemilih Terdaftar………………………………………………………………. 20 4.2.2 Jumlah Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya. …………………………………. 22 C. Uraian dan Analisa Tabel-Tabel 4.2.3. Jumlah pemilih berdasarkan kelompok umur pada Pemilu Legislatif, Presiden/Wakil Presiden Tahun 2014 ………………………………………………. 23 4.2.4. Jumlah Pemilih yang berpartisipasi dan tidak berpartisipasi dalam Pemilu Legislatif, Presiden/Wakil PresidenTahun 2014 ……………….................. 24 4.2.5. Jumlah dan Presentase Pemilih terdaftar berdasarkan jenis Kelamin pada Pemilu Legislatif, Presiden/Wakil Presiden Tahun 2014. …………………………………………………………………..............

25

4.2.6. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan Lapangan Pekerjaan pada Pemilu Legislatif, Presiden/Wakil Presiden Tahun 2014. ............................................................................................... .......

26

4.2.7. Jumlah Pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Pemilu Legislatif, Presiden/Wakil Presiden Tahun 2014. …………………………………………………………………………..

27

4.2.8. Jumlah Pemilih yang beralasan untuk tidak memilih pada Pemilu Legislatif, Presiden/Wakil PresidenTahun 2014. …………………………………..

28 v

4.2.9 Jawaban Pemilih tentang apa yang mendorongnya untuk ikut Memilih pada Pemilu Legislatif, Presiden/Wakil Presiden Tahun 2014. …………………

29

4.2.10 s/d 4.2.14 Alasan memilih dari Pemilih berdasarkan Karakteristik Tingkat Pendidikan pada Pemilu Legislatif Tahun 2014. …………………………

30

4.2.15 s/d 4.2.19 Alasan memilih dari pemilih berdasarkan Karakteristik Tingkat Pendidikan pada Pemilu Presiden/Wakil Presiden Tahun 2014. ……………………………………………………………….…………..

34

4.2.20 Jawaban Pemilih tentang apa yang menjadi alasan untuk ikut Memilih karena kesadaran tentang pentingnya pemilu pada Pemilu Legislatif, dan Presiden/Wakil Presiden Tahun 2014. ……………………………

38

4.2.21 Jawaban Pemilih tentang apa yang menyebabkannya ikut memilih Karena kedekatan emosional dengan calon/partai pada Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden Tahun 2014. ……………………………

39

4.2.22 Jawaban pemilih tentang dari mana memperoleh informasi tentang Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden Tahun 2014. …………………..

40

4.2.23 Jawaban pemilih tentang jarak tempat tinggal ke TPS pada Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden Tahun 2014. …………………

41

4.2.24 Jawaban pemilih tentang apakah ada money politik menurut Pengamatannya pada Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden Tahun 2014. ………………………………………………………………………….

41

4.2.25 Jawaban pemilih tentang bagaimana bentuk transaksi money politik Dimaksud menurut pengamatannya pada Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden Tahun 2014. …………………………………………….

42

4.2.26 Jawaban pemilih tentang jika menurutnya tidak ada money politik, Apakah itu berarti pemilu sudah berjalan sesuai dengan azas Jurdil vi

Pada Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden Tahun 2014. ………………………………………………………………………….

43

4.2.27 Jawaban pemilih tentang apakah ada tekanan/bujukan terhadap Pemilih pada Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden Tahun 2014. ………………………………………………………………………….

44

4.2.28 Jawaban pemilih tentang apakah ada masalah/kendala Yang dihadapi menurut pengamatannya pada Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden Tahun 2014. ……………………………………….

45

4.2.29 Jawaban pemilih jika “Ya” (kendala) permasalahan apa yang dihadapi Pada Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden Tahun 2014. …………………………………………………………………………..

46

BAB V PENUTUP 5.1.

Kesimpulan …………………………………………………………………………...

48

5.2.

Saran ………………………………………………………………………………….

49

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………………………

50

vii

BAB I PEDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan disebagian besar

negara di dunia termasuk Indonesia, yang notabene memiliki masyarakat yang heterogen. Melalui pemilu kemungkinan semua pihak bisa terakomodir

apa yang

menjadi keinginan, cita-cita dan harapannya, sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik. Pemilu tahun 2014 yang lalu, merupakan cerminan kebebasan berekspresi dan berkehendak . Masyarakat (warga negara) adalah komponen penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemilu. Karena pada dasarnya hanya kekuatan pemilih masyakatlah yang bisa menentukan nasib Negara dan bangsa kedepan. Setiap warga negara, apapun latar belakangnya seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, status social, dan golongan, semuanya memiliki hak yang sama untuk berserikat dan berkumpul, menyatakan pendapat, menyikapi secara kristis, kebijakan pemerintah dan pejabat Negara. Hak ini disebut hak politik yang secara luas dapat langsung diaplikasikan secara kongkrit melalui pemilihan umum. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari pentingnya demokrasi (partisipasi) adalah orang itu sendiri yang tahu tentang apa yang baik bagi dirinya dan kelompoknya. Karena keputusan politik yang dibuatnya

akan

dilaksanakan oleh pemerintah, selanjutnya

keputusan tersebut menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga Negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kesadaran politik warga Negara menjadi factor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Pengalaman pemilihan umum yang berlangsung dalam beberapa dekade menunjukan banyaknya pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya. Sebagai fenomena penggambaran diatas apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi, maka partisipasi politik cenderung aktif. Sebaliknya apabila 1

kesadaran dan kepercayaannya sangat kecil maka partisipasi politik menjadi pasif dan apatis. Dalam lingkup kabupaten Biak Numfor, dengan keberagaman karakteristik pemilih jika dikaitkan dengan fenomena kekinian dimana kecenderungan masyarakat terhadap momen-momen politik seperti Pemilu maupun Pilkada. Pada segmentasi pemilih pemula, pelajar dan mahasiswa ketertarikan pada gaya hidup lebih tinggi daripada melibatkan diri dalam aktifitas politik, ibu-ibu rumah tangga yang lebih focus dengan rutinitas sebagai ibu rumah tangga, disisi lain kelompok pekerja tani, nelayan, pengusaha lebih mengutamakan kesibukannya dengan aktifitas pekerjaan dan usahanya, demikian juga dengan tokoh masyarakat dan keagamaan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi KPU sebagai penyelenggara, lebih khusus Kabupaten Biak Numfor sebagai penyelenggara pemilu tingkat kabupaten dalam upaya meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat tentang pelaksanaan pemilu di Indonesia, baik Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Fenomena kekinian yang merupakan kecenderungan masyarakat dewasa ini, faktanya berbanding terbalik dengan capaian kinerja KPU Kabupaten Biak Numfor dalam upaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat pada pemilu Legislatif maupun pemilu Presiden dan wakil Presiden tahun 2014 yang lalu. Berdasarkan data KPU Kabupaten Biak Numfor, angka partisipasi masyarakat yang menggunakan hak politiknya pada pemilihan umum Anggota Legislatif sebanyak 70.665 atau 72% (tujuh puluh dua persen) dari total pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb), Daftar Pemili Khusus (DPK) maupun Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yakni sebanyak 98.529 pemilih. Angka partisipasi pemilih tersebut semakin menurun pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden yakni sebesar hanya sebesar 59% (lima puluh sembilan persen) yakni 57.231 pemilih dari total pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih TetapTambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK) maupun DPKTb) yakni 97.523 pemilih. Angka tersebut menjadikan Kabupaten Biak Numfor sebagai salah satu kabupaten yang partisipasi pemilihnya rendah jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Papua.

2

Dari kondisi kongkrit tersebut, riset ini dilakukan untuk mengetahui factor apakah yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi tersebut.Sesuai pedoman dan tema yang telah diberikan KPU, maka KPU Kabupaten Biak Numfor memilih tema “ Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS (Voter tum-out) yang akan menjadi umpan balik dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu mendatang.

1.2.

DASAR HUKUM a)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

b)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Snggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

c)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Trentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

d)

Peratur KPU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang perubahann atas Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinvi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

e)

Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

f)

Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemungutan Suara ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

g)

Surat Ketua KPU RI Nomor 155/KPU/V/2015 tanggal 6 April 2015, perihal Pedoman Riset tentang Partisipasi Dalam Pemilu.

3

1.3.

RUMUSAN MASALAH Bagaimana tingkat kehadiran pemilih dalam pemilihan umum 2014 di kabupaten Biak Numfor ? Serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kehadiran pemilih dalam pemilihan umum 2014 di Kabupaten Biak Numfor ?

1.4.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk : a. Untuk mengetahui trend tingkat kehadiran dan ketidakhadiran pemilih dalam pemilihan umum 2014 di kabupaten Biak Numfor. b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kehadiran dan ketidakhadiran pemilih dalam pemilihan umum 2014 di Kabupaten Biak Numfor.

1.5.

MANFAAT PENELITIAN a. Untuk menambah pengetahuan mengenai tingkat partisipasi politik di Kabupaten Biak Numfor. b. Mengetahui problem apa yang mempengaruhi pemilih dalam memilih caloncalonnya. c. Memberikan solusi bagi KPU Kabupaten Biak Numfor khususnya dalam menyusun strategi untuk mendorong peningkatan partisipasi pemilih. d. Sebagai Bahan

penyusunan

kebijakan

untuk

meningkatkan

dan

memperkuat partisipasi warga dalam pemilu dan setelahnya. e. Menemukan akar masalah atas persoalan-persoalan yang terkait dengan partisipasi dalam pemilu. f. Terumuskannya rekomendasi kebijakan atas permasalahan yang dihadapi dalam kaitannya dengan partisipasi pemilih dalam pemilu yang akan datang

4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Partisipasi Politik Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Di negara-negara yang proses modrnisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi warga negara meningkat. Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintah. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah1.

