KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

LAPORAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2010 Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara PHPU.D Nomor : 209-210/PHPU.D-VIII/2010

I.

PENDAHULUAN

“pemungutan suara ulang di seluruh Kota Tangerang Selatan untuk memberikan legitimasi terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010” (halaman 271, angka [3.32] Putusan MK RI Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010)

Kalimat yang termaktub dalam putusan tersebut diatas, pada saat kami dengar langsung pada tanggal 10 Desember 2010 telah menggetarkan hati, perasaan dan pikiran kami, Komisioner KPU Kota Tangerang Selatan; Suatu perasaan yang saat itu sulit sekali kami gambarkan. Marah, sedih, kecewa dan sebagainya bercampur baur. Namun penghormatan yang tinggi terhadap seluruh hasil yang telah dipertimbangkan oleh Panel Majelis Hakim Konstitusi RI yang memeriksa dan memutus perkara tersebut membuat kami, KPU Kota Tangerang Selatan tersadar bahwa tidak semua dedikasi atas pekerjaan dapat berjalan sesuai harapan walaupun semua ketentuan undang-undang sudah KPU Kota Tangerang Selatan; Itulah kenyataan, bahwa hukum sebagai ilmu yang terus berkembang dan menemukan kemajuan dan pendewasaanya melalui peristiwa hukum yang terjadi dan karenanya, KPU Kota Tangerang Selatan tidak memiliki pilihan lain selain mematuhi sepenuhnya putusan tersebut dengan menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS pada Pemilukada Kota Tangerang Selatan dengan sebaik-baiknya; Pesan penting Mahkamah agar KPU Kota Tangerang Selatan menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS pada Pemilukada Kota Tangerang Selatan adalah untuk memberikan legitimasi terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 adalah patokan dasar KPU Kota Tangerang Selatan yang harus mampu KPU Kota Tangerang Selatan wujudkan dan berikan kepada masyarakat Tangerang Selatan; Laporan KPU| 1

Namun untuk menyumbangkan penyelenggaraan Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 yang legitimate tersebut adalah bukan hal yang mudah karena masyarakat kota Tangerang Selatan yang notabene masyarakat perkotaan atau masyarakat pekerja keras, sebagian besar mempunyai sifat yang agak sedikit kurang acuh atau tidak perduli terhadap Pemilukada, khususnya pada Pemungutan Suara Ulang Kota Tangerang Selatan. Alasannya bukan hanya karena kesibukan kerja saja, tetapi ada juga yang karena ketidakpercayaannya kepada pemerintah dengan banyaknya problematika demokrasi yang terjadi di Negara ini. Hal demikian merupakan suatu tantangan besar bagi KPU Kota Tangerang Selatan sebagai lembaga penyelenggara pemilukada untuk mengajak masyarakat Kota Tangerang Selatan agar berpartisipasi mensukseskan PSU tersebut dengan mau datang ke tempat-tempat pemungutan suara (TPS) untuk memilih dan menyampaikan aspirasinya; Suatu pekerjaan yang sangat berat bagi KPU Tangerang Selatan untuk meyakinkan masyarakat Tangerang Selatan terutama bagi sebagian masyarakat kurang peduli terhadap pemilukada Khususnya pemungutan suara ulang yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan pasca putusan Mahkamah Konstitusi; Diulangnya pemilukada kota Tangerang Selatan di setiap TPS di kota Tangerang Selatan karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi, tidak serta merta KPU Tangerang Selatan langsung melaksanakan putusan tersebut, tetapi ada hal yang lebih penting yaitu bagaimana caranya KPU Tangerang Selatan bisa meyakinkan bahwa dalam pesta demokrasi ini, masyarakat Tangerang Selatan harus menggunakan hak pilihnya sebagai warga Negara yang mempunyai hak konstitusi sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945; Maka dari itu, KPU Tangerang Selatan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, bukan hanya mensosialisasikan putusan Mahkamah Konstitusi saja, tetapi KPU Tangerang Selatan juga mencoba berbuat sesuatu yang nyata untuk mengajak masyarakat Tangerang Selatan berpartisipasi lebih aktif dalam PSU ini. KPU Tangerang Selatan mencoba masuk ke semua lini masyarakat dan menggandeng, baik akademisi, tokoh agama seperti MUI, ketua DKM/Mushola, tokoh masyarakat, media baik cetak ataupun elektronik, kalangan artis, dan lain-lain, semata-mata untuk mengajak dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat Tangerang Selatan terhadap Pemungutan Suara Ulang Kota Tangerang Selatan; Di sisi lain KPU Tangerang Selatan juga harus mempersiapkan semua tahapan yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang, sehinga bukan hal yang mudah bagi KPU Tangerang Selatan untuk melasanakan semua persiapan tersebut terlebih lagi dengan adanya keterbatasan waktu sesuai putusan MK yaitu 90 hari terhitung sejak putusan diucapkan hingga pelaksanaan pemungutan suara ulang harus selesai dalam batas waktu yang ditentukan; Keterbatasan waktu semakin terasa karena mekanisme penganggaran keuangan daerah sebagai sumber keuangan pelaksanaan PSU Kota Tangerang Selatan nyata terkendala karena putusan diucapkan pada akhir tahun dimana APBD Kota/Provinsi wajib ditutup terlebih dahulu untuk dipertanggungjawabkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur; Laporan KPU| 2

