KATA PENGANTAR. Penerbitan Buku Laporan Riset Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum. diharapkan dapat menambah hasanah naskah ilmiah akademik

KATA PENGANTAR

Penerbitan Buku Laporan Riset Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 diharapkan dapat menambah hasanah naskah ilmiah akademik terhadap tingkat partisipasi khususnya di Provinsi Gorontalo yang tentunya dapat membantu bagaimana ukuran pembangunan demokrasi secara luas berjalan baik atau tidak. Riset Partisipasi Pemilih ini menggunakan metodologi pendekatan kuantitatif melalui teknik survei dengan pengujian hasil riset mendeskripsikan sesuai atau tidaknya sebuah teori/ kerangka pemikiran dan konsep dasar pelaksanaan pemilu 2014. Dengan melibat 4.338 responden berada di 77 kecamatan dan 218 kelurahan/ desa di Provinsi Gorontalo yang dipilih secara stratifed random sampling dengan margin error ±3% dan tingkat kepercayaan 95%. Semoga data yang disajikan dalam buku Riset Partisipasi Pemilih ini akan bermanfaat bagi semua stakeholder dan masyarakat sebagai informasi dan dokumentasi hasil Pemilihan Umum Tahun 2014. Akhir kata, dengan segala keterbatasan dan kekurangan penyajian laporan Hasil Riset Partisipasi Pemilih Tahun 2014 ini, kami memohon maaf dan demi kesempurnaan kegiatan serupa kedepan diharapkan masukan dari semua pihak kearah yang lebih baik.

Gorontalo,

November 2015

Tim Penyusun

iii

Laporan Riset Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2014 KPU Provinsi Gorontalo

SAMBUTAN KETUA KPU PROVINSI GORONTALO

Assalamu Alaikum Wr. Wb. Puji Syukur kita panjatkan kepada Allat SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Buku Hasil Riset Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 ini dapat diselesaikan dengan baik. Hasil riset ini tentunya adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Gorontalo beserta jajarannya sebagai upaya pengkajian secara ilmiah dengan menggunakan medote penelitian yang terukur secara akademik untuk menilai tingkat partisipasi pemilih di Provinsi Gorontalo dari apa yang melatar belakangi, hal-hal mempengaruhi dan bagaimana proses partisipasi politik terjadi pada Pemilihan Umum Tahun 2014. Saya berharap hasil Riset Partisipasi Pemilih ini dapat berguna dan bermanfaat untuk bahan refesensi dan dokumentasi dalam peningkatan proses partisipasi pemilih dan perbaikan demokrasi di Provinsi Gorontalo kearah yang lebih baik dan berkualitas. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat secara langsung maupun tidak, baik sebagai mitra kerja, surveyor, para responden dan stakholder lainya dalam pelaksanaan Riset Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Provinsi Gorontalo. Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Ketua KPU Provinsi Gorontalo

Drs. H. Muh. N. Tuli, M.Ag

iii


DAFTAR ISI

iii


BAB I

Pendahuluan

Proses pemungutan suara di TPS VI Kel. Tomulabutao Selatan

Gambar : Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.

1


A. Rasionalitas Riset Riset pemilu merupakan salah satu elemen strategis dalam manajemen pemilu. Riset tidak hanya memberikan rasionalitas akademik mengenai suatu substansi pemilu. Riset lebih jauh memberikan pijakan empirik mengenai persoalan atas hal yang menjadi perdebatan. Hasil riset memastikan program dan kebijakan kepemiluan tidak dibangun atas postulat spekulatif, tetapi dikonstruksi berlandaskan pada argumen empirik dan rasional dengan proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam negara demokrasi, partisipasi pemilih menjadi elemen penting demokrasi perwakilan. Ia adalah fondasi praktik demokrasi perwakilan. Persoalannya, terdapat sejumlah masalah menyangkut partisipasi pemilih yang terus menggelayut dalam setiap pelaksanaan pemilu. Sayangnya, persoalan itu tidak banyak diungkap dan sebagian menjadi ruang gelap yang terus menyisakan pertanyaan. Beberapa persoalan terkait dengan partisipasi dalam pemilu diantaranya adalah fluktuasi kehadiran pemilih ke TPS, suara tidak sah yang tinggi, gejala politik uang, misteri derajat melek politik warga, dan langkanya kesukarelaan politik. Masalah tersebut perlu dibedah sedemikian rupa untuk diketahui akar masalah dan dicari jalan keluarnya. Harapannya, partisipasi dalam pemilu berada pada idealitas yang diimajinasikan. Oleh karena itu, program riset menjadi aktivitas yang tidak terhindarkan dalam manajemen pemilu. B. Tujuan Tujuan dari Riset Pemilu 2014 adalah untuk mentradisikan kebijakan berbasis riset atas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan manajemen pemilu serta menjadi bahan penyusunan kebijakan untuk meningkatkan dan memperkuat partisipasi warga dalam pemilu dan setelahnya. Secara khusus riset ini bermaksud untuk menemukan akar masalah atas persoalan-persoalan yang terkait dengan partisipasi dalam pemilu serta 2


terumuskannya

rekomendasi kebijakan atas permasalahan yang dihadapi

dalam kaitannya dengan partisipasi dalam pemilu. C. Tema Riset Terdapat sejumlah persoalan ditemukan dari setiap periode pemilu. Potret persoalan itu dilihat dalam rentang waktu pemilu-pemilu pada masa reformasi sampai dengan saat ini. Persoalan-persoalan yang dapat dijadikan tema potensial untuk diriset menyangkut partisipasi pemilih diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Masalah Sosial Ekonomi

menjadi bagian penting dari partisipasi

masyarakat. Rasionalitas pemilih untuk ikut serta dalam event demokrasi berkorelasi dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, oleh karena itu gambaran kondisi sosial ekonomi merupakan bagian informasi mengawali pembahasan kajian – kajian / tema tentang partisipasi masyarakat pada pemilu 2014 di Provinsi Gorontalo. 2. Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS (Voter turn-out) Partisipasi pemilih sejak pemilu 1999 sampai dengan pemilu 2014 bergerak fluktuatif. Pada pemilu legislatif, penurunan partisipasi pemilih sekitar 10% konsisten terjadi sampai pada pemilu 2009. Sementara itu pada pemilu 2014, angka partisipasinya naik sebesar 5%. Pada kasus pilpres, tercatat dalam pemilu 2014 pertama kalinya dalam sejarah angka partisipasinya lebih rendah dibandingkan pemilu legislatif. Pertanyaannya, kenapa angka partisipasi pemilu legislatif naik dibandingkan

pemilu

sebelumnya?

Kenapa

angka

partisipasi

Pilpres

menyimpang dari pola pada pemilu-pemilu sebelumnya? Selain itu kenapa golput tetap saja hadir dalam setiap pemilu? Apa penyebabnya? 3. Perilaku memilih (Voting behaviour) Perilaku memilih adalah terkait dengan keputusan pemilih untuk memilih kandidat atau peserta pemilu tertentu. Kenapa seorang pemilih menjatuhkan pilihannya kepada kandidat atau peserta pemilu tertentu. Tentu beragam alasan yang dapat dikemukakan oleh setiap

3


pemilih. Persoalannya adalah, sejauh mana pilihan-pilihan itu bersifat rasional? Dengan kata lain, sejauh mana pilihan politik mereka berdasarkan pertimbangan rasional menyangkut kandidat atau peserta pemilu itu. Apakah rekam jejak, program atau janji peseta pemilu menjadi bahan pertimbangan atau faktor lain. Riset ini penting untuk mengetahui tingkat rasionalitas pemilih dalam pemilu. 4. Politik uang (Money politics/Vote buying) Politik biaya tinggi menjadi keluhan sebagian peserta pemilu. Salah satu penyebabnya adalah fenomena politik uang. Peserta pemilu mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan dukungan pemilih, atau pemilih aktif meminta imbalan dari dukungan yang diberikannya. Fenomena ini sudah pasti menjadikan demokrasi kita tidak sehat. Pertanyaannya, bagaimana politik uang terjadi? Polanya seperti apa? Kenapa disebagian tempat terjadi politik uang, disebagian tempat kebalikannya? Faktor apa yang mempengaruhi? Kebijakan apa yang perlu ditempuh untuk mengatasi mengatasi fenomena politik uang? 5. Tingkat melek politik warga (Political literacy) Terdapat keyakinan bahwa tingkat melek politik warga berpengaruh pada sikap dan perilaku politik warga negara. Muaranya adalah pada tingkat kedewasaan perilaku berdemokrasi. Relasi itu bersifat perbandingan lurus, yaitu semakin tinggi tingkat melek politik warga semakin matang perilaku demokrasinya, dan sebaliknya. Dengan kata lain, wajah demokrasi sebuah negara sebagian ditentukan oleh tingkat melek politik warga. Pertanyaannya adalah seberapa tinggi/dalam melek politik warga negara? bagaimana melek politik warga selama ini terbentuk? faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya melek politik warga? kebijakan apa saja yang perlu dirumuskan untuk meningkatkan melek politik warga? 6. Kesukarelaan Warga dalam politik (Political voluntarism) Kesukarelaan warga dalam politik berpengaruh luas dalam kehidupan politik. Absennya kesukarelaan warga dapat merusak sendi-sendi demokrasi. Dalam jangka pendek, biaya politik mahal menjadi resiko yang harus ditanggung karena segalanya serba berbayar. Dalam jangka panjang, korupsi menjadi virus endemik yang pasti menyerang. Sebaliknya, tatanan demokrasi semakin kuat 4


apabila kesukarelaan warga tumbuh dan hidup didalam masyarakat. Dari pemilu ke pemilu kesukarelaan warga mengalami pasang surut. Kesukarelaan warga yang kehadirannya ditandai dengan munculnya relawan dari berbagai kalangan kuat

muncul

dalam

pemilu

2014.

Pertanyaannya,

apa

faktor

yang

mempengaruhi munculnya kesukarelaan politik warga dan faktor apa yang menghambatnya?

Kebijakan

apa

saja

yang

dapat

ditempuh

untuk

menumbuhkan dan memperkuat kesukarelaan warga dalam politik? Potensial tema riset lain dapat ditambahkan sepanjang berkaitan dengan partisipasi pemilih dalam pemilu dan dikoordinasikan/disampaikan pilihan temanya dengan KPU pada struktur diatasnya. 7. Media Sosial menjadi trend pelaksanaan pemilu dalam lima tahun terakhir, berbagai kejutan dan efektifitas penggunaan media menjadi hal yang perlu dicermati dalam riset ini berikut efesiensi pemanfaatannya oleh Komisi Pemilihan Umum. D. Metode Riset Survey dilaksanakan tanggal 01 sampai dengan 30 September 2015. Survey mewawancarai 4.338 responden target sebagai sampel yang tersebar di 77 kecamatan dan 218

kelurahan dan desa yang dipilih secara Stratifed

Random Sampling pada tingkat kecamatan, kelurahan dan acak sederhana bagi kepala keluarga terpilih. Sampling error sebesar -/+ 3.0 persen dengan taraf kepercayaan 95 persen. Pengumpulan data lapangan melibatkan 60 surveyor yang berintegritas dan insya Allah amanah. Selain itu 3 orang peneliti politik lokal Gorontalo dilibatkan dalam Focus Group Discussion (FGD). Metode riset menggunakan Pendekatan Kuantitatif melalui teknik Survey yang berusaha mencari generalisasi atas masalah yang diteliti. Kerangka konsep Demokrasi, Pemilu dan preferensi pemilih dimaksudkan untuk diuji kebenarannya

sehingga

hasil

akhir

dari

survey

ini

penelitian

adalah

mendeskripsikan sesuai atau tidaknya sebuah teori/kerangka pemikiran dan 5


konsep dasar pelaksanaan Pemilu 2014. Disamping data hasil survey dilapangan dilakukan penelusuran secara mendalam mengenai temuan kuantitatif hasil survey melalui teknik wawancara mendalam dan wawancara fokus, hal ini

dimaksudkan untuk mencari

pemaknaan atau kedalaman atas sebuah fakta dan permasalahan pemilu 2014 di Provinsi Gorontalo. Adapun kerangka konsep/teori yang diajukan dalam referensi demokrasi dan kepemiluan menjadi pijakan untuk analisis yang membantu peneliti merangkai dan memberi makna atas berbagai fakta yang ditemukan dalam survey. Teknik pengumpulan data dalam survey ini memperhatikan beberapa aspek penting terkait validitas & realbilitas data survey yakni : 1.

Sumber data. Sumber data dapat berupa data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan data yang diperoleh sendiri melalui wawancara, observasi, tes, kuesioner, dan sebagainya. Data sekunder adalah data yang diperoleh

dari

sumber

kedua,

seperti

buku,

dokumentasi,

data

dari

lembaga/institusi, dsb. Sumber data pada metode kuantitatif dilakukan secara random, sedangkan pada kualitatif bersifat purposive atau snowball. 2.

Pengumpulan data. Pada metode kuantitatif ini menggunakan teknik ;

wawancara, FGD, kuisioner, observasi, dsb. Pada metode kualitatif melalui participant observation, in depth interview, dokumentasi, maupun teknik triangulasi. 3.

Pengolahan data. Bagaimana data diklasifikasikan atau dikumpulkan

untuk kebutuhan membangun argumen, serta pemilahan data menurut relevansinya. 4.

Analisis/Interpretasi data. Analisis data disesuaikan dengan pilihan

metode riset yang digunakan. Pada metode kuantitatif, analisis dilakukan dengan menggunakan statistic sedangkan pada kualitatif menginterpretasikan pola, model, atau pun teori yang digunakan.

6


BAB II

KONDISI SOSIAL EKONOMI

7


A. Kondisi Sosial Ekonomi Responden Kemiskinan di Provinsi Gorontalo yang hingga saat ini masih berada dibawah rata-rata nasional (17,51 persen ; Gorontalo dalam angka, 2014) penting untuk diperhatikan dalam survey ini. Survey memperdalam informasi mengenai kondisi ekonomi rumah tangga masyarakat sebagai pilar ketahanan masyarakat.

Bagaimana keadaan ekonomi rumah tangga B/I/S saat ini.? (1) Lebih baik dari tahun lalu (2) Sama saja dari tahun lalu (3) Lebih buruk dari tahun lalu Gambar 1 Kondisi Ekonomi rumah tangga Responden

Kondisi Ekonomi lebih buruk dari yang lalu 11%

lebih baik dari tahun lalu 31%

sama saja dari tahun lalu 58%

Dari gambar grafik di atas dapat dicermati bahwa sebagian besar (58%) responden hanya mengalami/merasakan kondisi ekonomi yang stagnan. Selain itu, terdapat 31% responden yang mengalami/merasakan adanya perubahan kondisi

8

ekonomi

dan

terdapat

pula

11%

responden

yang

justru


mengalami/merasakan

adanya

penurunan

kondisi

ekonomi

dari

tahun

sebelumnya. Gambar 2 Kondisi Ekonomi Rumah Tangga Responden Kabupate/kota

Kondisi Ekonomi (Base Line : Kab/Kota) lbh baik dri thn lalu 8%

10%

sama saja dari tahun lalu 9% 33%

50%

60%

63%

lbih buruk dari yg lalu 6%

10%

53%

64% 51%

42% Kota Gtlo

Stagnasi

30%

28%

Kab Bone Bolango

Kab Gtlo

perubahan

ekonomi

16% Kab Gorut

rumah

41%

26% Kab Boalemo

tangga

jika

Kab Pohuato

dilihat

antar

Kabupaten/Kota dalam Provinsi Gorontalo tidak jauh berbeda. Dari gambar di atas dapat dicermati bahwa pada umumnya masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

yang menjadi responden

merasakan tidak adanya

perubahan signifikan dalam kondisi kehidupan ekonominya. Secara spesifik di Kota Gorontalo terdapat 50% responden yang merasakan tidak adanya perubahan dalam kondisi ekonominya, terdapat 42%

responden yang

merasakan adanya perubahan kondisi ekonomi yang lebih baik, dan terdapat 8% responden yang merasakan penurunan kondisi ekonomi dari tahun sebelumnya; khusus untuk Kabupaten Bone Bolango, terdapat sebagian besar (60%) responden yang merasakan tidak adanya perubahan signifikan dalam kondisi ekonominya, terdapat 30% yang merasakan adanya perubahan kondisi

9


ekonomi yang lebih baik, dan terdapat 10% responden yang merasakan penurunan kondisi ekonomi dari tahun sebelumnya; khusus untuk Kabupaten Gorontalo, terdapat sebagian besar (63%) responden yang merasakan tidak adanya perubahan dalam kondisi ekonominya, terdapat 28% responden yang merasakan adanya perubahan kondisi ekonomi yang lebih baik, dan terdapat 9% responden yang merasakan penurunan kondisi ekonomi dari tahun sebelumnya; khusus untuk Kabupaten Gorontalo Utara, terdapat 51% responden

yang

merasakan

tidak

adanya

perubahan

dalam

kondisi

ekonominya, terdapat 16% responden yang merasakan adanya perubahan kondisi ekonomi yang lebih baik, dan terdapat 33% responden yang merasakan penurunan kondisi ekonomi dari tahun sebelumnya; khusus untuk Kabupaten Boalemo, terdapat sebagian besar (64%) responden yang merasakan tidak adanya perubahan dalam kondisi ekonominya, terdapat 26% responden yang merasakan adanya perubahan kondisi ekonomi yang lebih baik, dan terdapat 10% responden yang merasakan penurunan kondisi ekonomi dari tahun sebelumnya, serta khusus untuk Kabupaten Pohuwato, terdapat 53% responden

yang

merasakan

tidak

adanya

perubahan

dalam

kondisi

ekonominya, terdapat 41% responden yang merasakan adanya perubahan kondisi ekonomi yang lebih baik, dan terdapat 6% responden yang merasakan penurunan kondisi ekonomi dari tahun sebelumnya. Lebih jauh. Bila kita membandingkan kondisi ekonomi yang dialami responden (masyarakat) di masing-masing Kabupaten/Kota, maka dapat dicermati adanya perubahan kondisi ekonomi yang signifikan di Kota Gorontalo, dalam artian masyarakat Kota Gorontalo lebih merasakan adanya peningkatan kondisi ekonomi dibanding masyarakat di daerah lainnya. Namun, tidak demikian halnya dengan Kabupaten Gorontalo Utara, dalam hal ini masyarakat di daerah tersebut justru lebih merasakan adanya penurunan kondisi ekonomi dibanding masyarakat di daerah lainnya. Hal di atas secara kontekstual dapat dipahami mengingat Kota Gorontalo merupakan pusat perekonomian, pendidikan, dan pemerintahan di Provinsi Gorontalo bahkan jauh ketika masih bergabung dengan Sulawesi

10


Utara. Tentu saja sebagai daerah yang menjadi episentrum tiga sektor tersebut memberikan keuntungan tersendiri kepada Kota Gorontalo, antara lain arus investasi yang relatif besar, peningkatan orang-orang terampil (SDM) yang menunjang pembangunan, bahkan alokasi pembelanjaan pemerintah (publik expenditure) yang cenderung lebih besar; atau dengan kata lain hal-hal yang menguntungkan secara ekonomi cenderung terkonsentrasi di daerah yang menjadi pusat suatu wilayah (central) dibanding daerah pinggiran atau periphery (Lipton, 1977). Selain itu, dari sejumlah daerah di Provinsi Gorontalo adalah Kota Gorontalo yang berada dalam status sebagai daerah “terentaskan” (kpdt.go.id, 2014). Dengan demikian maka wajar bila masyarakat Kota Gorontalo cenderung merasakan perubahan kondisi ekonomi yang jauh lebih baik dari tahun sebelumnya dibanding daerah lainnya. Gambar 3 Kondisi Ekonomi Rumah Tangga Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kondisi Ekonomi (Base Line : Tingkat Pendidikan) Tidak Sekolah

SD Sederajat

Diploma/Akdmk

Sarjana/SI/S2/S3

lbh baik dri thn lalu

SLTP/Sederajat

sama saja dari tahun lalu

SLTA/Sederajat

lbih buruk dari yg lalu

Dari grafik di atas dapat dicermati adanya relasi antara tingkat pendidikan

responden

(masyarakat)

dengan

kondisi

ekonomi

yang

dialami/dirasakan. Responden (masyarakat) yang berlatar belakang pendidikan SD/sederajat atau tidak sekolah cenderung merasakan/mengalami kondisi

11


ekonomi yang jauh lebih buruk dari tahun sebelumnya; responden (masyarakat) yang berlatar belakang pendidikan menengah (SLTP dan SLTA) cenderung mengalami/merasakan stagnasi ekonomi; sementara responden (masyarakat) yang berlatar

belakang pendidikan

tinggi (Diploma/Sarjana) cenderung

mengalami/merasakan adanya perubahan kondisi ekonomi yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tingkat pendidikan masyarakat cenderung berbanding lurus dengan kondisi ekonomi yang dirasakan/dialaminya; atau dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar kemungkinan perbaikan kondisi ekonomi yang dialami/dirasakan; dan begitupun sebaliknya. Hal ini tentunya tidak terlepas dari peluang untuk mendapatkan pekerjaan/peningkatan karir lebih baik yang lebih dimiliki oleh masyarakat yang berlatar belakang pendidikan tinggi di era modern, yang notabene menuntut spesifikasi keahlian dan disiplin ilmu yang mumpuni yang diperoleh lewat jalur pendidikan formal. Gambar 4. Kondisi Ekonomi Rumah Tangga Responden Berdasarkan tingkat Pendapatan

Kondisi Ekonomi (Base Line : Tingkat Pendapatan) < 100.000

100.000-500.000

lbh baik dri thn lalu

12

500.000-1 juta

sama saja dari tahun lalu

1 juta - 5 juta

> 5 juta

lbih buruk dari yg lalu


Dari grafik di atas dapat dicermati bahwa pada umumnya masyarakat yang dijadikan responden tidak merasakan adanya peningkatan pendapatan dibanding tahun sebelumnya. Satu-satunya hal signifikan yang terjadi justru dialami responden (masyarakat) rentang pendapatan 500.000-1 Juta (golongan menengah), dalam hal ini terdapat kecenderungan peningkatan pendapatan masyarakat dalam rentang tersebut. Sekalipun demikian, kondisi ekonomi masyarakat tetap berada pada track yang positif, dalam artian terdapat lebih banyak masyarakat yang merasakan adanya kecenderungan peningkatan dibanding penurunan pendapatan untuk masing-masing kategori rentang pendapatan. Kondisi ekonomi rumah tangga tersebut

jika dicermati mengenai

struktur kebutuhan mendesak masyarakat maka diperoleh bahwa terdapat empat

kebutuhan

urgen

yang

dirasakan

sebagian

besar

responden

(masyarakat), yakni pembukaan lapangan kerja (36%), perbaikan jalan (13%), pelayanan kesehatan (12%), dan pendidikan (9%). Kondisi ini secara inheren dapat menunjukkan sejumlah hal: (1) tingkat pengangguran yang relatif tinggi; (2) kondisi infrastruktur yang masih belum memadai; dan (3), kondisi pelayanan yang belum mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Gambar 5. Kebutuhan Mendesak Responden

Kebutuhan Mendesak pmbkaan lapngan kerja

36%

prbaikan jalan

13%

pelayanna kesehatan

12%

pendidikan grtis

9%

Mahyani

9%

penyediaan air bersih

8%

penyediaan jaringan listrik lainnya

13

6% 3%


Sebaliknya masalah keamanan daerah separuh responden menyatakan rasa aman.

56% responden (masyarakat) yang menanggapi pertanyaan

penelitian dengan kategori “aman”, terdapat 34% responden (masyarakat) yang menanggapi pertanyaan penelitian dengan kategori “cukup aman”, terdapat 9% responden (masyarakat) yang menanggapi pertanyaan penelitian dengan kategori “kurang aman”, dan terdapat 1% responden (masyarakat) yang menanggapi pertanyaan penelitian dengan kategori “tidak aman”. Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa kebutuhan masyarakat akan rasa aman relatif terpenuhi

dikarenakan

pada

umumnya

masyarakat

merasakan

kondisi

kehidupan yang cenderung aman.