2.1.1. Pengertian partisipasi politik Pemerintah dalam membuat dan melaksanakan keputusan politik akan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Dasar inilah yang digunakan warga masyarakat agar dapat ikut serta dalam menentukan isi politik. Prilaku-prilaku yang demikian dalam konteks politik mencakup semua kegiatan sukarela, dimana seorang ikut serta dalam proses pemilihan pemimipin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijakan umum. Menurut Budiarjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. 2 Menurut Hutington dan Nelson, bahwa parpartisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuat keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual dan kolektif, terorganisir dan spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan.Legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.3 Menurut davis, partisipasi politik adalah sebagai mental dan emosional yang 1 2

3

Sastromatmodjo, S. Partisipasi Politik, Semarang, IKIP Semarang Press, 1995, hlm. 67 Ibid. Hlm 68 Budiarjo, M. Partisipasi dan Partai Politik, 1998, hlm. 3

5

mendorong untuk memberikan sumbangan kepada tujuan atau cita-cita kelompok atau turut bertanggung jawab padanya.4 Dalam negara demokratis yang mendasari konsep partisipasi politik adalah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakannya memalui kegiatan bersama untuk menentukan tujuan serta masa depan suatu negara itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang pimpinan. Dari pengertian mengenai paritiisipasi politik di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok sebagai warga negara dalam proses politik yang berupa kegiatan yang positif dan dapat juga yang negatif yang bertujuan untuk berpatispasi aktif dalam kehidupan politik dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah.

2.1.2. Bentuk-bentuk partisipasi politik Bentuk partisipasi politik seorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (voting) entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala negara. Dalam buku pengantar sosiologi Politik, Michael Rush dan Philip Althoff mengidentifkasi bentuk-bentuk partisipasi politik sebagi berikut: a. Menduduki jabatan politik atau adiministarasi; b. Mencari jabatan politik atau administrasi; c. Mencari anggota aktif dalam suatu organisasi politik; d. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik. e. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi politik f. Menjadi anggtota pasif dalam suatu organisasi semi politik g. Partispasi dalam rapat umum, demonstrasi, dsb h. Partisipasi dalam diskusi politik internal i.

Partisipasi dalam pemungutan suara.

4

Op.cit. hal. 85

6

2.1.3. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu. Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama hubungannya dengan Negara berkembang. Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara positif dalam system politik yang ada, yakni jika orang tersebut merasa dirinya sesuai dengan suasana lingkungan dimana dia berada. Apabila kondisi yang terjadi adalah sebaliknya, maka akan lahir sikap dan tingkah laku politik yang tampak janggal atau negative. Jika keterlibatan masyarakat meningkat dalam penyelenggaraan Pemilihan umum, memberikan gambaran semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah Negara. Demokrasi menghendaki adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan Negara. Rakyat diposisikan sebagai actor penting dalam tatanan demokrasi, karena pada hakekatnya demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari rakyat. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur dasar dalam demokrasi.Untuk itu penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat. Masyarakat yang bijak harus turut serta dalam proses pemilihan umum dalam rangka menentukan pemimpin yang akan memimpin masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, secara tidak langsung masyarakat akan menentukan pembuat kebijakan yang akan berusaha mensejahterakan masyarakat secara umum. Dalam turut berpartisipasi dalam proses pemilihan umum, maka sebagai masyarakat yang cerdas harus mampu menilai calon yang terbaik yang dianggap dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat agar pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak memilih calon yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompoknya saja, sehingga merupakan janji-janji yang sudah diucapkan dalam masa kampanye.

7

2.1.4. Upaya Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Pemilu Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses pemilihan anggotalegislatif maupun eksekutif. Karena bagaimanapun, masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan pemenang dalam proses pemilihan umum tersebut. Komisi Pemilihan Umum di Indonesia sudah melakukan banyak strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum diantaranya memberikan pendidikan pemilih (vote education). Kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara pemilu, tetapi juga oleh elemen masyarakat, karena pemilu menentukan nasib bangsa. B. Pemilihan Umum (Pemilu) 2.2.1. Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu) Berdasarkan UUD 1945 Bab I Pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar.Dalam demokrasi modern yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil-wakil rakyat yang ditentukan sendiri oleh rakyat. Untuk menentukan siapakah yang berwenang mewakili rakyat maka dilaksanakan pemilihan umum. Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik.5 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemiliham umum dinyatakan bahwa pemilihan umum, adalah saranan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Repbulik Indonesia tahun 1945. Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semuanya itu harus 5

Syarbaini, S. DKK, Sosiologi dan Politik, Jakarta, Galia Indonesia, 2002, hlm. 80

8

dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah suatu pelanggaran suatu hak asasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilu atau memperlambat pemilu.6 Dari pengertian di atas bahwa pemilu adalah sarana mewujudkan pola kedaulatan rakyat yang demokratis dengan cara memilih wakil-wakil rakyat, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena pemilu merupakan hak asasi manusia maka pemilu 2014 warga negara yang terdaftar pada daftar calon pemilih, berhak memilih langsung wakil-wakilnya

dan juga memilih

langsung Presiden dan Wakil Presidennya. 2.2.2 Tujuan Pemilihan Umum Tujuan pemilu adalah menghasilkan wakil-wakil rakyat yang representatif dan selanjutnya menentukan pemerintahan. Dalam UUD 1945 Bab VII B pasal 22 E ayat (2) pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kemudian dijabarkan dalam UU RI Nomor 15 Tahun 2011 bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat konstitusional

yang diselenggarakan secara langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.3. Asas Pemilihan Umum Berdasarkan Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

6

Kusnardi, M. dan Ibrahim, H. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Sinar Bakti, 1994, hlm. 329

9

Pengertian azas pemilu adalah : a. Langsung Yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. b. Umum Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 tahun atau telah pernah kawin, berhak ikut memilih dalam pemilu. Warga negara yang sudah berumur 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian). c. Bebas Setiap warga negara yang memilih menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. d. Rahasia Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara, dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya akan diberikan. e. Jujur Dalam penyelenggaraan pemilu seitap penyelenggara/pelaksana pemilu, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas, dan pemantau pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. f. Adil Berarti dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan parpol perserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

2.2.4. Sistem Pemilihan Umum Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilhan umum, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu : “single member constituency 10

(satu daerah pemilihan memilih satu wakil ; biasanya disebut Sistem Distrik) dan multi-member constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil ; biasanya

dinamakan

prorportional

Representation

atau

sistem

Perwakilan

Berimbang)”.7 a. Single-member constituency (Sistem Distrik) Sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk keperluan itu daerah pemilihan dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan oleh jumlah distrik. Dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014, untuk anggota Dwan Perwakilan Daerah pesertanya perseorangan menggunakan sistem distrik. b. Multi-member constituency (sistem Perwakilan Berimbang) Satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan prorportional representation atau sistem perwakilan berimbang. Sistem ini dimaksud untuk menghilangkan bebarapa kelemahan dari sistem distrik. Gagasan pokok ialah bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu golongan atau partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya. Untuk keperluan ini diperlukan suatu pertimbangan.8 Jumlah total anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan atas dasar pertimbangan dimana setiap daerah pemilih memilih sejumlah wakil sesuai dengan banyaknya penduduk dalam daerah pemilih itu. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi dimana dengan adanya sistem pemilihan umum yang bebas untuk membentuk dan terselenggaranya pemerintahan yang demokratis. Hal ini sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasrkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu 2014 dilakukan dua kali putaran

7

Rahman, H.A. Sistem Politik Indonesia, Yogyakarta, Garaha Ilmu, 2007, hlm. 151 Ibid. 152

8

11

dimana pemilu putaran pertama memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD (legislatif) kemudian pemilu putaran ke dua yaitu memilih Presiden dan Wakil Presiden (eksekutif). Dalam pemilu legislatif rakyat dapat memilih secara langsung wakil-wakil mereka yang akan duduk di kursi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada pemilihan umum anggota legislatif menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka dimana dalam memilih, rakyat dapat mengetahui siapa saja calon wakil-wakilnya yang akan mewakilinya daerahnya. Selain dilaksanakan sistem proporsional juga adanya sistem distrik, dalam pemilihan untuk anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Dengan adanya sistem pemilihan umum yang terbuka inilah diharapkan dapat memilih wakil-wakil rakyat yang mempunyai integritas dan benar-benar mewakili aspirasi, keragaman, kondisi, serta keinginan dari rakyat yang memilihnya.

12

BAB III METODE PELAKSANAAN PENELITIAN 3.1.