“MELAKSANAKAN PERINTAH HUKUM DENGAN TIDAK MELANGGAR HUKUM” itulah prinsip yang dipedomani oleh KPU Kota Tangerang Selatan sehingga dimulainya tahapan menunggu terlebih dahulu keuangan daerah Kota Tangerang Selatan berjalan sesuai prosedurnya; Setelah anggaran PSU Kota Tangerang Selatan terbentuk di keuangan daerah Kota Tangerang Selatan, masalah lain masih timbul yaitu untuk pencairan dana agak terhambat dan akhirnya memakan waktu yang lama. Hal tersebut tentu saja menimbulkan kesulitan yang tidak sederhana dan merupakan tugas berat KPU Kota Tangerang Selatan. Akan tetapi semua kendala dan keterbatasan tersebut malah menjadikan KPU Kota Tangerang Selatan terus bekerja dan bahu membahu serta terus melakukan upaya-upaya nyata demi suksesnya Pemungutan suara ulang; Upaya penuh dan berdedikasi pengabdian menjadi wajib dilakukan oleh KPU Kota Tangerang Selatan dikarenakan sejak putusan diucapkan oleh Panel Majelis Mahkamah Konstitusi RI, banyak masyarakat yang datang ke PPS, PPK bahkan KPU sendiri untuk meminta informasi terkait pemungutan suara ulang dan permasalahan hak pilih warga Negara sebagai hak asasi dan hak konstitusi yang tidak boleh dikurangkan dengan cara apapun juga. Inilah yang menjadi pikiran awal perlunya validasi DPT; Jaminan Hak Asasi dan Hak Konstitusional warga Negara dalam menjalankan kewajiban dan haknya memilih tersebut selanjutnya dikordinasikan dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada KPU Provinsi Banten, KPU Pusat sampai kepada Mahkamah Konsitusi untuk mengumpulkan informasi dan analisis yang cukup sehingga hak warga dalam menyalurkan aspirasinya pada PSU Kota Tangerang Selatan dapat terjamin karena pula semakin banyak warga melaksanakan haknya memilih maka semakin legitimate pemimpin yang dipilih oleh warga Negara tersebut; Oleh karena itu, meningkatkan partisipasi aktif warga Kota Tangerang Selatan adalah bagian penting yang harus dicari jalan keluarnya terlebih dahulu; Pentingnya meningkatkan partisipasi aktif masyarakat Tangerang Selatan merupakan sesuatu yang baik dan harus ditindak lanjuti oleh KPU Tangerang Selatan sebagai penyelenggara Pemilukada, karena tingginya angka partisipasi masyarakat dalam sebuah pemilukada adalah jaminan atas legitimasi masyarakat dari masyarakat Kota tangerang selatan terhadap kualitas penyelenggaraan yang dilakukan oleh KPU Kota Tangerang Selatan dari sejak proses tahapan hingga penghitungan ditingkat KPU; Dengan niat untuk mendapatkan legitimasi rakyat itulah KPU Kota Tangerang Selatan terus meningkatkan sosialisasinya termasuk memperbaiki semua hal teknis baik dalam tahapan, program, dan mengesampingkan setiap kendala baik teknis maupun non teknis semata demi terselenggaranya PSU Kota Tangerang Selatan yang tertib, aman dan legitimate sesuai amanah dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana diperintahkan oleh Amar Putusan Perkara Nomor 209-210 /PHPU.D-VIII/2010;

Laporan KPU| 3

Alhamdulillah pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 PSU Kota Tangerang Selatan telah selesai dilaksanakan dan berjalan dengan lancar dan sukses sesuai dengan harapan semua pihak;

II. KRONOLOGIS;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 10 Desember 2010 adalah merupakan tonggak dimulainya proses Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di kota Tangerang Selatan, hal mana putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah merupakan putusan Final dan Mengikat yang mau tidak mau, senang tidak senang, puas tidak puas harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua pihak dan semua kalangan; Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Tangerang Selatan adalah merupakan penanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara ulang di kota Tangerang Selatan, yang notabene proses penyelenggaraan PSU ini sedikit berbeda dengan proses Pemilukada sebelumnya; Proses pemungutan Suara ulang (PSU) harus sudah dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang dan dilaporkan dalam waktu 90 (sembilanpuluh) hari pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh KPU kota Tangerang Selatan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan sebelum pelaksanaan hari Pemungutan Suara Ulang akan kami uraikan dan laporkan secara lebih lanjut dalam uraian dibawah ini : 1. PRA TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) KOTA TANGERANG SELATAN----

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan mengeluarkan Pernyataan Resmi dan Terbuka berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atas penyelenggaraan pemilukada Kota Tangerang Selatan oleh Kuasa hukum KPU Kota Tangerang Selatan kepada seluruh masyarakat Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan (Tanggal 12 Desember 2010: Bukti LT-1)

-

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan menyampaikan Surat kepada KPU Pusat, Ketua Bawaslu Pusat, Ketua KPU Propinsi banten, Pj. Walikota Tangerang Selatan, Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan, Kapolrestro Jakarta selatan, Kapolresta Tangerang, dan Ketua Panwaslukada Kota Tangerang Selatan perihal Pemberitahuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209/PHPU.D-VIII/2010 dan Nomor : 210/PHPU.D-VIII/2010 (Tanggal 13 Desember 2010: Bukti LT-1.2);

-

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan mengeluarkan Permohonan Pencairan Biaya Pemungutan Suara Ulang kepada Pj. Walikota Tangerang Selatan (Tanggal 14 Desember 2010: Bukti LT-1.3);

Laporan KPU| 4

-

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan melakukan pemberitahuan Putusan Mahkamah Konstitusi kepada Ketua PPK se-Kota Tangerang Selatan, Ketua PPS Se-Kota Tangerang Selatan (Tanggal 15 Desember 2010: Bukti LT-1.4);

-

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan mengajukan Permohonan kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Wilayah Banten, perihal Lelang Ulang Surat Suara dan Pengelolaan Dana Hibah (Tanggal 16 Desember 2010: Bukti LT-1.5);

-

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan mengajukan Permohonan dalam hal meminta penjelasan tentang Lelang Ulang Surat suara dan berkas Logistik Pemilukada putaran 1 kepada ketua KPU R.I. (Tanggal 16 Desember 2010: Bukti LT1.6);

-

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan mengajukan Permohonan dalam hal penjelasan kepada LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) tentang Lelang Ulang Surat Suara (Tanggal 16 Desember 2010: Bukti LT-1.7);

-

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan melakukan Penarikan barang – barang logistik pemilu kada kepada camat dan PPK Se Kota Tangerang Selatan (Tanggal 20 Desember 2010: Bukti LT-1.8);

-

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan mengirimkan Salinan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan No : 46/kpts/KPU-Tangerang Selatan/XII/2010, : (Bukti LT-4.1.) tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan PSU Pemilihan Umum Walikota dan wakil Walikota Tangerang Selatan 2010, kepada Ketua MKRI, Mendagri RI, Ketua KPU RI, Ketua Banwaslu Pusat, Gubernur Banten, Ketua KPU Provinsi Banten, Pj. Walikota Tangerang Selatan, Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan, Pimpinan Unsur Muspida Kota Tangerang Selatan, dan Masing – masing pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan (Tanggal 20 Desember 2010: Bukti LT-1.9);

-

Komisi Pemilihan Umum kota Tangerang Selatan mengeluarkan Berita Acara Nomor 34/BA/KPU-TANGERANG SELATAN/XII/2010 perihal Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan PSU dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010; (tanggal 20 desember 2010: : Bukti LT3.1.);

2. PENETAPAN TAHAPAN;--------------------------------------------------------------------------------------------------------a.