Gambar 6. Kondisi Rasa Aman Responden

Kondisi Keamanan kurang aman 9%

tdk aman 1% cukup aman 34%

aman 56%

14


BAB III

PERILAKU PEMILIH

Proses penghitungan suara di TPS sampai dinihari

15


Perilaku Pemilih Perilaku pemilih menurut Surbakti adalah : “Akivitas pemberian suara oleh individu yang bekaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (to vote or not to vote) didalam suatu pemilihan umum (Pilkada secara langsung-pen. Bila voters memutuskan untuk memilih (to vote) maka voters akan memilih atau mendukung kandidat tertentu (Surbakti, 2002 : 105)

Keputusan untuk memberikan dukungan dan suara tidak akan

terjadi apabila tidak terdapat loyalitas pemilih yang cukup tinggi kepada calon pemimpin jagoannya. Begitu juga sebaliknya, pemilih tidak akan memberikan suaranya

kalau mereka menganggap bahwa sebuah partai atau calon

pemimpin tidak loyal serta tidak konsisten dengan janji dan harapan yang telah mereka berikan. Perilaku pemilih juga sarat dengan ideology antara pemilih dengan partai politik atau kontestan pemilu. Masing-masing kontestan membawa ideology yang saling berinteraksi. Selama periode kampanye pemilu, muncul kristalisasi dan pengelompokkan antara ideology yang dibawa kontestan. Masyarakat akan mengelompokkan dirinya kepada kontestan yang memiliki ideologi sama dibawa dengan yang mereka anut sekaligus juga menjauhkan diri dari ideologi yang berseberangan dengan mereka. Perilaku memilih adalah terkait dengan keputusan pemilih untuk memilih kandidat atau peserta pemilu tertentu. Kenapa seorang pemilih menjatuhkan pilihannya kepada kandidat atau peserta pemilu tertentu. Tentu beragam alasan yang dapat dikemukakan oleh setiap pemilih. Persoalannya adalah, sejauhmana pilihan-pilihan itu bersifat rasional? Dengan kata lain, sejauhmana pilihan politik mereka berdasarkan pertimbangan rasional menyangkut kandidat atau peserta pemilu itu. Apakah rekam jejak, program atau janji peseta pemilu menjadi bahan pertimbangan atau faktor lain. Riset ini penting untuk mengetahui tingat rasionalitas pemilih dalam pemilu.

16


Pertanyaannya, dibandingkan

kenapa

angka

pemilu sebelumnya?

partisipasi

Kenapa

pemilu

angka

legislatif

naik

partisipasi Pilpres

menyimpang dari pola pada pemilu-pemilu sebelumnya? Selain itu kenapa golput tetap saja hadir dalam setiap pemilu? Apa penyebabnya?

Gambar 7. Keikutsertaan Responden Pada Pemilihan Legislatif tahun 2014 Apakah B/I/S menggunakan hak Pilih pada Pemilihan Umum tahun 2014 (Pileg & Pipres ) (1) Ya

(2) Tidak

Ikut Pileg tidak 17%

ya 83%

Dari grafik di atas dapat dicermati bahwa dari sejumlah responden (masyarakat) yang dijadikan sampel penelitian terdapat mayoritas (83%) responden yang mengaku ikut berpartisipasi dalam pemilihan legislatif, sementara jumlah responden (masyarakat) yang mengaku tidak berpartisi dalam pemilihan legislatif pada tahun 2004 relatif sedikit, yakni sebesar 17%. Hal ini pada dasarnya menunjukkan hal yang positif karena tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih relatif tinggi, yang juga merupakan salah satu tolak 17


ukur sistem partisipasi politik warga negara yang menunjukkan pemilih yang berdaulat (Surbakti dkk, 2011).

Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2014 (Pileg & Pilpres)

Partisipasi Pemilu 2014 PEMILU PRESIDEN KAB. BONE BOLANGO

80,751%

KAB. BOALEMO

78,433%

PEMILU LEGISLATIF

87,764% 84,551%

KAB. POHUWATO

72,471%

83,359%

KAB. GORONTALO UTARA

72,938%

80,718%

KAB. GORONTALO

74,333%

80,077%

KOTA GORONTALO

73,118%

79,298%

Sumber : KPU Provinsi Gorontalo Tahun 2015

18


Gambar 8 Alasan Keikutsertaan pada Pemilu Legislatif 2014

Alasan Ikut Pileg warga yang baik

74%

ada perubahan

13%

biasa memilih caleg dipercaya

8% 4%

lainnya 1% dapat uang 0%

Dari grafik di atas dapat dicermati bahwa pada umumnya responden (masyarakat) yang berpartisipasi dalam pemilihan legislatif pada Tahun 2004 hanya didasari atas alasan/argumentasi bahwa mereka adalah “warga yang baik”. Secara kuantitas hal ini cukup membanggakan mengingat tingkat partisipasi politik yang tinggi merupakan salah satu ciri/tolak ukur kehidupan demokrasi di suatu wilayah/negara. Jadi, kesadaran masyarakat akan haknya dalam memilih wakil-wakilnya dan kebiasaan mereka setiap periode pemilihan merupakan faktor utama yang mendorong masyarakat untuk memilih. Namun, secara kualitas hal ini cukup disayangkan mengingat partisipasi belum didasarkan atas alasan bahwa pileg mampu memberikan harapan perubahan tatanan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik ke arah yang lebih baik. Selain itu, hal di atas secara tidak langsung menunjukkan feromena yang miris, yakni figur yang hadir sebagai pihak yang dipilih secara relatif belum/kurang dipercayai masyarakat, sehingga wajar bila harapan masyarakat akan perubahan kehidupan yang lebih baik melalui pileg relatif rendah pula. Berdasarkan hal di atas dapat dipahami bahwa faktor utama yang mendorong masyarakat Gorontalo untuk berpartisipasi dalam pileg adalah alasan “sekedar 19


menggugurkan kewajiban” semata. Kondisi ini belum berubah sejak pertama kali Indonesia melaksanakan pemilihan langsung pada Tahun 2004, yang sebagaimana digambarkan Syafiie (2005), bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya

telah

melaksanakan

demokrasi

namun

belum

sepenuhnya

memahami bagaimana cara hidup berdemokrasi.

Gambar 9 Alasan Ketidak Ikutsertaan Pada Pemilu Legislatif 2014

Alasan tidak ikut pileg untungkan elit

33%

tidak ada gunanya

24%

lainnya

16%

tdk terdaftar parpol tdk dipercaya caleg tdk baik

15% 7% 5%

Pada dasarnya, responden (masyarakat) yang tidak berpartisipasi dalam Pileg relatif sedikit. Namun ketidaksertaan mereka dalam pileg tersebut justru didasarkan atas alasan/argumentasi yang krusial. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa alasan responden (masyarakat) yang tidak berpartisipasi dalam pileg didasarkan atas alasan : pileg hanya untungkan elit (33%), tidak ada gunanya (24%), tidak terdaftar (15%), parpol tidak dipercaya (7%), dan caleg tidak baik (5%). Di sinilah letak signifikansi hal ini. Bila persepsi negatif masyarakat dalam pileg yang demikian terus berkembang dan didukung dengan realitas yang tidak sesuai harapan, maka terdapat kemungkinan peningkatan signifikan masyarakat yang memilih tidak berpartisipasi/golput secara sadar (undecided voters by rational reason), yang secara minimal kemungkinan

20


menurun sebesar 17% (dari 13% pemilih karena alasan ada perubahan dan 4% pemilih karena asalan caleg dipercaya). Belum lagi jika penyelenggaraan pileg/pemilihan lainnya tidak dipersiapkan dengan baik khususnya pendataan pemilih, maka terdapat kemungkinan penurunan partisipasi masyarakat terutama dari massa mengambang (swing voters) dan pemilih yang tidak terdaftar (undecided voters by system). Kondisi yang terjadi ini sebagaimana digambarkan Rodee dkk. (2004), bahwa golput di Indonesia berbeda dengan di USA, dalam hal ini angka golput di Indonesia dipengaruhi oleh faktor ketidakpuasaan/ketidakpercayaan masyarakat (atas calon, parpol, sistem, dsb), sementara di golput di USA cenderung didasarkan atas alasan bahwa memilih atau tidak memilih USA tetap sebagaimana adanya (negara super power). Dalam perspektif political economy, tingginya angka “partisipasi politik” masyarakat Gorontalo yang mencapai 83%, alasan memilih karena merasa sebagai warga negara yang baik”, dan alasan tidak ikut pileg perlu dipertanyakan lebih jauh, “apakah hal tersebut merupakan tindakan yang rasional” (rational acts)? ataukah tindakan yang strategis (strategically act)?. Downs (dalam Godin dan Klingeman, 1996) mengemukakan bahwa jika warga negara bertindak secara rasional dalam definisi “kepentingan pribadi” (self interest), maka pada dasarnya mereka tidak akan memilih. Hal itu dikarenakan terdapat harga cukup besar yang harus dibayar untuk berpartisipasi secara rasional (paham dan melek informasi politik), dibanding keuntungan dalam skala kecil (mikro)/individual yang didapatkan dari suaranya tersebut. Bukankah suara seorang pemilih tidak berarti dalam sistem suara terbanyak? Apakah suara minoritas dalam pemilu memiliki makna atau menghasilkan keuntungan bagi mereka? Apakah ada jaminan perubahan dan perbaikan hidup lewat setiap suara yang diberikan? Faktanya hanya segelintir orang yang mampu menentukan kebijakan strategis di republik ini yang justru menentukan nasib mayoritas warga negara. Sebagai “warga negara yang baik”, pemilih hanya mampu mempengaruhi hasil pemerintahan setiap lima tahun sekali dan itupun setiap pemilihan tidak lebih daripada sekedar melegitimasi otoritas. Berdasarkan perspektif ini, maka kecenderungan masyarakat Gorontalo belum berada pada

21


kategori masyarakat yang menentukan pilihan secara rasional (masih berada pada kategori tindakan kolektif strategis (collective strategically acts).

Gambar 10 Tingkat Pengenalan Responden terhadap Anggota Legislatif 2014

Pengenalan Aleg tahu fotonya saja 15%

tidak tahu 4% ya 46%

kenal orangnya 35%

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pada umumnya figur yang berpartisipasi sebagai calon yang dipilih pada umumnya dikenal masyarakat. Pada dasarnya, dengan tingkat pengenalan caleg sebesar 81% dapat ditarik sejumlah kemungkinan argumentasi: (1) calon dapat merupakan figur yang secara relatif dikenal masyarakat karena posisi/jabatannya atau keterlibatannya dalam kegiatan kemasyarakatan yang luas/dekat dengan masyarakat; (2) calon dapat familiar karena keberhasilan sosialisasi KPU, media, dan calon itu sendiri; atau (3) masyarakat memang aktif mencari informasi terkait calon.

22


Gambar 11 Tingkat Harapan Masyarakat Terhadap Pemilu

Pileg sesuai harapan tidak 23%

ya 77%

Dari grafik di atas dapat dicermati bahwa pada umumnya (77%) responden (masyarakat) menilai bahwa pileg yang dilangsungkan pada tahun 2014 relatif sesuai dengan harapan mereka, sementara hanya terdapat sedikit (23%) responden (masyarakat) yang mengganggap bahwa penyelenggaraan pileg tidak sesuai harapan mereka. Hal ini tentunya menunjukkan sisi positif dalam keberhasilan penyelenggaraan pileg di Gorontalo.

23


Gambar 12 Keseteraan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu

Ikut Pileg Laki-Laki

Perempuan

1760

1641

Dari grafik di atas dapat dicermati bahwa responden/masyarakat yang berpartisipasi dalam pileg 2014 cenderung didominasi oleh laki-laki, yakni sebanyak

1760

orang;

sementara

jumlah

responden/masyarakat

yang

berpartisipasi dalam pileg hanya sebanyak 1641 orang.

24


Gambar 13 Partisipasi Kelompok terdidik Masyarakat dalam Pemilu 2014

Ikut Pileg (baseline: Latar belakang pendidikan) SLTA/Sederajat

1138

SD Sederajat

1110

SLTP/Sederajat

556

Sarjana/SI/S2/S3 Diploma/Akdmk Tidak Sekolah

349 100 72

Dari grafik di atas dapat dicermati bahwa pada umumnya jumlah responden/masyarakat yang berpartisipasi dalam pileg 2014 relatif berimbang dalam hal tingkat pendidikan. Jumlah responden/masyarakat dengan tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) sedikit lebih banyak, yakni dengan total 1666 orang,

sementara

responden/masyarakat

dengan

tingkat

pendidingan

menengah ke atas (SMA dan PT) hanya sebanyak 1587 orang.

25


Gambar 14 Segmentasi pekerjaan terhadap Partisipasi dalam Pemilu

Ikut Pileg (baseline: Pekerjaan ) Ibu RumahTangga Buruh Petani Nelayan PNS / Pensiunan Masih Sekolah/kuliah Wiraswasta 0

200

400

600

800

1000

1200

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa responden/masyarakat yang berpartisipasi dalam pileg pada umumnya didominasi oleh kalangan ibu rumah tangga (IRT), buruh, dan petani. Hal ini tentunya relevan dengan kebutuhan mendesak responden/masyarakat yang terdiri dari pembukaan lapangan kerja, perbaikan/peningkatan infrastruktur, serta peningkatan kualitas hidup melalui layanan kesehatan dan pendidikan. Berdasarkan hal ini, program-program yang ditawarkan calon yang terpilih pada pileg 2014 lalu kemungkinan menyentuh hal tersebut.

26


Gambar 15 Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu berdasarkan segmen Usia

Ikut Pileg (baselineUsia) 1200 1000 800 600 400 200 0 35-44 thn

25-34 thn

45-55 thn

17-24 thn

> 55 thn

< 17 tahun

Dari grafik di atas dapat dicermati bahwa partisipasi responden (masyarakat) pada pileg 2014 lalu di Provinsi Gorontalo lebih banyak didominasi oleh tiga kelompok usia, yakni pemilih rentang usia 35-44 tahun, rentang usia 25-34 tahun, dan rentang usia 45-55 tahun. Kondisi ini tentunya dapat menggambarkan sejumlah hal: (1) pemilih pada kelompok rentang tersebut relatif telah mengikuti pileg/berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan lainnya lebih dari satu kali, sehingga dapat dikategorikan sebagai pemilih berpengalaman; (2) pemilih pada rentang kelompok tersebut relatif mengetahui/memiliki informasi mengenai calon yang dipilih atau bahkan telah memiliki pilihan sebelumnya; (3) pemilih pada rentang kelompok tersebut dapat dianggap telah mengetahui kapasitas dan kinerja caleg yang maju dalam pileg 2014; dan (4) sehubungan dengan penelitian, pemilih pada rentang usia tersebut secara relatif mampu memberikan informasi yang diharapkan terkait tujuan penelitian.

27


Gambar 16 Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Berdasarkan Tingkat Pendapatan

Tingkat Pendapatan (baseline: ikut Pileg) > 5 juta < 100.000 100.000-500.000 500.000-1 juta 1 juta - 5 juta rahasia/ tdk djwb 0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Dari grafik di atas dapat dicermati bahwa responden (masyarakat) yang berpartisipasi dalam pileg 2014 lebih didominasi oleh kelompok penduduk berpenghasilan >5 Juta. Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa partisipasi kalangan ekonomi menengah ke atas relatif cukup tinggi pada pileg 2014 di Provinsi Gorontalo. Selain itu, partisipasi pemilih pada kelompok ekonomi tersebut disadari secara relatif terpengaruh atas hasil pileg, dalam artian aktivitas sosial yang dijalankan pemilih baik secara langsung maupun tidak langsung berkepentingan dengan kebijakan yang nantinya dihasilkan calon terpilih, sehingga wajar jika partisipasi kelompok penghasilan ini cukup tinggi dalam pileg 2014 di Provinsi Gorontalo

28


Gambar 17

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Berdasarkan Aktivitas sosial

Aktifitas Sosial (baseline: ikut Pileg) arisan

35%

lainnya

26%

serikat

13%

karangtaruna

9%

orpemuda

9%

orlab

3%

senbud

3%

parpol 1%

Dari grafik di atas dapat dicermati bahwa responden (masyarakat) yang berpartisipasi dalam pileg 2014 di Provinsi Gorontalo didominasi oleh kelompok pemilih yang tergabung dalam aktivitas arisan (35%), serikat buruh/pekerja (13%), serta karangtaruna dan organisasi kepemudaan (masing-masing 9%). Hal ini di satu sisi dapat bermanfaat bagi caleg bila mereka mampu mengorganisasi kelompok sosial tersebut, karena tentunya di dalam masingmasing kelompok terdapat aktivitas saling mempengaruhi lewat interaksi sosial yang relatif intens; sementara di sisi lain bagi penyelenggara, kelompok sosial ini dapat menjadi saluran yang relatif efektif dalam mensosialisasikan pileg/pemilu.

29


BAB IV MONEY POLITIK ; Bagai Buah Simalakama

30


Money Politik Politik biaya tinggi menjadi keluhan sebagian peserta pemilu. Salah satu penyebabnya adalah fenomena politik uang. Peserta pemilu mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan dukungan pemilih, atau pemilih aktif meminta imbalan dari dukungan yang diberikannya. Fenomena ini sudah pasti menjadikan demokrasi kita tidak sehat. Pertanyaannya, bagaimana politik uang terjadi? Polanya seperti apa? Kenapa disebagian tempat terjadi politik uang, disebagian tempat kebalikannya? Faktor apa yang mempengaruhi? Kebiajakan apa yang perlu ditempuh untuk mengatasi mengatasi fenomena politik uang?

Gambar 18 Toleransi Money Politik Responden

MENURUT B/I/S, Apakah Pemberian sejumlah UANG, BARANG untuk mempengaruhi pilihan pemilih adalah hal yang WAJAR? (1) Ya, wajar di TERIMA (2) Tidak bisa di TERIMA

Toleransi Money Politik

Ya, Wajar diterima 25% Tidak bisa diterima 75%

31


Dari grafik di atas dapat dicermati bahwa pada umumnya responden (masyarakat) tidak memiliki toleransi terhadap money politic, yang bila dipersentasekan mencapai 75%. Hal ini tentunya positif bagi perkembangan kehidupan d emokrasi di Provinsi Gorontalo dikarenakan pemilih-pemilihnya secara relatif sadar, cerdas, dan rasional; dalam artian memahami efek negatif money politic, dalam hal ini praktik koruptif yang terjadi di lingkungan eksekutif politik dan legislatif kecenderungan bermula dari praktik ini. Caleg yang telah mengeluarkan banyak sumber daya (terutama finansial), tentunya secara logis akan berupaya mengembalikan sumber daya yang hilang tersebut sekaligus menghasilkan surplus sebagai cadangan untuk pemilihan berikutnya, sehingga wajar jika caleg yang melakukan money politic cenderung terlibat dalam praktik koruptif. Namun di sisi lain, sikap sementara responden (masyarakat) yang memiliki toleransi terhadap money politic tetap perlu dicermati dan diwaspadai karena mampu mencapai angka 25%, terlebih bila pengaruh kelompok tersebut signifikan bagi kelompok lainnya. Dalam paradigma cultural dijelaskan bahwa proses terbentuknya budaya masyarakat di suatu wilayah/daerah dimulai dari aktivitas tertentu yang dilakukan oleh banyak orang secara intens dan bahkan berulang-ulang, sehingga cenderung menjadi kebiasaan yang dapat diterima dan pada gilirannya mampu berafiliasi bahkan menggantikan tatanan normatif yang sudah ada (Koentjaraningrat, 2007; Soekanto, 2007). Herkovits dan Malinowski dalam pandangan cultural-determinism menjelaskan bahwa kebudayaan sangat erat dengan masyarakat. Segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. kebudayaan merupakan sesuatu yang turun temurun dari generasi ke generasi (Herkovits dan Malinowski dalam Umar dkk., 2008). Berdasarkan perspektif tersebut maka dapat dipahami bahwa praktik money politic dapat dimungkinkan oleh budaya masyarakat Gorontalo yang mulai ke arah materialism, pengaruh praktik money politic pada pemilihan-pemilihan terdahulu, dan/atau bahkan kemungkinan terdapat benih-benih budaya koruptif. Dengan demikian, jika kita tidak ingin money politic bahkan praktif koruptif membudaya di Provinsi 32


Gorontalo maka perlu dilakukan upaya preventif secara massif, terstruktur, dan sistematis baik dalam bentuk regulasi maupun sosialisasi yang holistik dan komprehensif kepada masyarakat.

Gambar 19 Sikap terhadap Praktek Money Politik

Sikap terhadap Money Politik Terima - Pilih Calon

40%

Terima - tdk pilih calon

25%

Terima - Pilih Calon byk uang lainnya Terima - Pilih saathari H

16% 11% 7%

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa sikap responden (masyarakat) terhadap money politic di Provinsi Gorontalo memang cukup menghawatirkan sebagaimana yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, terlebih karena sikap menerima responden (masyarakat) mampu mencapai 63% (terima-pilih 40%, terima-pilih banyak uang 16%, terima-pilih hari H 7%). Secara sosial hal ini tentunya memiliki efek negatif bagi perkembangan kehidupan demokrasi di Indonesia karena money politic merupakan salah satu faktor penyebab biaya ekonomi tinggi dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga pada gilirannya menimbulkan stigma bahwa hanya calon dengan kekuatan finansial tinggi yang dapat maju dalam pileg/pemilu (yang belum tentu berkapasitas), sekaligus mereduksi keinginan/semangat/bahkan peluang calon berkapasitas namun tidak memiliki kekuatan finansial untuk mencalonkan diri. Di satu sisi, praktik money 33


politic dapat memberikan ruang kepada “makelar” dan “pemodal” untuk masuk dalam peta pertarungan melalui calon berkapasitas namun lemah finansial, karena mereka berkepentingan dengan kebijakan dari calon yang nantinya terpilih; sementara di sisi lain money politic “sedikit menguntungkan” bagi masyarakat terutama mereka yang sedang dilanda kegalauan ekonomi, sehingga uang yang didapatkan dari calon sedikit banyak dapat menjadi pelepas dahaga di tengah kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Mereka inilah yang dalam perspektif political economy tergolong bertindak secara rasional, karena terdapat keuntungan pribadi yang didadapatkan dari suara yang nantinya diberikan. Namun terlepas dari itu semua, hal di atas dapat memberikan kita pemahaman bahwa money politic sebagai cara konvensional dalam mempengaruhi afiliasi pemilih sekaligus meningkatkan elektabilitas calon masih relevan di Provinsi Gorontalo.

Gambar 20 Sikap Responden Menyaksikan Praktek Money Politik

Melihat Money Politik Ya 34%

Tidak 66%

34


Dari grafik di atas dapat dicermati bahwa praktik money politic di Provinsi Gorontalo mulai dilakukan secara massif, terstruktur, dan sistematis karena terdapat 34% responden (masyarakat) yang mengakui melihat praktif tersebut dilakukan. Sedangkan yang menyatakan tidak sebanyak 66% responden.

Gambar 21 Bentuk Money Politik

Bentuk Money Politik (baseline : melihat Money Politik) Pemberian Uang

57%

Pembagian Sembako

24%

perbaikan Fasilitas Umum

7%

Pembagian Pakaian

7%

Lainnya

6%

Dari grafik di atas dapat dicermati bahwa praktik money politic di Provinsi Gorontalo kian memprihatinkan karena mayoritas dilakukan secara terang-terangan dalam bentuk pembangian uang secara langsung, yang tidak jauh berbeda dengan transaksi keseharian penjual dan pembeli di pasar, yakni sebesar 57%. Hal ini memberikan kita pemahaman bahwa praktik money politics di Provinsi Gorontalo sangat mudah dilakukan karena tidak perlu dibungkus dengan seni kreativitas tinggi. Bahkan ada pengamat yang memprediksi bahwa kedepannya rumah-rumah penduduk akan dilabeli dengan kalimat “di sini terima serangan fajar” atau bahkan pada stiker/pamflet calon akan tertera jumlah uang yang akan dibagikan kepada masyarakat yang memilihnya.

35


Gambar 22 Tingkat kesadaran responden Terhadap Money Politik

Tindakan melihat Money Politik Akan membantu jika dibutuhkan 23%

menegur & melaporkan kpd pngawas 37%

cukup menyaksikan saja 40%

Dari grafik di atas dapat dicermati bahwa sikap responden (masyarakat) ketika melihat praktik money politic terjadi disekitarnya cukup memprihatinkan. Terdapat 40% responden (masyarakat) yang mengambil sikap apatis atau “cukup menyaksikan saja” bak hiburan lewat telenovela, sementara terdapat 23% responden (masyarakat) yang siap terlibat aktif dalam praktik tersebut. Hal ini

tentunya

tidak

sejalan

dengan

sikap

penolakan

atau

sikap

responden/masyarakat yang tidak mentoleransi money politic sebesar 75% pada bagian sebelumnya. Nampaknya sikap intoleransi yang terbangun di masyarakat Provinsi Gorontalo hanya berupa sikap “diam” yang pada gilirannya menunjukkan bahwa praktik money politic mulai mengakar bahkan mulai membudaya.

