STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PONTIANAK DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2014 DI KOTA PONTIANAK

Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 3 Nomor 4 Edisi Desember 2015 http://jurmais.untan.ac.id

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PONTIANAK DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2014 DI KOTA PONTIANAK Oleh: ARDIAN NIM.E02110028 Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Tahun 2016 Email: [email protected]

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dari Samuel P. Huntington dan Joan M tentang Konsep Partisipasi politik sebagai pedoman dalam mengkaji pelaksanaan fungsi partisipasi politik yang diberikan KPU Kota Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan tentang Strategi KPU Kota Pontianak yaitu (1) peningkatan kemampuan individual dengan cara sosialisasi ke beberapa sekolah dengan fokus kepada pemilih pemula, (2) pemahaman kekuasaan mengarah kepada kaum marginal yakni warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas II A Pontianak yang kurang akan informasi mengenai politik dan kekuasaan (3) memahami mekanisme yang diberikan melalui media televisi, sosialisasi langsung dan simulasi oleh KPU Kota Pontianak, (4) mengendalikan dan mengontrol kekuasaan dengan cara memberikan pendidikan politik kepada anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara yang memiliki tugas mengendalikan dan mengontrol jalannya suatu pemilihan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi seperti ekonomi, sikap apatis masyarakat, dan kampanye hitam menjadi tantangan KPU Kota Pontianak agar masyarakat tidak ikut kedalam pengaruh faktor tersebut sehingga dalam pelaksanaan penyelenggaran pemilihan umum dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Kata-kata Kunci : Pemilu Presiden, Strategi KPU, Partisipasi Pemilih

Abstract Research aims to understand Electoral Commission (KPU) strategy in presidential election 2014 to increase the participation of voters. This research uses the method descriptive with a qualitative approach. The theory used from Samuel P.Huntington and Joan M the concept of political participation as guidance in assessing the implementation of political participation given KPU Pontianak City. The research results show about strategy KPU Pontianak which are ( 1 ) increased capacity individual by means of socialization to several schools with a focus to voters novice, ( 2 ) understanding power leads to the people of marginal is residents under the jurisdiction of a correctional institution class II A Pontianak who lacking will information about politics and power ( 3 know the specified mechanism is through television, the socialization directly and simulation by KPU Pontianak City, ( 4 ) controlling and controlling authority by granting political education to members of the group a ballot has a duty control and control the running of a general election . The factors that affecting like economic , apathy the community , and black campaign is a challenge KPU Pontianak City that the public should not come into the influence of factors so the in the implementation of the elections and governance can run well . Keywords: presidential elections , KPU strategy, participation voters

1 ARDIAN, NIM.E02110028 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN


kesadaran akan hak dan kewajiban yang

A. PENDAHULUAN

berkaitan dengan lingkungan masyarakat 1.

dan kegiatan politik menjadi ukuran dan

Latar Belakang Masalah Pemilihan umum (Pemilu) sebagai

sarana

demokrasi

kadar seseorang terlibat dalam proses

telah

digunakan

partisipasi politik. Pengalaman pemilihan

disebagian banyak negara

di dunia

umum yang berlangsung dalam beberapa

termasuk

Indonesia,

yang

notabene

memiliki

masyarakat

yang

heterogen.

pemilih yang tidak memberikan suaranya.

Melalui Pemilu memungkinkan semua

Sebagai fenomena penggambaran diatas

pihak

yang

apabila seseorang memiliki kesadaran

sehingga

politik dan kepercayaan kepada pemerintah

bisa

diinginkan

terakomodasi dan

apa

cita-citakan

terwujud kehidupan yang lebih baik.

dekade

menunjukkan

banyaknya

para

tinggi maka partisipasi politik cenderung

Pemilu merupakan salah satu aspek

aktif, sedangkan apabila kesadaran dan

penting dari demokrasi. Asumsi yang

kepercayaan sangat kecil maka partisipasi

mendasari

politik menjadi pasif dan apatis.

demokrasi

(partisipasi)

merupakan orang yang paling tahu tentang

Berdasarkan Undang-Undang No.

apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu

10 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

sendiri. Karena keputusan politik yang

pada Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta

dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah

pasal 20 menyebutkan “Bahwa yang

menyangkut dan mempengaruhi kehidupan

dimaksud dengan pemilih adalah mereka

warga negara maka masyarakat berhak ikut

yang

serta menentukan isi keputusan yang

pemungutan suara adalah telah genap

mempengaruhi

dalam

berusia 17 tahun dan atau lebih atau

dalam

sudah/pernah kawin yang mempunyai hak

dan

pilih, dan sebelumnya belum termasuk

hidupnya

keikutsertaan

warga

negara

mempengaruhi

proses

pembuatan

pada

hari

pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan

pemilih

karena

warga negara biasa dibagi menjadi dua,

Undang Pemilu”.

pemilihan

ketentuan

atau

Undang-

mempengaruhi isi kebijakan umum dan

Pemilih merupakan subjek dan

ikut menentukan pembuatan dan pelaksana

objek dalam kegiatan politik, dalam

keputusan politik.

kegiatan politik termasuk didalamnya

Kesadaran politik warga negara

adanya kegiatan Pemilu. Pemilih sebagai

menjadi faktor penting dalam partisipasi

objek

politik masyarakat, artinya sebagai hal

mereka

yang

pembinaan

berhubungan

pengetahuan

dan

dalam

kegiatan

yang

masih

dalam

politik,

yaitu

memerlukan

orientasi

kearah 2

ARDIAN, NIM.E02110028 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN


pertumbuhan potensi dan kemampuannya

pendidikan politik bagi Pemilih pada

kedepan dapat berperan dalam bidang

Pilpres 2014 ?.

politik. Mereka sebagai penerus bangsa perlu memiliki wawasan dan pengetahuan

3.

Fokus Penelitian

dalam bidang politik termasuk kegiatan

Fokus penelitian ini berada di Kota

pemilihan umum agar mereka jangan

Pontianak mengingat kota ini merupakan

sampai tidak berpartisipasi politik atau

pusat pemerintahan di Pontianak, dimana

memilih golput pada pelaksanaan Pemilu.

kantor-kantor pemerintahan sebagian besar

Fenomena yang terjadi menjadi

berada di wilayah ini, Kota Pontianak juga

sebuah pertanyaan tentang apakah yang

merupakan

menyebabkan terjadinya ketidakpahaman

adanya sekolah-sekolah yang berdiri di

tingkat partisipasi politik pemilih dan

wilayahnya, selain itu merupakan pusat

bentuk-bentuk partisipasi politik tersebut.