Penetapan Tahapan Pemungutan Suara Ulang adalah bagian terpenting dari kewajiban KPU Kota Tangerang Selatan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 209-210/PHPU.D-VIII/2010, perlu menyusun kembali Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010; Laporan KPU| 5

b.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;

c.

Bahwa salah satu tahapan penting dalam PSU Kota Tangerang adalah kegiatan pemutakhiran daftar pemilih yang untuk menjamin Hak Asasi dan Hak Konstitusi warga Tangerang Selatan, perlu dilaksanakan kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 209-210/PHPU.D-VIII/2010 untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;

d.

Dibawah ini adalah Tahapan Pemungutan Suara Ulang yang ditetapkan sebagai Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan sebagaimana KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR : 1/Kpts/KPU-Tangerang Selatan/I/2011 (BUKTI LT-4.2) TENTANG PERUBAHAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2010 jo KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR : 3/Kpts/KPU-Tangerang Selatan/II/2011 (BUKTI LT.4.3) TENTANG PERUBAHAN KEDUA TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2010;

Laporan KPU| 6

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR : 1/Kpts/KPU-Tangerang Selatan/I/2011 TENTANG PERUBAHAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2010 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN, Menimbang

:

a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 209-210/PHPU.D-VIII/2010, perlu menyusun kembali Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010; b. bahwa pemutakhiran daftar pemilih perlu dilaksanakan kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 209210/PHPU.D-VIII/2010 untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010; c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); 4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Laporan KPU| 7

6.

7. 8.

9.

Memperhatikan

:

Menetapkan KESATU

: :

KEDUA

:

KETIGA

:

Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 209210/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 10 Desember 2010; 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 21/KPU/I/2011, tanggal 14 Januari 2011, perihal : Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi; 3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tanggal 19 Januari 2011; MEMUTUSKAN Menetapkan Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010. Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Tangerang Selatan pada tanggal 19 Januari 2011 KETUA, Cap/Ttd.

IMAN PERWIRA BACHSAN Tembusan : disampaikan kepada Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta; 2. Gubernur Banten di Serang; 3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten di Serang; 4. Walikota Tangerang Selatan di Tangerang Selatan; 5. Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan di Tangerang Selatan; 6. Ketua Panwaslu Kota Tangerang Selatan di Tangerang Selatan.

Laporan KPU| 8


KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR : 3/Kpts/KPU-Tangerang Selatan/II/2011

TENTANG PERUBAHAN KEDUA TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN, Menimbang

:

a. bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 209-210/PHPU.D-VIII/2010 dilaksanakan pemutakhiran daftar pemilih untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010; b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih perlu dilakukan perubahan kedua Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010 c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Perubahan Kedua Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); 4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Laporan KPU| 9

6.

7. 8.

9.

Memperhatikan

:

Menetapkan KESATU

: :

KEDUA

:

KETIGA

:

Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 209210/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 10 Desember 2010; 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 21/KPU/I/2011, tanggal 14 Januari 2011, perihal : Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi; 3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tanggal 31 Januari 2011; MEMUTUSKAN : Menetapkan Perubahan Kedua Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010 Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Tangerang Selatan pada tanggal 1 Februari 2011 KETUA, Cap/Ttd. IMAN PERWIRA BACHSAN

Tembusan : disampaikan kepada Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta; 2. Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta; 3. Gubernur Banten di Serang; 4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten di Serang; 5. Walikota Tangerang Selatan di Tangerang Selatan; 6. Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan di Tangerang Selatan; 7. Ketua Panwaslu Kota Tangerang Selatan di Tangerang Selatan. Laporan KPU| 10

LAMPIRAN

:

Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor : 3/KPTS/KPU-Tangerang Selatan/II/2011 Tanggal : 1 Februari 2011.

PERUBAHAN KEDUA TAHAPAN, PROGRAM DAN JADUAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2010

NO

PROGRAM/KEGIATAN

1

I.

2

JADUAL WAKTU MULAI SELESAI 3

4

KETERANGAN 5

TAHAP PERSIAPAN 1

Penyusunan program dan anggaran Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan

13-12-2010

15-12-2010

Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan

2

Penyusunan dan Penetapan Keputusankeputusan KPU Kota Tangerang Selatan mengenai Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan

13-12-2010

15-12-2010


3

Pemberitahuan kepada DPRD Kota Tangerang Selatan mengenai Putusan MK untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan

13-12-2010

15-12-2010


4

Pemberitahuan DPRD Kota Tangerang Selatan kepada Kepala Daerah mengenai Putusan MK untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan

15-12-2010

18-12-2010

Dilaksanakan oleh DPRD Kota Tangerang Selatan

5

Konsultasi KPU Kota Tangerang Selatan kepada KPU Provinsi Banten, KPU, Kemendagri, Kemenkeu dan BPK

15-12-2010

10-01-2011


6

Rapat Koordinasi KPU Kota Tangerang Selatan dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan

20-12-2010

30-01-2011


7

Rapat Koordinasi KPU Kota Tangerang Selatan dengan unsur pengamanan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan

20-12-2010

30-01-2011


Laporan KPU| 11

NO

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

8

Rapat Koordinasi KPU Kota Tangerang Selatan dengan PPK dan PPS yang dihadiri oleh KPU Provinsi Banten.

9

Sosialisasi Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KotaTangerang Selatan

10 Rapat Kerja Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan. II.

JADUAL WAKTU MULAI SELESAI 3

4

KETERANGAN 5

Diha diri ol eh KPU, K P U Provinsi, KPU Kabupaten/Kota serta PPK, PPS Dilaksanakan oleh KPU, PPK dan PPS

25-12-2010

10-03-2011

25-12-2010

17-02-2011

01-01-2011

01-02-2011


27-12-2010

24-01-2011

Dilaksanakan KPU Kota Tangerang Selatan dan Pemda Kota Tangerang Selatan

25-01-2011

18-02-2011

19-02-2011

26-02-2011

20-01-2011

26-01-2011

21-01-2011

22-01-2011

22-01-2011

28-01-2011

29-01-2011

29-01-2011

TAHAP PELAKSANAAN 1. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah a. Proses administrasi dan pengadaan barang/jasa, surat suara, formulir , Daftar Pasangan Calon, serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS, PPS, dan PPK se-Kota Tangerang Selatan b. Pencetakan, Pendistribusian, Pelipatan dan sortir Surat Suara, Formulir, Daftar Pasangan Calon, serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS, PPS, dan PPK se-Kota Tangerang Selatan c. Penerimaan surat suara, formulir serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS, se-Kota Tangerang Selatan

Dilaksanakan o l e h K P U Kota Tangerang Selatan

Dilaksanakan oleh PPS seKota Tangerang Selatan

2. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih a. Pengumuman melalui Media Masa

b. Bimbingan Teknis Bagi PPK dan PPS c. Koreksi, perbaikan, pencatatan pemilih tambahan, penghapusan pemilih yang tidak memenuhi persyaratan

d. Pengesahan DPT hasil perbaikan dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih

Oleh KPU Kota Tangerang Selatan Oleh KPU Kota Tangerang Selatan Dilaksanakan oleh PPS seKota Tangerang Selatan Oleh PPS seKota Tangerang Selatan

Laporan KPU| 12

oleh

NO

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

e. Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam DPT 1) Tingkat Kecamatan oleh PPK 2) Tingkat Kota Tangerang Selatan

3. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara a. Persiapan 1) Pengukuhan pengangkatan PPS 2) Pengecekan persiapan pemungutan suara 3) Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon 4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari dan waktu pemungutan suara di TPS 5) Penyiapan TPS b.