36


Gambar 23 Toleransi Money Politik berdasarkan Latar belakang Geografis

Sikap terhadap Money Politik (basline : kab/kota) Ya, Wajar diterima

Tidak bisa diterima

Kab Pohuato

18%

82%

Kab Boalemo

20%

80%

Kab Gorut

21%

79%

Kab Gtlo

26%

Kab Bone Bolango Kota Gtlo

74%

35% 21%

65% 79%

Dari grafik diatas dapat dicermati perbandingan sikap toleransiintoleransi atas praktik money politik di masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo. Sikap intoleransi/penolakan atas praktik money politic tertinggi ditunjukkan oleh masyarakat Kabupaten Pohuwato, yakni mencapai 82%; sementara sikap toleransi/menerima praktik tersebut tertinggi ditunjukkan masyarakat Kabupaten Bone Bolango, yakni mencapai 35%. Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa di Kabupaten Bone Bolango praktik tersebut relatif populer bagi calon dan masyarakatnya.

37


Gambar 24 Toleransi Money Politik berdasarkan jenis kelamin

Sikap setuju terhadap Money Politik (basline : jenis kelamin)

Perempuan 46%

Laki-Laki 54%

Dari grafik di atas dapat dicermati bahwa sikap persetujuan masyarakat berjenis

kelamin

laki-laki

sebesar

54%,

sementara

sikap

persetujuan

masyarakat berjenis kelamin perempuan mencapai 46%. Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki jauh lebih toleran/setuju terhadap praktik money politic tersebut dibanding masyarakat yang berjenis kelamin perempuan.

38


Gambar 25 Toleransi Money Politik berdasarkan Latar belakang Pekerjaan Responden

Sikap setuju terhadap Money Politik (basline pekerjaan responden)

Wiraswasta 4%

PNS / Pensiunan 6% Nelayan 11%

Petani 19%

Ibu RumahTangga 31% Buruh 24% Masih Sekolah/kuliah 5%

Dari gambar grafik di atas dapat dicermati bahwa responden (masyarakat) yang cenderung memberikan persetujuan terhadap praktik money politic berasal dari kalangan berlatarbelakang ibu rumah tangga (IRT) sebesar 31%, buruh 24%, petani 19%, dan nelayan 11%; yang secara sosial, ekonomi, dan kultural relatif mengalami marginalisasi. Kelompok masyarakat ini pada umumnya dalam realitas berada pada kategori ekonomi menengah ke bawah, sehingga dalam politik termasuk dalam kategori rentan terlibat dalam praktik dimaksud.

39


Gambar 26 Toleransi Money Politik berdasarkan Usia Responden

Sikap setuju terhadap Money Politik (basline; usia responden) < 17 tahun 17-24 thn 0% 9% > 55 thn 25-34 thn 21% 16%

45-55 thn 32%

35-44 thn 22%

Dari grafik di atas dapat dicermati bahwa sikap persetujuan responden (masyarakat) atas praktik money politic didominasi oleh kalangan usia 35 tahun ke atas dengan total 75% (usia 45-55 sebanyak 32%, 35-44 sebanyak 22%, dan >55 tahun sebanyak 21%), yang notabene merupakan kategori pemilih berpengalaman karena relatif terlibat lebih dari satu kali dalam aktivitas pemilihan politik. Hal ini tentunya cukup mengkhawatirkan mengingat kategori kelompok tersebut seharusnya dapat memberikan panutan/teladan (role model) bagi kalangan pemilih pemula agar menentukan pilihan secara rasional dan bukan dikarenakan money politic.

40


Gambar 27 Toleransi Money Politik berdasarkan Latar belakang Pendidikan

Sikap terhadap Money Politik (basline : tingkat Pendapatan) Ya, Wajar diterima rahasia/ tdk djwb > 5 juta

0%

0%

35%

1 juta - 5 juta 500.000-1 juta

Tidak bisa diterima

40% 1%

8%

0% 10%

100.000-500.000

14%

14%

< 100.000

26%

26%

Dari grafik di atas dapat dicermati bahwa baik responden (masyarakat) yang berada pada kategori menengah ke bawah maupun kalangan yang berada pada kategori menengah ke atas menunjukkan sikap persetujuan yang relatif besar atas praktik money politic. Untuk kategori pendapatan <100.000, sikap persetujuan dan penolakan relatif berimbang yakni sebesar 26%; untuk kategori pendapatan 100.000-500.000 juga berimbang sebesar 14%; dan bahkan untuk kategori pendapatan >5 Juta, perbandingan penerimaan-penolakan tidak berbeda jauh yakni 35%:40%. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sikap persetujuan-penerimaan terhadap praktik money politic secara relatif tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan responden (masyarakat).

41


Tabel 1. Tindak Pidana Pemilu Yang Memuat Unsur Uang

Pasal

Perbuatan

Pasal 297 `

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu

Pasal 301 (1)

Setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung

Pasal 301 (2)

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung

Pasal 301 (3)

Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu

Pasal 303 (1)

Setiap orang, kelompok, perusahan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan

Pasal 303 (2)

Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir

Pasal 304 (1)

Setiap orang, kelompok, perusahan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan

42


Pasal 304 (2)

Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir

Pasal 305

Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 (pihak asing; penyumbang yang tidak jelas identitasnya; Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau pemerintah desa dan badan usaha milik desa)

Sumber: Diolah Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebenarnya regulasi yang ada sudah cukup mumpuni untuk meng-cover tindak pidana pemilu yang memuat unsur “uang”. Baik yang mengatur mengenai politik uang, penyuapan, hingga yang berkaitan dengan pelanggaran atas dana kampanye dan sumbangan dana kampanye. Hanya saja mengapa praktiknya masih marak terjadi? Pertanyaan ini secara otomatis tidak selesai dengan menyinggung aspek penegakan hukum pemilu yang ada tetapi juga diperlukan konstruksi baru untuk mencegah terjadinya money in crime in election process. Korupsi politik dan korupsi pemilu memang memiliki pengertian yang berbeda. Korupsi politik secara definitif adalah penyelewengan kekuasaan yang dilakukan politisi untuk keuntungan pribadi dengan tujuan melanggengkan kekuasaan atau peningkatan kesejahteraan. Korupsi politik terjadi pada wilayah yang luas dalam berbagai bentuk kegiatan kriminal dan praktek-praktek haram yang dilakukan sebelum, pada saat dan sesudah menjabat sebagai pejabat publik. Sedangkan korupsi pemilu adalah kurupsi yang dilakukan pada saat penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, korupsi pemilu adalah bagian dari korupsi politik yang dilakukan oleh politisi sebelum mendapatkan kekuasaan. dalam hal ini, umumnya, Politisi melakukan praktek-praktek haram pada saat pemilu untuk mempengaruhi pemilih. Manifestasi yang paling mencolok dari

43


korupsi politik pada saat pemilu adalah menyuap pemilih secara langsung. Korupsi pemilu terjadi pada relasi antara partai politik dan kandidat dengan penyumbang pada satu sisi dan partai politik dengan penyelenggara pemilu juga pemilih pada sisi yang lain. Manipulasi dana politik terjadi pada relasi antar penyumbang dengan partai politik dan kandidat dan politik uang terjadi pada relasi antara partai politik dan kandidat dengan penyelenggara pemilu dan juga pemilih (voters). Pada kasus-kasus tertentu memang kedua hal ini sulit dibedakan, misalnya ketika penyumbang memberikan sejumlah uang atau kebaikan kepada pemilih secara langsung. Hal ini bisa dikatakan bahwa manipulasi pendanaan politik dan politik uang terjadi secara bersamaan, karena disatu sisi, sumbangan kepada kandidat harus dilakukan lewat mekanisme tertentu yang diatur oleh Undang-Undang (misalnya lewat rekening dana kampanye) sehingga sudah terjadi pelanggaran tertentu dan pada sisi lain telah terjadi praktek beli suara. Hal yang sama juga terjadi ketika penyumbang adalah kandidat atau elit partai itu sendiri Sumber : Jurnal Pemilu & Demokrasi #3 Mei 2012

44


BAB V MEDIA SOSIAL ; Menembus Batas TPS

45


Media Sosial Pemilih

Terdapat

keyakinan

bahwa

tingkat

melek

politik

warga

berpengaruh pada sikap dan perilaku politik warga negara. Muaranya adalah pada

tingkat

kedewasaan

perilaku

berdemokrasi.

Relasi

itu

bersifat

perbandingan lurus, yaitu semakin tinggi tingkat melek politik warga semakin matang perilaku demokrasinya, dan sebaliknya. Dengan kata lain, wajah demokrasi sebuah negara sebagian ditentukan oleh tingkat melek politik warga. Pertanyaannya adalah seberapa tinggi/dalam melek politik warga negara? Bagaimana melek politik warga selama ini terbentuk? Faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya melek politik warga? Kebijakan apa saja yang perlu dirumuskan untuk meningkatkan melek politik warga? Kesukarelaan warga dalam politik berpengaruh luas dalam kehidupan politik. Absennya kesukarelaan warga dapat merusak sendi-sendi demokrasi. Dalam jangka pendek, biaya politik mahal menjadi resiko yang harus ditanggung karena segalanya serba berbayar. Dalam jangka panjang, korupsi menjadi virus endemik yang pasti menyerang. Sebaliknya, tatanan demokrasi semakin kuat apabila kesukarelaan warga tumbuh dan hidup didalam masyarakat. Dari pemilu kepemilu kesukarelaan warga mengalami pasang surut. Kesukarelaan warga yang kehadirannya ditandai dengan munculnya relawan

dari

berbagai

kalangan

kuat

muncul

dalam

pemilu

2014.

Pertanyaannya, apa faktor yang mempengaruhi munculnya kesukarelaan politik warga dan faktor apa yang menghambatnya? Kebijakan apa saja yang dapat ditempuh untuk menumbuhkan dan memperkuat kesukarelaan warga dalam politik?

46


Gambar 28 Sumber Informasi Pemilu 2014

Sumber Informasi koran 5% radio 8% stiker 14%

TV 12%

dialog 22%

spanduk 39%

Dari grafik di atas dapat dicermati bahwa informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pileg 2014/pemilihan politik di Provinsi Gorontalo lebih banyak diperoleh responden (masyarakat) dari spanduk (39%), dialog publik (22%) dan stiker (14%). Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa sarana konvensional seperti spanduk, stiker, dan bahkan dialog masih menjadi media efektif dalam mensosialisasikan informasi terkait penyelenggaraan pemilu oleh KPU di satu sisi; sekaligus masih menjadi media kampanye efektif bagi calon dalam menyebarluaskan visi-misi dan meningkatkan popularitas-elektablitas di sisi lain.

47


Gambar 29 Jenis Kampanye yang diminati Responden

Jenis Kampanye yang diminati lainnya 3% budaya 7% Baksos 33%

hobi 13% wirausaha 5% olahraga 13% keagamaan 26%

Dari grafik di atas dapat dicermati bahwa jenis kampanye/metode kampanye yang cenderung diminati responden (masyarakat) di Provinsi Gorontalo masih berkutat pada hal-hal yang sifatnya bakti sosial (33%), kegiatan keagamaan (26%), serta hobi dan keolahragaan yang masing-masing sebesar 13%. Pada titik ini dapat dipahami bahwa pola/karakteristik masyarakat/pemilih

di

Provinsi

Gorontalo

masih

bergerak

pada

arus

konvensional namun efektif bagi calon. Berdasarkan hal ini dapat dipahami pula bahwa

praktik

konvensional

terutama

money

politic

masih

relevan

dilakukan/terjadi di Provinsi Gorontalo karena baik sarana informasi maupun teknik/jenis kampanye yang diminati pun masih bersifat konvensional.

48


BAB VI KINERJA PENYELENGGARA PEMILU ; Sukses Bersama

49


Kinerja Penyelenggara Pemilu Netralitas KPU adalah hal yang krusial dalam pemilu ke Pemilu sebab konsistensi Sikap Netralitas Komisioner KPU dan para penyelenggara hingga tingkat KPPS akan berpengaruh siginifikan terhadap hasil pemilu dan kepercayaan masyarakat mengikuti pemilu berikutnya. Berikut ini beberapa tanggapan responden di Provinsi Gorontalo terkait netralitas KPU tersebut. Apakah B/I/S PERCAYA bahwa Penyelenggara Pemilu (KPU) TIDAK terlibat dalam kepentingan Politik? (1) Ya

(2) Ragu-ragu

(3) Tidak

Gambar 30 Sikap Responden Terhadap Netralitas Penyelenggaran Pemilu

Netralitas KPU

Ragu-Ragu 22%

Tidak 11%

Ya 67%

Dari grafik di atas dapat dicermati pandangan responden (masyarakat) terhadap independensi/netralitas penyelenggara pemilu (KPU), yang sekalipun menunjukkan

angka

menghawatirkan

positif

dikarenakan

(67% angka

menyatakan keraguan

netral), dan

namun

pandangan

cukup yang

menyatakan bahwa KPU tidak lagi netral cukup tinggi, yakni mencapai angka

50


33%. Berdasarkan hal ini maka tidak mengherankan jika responden (masyarakat) lebih menekankan perlunya sikap dan posisi penyelenggara pemilu khususnya KPU untuk berlaku adil (92%); mandiri, terbuka, dan profesional (masing-masing 91%), jujur dan akuntabel (masing-masing 90%), serta proporsional (88%). Hal ini sebagaimana dapat ditelusuri pada gambar grafik berikut. Aspek

Ya

Mandiri Jujur Adil Terbuka Profesional Proporsional Akuntabilitas

91% 90% 92% 91% 91% 88% 90%

Gambar 31 Tanggapan Responden terhadap Kinerja KPU

Kinerja KPU sesuai harapan Tidak 5% Ragu-ragu 19%

ya 76%

51


Dari grafik di atas dapat dicermati bahwa pada umumnya responden (masyarakat) menilai bahwa kinerja penyelenggaraan pemilu oleh KPU di Provinsi Gorontalo cukup sesuai harapan, yakni mencapai angka 76%. Hal ini cukup membanggakan mengingat netralitas KPU pada bagian sebelumnya yang berada pada posisi yang cukup mengkhawatirkan. Dengan demikian, KPU hendaknya senantiasa berupaya meningkatkan kinerja demi menjaga citra sekaligus meningkatkan netralitas demi terselenggaranya praktik politik yang jujur, adil, dan bermartabat. Gambar 32 Tanggapan Responden terhadap Netralitas PNS

Netralitas PNS Tidak 15% ya 47%

Ragu-ragu 38%

Dari grafik di atas dapat dicermati bahwa PNS dalam pemilu cenderung berada pada posisi tidak netral, yakni mencapai angka 53% berdasarkan penilaian responden (masyarakat). Hal ini tentunya merisaukan kita, mengingat secara ideal-normatif PNS selaku birokrasi seharusnya bersikap netral bahkan menjadi role model bagi masyarakat di tengah fungsinya sebagai pelayan publik. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan PNS secara aktif (baik secara laten maupun massif) secara relatif didorong oleh posisinya yang dapat dipengaruhi/ditentukan oleh lingkungan politik disekitarnya; atau dengan kata 52


lain,

karir

seorang

hubungan/relasinya

PNS

dengan

sedikit legislatif

banyak dan

dapat

terutama

ditentukan dengan

oleh

eksekutif

politik/pimpinan; dan bahkan terkadang PNS dalam politik terjebak pada situasi “keterpaksaan”, yakni diam atau salah menentukan posisi/pilihan berarti karir terhambat (dalam banyak kasus populer dengan istilah non job atau “dilempar ke pedalaman”, sementara apabila berjuang dan menang maka hal itu kemungkinan besar berarti “karir yang gemilang”. Dalam

perspektif

konseptual-teoritik terdapat

perdebatan

perihal

netralitas PNS (birokrasi) dalam politik. Di satu sisi terdapat pandangan sementara scholars yang mendukung posisi birokrasi sebagai kekuatan politik, seperti Almond dan Powell (1978). Hal ini didasarkan pada fungsi birokrasi yang selain bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hubungan pelayanan juga sebagai aktor strategis yang membuat kebijakan teknis. Selain itu, birokrasi dalam sistem politik juga menjalankan peran sebagai aktor yang terlibat dalam input politik, yakni sosialisasi, rekruitment, artikulasi dan agregasi kepentingan, dan komunikasi politik. Berdasarkan perspektif ini maka wajar bila PNS tidak netral dalam pemilu karena mereka merupakan salah satu kekuatan politik yang diperhitungkan. Tidak itu saja. PNS (Birokrasi) dalam perspektif political economy merupakan aktor yang bertindak secara rasional, maximum utilizer, yang bertindak berdasarkan tujuan tertentu termasuk didalamnya kepentingan pribadi (Downs, 1967). Dengan demikian, PNS yang terlibat baik secara laten maupun massif dalam pemilu dan tidak netral lah yang bertindak secara rasional karena mereka memperjuangkan kepentingan pribadinya masing-masing yang tentunya memberikan keuntungan yang diharapkan. Dalam ranah aktual-empirik, kondisi keterlibatan PNS dalam politik di Provinsi Gorontalo pada umumnya terjadi secara laten, dan tidak jarang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Observasi dan penelitian yang banyak

dilakukan

scholars

selama

ini

justru

menunjukkan

bahwa

kegiatan/program seperti bakti sosial instansi, desa binaan, government mobile, dan aktivitas pemerintahan serupa (apapun nomenklaturnya) cenderung

53


dilakukan sebagai upaya jangka panjang legislatif/eksekutif politik dalam rangka menjaga basis suara politiknya. Bahkan tidak jarang pola keterlibatan PNS di Provinsi Gorontalo dalam politik telah menyentuh ranah keagamaan, seperti ceramah agama, khutbah Jum’at, dzikir akbar, dan sebagainya yang baik dilakukan oleh PNS secara personal maupun instansi. Selain itu, kebijakan eksekutif politik sebelum dan sesudah pemilu di Provinsi Gorontalo, seperti mutasi, promosi, penyegaran, rolling, atau apapun istilahnya cenderung menjadi faktor yang mendorong PNS untuk mau tidak mau melibatkan diri dalam politik.

Gambar 33 Netralitas KPU berdasarkan keikutsertaan Responden pada Pemilu 2014

Netralitas KPU (baseline: ikut Pileg)

Tidak Memuaskan 29%

Memuaskan 30%

Kurang Memuaskan 41%

[

Dari grafik di atas dapat dicermati bahwa pandangan responden yang ikut dalam pileg cenderung menunjukkan bahwa independensi/netralitas KPU selaku penyelenggara pemilu cenderung kurang memuaskan, yakni dapat mencapai angka 70%. Hal ini tentunya dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor: (1) kegagalan terpilih dalam pileg; (2) keluhan/laporan kurang mendapatkan tanggapan, tidak dan/atau ditindaklanjuti, namun belum sesuai harapan; (3)

54


kecurangan yang terjadi; (4) kebijakan KPU yang dianggap merugikan; dan sebagainya, yang kesemuanya itu perlu untuk didalami lebih jauh dalam penelitian lanjutan. Pengangkatan anggota KPU Provinsi Gorontalo masa jabatan 2013 – 2018, setelah mengikuti seleksi panjang rekrutmen calon anggota KPU Provinsi Gorontalo, ditetapkan 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi Gorntalo sesuai dengan

Surat

Keputusan

Komisi

Pemilihan

Umum

Nomor

:

435/Kpts/KPU/TAHUN/2013 tentang Pembehentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Masa Jabatan 2013 – 2018 masingmasing : 1) Sdr. Ahmad Abdullah, S.Ag 2) Sdr. Selvi Katili, SE 3) Sdr. Drs. H. Muh. N. Tuli, M.Ag 4) Sdr. Verrianto Madjowa, S.IK 5) Sdr. Maspa Mantulangi, S.Ag, M.Pd.I

Dari kelima anggota tersebut memilih ketua KPU Provinsi Gorontalo atas nama Drs. H. Muh. N. Tuli, M.Ag sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:

469/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Tentang Penetapan Ketua Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.

55


STRUKTUR, PENANGGUNGJAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KPU PROVINSI GORONTALO No

Nama

Penangungjawab Divisi

Koordinator Wilayah

1.

Drs. H. Muh. N. Tuli, M,Ag Ahmad Abdullah, S.Ag Selvi Katili, SE

Hukum dan Pengawasan

Kota Gorontalo

Teknis Penyelengaraan

Kabupaten Boalemo Kabupaten Pohuwato Kabupaten Gorontalo Utara

2. 3.

4.

Verrianto Madjowa, S.IK

5.

Maspa Mantulangi, S.Ag, M.Pd.I

Perencanaan, Keuangan, Logistik, Umum, Rumah Tangga dan Organisasi Humas, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM

Kabupaten Gorontalo

Kabupaten Bone Bolango

Gambar 34 Tanggapan Responden terhadap Netralitas KPU berdasarkan Geografi

Netralitas KPU (baseline: kab/kota) Ya

Ragu-Ragu

Kab Pohuato

Tidak

77%

14%

9%

Kab Boalemo

71%

Kab Gorut

72%

19%

9%

Kab Gtlo

72%

19%

8%

Kab Bone Bolango Kota Gtlo

56

53% 61%

17%

35% 26%

12%

12% 14%


Dari grafik di atas dapat dicermati bahwa responden (masyarakat) cenderung menilai independensi/sikap netral yang cukup tinggi ditunjukkan oleh pihak penyelenggara pemilu (KPU) di Kabupaten Pohuwato (77%), Kabupaten Gorut dan Kabupaten Gorontalo (72%), serta Kabupaten Boalemo sebesar 71%. Hal yang paling menghawatirkan terjadi di Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo, karena keyakinan masyarakat atas netralitas KPU hanya mampu mencapai angka masing-masing 53% dan 61%. Hal ini tentunya menjadi bahan evaluasi penyelenggara pemilu khususnya KPU di masingmasing Kabupaten/Kota guna meningkatkan kinerja dan independensinya ditengah kepercayaan dan keyakinan masyarakat atas lembaga tersebut yang mulai tereduksi.

Gambar 35 Tanggapan terhadap Netralitas KPU berdasarkan Pekerjaan Responden

Netralitas KPU (baseline: Pekerjaan Responden) Ya Nelayan Wiraswasta Petani Buruh Masih Sekolah/kuliah

Ragu-Ragu

Tidak

69% 58%

21% 27%

64% 74% 64%

11% 14%

25%

11% 17%

26%

10% 10%

Ibu RumahTangga

72%

18%

11%

PNS / Pensiunan

70%

21%

9%

57


Dari grafik di atas dapat dicermati bahwa pandangan/sikap/keyakinan akan independensi/netralitas KPU selaku penyelenggara pemilu cukup tingi untuk kalangan berlatarbelakang buruh (74%), ibu rumah tangga (72%), dan PNS/pensiunan (70%); sementara pandangansikap/keyakinan bahwa KPU kurang memiliki independensi atau netralitas cenderung berasal dari kalangan berlatarbelakang wiraswasta (42%), petani dan siswa/mahasiswa (36%), serta nelayan (31%).

Gambar 36 Tanggapan terhadap Netralitas KPU berdasarkan Usia Responden

Netralitas KPU (baseline: Usia Responden) Ya > 55 thn

Ragu-Ragu

Tidak

65%

20%

15%

45-55 thn

70%

20%

10%

35-44 thn

70%

19%

11%

25-34 thn

71%

20%

9%

17-24 thn

68%

< 17 tahun

23%

55%

25%

9% 20%

Dari grafik di atas dapat dicermati bahwa sikap/pandangan/keyakinan bahwa KPU kurang memiliki independensi/kurang netral justru ditunjukkan tidak saja oleh kalangan pemilih pemula (<17 tahun sebesar 45% dan 17-24 tahun sebesar 32%), tetapi juga oleh kalangan pemilih sangat berpengalaman (>55 tahun sebesar 35%). Hal ini tentunya sangat menghawatirkan dikarenakan bila kepercayaan 58

kalangan

pemilih

pemula

terus

tereduksi,

maka

potensi


peningkatan golput di Provinsi Gorontalo dapat meningkat. Selain itu, bila kepercayaan kalangan berpengalaman pun kian tereduksi, maka hal tersebut dapat memberikan ‘trickle down effect” bagi generasi yang lebih muda.