perekonomian

Sebenarnya belum ada jawaban yang pasti

prasarana

terhadap

namun

dibandingkan kota lain, serta menurut

berdasarkan hasil wawancara dengan pihak

pendataan profil kota sebagian besar

KPU Kota Pontianak yang telah dilakukan

masyarakat di kota ini memiliki tingkat

tampak kecenderungan bahwa pengetahuan

pendidikan yang tinggi. Sehingga penulis

partisipasi politik para pemilih pemula

berpikir seharusnya pemilih

tersebut dipengaruhi oleh faktor utama

juga memiliki tingkat pengetahuan yang

yaitu tingkat pendidikan dan pengetahuan

tinggi pula, sehingga seharusnya pemilih

soal politik. Kebanyakan partisipasi yang

tidak memiliki hambatan untuk ikut pemilu

dilakukan pemilih tersebut hanya sebagai

dan cerdas sebagai pemilih. Namun pada

euphoria atau sebagai trend baru saja tanpa

kenyataannya masih ada para pemilih yang

mengetahui makna sebenarnya dari pemilu

memiliki tingkat pengetahuan politik yang

tersebut.

rendah.

pertanyaan

tersebut,

pusat

di

yang

Sehingga

pendidikan

dengan

Pontianak, sudah

akses

cukup

baik

di kota ini

penulis

menarik

kesimpulan bahwa perlu adanya sebuah 2.

penelitian dengan judul “Strategi Komisi

Rumusan Permasalahan Berdasarkan paparan latar belakang

Pemilihan Umum Kota Pontianak dalam

tersebut, maka didapat perumusan masalah

upaya meningkatkan partisipasi Pemilih

sebagai berikut, yaitu : Bagaimana Strategi

pada Pemilihan Presiden 2014”.

KPU

Kota

Pontianak

dalam

upaya

meningkatkan partisipasi dan memberikan 3 ARDIAN, NIM.E02110028 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN


4.

-

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui, mendeskripsikan

Peningkatan penyelenggara pemilu

dan menjelaskan Strategi KPU Kota

-

Lembaga penyelenggara pemilu

Pontianak dalam upaya meningkatkan

bekerja

partisipasi

eksternal.

pemilih

dan

kinerja

memberikan

sama

dengan

pihak

pendidikan politik pada Pilpres 2014. 2. 5.

Konsep Partisipasi Politik Partisipasi politik dalam negara

Manfaat Penelitian Dapat memberikan pemahaman dan

pengambilan

kebijakan

dalam

peningkatan

partisipasi

politik

demokrasi

merupakan

indikator

usaha

implementasi penyelenggaraan kekuasaaan

para

negara tertinggi yang absah oleh rakyat

Pemilih di Kota Pontianak, melalui proses

(kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan

perbaikan

keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi

sosialisasi

politik

dan

pendidikan politik pada masyarakat.

(Pemilu). Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan

B.

diri

TINJAUAN PUSTAKA

dalam

kegiatan

kenegaraan.

Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang 1.

Strategi Partisipasi Politik

rendah pada umumnya mengindikasikan

Strategi meningkatkan Partisipasi

bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi

masyarakat dalam Pilpres dapat ditempuh

atau minat terhadap masalah atau kegiatan

dengan

kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi

berbagai

metode

menurut

Budiardjo, 2002, yaitu:

politik rakyat direfleksikan dalam sikap

a. Pendidikan politik rakyat

golongan putih (golput) dalam pemilu.

b. Fungsi partai politik

Dalam perspektif berdemokrasi, tentunya

-

Sarana komunikasi politik

sikap golput akan berimplikasi pada

-

Sosialisasi politik

pembangunan

-

Sarana rekrutmen

sehingga

-

Pengatur konflik

menghadapi pesta demokrasi pada tanggal

c. Sosialisasi oleh penyelenggara Pemilu

perlu

kualitas

demokrasi,

demokratisasi

dalam

9 April 2014.

-

Maksimalkan proses sosialisasi

-

Pendidikan bagi pemilih

demokrasi,

-

Survei atau jejak pendapat

menyelenggarakan sepuluh kali pemilihan

Sebagai

konsekuensi Indonesia

negara telah

umum (Pemilu) yaitu Tahun 1955, 1971, 4 ARDIAN, NIM.E02110028 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN


1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004,

menyalurkan

dan 2009 untuk pemilihan calon legislatif

partisipasi

(Pileg) dan pemilihan calon presiden dan

pertama,

wakil presiden (Pilpres).

setempat. Ini terkait dengan beberapa nilai

Miriam

Budhiardjo

pemerintah. politik

Biasanya

dipengaruhi

budaya

politik

oleh

masyarakat

(1982:12)

yang diyakini oleh masyarakat seperti nilai

mendefenisikan, bahwa partisipasi politik

adat dan nilai tradisi, agama, dll. Kedua,

adalah

atau

partisipasi dipengaruhi juga oleh status

sekelompok orang untuk ikut secara aktif

sosial.Status sosial meliputi pendidikan,

dalam kehidupan politik yaitu dengan cara

ekonomi, dan kelas sosial masyarakat.

kegiatan

seseorang

jalan memilih pimpinan negara secara langsung

atau

mempengaruhi

tidak

langsung,

kebijakan

pemerintah.

Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan

yang

berpendapatan

lebih

yang

tinggi

memadai

dan lebih

Kegiatan ini mencakup tindakan seperti

berpartisipasi dibandingkan orang yang

memberikan suara dalam pemilihan umum,

berpendidikan dan berpenghasilan rendah.

menghadiri rapat umum, ikut sosialisasi,

Ketiga, partisipasi dipengaruhi juga oleh

menjadi

atau

keterbukaan yang dilakukan pemerintah.Ini

mengadakan

berkaitan dengan political will pemerintah

hubungan dengan pejabat pemerintah atau

untuk membuka ruang publik yang seluas-

anggota parlemen.

luasnya. Model-model partisipasi politik

anggota

kelompok

suatu

kepentingan,

partai

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M (1977:3), partisipasi politik adalah

ada lima yaitu : a. Kegiatan pemilihan, berkaitan dengan

aktivitas warga negara secara pribadi yang

setiap

dimaksudkan

mempengaruhi hasil pemilihan.

pembuatan

untuk keputusan

mempengaruhi pemerintah.

tindakan

yang

bertujuan

b. Lobbying, yaitu upaya yang dilakukan

Partisipasi politik dapat bersifat individu

untuk

ataupun

kolektif,terorganisasi

dan pemimpin politik dengan tujuan

spontan,

mapan,

atau

ataupun

damai

atau

menghubungi

mempengaruhi

pejabat–pejabat

keputusan

mengenai

kekerasan, legal ataupun illegal, efektif

persoalan yang menyangkut sejumlah

atau tidak. Partisipasi politik juga bias

orang.

berarti

kegiatan

mempengaruhi

c. Kegiatan organisasi, tujuan utamanya

pemerintah, terlepas dari kegiatan secara

adalah

langsung atau tidak. Langsung berarti ia

keputusan pemerintah.

