PARTISIPASI POLITIK ETNIS TIONGHOA DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA PONTIANAK TAHUN

Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2016 http://jurmafis.untan.a.cid

PARTISIPASI POLITIK ETNIS TIONGHOA DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA PONTIANAK TAHUN 2009-2014 Oleh: MISAEL HOSEA LIDI NIM. E02110043 Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016 Email: [email protected]

Abstrak Penelitian ini tentang rekam jejak partisipasi etnis Tionghoa pada dua Pemilu yang lalu setelah era reformasi, terlihat bahwa pada Pemilu tahun 1999 dan 2004 komunitas Tionghoa masih tampak malu-malu dan canggung dalam partisipasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi politik etnis Tionghoa dalam pemilihan umum legislatif di Kantor DPRD Kota Pontianak tahun 2009-2014. Untuk mencapai tujuan penelitian jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mendeskripsikan dan menganalisa bentuk-bentuk partisipasi etnis Tionghoa dalam pemilu legislatif. Teori yang digunakan adalah bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Almond secara konvensional yaitu pemberian suara (voting), diskusi politik, kegiatan kampanye. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya bentuk keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat tionghoa dalam kegiatan kampanye tergolong masih rendah, keanggotaan partai politik dimana masyarakat tionghoa tidak sepenuhnya melibatkan dirinya sebagai anggota partai, bisa dikatakan hanya menjadi calon legislatif saja. Kata-kata Kunci : Partisipasi Politik Etnis Tionghoa, Pemilihan Umum Legislatif

Abstract This research is about the track record of chinese people participation in the past two elections after reformation age, it is shown that on the elections around 1999 and 2004 chinese people seemed to be shy and doubt in participating the politics. This research is made in order to describe chinese people in participating the politics during the legislative election at at Regional Legislative Committee office in Pontianak around 2009 t0 2014. In order to achieve the goal of this research, qualitative method is applied to describe and analyze various kinds of chinese people participation in the legislative election. The theory used in this research is various kinds of participation according to Almond conventioanally such as voting, politics discussion, and campaign activity. The result shows that the participation or involvement of chinese people in a campaign were still at very low rate, and the party where Chinese people did not totally get involved, us say that they just desired to get involved as legislative member only. Key Words : Politic Partisipants of Thionghoa Ethnic, Legislative General Election

1 MISAEL HOSEA LIDI, NIM. E02110043 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN


untuk berperan aktif dalam perpolitikan

A. PENDAHULUAN

tanah air. Rekam jejak partisipasi etnis Orde baru yang berakhir pada Mei

Tionghoa pada dua Pemilu yang lalu

1998, membawa angin segar bagi etnis

setelah era reformasi, terlihat bahwa pada

Tionghoa, karena pada masa Orde Baru

Pemilu tahun 1999 dan 2004 komunitas

masyarakat etnis Tionghoa yang selalu

Tionghoa masih tampak malu-malu dan

dikaitkan

PKI,

canggung dalam partisipasi politik. Pada

diperbolehkan ikut serta dalam kegiatan-

saat ini perwakilan dari etnis Tionghoa

kegiatan politik.

Bukan hanya itu,

juga telah menduduki kursi penting di

tindakan rezim Orde Baru yang melarang

pemerintahan Kalimantan Barat, dengan

penggunaan bahasa dan aksara Tionghoa

terpilihnya Christiandy Sanjaya sebagai

serta larangan merayakan ritual agama,

Wakil

budaya

sebagai

dengan

dan

G.

tradisi

30/S

Tionghoa

serta

Gubernur

dan

mantan

Hasan

karman

Walikota

Kota

penggantian istilah Tionghoa dengan Cina,

Singkawang. Telah terpilihnya wajah-

sehingga menimbulkan rasa takut dan

wajah baru dari kalangan yang selama ini

enggan sebagian besar etnis Tionghoa

dianggap tidak mampu berpolitik praktis,

untuk memasuki wilayah politik dan

telah

bentuk partisipasi etnis Tionghoa pada saat

Christiandy Sanjaya dan Hasan Karman,

itu hanya memiliki hak memilih dan tidak

keduanya merupakan pemain politik dari

berhak untuk dipilih.

kalangan Tionghoa yang

menjadi

suatu

realitas

politik.

mempunyai

Pada tanggal 16 September 1998

peranan penting dalam kemajuan Kalbar.

presiden B.J. Habibie mengeluarkan inpres

Sebelum dan bersamaan mereka, sudah

No.26/1998 yang isinya menghapus istilah

ada beberapa nama yang mendahului

masyarakat pribumi dan masyarakat non

mereka terjun dalam perpolitikan Kalbar,

pribumi.

membawa

seperti Michael Yan Sri Widodo, Andreas

perubahan demokratisasi yang begitu cepat

Acui Simanjaya, Hartono Azas, Yansen

pada perpolitikan di tanah air. Hal ini

Akun Effendi, Sebastian dan beberapa

dapat

etnis

nama lagi. Bahkan saat ini ada juga nama-

Tionghoa, Pada masa rezim Soeharto etnis

nama seperti Ketua DPRD Kota Pontianak

Tionghoa hanya memiliki hak memilih dan

periode 2009-2014 yaitu Hartono Azaz L

Era

dilihat

reformasi

pada

masyarakat

tidak berhak untuk dipilih, dan pada saat

Pemilu pada pemilihan gubernur

ini mereka mempunyai hak dipilih dan hak

tahun

untuk

memberikan

bahwasanya masyarakat Kalimantan Barat

kesempatan terbuka bagi etnis Tionghoa

telah dapat hidup rukun dengan saling

memilih.