Gambar 37 Aktor Kecurangan Pemilu 2014

kecurangan pemilu Lainnya

37%

Parpol PPS KPUD

13% 2% 2%

PPK 1% kades 1% Panwas 1%

Dari grafik di atas dapat dicermati bahwa responden (masyarakat) berpandangan/menilai bahwa kecurangan dalam pemilu tidak saja dilakukan oleh calon/tim sukses atau Parpol pengusung, bahkan sampai mencapai aktoraktor krusial dalam penyelenggaraan pemilu, seperti PPS dan KPUD (2%), PPK (1%), serta Panwas (1%). Hal ini bila terus terjadi, maka akan mereduksi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu, yang pada gilirannya menurunkan kualitas demokrasi di Provinsi Gorontalo. Tingginya angka presentase pelaku kecurangan adalah akumulasi beragam persoalan yang muncul sepanjang Pemilu 2014 baik Legislatif dan Pemilihan Presiden. Berikut ini beberapa permasalahan yang berhasil di selesaikan oleh penyelenggaran Pemilu di Kabupaten/Kota pada pemilihan 59


Presiden RI Tahun 2014. Sepanjang Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 terdapat sejumlah permasalahan

yang diajukan ke KPU diantaranya yang

diajukan oleh pemohon Partai demokrat, PPP dan calon anggota DPD Umar Karim, S.IP. Adapun rincian gugatan atas hasil Pileg tersebut adalah : 

Partai Demokrat untuk DPR RI yang digugat adalah Dapil 6 (Kabupaten Boalemo – Pohuwato) serta DPRD Provinsi semua dapil provinsi



Partai Keadilan Sejahtera dalam hal ini DPRD Kota Gorontalo untuk Dapil 3



Partai Persatuan Pembangunan untuk dapil 2 (Kabupaten Bone Bolango)



Calon Anggota DPD yang menggugat adalah Umar Karim,S.I.P Berikut

ini

jenis

permasalahan

Pemilu

sepanjang

pelaksanaan

Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden & Wakil Presiden tahun 2014. Tabel 4 Jenis permasalahan & Penyelesaian Pilpres 2014

No 1

2

3

Permasalahan

Tindakan Penyelesaian /Hasil

Lokasi

Perbedaan/selisih antara DPT, DPTB, DPK, DPKTB, jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan, serta jumlah surat suara sah/tidak sah Kejanggalan dalam formulir C1 PPWP yang tersebar dalam 55 TPS atau 46 Desa atau 18 Kecamatan yang berindikasi kecurangan secara sistematis dan masif kejanggalan dalam formulir C1 PPWP yang tersebar dalam 9 TPS atau 8 Desa atau 9 Kecamatan yang berindikasi kecurangan secara sistematis dan masif

Gugatan tidak berdasar karena hanyalah kesalahan penulisan dan telah diperbaiki pada jenjang rekapitulasi

Bone Bolango

Secara Umum Gugatan tidak terbukti meskipun diakui telah terjadi kesalahan pengisian Formulir C1 PPWP namun telah dilakukan perbaikan secara berjenjang Pemohon tidak cermat melihat Form C1 PPWP karena tidak terjadi perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang tidak

Kab. Gorontalo

60

Gorontalo Utara


4

5

6

7

8

Kejanggalan Dalam dalam formulir C1 PPWP sebanyak 30 masalah yang tersebar dalam 27 TPS, 21 Desa, 6 kecamatan yang berindikasi kecurangan secara sistematis dan masif kejanggalan dalam formulir C1 PPWP yang tersebar dalam 19 TPS atau 18 Desa atau 10 Kecamatan yang berindikasi kecurangan secara sistematis dan masif Tim pemenangan masingmasing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 1 dan Nomor urut 2 tidak memasukan daftar tim kampanye ke KPU Adanya gugatan dari pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 mengenai Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB).

NIK ganda dan NIK Invalid yang sulit untuk diperbaiki

9

terpakai meskipun diakui telah terjadi kesalahan pengisian Formulir C1 PPWP dan telah dilakukan perbaikan secara berjenajang Ditemukan bahwa telah Kab terjadi kesalahan pengisian Boalemo pada beberapa Formulir C1 PPWP dan telah dilakukan perbaikan & kesepakatan secara berjenjang Ditemukan bahwa telah terjadi kesalahan pengisian pada beberapa Formulir C1 PPWP dan telah dilakukan perbaikan & kesepakatan secara berjenjang Menyurati tim kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

Kab Pohuato

Boalemo

Mahkamah Konstitusi Boalemo memutuskan melalui putusan nomor : 01/PHPU.PRESXII/2014 menolak seluruh gugatan pemohon atas gugatan yang diajukan oleh pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden nomor urut 1 (satu). Mengoptimalkan Aplikasi Boalemo Sidalih dan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Melakukan Mobilisasi Pemilih Boalemo dari tempat tinggal ke TPS dimana pemilih tersebut di daftar

Terjadinya perampingan TPS yang tidak memenuhi syarat untuk dirampingkan yaitu jarak masing - masing TPS berjauhan Sumber : Laporan Pelaksanaan Pemilu 2014 KPU Provinsi dan Kab/Kota 61


Tabel 5 Jenis Permasalahan & Penyelesaian Pileg 2014

No 1

Permasalahan Partai politik yang mengajukan gugatan ke Mahkamah konstitusi yaitu Partai Demokrat Provinsi Gorontalo yakni permasalahan dalam hal penetapan hasil perolehan suara 18 TPS di 12 desa/kelurahan se kabupaten Gorontalo terdapat. Beberapa TPS yang menjadi pokok gugatan yaitu : TPS 1Bolihuangga, TPS 4dan 10 Hunggaluwa, TPS 3 Bongohulawa, TPS 4 kayumerah, TPS 1,2 dan 3 Molalahu, TPS 1,2,3,4,dan 5 Suka Mamkmur serta TPS 1,2,3,4 dan 5 Ulapato A.

Tindakan Penyelesaian

Lokasi

Berdasarkan pelaporan pihak yang menggugat dengan nomor laporan 1007/PHPU.DPRDPRD/XII/2014 TANGGAL 15 MEI 2014, PARTAI DEMOKRAT, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo membuat jawaban atas gugatan dan hasilnya sebagian besar gugatan atas pengurangan jumlah suara berdasarkan laporan pemohon tidak terbukti

Kab Gorontalo

Sumber : Laporan Pelaksanaan Pemilu 2014 KPU Provinsi dan Kab/Kota

62


BAB VII PENUTUP

63


A. KESIMPULAN Survey Partisipasi Masyarakat di Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan sepanjang bulan Agustus – September Tahun 2015 menghasilkan beberapa temuan penting diantaranya : Pertama bahwa masih tingginya angka kemiskinan di Gorontalo menjadi bagian kumulatif dari sebab mengapa pemilih menunjukan sikap acuh tak acuh terhadap praktek Money Politik di lingkungan sekitar. Kesadaran akan pentingnya pemilu yang Jujur dan adil oleh pemilih tidak dikuti oleh kerelaan untuk berpartisipasi mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Lebih dari separuh responden (63 persen) yang mengambil sikap pembiaran terhadap praktek money politik dilingkungan sekitar mereka menjadi realitas lapangan bahwa kesadaran akan pemilu berkualitas masih bersifat parsial. Tindakan

terhadap

Pelanggaran

pemilu

direspon

sebatas

tugas

para

penyelenggaran Pemilu ( Panwas) dan bukan masyarakat. Adalah menjadi pekerjaan rumah bagi penyelenggara untuk menumbuhkan kesadaran kolektif ini. Kedua, 83 persen responden yang menyatakan ikut dalam pemilu 2014 dalam survey ini tidak jauh berbeda dengan hasil Pileg tahun 2014 yakni sebesar 81,97 persen dan Partisipasi Pemilu Presiden & Wakil Presiden sebesar 75 persen. Hasil survey ini menunjukan bahwa semakin dekat kepentingan/ kedekatan calon legislatif dan presiden maka semakin tinggi pula responsitas terhadap keikutsertaan untuk ikut pada pemilu. Paling tidak terdapat dua faktor penyebab masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu di Gorontalo. Pertama faktor politik yakni terkait dengan kinerja aktor-aktor produk pemilu seperti eksekutif dan legislatif. Apakah aktor-aktor ini mampu memenuhi janji politik atau kebutuhan masyarakat dengan menghadirkan kebijakan yang pro publik atau tidak. Jika tidak mampu memenuhinya maka akan menimbulkan apatisme masyarakat terhadap pemilu. Kedua, faktor teknis yakni terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan hal itu, tidak semua persoalan partisipasi pemilih dibebankan dan menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu. Oleh

64


karenanya

ini

berkolerasi

terhadap

strategi

pendidikan

pemilih

oleh

penyelenggara yakni dalam rangka memudahkan pemilih menggunakan hak pilihnya. Penggunaan media sosial hendaknya segera dikelola secara massif sehingga akan menunjang dan memperluas upaya penyebaran informasi. Mengingat penggunaan media sosial memiliki karakteristik yang jauh berbeda maka pelibatan komunitas yang aktif dalam penggunaan media sosial bisa dilakukan. Kehadiran media sosial merupakan peluang baik bagi penyelenggara pemilu dalam melakukan pendidikan pemilih dan penyampaian informasi pemilu. Media sosial bisa menjadi instrumen baik untuk melengkapi strategi pendidikan dan penyampaian informasi pemilih yang sekarang sedang berjalan.

Ketiga, Media sosial menjadi episentrum pembentukan opini publik, olehnya pengelolaan dan penguasaan Informasi Teknologi bagi para penyelenggara pemilu dimasa akan datang sangat dibutuhkan. Meskipun demikian simpul – simpul organisasi kemasyarakatan, agama, pemuda dan budaya perlu diperhatikan untuk menjaring informasi dan media sosialisasi pelaksanaan pemilu secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Keempat, meskipun jeratan atas praktek Money Politik cukup diatur oleh regulasi pemilu 2014 (baca : UU No 8 tahun 2012), praktek ini tidak meyulut sebagian responden untuk menilainya sebagai sesuatu yang wajar diterima. Lebih dari sepertiga responden menyaksikan prakek Money Politik itu terjadi, namun pemberian yang mayoritas dalam bentuk uang tersebut disikapi oleh hamper mayoritas menerima pemberian sejumlah uang / barang tersebut dan selanjutnya menjatuhkan pilihannya pada calon yang memberi uang / barang tersebut, sebuah fakta Demokrasi yang cukup merisaukan.

Kelima, membaiknya

responsitas publik akan kinerja KPU di Gorontalo

menunjukan siginifikansi terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Tingkat

65


kepercayaan publik terhadap

penyelenggara

Pemilu

dalam

survey ini

menemukan korelasi positif, yakni semakin baik tata kelola penyelenggaraan Pemilu maka tingkat partisipasi masyarakat mengikuti pemilu makin meningkat, sebaliknya makin rendahnya kepercayaan publik terjadap penyelenggara Pemilu, menyebabkan rendahnya partisiapsi publik pada pelaksanaan pemilu. Akumulasi tanggapan publik yang manyatakan ikut pemilu 2014 atas netralitas KPU menunjukan tingkat presentase yang tidak jauh berbeda yakni 71 persen.

B. REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan beberapa temuan penting dalam survey ini, maka rekomendasi strategis untuk perbaikan tingkat partisipasi pemilu dimasa yang akan datang adalah :

Pertama, perlunya partisipasi semua pihak untuk mendorong perbaikan kebijakan pembangunan daerah & nasional, khususnya terkait dengan pemenuhan janji-janji politik anggota legislatif maupun kinerja Presiden terpilih (pemerintahan pusat). Perencanaan dan penganggaran pembangunan yang Pro poor (Masyarakat Miskin)

akan membantu percepatan realisasi janji dan

proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan perbaikan ekonomi local/ nasional. Membaiknya pelayanan publik dan makin terpenuhinya hak-hak kebutuhan & pelayanan dasar masyarakat sewajarnya akan meningkatkan partisipasi publik

dalam pemilu ke pemilu. Perbaikan ekonomi masyarakat

menumbuhkan kesadaran partisipasi pemilih dan bukan karena mobilisasi oleh kepentingan yang sama yaitu uang.

Kedua, semakin terbukanya praktek Politik uang yang terjadi, maka menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi penyelenggara pemilu untuk menemukan formula terbaik meminimalisir praktek kotor ini. Fakta yang cukup memprihatinkan jika kehadiran pemilih di TPS lebih dominan karena faktor money politik dan kekerabatan, pertimbangan rasional pemilih akan perubahan

66


dan kualitas calon menjadi tidak prioritas. Patut kiranya mempertimbangkan kemitraan pengawasan oleh masyarakat luas (LSM, Ormas, Orpol dan lain-lain) untuk digairahkan dikembangkan secara sehat, proporsional dan obyektif, untuk mengurangi secara optimal kasus suap menyuap.

Ketiga, perlunya sosialisasi yang inovatif, kreatif dalam pelaksanaan Pemilu dimasa-masa akan datang terutama melalui jaringan Media Sosial. Partisipasi masyarakat pada seluruh tahapan pemilu dapat di tingkatkan melalui pemanfaatan Media Informasi dan Tekonologi yang cukup tersedia.

Keempat, perlunya meningkatkan koordinasi di antara penyelenggara pemilu dalam melakukan sosialisasi pemilu. Dalam hal ini sinergi antara KPU dan Bawaslu dalam segi materi-materi tertentu dan kelompok sasaran sosialisasi pemilu. Termasuk dengan pihak pemerintah daerah yang juga memiliki program dan anggaran sosialisasi pemilu. Koordinasi dan sinergi dalam hal materi, waktu, metode, dan kelompok sasaran sosialisasi pemilu antara berbagai instansi yang memiliki anggaran sosialisasi pemilu dapat menghimpun kekuatan yang besar sehingga kesadaran dan partisipasi pemilih bisa terus meningkat, bukan hanya jumlah yang menggunakan hak pilih melainkan juga kualitas partisipasi politiknya. Rintisan kerjasama didaerah perlu digairahkan melalui Memorandum of Understanding (MoU) partisipasi masyarakat dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pilkada khususnya dan pemilu pada umumnya.

Kelima, riset terkait partisipasi masyarakat ini agar dapat menjadi catatan perbaikan menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan partisipasi masyarakat untuk pemilu yang lebih baik. Informasi permasalahan Pemilu 2014 secara spesial akan memudahkan penyiapan program pendidikan Politik yang lebih bermakna dan terarah.

67


Keenam, regulasinya tentang kepemiluan harus terbit tepat waktu agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien. Faktor geografi dan multi etnik keragaman budaya memungkinkan terjadinya perbedaan presepsi mengani hukum /peraturan kepemiluan, oleh karena itu dukungan yang memadai mengenai peraturan teknis kepemiluan menjadi penting agar pemahaman /pengetahuan kepemiluan akan dikuasai dengan baik. Ketiadaan regulasi teknik pemilu ke pemilu berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemilu termasuk keikutsertaan mereka dalam pemilu. Bagi kontestan Pemilu 2014 perlu upaya terobosan hukum (Raward and Punsihment) kepada peserta pemilu yang tidak melakukan sosialisasi kepada konstituennya (masyarakat pemilih). Ketujuh, perlunya mendorong alokasi anggaran yang memadai dalam kerangka menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengikuti Pemilu. Anggaran hendaklah berbasis kewilayahan tingkat kerawanan pemilu seperti keamanan dan praktek money politik. Selain itu akuntabilitas pengelolaan anggaran Pemilu perlu ditingkatkan kualitasnya khususnya transparansi pemanfaatn dana publik.

68


DAFTAR RUJUKAN Umar, Arif Alauddin dkk. 2008. Pengaruh Kultural Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kota Makassar dalam Pemilihan Walikota Tahun 2008. Makassar: Hasanuddin University. Syafiie, Inu Kencana. 2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: PT Refika Aditama. Surbakti, Ramlan dkk. 2011. Merancang Sistem Politik Demokratis: Menuju Pemerintahan

Presidensial

yang

Efektif.

Jakarta:

Kemitraan

Partnership. Soekanto, Soerdjono. 2007. Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press. Rodee dkk. 2004. Pengantar Ilmu Politik. Jakarta: Rajawali Press. Lipton, Michel. 1977. The Poor People Stay Poor: Urban Bias in World Development. Cambride: Harvard University Press. Koentjaraningrat. 2007. Pengantar Antropologi Sosial. Jakarta: Rajawali Press. Goodin, Robert E. dan Hans-Dieter Kligemann. 1996.

A New Handbook of

Political Science. New York: Oxford University Press. Downs, Anthony. 1967. Inside Bureaucracy. Boston: Little, Brown and Company. Almond, Gabriel dan Bingham Powell Jr. 1978. Comparative Politics. Boston: Little, Brown and Company.

Regulasi & Surat Keputusan terkait lainnya Undang – undang Nomor 08 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2014

69


Lampiran

70


KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI GORONTALO

SURVEY PARTISIPASI PEMILU 2014 Nomor Kuesioner ; RESPONDEN ADALAH WAJIB PILIH 1

Tgl wwcr

:

-

-

2

Nama Resp

:

…………………………..…………

3

Kec.

:

……………………….……………

4

Kel / Desa

:

……………………….……………

1. Bagaimana keadaan ekonomi rumah tangga B/I/S saat ini.? (1) Lebih baik dari tahun lalu (2) Sama saja dari tahun lalu (3) Lebih buruk dari tahun lalu 2. Menurut B/I/S kebutuhan apa yang paling mendesak untuk ditangani oleh pemerintah daerah (sebut Daerah Kab/Kota) saat ini? (1) Pembukaan Lapangan Kerja (2) Masalah Kesehatan (3) Masalah Pendidikan (4) Listrik / PLN (5) Perbaikan Jalan (6) Penyediaan Air bersih (7) Penyediaan Rumah Layak Huni (8) Lainnya ................................................................ 3. Menurut B/I/S bagaimana kondisi keamanan daerah setahun terakhir ini? (1) Cukup aman (2) Aman (3) Kurang aman (4) Tidak Aman 4. Bagaimana penilaian B/I/S tentang Kinerja Anggota Legislatif selama ini .? (1) Memuaskan (3) Tidak Memuaskan (2) Cukup Memuaskan (88) TT / TJ 5. Bagaimana penilaian B/I/S tentang Kinerja Pemerintah Daerah selama ini .? (1) Memuaskan (3) Tidak Memuaskan (2) Cukup Memuaskan (88) TT / TJ 6. Apakah B/I/S aktif menggunakan media Sosial ? (1) Ya ( 2) Tidak Pert 8 7. Jika YA Seberapa sering B/I/S menggunakan Media Sosial tersebut? ( beri tanda (V) pada bagian yang dipilih

No

Jenis Media Sosial

1 2 3 4 5 6 7

Facebook BBM Email Tweeter Instagram Fandpage Lainnya

Sering Setiap Hari /jam (1)

Jarang (Setiap Minggu) (2)

Kadangkadang (sebulan 1-2 kali) (3)

8. Apakah Bapak/Ibu aktif dalam kegiatan sosial-keagamaan berikut ini ? (1) Arisan Sosial- Keagamaan (Mis ; NU, Muhammadiyah, SI dll) (2) Serikat pekerja/buruh, tani & nelayan (3) Perhimpunan /klub olah raga (4) Organisasi Pemuda (5) Karang Taruna (6) Kelompok seni-Budaya (7) Partai Politik (8) Lainnya

71

9. Apakah B/I/S mengikuti berita-berita yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan atau politik di tingkat daerah ataupun nasional? 1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Kadang-kadang 5. Tidak pernah 10. Dari mana B/I/S memperoleh Informasi tersebut? (1) Dialog tatap muka sosialisasi (2) Spanduk/baliho (3) Kalender/stiker/poster (4) Radio/ Majalah / Buletin (5) Media social Internet (FB,Tw,dll) (6) Pengumuman / selebaran (7) Lainnya…______________________ 11. Siaran Radio mana yang Paling Sering di dengar ? 1. RRI 2. Selebes Radio 3. STAR FM 4. POLIYAMA FM 5. Lainnya……… 12. Apa jenis acara/program di Radio Yang paling sering B/I/S dengarkan? 1. Berita / Informasi 2. Acara keagamaan (pengajian dan kerohanian) 3. Dialog / talkshow (rumah kopi dll) 4. Musik 5. Lainnnya........................................ 13. Apakah selama Pileg 2014 ini B/ I/S menggunakan Hak pilih secara Bebas (tanpa tekanan) ? (1) Ya (2) Tidak 14. Apakah B/I/S menggunakan hak Pilih pada Pemilihan Umum tahun 2014 (Pileg) (1) Ya Pert 15 (2) Tidak Pert 16 15. Jika YA apa alasan B/I/S memilih.? 1.) Menjadi warga negara yang baik 2.) Ada perubahan Kondisi Bangsa & Daerah 3.) Calon Legislatif baik dan dipercaya 4.) Sudah biasa memilih 5.) Karena diberi sejumlah Uang 6.) Lainnya ……………. 16. Jika TIDAK Apa alasan B/I/S tidak IKUT Pemilihan Legislatif 9 April 2014? 1) Pemilu tidak ada gunanya untuk perbaikan ekonomi masyarakat 2) Pemilu hanya menguntungkan calon tertentu dan elit-elit politik 3) Partai politik tidak bisa dipercaya lagi 4) Calon Legislatif tidak ada yang dinginkan 5) Tidak terdaftar sebagai pemilih 6) Lainnya ................................................. 17. Apakah B/I/S mengenal Calon Anggota Legislatif yang dipilih tersebut ? (1) Ya..sudah lama mengenal dan sangat dekat (2) Ya hanya mengenal orangnya (3) Hanya Tahu Fotonya & Tidak Mengenal Orangnya (4) Tidak Tahu /mengenal sama sekali 18. Menurut B/I/S Apakah hasil Pemilu Legislatif 2014 lalu sesuai harapan ? (1) Ya (2) Tidak 19. Apakah B/I/S menggunakan hak Pilih pada Pemilihan Umum tahun 2014 (Pilpres ) (1) Ya (2) Tidak Pert 20

Laporan Riset Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2014 KPU Provinsi Gorontalo 1

20. . Jika TIDAK Apa alasan B/I/S tidak IKUT Pemilihan Presiden 9 Juni 2014? 1) Pilpres tidak ada gunanya untuk perbaikan ekonomi masyarakat 2) Piplres hanya menguntungkan orang-orang tertentu dan elitelit politik 3) Partai politik tidak bisa dipercaya lagi 4) Calon Presiden tidak ada yang dinginkan 5) Tidak terdaftar sebagai pemilih 6) Lainnya ................................................ 21. Dari mana sumber Informasi Partai Politik & Calon Anggota Legislatif diperoleh ? 1) Dialog tatap muka 2) Spanduk/baliho 3) Kalender/stiker/poster 4) Radio 5) Koran 6) Televisi 22 Pada massa kampanye jenis kegiatan mana paling B/I/S sukai ? 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 23

Konvoi Berdialog Dgn Warga Panggung Hiburan Acara Keagamaan Jalan Santai Acara Tradisonal Kerja Bakti Konser Musik / Band

9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)

Pelayanan Kesehatan Pasar Murah Bagi Bagi Uang Bagi Bagi Sembako Blusukan Acara Olah Raga Pemutaran Film Lainnya ____________

Jika ada Partai / Calon yang ingin mengadakan kegiatan berikut ini kegiatan apa yang B/I/S ingin ikuti ?.

1) 2) 3) 4)

Kegiatan Bakti Sosial Kegiatan Keagamaan Kegiatan Olahraga Kegiatan Pendidikan

5) 6) 7) 8)

Kegiatan Wirausaha Kegiatan yang sesuai dengan Hobi Kegiatan Budaya Daerah Lainnya………

24. MENURUT B/I/S, Apakah Pemberian sejumlah UANG, BARANG untuk mempengaruhi pilihan pemilih adalah hal yang WAJAR? (1) Ya, wajar di TERIMA (2) Tidak bisa di TERIMA Pert 26 25. Jika YA, Apakah B/I/S akan menerima bila ada orang yang memberi UANG atau HADIAH tersebut? (1) Akan menerima dan Memilih Calon yang memberi Uang (2) Akan menerima dan memilih calon yang memberi Uang lebih Banyak (3) Akan menerima dan memilih yang memberikan Uang saat menjelang pemungutan Suara (4) Akan menerima, dan tidak memilih Calonnya (5) Lainnya _____________________(TULISKAN) 26 Jika tidak apa alasan B/I/S 1) Saya sudah memiliki pilihan (keluarga / teman dekat) 2) Sudah dari dulu mempunyai pilihan Partai tertentu 3) Saya takut dan/tangkap Panwas 4) Saya tahu bahwa Pemberian sejumlah UANG, BARANG adalah Pelanggaran 5) Lainnya _____________________(TULISKAN) 27. Apakah B/I/S pernah melihat, menyaksikan Pemberian sejumlah UANG, BARANG untuk mempengaruhi pilihan pemilih? (1) Ya (2) Tidak Pert 28 28. Jika YA, bentuk pemberian tersebut berupa (1) Pemberian Uang (2) Pembagian Sembako (3) Pembagian Pakaian (4) Perbaikan Fasilitas Umum (5) Lainnya ................. 29. Apakah tindakan B/I/S B/I/S Jika melihat, menyaksikan Pemberian sejumlah UANG, BARANG untuk mempengaruhi pemilih ? (1) Menegur dan atau Melaporkan kepada Pengawas Pemilu (2) Cukup Menyaksikan saja (3) Tak mempedulikannya (4) Akan membantu jika di butuhkan

72

30. Apakah B/I/S SETUJU bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu adalah tanggungjawab bersama? (1) Ya (2) Tidak 31 Apakah B/I/S PERCAYA bahwa Penyelenggara Pemilu (KPU) TIDAK terlibat dalam kepentingan Politik? (1) Ya (2) Ragu-ragu (3) Tidak ( 88) TT/TJ 32 Bagaimana Penilaian B/I/S tentang Integritas KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 9 April 2014 ? (beri tanda (V) pada bagian yang dipilih No 1 2 3 4 5 6 7

Aspek Mandiri Jujur Adil Keterbukaan Profesionalitas Proporsionalitas Akuntabilitas

Ya (1)

Tidak (2)

33. Dari berbagai pihak berikut ini, manakah menurut B/I/S yang melakukan kecurangan PEMILU 2014.? (1) Petugas PPS (5) Partai Politik (2) PPK dan (6) Kepala kelurahan / Desa (3) KPUD (7)Tim Sukses Partai /CALEG (4) Panwas (8) Lainnya _____________ 34 Menurut B/I/S Apakah Penyelenggara Pemilu telah bekerja sesuai Harapan ? (1) Ya (2) Ragu-ragu (3) Tidak ( 88) TT/TJ 35 Apakah B/I/S YAKIN bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak terlibat dalam kepentingan Politik Praktis? (1) Ya (2) Ragu-ragu (3) Tidak ( 88) TT/TJ PROFIL RESPONDEN 1. Jenis kelamin (1) Laki-laki (2) Perempuan 2. Pendidikan 1.) Tidak sekolah 2.) SD/Sederajat 3.) SLTP/sederajat 4.) SLTA / sederajat 5.) Diploma/Akademik 6.) Sarjana (S1, S2, S3) 3 Pekerjaan 1.) PNS/Pensiunan 2.) Ibu Rumah Tangga 3.) Sekolah / Kuliah 4.) Petani 5.) Swasta 6.) Nelayan 7.) Tak bekerja 4 Usia (1) < 17 tahun (2) 17- 24 tahun (3) 25 – 34 tahun (4) 35 – 44 tahun (5) 45 – 55 tahun (6) > 55 tahun

5. Agama (1) Islam (2) Katholik (3) Protesta (4) Hindu (5) Budha 6. Pendapatan perbulan 1.) 250.000 – 500.000 2.) 500.000 – 1juta 3.) 1juta – 5 juta 4.) 5 juta 5.) Rahasia / tidak jawab 7. Apakah B/I/S mempunyai Kartu Pemilih (1) Ya (2) Tidak 8. Apakah B/I/S mempunyai Handphone (1) Ya (2) Tidak Berkenan kami tahu? No Hp ………………………...

