KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

RENCANA KERJA PROGRAM ANGGARAN TAHUN 2016

BAGIAN ANGGARAN 076

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK Alamat: Jl. Johar No. 1A Pontianak Fax / Telp. 0561-740021 Website: www.kpu-pontianakkota.go.id / www.kpupontianak.com email: [email protected]

Rencana Kerja (RENJA) KPU Kota Pontianak Tahun 2016

KATA PENGANTAR Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2016 ini dapat diselesaikan. Rencana

Kerja

(Renja) Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak ini

berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2016, dan akan menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dalam melaksanakan tugasnya untuk Tahun 2016. Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2016 masih banyaknya terdapat kekurangan oleh sebab itu untuk perbaikan Rencana Kerja kami sangat mengharapkan masukanmasukan positif dari semua pihak. Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.

Pontianak, 26 maret 2015 KOMISI PEMILIHAN UMUM KPU KOTA PONTIANAK Sekretaris,

Ana Suardiana, SH Pembina Tk. I Nip. 19650623 199203 2 005

i


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB 1 PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG 2. LANDASAN HUKUM 3. MAKSUD DAN TUJUAN 4. SISTEMATIKA PENULISAN

………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………

HAL i ii 1 1 3 5 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KPU A. RENJA TAHUN 2014 B. RENJA TAHUN 2015 2. PROGRAM DAN KEGIATAN 3. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

…………………………………………

7

…………………………………………

7

………………………………………… ………………………………………… …………………………………………

7 11 16

…………………………………………

19

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 1. DASAR PERENCANAAN 2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA 3. RENCANA KEGIATAN 2016

…………………………………………

26

………………………………………… …………………………………………

26 26

…………………………………………

32

BAB IV PENUTUP

…………………………………………

33

ii


BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG Penyelenggaraan

pemerintahan

dilaksanakan

untuk

mencapai

tujuan

bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun dengan undangundang, sebagai wujud pengelolaan keuangan negara; Penggunaan

keuangan

Negara

dilaksanakan

oleh

Kementerian

dan

Lembaga. Lembaga adalah organisasi non-kementerian negara dan instansi pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau peraturan perundangundangan lainnya diantaranya adalah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang

melaksanakan program, kegiatan, sehingga menghasilkan keluaran dan hasil melalui Rencana Kerja Pemerintah. Yang dimaksud dengan Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;

1


Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Rencana

Kerja

Pemerintah

yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga, yang selanjutnya disebut Renja-KL, adalah dokumen perencanaan kementerian negara/lembaga untuk untuk periode 1 (satu) tahun; Rencan Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian negara/lembaga yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana strategis kementerian negara/lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya; Rencana Kerja (Renja) Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak merupakan suatu

Rencana K e g i a t a n y a n g a k a n d i l a k s a n a k a n o l e h

seluruh aparat Komisi Pemilihan Umum Kota Pontiakan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis dapat tercapai dengan baik, dengan harapan dapat memantau dan mengevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Stratgeis. Selain itu, Rencana Tahun 2016

Kerja (Renja) Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak

ini merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator

kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Strategis (Renstra periode 2010-2014) Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak. Adapun hasil dari proses ini adalah berupa rencana kerja tahunan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak. Rencana Kerja (Renja) ini

merupakan

suatu

aktivitas analisis

dan

pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di capai pada masa yang akan datang. Sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

2


Secara umum Rencana Kerja (Renja) ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalammenetukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja (Renja) ini akan dicantumkan Program dan Kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran-saran yang telah ditetapkan. Selain itu Rencana Kerja (Renja) tidak hanya menyangkut langkah- langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal. Hal inilah yang mejadi dasar dalam penyusunan. 2. LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Komisi Pemilihan umum Kota Pontianak Tahun 2016 yaitu: 1.

Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2.

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor.4355);

3.

Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 259);

4.

Undang-undang

Nomor

2 Tahun

2011

Tentang

Partai Politik

(Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor.5189) 5.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara RI (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

3


6.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101) Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencan Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4405)

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Renja Kementrian/Lembaga ( Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5178)

9.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan

dan

penelaahan

Rencana

Kerja

dan

Anggaran

Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2013). 10.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota.

11.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan dan Tata Kerja Setjen Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota.