sendiri tanpa perantara dan tidak langsung melalui

orang-orang

yang

dapat

d. Mencari

mempengaruhi

koneksi,

pengambilan

biasanya

hanya

bermanfaat pada sedikit orang. 5



e. Tindakan kekerasan, hal ini dilakukan

 Anggota pasif Parpol

sebagai upaya terakhir. Partisipasi

 Anggota aktif organisasi quasi politik

Politik

Masyarakat

dalam Pemilu tahun 2014 salah satu bagian

 Anggota aktif Parpol  Mencari jabatan politik

dari UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, maka

kegiatan

semakin

partisipasi

terlihat

politik

dalam

Menduduki Jabatan Politik

ini

kehidupan

3.

masyarakat. Karena Pemilu merupakan salah

satu

produk

demokrasi

Gaya Partisipasi Gaya mengacu kepada baik apa

dan

yang dilakukan maupun bagaimana ia

merupakan salah satu saran pendidikan

melakukan sesuatu kegiatan. Seperti gaya

politik, dimana semua masyarakat dapat

pembicaraan politik (antara singkat dan

memberikan

politiknya.

bertele-tele), gaya umum partisipasi pun

Sebagaimana dicatat oleh Profesor Miriam

bervariasi. Adapun yang termasuk dalam

Budihardjo dalam bukunya “Demokrasi di

gaya partisipasi sebagai berikut:

Indonesia”

a.

partisipasi

Selain

itu

dengan

Langsung/perwakilan,

dilaksanakannya pemilihan Presiden ini

Orang yang melibatkan diri sendiri

maka

(actual)

masyarakat

dapat

memberikan

dengan

hubungan

yang

partisipasi politiknya secara individual.

dilakukan terus-menerus dengan figur

Sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan

politik

pemberian suara yang dapat dilakukan

mengirim surat, dan mengunjungi

masyarakat dalam Pemilu. Masyarakat

kantor

melakukan partisipasi politiknya antara

bertindak terhadap politikus, tetapi

lain dengan menjadi tim sukses calon

tidak

Anggota

mereka

Legislatif,

saksi

dalam

dengan

cara

pemerintah.

bersama

menelepon,

Yang

mereka,

memberikan

lain

misalnya

suara

untuk

pelaksanaan pemilihan, ikut dalam aktifitas

memilih pejabat pemerintah

kampanye pasangan calon.

belum pernah dilihat atau ditemuinya

Pemilu bukan satu satunya cara

b.

yang

Kentara/tak kentara,

partisipasi.Hirarki Partisipasi Politik:

Seseorang mengutarakan opini politik,

 Apati politik

hal

 Memberikan suara pada saat pemilu

kemungkinan

 Aktif diskusi politik

keuntungan

 Demonstrasi

mendukung seorang kandidat politik

 Ikut rapat umum partai/kampanye

dengan

itu

bisa

meningkatkan diperolehnya

material

imbalan

(seperti

diangkat

jika

untuk

 Anggota pasif organisasi quasi politik 6 ARDIAN, NIM.E02110028 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN


menduduki

c.

jabatan

dalam

pemerintahan).

intensitas partisipasi politiknya. Orang

Individual/kolektif

yang

Bahwa tekanan dalam sosialisasi masa

kandidat, kebijakan, atau program

kanak-kanak, terutama dalam kelas-

bertindak

kelas pertama sekolah dasar, adalah

antusias; ciri yang tidak terdapat pada

pada

individual

orang yang memandang pemilihan

(memberikan suara, mengirim surat

umum hanya sebagai memilih satu

kepada pejabat, dsb). Bukan pada

orang dengan orang lain yang tidak

memasuki kelompok terorganisasi atau

ada bedanya.

gaya

partisipasi

pada demontrasi untuk memberikan

d.

Warga negara berbeda-beda dalam

g.

mendukung

dengan

tujuan,

semangat

dan

Derita/kesenangan

tekanan kolektif kepada pembuatan

Seseorang bisa menaruh perhatian

kebijakan.

politik

Sistematik/acak

karena kegiatan politik itu sendiri

Beberapa

individu

melibatkan

deritanya

kegiatan

dalam politik untuk mencapai tujuan

menyenangkan.

Yang

tertentu,

mencapai sesuatu yang lebih jauh dari

mereka

bertindak

dorongan

berdasarkan

berpartisipasi

dan

merupakan

karena

hati,

bukan

melainkan

perhitungan,

4.

Motif Partisipasi Berbagai faktor meningkatkan atau

menekan partisipasi politik. Salah satu

mereka kesinambungan dan teguh,

perangkat faktor itu menyangkut motif

bukan sewaktu-waktu atau dengan

orang yang membuatnya ambil bagian.

intensitas yang berubah-ubah.

Motif-motif ini, seperti gaya partisipasi

Terbuka/Tersembunyi

yang diberikannya berbeda-beda dalam

Orang yang mengungkapkan opini

beberapa hal sebagai berikut:

politik dengan terang-terangan dan

a.

ragu-ragu,

dan

ingin

tindakan

tanpa

berkontradisi,

lain

politik melalui partisipasi.

melakukan sesuatu bersifat konsisten, tidak

yang

pikiran,

perasaan, dan usul mereka utnuk

e.

sangat

dan

yang

Sengaja/tak sengaja Beberapa warga negara mencari

menggunakan berbagai alat yang dapat

informasi

diamati untuk melakukannya, bergaya

berpengetahuan,

partisipasi terbuka.

legislator,

f. Berkomitmen/ Tak berkomitmen

dan

berhasrat

menjadi

mempengaruhi atau

suara

mengarahkan

kebijaksanaan pejabat pemerintahan. 7



b.

Rasional/emosional

mulai herkembang dalam wacana publik.

Orang yang berhasrat mencapai tujuan

tertentu,

yang

dengan

teliti

Walaupun belum menjadi satu bidang kajian

akademik.

Publikasi

mempertimbangkan alat alternatif untuk

seminar

mencapai

kemudian

mengangkat tema tentang pendidikan dan

memilih yang paling menguntungkan di

politik masih kurang terdengar. Andaipun

pandang

ada, fokus bahasannya belum begitu

tujuan

dari

itu,

segi

dan

pengorbanan

dan

ataupun

berbagai

diskusi

hasilnya disebut bermotivasi rasional.

menyentuh

c.

hubungan politik dan pendidikan, hanya

Kebutuhan psikologis/sosial Bahwa

substantif

orang

masih di seputar aspek-aspek ideologis

psikologis

politik pendidikan. Walaupun demikian,

mereka pada objek-objek politik misalnya,

keyakinan akan adanya hubungan yang

dalam

tak

memproyeksikan

kadang-kadang

aspek-aspek

yang

kebutuhan

mendukung

pemimpin

politik

karena kebutuhan yang mendalam untuk tunduk kepada

terpisahkan

antara

politik

dan

pendidikan sudah mulai terbentuk.

autoritas, atau ketika

Mochtar

Buchori

(M.