Surveyor : …………………………….Ttd : _________

Kuesioner ini tidak diperkenankan dimiliki dengan cara apapun oleh siapapun, KERAHASIAN RESPONDEN DIJAMIN SEPENUHNYA Terimakasih atas Kerjasama yang Baik

Laporan Riset Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2014 KPU Provinsi Gorontalo 2

Profil Responden

Jenis kelamin

Perempuan 49%

Laki-Laki 51%

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sedikit lebih banyak, yakni mencapai angka 51% dibanding responden yang berjenis kelamin perempuan yang hanya sebesar 49%. Sarjana/SI/S2/S3 11%

Pendidikan Responden

Tidak Sekolah 2%

Diploma/Akdmk 3% SD Sederajat 33% SLTA/Sederajat 34% SLTP/Sederajat 17%

73


Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden lebih banyak berada pada rentang pendidikan dasar dan menengah, yakni SMA sebesar 34%, SLTP sebesar 17%, dan SD/Sederajat sebesar 33%.

Pekerjaan Responden Nelayan PNS / Pensiunan 8% 9% Wiraswasta 2%

Petani 21%

Ibu RumahTangga 32% Buruh 23%

Masih Sekolah/kuliah 5%

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa responden penelitian lebih didominasi oleh masyarakat berlatarbelakang ibu rumah tangga (32%), buruh (23%), dan petani (21%).

Usian Responden < 17 tahun 1%

45-55 thn 19%

> 55 thn 17-24 thn 11% 14% 25-34 thn 25% 35-44 thn 30%

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian ini lebih didominasi oleh masyarakat kalangan usia 25-55 tahun (25-34 sebanyak 74


25%, 35-44 sebanyak 30%, dan 45-55 sebanyak 19%), yang notabene berpengalaman dalam pemilu, dalam artian telah mengikuti lebih dari satu kali kegiatan pemilu, sehingga diharapkan mampu memberikan informasi yang tepat, akurat, holistik, dan komprehensif terkait tujuan penelitian.

Pendapatan Responden rahasia/ tdk djwb 0%

> 5 juta 44%

< 100.000 30%

100.000-500.000 16%

1 juta - 5 juta 500.000-1 juta 0% 10%

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh masyarakat kalangan ekonomi menengah ke atas (>5 Juta) sebanyak 44% dan kalangan ekonomi menengah ke bawah (<100.000) sebanyak 30%, sehingga diharapkan data/informasi yang didapatkan relatif berimbang dan mampu menggambarkan kondisi riil seobjektif mungkin.

75


Kartu Pemilih tidak 19%

ya 81%

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian berasal dari masyarakat yang sebagian besar terdaftar sebagai pemilih dan memiliki kartu pemilih, yakni mencapai 81%, yang besar kemungkinannya berpartisipasi dalam pileg 2014 lalu. Dengan angka demikian diharapkan data/informasi penelitian yang didapatkan lebih akurat dan objektif.

Kartu Pemilih (baseline : Kab/kota) 90,149%

Kab Bone Bolango

85,404%

Kab Gtlo

83,962%

Kab Gorut

79,455%

Kab Pohuato

71,333%

Kab Boalemo

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa persebaran masyarakat yang memiliki kartu pemilih tertinggi berada di Kabupaten Bone Bolango, yakni sebesar 90,15%, sementara yang terendah berada di Kabupaten Boalemo,

76


yakni sebesar 71,33%. Hal ini juga turut menunjukkan kinerja penyelenggara pemilu dalam melakukan pendataan pemilih sekaligus penyebaran kartu pemilih di satu sisi, sekaligus tingkat kesadaran politik masyarakat untuk terdaftar secara resmi dalam pemilu di sisi lain.

Kepemilikan HP

tidak ada 41% ada 59%

Grafik di atas pada dasarnya menunjukkan tingkat kepemilikan alata komunikasi-informasi (HP) masyarakat di Provinsi Gorontalo. Dari data tersebut, tingkat kepemilikan HP masyarakat baru mencapai angka 59%. Sekalipun demikian, dari angka yang mampu melebihi separuh jumlah masyarakat dapat dipahami bahwa HP bagi masyarakat Provinsi Gorontalo bukan lagi merupakan barang mewah, melainkan sudah menjadi kebutuhan dasar bagi sebagian kalangan. Selain itu dengan angka tersebut dapat dipahami bahwa HP di Provinsi Gorontalo dapat menjadi salah satu sarana informasi-komunikasi yang efektif, baik bagi penyelenggara pemilu maupun calon dalam menyebarluaskan informasi/agendanya.

77


Kepemilikan HP (baseline : Kab/kota) 74%

Kota Gtlo

66%

Kab Pohuato

62%

Kab Bone Bolango

54%

53%

52%

Kab Boalemo

Kab Gorut

Kab Gtlo

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa persebaran kepemilihan sarana informasi komunikasi (HP) di Provinsi Gorontalo lebih banyak berada di Kota Gorontalo, yakni sebanyak 74%, sementara yang terendah berada di Kabupaten Gorontalo yakni hanya mencapai 52%. Sekalipun demikian, dengan angka yang mampu melampaui 50% di masing-masing daerah dapat dipahami bahwa HP kini menjadi kebutuhan rata-rata masyarakat sekaligus sebagai sarana efektif penyebarluasan informasi/agenda politik.

78


KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO SURVEY PARTISIPASI PEMILU 2014 JUMLAH SAMPEL KABUPATEN GORONTALO UTARA = 398 Error = 5 %

KEC

KEC

1 KWANDANG KWANDANG KWANDANG KWANDANG KWANDANG KWANDANG KWANDANG 2 TOMILITO TOMILITO TOMILITO TOMILITO TOMILITO 3

4

5 79

ANGGREK ANGGREK ANGGREK ANGGREK ANGGREK ANGGREK MONANO MONANO MONANO MONANO MONANO SUMALATA TIMUR

NO

NAMA DESA SAMPEL KWANDANG ALATA KARYA BOTUWOMBATA CISADANE LEBOTO MOLINGGAPOTO MOOTINELO PONTOLO TOMILITO LEYAO MOLANTADU BULANGGO HUIDU MELITO JEMBATAN MERAH ANGGREK DATAHU HELUMO ILANGATA LANGGE PUTIANA TUTUWOTO MONANO ZURIATY TOLITE HUYU PILOHULATA GARAPIA SUMALATA TIMUR

Sampling

JLH SAMPE L 100

30

55

21

23


6

SUMALATA TIMUR SUMALATA TIMUR SUMALATA TIMUR SUMALATA TIMUR SUMALATA SUMALATA

7

8

9

10

11

80

SUMALATA SUMALATA SUMALATA BIAU BIAU BIAU BIAU BIAU TOLINGGULA TOLINGGULA TOLINGGULA TOLINGGULA TOLINGGULA TOLINGGULA PONELO PONELO PONELO GENTUMA RAYA GENTUMA RAYA GENTUMA RAYA GENTUMA RAYA GENTUMA RAYA GENTUMA RAYA ATINGGOLA ATINGGOLA ATINGGOLA ATINGGOLA ATINGGOLA ATINGGOLA ATINGGOLA

BUBALANGO MOTIHELUMO WUBUDU DEME 2 SUMALATA BULONTIO BARAT MEBONGO PULOHENTI TUMBA BIAU SEMBIHINGAN DIDINGGA OMUTO BOHULO TOLINGGULA ILOMANGGA PAPUALANGI CEMPAKA PUTIH TOLITE JAYA ILOTUNGGULO PONELO PONELO TIHENGO GENTUMA RAYA DURIAN IPILO LANGKE MOTOMINGO PASALAE ATINGGOLA WAPALO PINONTOYONGA MONGGUPO IMANA ILOHELUMA buata

36

17

33

13

31

38


KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO SURVEY PARTISIPASI PEMILU 2014

JUMLAH SAMPEL KABUPATEN BOALEMO = 621

KEC Paguyaman Paguyaman Paguyaman Paguyaman Paguyaman Paguyaman Paguyaman Paguyaman Wonosari Wonosari Wonosari Wonosari Wonosari Wonosari Wonosari Dulupi Dulupi Dulupi Dulupi Tilamuta Tilamuta Tilamuta Tilamuta Tilamuta Tilamuta Tilamuta Mananggu Mananggu 81

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Sampling Error = 4 %

KODE DESA DESA BONGO NOL MUTIARA TANGKOBU MUSTIKA KARYA MURNI BUALO HULAWA DILOATO HARAPAN BONGO TIGA PANGEYA SUKAMULYA DIMITO RAHARJA DULOHUPA DULUPI KOTARAJA PANGI TANGGA BARITO LIMBATO AYUHULALO MODELOMO BAJO MOHUNGO LAMU TENILO KAARUYAN BENDUNGAN

JLH SAMP EL 25 21 23 14 10 18 13 19 29 16 34 11 19 6 8 31 15 8 17 19 21 28 12 25 16 7 7 21


Mananggu Mananggu Botumoito Botumoito Botumoito Botumoito Paguyaman Pantai Paguyaman Pantai Paguyaman Pantai

82

29 30 31 32 33 34 35 36 37

MANANGGU KRAMAT HUTAMONU TAPADAA POTANGA RUMBIA LITO APITALAWO TOWAYU JLH

16 13 15 15 16 20 20 9 5 621


KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO SURVEY PARTISIPASI PEMILU 2014 JUMLAH SAMPEL KABUPATEN BONE BOLANGO = 1.100 3% No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Nama Desa OLUHUTA PAUWO DUTOHE TOTO SELATAN TALANGO DUTOHE BARAT BONGOIME TOTO UTARA LONUO BUTU BERLIAN TIMBUOLO TIMUR SUKMA HUANGOBOTU OLELE BINTALAHE BILUNGALA LEMBAH HIJAU KEMIRI MAMUNGAA KAIDUNDU TOMBULILATO MOOPIYA BUNGA TALUDAA SOGITIA ILOHUUUWA BOLUDAWA TINELO HELUMO 83

Sampling Error =

Jlh Sampel 27 53 16 24 21 26 48 39 16 14 10 34 13 37 25 18 36 15 9 11 24 19 15 13 27 24 13 47 27 13 Laporan Riset Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2014 KPU Provinsi Gorontalo

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

TULABOLO DUMBAYA BULAN PANGI MOLINTOGUPO BONEDAA PANCURAN DUANO TAPADAA PINOGU TALULOBUTU LANGGE MERANTI BOIDU LONGALO SUKA DAMAI MONGIILO PILOLAHEYA AYULA SELATAN HUNTU SELATAN TINELO AYULA HUNTU BARAT BULOTALANGI POPODU JUMLAH

84

10 17 11 20 10 6 34 10 15 23 19 11 18 19 18 17 10 16 20 16 24 17 24 1100


KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO SURVEY PARTISIPASI PEMILU 2014 JUMLAH SAMPEL KABUPATEN GORONTALO = 1.107 Sampling Error = 3 % Kode Jlh Kec Desa Desa Sa,pel Telaga 1 BULILA 17 Telaga 2 MONGOLATO 18 Telaga 3 PILOHAYANGA 16 Telaga 4 DULOHUPA 11 Batudaa 5 ILUTA 16 Batudaa 6 ILOHUNGAYO 13 Batudaa 7 DUNGGALA 12 Tibawa 8 TOLOTIO 20 Tibawa 9 LABANU 21 Tibawa 10 REKSONEGORO 10 Tibawa 11 BUHU 26 Tibawa 12 ISIMU RAYA 21 Tibawa 13 BALAHU 21 Btda Pantai 14 KAYUBULAN 16 Btda Pantai 15 BONGO 15 Btda Pantai 16 LANGGULA 4 BOLIYOHUTO 17 SIDOMULYO 11 BOLIYOHUTO 18 PARUNGI 11 BOLIYOHUTO 19 DILONIYOHU 11 BOLIYOHUTO 20 MOTODUTO 9 BOLIYOHUTO 21 MONGGOLITO 7 Telaga Biru 22 ULAPATO A 15 Telaga Biru 23 TALUMELITO 8 Telaga Biru 24 TULADENGGI 26 Telaga Biru 25 PENTADIO TIMUR 18 Telaga Biru 26 DUMATI 11 Bongomeme 27 DULAMAYO 14 Bongomeme 28 MOLAS 14 Bongomeme 29 BATULORENG 11 Bongomeme 30 LIYODU 7 Bongomeme 31 KAYUMERAH 9 Tolangohula 32 SUKAMAKMUR 25 Tolangohula 33 POLOHUNGO 13

85


Tolangohula Tolangohula MOOTILANGO MOOTILANGO MOOTILANGO MOOTILANGO Pulubala Pulubala Pulubala Pulubala Limboto Barat Limboto Barat Limboto Barat Limboto Barat Tilango Tilango Tilango Bilato Bilato Bilato Dunggaliyo Dunggaliyo Dunggaliyo Tabongo Tabongo Tabongo Telaga Jaya Telaga Jaya Limboto Limboto Limboto Limboto Limboto Biluhu Biluhu Asparaga Asparaga Asparaga Jumlah

86

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 35%

SIDOHARJO TAMAILA UTARA PARIS KARYAMUKTI SUKAMAJU HUYULA PULUBALA BAKTI MOLALAHU PUNCAK HUIDU DAENAA HUTABOHU HAYA-HAYA TILOTE TENGGELA TINELO TOTOPO BILATO BUMELA AMBARA BONGOMEME DUWANGA TABONGO TIMUR ILOMANGGA LIMEHU LUWOO BULOTA KAYUBULAN BOLIHUANGGA HEPUHULAWA HUTUO BIYONGA LOBUTO BILUHU TENGAH BULULI MOHIYOLO BIHE Desa

17 11 21 10 8 14 20 20 10 24 14 20 24 15 12 14 14 6 9 12 16 22 11 26 18 8 19 14 42 25 30 33 9 11 13 15 16 7 1,107


KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO SURVEY PARTISIPASI PEMILU 2014 KOTA GORONTALO

NO 1

2

3

4

5

87

KELURAHAN Kota Barat DEMBE I LEKOBALO PILOLODAA BULIIDE TENILO MOLOSIPAT W BULADU Kota Selatan BIAWAO BIAWU LIMBA B LIMBA U I LIMBA U II Kota Utara DEMBE II WONGKADITI TIMUR WONGKADITI BARAT DULOMO SELATAN DULOMO UTARA DEMBE JAYA Dungingi HUANGOBOTU LIBUO TOMULABUTAO TULADENGGI TOMULABUTAO SELATAN Kota Timur

Jlh n desa

JLH n Kec 56 19% 16% 9% 12% 13% 15% 17%

11 9 5 7 7 8 9

10% 15% 28% 22% 25%

6 9 17 14 15

12% 22% 13% 23% 14% 16%

6 10 6 11 7 7

36% 22% 12% 9%

22 13 7 6

21%

13

61

47

61

65


6

7

8

9

88

HELEDULAA UTARA HELEDULAA SELATAN IPILO MOODU PADEBUOLO TAMALATE Kota Tengah WUMIALO DULALOWO LILUWO PULUBALA PAGUYAMAN DULALOWO TIMUR Sipatana TANGGIKIKI TAPA BULOTADAA BARAT BULOTADAA TIMUR MOLOSIPAT U Dumboraya LEATO UTARA LEATO SELATAN TALUMOLO BOTU BUGIS Hulonthalangi TANJUNG KERAMAT POHE TENDA DONGGALA SIENDENG KOTA GORONTALO

19%

12

12% 24% 16% 16% 13%

8 16 10 11 9

20% 12% 19% 22% 11% 15%

14 8 13 15 8 10

14% 26% 24% 17% 19%

6 11 11 8 8

15% 15% 30% 11% 29%

7 7 14 5 14

7% 15% 37% 19% 22% -

3 7 16 8 10 492

68

44

46

44

492


RISET PARTISIPASI PEMILU 2014 JUMLAH SAMPEL POHUWATO Kode Desa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

89

Kode Kec 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9

Desa TOROSIAJE JAYA POPAYATO TRIKORA DAMBALO HULAWA TALUDUYUNU BUNTULIA UTARA SIPATANA DUDEWULO MOLOSIPAT PERSATUAN LEMITO LEMITO UTARA SUKA DAMAI MOTOLOHU MANUNGGAL KARYA HUYULA PATUHU MOTOLOHU SELATAN MARISA SELATAN TERATAI POHUWATO BOTU BILOTAHU POHUWATO TIMUR BULANGITA LIBUO BUNUYO BUMBULAN BUHU JAYA ILOHELUMA SUKA MAKMUR DUDEPO PANCA KARSA II

Jlh Sampel 15 12 9 8 12 13 14 10 14 9 9 24 18 9 22 19 13 13 8 17 15 12 18 14 4 19 14 21 17 24 13 6 15


34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

90

9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13

KALIMAS TIRTO ASRI POPAYA PADENGO BUNTULIA BARAT DUHIADAA BUNTULIA JAYA PADENGO BUKIT HARAPAN LIMBULA TUWEYA LONDOUN BUNTO MALEO KELAPA LIMA Jumlah

10 11 16 10 19 14 14 8 5 11 6 14 8 12 5 621


Dokumentasi

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI GORONTALO

SURVEY PARTISIPASI PEMILU 2014 Nomor Kuesioner ; RESPONDEN ADALAH WAJIB PILIH 1

Tgl wwcr

:

-

-

2

Nama Resp

:

…………………………..…………

3

Kec.

:

……………………….……………

4

Kel / Desa

:

……………………….……………

1. Bagaimana keadaan ekonomi rumah tangga B/I/S saat ini.? (1) Lebih baik dari tahun lalu (2) Sama saja dari tahun lalu (3) Lebih buruk dari tahun lalu 2. Menurut B/I/S kebutuhan apa yang paling mendesak untuk ditangani oleh pemerintah daerah (sebut Daerah Kab/Kota) saat ini? (1) Pembukaan Lapangan Kerja (2) Masalah Kesehatan (3) Masalah Pendidikan (4) Listrik / PLN (5) Perbaikan Jalan (6) Penyediaan Air bersih (7) Penyediaan Rumah Layak Huni (8) Lainnya ................................................................ 3. Menurut B/I/S bagaimana kondisi keamanan daerah setahun terakhir ini? (1) Cukup aman (2) Aman (3) Kurang aman (4) Tidak Aman 4. Bagaimana penilaian B/I/S tentang Kinerja Anggota Legislatif selama ini .? (1) Memuaskan (3) Tidak Memuaskan (2) Cukup Memuaskan (88) TT / TJ 5. Bagaimana penilaian B/I/S tentang Kinerja Pemerintah Daerah selama ini .? (1) Memuaskan (3) Tidak Memuaskan (2) Cukup Memuaskan (88) TT / TJ 6. Apakah B/I/S aktif menggunakan media Sosial ? (1) Ya ( 2) Tidak Pert 8 7. Jika YA Seberapa sering B/I/S menggunakan Media Sosial tersebut? ( beri tanda (V) pada bagian yang dipilih

No

Jenis Media Sosial

1 2 3 4 5 6 7

Facebook BBM Email Tweeter Instagram Fandpage Lainnya

Sering Setiap Hari /jam (1)

Jarang (Setiap Minggu) (2)

Kadangkadang (sebulan 1-2 kali) (3)

8. Apakah Bapak/Ibu aktif dalam kegiatan sosial-keagamaan berikut ini ? (1) Arisan Sosial- Keagamaan (Mis ; NU, Muhammadiyah, SI dll) (2) Serikat pekerja/buruh, tani & nelayan (3) Perhimpunan /klub olah raga (4) Organisasi Pemuda (5) Karang Taruna (6) Kelompok seni-Budaya (7) Partai Politik (8) Lainnya

9. Apakah B/I/S mengikuti berita-berita yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan atau politik di tingkat daerah ataupun nasional? 1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Kadang-kadang 5. Tidak pernah 10. Dari mana B/I/S memperoleh Informasi tersebut? (1) Dialog tatap muka sosialisasi (2) Spanduk/baliho (3) Kalender/stiker/poster (4) Radio/ Majalah / Buletin (5) Media social Internet (FB,Tw,dll) (6) Pengumuman / selebaran (7) Lainnya…______________________ 11. Siaran Radio mana yang Paling Sering di dengar ? 1. RRI 2. Selebes Radio 3. STAR FM 4. POLIYAMA FM 5. Lainnya……… 12. Apa jenis acara/program di Radio Yang paling sering B/I/S dengarkan? 1. Berita / Informasi 2. Acara keagamaan (pengajian dan kerohanian) 3. Dialog / talkshow (rumah kopi dll) 4. Musik 5. Lainnnya........................................ 13. Apakah selama Pileg 2014 ini B/ I/S menggunakan Hak pilih secara Bebas (tanpa tekanan) ? (1) Ya (2) Tidak 14. Apakah B/I/S menggunakan hak Pilih pada Pemilihan Umum tahun 2014 (Pileg) (1) Ya Pert 15 (2) Tidak Pert 16 15. Jika YA apa alasan B/I/S memilih.? 1.) Menjadi warga negara yang baik 2.) Ada perubahan Kondisi Bangsa & Daerah 3.) Calon Legislatif baik dan dipercaya 4.) Sudah biasa memilih 5.) Karena diberi sejumlah Uang 6.) Lainnya ……………. 16. Jika TIDAK Apa alasan B/I/S tidak IKUT Pemilihan Legislatif 9 April 2014? 1) Pemilu tidak ada gunanya untuk perbaikan ekonomi masyarakat 2) Pemilu hanya menguntungkan calon tertentu dan elit-elit politik 3) Partai politik tidak bisa dipercaya lagi 4) Calon Legislatif tidak ada yang dinginkan 5) Tidak terdaftar sebagai pemilih 6) Lainnya ................................................. 17. Apakah B/I/S mengenal Calon Anggota Legislatif yang dipilih tersebut ? (1) Ya..sudah lama mengenal dan sangat dekat (2) Ya hanya mengenal orangnya (3) Hanya Tahu Fotonya & Tidak Mengenal Orangnya (4) Tidak Tahu /mengenal sama sekali 18. Menurut B/I/S Apakah hasil Pemilu Legislatif 2014 lalu sesuai harapan ? (1) Ya (2) Tidak 19. Apakah B/I/S menggunakan hak Pilih pada Pemilihan Umum tahun 2014 (Pilpres ) (1) Ya (2) Tidak Pert 20

1

20. . Jika TIDAK Apa alasan B/I/S tidak IKUT Pemilihan Presiden 9 Juni 2014? 1) Pilpres tidak ada gunanya untuk perbaikan ekonomi masyarakat 2) Piplres hanya menguntungkan orang-orang tertentu dan elitelit politik 3) Partai politik tidak bisa dipercaya lagi 4) Calon Presiden tidak ada yang dinginkan 5) Tidak terdaftar sebagai pemilih 6) Lainnya ................................................ 21. Dari mana sumber Informasi Partai Politik & Calon Anggota Legislatif diperoleh ? 1) Dialog tatap muka 2) Spanduk/baliho 3) Kalender/stiker/poster 4) Radio 5) Koran 6) Televisi 22 Pada massa kampanye jenis kegiatan mana paling B/I/S sukai ? 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 23

Konvoi Berdialog Dgn Warga Panggung Hiburan Acara Keagamaan Jalan Santai Acara Tradisonal Kerja Bakti Konser Musik / Band

9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)

Pelayanan Kesehatan Pasar Murah Bagi Bagi Uang Bagi Bagi Sembako Blusukan Acara Olah Raga Pemutaran Film Lainnya ____________

Jika ada Partai / Calon yang ingin mengadakan kegiatan berikut ini kegiatan apa yang B/I/S ingin ikuti ?.