4


3. MAKSUD dan TUJUAN Dibuatnya Rencana Kerja K o m i s i

Pemilihan

Umum

Kota

P o n t i a n a k Tahun 2016 dengan maksud kan untuk menjadikan pedoman bagi pengelolaan kegiatan pada Sekretariat KPU dengan berdasarkan prioritas dan kemampuan keuangan, dan dirancang dengan tujuan mencapai kinerja yang dapat dihasilkan melalui pelaporan kinerja, dan diharapkan dapat mengukur efisiensi dan efektivitas yang memungkinkan kebijakan untuk dimantapkan, direvisi, dan bahkan dihentikan ini bertujuan memuat Program Kerja yang ingin dicapai pada tahun 2016, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu juga memuat keterangan mengenai penjelasan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program-programnya, serta keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Dimaksud dengan Tujuan tersedianya seluruh program diharapkan

Dokumen

dalam penyusunan Renja ini adalah dengan

dalam

Rencana

Rencana

Kerja

ini

akan

Kerja Tahun 2016 maka menjadi

jembatan

yang

menghubungkan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang, selain itu dengan Rencana Kerja Tahun 2016 ini Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak akan lebih menajamkan rangkaian perencanaan hingga penganggaran yang tersedia untuk implementasi berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal. Dalam Rencana Kerja Tahun 2016 ini juga terdapat Program-program yang akan memudahkan Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja,

serta

memudahkan

dalam

proses

monitoring

dan

evaluasi kinerja. Sehingga pada akhirnya kami dapat melakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditetapkan. 4. SISTEMATIKA PENULISAN Pada dasarnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 ini, memuat Program dan kegiatanatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak , yaitu data yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) disesuaikan dengan program dan kegiatan yang akan dilakukan Komisi Pemilihan umum Kota Pontianak, berkenaan dengan hal tersebut dalam pembuatan

5


Rencana kerja (Renja) disusunlah dengan Sistematika penyajian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 yang diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut : Bab I Pendahuluan 1.

Latar Belakang

2.

Landasan Hukum

3.

Maksud dan Tujuan

4.

Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2014 Dan Tahun 2015 1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2014 Dan Tahun 2015 A. Renja Tahun 2014 B. Renja Tahun 2015 2. Program Kerja Tahun 2015 3.

Analisis Strategis

Bab III Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Tahun 2016 1.

Dasar Perencanaan

2.

Tujuan dan Sasaran

3.

Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

6


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TAHUN 2015

1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Komisi Pemilihan Umum Tahun 2014 A. Renja Tahun 2014 Pada

bagian

ini

akan

diuraikan

mengenai

review

hasil

evaluasi pelaksanaan capaian Kinerja Tahun 2014 dan Renja Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2015. Untuk Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014 Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah

mencapai

target

dengan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp 18.485.619.392,- atau 88.14% dari total anggaran APBN Tahun 2014 sebesar

Rp. 20.972.545.000,-. Pada umumnya program/

kegiatan telah tercapai sesuai dengan target. Dari total anggaran sebesar Rp. 20.972.545.000,-. program yang berhasil dan yang cukup berhasil antara lain : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU yang berhasil adalah : a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (75,08 %), sisa anggaran sebesar 24,92% tidak dapat terserap disebabkan antara lain : - Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan untuk honor output kegiatan tidak dapat diserap 100%, karena anggota tim yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berasal dari DPK dimutasikan sehingga berkurang dari POK dan jabatan PPK dirangkap oleh KPA. - Pengelolaan

Keuangan

dan

Pertanggungjawaban

Tahapan

Pemilu pada anggaran belanja perjalanan biasa, hanya terserap 33,39%. Anggaran ini banyak tidak terserap karena melekat pada rencana pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. - Pengelolaan Perbendaharaan serta sistem akuntasi pelaporan hanya

terserap

80.75%,

7

sisa

anggaran

sebesar

19,25%


disebabkan antara lain adanya mutasi pegawai DPK promosi jabatan.

b. Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian & Inventarisasi

sarana

dan

pra

sarana

pemilu

yang

direalisasikan sebesar 73,03 % sebagai pelaksanaan

bisa

Pemilu

Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 putaran pertama, sisanya adalah anggaran untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 putaran kedua sebesar 26,97 % namun tidak bisa direalisasikan mengingat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya dilaksanakan satu putaran.

c. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan & Data ( 73,27 %), disebabkan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 putaran pertama dapat direalisasikan, sisanya adalah anggaran Pemilu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 putaran kedua sebesar 26,63%.

d. Penyelenggaraan

Operasional

&

Pemeliharaan

Perkantoran

(87,13%), sisa anggaran sebesar 12,87% disebabkan revisi anggaran pada POK untuk biaya langganan Listrik, Telepon, PDAM lebih dari tagihan. Sedangkan yang cukup berhasil: a. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan & Administrasi Kepegawaian (68,03%), sisa anggaran sebesar 31,97% adalah kegiatan Bimbingan teknis penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 untuk putaran kedua, dimana Pemilu tersebut hanya dilaksanakan satu putaran saja. 2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik yang berhasil adalah :

8




Pedoman, Petunjuk Teknis & Bimbingan Teknis / Supervisi / Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu & Pendidikan Pemilih (95,55%), sisa anggaran sebesar 4,55% adalah kegiatan Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran. Sedangkan yang cukup berhasil :



Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa, & Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu (63,96), sisa anggaran sebesar 57,4% disebabkan revisi anggaran pada POK untuk biaya Perselisihan Hukum Pemilihan Umum (PHPU) lebih

besar

mengingat

waktu

persidangan

di

Mahkamah

Konstitusi tidak bisa diperkirakan waktunya dan anggaran belanja bahan berupa ATK dianggarkan cukup besar guna mendukung pelaksanaan sidang PHPU namun realisasi dari kegiatan tersebut terutama untuk

belanja perjalanan dinas biasa masih bisa

dihemat.

9


Adapun program- program yang berhasil pada tahun 2014 dapat dilihat pada table berikut ini : Tabel. 1 Penyerapan Anggaran KPU Kota Pontianak Tahun Anggaran 2014

No.

Kegiatan

1

2 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian & Inventarisasi sarana dan pra sarana pemilu Pelaksanaan Manajemen Perencanaan & Data Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan & Administrasi Kepegawaian

1

2

3

4

5

6

7

Penyelenggaraan Operasional & Pemeliharaan Perkantoran Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa, & Penyuluhan Peraturan Perundangundangan yang berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu Pedoman, Petunjuk Teknis & Bimbingan Teknis / Supervisi / Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu & Pendidikan Pemilih JUMLAH

Penyerapan (Rp)

Sisa (Rp)

% Penyerapan (Rp)

3

4

5

6

1.207.126.000

906.335.611

300.790.389

75,08

3.904.956.000

2.852.024.215

1.052.931.785

73,03

726.404.000

532.243.670

194.160.330

73,27

263.477.000

179.233.500

84.243.500

68,03

607.712.000

529.533.836

78.178.164

87,13

450.880.000

288.383.610

162.496.390

63,96

13.808.670.000

13.194.704.950

613.965.050

95,55

18.485.619.392

2.486.925.608

88,14

Pagu DIPA (Rp)

20.972.545.000

10


B. Renja Tahun 2015 Anggaran dan Belanja Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.326.628.000,00

Sedangkan untuk

capaian kinerja pada Tahun 2015 belum dapat di gambarkan secara keseluruhan , karena

masih pada Tahun

berjalan, s ampai dengan

Triwulan I serapan anggaran baru mencapai 17,71 % atau sebesar Rp. 234.931.808,00 Adapun program Kerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel.2 Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 Program

Kegiatan

Keterangan (%)

1

2

3

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

815.114.000

2. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu

9.745.000

3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

26.746.000

4. Pembinaan Sumber Pelayanan dan Kepegawaian

Daya Manusia, Administrasi

5. Penyelenggaraan Operasional Pemeliharaan Perkantoran 2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

2.580.000

dan

416.133.000

1. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu

3.080.000

2. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis / Supervisi / Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

51.730.000

11


Untuk mendapatkan hasil program yang nyata dan terukur maka Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak menjabarkan program dalam suatu sasaran yang mencakup : 1. Meningkatnya Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 2. Meningkatnya Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Untuk rencana kerja tahun 2015 ini, kami belum dapat melakukan evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran dikarenakan realisasi pencapaian kinerja pada tahun rencana pertama masih sedang berlangsung. Namun demikian, target pencapaian tujuan dan sasaran KPU Kota Pontianak 2015 masih sesuai dengan kebutuhan yang digambarkan pada tabel 3 berikut ini : Tabel.3 Program Kerja Tahun 2015 No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program/Kegiatan

1

2

3

4

5

I.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan setjen KPU

1.