METODE PENELITIAN

Metode Pelaksanaan Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode kuantitatif yakni suatu metode penelitan yang bersifat induktif, obyektif dan ilmiah, dimana data yang diperoleh berupa angka-angka atau jawabanjawaban semua responden dinilai dan diakumulasi dengan analisis statistic. Penentuan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode porposive Sampling, yakni pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Dalam penelitian ini , warga masyarakat merupakan unit analisis, yakni baik mereka yang menggunakan maupun yang tidak menggunakan hak politiknya pada Pemilu Tahun 2014,

untuk dapat memperoleh informasi

tentang apa yang menjadi alasan mereka tidak menyalurkan hak politiknya. Hasil pelaksanaan penelitian diperoleh dari analisis setiap sumber data, adapun sumber data dalam penelitian ini yakni :

a. Data Primer. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui studi lapangan, dengan mewawancarai langsung setiap responden dengan menggunakan alat bantu kuesioner. Data primer ini menjadi sumber data utama dalam menganalisis alasan masyarakat yang menyalurkan maupun yang tidak menyalurkan hak politiknya dalam Pemilu Tahun 2014 yang lalu. b. Data Sekunder Data sekunder dalam penelitian adalah data penunjang sebagai hasil studi literature atau dokumen yang terkait dngan penelitian ini, misalnya data hasil pemilu di Kabupaten Biak Numfor yang meliputi Data Pemilih dalam DPT,DPTb, DPK dan DPKTb yang menggunakan

dan yang

tidak menggunakan hak pilihnya. .

13

3.2.

POPULASI DAN SAMPEL a. Populasi Populasi yang merupakan sumber atas sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah semua warga Negara Indonesia di Kabupaten Biak Numfor yang tersebar di 4 (empat) Distrik, yakni Distrik Biak Kota, Samofa, Biak Timur dan Distrik Aimando yang telah menyalurkan maupun yang tidak menyalurkan hak pilihannya pada Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden Tahun 2014.

b. Sampel Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus SLOVIN yakni : N a = --------------2

1+ N (e)

Dimana : n = Ukuran sampel N = Ukuran populasi e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penambilan sampel yang masih dapat ditolelir atau diinginkan. Umumnya sebesar 10%. N n = --------------2

1+ N (e) 2

n = 70.995/1+ 70.995 (0,01 ) n = 70.995/1+ 70.995 x 0,01 n = 70.995/1+ 709,95 n = 70.995/710,95 = 99,86> 100 (Pembulatan ke atas) Sementara itu data pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan menggunakan rumus 14

yang sama, akan mendapatkan jumlah sampel 99,82 yang dibulatkan menjadi 100 responden. Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang yang akan diwawancarai, baik yang memilih maupun tidak ikut memilih pada pemilu Legislative dan Pemilu Presiden tahun 2014 yang lalu. 100 sampel tersebut ditentukan tersebar di 4 Distrik dengan jumlah masing-masing Distrik sebanyak 10 sampel.

3.3.

METODE PENGUMPULAN DATA Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut a. Wawancara Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah satu metode pengumpulan informasi dari responden yang bersedia diwawancara. b. Kuesioner Setelah memastikan warga bersedia menjadi responden, selanjutnya responden diminta untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh petugas yang ditugaskan untuk itu.

3.4.

TEKNIK ANALISA DATA Pengolahan data dalam penelitian ini yakni, data yang diperoleh dari hasil wawancara lapangan yang diolah secara diskriptif kuantitatif untuk menggambarkan kecenderungan karakteristik responden dan kecenderungan alasan, motivasi, serta hal yang mendasari setiap responden secara sukarela menyalurkan haknya, ataupun alasan tidak menyalurkan haknya dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Biak Numfor. Jumlah angka-angka yang muncul dari hasil pengolahan data, merupakan dara primer yang selanjutnya menjadi bahan untuk menganalisa, merumuskan dan menarik kesimpulan hasil penelitian ini.

15

3.5.

WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan September 2015. Dimana lokasinya di 4 Distrik di Kabupaten Biak Numfor, yakni Distrik Biak Kota dan Distrik Samofa mewakili Distrik diperkotaan dan Distrik Biak Timur serta Distrik Aimando.mewakili Distrik diperdesaan, yang dilakukan sesuai jadwal berikut :

Bulan No

Kegiatan Agustus

1

Persiapan

2

Pengumpulan Data

3

Pembuatan Tabulasi

4

Pengolahan

5

Analisis hasil dan Penyusunan Laporan

September

16

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian 4.1.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah

Ibu Kota Kabupaten Biak Numfor adalah Biak. Adapun letak geografis Kab Biak Numfor berada di sebelah utara daratan Papua, tepatnya pada titik 0o55’– 1o27’ Lintang Selatan dan 134o47’ –136o Bujur Timur dengan luas wilayah daratan sebesar 2.602 km2. Kabupaten ini memiliki dua pulau besar, yaitu Pulau Biak dan Pulau Numfor serta sekitar 42 pulau-pulau kecil. Sebelah utara kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Supiori dan Samudera Pasifik, disebelah selatan adalah Selat Yapen, sementara sebelah timur berbatasan dengan Samudera Pasifik dan sebelah barat adalah Kabupaten Manokwari Kabupaten Biak Numfor terdiri dari 19 distrik. Lima distrik diantaranya ada di Pulau Numfor yaitu Numfor Barat, Numfor Timur, Orkeri, Poiru, dan Bruyadori. Sementara itu terdapat 12 distrik di Biak yaitu Distrik Oridek, BiakTimur, Biak Kota, Samofa, Yendidori, BiakUtara, Yawosi, Andey, Bondifuar, Warsa,Biak Barat, dan Swandiwe. Adapun 2 distrik lainnya berada di kepulauan yaituDistrik Padaido, dan Aimando. Dari 19 distrik tersebut, terdapat tiga distrik dengan luas terbesar yatu Distrik Biak Utara seluas 277,77 KM2, Distrik Yendidori seluas 275,13 KM2, dan Distrik Andey seluas 270,17 KM2. Adapun distrik yang memiliki luas terkecil adalah Distrik Padaido seluas 30,72 KM2 dan Distrik Yawosi seluas 39,63 KM2. Jika ditinjau jarak dari ibu kota distrik ke ibu kota kabupaten secara garis lurus, maka jarak paling jauh adalah Distrik Bondifuar, yaitu sekitar 63,2 Km, sedangkan jarak yang paling dekat adalah Distrik Samofa dengan jarak sekitar 5,5 km dari Ibukota Kabupaten Biak Numfor. Secara umum Kab Biak Numfor didominasi oleh batuan karang. Ini yang mendasari penduduk lokal menyebut karang-panas untuk Kab. Biak Numfor. Namun di beberapa lokasi perkampungan terdapat sebagian lahan yang memiliki tanah yang cukup subur sehingga potensial untuk bercocok tanam.

17

4.1.2 Jumlah Penduduk Penduduk sebagai obyek maupun subyek pembangunan merupakan variabel penting dan utama, oleh karena itu data kependudukan menjadi hal yang penting untuk dicermati. Jumlah penduduk Kabupaten Biak Numfor tahun 2013 adalah 135.080 jiwa yang terdiri dari 69.582 jiwa penduduk laki laki dan 65.498 jiwa penduduk perempuan. Jumlah ini menunjukkan penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Dari angka sex ratio, terlihat nilai rasio ini diatas 100 (yaitu 106,24). Artinya setiap 100 perempuan terdapat 106 laki-laki. Distrik dengan Sex ratio tertinggi adalah Distrik Bondifuar, yakni sebesar 129,59. Sedangkan sex ratio paling rendah terdapat di Distrik Yawosi, yakni 96,25. Dengan luas wilayah 2.602 Km2 , kepadatan penduduk di Kabupaten Biak Numfor sebesar 51,91 jiwa per Km2. Kepadatan tertinggi terjadi di Distrik Biak Kota, yakni hampir mencapai 1.034 jiwa per Km2, diikuti Distrik Samofa hampir mendekati 128 jiwa per Km2) dan Distrik Warsa (hampir mendekati 70 jiwa per Km2). Sedangkan kepadatan terendah terjadi di Distrik Bondifuar, yakni mendekati 2 jiwa per Km2 .

18

Jumlah Penduduk Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 Menurut Distrikdan Jenis Kelamin

No.

Distrik

Jenis Kelamin Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

1.

Biak Kota

22.631

21.756

44.387

2.

Biak Utara

3.642

3.335

6.977

3.

Biak Timur

3.625

3.515

7.140

4.

Numfor Barat

1.387

1.302

2.689

5.

Numfor Timur

717

643

1.360

6.

Biak Barat

3.041

2.744

5.785

7.

Warsa

2.492

2.272

4.764

8.

Padaido

994

874

1.868

9.

Yendidori

4.289

4.079

8.368

10.

Samofa

15.268

14.185

29.453

11.

Yawosi

1.026

1.066

2.092

12.

Andey

1.322

1.169

2.496

13.

Swandiwe

2.240

2.018

4.258

14.

Bruyadori

1.032

979

2.011

15.

Orkeri

1.001

902

1.903

16.

Poiru

1.035

918

1.953

17.

Aimando Padaido

1.186

1.136

2.322

18.

Oridek

2.422

2.407

4.829

19.

Bondifuar

227

198

425

69.582

65.498

135.080

Jumlah Sumber : BPS Kabupaten Biak Numfor

19

B. Tingkat Kehadiran Pemilih dalam Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Tabel . 4.2.1 Jumlah Pemilih Dalam DPT, DPTb, DPK, DPKTb Yang Menggunakan dan Yang tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Legislatif 2014 No.

Distrik

Jumlah Yang Menggunaka nHak Memilih 34.193 20.546

Jumlah dalam DPT,DPTb,DP K, DPKTb

60,09

Jumlah yang tidak Menggunaka n Hak Pilih 13.647

Perse ntase % 39,91

Perse ntase (%)

1.

Biak Kota

2.

Biak Utara

4.462

3.960

88,75

502

11,25

3.

Biak Timur

4.832

3.986

82,49

846

11,51

4.

Numfor Barat

1.227

1.097

89,40

130

10,60

5.