Pemilu

2007

yang

lalu

menandakan



menghargai dan menerima hasil pemilihan

Tionghoa masih tampak malu-malu dan

dengan lapang dada. Hal ini sangat jauh

canggung dalam partisipasi politik.

berbeda dengan daerah-daerah lainnya, dimana terjadi konflik antara kandidat

2. Identifikasi Penelitian

kepala daerah setelah penghitungan suara

Beranjak

dari

latar

belakang

dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum.

masalah dan data yang penulis peroleh

Kalau kita melihat beberapa tahun yang

pada

lalu di Kalimantan Barat beberapa kali

partisipasi etnis tionghoa, Pemilu pada

terjadi konflik antar etnis, seperti di

pemilihan gubernur tahun 2007 yang lalu

Sambas. Ini artinya harmonisasi antar etnis

menandakan

di daerah ini sudah mulai baik, dan ini

Kalimantan Barat telah dapat hidup rukun

akan berdampak kepada pembangunan di

dengan saling menghargai dan menerima

daerah ini.

hasil pemilihan dengan lapang dada, Telah

terlihat

terpilihnya

meningkatnya

bahwasanya

wajah-wajah

jumlah

masyarakat

baru

dari

kalangan yang selama ini dianggap tidak

1. Latar Belakang Penelitian Pada tanggal 16 September 1998

mampu berpolitik praktis, telah menjadi

presiden B.J. Habibie mengeluarkan inpres

suatu realitas politik. Christiandy Sanjaya

No.26/1998 yang isinya menghapus istilah

dan Hasan Karman, keduanya merupakan

masyarakat pribumi dan masyarakat non

pemain politik dari kalangan Tionghoa

pribumi.

membawa

yang mempunyai peranan penting dalam

perubahan demokratisasi yang begitu cepat

kemajuan Kalbar. maka daripada itu dapat

pada perpolitikan di tanah air. Hal ini

diidentifikasi masalah penelitian yakni,

dapat

partisipasi politik etnis Tionghoa dalam

Era

dilihat

reformasi

pada

masyarakat

etnis

Tionghoa, Pada masa rezim Soeharto etnis

pemilihan

Tionghoa hanya memiliki hak memilih dan

Pontianak.

umum

legislatif

di

Kota

tidak berhak untuk dipilih, dan pada saat ini mereka mempunyai hak dipilih dan hak untuk

memilih.

Pemilu

memberikan

3. Fokus Penelitian Berdasarkan

latar

belakang

kesempatan terbuka bagi etnis Tionghoa

penelitian dan identifikasi permasalahan

untuk berperan aktif dalam perpolitikan

yang telah dikemukakan, diperlukan suatu

tanah air. Rekam jejak partisipasi etnis

pembatasan

Tionghoa pada dua Pemilu yang lalu

diteliti lebih terarah dan terfokus dengan

setelah era reformasi, terlihat bahwa pada

maksud

Pemilu tahun 1999 dan 2004 komunitas

pembahasannya. Oleh karena itu, peneliti

agar

agar

permasalahan

memudahkan

yang

dalam 3

MISAEL HOSEA LIDI, NIM. E02110043 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN


memfokuskan

penelitian

ini

pada


6.

LandasanTeoritis/Tinjauan Pustaka

pemilihan umum legislatif di DPRD Kota

Partisipasi berarti keikutsertaan, dalam

Pontianak tahun 2009-2014.

konteks politik hal ini mengacu pada pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses

4. Perumusan Masalah Penulis

merumuskan

masalah

politik

tidaklah

hanya

berarti

warga

dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana

mendukung keputusan atau kebijakan yang


telah digariskan oleh para pemimpinnya,

pemilihan umum legislatif di DPRD Kota

karena kalau ini yang terjadi maka istilah

Pontianak tahun 2009-2014.

yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi

politik

adalah

keterlibatan

warga dalam segala tahapan kebijakan,

5 Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan penelitian ini adalah: Untuk

mulai dari sejak pembuatan keputusan

mendeskripsikan partisipasi politik etnis

sampaidengan

Tionghoa

termasuk juga peluang untuk ikut serta

dalam

pemilihan

umum

penilaian

legislatif di DPRD Kota Pontianak tahun

dalam

2009-2014.

partisipasi politik ini menjadi sangat

Manfaat Penelitian secara Teoritis

pelaksanaan

keputusan,

keputusan.Konsep

penting dalam arus pemikiran deliberative

: Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat

democracy atau demokrasi musyawarah.

memberikan

terhadap

Adapun partisipasi politik menurut Gabriel

pengembangan ilmu politik, serta dapat

Almond yaitu, partisipasi politik tidak

memberikan

dan

hanya sebatas sebagai mengambil bagian

referensi bagi para peneliti selanjutnya

atau peranan dalam konteks kegiatan

yang terkait dengan permasalahan ini.

politik.