2.

3.

II.

Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan pra sarana pemilu

1.

Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPU Ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai

100%

Tingkat keberhasilan pemeliharaan sarana dan prasarana pemilu

90%

12

WTP

Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Di Lingkungan Setjen Kpu

100%

Kegiatan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian Dan Inventarisasi Sarana Dan Pra Sarana Pemilu


III.

IV.

Tersedianya Dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi

1.

Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL % laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

85%

Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian

1.

Tingkat ketepatan perencanaan kebutuhan, pengadaan SDM, dan kesejahteraan pegawai 2. Tingkat keakuratan data dan informasi SDM 3. Tingkat ketepatan pelaksanaan mutasi dan disiplin pegawai 4. % dukungan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 5. Tingkat ketepatan penatalaksanaan SDM 6. Tersedianya sistem penegakan disiplin yang efektif 7. % pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi 8. % pejabat telah menandatangani dan melaksanakan pakta integritas 9. % tersusunnya struktur kelembagaan (organisasi dan tata kerja) yang proporsional, efektif dan efisien 10. Tersedianya sistem rekruitmen yang transparan

100%

2.

11. Tersedianya sistem promosi dan mutasi yang terbuka dan transparan

13

85%

90%

100%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan Dan Data

Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan Dan Administrasi Kepegawaian


V.

VI.

Terselenggaranya Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

1.

Terselenggaranya Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU Sekretariat

1.

2.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

% dukungan pelayanan administrasi kegiatan % dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran

Tingkat ketepatan waktu dan tertib administrasi pelaksanaan pengawasan regular Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan pengawasan khusus Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan review laporan keuangan Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan penyusunan Lakip Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan Tapkin Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi Lakip % temuan yang ditindaklanjuti

14

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran

Kegiatan Pemeriksaan Di Lingkungan Setjen Kpu Sekretariat


VII

VIII

Terselenggaranya Penyiapan Penyusunan Rancangan peraturan KPU advokasi hukum dan penyuluhannya

Tersedianya Pedoman Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Pu blikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

1.

2.

3.

4.

Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum peraturan perundangan dan pelaksanaan penyuluhan hukum

85%

% pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka PAW anggota DPR, DPD, DPRD dan KPU yang diselesaikan dengan akuntabel dan tepat waktu % kemajuan pengembangan pusat pendidikan pemilih % kemajuan pengembangan media center % unit pelayanan public yang menerapkan manajemen pengaduan yang efektif

80%

15

100%

80%

100%

Kegiatan Penyiapan Penyusunan Rencana Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa Dan Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan Yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu Kegiatan Pedoman Petunjuk Teknis Dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Pu blikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Dan Pendidikan Pemilih


1.

Program dan Kegiatan Pada Tahun 2015 Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak mempunyai 2 program dengan 7 Kegiatan sebagai berikut : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU sebagai berikut: 1) Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU 2) Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu 3) Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data 4) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian 5) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 1) Penyiapan

Penyusunan

Rancangan

Peraturan

KPU,

Advokasi

Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu 2) Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis / Supervisi / Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih. Seluruh program kegiatan di atas mendukung visi dan misi KPU yaitu Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan

Umum

yang

memiliki

integritas,

profesional,

mandiri,

transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan Misi adalah suatu pernyataan yang menunjukkan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh sebuah instansi agar tujuan instansi dan sasaran ingin dicapai dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

16


Adapun capaian atau realisasi selama 1 (satu) triwulan dapat dilihat dari tabel 4 berikut ini Tabel. 4 Penyerapan Anggaran KPU Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015

No.