1) 2) 3) 4)

Kegiatan Bakti Sosial Kegiatan Keagamaan Kegiatan Olahraga Kegiatan Pendidikan

5) 6) 7) 8)

Kegiatan Wirausaha Kegiatan yang sesuai dengan Hobi Kegiatan Budaya Daerah Lainnya………

24. MENURUT B/I/S, Apakah Pemberian sejumlah UANG, BARANG untuk mempengaruhi pilihan pemilih adalah hal yang WAJAR? (1) Ya, wajar di TERIMA (2) Tidak bisa di TERIMA Pert 26 25. Jika YA, Apakah B/I/S akan menerima bila ada orang yang memberi UANG atau HADIAH tersebut? (1) Akan menerima dan Memilih Calon yang memberi Uang (2) Akan menerima dan memilih calon yang memberi Uang lebih Banyak (3) Akan menerima dan memilih yang memberikan Uang saat menjelang pemungutan Suara (4) Akan menerima, dan tidak memilih Calonnya (5) Lainnya _____________________(TULISKAN) 26 Jika tidak apa alasan B/I/S 1) Saya sudah memiliki pilihan (keluarga / teman dekat) 2) Sudah dari dulu mempunyai pilihan Partai tertentu 3) Saya takut dan/tangkap Panwas 4) Saya tahu bahwa Pemberian sejumlah UANG, BARANG adalah Pelanggaran 5) Lainnya _____________________(TULISKAN) 27. Apakah B/I/S pernah melihat, menyaksikan Pemberian sejumlah UANG, BARANG untuk mempengaruhi pilihan pemilih? (1) Ya (2) Tidak Pert 28 28. Jika YA, bentuk pemberian tersebut berupa (1) Pemberian Uang (2) Pembagian Sembako (3) Pembagian Pakaian (4) Perbaikan Fasilitas Umum (5) Lainnya ................. 29. Apakah tindakan B/I/S B/I/S Jika melihat, menyaksikan Pemberian sejumlah UANG, BARANG untuk mempengaruhi pemilih ? (1) Menegur dan atau Melaporkan kepada Pengawas Pemilu (2) Cukup Menyaksikan saja (3) Tak mempedulikannya (4) Akan membantu jika di butuhkan

30. Apakah B/I/S SETUJU bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu adalah tanggungjawab bersama? (1) Ya (2) Tidak 31 Apakah B/I/S PERCAYA bahwa Penyelenggara Pemilu (KPU) TIDAK terlibat dalam kepentingan Politik? (1) Ya (2) Ragu-ragu (3) Tidak ( 88) TT/TJ 32 Bagaimana Penilaian B/I/S tentang Integritas KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 9 April 2014 ? (beri tanda (V) pada bagian yang dipilih No 1 2 3 4 5 6 7

Aspek Mandiri Jujur Adil Keterbukaan Profesionalitas Proporsionalitas Akuntabilitas

Ya (1)

Tidak (2)

33. Dari berbagai pihak berikut ini, manakah menurut B/I/S yang melakukan kecurangan PEMILU 2014.? (1) Petugas PPS (5) Partai Politik (2) PPK dan (6) Kepala kelurahan / Desa (3) KPUD (7)Tim Sukses Partai /CALEG (4) Panwas (8) Lainnya _____________ 34 Menurut B/I/S Apakah Penyelenggara Pemilu telah bekerja sesuai Harapan ? (1) Ya (2) Ragu-ragu (3) Tidak ( 88) TT/TJ 35 Apakah B/I/S YAKIN bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak terlibat dalam kepentingan Politik Praktis? (1) Ya (2) Ragu-ragu (3) Tidak ( 88) TT/TJ PROFIL RESPONDEN 1. Jenis kelamin (1) Laki-laki (2) Perempuan 2. Pendidikan 1.) Tidak sekolah 2.) SD/Sederajat 3.) SLTP/sederajat 4.) SLTA / sederajat 5.) Diploma/Akademik 6.) Sarjana (S1, S2, S3) 3 Pekerjaan 1.) PNS/Pensiunan 2.) Ibu Rumah Tangga 3.) Sekolah / Kuliah 4.) Petani 5.) Swasta 6.) Nelayan 7.) Tak bekerja 4 Usia (1) < 17 tahun (2) 17- 24 tahun (3) 25 – 34 tahun (4) 35 – 44 tahun (5) 45 – 55 tahun (6) > 55 tahun

5. Agama (1) Islam (2) Katholik (3) Protesta (4) Hindu (5) Budha 6. Pendapatan perbulan 1.) 250.000 – 500.000 2.) 500.000 – 1juta 3.) 1juta – 5 juta 4.) 5 juta 5.) Rahasia / tidak jawab 7. Apakah B/I/S mempunyai Kartu Pemilih (1) Ya (2) Tidak 8. Apakah B/I/S mempunyai Handphone (1) Ya (2) Tidak Berkenan kami tahu? No Hp ………………………...

Surveyor : …………………………….Ttd : _________

Kuesioner ini tidak diperkenankan dimiliki dengan cara apapun oleh siapapun, KERAHASIAN RESPONDEN DIJAMIN SEPENUHNYA Terimakasih atas Kerjasama yang Baik

2

Profil Responden

Jenis kelamin

Perempuan 49%

Laki-Laki 51%

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sedikit lebih banyak, yakni mencapai angka 51% dibanding responden yang berjenis kelamin perempuan yang hanya sebesar 49%.

Pendidikan Responden Diploma/Akdmk 3%

Sarjana/SI/S2/S3 Tidak Sekolah 2% 11% SD Sederajat 33%

SLTA/Sederajat 34% SLTP/Sederajat 17%

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden lebih banyak berada pada rentang pendidikan dasar dan menengah, yakni SMA sebesar 34%, SLTP sebesar 17%, dan SD/Sederajat sebesar 33%.

Pekerjaan Responden Nelayan PNS / Pensiunan 8% Wiraswasta 9% 2%

Petani 21%

Ibu RumahTangga 32% Buruh 23%

Masih Sekolah/kuliah 5%

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa responden penelitian lebih didominasi oleh masyarakat berlatar belakang ibu rumah tangga (32%), buruh (23%), dan petani (21%).

Usia Responden < 17 tahun 1%

45-55 thn 19%

> 55 thn 17-24 thn 11% 14% 25-34 thn 25% 35-44 thn 30%

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian ini lebih didominasi oleh masyarakat kalangan usia 25-55 tahun (25-34 sebanyak 25%, 35-44 sebanyak 30%, dan 45-55 sebanyak 19%), yang notabene berpengalaman dalam pemilu, dalam artian telah mengikuti lebih dari satu kali kegiatan pemilu, sehingga diharapkan mampu memberikan informasi yang tepat, akurat, holistik, dan komprehensif terkait tujuan penelitian.

Pendapatan Responden rahasia/ tdk djwb 0% < 100.000 30%

> 5 juta 44%

100.000-500.000 16% 500.000-1 juta 10% 1 juta - 5 juta 0%

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh masyarakat kalangan ekonomi menengah ke atas (>5 Juta) sebanyak 44% dan kalangan ekonomi menengah ke bawah (<100.000) sebanyak 30%, sehingga diharapkan data/informasi yang didapatkan relatif berimbang dan mampu menggambarkan kondisi riil seobjektif mungkin.

Kartu Pemilih tidak 19%

ya 81%

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian berasal dari masyarakat yang sebagian besar terdaftar sebagai pemilih dan memiliki kartu pemilih, yakni mencapai 81%, yang besar kemungkinannya berpartisipasi dalam pemilu legislatif 2014 lalu. Dengan angka demikian diharapkan data/informasi penelitian yang didapatkan lebih akurat dan objektif.

Kartu Pemilih (baseline : Kab/kota) 90,149%

Kab Bone Bolango

85,404%

Kab Gtlo

83,962%

Kab Gorut

79,455%

Kab Pohuato

71,333%

Kab Boalemo

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa persebaran masyarakat yang memiliki kartu pemilih tertinggi berada di Kabupaten Bone Bolango, yakni

sebesar 90,15%, sementara yang terendah berada di Kabupaten Boalemo, yakni sebesar 71,33%. Hal ini juga turut menunjukkan kinerja penyelenggara pemilu dalam melakukan pendataan pemilih sekaligus penyebaran kartu pemilih di satu sisi, sekaligus tingkat kesadaran politik masyarakat untuk terdaftar secara resmi dalam pemilu di sisi lain.

Kepemilikan HP

tidak ada 41% ada 59%

Grafik di atas pada dasarnya menunjukkan tingkat kepemilikan alata komunikasi-informasi (HP) masyarakat di Provinsi Gorontalo. Dari data tersebut, tingkat kepemilikan Handphone (HP) masyarakat baru mencapai angka 59%. Sekalipun demikian, dari angka yang mampu melebihi separuh jumlah masyarakat dapat dipahami bahwa HP bagi masyarakat Provinsi Gorontalo bukan lagi merupakan barang mewah, melainkan sudah menjadi kebutuhan dasar bagi sebagian kalangan. Selain itu dengan angka tersebut dapat dipahami bahwa HP di Provinsi Gorontalo dapat menjadi salah satu sarana informasikomunikasi yang efektif, baik bagi penyelenggara pemilu maupun calon dalam menyebarluaskan informasi/agendanya.

Kepemilikan HP (baseline : Kab/kota) 74%

Kota Gtlo

66%

Kab Pohuato

62%

Kab Bone Bolango

54%

53%

52%

Kab Boalemo

Kab Gorut

Kab Gtlo

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa persebaran kepemilihan sarana informasi komunikasi Handphone (HP) di Provinsi Gorontalo lebih banyak berada di Kota Gorontalo, yakni sebanyak 74%, sementara yang terendah berada di Kabupaten Gorontalo yakni hanya mencapai 52%. Sekalipun demikian, dengan angka yang mampu melampaui 50% di masing-masing daerah dapat dipahami bahwa Handphone (HP) kini menjadi kebutuhan ratarata

masyarakat

sekaligus

informasi/agenda politik.

sebagai

sarana

efektif

penyebarluasan

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO SURVEY PARTISIPASI PEMILU 2014 JUMLAH SAMPEL KABUPATEN GORONTALO UTARA = 397 Error = 5 %

KEC

KEC

NO

1 KWANDANG KWANDANG KWANDANG KWANDANG KWANDANG KWANDANG KWANDANG

1 2 3 4 5 6 7

2 TOMILITO TOMILITO TOMILITO TOMILITO

8 9 10 11

TOMILITO

12

3

4

5

ANGGREK ANGGREK ANGGREK ANGGREK ANGGREK ANGGREK MONANO MONANO MONANO MONANO MONANO SUMALATA TIMUR

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

NAMA DESA SAMPEL KWANDANG ALATA KARYA BOTUWOMBATA CISADANE LEBOTO MOLINGGAPOTO MOOTINELO PONTOLO TOMILITO LEYAO MOLANTADU BULANGGO HUIDU MELITO JEMBATAN MERAH ANGGREK DATAHU HELUMO ILANGATA LANGGE PUTIANA TUTUWOTO MONANO ZURIATY TOLITE HUYU PILOHULATA GARAPIA SUMALATA TIMUR

Sampling

JLH SAMPE L 100

30

55

21

23

6

7

8

9

10

11

SUMALATA TIMUR SUMALATA TIMUR SUMALATA TIMUR SUMALATA TIMUR SUMALATA

23 24 25 26

SUMALATA

27

SUMALATA SUMALATA SUMALATA BIAU BIAU BIAU BIAU BIAU TOLINGGULA TOLINGGULA TOLINGGULA TOLINGGULA TOLINGGULA TOLINGGULA PONELO PONELO PONELO GENTUMA RAYA GENTUMA RAYA GENTUMA RAYA GENTUMA RAYA GENTUMA RAYA GENTUMA RAYA ATINGGOLA ATINGGOLA ATINGGOLA ATINGGOLA ATINGGOLA ATINGGOLA ATINGGOLA JUMLAH

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

BUBALANGO MOTIHELUMO WUBUDU DEME 2 SUMALATA BULONTIO BARAT MEBONGO PULOHENTI TUMBA BIAU SEMBIHINGAN DIDINGGA OMUTO BOHULO TOLINGGULA ILOMANGGA PAPUALANGI CEMPAKA PUTIH TOLITE JAYA ILOTUNGGULO PONELO PONELO TIHENGO GENTUMA RAYA DURIAN IPILO LANGKE MOTOMINGO PASALAE ATINGGOLA WAPALO PINONTOYONGA MONGGUPO IMANA ILOHELUMA BUATA

36

17

33

13

31

38


JUMLAH SAMPEL KABUPATEN BOALEMO = 621

KEC Paguyaman Paguyaman Paguyaman Paguyaman Paguyaman Paguyaman Paguyaman Paguyaman Wonosari Wonosari Wonosari Wonosari Wonosari Wonosari Wonosari Dulupi Dulupi Dulupi Dulupi Tilamuta Tilamuta Tilamuta Tilamuta Tilamuta Tilamuta Tilamuta Mananggu Mananggu

KODE DESA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Sampling Error = 4 %

DESA BONGO NOL MUTIARA TANGKOBU MUSTIKA KARYA MURNI BUALO HULAWA DILOATO HARAPAN BONGO TIGA PANGEYA SUKAMULYA DIMITO RAHARJA DULOHUPA DULUPI KOTARAJA PANGI TANGGA BARITO LIMBATO AYUHULALO MODELOMO BAJO MOHUNGO LAMU TENILO KAARUYAN BENDUNGAN

JLH SAMPEL 25 21 23 14 10 18 13 19 29 16 34 11 19 6 8 31 15 8 17 19 21 28 12 25 16 7 7 21

Mananggu Mananggu Botumoito Botumoito Botumoito Botumoito Paguyaman Pantai Paguyaman Pantai Paguyaman Pantai

29 30 31 32 33 34 35 36 37

MANANGGU KRAMAT HUTAMONU TAPADAA POTANGA RUMBIA LITO APITALAWO TOWAYU JUMLAH

16 13 15 15 16 20 20 9 5 621

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO SURVEY PARTISIPASI PEMILU 2014 Jumlah Sampel Kabupaten Bone Bolango = 1.100 Sampling Error = 3 % No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Nama Desa OLUHUTA PAUWO DUTOHE TOTO SELATAN TALANGO DUTOHE BARAT BONGOIME TOTO UTARA LONUO BUTU BERLIAN TIMBUOLO TIMUR SUKMA HUANGOBOTU OLELE BINTALAHE BILUNGALA LEMBAH HIJAU KEMIRI MAMUNGAA KAIDUNDU TOMBULILATO MOOPIYA BUNGA TALUDAA SOGITIA ILOHUUUWA BOLUDAWA TINELO HELUMO TULABOLO

Jlh Sampel 27 53 16 24 21 26 48 39 16 14 10 34 13 37 25 18 36 15 9 11 24 19 15 13 27 24 13 47 27 13 10

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

DUMBAYA BULAN PANGI MOLINTOGUPO BONEDAA PANCURAN DUANO TAPADAA PINOGU TALULOBUTU LANGGE MERANTI BOIDU LONGALO SUKA DAMAI MONGIILO PILOLAHEYA AYULA SELATAN HUNTU SELATAN TINELO AYULA HUNTU BARAT BULOTALANGI POPODU JUMLAH

17 11 20 10 6 34 10 15 23 19 11 18 19 18 17 10 16 20 16 24 17 24 1100

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO SURVEY PARTISIPASI PEMILU 2014 JUMLAH SAMPEL KABUPATEN GORONTALO = 1.107 Sampling Error = 3 % Kode Jlh Kec Desa Desa Sampel Telaga 1 BULILA 17 Telaga 2 MONGOLATO 18 Telaga 3 PILOHAYANGA 16 Telaga 4 DULOHUPA 11 Batudaa 5 ILUTA 16 Batudaa 6 ILOHUNGAYO 13 Batudaa 7 DUNGGALA 12 Tibawa 8 TOLOTIO 20 Tibawa 9 LABANU 21 Tibawa 10 REKSONEGORO 10 Tibawa 11 BUHU 26 Tibawa 12 ISIMU RAYA 21 Tibawa 13 BALAHU 21 Btda Pantai 14 KAYUBULAN 16 Btda Pantai 15 BONGO 15 Btda Pantai 16 LANGGULA 4 BOLIYOHUTO 17 SIDOMULYO 11 BOLIYOHUTO 18 PARUNGI 11 BOLIYOHUTO 19 DILONIYOHU 11 BOLIYOHUTO 20 MOTODUTO 9 BOLIYOHUTO 21 MONGGOLITO 7 Telaga Biru 22 ULAPATO A 15 Telaga Biru 23 TALUMELITO 8 Telaga Biru 24 TULADENGGI 26 Telaga Biru 25 PENTADIO TIMUR 18 Telaga Biru 26 DUMATI 11 Bongomeme 27 DULAMAYO 14 Bongomeme 28 MOLAS 14 Bongomeme 29 BATULORENG 11 Bongomeme 30 LIYODU 7 Bongomeme 31 KAYUMERAH 9 Tolangohula 32 SUKAMAKMUR 25 Tolangohula 33 POLOHUNGO 13

Tolangohula Tolangohula MOOTILANGO MOOTILANGO MOOTILANGO MOOTILANGO Pulubala Pulubala Pulubala Pulubala Limboto Barat Limboto Barat Limboto Barat Limboto Barat Tilango Tilango Tilango Bilato Bilato Bilato Dunggaliyo Dunggaliyo Dunggaliyo Tabongo Tabongo Tabongo Telaga Jaya Telaga Jaya Limboto Limboto Limboto Limboto Limboto Biluhu Biluhu Asparaga Asparaga Asparaga Jumlah

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 35%

SIDOHARJO TAMAILA UTARA PARIS KARYAMUKTI SUKAMAJU HUYULA PULUBALA BAKTI MOLALAHU PUNCAK HUIDU DAENAA HUTABOHU HAYA-HAYA TILOTE TENGGELA TINELO TOTOPO BILATO BUMELA AMBARA BONGOMEME DUWANGA TABONGO TIMUR ILOMANGGA LIMEHU LUWOO BULOTA KAYUBULAN BOLIHUANGGA HEPUHULAWA HUTUO BIYONGA LOBUTO BILUHU TENGAH BULULI MOHIYOLO BIHE Desa

17 11 21 10 8 14 20 20 10 24 14 20 24 15 12 14 14 6 9 12 16 22 11 26 18 8 19 14 42 25 30 33 9 11 13 15 16 7 1,107

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO SURVEY PARTISIPASI PEMILU 2014 KOTA GORONTALO

NO 1

2

3

4

5

KELURAHAN Kota Barat DEMBE I LEKOBALO PILOLODAA BULIIDE TENILO MOLOSIPAT W BULADU Kota Selatan BIAWAO BIAWU LIMBA B LIMBA U I LIMBA U II Kota Utara DEMBE II WONGKADITI TIMUR WONGKADITI BARAT DULOMO SELATAN DULOMO UTARA DEMBE JAYA Dungingi HUANGOBOTU LIBUO TOMULABUTAO TULADENGGI TOMULABUTAO SELATAN Kota Timur HELEDULAA UTARA

Jlh n desa

JLH n Kec 56 19% 16% 9% 12% 13% 15% 17%

11 9 5 7 7 8 9

10% 15% 28% 22% 25%

6 9 17 14 15

12% 22% 13% 23% 14% 16%

6 10 6 11 7 7

36% 22% 12% 9%

22 13 7 6

21%

13

19%

12

61

47

61

65

6

7

8

9

HELEDULAA SELATAN IPILO MOODU PADEBUOLO TAMALATE Kota Tengah WUMIALO DULALOWO LILUWO PULUBALA PAGUYAMAN DULALOWO TIMUR Sipatana TANGGIKIKI TAPA BULOTADAA BARAT BULOTADAA TIMUR MOLOSIPAT U Dumboraya LEATO UTARA LEATO SELATAN TALUMOLO BOTU BUGIS Hulonthalangi TANJUNG KERAMAT POHE TENDA DONGGALA SIENDENG KOTA GORONTALO

12% 24% 16% 16% 13%

8 16 10 11 9

20% 12% 19% 22% 11% 15%

14 8 13 15 8 10

14% 26% 24% 17% 19%

6 11 11 8 8

15% 15% 30% 11% 29%

7 7 14 5 14

7% 15% 37% 19% 22% -

3 7 16 8 10 492

68

44

46

44

492


RISET PARTISIPASI PEMILU 2014 JUMLAH SAMPEL POHUWATO Kode Desa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Kode Kec 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7

Desa TOROSIAJE JAYA POPAYATO TRIKORA DAMBALO HULAWA TALUDUYUNU BUNTULIA UTARA SIPATANA DUDEWULO MOLOSIPAT PERSATUAN LEMITO LEMITO UTARA SUKA DAMAI MOTOLOHU MANUNGGAL KARYA HUYULA PATUHU MOTOLOHU SELATAN MARISA SELATAN TERATAI POHUWATO BOTU BILOTAHU POHUWATO TIMUR BULANGITA LIBUO BUNUYO BUMBULAN BUHU JAYA

Jlh Sampel 15 12 9 8 12 13 14 10 14 9 9 24 18 9 22 19 13 13 8 17 15 12 18 14 4 19 14 21 17

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13

ILOHELUMA SUKA MAKMUR DUDEPO PANCA KARSA II KALIMAS TIRTO ASRI POPAYA PADENGO BUNTULIA BARAT DUHIADAA BUNTULIA JAYA PADENGO BUKIT HARAPAN LIMBULA TUWEYA LONDOUN BUNTO MALEO KELAPA LIMA Jumlah

24 13 6 15 10 11 16 10 19 14 14 8 5 11 6 14 8 12 5 621

RAPAT RISET DENGAN AGENDA PEMETAAN SAMPLE DAN PENYERAHAN KUISIONER KEPADA KPU KABUPATEN/KOTA Rabu, 17 Juni 2015

Tenaga Profesional Bapak DR. Razak Umar, S.Ag, M.Pd sedang menjelaskan pemetaan sampel kepada KPU Kab/Kota

Peserta Rapat Riset terdiri dari Komisioner KPU Kab/Kota Divisi Sosialisasi dan Kasubag Teknis dan Hupmas

RAPAT RISET DENGAN AGENDA PEMAPARAN HASIL RISET OLEH MASING-MASING KPU KABUPATEN/KOTA SEKALIGUS PENYERAHAN LAPORAN RISET Selasa, 10 November 2015

Pembukaan oleh Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Drs. H. Muh. N. Tuli, M.Ag

Pengarahan oleh Anggota KPU Provinsi Gorontalo Divisi Sosialisasi, Maspa Mantulangi, S.Ag, M.PdI

Tanggapan dan Koreksi Perbaikan Atas Hasil Riset KPU Kab/Kota oleh Tenaga Profesional Bapak DR. Razak Umar, S.Ag, M.Pd

KEGIATAN SOSIALISASI YANG DILAKSANAKAN KPU PROVINSI GORONTALO DALAM RANGKA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILU 2014

Sosialisasi Kepada Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kota Gorontalo

Sosialisasi Kepada Warga Lansia Penghuni Panti Sosial Tresna Werdha “ILOMATA” Kota Gorontalo

Sosialisasi Kepada Kelompok Masyarakat Petani dan Masyarakat Pinggiran di Desa Bulota Kabupaten Gorontalo


Sosialisasi Kepada Pemilih Pemula di SMA Negeri I Paguyaman, Kabupaten Boalemo

Sosialisasi Kepada Mahasiswa di Kampus IAIN Sultan Amay Gorontalo

Sosialisasi Kepada Ibu – Ibu Persit di Aula Kodim 1304 Gorontalo


Sosialisasi kepada Pemilih Pemula, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Aula Kantor Camat Paguat, Kabupaten Pohuwato

Sosialisasi kepada berbagai elemen Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Gedung BKPM Desa Bongoime Kec. Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango

Sosialisasi kepada Kelompok Masyarakat Nelayan di Kantor Desa Ponelo, Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara

NOTULEN RAPAT PEDOMAN RISET TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU DENGAN AGENDA PEMETAAN SAMPEL DAN PENYERAHAN KUISIONER KEPADA KPU KAB/KOTA

Rapat

:

Notulen Rapat Pedoman Riset Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Dengan Agenda Pemetaan Sampel Dan Penyerahan Kuisioner Kepada KPU Kabupaten/Kota

Hari/Tanggal

:

Rabu, 17 Juni 2015

Waktu

:

10.00 Wita

Tempat

:

Ruang Rapat KPU Provinsi Gorontalo

Peserta Rapat

:

1. Anggota KPU Provinsi Gorontalo

:

Maspa Mantulangi, S.Ag,M.Pdi


:

Selvi Katili, SE

3. DR Razak Umar, SE, M.Pd

:

DR Razak Umar, SE, M.Pd

4. Anggota KPU Kab. Pohuwato

:

Kadrin Lasantu

5. Kasubag Teknis KPU Pohuwato

:

Idris Pakaya

6. Anggota KPU Kab. Boalemo

:

Asra Djibu

7. Kasubag Teknis KPU Boalemo

:

Saipul Kaku

8. Ketua KPU Kab. Gorontalo Utara

:

Fadliyanto Koem

9. Anggota KPU Kab. Gorontalo Utara

:

Moh Gandhi A. Tapu

10. Kasubag Teknis Gorontalo Utara

:

Ali Opaladu

11. Anggota KPU Kab. Gorontalo

:

Iwan K Usman

12. Kasubag Teknis Kab. Gorontalo

:

Husna Tilahunga

13. Anggota KPU Kota. Gorontalo

:

Lapandri Ilahude

14. Kasubag Teknis Kota Gorontalo

:

Misrah Djaka

15. Anggota KPU Bone Bolango

:

Oneng R Madjid

16. Kasubag Teknis KPU Bone Bolango

:

Awaludin Kadullah

17. Kabag Teknis Dan Hupmas

:

Aniki S. Suleman, S.Sos, M.Si

18. Kasubag Hukum

:

Sjukri Hala, SH

19. Kasubag Teknis Dan Hupmas

:

Hendrawati Saliko, SH, MM

20. Staf Bagian Teknis dan Hupmas

:

Rifat Yusuf, A.Md


:

Mohamad Hasan


:

Ramin Hunow

Aniki. S. Suleman, S.Sos, M.Si

: Bismillahirrahmanirrahim,

Ass. Wr.Wb. yang

kami Hormati Ibu Maspa anggota KPU selaku divisi Sosialisasi, Pak DR. Razak Umar selaku konsultan, Ketua dan Anggota KPU Kab/Kota. Serta Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan KPU Se-Provinsi Gorontalo

yang

saya

hormati.