Secara Praktis : Hasil dari penelitian ini

partisipasi politik selalu diawali oleh

diharapkan dapat memberikan informasi

adanya artikulasi kepentingan dimana

dan sumbangan pemikiran terutama bagi

seorang

individu

para politisi untuk dijadikan acuan agar

sumber

daya

pemuda Tionghoa lebih tertarik dan intens

seorang pemimpin partai politik atau

terjun kebidang politik.

seorang diktator militer (Almond :1999).

kontribusi

sumber

pemikiran

Akan

tetapi,

menurutnya

mampu

politik,

mengontrol

seperti

halnya

Bentuk partisipasi politik menurut Almond (Mas”oed dan MacAndrew, 1981) dibagi menjadi dua yaitu : 4 MISAEL HOSEA LIDI, NIM. E02110043 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN


1. Partisipasi politik konvensional yaitu

dengan maksud untuk menggambarkan

suatu bentuk partisipasi politik yang

keadaan obyek penelitian berdasarkan

normal dalam demokrasi modern.

fakta-fakta yang tampak sebagaimana

2. Partisipasi politik non konvensional

adanya dengan cara menganalisa data yang

yaitu suatu bentuk partispasi politik

sudah terkumpul sesuai kondisi pada saat

yang tidak lazim dilakukan dalam

penelitian dilaksanakan.

kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan illegal, penuh kekerasan dan

1.

Lokasi Penelitian

revolusioner.

Lokasi penelitian dilakukan di

Konvensional :

kantor kantor DPRD Kota Pontianak.

a. Pemberian suara

Pilihan

b. Diskusi politik

pengamatan peneliti mengenai masalah

c. Kegiatan kampanye

yang diteliti berada di kantor DPRD Kota

d. Membentuk

dan

bergabung

dalam

lokasi

ini

dikarekanakan

Pontianak.

kelomok kepentingan e. Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif

2.

Subjek dan Objek Penelitian a. Subyek Penelitian

Non-konvensional :

Penentuan

informan

a. Pengajuan petisi

penelitian

b. Berdemonstrasi

purposesive, teknik ini diharapkan mampu

c. Konfrontasi

memperoleh kriteria yang benar- benar

d. Mogok

sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

e. Tindakan kekerasan politik harta benda

Dalam penelitian ini informan di bagi

(pengeboman, pembakaran)

(penculikan,

menggunakan

teknik

menjadi dua, yaitu: informan pangkal dan

f. Tindakan kekerasan politik terhadap

manusia

ini

dalam

Pembunuhan)

Perang grilya dan revolusi

informan kunci. Informan pangkal yaitu pimpinan DPRD Kota Pontianak 1. Informan kunci yaitu anggota legislatif di DPRD Kota Pontianak yang beretnis Tionghoa. 2. Masyarakat

B. METODE PENELITIAN

memiliki Dalam

penelitian

ini

penulis

etnis

hak

tionghoa

pilih dalam

yang pemilu

legislatif di DPRD Kota Pontianak.

menggunakan jenis metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, 5 MISAEL HOSEA LIDI, NIM. E02110043 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN


b. Objek Penelitian Adapun

yang

C. PEMBAHASAN/HASIL menjadi

objek

penelitian dalam penelitian ini adalah

1.

Pemberian Suara (Voting)

partisipasi politik etnis Tionghoa dalam pemilihan

umum

legislatif

di

Kota

Pontianak.

Voting

(pemberian

suara)

merupakan suatu hal yang umum dalam partisipasi politik terutama dalam pemilu, karena pentingnya pemilu sebagai bentuk

Teknik dan Alat Pengumpulan Data

partisipasi, menjadi penting juga untuk

Untuk memperoleh data yang tepat

mengetahui bagaiamana rakyat memilih

dan akurat dalam penelitian ini peneliti

dan menggunakan suara mereka dan

menggunakan tiga cara atau teknik, yaitu:

bagaimana

teknik observasi, pedoman wawancara dan

terhadap hasil dari pemilu. Para pemilih

studi

Observasi

akan memberi suara untuk menentukan

yaitu, teknik pengumpulan data yang

siapa kandidatnya dari partai tertentu,

dilakukan

secara

kemudian mereka akan memberikan hak

langsung (panca indra) terhadap kegiatan

suara kembali pada pemilihan umum untuk

pekerjaan untuk mengetahui keadaan yang

memilih para hakim dan anggota kongres.

sebenarnya. Pedoman wawancara yaitu,

Pemberi suara juga berpartisipasi regular

suatu

dalam berbagai referendum dan inisiatif.

3.

dokumentasi.

melalui

cara

Teknik

pengamatan

pendekatan

untuk

suara

tersebut

berdampak

mengumpulkan data dengan melakukan

Di negara berkembang, pemilu sering

wawancara

dengan

ditandai degan munculnya ketegangan

subjek/sasaran penelitian, Dokumentasi

antara pendukung berbagai partai yang

yaitu, peneliti menggunakan suatu cara

juga

untuk

beberapa negara berkembang tidak ada

secara

mencari,

mempelajari surat, fhotocopy

langsung

mengumpulkan,

dokumen-dokumen,

catatan-catatan, dan

laporan

dan surat-

buku-buku, tertulis

suatu

menjadi

pemilih.

pemilihan

umum.