JADUAL WAKTU MULAI SELESAI

KETERANGAN

3

4

5

30-01-2011 31-01-2011

30-01-2011 02-02-2011

01-02-2011 24-02-2011

05-02-2011 26-02-2010

24-02-2011

26-02-2011

10-02-2011

24-02-2011

24-02-2011

26-02-2011

Dilaksanakan oleh KPPS

27-02-2011

27-02-2011


27-02-2011

27-02-2011


27-02-2011

27-02-2011

Dilaksanakan oleh PPS

28-02-2011

01-03-2011

Dilaksanakan oleh PPK

02-03-2011

03-03-2011

03-03-2011

08-03-2011

Oleh PPK Oleh KPU Tangerang Selatan

Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan Dilaksanakan oleh KPPS

Pelaksanaan

1) Pemungutan suara 2) Penghitungan dan Rekapitulasi suara serta penyusunan sertifikat yang meliputi : a. Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS. b. Pengumuman hasil penghitungan suara d a n penyampaian kotak suara y a n g masih dikunci dan disegel yang berisi B e r i t a A c a r a d a n s e r t i f i k a t h a s i l penghitungan suara oleh KPPS melalui PPS kepada PPK. c.

Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kota Tangerang Selatan.

d . P e n y u s u n a n B erita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kota Tangerang Selatan 3.

Penyampaian Laporan hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan kepada Mahkamah Konstitusi



Laporan KPU| 13

NO

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

KETERANGAN

3

4

5

04-03-2011

22-03-2011


05-03-2011

24-03-2011

24-04-2011

16-06-2011

Diserahkan oleh KPU Kota Tangerang Selatan untuk selanjutnya diproses oleh pejabat berwenang Dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang

1. Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan 2010 kepada KPU Provinsi Banten, KPU dan Menteri dalam Negeri.

22-03-2011

25-03-2011


2. Laporan Penyelenggaraan oleh KPU Kota Tangerang Selatan k e p a d a D P R D K o t a Tangerang Selatan, KPU Provinsi Banten, KPU, dilampiri dengan d o k u m e n pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

25-03-2011

25-04-2011


3. Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan serta mengelola barang inventaris.

25-03-2011

25-04-2011


4. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.

25-03-2011

30-03-2011


5. Evaluasi pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan.

01-04-2011

25-04-2011


6. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

25-04-2011

31-05-2011


4.

Penetapan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Wali Kota Kota Tangerang Selatan pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

5.

Penyampaian hasil pemungutan suara ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan kepada DPRD Kota Tangerang Selatan untuk proses peresmian dan pengangkatan

6. Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji III

JADUAL WAKTU MULAI SELESAI

PENYELESAIAN

Ditetapkan di : Tangerang Selatan pada tanggal : 1 Februari 2011 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN KETUA, Cap/Ttd. IMAN PERWIRA BACHSAN

Laporan KPU| 14


KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR : 4/Kpts/KPU-Tangsel/II/2011 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN, Menimbang

:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 menyatakan bahwa dalam hal pemilihan Bupati/Walikota, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS dalam wilayah Kabupaten/Kota yang digunakan sebagai bahan penyusunan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan serta pendistribusiannya; b. bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 209-210/PHPU.D-VIII/2010 dilaksanakan pemutakhiran daftar pemilih untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;

Mengingat

:

c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010; 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Laporan KPU| 15

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); 4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum; 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Memperhatikan

:

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 209210/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 10 Desember 2010; 5. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 21/KPU/I/2011, tanggal 14 Januari 2011, perihal : Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi; 6. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 19/KPU.Prov015/I/2011, tanggal 19 Januari 2011, perihal : Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi; 7. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tanggal 2 Pebruari 2011;

Laporan KPU| 16

MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

KESATU

:

Menetapkan Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010.

KEDUA

:

Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

:

Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, digunakan untuk keperluan Pembentukan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), Pengadaan Barang dan Jasa, Anggaran Biaya dan untuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan periode Tahun 2011 - 2016.

KEEMPAT

:

Biaya yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan pada Belanja Hibah Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2011.

KELIMA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan pada tanggal 2 Pebruari 2011 KETUA, Cap/Ttd.

IMAN PERWIRA BACHSAN

Laporan KPU| 17

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR : 4/Kpts/KPU-Tangsel/II/2011 TANGGAL : 2 Pebruari 2011

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

KPU KOTA PROVINSI

No.

: :

TANGERANG SELATAN BANTEN

NAMA KECAMATAN

PEMILIH TERDAFTAR LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

JUMLAH TPS

1.

SERPONG

38.307

38.537

76.844

202

2.

SERPONG UTARA

33.402

34.020

67.422

158

3.

PONDOK AREN

84.086

83.428

167.514

426

4.

CIPUTAT

56.394

55.718

112.112

318

5.

CIPUTAT TIMUR

53.676

53.921

107.597

240

6.

PAMULANG

82.435

83.347

165.782

452

7.

SETU

20.946

19.964

40.910

94

369.246

368.935

738.181

1.890

JUMLAH

KETERANGAN

KETUA,

Cap/Ttd.