Shirozi,

memproyeksikan ketidakcukupannya pada

2005:30) mengemukakan bahwa terdapat

berbagai kelas “musuh” politik yang

beberapa

dipersepsi-minoritas, negara asing, atau

mulai

politikus dari partai oposisi.

kesadaran masyarakat terhadap hubungan

d.

antara pendidikan dan politik yaitu:

Diarahkan dari dalam/dari luar Perbedaan partisipasi politik yang

pemikiran

yang

mendukung

berkembangnya

Pendidikan

Politik,

merupakan

dengan motivasi batiniah dan motivasi

salah satu fungsi input sistem politik yang

sosial untuk berpartisipasi politik.

berlaku di negara manapun juga baik yang

e.

menganut

sistem

politik

demokratis,

otoriter,

diktator

dan

sebagainya.

Berpikir/tanpa berpikir Setiap orang berbeda dalam tingkat

kesadarannya ketika menyusun tindakan

Pendidikan

politik,

politik. Perilaku yang dipikirkan meliputi

pembentukan sikap dan orientasi politik

interpretasi aktif dari tindakan seseorang

pada

dan perkiraaan konsekuensi tindakan itu

keterlaksanaannya sangat ditentukan oleh

terhadap dirinya dan orang lain.

lingkungan

warga

sosial,

merupakan

negara

ekonomi

proses

dimana

dan

kebudayaan di mana individu berada, 5.

Pendidikan Politik

selain itu, juga ditentukan oleh interaksi

Di Indonesia, kepedulian terhadap

pengalaman serta kepribadian seseorang.

hubungan pendidikan dan politik sudah

Disisi lain kegiatan ini juga dipandang 8



sebagai proses yang berlangsung lama dan

politik, dan mampu menjadi pelaku

rumit yang dihasilkan dari usaha saling

politik yang bertanggung jawab secara

mempengaruhi

etis atau moril dalam mencapai tujuan-

di

antara

kepribadian

individu dengan pengalaman politik yang relevan yang memberi bentuk terhadap

tujuan politik. c.

Sementara,

menurut

Kantaprawira

tingkah laku politiknya. Pengetahuan, nilai

(1998:54) pendidikan politik adalah

dan sikap yang diperoleh seseorang itu

suatu

membentuk satu layar persepsi, melalui

pengetahuan politik rakyat dan agar

mana

rangsangan

mereka dapat berpartisipasi secara

politik yang akan menentukan bentuk etika

maksimal dalam sistem politiknya,

politik

sesuai

individu

menerima

seseorang

yang

berkembang

berangsur-angsur.

mengenai pendidikan politik, antara lain : Menurut

Khoiron

dkk

paham

kedaulatan

harus

mampu

menjalankan

tugas

partisipasi.

(1999:4)

Sesungguhnya pendidikan politik

Pendidikan politik pada hakikatnya

adalah

adalah sebagai bagian dari pendidikan

individu dapat memperoleh pengetahuan,

orang

ini

nilai dan sikap terhadap sistem politik

menyangkut relasi antar individu, atau

masyarakat. Namun, peristiwa ini tidak

individu dengan masyarakat di tengah

menjamin bahwa masyarakat mengesahkan

medan sosial, dalam situasi-situasi

sistem

konflik

oleh

mungkin bisa terjadi, sebab bisa saja

dan

menyebabkan

dewasa,

yang

karena

hal

ditimbulkan

bermacam-macam

b.

dengan

meningkatkan

rakyat atau demokrasi bahwa rakyat

Ada berbagai pendapat para ahli

a.

upaya

perbedaan

sebuah

proses

politiknya,

dengan

sekalipun

mana

hal

pengingkaran

ini

terhadap

kemajemukan masyarakat.

legitimasi. Tetapi, apakah akan menuju

Begitu pula menurut Kartono (1996 :

kepada

64) Pendidikan politik adalah bentuk

yang menyebabkan pengingkaran. Apabila

pendidikan

dewasa

dengan

tidak ada legitimasi disertai dengan sikap

kader-kader

untuk

bermusuhan yang aktif terhadap sistem

pertarungan politik dan mendapatkan

politik, maka perubahan mungkin terjadi.

penyelesaian agar menadang dalam

Sebaliknya,

perjuangan politik Pendidikan politik

dengan

adalah

politik, bukan tak mungkin menghasilkan

menyiapkan

orang

perubahan, tergantung keadaan

upaya

edukatif

yang

internasional, di sengaja dan sistematis untuk

membentuk

inividu

jika

sikap

legitimasi

apatis

dibarengi

terhadap

sistem

perubahan.

sadar 9



Sesuai dengan yang dikemukakan

membangun

watak

bangsa

oleh Alfian (1986:235) dalam bukunya

character

Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia

dimaksud adalah nilai-nilai Pancasila, tiada

bahwa Pendidikan politik dapat diartikan

lain merupakan cerminan hati nurani dan

sebagai usaha yang sadar untuk mengubah

sifat khas karakteristik bangsa, bukanlah

proses

nilai-nilai yang secara hakiki lahir pada

sosialisasi

sehingga

politik

mereka

masyarakat

building).

(national

Nilai-nilai

yang

memahami

dan

saat kemerdekaan, melainkan telah tumbuh

nilai-nilai

yang

dan berkembang melalui proses sejarah

terkandung dalam suatu sistem politik yang

yang panjang. Nilai ini berasal dari kodrat

ideal yang hendak dibangun. Sedangkan

budaya dan menjadi milik seluruh rakyat.

yang dimaksud dengan pendidikan politik

Hal

menurut lnstruksi Presiden No. 12 tahun

kepribadian, sikap, dan tingkah laku

1982

bangsa.

menghayati

betul

tentang

Pola

Pengembangan Generasi

Pembinaan

dan

Pendidikan

Politik

adalah

sebagai

muda

berikut:Pendidikan

politik

ini

tercermin

Pendidikan suatu

sarana

dalam

politik untuk

watak,

merupakan meningkatkan

merupakan

kesadaran berbangsa dan bernegara yang

rangkaian usaha untuk meningkatkan dan

dilaksanakan secara berkesinambungan

memantapkan

dan

dan terencana. Pelaksanaan pendidikan

kenegaraan guna menunjang kelestarian

politik, harus berpegang teguh pada

Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya

filsafah

politik bangsa. Pendidikan politik juga

Indonesia.

harus merupakan bagian proses perubahan

pendidikan politik merupakan bagian

kehidupan politik bangsa Indonesia yang

integral dari keseluruhan pembangunan

sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka

bangsa yang dilaksanakan sesuai dengan

usaha menciptakan suatu sistem politik

landasan yang telah mendasari kehidupan

yang

bangsa Indonesia.

kesadaran

benar-benar

politik

demokratis,

stabil,

efektif,dan efisien. Dengan

dan

kepribadian

Secara

tidak

bangsa langsung

Berdasarkan Inpres No. 12 tahun demikian

pendidikan

1982 tentang Pendidikan Politik bagi

politik adalah proses penanaman nilai-nilai

Generasi Muda (1982:13), maka yang

dan norma-norma dasar dari ideologi suatu

menjadi

negara yang dilakukan dengan sadar,

politik adalah sebagai berikut:

terorganisir, terencana dan berlangsung

landasan

hukum

pendidikan

Landasan pendidikan politik di

kontinyu

dari

satu

generasi

kepada

Indonesia terdiri dari:

generasi

berikutnya

dalam

rangka

a. landasan ideologis, yaitu Pancasila 10



b. landasan konstitusi, yaitu UUD 1945

masyarakat yang sesuai dengan tuntutan

c. landasan operasional, yaitu GBHN

politik yang ingin diterapkan.

d. landasan Pemuda

historis, 28

yaitu

Oktober

Sumpah

1928

dan

Proklamasi 17 Agustus 1945".