Malahan

Di

di

negara

berkembang yang lain, memang terdapat

yang

suatu pemilu tetapi tidak memberikan

berhubungan dengan permasalahan yang

suatu system dan skema pemilu yang baik,

diteliti.

sehinga pilihannya hanyalah memilih atau abstain saja. Di sisi yang lain, pemilu Negara berkembang

juga

dihadapkan

pada

masalah-masalah terbatasnya sumber daya dan dana yang dimiliki dihadapkan pada 6 MISAEL HOSEA LIDI, NIM. E02110043 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN


jumlah pemilih yang begitu besar dan

sebelumnya, terdapat perbedaan prilaku

wilayah yang begituluas.

sosial

Dengan

tidak

terlibat

dalam

dan

individu

politik

antara

aktivis

dan

kelompok non-aktivis.

pemilihan bukan berarti masyarakat tidak

Perbedaan

tersebut

berdampak

melakukan aktivitas politik. Dalam hal ini,

terhadap

prilaku

memilih

Munroe (2002, 4) membagi partisipasi

pemilu.Jika

politik menjadi dua, yaitu konvensional

Munroe

dan unkonvensional. Antara partisipasi

sesungguhnya prilaku memilih merupakan

konvensional

bentuk dari prilaku politik. Namun untuk

dan

unkonvensional

mengacu tentang

pula dalam

pada

pendapat

prilaku

politik,

cenderung berbanding terbalik, artinya

mempermudah

dalam

mengidentifikasi

ketika partisipasi konvensional meningkat

permasalahan,

maka

prilaku

maka secara otomatis partisipasi politik

dibedakan dengan prilaku memilih. Prilaku

unkonvensional menurun, dan keadaan

memilih dapat diasumsikan sebagai segala

tersebut

bentuk

berlaku

Partisipasi

pula

pemilih

sebaliknya.

dalam

pemilu

aktivitas

masyarakat,

politik

baik

yangberbentuk tindakan ataupun tidak,

merupakan bentuk dari partisipasi politik

terkait

dengan

partisipasinya

dalam

konvensional.

memberikan pilihan dalam pemilu.Dengan

Jika menggunakan logika Munroe,

membedakan prilaku memilih dengan

menurunnya

partisipasi

prilaku politik lainnya dapat membantu

pemilih dapat menumbuhkan partisipasi

dalam mengidentifikasi prilaku politik

politik

protes

masyarakat dan peluang keikutsertaan

ataupun pemblokiran jalan yang cenderung

dalam pemilu. Untuk melihat prilaku

lebihagresif. Dan sebaliknya, jika terjadi

memilih masyarakat dapat diukur melalui

peningkatan partisipasi pemilih, maka

penggunaan hak pilih dalam pemilu, dan

partisipasi politik unkonvensional akan

faktor-faktor yang mendorong seseorang

mengalami penurunan secara otomatis

untuk menggunakan hak pilih ataupun

Bagian

untuk

tidak. Berdasarkan data yang diperoleh,

munculnya

terdapat perbedaan tegas antara kelompok

partisipasi politik konvensional ataupun

individu aktivis dan non-aktivis dalam

unkonvensional

memahami pemilu. Secara umum, hampir

maka

tingkat

unkonvensional, seperti

ini

mengidentifikasi

berupaya peluang

ditingkat

masyarakat,

serta mencari celah bagaimana partisipasi

tiap

politik

tidak

partisipasi pemilih dalam pemilu adalah

mempengaruhi partisipasi pemilih. Seperti

kewajiban. Meskipun anggapan tersebut

yang

dapat mengancam semangat demokrasi

unkonvensional

telah

dijelaskan

pada

bagian

individu

beranggapan

bahwa



dalam penafsiran hak dan kewajiban,

2.

Kegiatan Berkampanye

namun anggapan tersebut sesungguhnya

Dalam

melaksanakan

perannya

dapat mendorong tingkat partisipasi yang

tercakap hak dan kewajiban yang diatur

cukup tinggi.

oleh

Mengingat kewajiban merupakan

norma-norma

berpolitik.

dalam

kehidupan

Keterlibatan

masyarakat

keharusan dan akan menimbulkan resiko

Tionghoa dalam pesta politik, diharapkan

langsung

jika

dapat

dilanggar.

Namun

kewajiban

tersebut

kedewasaan,

bahwa

berkualitas, semakin mandiri dan dapat

partisipasi pemilih adalah kewajiban tidak

mempersiapkan serta menampilkan kader-

sepenuhnya

kader partai politik yang handal, sekaligus

Tindakan

anggapan

menunjukan

dipahami yang

oleh

informan.

bertentangan

dengan

pernyataan teridentifikasi bahwa tidak

menjadi

pemicu

iklim

proses

demokratisasi.

semuanya menyepakati bahwa partisipasi

Salah satu bentuk dari partisipasi

pemilu adalah kewajiban. Hal ini dapat

politik adalah keterlibatan dalam kegiatan

terlihat bahwa sebagian informan pernah

kampanye. Secara umum dapat dikatakan

tidak menggunakan hak pilihnya dalam

bahwa keterlibatan masyarakat tionghoa

pemilu, dan meyakini bahwa tindakan

dalam kegiatan kampanye adalah suatu

tidak berpartisipasi tersebut tidak akan

kelompok yang terorganisir yang anggota-

berdampak

langsung

anggotanya mempunyai orientasi, nilai-

terhadap dirinya. Sehingga pemahaman

nilai dan cita-cita yang sama untuk

bahwa

kewajiban

menarik simpati masyarakat secara umum.

merupakan kesalahan penggunaan istilah.