Numfor Timur

1.010

900

89,11

110

10,89

6.

Biak Barat

2.988

2.763

92,47

225

7,53

7.

Warsa

3.271

2.649

80,98

622

19,02

8.

Padaido

1.081

1.050

97,13

31

2,87

9.

Yendidori

5.321

4.260

80,06

1.061

19,94

10.

Samofa

27.263

18.058

66,24

9.205

33,76

11.

Yawosi

1.344

1.150

85,56

194

14,44

12.

Andey

1.248

1.248

99,52

6

0,48

13.

Swandiwe

2.448

2.282

93,22

166

6,78

14.

Bruyadori

1.024

945

92,28

79

7,72

15.

Orkeri

970

873

90,00

97

10,00

16.

Poiru

1.002

897

89,52

105

10,48

17.

Aimando Padaido

1.324

1.244

93,96

80

6,04

18.

Oridek

3.182

2.757

86,64

425

3,36

19.

Bondifuar

342

330

96,49

12

3,51

98.525

70.995

72,06

27.530

27,94

Jumlah

20

Berdasarkan Data pada KPU Kabupaten Biak Numfor, jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, DPK dan DPKTb pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 adalah sebanyak 98.252 pemilih. Dari jumlah tersebut yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 70.995 atau 72,06% sementara sebanyak 27.530 pemilih tidak menggunakan hak pilihnya atau 27,94%.

21

Tabel.; 4.2.2 Jumlah Pemilih Dalam DPT, DPTb,DPK,DPKTb Yang Menggunakan dan Yang tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Presiden/Wakil PresidenTahun 2014

1.

Biak Kota

34.200

Jumlah Yang Mengguna kan Hak Memilih 16.040

2.

Biak Utara

4.460

3.468

77,76

992

22,24

3.

Biak Timur

4.933

3.625

73,48

1.308

26,52

4.

Numfor Barat

1.157

1.024

88,50

133

11,50

5.

Numfor Timur

1.023

911

89,05

112

10,95

6.

Biak Barat

2.954

2.725

92,25

229

7,75

7.

Warsa

3.300

2.372

71,88

928

28,12

8.

Padaido

1.095

1.055

96,35

40

3,65

9.

Yendidori

5.563

3.721

66,89

1.842

33,11

10.

Samofa

26.314

11.169

42,44

15.145

57,55

11.

Yawosi

1.305

1.060

81,23

245

18,77

12.

Andey

1.279

1.237

96,72

42

3,28

13.

Swandiwe

2.468

2.295

92,99

173

7,01

14.

Bruyadori

1.019

785

77,04

234

22,96

15.

Orkeri

1.000

769

76,90

231

23,10

16.

Poiru

1.007

912

90,57

95

9,43

17.

Aimando Padaido

1.287

1.247

96,89

40

3,11

18.

Oridek

3.010

2.477

82,29

533

17,71

19.

Bondifuar

349

339

97,13

10

2,87

97.723

57.231

58,56

40.492

41,44

No.

Distrik

Jumlah

Jumlah dalam DPT,DPTb, DPK,DPKTb

Persen tase (%)

Jumlah yang tidak Menggunakan Hak Pilih

Persen tase %

46,90

18.160

53,10

22

Jika dibandingkan dengan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni yang menggunakan hak pilihnya hanya 57.231 pemilih atau 58,56 % dari jumlah 97.723 pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, DPK dan DPKTb sementara yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 40.492 pemilih atau 41,44%. Rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilu Presiden akan diuraikan lebih lanjut pada tiap jenis karakteristik pemilih, dengan berbagai alasan yang dikemukakan. C. Uraian dan Analisa Tabel-tabel Tabel 4.2.3 Data Pemilih Berdasarkan Kelompok Umur Dalam DPT, DPTb, DPK dan DPKTb Pemilihan Legislatif dan Presiden Wakil Presiden 2014 Legislatif

Kelompok Umur Jumlah

Presiden/Wkl Presiden

Persentase

Jumlah

Presentase

17-21 Tahun

18.720

19,00

18.869

19,31

22-45 Tahun

48.277

49,00

47.865

48,98

45 Tahun keatas

31.528

32,00

30.989

31,71

Total

98.525

100,00

97.723

100,00

Tabel 4.2.3 Menunjukan bahwa kelompok pemilih terbanyak yang terdaftar baik dalam pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan wakil presiden adalah kelompok umur 22-25 tahun dengan jumlah pemilih pada pemilu Legislatif adalah sebanyak 48.277 pemilih atau 49% dari total jumlah pemilih. Sementara itu pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah sebanyak 47.885 pemilih atau 48,98 dari total jumlah pemilih. Sebaliknya pemilih pemula yakni kelompok umur 17-21 tahun adalah sebanyak 18.720 pemilih pada Pemilu Legislatif atau 19% dan 18.869 pemilih pada Pemilu Presiden dan wakil Presiden atau 19,31% dari total jumlah pemilih.

23

Tabel 4.2.4 Jumlah Pemilih yang Berpartisipasi dan Tidak Berpastisipasi Dalam Pemilu Legislatif dan Presiden/Wkl Presiden Tahun 2014 Legislatif Pilihan Jawaban

Jumlah


Persentase

Jumlah

Persentase

Berpartisipasi

70.995

72.06

57.231

58,56

Tidak Berpartisipasi

27.530

27,94

40.492

41,44

Total

98.525

100,00

97.723

100,00

Tabel 4.2.4 Menunjukan bahwa dari total pemilih sebanyak 98.525 pemilih terdaftar pada pemilu Legislatif, yang berpartisipasi dalam pemilu sebanyak 70.995 pemilih atau 72,06 dari total jumlah pemilih sementara 27.5430 pemilih tidak berpartisipasi atau sebanyak 27,94 dari total jumlah pemilih. Sebaliknya pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden jumlah partisipasi pemilih semakin menurun yakni hanya sebesar 57.231 pemilih atau 58,56% dan sebanyak 40.492 pemilih atau 41,44% tidak berpartisipasi dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam uraian lebih lanjut akan tergambar apa yang menjadi alasan mereka untuk tidak ikut memilih.

24

Tabel 4.2.5 Jumlah dan Presentase PemilihTerdaftar Dalam DPT,DPTb,DPK dan DPKTb Berdasarkan Jenis Kelamin Pemilihan Legislatif dan Presiden Tahun 2014 Legislatif

Jenis Kelamin Jumlah


Presentase

Jumlah

Presentase

Laki-laki

49.486

50,23

48.929

50,07

Perempuan

49.039

49,77

48.794

49,93

Total

98.525

100,00

97.723

100,00

Tabel 4.2.5 Menunjukan bahwa presentase pemilih laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda, baik pada pemilu Legislatif maupun pada pemilu Presiden/Wakil Presiden. Pada Pemilu Legislatif jumlah pemilih laki-laki berjumlah 49.486 pemilih atau 50,23% dari total jumlah pemilih terdaftar dan pemilih perempuan berjumlah 49.039 pemilih, atau 49,77% dari total jumlah pemilih terdaftar yakni 98.525 pemilih. Sementara untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden Jumlah pemilih laki-laki berjumlah 48.929 pemilih atau 50,07% dan pemilih perempuan berjumlah 48.794 pemilih atau 49,93% dari total jumlah pemilih terdaftar 97.723 pemilih.

25

Tabel 4.2.6 Jumlah Pemilih yang Menggunakan hak Pilih Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Pada Pemilihan Legislatif dan Presiden/Wkl Presiden Tahun 2014 Presiden/Wkl Presiden

Legislatif Lapangan Pekerjaan Jumlah Sektor Pertanian (Sub. Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan)

Persentase

Jumlah

Persentase

24.132

33,99

19.401

33,90

Sektor Perdagangan

9.933

13,99

8.065

14,09

Sektor Industri

3.556

5,01

1.859

3,25

Sektor Jasa (PNS, Jasa Lainnya)

33.374

47,01

27.906

48,76

Total

70.995

100,00

57.231

100,00

Tabel 4.2.6. Berdasarkan lapangan pekerjaan/usaha, riset mengelompokannya dalam 4 (empat) sektor pemilih. Dari pengelompokan diatas dapat disimpulkan bahwa kelompok sector jasa yang didalamnya termasuk PNS dan penerima jasa lainnya baik sebagai karyawan swasta maupun penjual jasa lainnya adalah yang terbesar kontribusinya sebagai pemilih yang menyalurkan aspirasinya pada pemilu Legislatif yakni 33.374 pemilih atau 47,01% dari total pemilih. Dapat dimaklumi bahwa sebagian besar pemilih adalah mereka yang bekerja pada sector jasa yang tinggal diperkotaan. Diikuti oleh kelompok pemilih yang bekerja disektor Pertanian yang didalamnya sub sector Pertanian, peteranakan, perikanan dan kehutanan yakni 24.132 pemilih atau 33,99. Dari kedua kelompok ini tergambar bahwa memang sebagian besar mereka yang bekerja disektor pertanian adalah mereka yang tinggal didaerah perdesaan. Sebaliknya diperkotaan yang juga didominasi oleh mereka yang bekerja disektor jasa dan jasa lainnya yang paling banyak menggunakan hak pilihnya. Hal yang sama juga terlihat pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

26

Pada Pemilu Presiden Kelompok sector Jasa dan jasa lainnya juga mendominasi pemilih yakni 27.906 pemilih atau 48,76% disusul oleh pemilih yang bekerja disektor Pertanian yakni 19.401 atau 33,90% dari total jumlah pemilih. Tabel 4.2.7 Jumlah Pemilihyang menggunakan hak pilih Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Pemilihan Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden Tahun 2014 Legislatif