Sebagaimana

pertemuan kita kali ini, dimana kita akan melihat hasil

survey

tingkat

partisipasi

pemilih

pada

Pemilihan Umum Tahun 2014, baik untuk pemilu legislatif maupun pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Khusus saya atas nama Komisi Pemilihan umum Provinsi Gorontalo mengucapkan terima kasih banyak

kepada

teman-teman

saya

yang telah

membantu dalam melakukan survey. Bapak-bapak saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita selalu publikasikan bahwa ada satu keberhasilan dari KPU Provinsi yang diangkat ditingkat nasional, salah satunya adalah tingkat partisipasi pemilih di Provinsi Gorontalo itu tinggi, maka pada hari ini ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Pak DR Razak dan Ibu Maspa, dimana hari ini penyerahan kuisioner yang akan dilakukan oleh teman-teman

KPU

Kab/Kota selaku surveyor didalam melaksanakan pengambilan

data

atau

sampel

terhadap

riset

partisipasi pemilih. Untuk itu sebelum acara dibuka, kami menyampaikan kesediaan kepada Ketua KPU Provinsi Gorontalo dalam hal ini diwakili oleh Anggota KPU Provinsi Gorontalo yakni Ibu Maspa Mantulangi

selaku

Divisi

Sosialisasi

untuk

menyampaikan arahan –arahan atau penjelasan

terhadap pelaksanaan riset partisipasi pemilih di KPU Kab/Kota

Se-Provinsi

Gorontalo.

Kepada

ibu

dipersilahkan. Terima kasih, wassalam alaikum, wr.wb. Maspa Mantulangi, S.Ag, M.Pdi :

Bismillahirrahmanirrahim, As.Al.Wr.Wb. yang saya hormati, Ibu Selvi Katili sebagai Anggota KPU Provinsi Gorontalo, yang saya Hormati Pejabat Eselon III dan Eselon IV yang hadir pada saat ini, Bapak Ibu Anggota KPU Kab/Kota Divisi Sosialisasi dan para Kepala Sub Bagian Kab/Kota, lebih khusus yang saya hormati rekan saya Pak DR Razak. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, karena dengan izin dan kuasaNyalah sehingga kita masih sempat bertemu pada hari ini. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabatnya dan insya Allah akan sampai kepada kita sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, menindaklanjuti pertemuan kita kurang lebih sebulan yang lalu, tentang riset khususnya melibatkan

di

KPU juga

Kabupaten/Kota,

pendidikan pemilih

Provinsi

Gorontalo,

teman-teman pada

saat

dari itu

juga

yang KPU saya

menyampaikan bahwa akan ada satu kali pertemuan dan mengundang Bapak

Ibu sekalian

yang

membidangi Divisi Sosialisasi atau diwakili oleh ketuanya atau yang lain karena ada urusan penting tapi bukan berarti bahwa riset ini tidak dilakukan, atau maksudnya divisinya tidak bertanggung jawab terhadap riset ini.

Tetapi perlu diketahui dan

dipahami bahwa di KPU Kabupaten yang pada hari ini melakukan Pilkada itu banyak pekerjaan yang tidak boleh ditinggalkan, sehingga kami memaklumi walaupun ada yang mewakili. Perlu juga kami

sampaikan bahwa Pak DR Razak ini kami sudah kontak tentang kesiapan dari pada penelitian dari kuisioner dan kesiapan teman-teman melakukan pengambilan data dimasing-masing KPU Kab/Kota, yakni melibatkan sampai ketingkat desa sesuai dengan sampel yang akan disampaikan oleh Pak DR Razak. Nanti insya Alah kita akan melihat seperti apa dan mekanismenya juga seperti apa yang dilakukan oleh Pak DR Razak sebagai tenaga ahli / pendamping pada Riset kita ini. Beliau akan memaparkan sampel – sampel yang sudah diambil datanya dari kami, selanjutnya metodenya seperti apa pada saat kita memberikan kuisioner sekaligus mungkin

ada

metode

wawancara

yang

akan

diselipkan, yang selanjutnya tentang pengisian data. Sehingganya data yang akan kembali itu bukan lagi data mentah, tetapi sudah ada skornya didalam, jadi kami tinggal merekap atau menghitung prosentase itu dari masing-masing kuisioner yang disampaikan. Olehnya mungkin mengapa kami meminta kepada KPU

Kab

/

Kota

untuk

membawa

laptop,

sehingganya nanti akan disampaikan tata cara menghitungnya

dan

dimasukkan

pada

format

pengisiannya. Saya kira mungkin ini yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan kepada DR. Razak, sehingga mungkin ini lebih dimaksimalkan pekerjaan riset yang akan dilakukan oleh KPU Kab / Kota. Terimakasih. DR Razak Umar, S.Ag, M.Pd

: Bismillahirrahmanirrahim As. Wr. Wb. Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih sudah bersama-sama lagi disini, menindaklanjuti meeting kita kemarin , bulan yang lalu. Ada beberapa hal yang kita tindak lanjuti, pertama

adalah meping sampel, kemudian yang

berikut untuk distribusi kuisionernya. Beberapa

pertanyaan dan diskusi yang kemarin saya sudah rekap, lalu kemudian dilakukan perbaikan dibeberpa teks dan kuisioner yang nanti kita edarkan bersama. Hanya yang kendala kami adalah pemilihan desa yang menjadi sampel itu agar sesuai dengan kaidah ilmiah yang sama-sama kita yakini, dan kemudian nantipun orang melakukan hal yang sama dengan metodologi yang sama, mudah-mudahan tidak jauh berbeda. Ujung tombak dari riset ini adalah pada keakuratan pengambilan sampel seperti yang kami sampaikan

pada pertemuan awal, layaknya kita

minum kopi terus kopi itu diaduk secara baik dan cukup akurat, mudah-mudahan satu sendok kopi sudah bisa mewakili satu cerek kopi. Logikanya adalah ketika kita cukup akurat dan cukup cermat memilih sampel, terutama distribusi sampel disetiap kecamatan dan desa, mudah-mudahan itu dapat mewakili populasi pemilih yang sudah kita sasar. Bapak Ibu ada beberapa kabupaten yang kami kirim formnya, kebebetulan kita sudah kirim lewat email. Nah hasilnya yang seperti ditampilkan di layar ini, dimana Bapak Ibu kami butuh informasi misalnya untuk Kabupaten Bone Bolango, nah data yang kami sadurkan di sini adalah data yang kami peroleh dari Sekretariat KPU Provinsi. Di Kab. Bone Bolango ini ada beberapa kecamatan, lalu breakdown kecamatan itu, dimana ada desa, lalu disana ada DPT. Nah kami ingin informasi yang pertama kolom jumlah TPS perdesa itu, kemudian kode geografi. Nah kode geografi ini menjadi penting, sebab kode geografi itu ada empat kategori.

Misalnya Padengo,

kalau

Padengo itu jadi ibu kota kecamatan maka Bapak Ibu tulis kode satu. Kalau padengo itu termasuk pemekaran itu diberi kode pada kolom geografi itu

dua. Wilayah padengo ini berada dijalan trans sulawesi maupun jalan trans Provinsi dan Kabupaten atau diwilayah pusaran kota di beri kode tiga. Kalau padengo ini berada diwilayah terpencil / pedalaman seperti halnya Pinogu dan sebagainya maka diberi kode empat. Ini menjadi penting karena kami akan menstrukturisasi pengambilan sampel berdasarkan kategori ini. Agar kemudian pemilihan sampel desa itu tidak terdistribusi hanya diwilayah Ibu Kota , hanya

diwilayah

mewakili

pemekaran,

hanya

diwilayah jalan trans, dan hanya diwilayah terpencil. Metode ini kami pilih sebab pengalaman Tahun 2005, ketika kami melakukan survey di Bone Bolango, alhamdulillah sampel yang kita ambil itu sampel desa-desa dan kelurahan berada di jalan trans Bone Bolango, lalu kemudian diwilayah terluar dari jalan trans. Hasil survey kami dengan hasil aktual KPU, padahal hasil survey itu masi jedah satu bulan itu erornya

tidak

sampai

3

%.

Keakurantannya

mendekati sisi akurasinya. Nah kami berharap kalau kita disini insyaallah bisa merefresentasikan bahwa sebenarnya bahwa rakyat dikabupaten Bone Bolango cukup toleran dengan money politik. Ini merupakan contoh, nah

mungkin kita minta waktu beberapa

menit, 20 menit atau 10 menit untuk mengisi kode ini dulu, lalu kemudian kami akan masukkan yang didatabase kami, lalu kita melakukan acak distribusi sampel. Dari situ kemudian kita bisa menyampaikan, misalnya kabila pemilih 15.000, dia dapat jatah sampel berapa, misalnya dia dapat jatah disini untuk Kota Gorontalo itu dia dapat jatah sampel kurang lebih 451 sampel, nah sampel ini tersebar dimana saja. nah ini sesuai dengan isian ini. Sambil menunggu isian Bapak Ibu kami akan berdiskusi

lebih lanjut dengan teman – teman komisioner terutama dengan Ibu Maspa, terutama untuk distribusi tentang presentase erornya.

Bapak

Ibu dengan

sampel level provinsi yang erornya 2 %, sebenarnya sampel yang dibutuhkan teman – teman Provinsi itu hanya 2492 resposponden , nah kalau 2492 responden ini kita distribusi ke Kab / Kota komposisinya kurang lebih seperti ini , dimana pemilih terbanyak itu ada di Kabupten gorontalo, dan ada beberapa dapil, kurang lebih distribusinya sampel provinsi dikabupaten Gorontalo kurang lebih butuh 452 dan sebagian itu 252 . tapi nanti hanya teman-teman Kabupaten / Kota hanya berpatokan disini, konsekuensinya adalah eror di Kab/Kota menjadi besar. Karenanya kita negosiasi disini adalah negosiasinya distandar eror saja. Nah kalau misalnya kita lihat Kota Gorontalo, sampel provinsi itu hanya 422 sampel responden, tetapi kita lebihkan dia kurang lebih 29 responden. Karena bisa saja ada sampel yang tidak tercapai, sehingga kita beri jatah 451 responden, atau 4,7 % erornya. Nah kalau kota punya kepentingan yang besar, tidak mau eror 4,7 %, saya minta eror 3 %. Ok kita akan simulasi sekarang. Kota kita masukan eror 3 %, kita lihat sampelnya

dapat berapa, 1102 sehingga ini

tergantung di anggan karena negosiasi ada disini, kalau anggarannya hanya 500, itu konsekuensi erornya tinggi. Nah biasanya murah dan mahalnya sebuah survey, negosiasinya ada disini. Nanti kalau ada survey yang murah sebaiknya tidak usah dipercaya. Diragukan karena konsekuensinya pasti mendapat eror yang tinggi. Baiklah ini Bapak Ibu Kabupaten Gorntalo dapat 3 %. Karena kita butuh 880 responden. Nah respondennya itu seperti 1107. Dia ada 19 kecamatan, karena ini mau Pilkada.nah

untuk Pilkada-pilkada ini erornya kita kurangi, supaya ini untuk kepentingan teman-teman di KPU Kab / Kota. Pohuwato 4 % dapat responden 621, tapi terserah Bapak ibu oleh sehingga itu kita sepakati dulu disini. Baik yang mau Pilkada atau Non Pilkada, negosiasinya gampang aja bu. Apabila Bapak Ibu merasakan bahwa hai itu agak berat, saya akan naikan erornya. Bisa langsung ketahuan sehingganya nanti kita distribusi ke Kecamatan-kecamatan dan desa. Baiklah kota 3 %, tinggi skali pak, logika mengapa tinggi skali adalah misalnya ternyata kinerja Walikota ini dinilai oleh 50 responden memilih tidak puas, kalau erornya 3 % berarti hasil aktualnya bisa 53 %. Atau bisa 47 %itu rilnya. Jadi kalaupun hasil aktualnya bisa mencapai 53 % atau 47 %. Jadi erornya

itu

plus

minus.

Sehingga

itu

negosiasinya disini. negosiasinya ingat,

kita satu;

ketersediaan dana, kedua; survey dibulan puasa, ketiga;

tetap

dana

juga.

Nanti

kalau

sedikit

sampelnya, kita harus disiplin itu saja taruhannya. Fadlianto Koem, S.Ag

: Begini Pak, yang kita pakai ini standar provinsi atau standar Kab / Kota. Itu yang perlu dipertegas dulu. Karena kalau memang dasar hitungannya dari Kab / Kota maka standarisasi yang ada di Provinsi otomatis akan meningkat presentas erornya. Yang berikut saya kaget, kita akan turun dibulan Ramadhan, dimana pada

bulan

ramadan

ini

akan

ada

variable

interpending yang mungkin bisa mempengaruhi halhal yang tidak bisa kita hindari. Itu mungkin perlu dipertimbangkan Pak DR Razak. Maspa Mantulangi, S.Ag, M.Pdi : Baik bagi Kab / Kota yang mau melakukan pada saat puasa atau bukan bulan puasa itu bisa DR Razak Umar, S.Ag, M.Pd

: Untuk

pelaporannya

kira-kira

itu

persiapan

pelaksanaannya maju di bulan Juni Juli. Berarti

setelah bulan Puasa bisa. Untuk KPU Provinsi itu Agustus-November . Bapak Ibu karena Kab / Kota diminta laporan masing-masing, sehingganya tolong dipertimbangkan ketercukupan sampel. Nah kalau ini apa yang menjadi pertanyaan Pak Fadli tadi kalau kita mengambil ini sampel yang dibutuhkan oleh provinsi komposisi Kab / kotanya adalah seperti yang ada dalam layar ini. Dia tinggal 2492. Atau posisi standar erornya 2 %. Ketika nanti angka 422 dan sebagainya ini dikonversi ke sampel Kab / Kota. Maka Kab / kota ini otomatis sampelnya akan membesar. Menjadi 4 s/d 5 %. Agar kemudian Kab / Kota memperoleh refresentasi sampel yang baik,

sebaiknya jangan

berpatokan disampel Provinsi. Sebaiknya dilebihkan. Oleh sebab itu disini kami skenariokan ada yang 3 %, jadi ini selisih lebih. Nah yang dibutuhkan oleh teman-teman diprovinsi hanya yang disini. karenanya negosiasi

ini

tinggal

dipresentasi,

coba

Bone

Bolango, kita simulasi 3 %, dapatnya 1100. Tapi masih lebih tinggi provinsi hanya 2 %. Coba kalau sama-sama

dengan

Provinsi

2100.

Jadi

konsekuensinya beda tipis. Kalau kita simulasi 3 %, trus kita konversi ke provinsi ini kemukinan hasilnya 1,20 % . Eror. Kalau kita rata-ratakan seluruh Kab / Kota 3 %, dapatnya kan 6000, kemudian kita konversi ke distribusi sampel Provinsi. 6000 itu ekivalennya adalah itu hasilnya 1, 20 %. Jadi semakin tinggi sampel teman-teman Kab / Kota, semakin mengecil eror di Provinsi. Logikanya begitu. Provinsi itu hanya terbantu dari pekerjaan Kab / Kota. Fadlianto Koem, S.Ag

: Kalau pelaporannya Ke KPU Provinsi, jadi skalian saja KPU Provinsi Melaporkan ke KPU RI. Dan saya melihat ini laporan riset jadi 2, laporan riset kab / kota dan laporan riset KPU Provinsi.

DR Razak Umar, S.Ag, M.Pd

: Kita hanya beririsan sampel, jadi sampel yang digunakan oleh KPU Kab / Kota itu akan menjadi sampel Provinsi. Jadi sehingga itu sampel Kab / Kota menjadi bagian sampel Provinsi. tapi laporannya masing-masing, tapi ketika rekap diprovinsi kami hanya memberi kode desa-desa, itu yang kami ambil menjadi presentase sampel.

Maspa Mantulangi, S.ag, M.Pdi

: Jadi sampel ini menjadi tanggung jawaban teman – teman yang melakukan riset di Kab / Kota. Laporannya sudah akan kelihatan, itu kan tidak sama laporannya. Itu akan terhimpun di KPU. Nah KPU Kab / Kota dengan hasil riset itu akan bisa dilihat oleh Pak Razak, mana yang lebih dominan dari 5 tema yang ada dalam kuisioner. Sehingganya saya sampaikan tadi sama Pak Aniki bahwa kesepakatan kita kemarin itu kita yang membuat kuisioner kemudian disebarkan ke KPU Kab / Kota. Kalau kita merujuk diaturan itu artinya KPU Kab / Kota yang membuat sendiri. Sehingganya apa yang disampaikan oleh

Pak

Razak

tadi

bahwa

mempertanggungjawabkan sesuai dengan jumlah hasil riset. Kami juga sudah menyusun jadwalnya sesuai tahapan karena publikasi terakhir itu pada bulan agustus. Kami juga melaporkan ini sampai pada bulan september

ke KPU RI. Kalaupun teman –

teman berkeinginan untuk tidak turun pada bulan puasa berarti bekerja keras pada bulan juli akhir. Pasca lebaran. Adapun tawaran kami kita juga turun bulan puasa tetapi jangan full, misalnya kita turun di safari ramadhan, atau pada kuliah subuh dengan sampel yang telah ditentukan . kalau umpamoneya kelipatan 100, nanti kita lihat didatanya. Yaitu data dimasing –masing TPS. Kan itu sudah jelas datanya. Persoalannya kemudian kalau KPU yang lagi pilkada

itu agak gampang. Yang masalahnya adalah KPU yang tidak Pilkada. Melihat lagi dan mengkroscek lagi didesa. Yang berikut adalah ketersediaan anggaran, karena saya tau persis ada anggaran yang untuk riset itu yang sudah di revisi. Contohnya KPU Kota. Nah itu yang tadi disampaikan oleh Pak Razak, apakah

ketersediaan

anggaran

ini

bisa

mengakumulasi semua jumlah responden yang akan kita sebarkan kuisioner tersebut. Jadi terserah Bapak Ibu sekalian, kalaupun kita akan sama ratakan seluruh hasil erornya itu 3 % dimasing-masing KPU Kab / Kota maka akan seperti itu hasilnya. Tapi saya sepakat dengan apa juga yang dilakukan oleh KPU Gorut kemarin dimana semakin tinggi sampelnya, maka akurasi datanya itu bagus. Jadi tingkat erornya rendah dan lebih bagus bagus hasil risetnya. Dari pada sampelnya sedikit lebih fatal lagi bila hasil erornya tinggi. Oleh sebab itu saya sepakat kalau yang disampaikan oleh Pak Razak , apakah kita sudah sepakat 3 % erornya masing – masing KPU Kab / Kota. Atau dari kabupaten yang lain menginginkan lebih banyak sampelnya. Fadlianto Koem, S.Ag

: Begini Ibu Maspa apabila kita melihat sesuai aturan ini yang saya pertimbangkan, kalau gorut insyaalah bisa ya. analisisnya mudah tidak terfokus diprovinsi. Pemikiran kita adalah kita hanya melaporkan laporan rekap, kemudian Provinsi yang akan menganalisis data dan Provinsi yang akan melahirkan hasil penelitian. Nah kalau laporannya ada dua, berarti kita melakukan rekapitulasi data kita provinsi, disisi lain Kab / Kota kita juga harus melakukan analisis data berdasarkan hasil penelitian.

Maspa Mantuilangi, S.ag, M.Pdi : Pak Razak bisakah data yang sudah terhimpun di KPU Kab / Kota di analisis sekaligus, maksudnya itu

hasinya itu kan harus dimasukkan di format datanya, jadi kan tidak dilihat, tetapi yang menganalisisnya itu provinsi dan dikembalikan ke KPU Kab / Kota. Dari data itu masing – masing Kab /Kota itu ada , dan dari data itu mereka sudah sampaikan disitu, maksudnya sudah ada Format itu di Kab / Kota, nah itu kan sudah bisa terbaca, setelah di akumulasi oleh KPU Provinsi, jadi kesimpulannya bahwa di Kab / kota ini hasilnya seperti ini. Fadlianto Koem, S.Ag

: Bukan saya mempersulit ya. Tapi ini logikanya untuk memenuhi tuntutan sesuai SE itu ketika KPU Kab / Kota juga akan melakukan .analisis

data, karena

dalam pemikiran kita itu kita hanya menyampaikan rekap ke Provinsi. Dan nantinya Provinsi yang akan mengolah

data

dan

menganalisis

data

atau

menyampaikan laporan presentasi yang ada diseluruh Kab / Kota. Apabila dibuat seperti ini untuk KPU Kab / Kota menyampaikan laporan tersendiri itu artinya bahwa kita juga punya analisis dan penelitian laporan tersendiri. Persoalannya Ibu Maspa ketika kita mau ini, jelas nggak mungkin dari kita. Karena tidak tercukup data kita. yang saya pertanyakan disini adalah ketika kita menyampaikan laporan tersndiri. Bisa tidak kita melakukan rekapitulasi kemudian Provinsi yang akan mengolah dan menganalisis serta menyampaikan

hasil

penelitian.

Karena

tidak

mungkin hasil akumulasi provinsi itu di breakdown lagi di KPU Kab / Kota Maspa Mantuilangi, S.ag, M.Pdi : Saya mau tanya apakah di KPU Kab / Kota itu ada biaya untuk swakelola. ada tidak pembiayaan untuk pihak ke tiga. yaitu swakelola, yang jelas jasa itu kalau tidak salah itu 3,6 juta. Saya ada tawaran bisa tidak seperti apa yang saya tawarkan ke pak razak tadi , dimana kuisioner tetap kepada Bapak / ibu

sekalian untuk pengadaan ATK dan lain sebagainya itu ada, nah untuk pengolahan dta yang terakhir atau hasil riset yang anggaran jasa sama Bapak / ibu sekalian itu kita kumpul, tapi dalam pertanggung jawabannya itu adalah jasa, tetapi untuk laporannya / olah data itu kita serahkan sama Pak razak semua. Sehingga terakhir hasil risetnya merupakan hasil kelola dari pihak ketiga. Dlam DIPA itu ada namoneya jasa Profesi. Bisa tidak Bapak Ibu sekalian kalaupun disepakati jasa profesi itu kita alihkan semua ke Pak razak, tetapi Pak Razak itu yang akan mengolah datanya, jadi hasil olah data nanti akan disampaikan oleh pak Razak kemasing – masing KPU Kab / kota. Supaya teman-teman tidak disibukkan lagi siapa yang akan mengolah data kita nanti. Kalau kita melihat DIPA yang ada anggaran jasa profesi Bapak Ibu lebih tinggi dari kami. Nah bisa kita masukkan dalam tim tenaga akhli. Jadi diambil dari profesi jasa lainnya. Nah disepakati saja disitu, nanti pembicaraan kami nanti dengan Pak razak. Yang beda itu Pohuwato dan Bone bolango, karena disana ada Pilot project itu beda juga dengan riset. Jadi ambil anggaran pada riset bukan Pilot project Aniki S. Suleman, S. Sos, M.Si

: Kalau di POK itu kan pusat pendidikan penmilih, terus ada yang namanya satu untuk Pilot project dan satunya untuk riset. Tapi dia satu Mata anggaran.