Kegiatan kampanye adalah suatu kegiatan

Meskipun sebagian lainnya beranggapan

yang artikulatif yang terdiri dari pelakuan-

bahwa memilih dalam pemilu merupakan

pelakuan

keharusan.

masyarakat,

negatif

pemilu

secara

sebagai

Perbedaan

pemahaman

politik

yang

yaitu

aktif

dalam

mereka

yang

terhadap penggunaan hak pilih dalam

memusatkan perhatiannya pada menguasai

pemilu dapat terlihat cukup jelas antara

kekuasaan pemerintah dan yang bersaing

kelompok individu aktivis dan non-aktivis.

untuk

Kelompok

memahami

dengan beberapa kelompok lain yang

partisipasi pemilih merupakan sebuah hak

mempunyai pandangan yang berbeda-

dibandingkan kewajiban, meskipun pada

beda.

saat wawancara seringkali menegaskan

kampanye merupakan perantara besar yang

bahwa memilih adalah kewajiban.

menghubungkan kekuatan-kekuatan dan

aktivis

lebih

memperoleh

Dengan

dukungan

demikian

rakyat,

kegiatan

idiologi sosial dengan lembaga-lembaga 8 MISAEL HOSEA LIDI, NIM. E02110043 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN


pemerintahan

yang

mengkaitkannya

resmi

dengan

dan aksi

yang politik

memudahkan pengenalan

pelaksanaan diri

dan

kegiatan

kemungkinan

didalam masyarakat politik yang lebih

memperoleh dukungan sangat besar. Hal

luas.

tersebut terbukti bahwa banyak caleg Keterlibatan masyarakat tionghoa

masyarakat tionghoa yang ikut melibatkan

dalam kegiatan kampanye bukan hanya

diri menjadi caleg, tetapi hanya sebagian

dijadikan sarana penampung dari berbagai

kecil saja yang terpilih menjadi anggota

tuntunan

berbagai

legislatif, apalagi calaeg yang hanya untuk

elemen) tentang masalah etnis, tetapi

memenuhi kuota. Di samping itu ada juga

untuk pemerintah. Pernyataan tersebut

caleg yang waktu dan kemampuannya

wajar, bahwa masyarakat tionghoa kurang

sesuai dengan kebutuhan, tetapi mereka

mendapat kesempatan berpartisipasi dalam

tidak

kehidupan berpolitik.

melaksanakan kegiatan pengenalan diri

masyarakat

(dari

Persoalan-persoalan yang menjadi dasar

pemikiran

karena

kegiatan

mereka

kampanye.

tidak

Keadaan

keterlibatan

seperti ini menjadi dasar pemikiran untuk

masyarakat tionghoa dalam mengikuti

kedepan, bahwa waktu dan kemampuan

pesta demokrasi, yaitu: mempersiapkan

setiap caleg memang penting, karena

diri sesuai dengan waktu dan kemampuan,

sebagai syarat mutlak untuk mencapai

karena

sesama

tujuan. Salah satu contoh yang perlu

masyarakat tionghoa dari masing-masing

dilakukan oleh para caleg masyarakat

caleg cukup ketat, namun kemampuan dan

tionghoa adalah bagimana menumbuhkan

keterbatasan

kepercayaan

persaingan

waktu

bagi

dalam

terpilih,

diantara

merupakan

faktor

dan

keyakinan

dari

penghambat dan perlu menjadi pemikiran

masyarakat terhadap perjuangan yang

sebelumnya.

waktu

dilakukan demi untuk kepentingan mereka.

tionghoa

Hasil wawancara dengan tokoh

dimaksud untuk dapat memperkenalkan

masyarakat tionghoa, diperoleh keterangan

diri kepada masyarakat serta kegiatan

bahwa aktivitas atau kegiatan kampanye

kampanye seperti melakukan pendekatan

dapat dilaksanakan melalui beberapa hal

kepada

pemilihan,

diantaranya adalah: pertemuan terbatas,

mensosialisasikan visi dan misi serta isu

tatap muka dan dialog, penyebaran melalui

etnis.

media

keterlibatan

Kemampuan masyarakat

masyarakat

daerah

dan

Kemudian bagi caleg yang banyak

cetak

dan

media

elektronik,

penyiaran melalui radio atau televisi,

waktu dan mempunyai kemampuan untuk

penyebaran

bahan

kampanye

kepada

menyampaikan pesan-pesan politik akan

umum, pemasangan alat peraga ditempat 9



umum, dan kegiatan lain yang tidak

e. Melakukan pawai atau arak-arakan

melanggar peraturan perundang-undangan.

yang dilakukan dengan berjalan kaki

Penyelenggaran

kampanye

atau dengan kendaraan di jalan raya.

masyarakat

f. Dalam kampanye dilarang melibatkan:

tionghoa memberikan kesempatan yang

Hakim dalam semua peradilan, baik

sama kepada caleg masyarakat tionghoa

peradilan

untuk menyampaikan tema dan materi

peradilan militer dan peradilan Tata

kampanye, memasang iklan pemilihan

Usaha Negara, pejabat BUMN dan

caleg dalam rangka kampanye. Kemudian

BUMD,

Komisi

(KPU)

fungsional dalam jabatan negeri, kepala

sama

desa, dan larangan atas ketentuan

dilakukan

dengan

oleh

Pemilihan

memberikan

Umum

kesempatan

yang

umum,

peradilan

pejabat

struktural

dan

kepada caleg untuk menggunakan fasilitas

pelaksanaan

umum,

koordinasi

tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai

dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah

dengan ketentuan peraturan perundang-

(KPUD)

undangan.

dengan

melakukan

untuk

penetapan

lokasi

pemasangan alat peraga untuk keperluan yang

bersangkutan.