Tingkat Pendidikan Jumlah SD/Sederajat

Persentase

Jumlah

Persentase

6.290

8,86

5.191

9,07

SLTP

16.329

23,00

13.153

22,98

SLTA

34.177

48,14

27.451

47,96

DIPLOMA

5.630

7,93

4.588

8,02

SARJANA (S1,S2)

8.569

12,07

6.848

11,97

70.995

100,00

57.231

100,00

TOTAL

Tabel4.2.7 diatas terlihat bahwa pada pemilu legislative pemilih dengan tingkat pendidikan SLTA adalah yang terbanyak yakni 34.177 pemilih atau 48,14% diikuti oleh tingkat SLTP yakni sebanyak 16.329 pemilih atau 23,00%, selanjutnya tingkat pendidikan sarjana sebanyak 8.569 atau 12,07%, kemudian mereka yang berpendidikan SD sebanyak 6.290 pemilih atau 8,86% dan yang terakhir yang berpendidikan Diploma sebanyak 5.630 pemilih atau 7,93%. Persentase pemilih tersebut tidak berbeda jauh terjadi pula pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden yakni mereka yang berpendidikan SLTA sebanyak 27.451 atau 47,96% selanjutnya mereka yang berpendidikan SLTP sebanyak 13.153 pemilih atau 22,98% disusul yang berpendidkan sarjana 6.848 atau 11,97% dan mereka yang berpendidikan SD/Sederajat sebanyak 5.191 pemilih atau 9,07% dan yang terkecil adalah yang berpendidikan diploma yakni sebanyak 4.558 pemilih atau 8,02%.

27

Tabel 4.2.8 Jumlah Pemilih yang beralasan untuk tidak memilih dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wkl Presiden Tahun 2014.

Pilihan Jawaban

Legislatif Jumlah


Persentase

Jumlah

Persentase

Alasan Pekerjaan

10.752

39,06

24.119

59,56

Tidak puas dengan Parpol/Calon

14.559

52,88

13.976

34,52

2.219

8,06

2.397

5,92

27.530

100,00

40.492

100,00

Tidak terdaftar Total

Tabel 4.2.8 Menggambarkan alasan mereka yang tidak ikut memilih. Dari jumlah pemilih terdaftar yang tidak ikut memilih pada pemilu legislative sebanyak 27.530 pemilih. Dari jumlah tersebut sebanyak 14.559 atau 52,88% pemilih menyatakan tidak puas dengan parpol maupun calon. Ini menunjukan bahwa pemilih merasa baik parpol maupun calon belum sungguh-sungguh memperjuangkan

aspirasi mereka, sehingga angka ini perlu ditekan dengan memberi

pemahaman yang baik tentang pentingnya pemilu bagi kepentingan bangsa dan Negara bahkan bagi daerah. Angka tersebut menurun jika dibandingkan dengan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yakni 13.976 atau 34,52%. Tetapi bila melihat alasan pemilih lainnya yakni alasan pekerjaan, maka ada 24.119 pemilih atau 59,56% tidak ikut memilih. Ini menunjukkan bahwa pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden pemilih lebih mengutamakan pekerjaannya daripada ikut memilih. Kemungkin disebabkan karena pemilu legislative lebih memberikan dampak langsung terhadap daerah dimana pemilih berdomisili, karena mereka

memilih

wakil rakyat didaerah (DPRD) yang bisa langsung memperjuangkan aspirasi mereka. Sementara itu pemilih yang tidak terdaftar pada pemilu Legislatif sebanyak 2.219 pemilih atau 8,06% dan pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 2.397 pemilih atau 5,92% dari jumlah pemilih terdaftar.

28

Tabel 4.2.9 Jawaban Pemilih Tentang apa yang mendorongnya untuk ikut Dalam Pemilu Legislatif dan Presiden/Wkl Presiden Tahun 2014 Legislatif Pilihan Jawaban

Jumlah


Persentase

Jumlah

Persentase

Karena kesadaran sendiri

46.305

65,22

41.274

72,12

Karena memiliki kedekatan emosional dengan calon/partai

12.808

18,05

7.591

13,26

Karena terpaksa

7.882

11,10

5.434

9,50

Karena ikut-ikutan

4.000

5,63

2.932

5,12

70.995

100,00

57.231

100,00

Total

Tabel 4.2.9 Menunjukan alasan pemilih untuk ikut memilih karena kesadaran sendiri cukup tinggi. Dari jumlah yang ikut memilih yakni 70.995 pemilih, 46.305 pemilih atau 65,22% ikut memilih karena kesadaran sendiri pada pemilu legislative, sementara pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden justru mengalami peningkatan yang signifikan yakni 41.272 pemilih atau 72,12% dari total yang ikut memilih yakni 57.231 pemilih. Pada pilihan lain yakni karena memiliki kedekatan emosional dengan calon/partai pada pemilu Legislatif sebanyak 12.808 pemilih atau 18,05%, sementara pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 7.591 pemilih atau 13,26%. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa ada dampak langsung yang dirasakan oleh pemilih karena itu mereka menentukan pilihannya untuk memilih wakil-wakil rakyat didaerah.

29

Tabel 4.2.10 Alasan Memilih dari Pemilih Berdasarkan Karakteristik Tingkat Pendidikan pada Pemilu Legislatif 2014. Legislatif Tingkat Pendidikan

SD 6.330 Pemilih

Alasan Memilih Jmlh

Persentase

1.


4.352

68,75

2.


1.085

17,14

3.

Karena terpaksa

608

9,60

4.

Karena ikut-ikutan

285

4,51

6.330

100,00

Jumlah

Tabel 4.2.11 Legislatif Tingkat Pendidikan

SLTP 16.629 Pemilih

Alasan Memilih Jmlh 1.


2.

Persentase

11.196

67,33


2.815

16,93

3.

Karena terpaksa

1.704

10,24

4.

Karena ikut-ikutan

914

5,50

16.629

100,00

Jumlah

30


SLTA 33.752 Pemilih

Alasan Memilih Jmlh 1.


2.

Persentase

21.791

64,56


6.066

17,97

3.

Karena terpaksa

4.194

12.43

4.

Karena ikut-ikutan

1.701

5,04

33.752

100,00

Jumlah


DIPLOMA 5.715 Pemilih

Alasan Memilih Jmlh

Persentase

1.


3.377

59,09

2.


1.296

22,68

3.

Karena terpaksa

425

7,43

4.

Karena ikut-ikutan

617

10,80

5.715

100,00

Jumlah

31


SARJANA 8.569 Pemilih

Alasan Memilih Jmlh

Persentase

1.


5.589

65,22

2.


1.546

18,04

3.

Karena terpaksa

951

11,10

4.

Karena ikut-ikutan

483

5,64

8.569

100,00

Jumlah

Berdasarkan table 4.2.10 s/d table 4.2.14 tentang apa alasan memilih dari pemilih berdasarkan karekteristik tingkat pendidikan pada Pemilu Legislatif dapat dijelaskan bahwa keseluruhan pemilih yang menyalurkan aspirasinya atau yang ikut memilih sebanyak 70.995 pemilih. Dari jumlah tersebut mereka yang ada pada tingkat pendidikan SD sebanyak 6.330 pemilih atau 8,92%, pada tingkat pendidikan SLTP sebanyak 16,629 atau 23,42% sementara pada tingtkat SLTA adalah yang terbanyak yakni 33.752 atau 47,54% , pada tingakt DIPLOMA sebanyak 5.715 atau 8,05% dan terakhir pada tingkat sarjana sebanyak 8.569 atau 12,07% dari total pemilih yang ikut memilih. Selanjutnya berdasarkan tabel 4.2.10 s/d 4.2.14 dapat dijelaskan sbb : a. Data pada table 4.2.10 terlihat bahwa dari pemilih dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 6.330 pemilih, terdapat 4.352 pemilih atau 68,75% memilih karena alasan kesadaran sendiri. Disusul mereka yang memilih karena alasan memiliki kedekatan emosional yakni sebanyak 1.085 pemilih atau 17,14%, kemudian mereka yang ikut memilih karena terpaksa, yang mungkin karena tidak mempunyai kesibukan lain sebanyak 608 pemilih atau 9,60% dan yang terendah sebanyak 285 pemilih atau 4,51% adalah mereka yang memilih karena ikut-ikutan. Walaupun mereka dengan karateristik tingkat pendidikan yang rendah namun kesadaran dalam berpolitik semakin baik. Ini menunjukan semakin kuatnya tatanan demokrasi kita. 32