Inti dari pendidikan politik adalah mengenai bagaimana rakyat direkrut dan disosialisasikan.

Landasan yang tersebut di atas

pendidikan

Jadi,

politik

fungsi adalah

dari untuk

merupakan landasan pokok pendidikan

menjelaskan proses perekrutan dan upaya

politik

sosialisasi kepada rakyat untuk mengerti

yang

disertai

landasan

kesejarahan. Hal ini penting karena

mengenai

warga

politik serta agar dapat memiliki orientasi

negara terutama

siswa harus

mengetahui sejarah perjuangan bangsa

sebab

meningkatkan pemahaman

sistem

Fungsi yang disampaikan di atas lebih menonjolkan fungsi pendidikan

Fungsi pendidikan politik sangat penting

dalam

kepada sistem politik.

agar memiliki jiwa, semangat, dan nilainilai kejuangan 1945.

peranannya

pendidikan pengetahuan masyarakat

politik

dalam

mengubah

tatanan

politik

masyarakat yang ada menjadi lebih baik

dan

dan lebih mendukung tercapainya proses

tentang

demokrasi. Sedangkan fungsi pendidikan

kehidupan politik yang pada gilirannya

politik bagi individu antara lain adalah:

akan mendorong timbulnya kesadaran

1) peningkatan

kemampuan

individual

politik secara maksimal dalam suatu

supaya setiap orang mampu berpacu

sistem politik.

dalam lalu lintas kemasyarakatan yang

Merujuk

pada

beberapa

menjadi semakin padat penuh sesak dan

pengertian pendidikan politik yang telah

terpolusi

disebutkan sebelumnya, maka pendidikan

macam

politik mempunyai dua tujuan utama.

kedurjanaan.

Pertama, fungsi pendidikan politik adalah

2) di

oleh

dampak

penyakit

samping

untuk mengubah dan membentuk tata

memahami

perilaku seseorang agar sesuai dengan

mengendalikan

tujuan politih yang dapat menjadikan

pelaksanaan

setiap individu sebagai partisipan politik

masyarakat.

bermacam-

social

mengenai

kekuasaan,

mekanismenya, dan kekuasaan

dan

ikut

mengontrol di

tengah

yang bertanggung jawab. Kedua, fungsi

Fungsi pendidikan politik bagi

pendidikan politik dalam arti yang lebih

individu yang tertera di atas tidak hanya

luas untuk membentuk suatu tatanan

mengubah individu tapi juga membentuk individu yang baru. Dalam artian bahwa 11



seseorang

individu

dengan

melalui

sebelumnya, maka pendidikan politik

pendidikan politik tidak hanya memiliki

mempunyai dua tujuan utama. Pertama,

pengetahuan dan pemahaman tentang

fungsi pendidikan politik adalah untuk

politik tapi juga mempunyai kesadaran

mengubah dan membentuk tata perilaku

dan sensitifitas dalam berpolitik yang

seseorang agar sesuai dengan tujuan politik

direalisasikan dalam bentuk perbuatan

yang dapat menjadikan setiap individu

yaitu dengan ikut berpartisipasi atau

sebagai

ditunjukkan dengan sikap dan perilaku

bertanggung

politif yang lebih luas dalam usahanya

pendidikan politik dalam arti yang lebih

untuk mencapai tujuan politik.

luas untuk membentuk suatu tatanan

partisipan jawab.

politik

yang

Kedua,

fungsi

Sampai saat ini, realitas pendidikan

masyarakat yang sesuai dengan tuntutan

politik Indonesia masih belum sepenuhnya

politik yang ingin diterapkan. Dengan

merdeka.

dari

demikian dapat dipahami bahwa peran

komitmen pemerintah yang masih rendah

pendidikan politik sangat diharapkan untuk

dalam mewujudkan akses dan pemerataan

membentuk karakter dan mental generasi

pendidikan dasar yang bebas biaya, belum

muda untuk dapat melakukan transformasi

terpenuhinya anggaran pendidikan sebesar

budaya dalam upaya membina sistem dan

20%, kurangnya penghargaan terhadap

kondisi politik yang kondusif. Suatu

profesionalisme dan kesejahteraan guru,

tuntutan yang pada hakekatnya telah

rendahnya

saing

digariskan oleh para pendiri Republik

pendidikan, upaya otonomi pendidikan

Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan

yang masih setengah hati, dan sebagainya.

bangsa

Padahal

nasional, dengan mengedepankan budaya

Hal

ini

mutu

bisa

dilihat

dan

pemerintah

daya

sebetulnya

telah

menetapkan Renstra Pendidikan tahun 2010–2014

dengan

tiga

dan

memajukan

kebudayaan

dan etika politik yang patut dibanggakan.

sasaran

Pokok-pokok

materi

pembangunan pendidikan nasional yang

politik

akan

meningkatkan

muatan yang terkandung dalam kurikulum

perluasan dan pemerataan pendidikan,

pendidikan politik. Kurikulum pendidikan

meningkatkan

politik adalah jarak yang harus ditempuh

dicapai,

pendidikan

yaitu

mutu dan

dan

relevansi

meningkatkan

kepemerintahan

sepenuhnya

pendidikan

tertuang

sebagai

tata

oleh seorang siswa dalam mencapai target

(governance),

yaitu melek politik yang ditandai dengan

akuntabilitas, dan pencitraan publik. Merujuk pada beberapa pengertian pendidikan politik yang telah disebutkan

menguatnya daya nalar terhadap berbagai aktifitas

politik

dalam

infrastruktur

maupun suprastruktur politik 12



Kurikulum

pendidikan

politik

Berdasarkan penjelasan di atas,

yang dicanangkan oleh Robert Brownhill

dapat kita lihat bahwa terdapat satu

di atas telah cukup lengkap. Seperti kita

materi

lihat, Brownhill tidak hanya memasukkan

pendidikan politik menurut Brownhill

unsur materi politik namun juga terdapat

dengan bahan

unsur etika, ketaatan pada hukum dan

politik di Indonesia. Dalam kurikulum

kekuasaan,

terhadap

pendidikan politik di Indonesia, telah

jalannya pemerintahan dan pembuatan

memasukkan unsur materi agama yang

kebijakan, serta masalah ekonomi dan

merupakan ciri khas bangsa Indonesia

sejarah.

dalam bahan pendidikan politik.

pemahaman

Hal-hal yang mengenai kurikulum

yang membedakan kurikulum

Bahan

kurikulum

pendidikan

politik

Indonesia

Presiden No. 12 Tahun 1982 tentang

Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Pendidikan Politik bagi Generasi Muda

1945, dan berbagai makna yang dipetik

yang

dari perjuangan bangsa Indonesia. Semua

bahwa

bahan

bersumber

di

pendidikan politik diatur dalam Instruksi

menyebutkan

harus

pendidikan

pada

pendidikan politik antara lain:

bahan ajar pendidikan politik tersebut

a. penanaman kesadaran berideologi,

telah tercakup dalam mata pelajaran PKn.

berbangsa, dan bernegara, b. kehidupan

dan

kerukunan

hidup

beragama;

6.