Kegiatan

1

2 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian & Inventarisasi sarana dan pra sarana pemilu Pelaksanaan Manajemen Perencanaan & Data Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan & Administrasi Kepegawaian Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa, & Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu

1

2

3

4

6

7

Pedoman, Petunjuk Teknis & Bimbingan Teknis / Supervisi / Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu & Pendidikan Pemilih JUMLAH

Pagu DIPA (Rp)

3

Penyerapan (Rp)

Sisa (Rp)

Persentase Penyerapan (Rp)

4

5

6

815.114.000

207.635.492

607.478.508

25,47

9.745.000

0

9.745.000

0

26.746.000

0

26.746.000

0

2.580.000

0

2.580.000

0

3.080.000

0

3.080.000

0

51.730.000

0

51.730.000

0

234.931.808 1.091.696.192

17,71

1.326.628.000

Untuk lebih memudahkan pencapaian Program dan Kegiatan maka Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah menyusun Jadwal Kegiatan dalam Bentuk Matrik dapat dilihat dalam tabel .5

17


3. Analisis Lingkungan Strategis a. Lingkungan Internal Komisi

Pemilihan

Umum

memiliki

komitmen

memperjuangkan

kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (core competency) yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan pelaksanaan demokrasi. Komisi Pemilihan Umum menyiaratkan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan

Umum

yang

memiliki

integritas,

professional,

mandiri,

transparan dan akuntabel dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas bedasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas perlu memperhatikan lingkungan internal yang dapat mempengaruhi seperti :  Jumlah personil yang cukup  Tersedianya landasan operasional (peraturan)  Tersedianya dukungan pimpinan dalam pelaksanaan program.  Anggaran yang cukup  Koordinasi dengan instansi terkait cukup baik  Nilai-nilai agama dan budaya cukup kuat. Untuk KPU Kota Pontianak daya dukung penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas bedasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia belum memadai, hal ini disebabkan : 1. Belum di dukung dengan jumlah personil yang memadai karena masih belum

sesuai

dengan

jumlah

penduduk

yang

cukup

besar

dibandingkan dengan kab/Kota yang lain. 2. Sarana gedung perkantoran yang belum memadai 3. Sarana pendukung lain, seperti gudang untuk menyimpan logistik belum ada.

18


b. Struktur Organisasi Berdasarkan

Peraturan

KPU

Nomor

01

tahun

2010

tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008: SUSUNAN ORGANISASI : 1. Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak terdiri dari:  1 ( Satu ) Orang Ketua  4 ( Empat ) Orang Anggota 2. Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak sebanyak 5 (Lima) orang. 3. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum dilakukan pembagian tugas dalam Divisi, yang terdiri dari :  Divisi Teknis Penyelenggaraan  Divisi Perencanaan, Program, Keuangan dan Logistik  Divisi Hukum dan Pengawasan  Divisi Sosial Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Divisi Data, Informasi dan Hubungan antar lembaga

URAIAN TUGAS 1.

Pengambilan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dilakukan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum.

2.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak merupakan penjabaran dari Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, Kebijakan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

19


3.

4.

Jenis Rapat Pleno sebagaimana dimaksud adalah : 

Rapat Pleno Tertutup



Rapat Pleno Terbuka

Penetapan Hasil Pemilu dan Rekapitulasi Penghitungan Suara dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Rapat Pleno Terbuka.

5.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Wajib menanda tangani Penetapan Hasil Pemilu yang diputuskan dalam Rapat Pleno dalam waktu paling lambat 3 ( tiga ) hari setelah Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum dilaksanakan.

6.

Dalam hal tidak ada anggota KPU Kabupaten/Kota yang menanda tangani Penetapat Hasil Pemilu sebagaimana dimaksud KPU Kabupaten/Kota melaksanakan 

Rapat Pleno yang sifatnya Tertutup



Hasil Rapat Pleno sebagaimana dimaksud segera dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mendapat keputusan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Mempunyai Susunan Organisasi Sebagai Berikut :

SUSUNAN ORGANISASI Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak terdiri dari : 1. Sekretaris 2. Subbagian Program dan Data 3. Subbagagian

Teknis

Pemilu

dan

Masyarakat 4. Subbagian Hukum 5. Subbagian Umum, Keuangan dan Logistik

20

Hubungan

Partisipasi


URAIAN TUGAS : 1. Sekretaris 1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; 2. Memberikan dukungan teknis administrative; 3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Pontianak dalam menyelenggarakan Pemilu; 4. Membantu

pendistribusian

perlengkapan

penyelenggaraan

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi; 5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Pontianak; 6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak; 7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaran kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Pontianak;dan 8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Subbagian Program dan Data 1. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu. 2. Mengelola, menyusun data pemilih. 3. Mengumpulkan data, menyiapkan bahan penyusunan kerja sama dengan Lembaga Pemerintah lain yang terkait. 4. Mengumpulkan dan mengelola bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga Non Pemerintah. 5. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu. 6. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu.