b. Dari table 4.2.11 terlihat bahwa dari 16.629 pemilih dengan karakteristik tingkat pendidikan SLTP, sebanyak 11.196 pemilih atau 67,33% ikut menyalurkan suaranya karena kesadaran sendiri, disusul oleh mereka yang memilih karena kedekatan emosional dengan calon/partai sebanyak 2.815 pemilih atau 16,93%, selanjutnya 1.704 pemilih atau 10,24 turut menyalurkan aspirasi politiknya karena terpaksa, dan terakhir sebanyak 914 pemilih atau 5,50% adalah mereka yang turut memilih karena ikut-ikutan semata. c. Tabel 4.2.12 dapat dilihat bahwa karateristik tingkat pendidikan SLTA adalah yang terbanyak menyalurkan suaranya atau ikut memilih yakni sebanyak 33.752 pemilih, dimana dari jumlah tersebut sebanyak 21.791 pemilih atau 64,56% ikut memilih atas kesadaran sendiri. Sementara itu mereka yang ikut memilih karena kedekatan emosional dengan calon/parpol adalah sebanyak 6.066 pemilih atau 17,97%, selanjutnya sebanyak 4.194 pemilih atau 12,43% ikut dalam pemilihan karena keadaan terpaksa, dan terakhir mereka yang ikut memilih karena ikut-ikutan sebanyak 1.701 pemilih atau 5,04%. d. Dari table 4.2.13 menunjukan bahwa karakteristik tingkat pendidikan pemilih diploma sebanyak 5.715 pemilih. Dari jumlah tersebut sebanyak 3.377 pemilih atau 59,09% menyalurkan suaranya atas kesadaran sendiri, selanjutnya diikuti mereka yang ikut memilih karena memiliki hubungan emosional dengan calon/parpol sebanyak 1.296 pemilih atau 21,68%, kemudian sebanyak 617 pemilih atau 10,80% ikut memilih karena ikut-ikutan dan terakhir sebanyak 425 pemilih atau 7,43% ikut memilih karena terpaksa. e. Tabel 4.2.14 memberikan gambaran bahwa karakteristik mereka yang berpendidikan sarjana yang ikut memilih sebanyak 8.569 pemilih. Dari jumlah tersebut sebanyak 5,589 pemilih atau 65,22% ikut dalam pemilihan karena kesadaran sendiri, disusul oleh mereka yang ikut memilih karena kedekatan emosional dengan pemilih/calon sebanyak 1.546 pemilih atau 18,04%, selanjutnya sebanyak 951 pemilih atau 11,10% adalah mereka ikut menyalurkan suaranya karena terpaksa, dan sebanyak 483 pemilih atau 5,64% adalah mereka yang turut ambil bagian dalam pesta demokrasi tersebut karena ikut-ikutan.

33

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada semua level pendidikan, pemilih menyalurkan aspirasinya karena kesadaran bahwa begitu pentingnya pemilu bagi tegaknya demokrasi dan berpengaruh bagi masa depan bangsa dan Negara.

Table 4.2.15 Alasan Memilih dari Pemilih Berdasarkan KarakteristikTingkat Pendidikan Pemilu Presiden/Wkl. Presiden 2014. Tingkat Pendidikan

SD 6.101 Pemilih

Alasan Memilih 1.


2.

Jmlh

Persentase

4.837

79,28


505

8,28

3.

Karena terpaksa

493

8,08

4.

Karena ikut-ikutan

266

4,36

6.101

100,00

Jumlah

Tabel 4.2.16 Tingkat Pendidikan

SLTP 12.243 Pemilih

Alasan Memilih

Jmlh

Persentase

1.


9.187

75,04

2.


1.133

9,25

3.

Karena terpaksa

1.249

10,20

4.

Karena ikut-ikutan

674

5,51

12.243

100,00

Jumlah

34


SLTA 26.351 Pemilih

Alasan Memilih 1.


2.

Jmlh

Persentase

20.001

75,90


2.338

8,87

3.

Karena terpaksa

2.606

9,89

4.

Karena ikut-ikutan

1.406

5,34

26.351

100,00

Jumlah


DIPLOMA 4.688 Pemilih

Alasan Memilih

Jmlh

Persentase

1.


2.507

53,48

2.


1.510

32,21

3.

Karena terpaksa

436

9,30

4.

Karena ikut-ikutan

235

5,01

4.688

100,00

Jumlah

35


SARJANA 7.848 Pemilih

Alasan Memilih Jmlh

Persentase

1.


4.742

60,42

2.


2.105

26,83

3.

Karena terpaksa

650

8,28

4.

Karena ikut-ikutan

351

4,47

7.848

100,00

Jumlah

Sementara itu pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilih yang ikut memilih sebanyak 57.231. Dari jumlah tersebut berdasarkan karakteristik tingkat pendidikan, maka mereka yang berpendidikan SD sebanyak 6.101 pemilih atau 10,66%, yang berpendidikan SLTP sebanyak 12.243 pemilih atau 21,39%, selanjutnya yang terbanyak adalah mereka yang berpendidikan SLTA yakni sebanyak 26.351 pemilih atau 46,04%, yang berpendidikan DIPLOMA sebanyak 4.688 atau 8,19% dan terakhir yang berpendidikan sarjana sebanyak 7.848 atau 13,71%. Bila melihat table 4.2.15 s/d table 4.2.19 tentang apa alasan pemilih dalam memilih pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan karakteristik tingkat pendidikan dapat dijelaskan sbb: a. Tabel 4.2.15 memperlihatkan bahwa pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilih dengan karakteristik tingkat pendidikan SD sebanyak 6.101 pemilih. Dari jumlah tersebut 4.837 pemilih atau 79,28% memilih karena kesadaran sendiri, 505 pemilih atau 8,28% ikut memilih karena adanya hubungan emosional dengan calon/parpol, selanjutnya 493 pemilih atau 8,08% ikut memilih karena terpaksa dan 266 pemilih atau 4,36% ikut dalam memilih karena ikut-ikutan. b. Tabel 4.2.16

memberikan gambaran bahwa pemilih dengan karakteristik tingkat

SLTP sebanyak 12.243 pemilih. Dari jumlah itu pemilih yang ikut memilih karena kesadaran sendiri sebanyak 9.187 pemilih atau 75,04%, selanjutnya mereka yang ikut memilih karena adanya hubungan emosional dengan calon/parpol sebanyak 1.133 pemilih atau 9,25%, demikian pula sebanyak 1.249 pemilih atau 10,20% yang ikut 36

memilih karena terpaksa, dan sebanyak 674 pemilih atau 5,51% pemilih ikut memilih karena ikut-ikutan. c. Dari table 4.2.17 terlihat bahwa pemilih dengan karakteristik tingkat pendidikan SLTA adalah sebanyak 26.351 pemilih. Sama halnya dengan pemilihan anggota Legislatif, pada tingkat pendidikan ini jumlah pemilih adalah yang terbanyak. Dari jumlah tersebut sebanyak 20.001 pemilih atau 75,90% pemilih menyalurkan hak politiknya karena kesadaran sendiri. Selanjutnya sebanyak 2.338 pemilih atau 8,87% menyalurkan hak politik karena adanya hubungan emosional dengan calon/parpol, sementara itu sebanyak 2.606 pemilih atau 9,89% ikut memilih karena terpaksadan yang ikut memilih karena hanya sekedar ikut-ikutan sebanyak 1.406 pemilih atau 5,34% d. Tabel 4.2.18 memberikan gambaran bahwa pemilih dengan karakteristik tingkat pendidikan DIPLOMA sebanyak 4.688 pemilih. Dari jumlah tersebut sebanyak 2.507 pemilih atau 53,48% ikut memilih karena kesadaran sendiri. Selanjutnya sebanyak 1.510 pemilih atau 32,21% ikut memilih karena memiliki kedekatan emosional dengan calon/parpol, dan sebanyak 436 pemilih atau 9,30% adalah mereka yang memilih karena terpaksa, dan sebanyak 235 pemilih atau 5,01% pemilih hanya sekedar ikutikutan. e. Dari table 4.2.19

terlihat bahwa pemilih dengan karakteristik tingkat Sarjana

sebanyak 7.848 pemilih. Dari jumlah tersebut sebanyak 4.742 pemilih atau 60,42% ikut dalam memilih karena kesadaran sendiri, kemudian sebanyak 2.105 atau 26,83% pemilih ikut memilih karena adanya memiliki kedekatan emosional dengan calon/parpol, selanjutnya sebanyak 650 pemilih atau 8,28% ikut dalam pemilihan karena terpaksa, dan sebanyak 351 pemilih atau 4,47% adalah mereka yang ikut memilih karena sekedar ikut-ikutan. Dari kelima table tersebut dapat disimpulkan bahwa seperti halnya pada pemilu Legislatif, tingkat kesadaran pemilih dalam ikut dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sangat tinggi seperti yang terlihat pada table 4.2.10 sebelumnya.