IMAN PERWIRA BACHSAN

Laporan KPU Kota Tangerang Selatan| 18

3. TAHAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) KOTA TANGERANG SELATAN;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan mengajukan Permohonan kepada Ketua KPU Republik Indonesia perihal meminta penjelasan tentang : - Tahapan, program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU); - Apakah dimungkinkan adanya perubahan DPT (Daftar Pemilih Tetap); - Diperbolehkan atau tidak tentang adanya pelaksanaan Kampanye oleh Pasangan Calon; - Nomenklatur belanja hibah untuk PSU (Tanggal 29 Desember 2010, BUKTI LT-1.10);

b.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan melakukan Rapat Koordinasi Pemungutan Suara Ulang antara Ketua KPU Tangerang Selatan dengan Panwaslu Kota Tangerang Selatan (Tanggal 3 Januari 2011, BUKTI LT-1.11);

c.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan melakukan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tahapan dan persiapan PSU PPK se-Kota Tangerang Selatan. Hal ini Merupakan kegiatan yang diprakarsai KPU Kota Tangerang Selatan dan dihadiri oleh Ketua PPK dan para anggota PPK se-Kota Tangerang Selatan (Tanggal 18 Januari 2011, BUKTI LT-1.12);

d.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan mengirimkan Kerangka Pendapat terkait surat KPU No. 21/KPU/I/2011 tentang penjelasan diadakannya Pemutakhiran Daftar Pemilih dalam PSU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi kepada Ketua KPU Pusat, Ketua KPU Provinsi. Surat tersebut menjelaskan bahwa Pemutakhiran Daftar Pemilih PSU diperlukan dalam rangka menjamin hak konstitusional pemilih di Kota Tangerang Selatan;

e.

Sehubungan dengan surat KPU No. 21/KPU/I/2011, perihal : Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kota Tangerang Selatan menyampaikan kerangka pendapat, permohonan penjelasan dan permasalahan yang dihadapi KPU Kota Tangerang Selatan kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut :


-

Waktu pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih sangat terbatas, yaitu hanya lebih kurang 10 (sepuluh) hari, termasuk 6 (enam) hari proses input data pemutakhiran daftar pemilih dan penandatanganan pengesahan oleh PPS di wilayah kerja masing-masing, Keterbatasan waktu dan anggaran untuk pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);

-

Keterbatasan perangkat keras (komputer) dan sumber daya manusia pada PPS dan Sekretariat PPS dalam proses input data oleh PPS di wilayah kerja masing-masing; (Tanggal 18 Januari 2011, BUKTI LT-1.13);

f.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan mengirimkan Surat Edaran Pemutakhiran data Pemilih kepada ketua PPK dan PPS se Kota Tangerang Selatan (tanggal 19 Januari 2011, BUKTI LT-1.14);

g.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan melakukan Kelembagaan PPK, PPS dan KPPS kepada PPK dan PPS se Kota Tangerang Selatan; Untuk menunjang kelancaran tugas PPK dan PPS dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, KPU Kota Tangerang Selatan melakukan penataan kelembagaan di lingkungan KPU Kota Tangerang Selatan sebagai berikut : - KPU Kota Tangerang Selatan memerintahkan kepada PPK dan PPS untuk segera menyampaikan usulan perubahan susunan Sekretariat PPK/PPS kepada KPU Kota Tangerang Selatan apabila terjadi mutasi/perpindahan pegawai yang ditugaskan pada Sekretariat PPK/PPS; - KPU Kota Tangerang Selatan memerintahkan kepada PPS untuk segera mempersiapkan pembentukan KPPS dalam rangka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, selambat-lambatnya tanggal 5 Februari 2011; (tanggal Januari 2011, BUKTI LT-1.15);

h.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan memberikan undangan kepada Ketua dan Anggota Panwaslukada Kota Tangerang Selatan dan kepada Tim pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam rangka persiapan pemungutan Suara ulang Kota Tangerang Selatan; Sehubungan dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 21/KPU/I/2011, tanggal 14 Januari 2011, point (3) : “Dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan pemutakhiran daftar pemilih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010”. Laporan KPU Kota Tangerang Selatan| 20

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan melakukan perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010, yaitu penambahan tahapan pemutakhiran daftar pemilih, yang semula tidak ada pada Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang, Hal ini diikuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan KPU nomor : 1/Kpts/KPU-Tangerang Selatan/I/2011( BUKTI LT-4.2) Perubahan tahapan sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada masing-masing Tim Sukses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dan Panwaslukada Kota Tangerang Selatan, pada hari Kamis, 20 Januari 2011, sebagaimana Undangan KPU Kota Tangerang Selatan kepada Panwaslukada Kota Tangerang Selatan dan Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, Nomor : 256/KPU.Tangerang Selatan/I/2011, (tanggal 19 Januari 2011, BUKTI LT-1.16); i.

Komisi Pemilihan Umum kota Tangerang Selatan mengeluarkan Berita Acara Nomor 1/BA/KPU-TANGERANG SELATAN/I/2011, BUKTI LT-3.2) perihal perubahan, tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan PSU dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010; (tanggal 19 Januari 2011);

j.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan melakukan rapat kerja Evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahunh 2010 kepada Ketua PPK se Kota Tangerang Selatan dan Ketua PPS se Kota Tangerang Selatan;

k.

Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010, dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010 dan sebagai persiapan langkah-langkah penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 209-210/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 10 Desember 2010 (22 Januari 2011, BUKTI LT-1.17);

l.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan melakukan peninjauan ke PT. Betawimas Cemerlang sebagai pemenang lelang cetakan surat suara dalam kegiatan PSU kepada Ketua Panwaslu Kota Tangerang Selatan; Laporan KPU Kota Tangerang Selatan| 21

Peninjauan ke PT. Betawimas Cemerlang dimaksudkan untuk memastikan kapasitas perusahaan tersebut dalam pencetakan surat suara, di antaranya jumlah dan kapasitas mesin cetak (26 Januari 2011, BUKTI LT-1.18); m.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan mengintruksikan kepada Ketua PPK dan PPS se-Kota Tangerang Selatan agar membuat laporan Pemutakhiran Pemilih (26 Januari 2011, BUKTI LT-1.19;

n.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan meralat, Pedoman Pelaksanaan Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih PSU, kepada ketua PPK dan PPS se-Kota Tangerang Selatan. Dalam surat Nomor : 265/KPU.Tangerang Selatan/I/2011, tanggal 26 Januari 2011, perihal : Laporan Pemutakhiran, pada Lampiran Pedoman Pemutakhiran Data untuk PPK dan PPS se-Kota Tangerang Selatan disebutkan bahwa : III. Mekanisme Pemutakhiran Data 5. Pemilih tambahan yang akan dicantumkan ke dalam DPT Tambahan Pemungutan Suara Ulang dimaksud salah satu persyaratannya telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun pada tanggal 13 Nopember 2010, atau telah memiliki KTP Kota Tangerang Selatan minimal 6 bulan sebelum tanggal 13 Nopember 2010. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa : pemilih harus memenuhi syarat berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang; Sehingga berdasarkan ketentuan di atas, syarat berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal 13 Nopember 2010 (hari pemungutan suara) tidak tepat dan harus diralat / diperbaiki, sehingga point tersebut menjadi berbunyi sebagai berikut: III. Mekanisme Pemutakhiran Data 5. Pemilih tambahan yang akan dicantumkan ke dalam DPT Tambahan Pemungutan Suara Ulang dimaksud salah satu persyaratannya telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun pada tanggal 13 Nopember 2010 (tanggal 27 Januari 2011, BUKTI LT-1.20); Laporan KPU Kota Tangerang Selatan| 22