Maspa Mantuilangi, S.ag, M.Pdi : mengenai kota itu nanti dibicarakan dengan Pak Sekretaris, kira-kira itu seperti apa. MoH. Gandhi

: Itu total 27. Ada pokja dan jasa lainnya.


:

Bapak

Ibu

sebelum

melakukan

survey

kita

perhatikan dalam layar ini, mulai dari desa, nanti ada kategori berapa jumlah TPSnya, kemudian penduduk dapilnya berapa, serta informasi kondisi geografis.

Contohnya begini Bapak ibu misalnya Kabila bone itu dapat data 20 responden, ini nanti dia tersebar dibeberapa desa. Desa apa saja. Kami akan melihat konfigurasi berdasarkan informasi dikolom geografi, takutnya kami apabila bapak ibu sendiri yang memilih, ini nantinya mau tidak mau kita akan berkonsentrasi pada satu kategori. misalnya Bapak Ibu hanya memilih dijalan tras semua, padahal masih ada desa-desa yang terpencil yang harus disurvey. Lalu yang berikut bapak ibu kami ingatkan mohon diliat dalam survey biasanya kita ada suverviser tahap dua, kita lakukan acak terhadap survey yang diperlukan. Jadi diacak secara lapangan kita pastikan bahwa survey memang benar-benar turun lapangan serta kita mampu mengidentifikasi hal itu. Nah kirakira begitu bapak ibu. Nanti contoh laporan dan kedalaman analisis yang nanti kita akan buat. kalau teman-teman

Diprovinsi yang akan melakukan

rekap. Misalnya hasil survey menunjukan bahwa toleransi money politik itu seperti ini. Jadi hasil laporan KPU Provinsi adalah hasil survey KPU Kabupaten/Kota. Jadi ada konsistensi data. kalau nanti analisinya akan terpilah-pilah nanti datanya tidak

akan

konsisten.

Oleh

karena

kita

itu

mengerjakan secara statistik. Kerja statistic itu dimana rekap-rekap Provinsi yang dari Kabupaten / Kota itu mereka tinggal pilah-pilah, agar konsistensi dan kepastian data, besarnya sampel Kabuapaten/kota menjadi sangat penting. Itu yang kita sepakati. Nah konfigurasi Kabupaten / Kota seperti ini. Misalnya untuk Kabupaten Gorontalo

ternyata yang paling

banyak mentoleransi money politik itu ternyata ada di Dapil berapa, ini akan ketahuan disini. Karenanya dapil tidak bisa kita prosentasi apabila dapil itu tidak

berkonsentrasi pada sampelnya. Apabila analisis bapak ibu kalau sampelnya sedikit kemungkinan kita tidak bisa membreakdown analisisnya sampai pada level dapil, memadai.

karena ketercukupan sampel tidak sehingganya

laporan

teman-teman

Kabupaten/Kota dengan konfigurasi sampel yang kedua, misalnya Kota, mungkin hanya mencakup ini. Jadi saya tidak bisa cerita yang dikota, sebab sampel itu tidak disetujui bapak ibu. Untuk kita cover dilevel dapil. Kecuali teman-teman yang dikisaran 3 % ini boleh. Seluruh sampel ini megeneralisasi populasi, kalau sampel tidak mencerminkan populasi itu tidak bisa digeneralisir. Kabupaten Bone Bolango sekitar 3 % sekitar 1100, yang kabupaten 3 % juga, Gorontalo Utara

mereka

sudah

punya

gerakan

sampel,

Kerangka Sampel untuk teman-teman di gorut itu sudah ada, jadi mereka tinggal turun. .kemarin Gorut itu itu posisi sampel itu 1500, tinggi skali. Baik Bapak Ibu kita sepakati satu-satu saja, kalau Kabupaten Gorontalo oke. Kota Gorontalo juga sudah oke ya, Bone Bolango sudah oke, Kabupaten oke, kemudian Gorontalo Utara 3 %. Boalemo 5

Kemudian Kab.

%, kemudian Pohuwato 1000, ini

kabupaten yang akan ikut Pilkada.

Nanti angka-

angka ini Bapak ibu kami akan distribusi ke desadesa ini . Jadi tidak semua desa ini yang kami akan ambil. Jadi kalau misalnya ada 12 desa, yang kami pilih hanya 5 desa. Jadi untuk pemilihan 5 desa ini berdasarkan kategori ini. Kalau kabupaten Gorontalo juga sudah ada panduan, sampelnya juga sudah ada. Bapak Ibu dalam pedoman riset ini kita diwajibkan melaporkan 5 tema pokok yang ada dalam kuisioner. Nanti

kita

akan

diskusi

dengan

teman-teman

komisoner, jadi nanti kita akan kembangkan, jadi ini

untuk pertanyaan diskusi terbatas.

Jadi kita buat

FGD nya, nanti dijadwalkan saja ibu Maspa atau sambil sosialisasi ini akan di Verifikasi, sebab isu-isu ini tidak bisa kita tangkap dari survey, karena survey itu hanya menunjukan kualifikasi hasil. Misalnya 20 %, apa makna 20 % itu didatangi dari hasil FGD dan Wawancara teman-teman komisioner alhamdulillah, ini informasi yang dihimpun dari teman-teman Komisioner dapat memperlancar kami terutama diskusi dan narasi. Kita mengajukan pertanyaan pada responden. Kira-kira seperti itu. Tantangan kita adalah melaksanakan 5 tema pokok dalam kuisioner ini . dan mudah-mudahan 5 item ini sudah tercover dari kuisioner yang sudah kita siapkan. Kuisionernya sudah saya kopikan ke file masing-masing. Tetapi saya mohon waktu untuk pembahasan kuisioner ini. Terutama dalam menata table ini . kalau ada pertanyaan dalam bentuk ini , ini akan dihitung 7 pertanyaan . kalau ini nanti di tabulasi data kami, ini dihitung 7 pertanyaan. Jadi walaupun dia hanya satu pertanyaan ketika tabulasi data ini nanti dalam satu kolom

dibagi lagi jadi 7 kolom, jadi setiap kolom

ada kode-kodenya. jadi analisis terhadap kuisioner tidak hanya sendiri-sendiri , tetapi konsekuensi bagaimana proses tabulasi data lalu analisisnya. Misalnya untuk pertanyaan yang nomor satu ini, ini kaitannya kemana saja, dan ini yang perlu kita kroscek lebih jauh lagi, terutama ini bapak ibu tematema ini yang kebetulan kami meminjam dokumen dan referensi tentang politik dari ibu maspa, kami juga sejak rapat disini, terus mendalami teori-teori soal ini meskipun itu kita terus

diskusi ,karena

analisis itu jauh lebih berarti apabila kita ada informasi konsep dan teoritik

serta laporan yang

faktual .saya kira bapak ibu apabila sudah mengisi data berdasarkan ini , saya akan balas email Bapak Ibu dengan balasan desa dan jumlah responden yang diwawancarai

serta

bilangan

pembagi

untuk

membaca responden pada daftar TPS. misalnya di kecamatan Kabila yang terpilih desa padengo TPS sekian, bilangan pembaginya sekian,

misalnya

padengo mendapat 5 responden, terpilh di TPS 3, jadi langsung dicari jumlah pemilih di TPS 3 berapa, misalnya 300 di bagi 3 hasilnya 100. Itulah cara pengambilan sampel berdasarkan data yang sudah ada. Sehingga itu Bapak Ibu perlu memiliki data pemilih ya, yang by name by address itu, baik TPS. Karena data itu diperlukan untuk mengecek. Fadlianto Koem , S.Ag

:

begini pak Maksudnya kita bukan mencari orangnya. Yang jelas dia dalam satu lokasi kita menggantinya dengan surveyor lain. yang kedua ada satu yang ditampilkan dalam layar yaitu penggunaan media sosial misalnya facebook, BBM, Email, Tweeter, Instagram, mungkin kita pikirkan juga soal ini

Maspa Mantulangi, S.Ag, M.Pdi : Pak Razak mungkin saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak fadli. kita gunakan kelipatan 100, 200, 300 misalnya didesa padengo, dilingkungan IV, kita mau menemui calon responden yang ada dalam data kita, dia berada pada urutan nomor 100, akan tetapi orang tersebut tidak ada ditempatnya, berarti kita langsung temui saja responden lain. yang jelas orang yang kita akan temui selanjutnya masih penduduk padengo dan masih berada dilingkungan IV. Apakah itu kira-kira bisa pak Razak.? DR Razak Umar, S.Ag, M.Pd

: Jadi untuk itu kita persiapkan 10,

yang akan

dieksekusi 5, cadangan yang dipersiapkan juga 5. Cuma mungkin yang dimaksud Bapak/ ibu bukan

acak data, tapi dia acak .lapangan. masalahnya kita itu berbasis data pemilih Asra Djibu

: Persoalannya itu yang jadi pertanyaan di boalemo pak kemarin sudah di ACC, boleh kita acak lapangan, ada beberapa kabupaten/ kota yang sekarang ini tidak sedang dalam tahapan pilkada , misalnya yang bapak katakan kemarin bahwa .misalnya satu rumah disini, kemudian 10 rumah lagi. Kalau kita memakai data dari TPS, kita juga kesulitan.


: Jadi kalau begitu kita sepakati saja .jadi kita tidak menggunakan database TPS itu, by name by adress. misalnya yang kita dapat dari desa padengo ada 5, misalnya dilingkungan satu atau di TPS 1. Biar saja dia dilingkungan satu, maping dilingkungan satu kita ambil 5 orang .yang penting jaraknya haru diatur, lalu rasio laki-laki dan perempuan harus berimbang.

Fadlianto Koem, S.Ag

: sebetulnya saya sepakat, apabila by name by address per TPS, Cuma jangan

ditentukan orangnya.

misalnya ada 5 sampel disitu ,kita memilih kan per TPS itu ada sekitar 200 orang ya kita tetapkan saja siapa yang kita temui di TPS tersebut. .kalau sudah mencapai 5 nah itu sudah selesai. Dari pada kalau misalnya kita berdasarkan geografis Yang penting ada nomornya distatistik. Jadinya setengah acak lapangan, setengahnya by name by adress. DR Razak Umar, S.Ag, M.Pd

: Mungkin menurut bapak yang penting sudah ada namoneya. Bapak ibu yang kita diskusikan bersama ini

adalah

menyangkut

metodologi,

Boalemo

menggunakan acak lapangan, tapi daerah lain menggunakan acak data berdasarkan By Name by adress. Menurut saya Secara metodologi nanti ini akan ada perbedaan hasilnya.

Kalau kita sepakati

acak lapangan sudah kita pilih saja secara acak

lapangan. Kalau kita memilih by name by adress jadi kita pilih itu. Sehingga itu kita silahkan, nanti hatihati ketika nanti. Kalau by name by adress sudah kan. Misalnya 500 pemilih di TPS 5 .disitu kita ambil 5 responden. Jadi 5 bahagi 500 dapat 100. yang jadi angka kelipatan 100 itu yang diambil. Jadi bukan cuma lima, siapkan cadangan 5 lagi. Jadi ketika teman-teman survey datang kelapangan yang nomor satu tidak ditemui langsung masuk kenomor 2 atau kalau lebih memungkinkan ada mantan PPS disitu, kita menanyakan alamat kepadanya. Dimana alamat si A jadi mana yang kita anggap gampang kita temui duluan itu yang kita datangi, trus mencari responden berikutnya kalu ada sih. Tapi kalau itu agak susah dan ini pengalaman kami juga susah ditemui kita lakukan saja acak lapangan. Nah acak lapangan itu yang penting kita sudah mendapat 5 responden, disitu dilihat saja misalnya dia dijalan trans. Responden pertama laki-laki dia diambil diseberang jalan kelipatan 10 rumah kemudian yang perempuan diambil diseblah sini jalan .jadi dia zig zag, atau kalau jalannya tidak lurus kita tinggal pilih secara terpencar, misalnya pencaran 1 dan pencaran 2 dan pencaran 3. Kemudian ada 6 responden yang terbanyak, lalu kita acak saja disitu. Boleh juga melakukan seperti itu, jadi silahkan pilih yang mana. Fadlianto Koem, S.Ag

: kalau menurut saya untuk kesulitan kalau acak lapangan jarak survey itu cukup jauh. Kalau dia acak by data per TPS, misalnya 300 kemudian dibagi 5, nama – nama kita ambil disitu, trus menemui mereka ternyata tidak ada ditempat, nah kita rubah lagi. Tapi kalau yang namoneya basis TPS itu perwilayah pak Razak . Jadi siapa yang ada didata itu, dan dia kita temui, kita eksekusi.


: Kalau saya memahami apa yang disampaikan pak fadli itu, dimana hal itu akan menimbulkan pertanyaan dari surveyor lain, mengapa hanya yang lain yang diwawancarai, saya juga punya hak aspirasi, lalu alasan apa yang akan disampaikan oleh survey .


: Kalau secara acak lapangan, misalnya dalam satu wilayah .kita mendatangi salah satu kios, dan di kios ada banyak orang yang sementara berkumpul, tapi kita memilih salah satu yang berada disitu untuk kita wawancarai, . Kemudian kita sampaikan kebetulan hanya ibu yang terpilih dalam data acaknya kita. kira-kira itu bagaimana ???


: Kalau itu sih iya, tapi yang saya inginkan agar bapak ibu nyaman dalam melakukan survey dilapangan ketika misalnya sampel disitu 5 orang , lalu yang lima itu berdasarkan acak strativive yang disampaikan tadi, trus kita dapatkan 5 orang responden, trus ada cadangannya 5 orang, misalnya nomor 1 tidak ditemui, cari yang nomor 2. dan seterusnya begitu. Ketika nanti saya terpilih, ya sampaikan ibu terpilih secara metodologis, dan dilakukan acak berdasarkan data base di TPS secara stratifive atau random sampling.

Kalau seperti itu kami akan kesulitan

menjelaskan metodenya, pasti akan mengumpul respondennya. kalau prinsip metodologi acak itu kan semua mendapatkan kesempatan yang sama. Saya khawatirkan kesempatan itu kita yang cederai , karena subjektifitas kita . Tetapi bukan objektifitas metodologi . Subjektifitas itu kan ada dikita. Hanya karena kita malas kesana jadi sudahlah. Yang penting mereka sudah terdaftar. Akhirnya kita mengumpul disiini akhirnya jadi bias . akhirnya ketika kita menganalisis data. Loh calon ini yang tidak terpilih

mengapa dia yang paling banyak merespon ini. Itu erornya jadi disitu, sehingga itu kita akan eror dalam pelaporan data kita juga akan eror dalam wawancara. Asra Djibu

: misalnya pak kita tidak temui responden nomor satu, kemudian kita ambil responden yang nomor 2, kemudian kita ambil lagi yang 101, 102 yang ada disitu. Secara kebetulan mereka terkumpul dalam satu lokasi. .misalnya kita tidak harus menentukan nomor berapa” yang penting dia masih berada dalam satu lokasi tersebut.


: Buat saya tidak masalah, yang penting mereka teracak secara metodologi didalam data, dan dia masuk dalam data. karena ada juga metodelogi yang kita lakukan kemarin itu ada yang namoneya people to list dan list to people. Jadi kita menemui orang kita cek data basenya atau sebaliknya.. ini untuk masukan ke KPU. Misalnya dalam hal pendataan hati-hati biasanya. Yang laki-laki ditulis didata perempuan, yang umur belum cukup kita masukan, nah itu ada metodologi people to list. Tapi ini tidak disini. Ok cukup pak sudah jelas pak ya. Ok skenario dilapangan sudah ok . jadi laki-laki dan perempuan itu berimbang


: Tadinya pak menyebut

soal FGD. Kira-kira FGD

akan dilaksanakan seperti apa, bisa tidak FGD hanya dilakukan pada saat finalisasi?? DR Razak Umar, S.Ag, M.Pd

:

Kalau perlu FGD itu dilaksanakan 2 kali, saat data sudah terekap dan pada saat final report kita juga melakukan FGD. Jangan nanti terakhir pak . apa yang akan saya tulis dilaporan kalau data FGD tidak ada . saya hanya menghayal itu

Maspa Mantulangi, S.Ag, M.Pdi :

Jujur untuk KPU Provinsi itu tidak ada biaya FGD. Jadi maksud saya kalau boleh dibuat dikabupaten yang melaksanakan pilkada dan di undang kab/kota

yang tidak melaksanakan pilkada. Boleh ya.

Jadi

FGD kita buat di acara sosialisasi. Bapak ibu yang saya hormati saya kira cukup sekian dulu, nanti ada hal-hal yang belum dimengerti tolong dikonsultasikan lansung ke pak DR Razak.

Notulen

Mardia A. Napay, SH

NOTULEN RAPAT PEMAPARAN HASIL RISET TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT HASIL PEMILU TAHUN 2014

Rapat

: Notulen

Rapat

Pemaparan

Hasil

Riset

Tingkat

Partisipasi Masyarakat Hasil Pemilu Tahun 2014 Hari/Tanggal

: Selasa, 10 November 2015

Waktu

: 10.00 Wita

Tempat

: Ruang Rapat KPU Provinsi Gorontalo

1. Ketua KPU Provinsi Gorontalo

:

Drs. Muh. N. Tuli, M.Ag


:

Maspa Mantulangi, S.Ag,M.Pdi


:

Selvi Katili, SE

4. Pemateri

:


5. Anggota KPU Kab. Pohuwato

:

Kadrin Lasantu

6. Kasubag Teknis KPU Pohuwato

:

Idris Pakaya

7. Anggota KPU Kab. Boalemo

:

Asra Djibu

8. Kasubag Teknis KPU Boalemo

:

Saiful Kaku

9. Anggota KPU Kab. Gorontalo Utara

:

Moh Gandhi A. Tapu

10. Kasubag Teknis Gorontalo Utara

:

Ali Opaladu

11. Anggota KPU Kab. Gorontalo

:

Iwan K Usman

12. Kasubag Teknis Kab. Gorontalo

:

Husna Tilahunga

13. Anggota KPU Kota. Gorontalo

:

Lapandri Ilahude

14. Kasubag Teknis Kota Gorontalo

:

Misrah Djaka

15. Anggota KPU Bone Bolango

:

Oneng R Madjid

16. Kabag Hukum dan Tekmas

:

Aniki S. Suleman, S.Sos, M.Si

17. Kasubag Hukum

:

Sjukri Hala, SH

18. Kasubag Teknis Dan Hupmas

:

Hendrawati Saliko, SH. MM


:

Rifat Yusuf


:

Ramin Hunow

21. Staf Bagian Hukum

:

Mardia A. Napay, SH

22. Staf Bagian Hukum

:

Rhonal Makuta, SH

Drs. Muh. N . Tuli, M.Ag ( Ketua KPU Provinsi Gorontalo) : 1.

Perlu ada penelitian yang lebih lanjut kira-kira faktor apa yang mendominasi partisipasi masyarakat.

2.

Dilakukan pendekatan psikologis

3.

Diharapkan agar dari ke 6 Kab/Kota agar ditonjolkan mana tema yang paling dominan dalam riset ini.

Maspa Mantulangi, S.Ag. M.Pdi 1.

(KPU Provinsi Gorontalo):

Kalau saya melihat tingkat netralisasi pada pemilihan yang paling rendah itu di KPU Kota dan KPU Kabupaten Bone Bolango. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara sangat rendah.

2

Paradigma kasta di KPU Kabupaten Bone Bolango masih berlaku, dimana masyarakat harus memilih orang yang berasal dari daerahnya.

3.

Kalau dikota hanya orang yang berpendidikan tinggi yang saling berhadapan.

4.

Para penyelenggara terlalu banyak menafsirkan peraturan. Dan ini merupakan hasil riset pengalaman dari responden dan merupakan kondisi yang sebenarnya.

5.

Tingkat partisipasi pemilih yang tidak dipengaruhi oleh money politik adalah Kab. Pohuwato. Dimana daerah pesisir tingkat partisipasinya lebih tinggi.

6.

Catatan kecil dari hasil riset, yang pertama yaitu metode riset, kami mengamati hanya ulasan secara umum. Kami tidak bisa menarik kesimpulannya apakah riset ini menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif ataupun campuran. Analisisnya menggunakan apa. Dan untuk menguji hasil riset itu diuji pakai apa. Jadi Pak Razak ini tolong digambarkan dalam penelitian ini.

DR. Razak Umar, S.Ag, M.Pd : 1.

Dibalik tingginya partisipasi politik, ternyata money politik juga tinggi. Dimana mereka datang ke TPS bukan atas kesadaran, tapi karena dimobilisasi.

2.

Money politik ini temuan kita secara keseluruhan yang terjadi di Kabupaten/Kota. Money politik terjadi di daerah-daerah yang miskin. Tapi kenyataannya ada juga di daerah yang masyarakatnya berpendidikan tinggi.

3.

Diperlukan rumusan dari teman-teman KPU Kab/Kota untuk rekomendasi, kita harus mampu mengidentifikasi hal apa yang perlu diberi rekomendasi perbaikan.

Oneng Rauf Madjid (KPU Kabupaten Bone Bolango) : 1.

Tingkat partisipasi masyarakat lebih tinggi itu disebabkan oleh money politik.

2.

Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sudah sangat rendah. Dan sosialisasi yang kita laksanakan bukan hanya pada masyarakat yang berpendidikan rendah, tapi juga masyarakat yang berpendidikan tinggi.

3.

Kami berharap kepada teman-teman di KPU kab/kota yang lain untuk dapat merumuskan kiat-kiat yang bisa mengurangi money politik.

4.

Masyarakat pinggiran di Kab. Bone Bolango ternyata lebih tinggi partisipasinya walaupun tanpa money politik dibandingkan dengan daerah yang berbatasan dengan daerah perkotaan.

5.

Karena tingginya kecerdasan masyarakat didaerah perkotaan lebih cenderung banyak menuntut. Kalau didaerah pinggiran itu lebih mengharapkan agar fasilitas jalan itu lebih diperbaiki.

Iwan K. Usaman, M.Ag (KPU Kab. Gorontalo) : 1.

Kondisi ekonomi ini yang berpengaruh terhadap perilaku. Masyarakat yang melakukan pekerjaan yang tidak menetap, menginginkan adanya lapangan kerja.

2.

Dalam partisipasinya masyarakat, di Dapil yang paling tertinggi yaitu di Dapil 6, di daerah batudaa, padahal kita melihat masyarakat semakin marjinal. Untuk Dapil I dan II yang masih didaerah perkotaan tingkat partisipasinya rendah. Semakin terdidik orang, semakin enggan untuk memilih.

3.

Banyak jalan yang rusak dan mereka tidak memiliki tempat tinggal.

Lapandri Ilahude

( KPU Kota Gorontalo) :

Faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih yaitu

:

1.

Sikap apatis dari masyarakat itu sendiri

2.

Perasaan jenuh karena rentan waktu terlalu dekat antara Pileg dan pilpres,

3.

Sosialisasi bagi pemilih - pemula yang tidak menarik

4.

Hasil survey belum bisa digambarkan secara keseluruhan karena belum diolah secara sempurna.

Moh. Gandhi. A. Tapu

( Anggota KPU Kabupaten Gorontalo Utara) :

Tingkat partisipasi yang lebih tinggi yaitu yang berada diseberang pulau, dkepulauan ponelo, kemungkinan disana hanya tertuju pada satu pasangan calon. Asra Djibu

( KPU Kabupaten Boalemo) :

Yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, karena kurangnya ketidak percayaan masyarakat terhadap pimpinan. Idris Pakaya (KPU Kabupaten Pohuwato) : 1.

Money politik tidak berpengaruh pada partisipasi masyarakat

2.

Masyarakat Pohuwato hanya membutuhkan perbaikan daerah

Notulen

Mardia A. Napay, SH

KATA PENGANTAR. Penerbitan Buku Laporan Riset Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum. diharapkan dapat menambah hasanah naskah ilmiah akademik

Recommend Documents