Faktor – faktor yang menyebabkan keberhasilan Pendidikan Politik

c. motivasi berprestasi; d. pengamalan kewajiban,

Menurut Alfian (1986:82) ada dua

kesamaan keadilan

penghormatan

atas

hak

dan

faktor yang menyebabkan keberhasilan

sosial,

dan

pendidikan

harkat

dan

peningkatan kesadaran politik masyarakat,

martabat manusia; e. pengembangan dan

yaitu,

(1)

Faktor

khususnya pada generasi muda dan (2)

kemampuan

kemampuan

untuk mewujudkan

politik

politik

peningkatan

pribadi

merupakan hasil kesadaran politik yang

kebutuhan

dan

keinginan ikut serta dalam politik;

yang meningkat mempunyai aspek yang positif

g. kepercayaan pada pcmcrintah;

dukungan

h. kepercayaan

pemerintahan

pembangunan

yang berkesinambungan.

yang

tinggi dari masyarakat. Partisipasi politik

f. disiplin pribadi, sosial, dan nasional;

pada

partipasi politik,

berupa

semakin pada dalam

meningkatnya penyelenggara keberhasilan

pendidikan politik. 13



Begitu

pula

Rusadi

Salah satu dampak modernisasi adalah

bahwa

munculnya kelas pekerja baru dan

keberhasilan politik juga dapat dilihat

kelas menegah yang semakin meluas,

antara lain melalui:

sehingga

a. Bahan bacaan seperti surat kabar,

berkepentingan untuk berpartisipasi

Kantaprawira

menurut

(1998:56)

majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa

yang

biasa

membentuk

c.

Pengaruh

Kaum

Intelektual

dan

Komunikasi Massa Modern

b. Siaran radio dan televisi serta film

Kaum intelektual (sarjana, pengarang,

(audio visual media). atau

wartawan, dan sebagainya) melalui dalam

ide-idenya kepada masyarakat umum

masyarakat seperti masjid atau gereja

dapat membangkitkan tuntutan akan

tempat menyampaikan khotbah, dan

partisipasi masa dalam pembuatan

juga

keputusan

lembaga

asosiasi

pendidikan

formal

ataupun informan.

politik.

berkembangnya dan

7.

merasa

dalam pembuatan keputusan politik.

pendapat umum.

c. Lembaga

mereka

Demikian

sarana

komunikasi

juga

transportasi

modern

mampu

mempercepat penyebaran ide-ide baru.

Luas Partisipasi Politik Luas partisipasi politik dipengaruhi

d.

Konflik

di

antara

Kelompok-

oleh tingkat kemajuan bangsa, sistem

Kelompok Pemimpin Politik

politik yang dianut, masalah komunikasi,

Para

tingkat melek huruf ( literasi ). Menurut

memperebutkan

Myron Weiner (1980:27), paling tidak

Sesungguhnya

terdapat lima hal yang dapat menyebabkan

lakukan adalah dalam rangka mencari

timbulnya gerakan ke arah partisipasi yang

dukungan rakyat. Berbagai upaya yang

lebih luas dalam proses politik, yaitu:

mereka

a.

memperjuangkan ide-ide partisipasi

Modernisasi Sejalan

dengan

politik

bersaing kekuasaan.

apa

yang

mereka

lakukan

untuk

berkembangnya

massa dapat menimbulkan gerakan-

industrialisasi, perbaikan pendidikan

gerakan yang menuntut agar hak-hak

dan media komunikasi massa, maka

rakyat

pada

terpenuhi.

sebagian

penduduk

yang

merasakan terjadinya perubahan nasib

b.

pemimpin

e.

yang

berpartisipasi

itu

Keterlibatan Pemerintah yang Meluas

akan menuntut berperan dalam politik

dalam Urusan Sosial Ekonomi dan

Perubahan-Perubahan Struktur Kelas

Kebudayaan

Sosial 14 ARDIAN, NIM.E02110028 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN


Perluasan dalam

kegiatan

berbagai

bidang

pemerintah menimbulkan

akibat adanya tindakan-tindakan semakin

menyusup

ke

segala

telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

yang

Dari

pengertian

tersebut

dapat

segi

ditarik kesimpulan bahwa pemilih adalah

kehidupan rakyat. Ruang lingkup tindakan

warga negara yang telah didaftar oleh

atau kegiatan atau tindakan pemerintah

penyelenggara

yang semakin luas mendorong timbulnya

pemilih

tuntutan-tuntutan yang terorganisir untuk

(memberikan hak suara) pada pemilu yang

ikut serta dalam pembuatan keputusan

diselenggarakan

politik.

rentang usia 17-51 tahun.

pemilu

dan

dalam

mengikuti

di

daftar pemilu

Indonesia

dengan

Dari definisi yang telah dipaparkan 8.

dapat disimpulkan bahwa cirri-ciri pemilih

Kategori Pemilih Pemilih

di

Negara

Indonesia

pemula yaitu sebagai berikut:

terbagi menjadi 3 (tiga) kategori. Pertama,

a. Warga negara Indonesia dan pada hari

pemilih yang rasional, yaitu pemilih yang

pemungutan suara sudah berumur 17

memilih berdasarkan penilaian dan analisis

(tujuh belas) tahun atau lebih atau

mendalam. Yang kedua, pemilih kritis

sudah/pernah kawin.

emosional, yaitu pemilih yang idealis dan

b. Sudah

mengikuti

pemilu

tidak kenal kompromi. Dan ketiga, pemilih

(memberikan hak suara) pada pemilu

pemula, yaitu pemilih yang baru pertama

yang diselenggarakan di Indonesia

kali memilih karena usia mereka baru

dengan rentang usia 17-51 tahun.

memasuki

usia

pemilih

c. Mempunyai

(http://www.ressay_wordpress.com).

hak

memilih

dalam

penyelenggaraan pemilu.

Menurut pasal 1 ayat (22) UU No. 10 tahun 2008, pemilih

adalah warga

negara

telah

Indonesia

yang

genap

9.