21


7. Mengumpulkan

dan

mengolah

bahan

hasil

monitoring

Penyelenggaraan Pemilu. 8. Mengumpulkan

dan

mengolah

bahan

hasil

supervise

Penyelenggaraan Pemilu. 9. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Pontianak. 10. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di perintahkan oleh pimpinan serta melaporkan hasil kerja kepada Pimpinan.

3. Subbagian

Teknis

Pemilu

dan

Hubungan

Partisipasi

Masyarakat 1. Kasubbag

Teknis

Penyelenggara

Pemilu

dan

Hupmas

mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu Anggota DPRD Kota, pengisian Anggota DPRD Kota pasca pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih pemilu Anggota DPRD Prov, dan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 2. Membantu penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga. 3. Melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih. 4. Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu Anggota DPRD Kota. 5. Mengiventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan

yang diperlukan

dalam

rangka

pemecahan

masalah. 6. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu. 7. Menyusun

draft

tata

cara

pelaksanaan

kampanye. 8. Melakukan koordinasi dengan sub bagian lain.

22

sosialisasi

dan


9. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh Sekretaris KPU Kota Pontianak.

4. Subbagian Hukum 1. Kasubbag

Hukum

mempunyai

tugas

melaksanakan

inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hokum. 2. Memberikan penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye. 3. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu. 4. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Pontianak. 5. Melakukan koordinasi dengan sub bagian lain. 6. Menjalankan

tugas-tugas

lain

yang

diperintahkan

oleh

Sekretaris KPU Kota Pontianak

5. Subbagian keuangan, umum dan logistik 1. Kasubbag keuangan, umum dan logistik mempunyai tugas mengelola dan menyusun rencana sub bagian umum. 2. Mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan,

verifikasi,

dan

pembukuan

pelaksanaan

anggaran. 3. Menyusun dan mengelola pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam tata usaha, kepegawaian, serta dokumentasi. 4. Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana pemilu bagi panitia pemilu. 5. Menyusun dan mengelola pengadaan logistik pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi kalbar, distribusi logistik pemilu anggota DPR,DPD dan DPRD, Presiden dan

23


wakil Presiden, kepala daerah Gubernur dan wakil Gubernur serta Walikota dan wakil Walikota Pontianak. 6. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Pontianak. 7. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris KPU Kota Pontianak. 8. Melakukan koordinasi dengan sub bagian lain. 9. Menjalankan

tugas-tugas

lain

Sekretaris KPU Kota Pontianak.

24

yang

diperintahkan

oleh


Gambar Struktur Organisasi KPU Kota Pontianak

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU KOTA PONTIANAK (BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 22 TAHUN 2008)

SEKRETARIS ANA SUARDIANA, S.H. 196506231992032005/ Pembina Tk.I / IVb

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUPMAS

KASUBBAG HUKUM

KASUBBAG PROGRAM DAN DATA

IRA LISTIANI, SH 19721022 200811 2 001

HERI ANTONI, SH 19651020 199603 1 002

NURFADZIAR, S.SOS 19691023 199603 2 008

Hj. URAY YUSNANI 19651225 198601 2 003

M. BASRI 19650409 199109 1 002 Penata Muda Tk. I / III b

NURAIDA SUKMANASARI, SH 19711128 200912 2 001 Penata Muda / III a

NINA NOVIANA, A.Md 19871130 200912 2 004 Pengatur / II c

Dra. DINI HARYANTI 19661021 200701 2 001 Penata Muda Tk. I / III b

U.M. RIDWAN,A.Md 19851012 200701 1 002 Pengatur Muda Tk. I / II b

BAMBANG SUMEIDI,S.IP 19831225 200912 1 001 Penata Muda / III a

AGUS PRIHARTONO, ST 19790822201212 1 003 Penata Muda / III a M. NASIR 19620929 200604 1 006 Juru Muda Tk. I / I b