37

Tabel 4.2.20 Jawaban Pemilih tentang apa yang menjadi Alasannya untuk ikut memilih karena kesadaran sendiri tentang pentingnya Pemilu pada pemilu Legislatif dan Presiden/Wkl Presiden 2014 Legislatif Pilihan jawaban Visi dan Misi Partai/Calon

Jumlah

Presiden

Persentase

Jumlah

Persentase

7.878

17,01

4.384

14,02

Rekam Jejak Calon/Partai Politik

13.422

28,99

13.132

41,99

Pemilu diyakini berdampak positif

21.307

46,01

10.328

33,03

3.698

7,99

3.430

10,97

46.305

100,00

31.274

100,00

Semuanya benar Total

Dari table 4.2.20 diatas menunjukan bahwa yang menjadi alasan pemilih untuk ikut memilih karena kesadaran tentang pentingnya pemilu

karena Visi dan Misi dari

calon/partai pada pemilu legislatif sebanyak 7.878 pemilih atau 17,01%, sementara untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden karena pilihan yang sama sebanyak 4.384 pemilih atau 14,02%. Disisi yang lain yakni karena Rekam jejak calon/partai sebanyak 13.422 pemilih atau 28,99% pada pemilu Legislatif dan pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden jumlah pemilih sebanyak 13.132 pemilih atau 41,99%. Selanjutnyayang terbanyak adalah karena Pemilu diyakiniberdampak positif yakni sebanyak 21.307 atau 46,01% pada pemilu Legislatif dan sebanyak 10.328 atau 33,03% pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Ini menunjukan bahwa pada pemilu Legislatif pemilih yakin bahwa para wakil-wakil yang dipilihnya akan memperjuangkan aspirasi dari masyarakat yang memilihnya. Disisi yang lain, jawaban pemilih yang menyatakan bahwa alasan memilih karena Rekam Jejak Calon/Partai Politik maupun Pemilu diyakini memberi Dampak Positif pada prinsip pemilih kedua-duanya diangggap benar sebanyak 3.698 pemilih atau 7,99% pada pemilu Legislatif dan sebanyak 3.430 pemilih atau 10,97% pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

38

Tabel 4.2.21 Jawaban Pemilih tentangapa yang menyebabkannya ikut memilih karena kedekatan Emosional dengan Calon/Parpol pada Pemilu Legislatif dan Presiden/Wkl Presiden Tahun 2014. Legislatif

Pilihan Jawaban

Jumlah

Presiden

Persentase

Jumlah

Pertsentase

Karena Saudara/Keluarga

5.933

46,32

-

-

Karena Teman/Tetangga

2.489

19,43

-

-

Karena sesama Pengurus Parpol

1.168

9,12

1.307

17,22

Lainnya

3.218

25,12

6.284

82,78

12.808

100,00

7.591

100,00

Total

Tabel 4.2.21 memberikan

gambaran bahwa

jawaban pemilih

tentang apa yang

menyebabkan mereka ikut memilih karena kedekatan emosional dengan calon/parpol yakni karena hubungan saudara/keluarga pada pemilu Legislatif sebanyak5.933 pemilih atau 46,32% dan karena hubungan teman/tetangga sebanyak 2.489 pemilih atau 19,43% sementara pilihan kedua jawaban tersebut pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak ada pilihan dari pemilih. Selanjutnya pilihan pemilih karena sesama pengurus parpol pada pemilu Legislatif sebanyak 1.168 pemilih atau 9,12% sementara pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 1.307 pemilih atau 17,22%. Dan karena alasan lainnya pada pemilu Legislatif sebanyak 3.218 pemilih atau 25,12% dan pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 6.284 pemilih atau 82,78%, ini kemungkinan disebabkan karena factor figure calon.

39

Tabel 4.2.22 Jawaban Pemilih tentang dari mana memperoleh Informasi tentang Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden Tahun 2014. Legislatif Pilihan jawaban

Jumlah

Presiden

Persentase

Jumlah

Persentase

Sosialisasi KPUD

24.344

34,29

20.872

36,47

Partai Politik dan Calon

13.993

19,71

16.328

28,53

Informasi Warga

10.706

15,08

11.297

19,74

Informasi Media Masa

21.952

30,92

8.734

15,26

Total

70.995

100,00

57.231

100,00

Tabel 4.2.22.Jawaban tentang dari mana memperoleh informasi tentang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden menunjukan bahwa, pada pemilu Legislatif 24.344 pemilih atau 34,29% informasi diperoleh dari Sosialisasi KPU Kabupaten Biak Numfor, sementara pada Pemilu Presiden/Wakil Presiden sebanyak 20.872 pemilih memperoleh infomasi dari sosialisasi KPU Kabupaten Biak Numfor. Selanjutnya sebanyak 21.952 pemilih atau 30,92% pada pemilu Legislatif informasi diperoleh melalui Media masa, sementara pada pemilu Presiden informasi melalui Media masa hanya sebanyak 8.734 pemilih atau 15,26%. Selanjutnya informasi yang diperoleh dari Partai politik dan calon pada Pemilu Legislatif sebanyak 13.993 pemilih atau 19,71% sementara pada Pemilu Presiden dan wakil Presiden informasi dari Partai Politik dan calon mengalami kenaikan yakni 16.328 pemilih atau 28,53%, walaupun pemilih yang ikut dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden menurun hanya sebanyak 57.231 pemilih, jika dibandingkan pemilu Legislatif yakni 70.995 pemilih. Informasi yang diperoleh pemilih dari warga sekitarnya pada pemilu Legislatif hanya sebanyak 10.706 atau 15,08% dan selanjutnya pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 11.297 pemilih atau 19,74%.

40

Tabel 4.2.23 Jawaban Pemilih Tentang Jarak tempat tinggalnya ke TPS pada Pemilu Legislatif dan Presiden/Wkl Presiden Tahun 2014 Legislatif Pilihan Jawaban

Jumlah


Persentase

Jumlah

Persentase

Dekat < 300 m

43.058

60,65

33.818

59,09

Jauh > 300 m

27.937

39,35

23.413

40,91

Jumlah

70.995

100,00

57.231

100,00

Dari Tabel 4.2.23 tentang seberapa jauh jarak tempat tinggal pemilih dengan TPS pada pemilu Legislatif 43.058 pemilih atau 60,65% menyatakan< 300 m dan pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden 33.818 atau 59,09% menyatakan > 300 m. sementara sebanyak 27.937 pemilih atau 39,35% menyatakan > 300 m pada pemilu Legislatif dan sebanyak 23.413 pemilih atau 40,91% menyatakan > 300 m. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jarak tempat tinggal pemilih dengan TPS tidak mengalami kendala yang berarti.

Tabel 4.2.24 Jawaban Pemilih tentang apakah ada Money Politikmenurut pengamatannya pada Pemilu Legislatif dan Presiden/Wkl Presiden Tahun 2014. Legislatif

Pilihan Jawaban Jumlah


Persentase

Jumlah

Persentase

Ya

45.252

63,74

22.566

39,43

Tidak

25.743

36,26

34.665

60,57

Total

70.995

100,00

57.231

100,00

41

Tabel 4.2.24 menunjukan bagaimana pengamatan pemilih apakah ada unsur money Politik baik pada pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dari table tersebut terlihat bahwa pada pemilu Legislatif sebanyak 45.252 pemilih atau 63,74% mengaku berdasarkan pengamatannya bahwa terjadi money politik, sementara 25.743 pemilih atau 36,26% menyatakan tidak terlihat unsur money politik. Sebaliknya pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden justru sebaliknya yakni sebanyak 22.566 pemilih atau 39,43% menyatakan ada unsur money politik dan 34.665 pemilih atau 60,57% menyatakan tidak unsur money politik. Untuk mengetahui kebenarannya harus diteliti lebih lanjut pada pengawas pemilu. Tabel 4.2.25 Jawaban pemilih tentang bagaimana bentuk Transaksi Money Politik dimaksud menurut pengamatannya pada Pemilu Legislatif dan Presiden/Wkl Presiden Tahun 2014 Legislatif



Persentase

Jumlah

Persentase

Diberikan langsung oleh Calon

13.777

30,44

-

-

Diberikan lewat perantara

31.475

69,56

22.566

100,00

Total

45.252

100,00

22.566

100,00

Tabel 4.2.25 menggambarkan tentang jawaban pengamatan pemilih terkait bentuk transaksi adanya money politik menunjukan bahwa pada pemilu Legislatif 13.777 pemilih atau 30,44% diberikan langsung oleh calon dan 31.475 pemilih atau 69,56% diberikan lewat perantara. Semenata itu pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden 22.566 pemilih atau 100% menyatakan bahwa unsur money politik yang diberikan melalui perantara.

42

Tabel 4.2.26 Jawaban Pemilih tentang Jika menurutnya tidak ada Money Politik, apakah itu berarti pemilu sudah berjalan sesuai azas Jurdil, pada pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden Tahun 2014 Legislatif


Pilihan Jawaban Jumlah Ya

Persentase

Jumlah

Persentase

9.873

38,35

15.370

44,34

Tidak

15.870

61,65

19.295

55,66

Total

25.743

100,00

34.665

100,00

Pada table 4.2.26 menunjukan bahwa pada pemilu Legislatif sebanyak 25.743 pemilih yang menjawab jika ada unsur money politik, apakah itu berarti pemilu sudah berjalan sesuai azas Jurdil? Dari jumlah tersebut sebanyak 9.873 pemilih atau 38,35% menyatakan “Ya” sementara 15.870 pemilih atau 61,65% menyatakan” Tidak”. Sebaliknya pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dari 34.665 pemilih yang menyatakan tidak ada unsur money politik, apakah pemilu sudah berjalan sesuai azas jurdil, 15.370 pemilih atau 44,34% menyatakan “ Ya” dan 19.295 pemilih atau 55,66% menyatakan “ Tidak “ .

43

Tabel 4.2.27 Jawaban Pemilih tentang Apakah adaTekanan/Bujukan terhadap pemilih pada pemilu Legislatif danPresiden/Wkl Presiden Tahun 2014

Legislatif



Persentase

Jumlah

Persentase

Ya

33.759

47,55

24.635

43,04

Tidak

37.236

52,45

32.596

56,96

Total

70.995

100,00

57.231

100,00

Tabel 4.2.27 memberikan gambaran bahwa, pada pemilu Legislatif sebanyak 33.759 pemilih atau 47,55% menyatakan “ Ya “ ada tekanan/bujukan terhadap pemilih, sementara itu pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 24,635 pemilih atau 43,04% menyatakan “ Ya “ ada tekanan/bujukan terhadap pemilih. Sebaliknya pada pemilu Legislatif sebanyak 37.236 pemilih atau 52,45% menyatakan “ Tidak ada “ tekanan terhadap pemilih demikian pula pada pemilu Presiden sebanyak 32.596 pemilih atau 56,96% menyatakan

“ Tidak

ada “ tekanan terhadap pemilih. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa baik pada pemilu Legislatif maupun pemilu Presiden/Wakil Presiden masih terdapat banyak tekanan yang dilakukan terhadap pemilih untuk menentukan hak politiknya, walaupun hal itu tidak sesuai dengan kehendak nuraninya sendiri. Ini yang akan menjadi perhatian penyelenggara untuk lebih banyak mensosialisasikan kepada partai politik maupun calon tentang pentingnya memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk menentukan hak politiknya untuk memilih siapa atau partai politik mana yang akan menjadi pilihannya, karena pada akhirnya masyarakatlah yang akan merasakan konsekwensi dari apa dan siapa yang dipilihnya.