Larangan

bagi

kampanye

agama,

merupakan

Berdasarkan wawancara dengan caleg masyarakat tionghoa, pada pemilu

pasangan caleg yang melakukan kampanye

tahun

meliputi:

masyarakat

a. Menghasut atau mengadu domba partai

sepenuhnya kepada masyarakat, seperti

politik, perseorangan atau kelompok

juga pada etnis lainnya. Hal seperti ini

masyarakat.

yang mendorong masyarakat tionghoa

b. Menggunakan

kekerasan,

2009,

bahwa

hak-hak

tionghoa

politik

dikembalikan

ancaman

untuk lebih besar berpartisipasi dan terlibat

kekerasan atau menganjurkan pengguna

dalam kegiatan kampanye, masyarakat

kekerasan

tionghoa mulai berani menyampaikan

kepada

perseorangan,

kelompok masyarakat atau politik. c. Mengancam

dan

penggunaan mengambil

menganjurkan

kekerasan alih

aspirasinya

kekuasaan

untuk

kepada

kebijakan-kebijakan akan

berpengaruh

pemerintah yang terhadap

dari

kehidupan kalangan mereka.

alat

3.

ketika

dikeluarkan eksistensi

pemerintah yang sah. d. Merusak

atau

menghilangkan

peraga kampanye caleg yang lain.

Membentuk dan Bergabung dalam Kelompok Kepentingan Kehidupan politik merupakan jalan

yang paling efektif untuk memperjuangkan 10 MISAEL HOSEA LIDI, NIM. E02110043 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN


hak-hak sebagai warga negar, apabila kita

merupakan

merasa bahwa hak-hak tidak diberikan

sebagai kontrol sosial dalam kehidupan

atau merasa dirugikan oleh kebijakan-

bernegara

kebijakan yang datangnya dari pihak

masyarakat tionghoa untuk terlibat dalam

penguasa. Apabila kita sebagai masyarakat

partai politik dengan harapan mereka

tionghoa menyadari bahwa hak-hak kita

mempunyai suatu wadah dapat mereka

merasa dirugikan dan tidak melakukan

gunakan untuk memperjuangkan hak-hak,

apapun (protes, demo dan lain-lain) maka

menyampaikan aspirasi mereka sebagai

keputusan yang diambil bisa dianggap

warga

tidak

masyarakat

merugikan

dianggap

sah,

masyarakat karena

ataupun

keputusan-

keputusannya didukung oleh kekuasaan

Partisipasi adalah

hak

berbangsa.

Negara,

Keinginan

meskipun

masih

warga

sebagian

menyebut

bahwa

lemah. Dari

wawancara

tersebut,

menunjukan bahwa masyarakat tionghoa

politik

setiap

dan

seluruh

masyarakat tionghoa adalah kaum yang

dan kekuasaan itu sah dalam suatu sistem demokrasi yang sehat.

kewajiban

(berpolitik)

warga

juga

mempunyai

keinginan

dalam

negara

berpartisipasi atau terlibat dalam suatu

termasuklah masyarakat tionghoa dan

partai politik, karena keterlibatan dalam

dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk.

politik

Salah satu bentuk adalah “Berpolitik

Keterlibatan masyarakat tionghoa dalam

Praktis”, meskipun berpolitik praktis tidak

partai

harus menjadi “Politikus” dan salah satu

kesadaran dari masyarakat tionghoa bahwa

untuk berpolitik praktis adalah partai

kedaulatan yang paling tinggi ada di

politik. Partai politik dapat dibentuk bagi

tangan rakyat. Partisipasi politik melalui

kaum minoritas maupun kaum mayoritas,

partai,

lebih-lebih pada masyarakat tionghoa yang

langsung

selalu berusaha berjuang secara khusus

mempengaruhi kebijakan politik yang

hendak memperjuangkan hak-haknya.

dibuat oleh pemerintah.

adalah

politik

hak

menunjukan

masyarakat dan

semua

tidak

warga.

adanya

berharap

secara

langsung

dapat

Berdasarkan wawancara dengan

Berdasarkan wawancara dengan

masyarakat tionghoa, bahwa masyarakat

caleg masyarakat tionghoa, memberikan

tionghoa juga memiliki keinginan seperti

keterangan bahwa keterlibatan masyarakat

halnya masyarakat yang ada di Kota

tionghoa dalam partai politik masih sangat

Pontianak untuk terlibat atau berperan

rendah

aktif dalam berpolitik, karena keterlibatan

keanggotaan

masyarakat

masyarakat tionghoa tidak sepenuhnya

tionghoa

dalam

politik

sekali,

hal partai

ini

dilihat

politik

dari

dimana 11



melibatakan

dirinya

sebagai

anggota

partai, bisa dikatakan hanya menjadi

menentukan kehidupan politiknya sendiri tanpa tekanan-tekanan dari pihak lain.