Masalah

Dalam

Kegiatan

Partisipasi Politik Dalam

berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih

pelaksanaan

kegiatan

atau sudah/pernah kawin. Kemudian pasal

partisipasi

politik,

tentunya

19 ayat (1 dan 2) UU No. 10 tahun 2008

selamanya

berjalan

dengan

menerangkan

Terdapat beberapa masalah yang sering

bahwa

pemilih

yang

terjadi

Indonesia

tersebut, diantaranya masyarakat yang

penyelenggara

didaftar

oleh

dalam

daftar

pemilu

pemilih dan pada hari pemungutan suara

enggan

pelaksanaan

lancar.

memunyai hak memilih adalah warga yang

dalam

tidak

menghadiri

kegiatan

kegiatan

politik

(kampanye), tidak hadir dalam kegiatan 15



pemilihan umum dan tidak menggunakan

dokumentasi

hak pilihnya (golput). Namun demikian,

instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri

masalah yang sering terjadi dalam kegiatan

dibantu

pedoman

partisipasi

analisis

data

politik

dewasa

ini

adalah

dengan

menggunakan

wawancara.

yang

Teknik

digunakan

dalam

semakin menurunnya tingkat kesadaran

penelitian ini adalah analisis deskriftif

masyarakat

kualitatif. Teknik analisa data dimulai dari

untuk

menggunakan

hak

pilihnya (golput).

pengumpulan

data,

reduksi

data,

pengorganisasian data, dan interprestasi daya. Teknik

keabsahan data dalam

penelitian kualitatif yang peneliti gunakan

C. METODE PENELITIAN

adalah triangulasi data. Penelitian penelitian

ini

merupakan

deskriptif

penelitian kualitatif.

dengan

jenis metode

Sehingga dengan

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

metode ini dapat mendeskripsikan serta menganalisa Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dalam upaya meningkatkan Partisipasi Pemilih pada

1.

Peningkatan kemampuan individual dengan cara sosialisasi ke beberapa sekolah dengan fokus kepada pemilih pemula.

Pemilihan Presiden 2014.

Pendidikan politik mengajarkan

Lokasi penelitian ini dilakukan di

masyarakat untuk lebih mengenal sistem

Kota Pontianak. Waktu penelitian ini

politik

dimulai dari bulan Oktober 2014 sampai

bahwa sosialisasi politik adalah proses

dengan

yang

pembentukan sikap dan orientasi politik

digunakan dalam penelitian ini adalah

para anggota masyarakat. Melalui proses

Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak

sosialisasi politik inilah para anggota

dan masyarakat pemilih. Sedangkan objek

masyarakat

penelitiannya

orientasi terhadap kehidupan politik yang

Maret

2015.

adalah

Subjek

Strategi

Komisi

Pemilihan Umum Kota Pontianak dalam

negaranya.

Dapat

memperoleh

dikatakan

sikap

dan

berlangsung dalam masyarakat.

upaya meningkatkan partisipasi pemilih

Sebagai bentuk tanggung jawab

pada pemilihan presiden 2014 di kota

KPU Kota Pontianak dalam mensukseskan

Pontianak.

Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun

Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan

oleh

peneliti wawancara,

dengan

2014 dalam bentuk sosialisasi sebagai berikut :

dan 16



KPU

Kota

Pontianak

telah

membentuk Relawan Demokrasi yang di

Tujuan sosialisasi yaitu : a. Meningkatkan

pemahaman

tuangkan dalam Keputusan KPU Kota

pengetahuan

Pontianak

20/Kpts/KPU-Kota-

pentingnya Pemilu Presiden dan Wakil

019.435761/TAHUN 2014 yang terbagi

Presiden, Kepala Daerah dan Wakil

dalam

Kepala Daerah dalam membangun

Nomor

lima

segmen,

masing-masing

segmen terdiri dari 5 orang :

warga

binaan

dan akan

kehidupan demokrasi di Indonesia;



Segmen Pemilih Pemula;



Segmen Agama

pengetahuan warga binaan tentang



Segmen Perempuan;

program, tahapan, jadwal, dan hasil



Segmen Disabilitas;

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,



Segmen Marginal.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala

b. Meningkatkan

sosialisasi

keliling

bentuk/macam

(mobile)

dan

Daerah;

Relawan Demokrasi yang dibentuk bertugas untuk melaksanakan kegiatan

pemahaman

c. Meningkatkan

pemahaman

dan

pengetahuan warga binaan tentang

berbagai

beberapa

dimasing-masing

hal

teknis

dalam

kelompok-kelompok baik itu disekolah-

menggunakan hak politik dan hak

sekolah, perguruan tinggi, perkumpulan

pilihnya dalam Pemilu Presiden dan

agama, Lapas dan lain-lain.

Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2.

Pemahaman kekuasaan mengarah kepada kaum marginal yakni Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pontianak

d. Meningkatkan kesadaran warga binaan untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Kepala

e. Meningkatkan

kesadaran

Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah

partisipasi

proses penyampaian informasi mengenai

menggunakan

sistem, tata cara teknis, tahapan, program,

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,

dan jadwal, hasil pemilu, serta hal-hal lain

Kepala Daerah dan Wakil Kepala

yang berkaitan dengan penyelenggaraan

Daerah.

pemilih hak

pilihnya

dan dalam pada

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3.

Memahami mekanisme yang diberikan melalui media televisi, 17



sosialisasi langsung dan simulasi oleh KPU Kota Pontianak Pendidikan

politik

dapat

merupakan sarana yang tentu saja bukan hanya ditujukan untuk menghitung atau profit saja, namun lebih dari itu, ada proses

dikatakan sebagai media penyampaian

pendidikan

konsep politik yang memiliki tujuan

informasi terkait dengan penyelenggaraan

akhir untuk membuat warga negara

Pemilu.

bagi

para

pemilih

serta

menjadi lebih melek politik. Warga negara yang melek politik adalah warga negara

yang

sadar

akan

hak

dan

kewajiban sehingga dapat ikut serta dalam

kehidupan

hernegara

dalam

pembangunan. diperlukan

berbangsa

dan

setiap

proses

Pendidikan

politik

keberadaannya

4.

Mengendalikan dan mengontrol kekuasaan dengan cara memberikan pendidikan politik kepada anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara. Lembaga

bekerjasama

penyelenggara

yang

pemilu

berkesinambungan

terutama

dengan lembaga pendidikan, Ormas, LSM

untuk mendidik generasi muda saat ini

untuk terus mengadakan sosialisasi dan

yang nantinya akan menjadi generasi

pendidikan politik kepada semua level

penerus bangsa.

masyarakat. Karena selama ini kerjasama

Survey atau jejak pendapat dan

tersebut bersifat momentum menjelang

penghitungan cepat yang kini banyak

pemilihan sehingga kerjasama tersebut

mendapatkan sorotan publik terkait dengan

hanya

integritas

menyentuh keakar rumput.

pelaksanaannya.