o.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan memberikan penjelasan logistic Pemilukada kepada Ketua Panwaslu Kota Tangerang Selatan (27 Januari 2011, BUKTI LT-1.21);

p.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan memberikan larangan kampanye pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan; Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 209210/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 10 Desember 2010, dan dalam rangka menindaklanjuti surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 21/KPU/I/2011, tanggal 14 Januari 2011, dan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 29/KPU.Prov-015/I/2011, tanggal 19 Januari 2011, perihal : Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang di antaranya menyatakan bahwa “Dalam Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye bagi semua pasangan calon”, KPU Kota Tangerang Selatan menyampaikan larangan melakukan kampanye dalam bentuk apapun atau kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan itu (tanggal 27 Januari 2011, BUKTI LT-1.22);

q.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan mengundang tokoh masyarakat, unsur pemerintah Kota Tangerang Selatan, unsur organisasi masyarakat, unsur kepemudaan dalam rangka sosialisasi dan diskusi publik pelaksanaan tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kota Tangerang Selatan; Kegiatan tersebut sebagai salah satu upaya sosialisasi Pemungutan Suara Ulang Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010, dilaksanakan sosialisasi dan diskusi publik pelaksanaan tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kota Tangerang Selatan (tanggal 28 Januari 2011, BUKTI LT-1.23);

r.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan memberikan undangan Rapat Pleno tingkat KPU Kota Tangerang Selatan, penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam DPT PSU kepada Panwaslu Kota Tangerang Selatan, tim kampanye pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, ketua PPK dan PPS se-Kota Tangerang Selatan;


Berdasarkan Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang, Rapat Pleno KPU Kota Tangerang Selatan melaksanakan Rapat pleno penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam DPT PSU pada tanggal 31 Januari 2011, dengan dihadiri oleh masing-masing PPK se-Kota Tangerang Selatan dan Panwalukada Kota Tangerang Selatan (Tanggal 28 Januari 2011, BUKTI LT1.24); s.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan memberikan Surat pemberitahuan kepada PPK dan PPS se-Kota Tangerang Selatan perihal Penetapan dan pengesahan DPT baru hasil pemutakhiran data, proses pemberian NIK di KPU Tangerang Selatan bagi pemilih tambahan baru, Rapat pleno Penetapan DPT baru oleh PPK dengan mengundang Panwaslu Kota Tangerang Selatan dan Tim Sukses masing-masing calon (Tanggal 29 Januari 2011, BUKTI LT-1.25);

t.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan membentuk / mengukuhkan KPPS, kepada PPS se-Kota Tangerang Selatan; Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010, Pasal 18 ayat (3) bahwa “KPPS dibentuk selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan berakhir 7 (satu) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara”. Sehubungan pelaksanaan pemungutan suara ulang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2011, maka PPS harus sudah membentuk KPPS selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal 27 Februari 2011 selambat-lambatnya tanggal 5 Februari 2011 (Tanggal 29 Januari 2011, BUKTI LT-1.26);

u.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan melakukan Pemberian NIK berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih baru pada PSU kepada Kepala Disdukcapil Kota Tangerang Selatan (Tanggal 30 Januari 2011, BUKTI LT-1.27);

v.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan memberitahukan kepada ketua PPK dan PPS se-Kota Tangerang Selatan tentang proses pemutakhiran data untuk kegiatan PSU yang sedang dilaksanakan dan mengakibatkan bertambahnya data pemilih yang belum mencantumkan NIK (31 Januari 2011, BUKTI LT-1.28); Laporan KPU Kota Tangerang Selatan| 24

w.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan mengeluarkan Berita Acara Nomor 3/BA/KPU-TANGERANG SELATAN/I/2011 perihal perubahan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan PSU dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010; (tanggal 31 Januari 2011, BUKTI LT-3.3);

x.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan mengeluarkan Surat keputusan nomor : 3/Kpts/KPU-Tangerang Selatan/II/2011 berkaitan dengan Perubahan Kedua Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2010; (tanggal 1 Februari 2011, BUKTI LT-4.3);

y.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan melakukan Klarifikasi Pleno Rekap DPT PSU kepada Ketua Panwaslu Kota Tangerang Selatan (2 Februari 2011, BUKTI LT-1.29);

z.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan melakukan Kunjungan Studi Banding ke KPU Kota Manado; Kunjungan studi banding ke KPU Kota Manado dimaksudkan untuk mendapatkan bahan-bahan atau pengalaman dari KPU Kota Manado mengenai proses penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan oleh KPU Kota Manado (2 Februari 2011, BUKTI LT-1.30); Penunjukan KPU Kota Manado sebagai tempat mencari referensi pelaksanaan PSU dipertimbangkan karena pelaksanaan PSU KPU Kota Manado meliputi pula tahap pemutakhiran data dan perubahan DPT;

aa.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan mengeluarkan Surat keputusan nomor : 4/Kpts/KPU-Tangerang Selatan/II/2011 berkaitan dengan Penetapan Jumlah pemilih terdaftar dalam daftar Pemilih tetap (DPT) dan jumlah tempat pemungutan Suara (TPS) pemungutan Suara ulang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2010; (tanggal 2 Februari 2011, BUKTI LT-4.4);

bb.