simpatisan partai. Demikian pula hasil

Untuk

mengatasi

masalah

wawancara penulis dengan beberapa tokoh

pendidikan politik ada beberapa hal yang

masyarakat tionghoa, bahwa dari jumlah

dilakukan oleh pengurus Partai Politik

keseluruhan masyarakat tionghoa yang ada

yaitu dengan cara pengkaderan Partai

di Kota Pontianak, hanya sebagian kecil

Politik, pengkaderan ini dilakukan melalui

saja yang terlibat dalam partai politik,

lembaga-lembaga

masyarakat tionghoa yang terlibat dalam

perkumpulan masyarakat tionghoa mereka

partai

didirikan,

politik

hanyalah

masyarakat

atau

melalui

yayasan

atau

lembaga

itulah

media

untuk

tionghoa yang berpendidikan tinggi dan

dimanfaatkan

mereka berdomisili di pusat kota, tetapi

mencari kader-kader politik yang dapat

bagi masyarakat tionghoa yang ada di

mereka

pinggiran hanya ikuti arus.

memperjuangkan kepentingan dan dapat

dan

sebagai

handalkan

untuk

mereka

Berdasarkan wawancara tersebut

menyalurkan aspirasi mereka dalam partai

hasil

politik.

diasumsikan,

temu

lapangan

bahwa

dapat

keterlibatan

Keterlibatan masyarakat tionghoa

masyarakat tionghoa adalah simpatisan

dalam partai politik ini diakibatkan adanya

dalam pengurusan partai politik dan hanya

kebebasan

sebagaian kecil saja masyarakat tionghoa

kepada masyarakat tionghoa dan keinginan

yang terlibat langsung dalam partai politik.

untuk memperbaharui kehidupan sosial

Berdasarkan

dan

budaya, ekonomi dan politik, yang dibawa

berdasarkan wawancara dengan beberapa

oleh arus reformasi dan ketidakpuasan

masyarakat tionghoa ini bisa diakibatkan

masyarakat

oleh masih rendahnya pengetahuan atau

kepada

rendahnya pendidikan politik masyarakat

politik, dan terlibat sebagai pengurus

tionghoa pada umumnya, hal seperti ini

partai politik mereka berharap dapat

bukan hanya di alami oleh masyarakat

membawa pembaharuan dalam kehidupan

tionghoa akan tetapi seluruh masyarakat

masyarakat

pada umumnya. Untuk itu pendidikan

khususnya

politik sangat penting sekali diberikan

tionghoa.

pengamatan

penulis

kepada masyarakat, khususnya masyarakat tionghoa agar mereka dapat memilih dan

yang diberikan pemerintah

tionghoa

pada

pemerintahan.

secara

sekarang menjadikan

Melalui

ini

dan

masyarakat

yang

adalah,

pemilihan

partai

menyeluruh

kehidupan

Permasalahan

umumnya

terjadi bagaimana

umum

sebagai 12



suatu pendidikan politik bagi masyarakat

setelah

tionghoa, membangun budaya politik dan

kesempatan untuk berpolitik.

memberikan

kesempatan

pemerintah

memberikan

kepada

Hal tersebut berarti masyarakat

masyarakat tionghoa untuk menggunakan

tionghoa juga mempunyai minat untuk

hak pilih dan hak dipilih dalam Negara

terlibat dalam partai politik, ini dibuktikan

yang demokrasi yang diterapkan oleh

adanya partai-partai yang pengurus dan

pemerintah.

anggotanya didominasi oleh masyarakat

Sistem

pemilihan

umum

merupakan salah satu elemen penting

tionghoa

dalam Negara demokrasi, karena dalam

masyarakat tionghoa yang duduk di DPRD

hasil pemilihan umum akan membawa

Kota

hasil proposionalitas, yang dianggap dapat

keinginan masyarakat tionghoa ikut dalam

mewakili masyarakat untuk menentukan

partai politik itu di dasarkan untuk dapat

siapa yang layak menjadi wakil dari rakyat

menampung,

dan siapa yang tidak layak menjadi wakil

memperjuangkan aspirasi kaum mereka.

rakyat

disinilah

pendidikan

diperlukan

politik

bagi

serta

adanya

Pontianak,

wakil

keterlibatan

dari

atau

menyalurkan

dan

suatu kalangan

masyarakat tionghoa agar mereka benar-

D. KESIMPULAN

benar mengerti akan arti politik yang sebenarnya, tidak hanya politik yang ikutikutan.

Dari

temuan

penelitian

diharapkan dapat memberikan Berdasarkan dari apa yang penulis

diuraikan sebagai berikut :

mengenai

1. Bentuk

masyarakat

manfaat

praktis begi beberapa pihak sebagaimana

temui di lapangan melalui wawancara keterlibatan

ini

keikutsertaan

masyarakat

tionghoa dalam partai politik, menunjukan

tionghoa dalam kegiatan kampanye

bahwa masyarakat tionghoa pada dasarnya

tergolong masih rendah, karena dilihat

sudah lama sekali ingin terlibat dalam

dari berbagai sudut pandang dan latar

partai politik, dengan harapan dapat

belakang disiplin ilmu pengetahuan

menempatkan orang-orang yang dapat

politik praktis, kurang adanya tindakan

dijadikan wakil mereka baik di tingkat

yang nyata baik langsung maupun tak

eksekutif

langsung ambil bagian dalam kegiatan

maupun

legislatife

sebagai

penyalur aspirasi yang datangnya dari

kampanye.