Banyak

bersifat

sosialisasi

yang

tidak

anggapan bahwa survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat dilakukan hanya untuk kepentingan profit saja. Namun, di satu

sisi,

perlu

diperhatikan

E. KESIMPULAN DAN SARAN

bahwa

keberadaan kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat sangatlah

a) Kesimpulan Partisipasi Politik merupakan salah

bisa

satu kegiatan kenegaraan warga negara

untuk

dalam kegiatan politik. Partisipasi politik

menyebarluaskan informasi terkait dengan

tersebut juga merupakan hak warga negara,

penyelenggaraan

itu,

jadi sudah sewajarnya seorang warga

kegiatan survei atau jajak pendapat dan

negara menggunakan hak tersebut dengan

penghitungan cepat perlu mendapatkan

sebaik-baiknya. Partisipasi politik dalam

dukungan,

negara demokrasi merupakan indikator

penting. dijadikan

Kegiatan

tersebut

sebuah

sarana

Pemilu.

karena

juga

Untuk

kegiatan

tersebut

18 ARDIAN, NIM.E02110028 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN


implementasi penyelenggaraan kekuasaaan

lain.

negara tertinggi yang absah oleh rakyat

Demokrasi,

(kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan

menyebarluaskan

keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi

tatap muka, media surat kabar, radio,

(Pemilu). Strategi yang telah dilaksanakan

spanduk, lefleat, stiker, baliho yang

oleh KPU Kota Pontianak dalam upaya

tersebar di seluruh Kota Pontianak,

meningkatkan

agar

partisipasi

politik

Selain

membentuk KPU

seluruh

Kota

Pontianak

infomasi

lapisan

Relawan

melalui

masyarakat

masyarakat dalam pilpres tahun 2014

mengetahui pelaksanaan pemilu pada

adalah sebagai berikut:

tahun

Melakukan

Pendidikan

politik

untuk

2014

Pemilihan

Presiden,

anggota DPR,DPD, DPRD.

masyarakat seperti: 1. Sosialisasi tentang pilpres 2014 ke

b) SARAN

berbagai kalangan masyarakat

Adapun saran-saran yang dapat

Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU

penulis berikan agar setidaknya dapat

Kota Pontianak tentang pilpres 2014

mengurangi hambatan-hambatan yang ada

dibuat secara luas ke berbagai tempat

yaitu:

berkumpulnya

1.

masyarakat,

seperti

KPU Kota Pontianak perlu membuat

dipusat keramaian, di car free day, di

penjelasan tentang pendidikan politik

sekolah-sekolah, di pasar, dsb.

yang lebih mudah dimengerti oleh

2. Membuat seminar tentang pentingnya

masyarakat awam, terutama kalangan

partisipasi politik kepada masyarakat Seminar yang dibuat oleh KPU Kota Pontianak

tentang

pentingnya

bawah. 2.

KPU Kota Pontianak juga perlu memberikan

pengetahuan

politik

memberikan hak suara dalam pilpres

kepada para pegawai dengan tujuan

2014

bisa menjadi salah satu agen KPU

di

sekolah-sekolah.

Seperti

seminar.

Kota Pontianak dalam menyampaikan

3. Membentuk relawan demokrasi

pengetahuan pendidikan politik bagi

Relawan Demokrasi yang dibentuk

masyarakat

bertugas untuk melaksanakan kegiatan

strategi dalam menigkatkan partisipasi

sosialisasi keliling (mobile) berbagai

politik masyarakat.

bentuk/macam

guna

menyukseskan

dimasing-masing

kelompok-kelompok

baik

itu

disekolah-sekolah, perguruan tinggi,

F. DAFTAR PUSTAKA

perkumpulan agama, Lapas dan lain19 ARDIAN, NIM.E02110028 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN


1.

Buku-Buku

Alfian, 1992. Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia. Jakarta :GramediaPustakaUtama. Alfian, 1986. Pembangunan Politik Indonesia. Jakarta :Gramedia Pustaka Utama. Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Budiarjo, Miriam. 1982. Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta: Gramedia. Dalton, Russel J. dan Martin P. Wattenberg. 1993. Political Science : The State of The Discipline. Washington: American Political Science Association. Iskandar, 2013. Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial. Jakarta :Referensi Jurnal Tata Loka. Semarang: Planologi UNDIP Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kedua. 1996. Jakarta :Balai Pustaka 3685. Kantaprawira,Rusadi 1998, Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar, Bandung : CV Sinar Baru.

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson. 1977. No Easy Choie: Political Participation in Developing Countries. Cambridge, Mass: Harvard University Press. Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Cetakan ke-11. Bandung : ALFABETA Syarbaini,Syahrial,Dkk. 2002. Sosiologi dan Politik. Jakarta :Ghalia Indonesia. Weiner, Myron.1980. Modernisasi: Dinamika Pertumbuhan. Yogyakarta: GadjahMada University Press. 2.

Dokumen-Dokumen

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Undang-undang No. 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014 Peraturan KPU No.21 tahun 2013 tentang Program dan jadwal penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014. Peraturan KPU No.23 tahun 2013 tentang Partisipasi Masyaraka tdalam Penyelenggaraan Pemilu

Kartono, Kartini 1996, Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa, Bandung :Mandar Maju. Khoiron, M. Nur. 1999. Pendidikan Politik Bagi Warga Negara (Tawaran Operasional dan Kerangka Kerja). IKIS: Yogyakarta. Moleong, Lexy, J. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Rajawali Rosda Karya. Robert P. Clark. 1989. Menguak Kekuasaan dan Politik di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga. 20 ARDIAN, NIM.E02110028 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN

KEMENTERIAN

RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA . FAKUL TAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

\

TINGGI

PENGELOLA JURNAL MAHASISWA Jalan Prot Dr. B. Hadari Nawawi, Pontianak

Kotak Pos 78124

LEMBAR PERNY ATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI KARY A ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama Lengkap NlM I Periode lulus Tanggal Lulus . Fakultas/ Jumsan E-mail addres/ HP

: Ar.di~r.1

: Eg.?'J\o.Q1.~•....I.

. .

: !~..~.Mr.L20.J6. j . : ISIPJ .Ih~kll.;L.4\dminls~r.~L ..l.l~u ..\:bh tlk r

. ~cl\ay)_S.\d\Ke>.~~~}.:caY.Y.\/oti.'1!;qyP'"b5:F!

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif.kelulusan mahasiswa (S 1), wenyetu~,\i._~tuk memberikan kepada Pengelola Jumal Mahasiswa ~~+~! *) pada Program Studi .\IY.\1U ~l<. Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif iNon-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul**) :

. .~:~{t~ur"::~~'i£.r~&r:.t~t'f~t.:k~::::::::: ~=~ .. beserta perangkat yang diperlukan (hila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkanl mempublikasikannya di Internet atau media lain): !=t~ecarafulltex content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

c;zf

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini, Demikian pemyataan ini yang saya buat dengan sebenamya. ': Pontianak.

: 2S..~

~

..2a...

nama jurnal sesuai prodi masing-masing (pub/ikalGovernance/Aspirasi/Soc1odev/Sosiologique) Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirk"i~~ada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author) :iic:" ' ~

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PONTIANAK DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2014 DI KOTA PONTIANAK

Recommend Documents