Komisi Pemilihan Umum kota Tangerang Selatan mengeluarkan Berita Acara Nomor 4/BA/KPU-TANGERANG SELATAN/II/2010 perihal penetapan Hasil rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010; (tanggal 2 Februari 2011, BUKTI LT-3.4); Laporan KPU Kota Tangerang Selatan| 25

cc.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan mengeluarkan Surat keputusan nomor : 5/Kpts/KPU-Tangerang Selatan/II/2011 berkaitan dengan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2010; (tanggal 2 Februari 2011, BUKTI LT-4.5);

dd.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan mengeluarkan Surat keputusan nomor : 6/Kpts/KPU-Tangerang Selatan/II/2011 berkaitan dengan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Paku Alam Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2010; (tanggal 2 Februari 2011, BUKTI LT-4.6);

ee.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan mengeluarkan Surat Edaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada PPS se-Kota Tangerang Selatan. Untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) diumumkan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap, KPU Kota Tangerang Selatan menginstruksikan kepada PPS agar mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) selama 3 (tiga) hari (tanggal 7 Februari 2011 sampai dengan 9 Februari 2011) sebagaimana ketentuan tersebut di atas (Tanggal 4 Februari 2011, BUKTI LT-1.31);

ff.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan mengajukan Permohonan Audiensi kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI tentang Tahapan, Program dan jadwal PSU Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih pasca Putusan MK, Bentuk, Susunan dan atau Sistematika Laporan Pelaksanaan PSU kepada MK, Uji Petik Pemantauan MK terhadap penyelenggaraan PSU Kota Tangerang Selatan (Tanggal 7 Februari 2011, BUKTI LT-1.32);

gg.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan memberikan Penjelasan berkaitan dengan LSM Cerdas Bangsa kepada Ketua KPU Propinsi Banten perihal laporan LSM Cerdas Bangsa (Tanggal 8 Februari 2011, BUKTI LT-1.33);


hh.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dan Pengawasan Untuk Penerimaan, Pelipatan Dan Pendistribusian Surat Suara kepada Panwaslu Kota Tangerang Selatan (Tanggal 11 Februari 2011, BUKTI LT-1.34);

ii.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dan Pengawasan Untuk Penerimaan, Pelipatan Dan Pendistribusian Surat Suara kepada Kapolresta Kota Tangerang Selatan (Tanggal 11 Februari 2011, BUKTI LT-1.35);

jj.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dan Pengawasan Untuk Penerimaan, Pelipatan Dan Pendistribusian Surat Suara kepada Kapolres Jakarta Selatan (Tanggal 11 Februari 2011, BUKTI LT-1.36);

kk.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan mengeluarkan Surat Edaran Pendistribusian Model C6 KWK kepada PPK dan PPS se-Kota Tangerang Selatan;

ll.

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010, bahwa “Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6 - KWK.KPU) kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara”, KPU Kota Tangerang Selatan menginstruksikan kepada KPPS melalui PPS, untuk melaksanakan pendistribusian Model C6 - KWK.KPU terhitung mulai tanggal 12 Februari 2011 sampai dengan 24 Februari 2011 (H-3) dan KPPS agar mengembalikan Model C6-KWK yang tidak memenuhi persyaratan agar dibuatkan Berita Acaranya dan rekapitulasinya dari PPS ke PPK, dari PPK ke KPU Kota Tangerang Selatan paling lambat tanggal 26 Februari 2011 (H-1) (Tanggal 11 Februari 2011, BUKTI LT-1.37);

mm. Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan melakukan Pemutakhiran data Pemilih kepada Tim Sukses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan (Tanggal 14 Februari 2011, BUKTI LT-1.38);


nn.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan mengajukan Permohonan ijin Pemasangan Alat peraga Sosialisasi Pemilu kepada pimpinan Pengelola Jalan Tol Bintaro – BSD; Untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat Kota Tangerang Selatan dalam Pemungutan Suara Ulang, dilakukan sosialisasi Pemungutan Suara Ulang kepada masyarakat melalui alat peraga, di antaranya spanduk yang ditempatkan di tempat-tempat umum yang mudah terlihat, seperti pada jalan tol Bintaro – BSD ( Tanggal 17 Februari 2011, BUKTI LT-1.39);

oo.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan mengajukan Permohonan ijin Pemasangan Alat peraga Sosialisasi Pemilu kepada pimpinan Pengelola komplek Perumahan Bumi Serpong Damai (BSD); Untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat Kota Tangerang Selatan dalam Pemungutan Suara Ulang, khususnya masyarakat yang tinggal di perumahan, dilakukan sosialisasi Pemungutan Suara Ulang kepada masyarakat melalui alat peraga spanduk yang ditempatkan di tempat-tempat umum di lingkungan perumahan (Tanggal 17 Februari 2011, BUKTI LT-1.40);

pp.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan memberikan Jadwal penerimaan logistic kepada PPK dan PPS se-Kota Tangerang Selatan. Distribusi logistik pemungutan suara ulang terlaksana sesuai tahapan, jadwal dan program yang sudah ditetapkan, KPU Kota Tangerang Selatan menyampaikan jadwal penerimaan dan pendistribusian logistik (kotak suara, bilik suara, surat suara, dokumen dan perlengkapan di Tempat Pemungutan Suara) kepada PPK dan PPS (Tanggal 17 Februari 2011, BUKTI LT-1.41);

qq.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan mengeluarkan Surat keputusan nomor : 7/Kpts/KPU-Tangerang Selatan/II/2011 berkaitan dengan Pemberhentian dan pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2010; (tanggal 17 Februari 2011, BUKTI LT-4.7);

rr.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan mengeluarkan surat edaran dan menginstruksikan kepada PPS dan KPPS, bagi pemilih yang melapor selambatlambatnya 24 jam sebelum hari pemungutan suara, dan belum menerima Model C-6 KWK, tetapi terdaftar di Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tahun 2010/Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2010/Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemungutan Suara Ulang Tahun 2011, agar PPS membuatkan Surat Keterangan Untuk Memberikan Laporan KPU Kota Tangerang Selatan| 28

Suara di TPS dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan. Hal tersebut dilakukan Untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010, berkaitan dengan pendistribusian C6-KWK.KPU, (Tanggal 22 Februari 2011, BUKTI LT-1.42); ss.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan mengundang kepada ketua PPK se-Kota Tangerang Selatan tentang persiapan akhir untuk PSU (Tanggal 22 Februari 2011, BUKTI LT-1.23);

tt.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan bekerjasama dengan (Dewan Kesejahteraan Masjid) DKM dari setiap Masjid se-Kota Tangerang Selatan dalam hal mengajak kepada para Jamaah Shalat Jum’at agar ikut serta dalam pelaksanaan pencoblosan pada PSU Kota Tangerang Selatan 27 Februari 2011 yang akan datang (Tanggal 22 Februari 2011, BUKTI LT-1.44);

uu.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan mengeluarkan Surat keputusan nomor : 8/Kpts/KPU-Tangerang Selatan/II/2011 berkaitan dengan pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2010; (tanggal 26 Februari 2011, BUKTI LT-4.8);

vv.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan mengeluarkan Surat keputusan nomor : 9/Kpts/KPU-Tangerang Selatan/II/2011 berkaitan dengan pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Tangerang Selatan, Kelurahan Paku Alam, Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2010; (tanggal 26 Februari 2011, BUKTI LT-4.9);

ww. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kota Tangerang Selatan (tanggal 27 Februari 2011); xx.