masyarakat

tetapi

masyarakat tionghoa yang selama ini

keinginan tersebut baru bisa terlaksana

dilakukan dalam menjelang pemilihan

tionghoa,

akan

umum

yaitu

Bentuk

partisipasi

bergabung

dalam 13



kelompok

dan

kepentingan

dan

E. SARAN

komunikasi individu. 2. Keterlibatan

masyarakat

tionghoa

Berdasarkan kesimpulan tersebut,

sebagai anggota partai politik tergolong

ada beberapa saran atau rekomendasi yang

masih rendah. Hal ini dilihat dari

dapat penulis berikan dalam kehidupan

keanggotaan

politik,

partai

politik

dimana

sosial

ekonomi

dan

budaya

masyarakat tionghoa tidak sepenuhnya

masyarakat tionghoa di Kota Pontianak

melibatkan dirinya sebagai anggota

agar mereka bisa dianggap sebagai Warga

partai, bisa dikatakan hanya menjadi

Negara Indonesia yang memiliki hak dan

calon legislative saja. Bagi kalangan

kewajiban.

masyarakat

1.

dalam

tionghoa

partai

masyarakat

yang

politik

terlibat hanyalah

tionghoa

berpendidikan

tinggi

dalam

yang

dan

Partisipasi politik merupakan dasar kehidupan

politik

bagi

masyarakat, tidak hanya masyarakat

mereka

kotatetapi

juga

masyarakat

desa,

berdomisili di kota dengan tingkat

maupun masyarakat yang berada di

pendidikan relatif tinggi.

daerah terpencil sekalipun, karena

3. Keterlibatan

Tionghoa

dengan keikutsertaan dalam partisipasi

di

Kota

politik ini masyarakat dapat ikut andil

Pontianak cukup tinggi, indikatornya

dalam sistem demokrasi di Indonesia,

dapat dilihat dalam pemberian suara

oleh sebab itu warga etnis Tionghoa

(voting) terhadap etnis Tionghoa dalam

khususnya di Kota Pontianak lebih

pemilihan calon legislatif meningkat,

aktif lagi dalam kegiatan partsipasi

banyak etnis Tionghoa yang terlibat

politik

dalam kegiatan berkampanye (diskusi

pemilukada melainkan juga dalam

politik,

pemilu.

menjadi

masyarakat

calon

legislatif

berdialog

dan

pendekatan

kepada masyarakat Tionghoa secara langsung,

baik

individu

maupun

2.

bukan

hanya

dalam

Perlunya keaktifan mereka dalam segala

kegiatanpolitik

membawa

bergabung

bagimereka, salah satunya sebagai

kepentingan

etnis

kelompok

Tionghoa

dalam

pengalaman

dalam

yang

akan

kelompok (partai), membentuk dan dalam

dampak

tentu

postif

berorganisasi

bentuk politik praktis (ikut dalam partai

ataupun lainnya. Sebagai warga etnis

politik).

Tionghoa yang juga diberikan hak yang sama dengan warga Indonesia lainnya dan juga hak-hak mereka telah 14



di lindungi undang-undang seharusnya mereka tidak adalagi alasan untuk minder ataupun takut untuk terjun keranah perpolitikan.

Sukarna. 1990.Sistem Politik 2. Bandung: Citra Aditya Bakti. Sjamsuar, Zumri Bestado.2001.Dua Sayap Demokrasi.Pontianak: Fakultas Hukum UNTAN dan Pemda Pripinsi Kalbar. Wibowo, Ignatius danThungJuLan. 2010. Setelah Air matakering: Masyaraat Tionghoa pasca peristiwa mei 1998. Jakarta: Kompas.

F. REFERENSI

Buku: Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktek, Jakarta : Rineka Cipta. Agustino, Leo.2007. PrihalIlmuPolitik. GrahaIlmu, Yogyakarta. Budiarjo, Miriam. Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.1993. Coppel, Charles A. 1994. Indonesia dalamKrisis. PustakaSinarHarapan.

Tionghoa Jakarta:

Nawawi, Hadari. 1990. Metode Penelitian Bidang Sosial. Jogjakarta: Gajah Mada University Press.

Referensi Internet: http://www.ujungpandangekspres.com/ http://www.guojiribao.com/ http://www.kamusbahasaindonesia.org/ http://rajaborneo.blogspot.com/2007/12/tio nghoa-wajah-baru-dunia-perpolitikan.html http://forum.cari.com. http://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa http://www.budaya-tionghoa.org

Liem, Yusie. 2000. Prasangka terhadap etniscina: sebuah Intisari. Jakarta: djambatan. Purwoko, Bambang. 1999. Penelitian, Jakarta: LP3ES.

Metode

Setiono, Benny G. 2003. Tionghoadalam Pusaran Politik. Jakarta: Elkasa Suryadinata, Leo. 2010. Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia. Jakarta: Kompas. Syafiie, inu Kencana dan Azhari. 2005. Sistem Politik Indonesia. Bandung: PT Rafika Aditama.


PARTISIPASI POLITIK ETNIS TIONGHOA DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA PONTIANAK TAHUN

Recommend Documents