44

Tabel 4.2.28 Jawaban Pemilih tentang apakah ada masalah/kendala yang dihadapi menurut pengamatannya pada Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden Tahun 2014. Legislatif



Persentase

Jumlah

Persentase

Ya

29.746

41,90

24.512

42,83

Tidak

41.249

58,10

32.719

57,17

Total

70.995

100,00

57.231

100,00

Tabel. 4.2.28 Memberi gambaran tentang pengamatannya, apakah ada masalah/kendala yang dihadapi pada Pemilu Legislatif maupun pemilu Presiden/Wakil Presiden. Dari table tersebut 29.746 pemilih 41,90% dari 70.995 pemilih yang ikut memilih pada pemilu Legislatif menyatakan bahwa menurut pengamatannya“ Ada Masalah/Kendala “sementara pada pemilu Presiden/Wakil Presiden sebanyak 24.512 pemilih atau 42,83% pemilih menyatakan bahwa menurut penyamatannya ” Ada Masalah/Kendala “ yang dihadapi. Sebaliknya sebanyak 41.249 pemilih atau 58,10% pada pemilu Legislatif menyatakan bahwa “ Tidak Ada Masalah/Kendala “ yang dihadapi, dan pada pemilu Presiden/Wakil Presiden sebanyak 32.719 pemilih atau 57,17% pemilih menyatakan “ Tidak Masalah/Kendala “ yang dihadapi. Dari gambaran presentase diatas dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Biak Numfor dalam setiap pelaksanaan pesta demokrasi ini masih saja ada masalah yang dihadapi, yang memerlukan upaya untuk mencari solusi pemecahan masalah-masalah dimaksud.

45

Tabel 4.2.29 Jawaban Pemilih Jika Ya, (kendala) Permasalahan apa yang dihadapi pada Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2014

Legislatif


Pilihan Jawaban Jumlah Data Pemilih kurang akurat

Persentase

Jumlah

Persentase

12.237

41,14

7.359

30,02

6.834

22,97

4.732

19,30

Semuanya benar

10.675

35,89

12.421

50,68

Total

29.746

100,00

24.512

100,00

Penyelenggara tidak Independen

Dari Tabel 4.2.29 Terlihat bahwa kendala yang dimaksudkan dalam table 4.2.1.29 menunjukan ada sebanyak 12.237 pemilih atau 41,14% pada pemilu Legislatif menyatakan “ Data Pemilih Kurang Akurat “, sedangkan pada pemilu Presiden/Wakil Presiden sebanyak 7.359 pemilih atau 30,02% menyatakan “ Data Pemilih Kurang Akurat “. Sementara itu pada pemilu Legislatif ada sebanyak

6.834 pemilih atau 22,97% menyatakan

“Penyelenggara Tidak Independen “ dan pada pemilu Presiden/Wakil Presiden sebanyak 4.732

pemilih atau 19,30% menyatakan “ Penyelenggara Tidak Independen “.

Selanjutnya pada pemilu Legislatif ada 10.675 pemilih atau 35,89% dan pada pemilu Presiden/Wakil Presisden sebanyak 12.421 atau 50,68% menyatakan “ Kedua Pernyataan tersebut benar “. Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak hal-hal yang harus dibenahi, terutama data pemilih yang lebih baik dan akurat sehingga tidak menimbulkan masalah bagi KPU Kabupaten Biak Numfor sebagai penyelenggara, karena dari data yang akurat akan bisa menjamin penyelenggaraan pemilu akan berjalan dengan baik dan tanpa masalah.

46

Selanjutnya dari sisi penyelenggara pemilu terutama penyelenggara adhoc, perlu mendapat perhatian melalui pengawasan dan monitoring yang lebih dari KPU Kabupaten Biak Numfor, karena

merekalah

sebagai

perpanjangan

tangan

dan

ujung

tombak

dari

setiap

penyelenggaraan pemilu.

47

BAB V. PENUTUP 5.1. Kesimpulan Dari uraian pada Bab IV diatas, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebab tingkat kehadiran dan ketidakhadiran pemilih di TPS (voter turn-out) adalah antara lain : 1. Data pemilih yang harus diakui kurang akurat, sehingga menyebabkan masih banyak pemilih yang tidak dapat menyalurkan aspirasi pada pemilu. disisi lain, jika melihat jumlah pemilih terdaftar, maka pada pemilu Legislatif yakni sebanyak 98.525 pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTB, DPK dan DPKTb baru 70.995 pemilih atau 72,06% yang ikut ambil bagian dalam pemilu dan yang tidak ambil bagian dalam pemilu sebanyak 27.530 pemilih atau 27,94. 2. Pada pemilu Presiden/Wakil Presiden dari jumlah pemilih terdaftar yakni 97.723 pemilih, hanya 57.231 pemilih atau 58,56% yang ikut menyalurkan hak politiknya. Jumlahnya ini semakin menurun, yang menurut hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut pemilih salah satu sebabnya adalah karena

pada

pemilu

Presiden/Wakil Presiden tidak berdampak langsung atau masyarakat tidak merasakan akibat langsungnya sehingga menyebabkan banyak yang tidak ikut menyampaikan suara dalam pemilu tersebut. Hal ini berbeda dengan pemilu legislative, dimana paling tidak wakilnya yang dipilih didaerah menurut mereka dapat langsung menyuarakan aspirasi mereka di DPRD. 3. Masih banyak mentalitas calon maupun pemilih sendiri yang terjebak dalam money politik. Dari 70.995 pemilih atau 72,06% pemilih yang menyalurkan aspirasinya, menurut pengamatan 45.252 pemilih pada pemilu Legislatif dan 22.566 pemilih pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden menyatakan terjadi money politik. Dari jumlah tersebut pada pemilu Legislatif 31.475 pemilih atau 69,56% dan 22.566 atau 100% pemilih pada pemilu Presiden/Wakil Presiden menyatakan diberikan oleh perantara. 4. Bila dilihat pada uraian table 4.2.10. s/d 4.2.14 pemilihan Anggota Legislatif maupun table 4.2.15 s/d 4.2.19 pemilihan Presiden/Wakil Presiden, pada semua level pendidikan pemilih, dapat disimpulkan bahwa presentase terbesar pemilih dalam

48

ikut memilih adalah atas kesadaran sendiri. Ini menunjukan bahwa kesadaran masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam penegakan demokrasi cukup tinggi. 5. Terlepas dari kesadaran masyarakat pemilih untuk menentukan hak politiknya, dalam pelaksanaan pemilihan Anggota Legislatif, maupun Presiden dan Wakil Presiden, masih terdapat adanya tekanan/bujukan yang dilakukan oleh partai politik maupun calon terhadap masyarakat pemilih, yang mengakibatkan aspirasinya tidak dapat disalurkan sesuai dengan kehendak hati nuraninya. 6. Informasi kepada masyarakat belum maksimal dilakukan oleh penyelenggara melalui sosialisasi, karena melalui sosialisasi yang maksimal akan menghasilkan partisipasi dari masyarakat pemilih juga menjadi maksimal.

5.2. Saran. Dari kesimpulan diatas, maka perlu untuk disampaikan saran-saran Al : 1. Agar pemilu kedepan semakin baik dan berkualitas, data pemilih menjadi hal penting yang harus mendapatkan perhatian KPU Kabupaten Biak Numfor, dengan melakukan updating data secara berkala ditingkat kelurahan/kampung, sehingga semua penduduk yang berhak memilih dapat menyalurkan aspirasinya. 2. Menyadarkan pemilih tentang pemilu yang berkualitas perlu dilakukan melalui sosialiasi yang harus lebih ditingkatkan, agar pemilih tidak mudah terjebak dalam praktek money politik, maupun tekanan/bujukan yang dilakukan oleh partai politik maupun calon, dengan demikian pemilih dapat menentukan pilihan yang tepat menurut nuraninya untuk memilih orang yang tepat, yang bisa memperjuangkan aspirasinya, serta dengan kesadaran sendiri akan menggunakan hak pilihnya.

49

DAFTAR PUSTAKA

Sastromatmodjo, S. Partisipasi Politik, Semarang Press, 1995, hlm 67 Ibid hlm 68. Budiarjo, M. Partisipasi Partai Politik, 1998 hlm 3 Op.cit hal 85 Syarbini, S. DKK, Sosiologi dan Politik, Jakarta, Galia Indonesia, 2002 hlm 80 Kusnaedi, M dan Ibrahim, H.Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Sinar Bakti, 1994 hlm 329 Rahman.H.A, Sistem Politik Indonesia, Yokyakarta Graha Ilmu, 2007 hlm 151, 152 Biak Numfor Dalam Angka Tahun 2013

50

LAPORAN RISET PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM

Recommend Documents