FEDY PEBRILIAN, SE 19840205 200912 1 001 Penata Muda / III a

AZHARI PRIYATNO Supir

KASUBBAG UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK

IKHSANNUDIN Satpam

HERDYANSYAH NUR N S.KOM Satpam

25

WACHYU FIRDAUS, S.SOS Pramusaji

ISMAN SUSANTA Pramusaji


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN TAHUN 2016

1. Dasar Perencanaan Dalam menyusun Rencana Kerja ( Renja ) Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2016 harus mengacu pada Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015 Tentang RPJM Tahun 2015 Undang-Undang Nomor

- 2019. Selain Itu juga memperhatikan

32 Tahun 2004 yang mempunyai arti penting dan

strategis untuk meningkatkan kinerja, Evektivitas dan Efisiensi lembaga dan Aparatur dilingkungan KPU Kota Pontianak serta Peraturan Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum. Sampai dengan saat ini belum ada Kebijakan-kebijakan KPU Pusat dalam menyusun rencana kerja tahun 2016 sehingga KPU Kota Pontianak dalam penyusunan Program dan Kegiatan tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015 Tentang RPJM Tahun 2015 - 2019.

2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sebelum dirumuskan

tujuan dalam Rencana Kerja ini, terlebih

dahulu kami akan mengungkapkan kembali Tujuan Komisi Pemilihan Umum yang tercantum dalam Rencana Strategis Periode 2011-2014 sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kapasitas dan Kwalitas Pelaksana Pemilihan Umum 2. Meningkatkan Pemahaman tentang Hak dan Kewajiban Politik Rakyat dalam Pemilihan Umum 3. Melaksanakan Undang-undang di bidang Politik secara Murni dan Konsekwen 4. Meningkatkan Kesadaran rakyat yang tinggi tenta Pemilihan Umum yang demokratis. 5. Melaksanakan Pemilihan Umum secara Luber dan Jurdil.

26


Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu satu tahunan maka Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak menjabarkannya dalam suatu sasaran Strategis

dan Sasaran Program yang

mencakup : A. Sasaran Strategis. 1. Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang Demokratis 2. terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib. 3. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setra bagi Peserta Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif , Presiden dan Wakil Presiden serta Pejabat-pejabat Publik sesuai Undang-Undang. 4. Terwujudnya Organisasi pelaksa Pemilihan Umum yang memiliki system Administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi stadnad kerja professional di seluruh tingkatan yang yang di dukung dengan system komunikasi dan teknologi informasi yang menjangkau Komisin Pemilihan Umum Kota. 5. Tersedianya peta Politik yang memadai. B. Sasaran Program 1. Meningkatnya kualitas dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya 2. Tersedianya Dokumen Pertanggung jawaban 3. Tersedianya dukumen uasulan rencana kerja Tahun 2015, 4. Tesrsedianya data Laporan Kegiatan KPU Kota Pontianak, 5. Tersedianya Data Laporan Lakip Tahun 2014 dan Tapkin Tahun 2015, 6. Terlaksananya Program dan Kegiatan Tahun 2014, 7. Tersedianya SDM KPU Kota yang Kompeten, 8. Tersedianya

tertib Administrasi perkantoran

hubungan kerja sama dengan Instansi terkait, 9. Meningkatnya SDM Aparatur, 27

dan

meningkatnya


10. Tersedianya Keperluan Perkantoran, Pada Tahun 2015 masih

belum dapat

ini

Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak

melakukan evaluasi

Program Kerja dikarenakan

progres

pencapaian

realisasi pencapaian kinerja pada tahun

2015 masih sedang berlangsung. Untuk melihat program kerja Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 5. Adapun Sasaran dan Program Kegiatan Tahun 2015 dapat di lihat pada Tabel 6 Tabel.6 Sasaran dan Program/Kegiatan Tahun 2016 No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program/Kegiatan

1

2

3

4

5

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan setjen KPU

1.Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan. 2.Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPU 3.Ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai

100%

Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Di Lingkungan Setjen KPU

II.

Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan pra sarana pemilu

1.Tingkat keberhasilan pemeliharaan sarana dan prasarana pemilu

90%

Kegiatan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian Dan Inventarisasi Sarana Dan Pra Sarana Pemilu

III.

Tersedianya Dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi

1.Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL 2.% laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

85%

Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan Dan Data

I.

28

WTP 100%

85%


No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program/Kegiatan

1

2

3

4

5

Tingkat ketepatan perencanaan kebutuhan, pengadaan SDM, dan kesejahteraan pegawai 2. Tingkat keakuratan data dan informasi SDM 3. Tingkat ketepatan pelaksanaan mutasi dan disiplin pegawai 4. % dukungan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 5. Tingkat ketepatan penatalaksanaan SDM 6. Tersedianya sistem penegakan disiplin yang efektif 7. % pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi 8. % pejabat telah menandatangani dan melaksanakan pakta integritas 9. % tersusunnya struktur kelembagaan (organisasi dan tata kerja) yang proporsional, efektif dan efisien 10. Tersedianya sistem rekruitmen yang transparan 11. Tersedianya sistem promosi dan mutasi yang terbuka dan transparan

100%

Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan Dan Administrasi Kepegawaian

IV.

Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian

1.

29

90%

100%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

100%


V.

VI.

Terselenggaranya Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

1. % dukungan pelayanan administrasi kegiatan 2. % dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran

Terselenggaranya Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU Sekretariat

1. Tingkat ketepatan waktu dan tertib administrasi pelaksanaan pengawasan regular 2. Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan pengawasan khusus 3. Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut 4. Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan review laporan keuangan 5. Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan penyusunan Lakip 6. Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan Tapkin 7. Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi Lakip 8. % temuan yang ditindaklanjuti

30

90% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran

Kegiatan Pemeriksaan Di Lingkungan Setjen Kpu Sekretariat


No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program/Kegiatan

1

2

3

4

5

VII

Terselenggaranya Penyiapan Penyusunan Rancangan peraturan KPU advokasi hukum dan penyuluhannya

1. Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum peraturan perundangan dan pelaksanaan penyuluhan hukum

85%

Kegiatan penyiapan penyusunan rencana peraturan kpu, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu

VIII

Tersedianya Pedoman Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Pu blikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

1. % pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka PAW anggota DPR, DPD, DPRD dan KPU yang diselesaikan dengan akuntabel dan tepat waktu 2. % kemajuan pengembangan pusat pendidikan pemilih 3. % kemajuan pengembangan media center 4. % unit pelayanan public yang menerapkan manajemen pengaduan yang efektif

80%

Kegiatan Pedoman Petunjuk Teknis Dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publik asi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Dan Pendidikan Pemilih

31

100%

80%

100%


3. Rencana Kegiatan 2016 Guna mencapai Visi Misi serta sasaran dan tujuan yang telah di tetapkan serta proses tata laksana yang akuntable dan transparan dalam mewujudkan Program kerja yang berkualitas maka pada tahun 2016 KPU Kota Pontianak merencanakan Program kerja dan Kegiatan yang berpedoman pada Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015 Tentang RPJM Tahun 2015 - 2019. Adapun rencana program 2016 dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini :

32


BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2016 ini disusun mengacu pada Rencana Kerja KPU RI yang juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM 2105- 2019 ) dan akan digambarkan pada Rencana Strategis KPU RI dan juga Rencana Strategis (Renstra) dari masing-masing satker. Rencana Kerja Tahun 2016 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Rencana Kerja tahun 2016 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan

pada tahun 2016. Adapun

Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat.

Selain itu dukungan dari Komisioner maupun Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari program dan kegiatan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.

33


Diharapkan pula dalam rencana anggaran yang berbasis kinerja pada matrik yang diajukan

tertuang

tersebut akan direalisasikan sebagaimana yang

dimaksud, mengingat kondisi biaya belanja yang akan dikeluarkan akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga menyesuaikan dengan kondisi pasar saat ini dan yang akan datang.

Pontianak, 07 April 2015 KOMISI PEMILIHAN UMUM KPU KOTA PONTIANAK Sekretaris,

Ana Suardiana, SH Pembina Tk. I Nip. 19650623 199203 2 005

34

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

Recommend Documents