Pleno Rekapitulasi Hasil PSU Kota Tangerang Selatan ditingkat PPK se-Kota Tangerang Selatan; (28 Februari 2011);

yy.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan memberikan Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil PSU (Tanggal 3 Maret 2011); Laporan KPU Kota Tangerang Selatan| 29

zz.

III.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan mengeluarkan Surat Keputusan nomor : 10/Kpts/KPU-Tangerang Selatan/III/2011 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam PSU Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2010; (3 Maret 2011, BUKTI LT-4.10);

KINERJA SEMUA POKJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN; a. Pokja Sosialisasi; Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan berkomitmen bahwa partisipasi pemilih dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah harus mendapatkan perhatian yang serius, karena, di berbagai daerah di Indonesia yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang maupun putaran kedua, tingkat partisipasi pemilih cenderung mengalami penurunan. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, dengan segala keterbatasannya berupaya untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi seoptimal mungkin sebagai bentuk penghormatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan kesungguhan kami untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dengan sebaik-baiknya. Bentuk program sosialisasi yang kami laksanakan adalah sebagai berikut : 1. Sosialisasi Internal Penyelenggara (PPK, PPS); 2. Sosialisasi ke Tim Sukses Dan Lembaga Lain (Panwaslu, Pemkot Tangerang Selatan, DPRD Kota Tangerang Selatan); 3. Sosialisasi Tatap Muka Kepada Masyarakat; 4. Kerjasama dengan Lembaga Lain (MUI Kota Tangerang Selatan); 5. Kerjasama dengan Selebritis; 6. Iklan dii Televisi Nasional (METRO TV); 7. Iklan di Radio; 8. Iklan di Koran Harian; 9. Media Luar Ruang (Spanduk, Baligho, Poster); 10. Mobil Sosialisasi Keliling; 11. Surat Pengumuman di Masjid/Musholla.


PENJELASAN :---------------------------------------------------------------------------------------------1. Sosialisasi Internal Penyelenggara (PPK, PPS); Sesaat setelah kami menerima Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kota Tangerang Selatan segera melakukan konsolidasi dengan mensosialisasikan keputusan dimaksud kepada internal penyelenggara yaitu PPK dan PPS. Tujuannya adalah agar terdapat pemahaman yang sama tentang substansi putusan dan bahan evaluasi untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang dengan sebaikbaiknya. Kegiatan ini dilakukan secara berkala dengan mengundang PPS dan PPK atau dengan cara jemput bola yaitu Komisioner yang bertindak sebagai koordinator wilayah turun langsung ke PPK; 2. Sosialisasi Ke Tim Sukses dan Lembaga Lain (Panwaskota, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, DPRD Tangerang Selatan); Sosialisasi kepada Tim Sukses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Komisioner dan/atau KPU Kota Tangerang Selatan secara institusional melakukan dengan cara mengundang Tim Sukses dan Lembaga Lain ke kantor untuk disampaikan penjelasan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi dan meminta masukan untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang agar dapat berjalan dengan baik. Kemudian kepada pemerintah Kota Tangerang Selatan dan DPRD Kota Tangerang Selatan, KPU Kota Tangerang berkunjung dan bersilaturahmi sambil berdiskusi dan meminta masukan; 3. Sosialisasi Tatap Muka; Sosialisasi tatap muka dilakukan di tingkat kecamatan dan tingkat kota dengan mengundang para MUSPIDA, tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, OKP, LSM dll. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang putusan MK dan permohonan untuk membantu menciptakan situasi dan kondisi aman dan nyaman selama proses pemungutan suara ulang berlangsung. Di tingkat kecamatan dilaksanakan secara di tujuh kecamatan pada tanggal 24 – 25 Januari 2011 dan untuk tingkat kota dilaksanakan tanggal 2 Februari 2011 dengan menghadirkan nara sumber Drs. H. Zarkasih Nur (Presidium pembentukan Kota Tangerang Selatan), Wahidah Suaib (Bawaslu RI), Drs. H. Hambali, M.Si (KPU Provinsi Banten), DR. Zaki Mubarak (Akademisi UIN Jakarta) dengan dihadiri oleh MUSPIDA dan para tokoh masyarakat; Laporan KPU Kota Tangerang Selatan| 31

4. Kerjasama dengan MUI Kota Tangerang Selatan; Guna membangun suasana kondusif masyarakat Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, KPU Kota Tangerang Selatan menggandeng dan bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang Selatan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan agar menggunakan hak pilihnya dan tetap menjaga ukhuwah sesama umat. Bentuk kegiatan yang dilakukan bersama adalah mensosialisasikan rencana pelaksanaan PSU, melakukan himbauan kepada warga khususnya yang beragama Islam untuk menjalankan haknya memilih pemimpin sebagai bagian dari ajaran Islam, pemasangan spanduk dan poster di lokasi strategis serta kegiatan langsung lainnya berupa ceramah-ceramah atau dakwah yang dilaksanakan oleh MUI. Kegiatan ini berlangsung pada bulan Januari 2011; 5. Kerjasam Dengan Selebritis; Untuk menarik warga menggunakan hak pilihnya, kami menggandeng artis yang tinggal di Kota Tangerang Selatan dalam bentuk penampilan para artis di media luar ruang dan iklan koran serta leaflet dengan tema peduli PSU pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, dengan tagline “CUMA 5 MENIT UNTUK 5 TAHUN KEDEPAN” Dengan penampilan para artis ini diharapkan akan mampu menarik pemilih terutama kalangan pemilih muda dan pemilih pemula. Iklan ditampilkan mulai bulan Januari 2011; 6. Iklan Televisi; Sebagian besar masyarakat Kota Tangerang Selatan bertempat tinggal di perumahan-perumahan elit dan mempunyai kesibukan yang luar bisa padat. Agar informasi pemungutan suara ulang dapat menjangkau mereka, maka KPU Kota Tangerang Selatan bekerjasama dengan METRO TV dalam bentuk penayangan iklan yang ditampilkan dalam dua kesempatan, yaitu tanggal 20-28 Januari 2011 dengan tema Pemutakhiran Data Pemilih dan tanggal 20-26 Januari 2011 dengan tema Coblos Ulang. Tujuan iklan di televisi nasional ini, diharapkan dapat mendongkrak partisipasi pemilih pada masyarakat perumahan elite yang cenderung individualistis dan skeptic terhadap agenda demokrasi rakyat;


6. Iklan Radio; Kami menggunakan radio untuk melakukan proses sosialisasi dengan target masyarakat menengah ke bawah. KPU Kota Tangerang Selatan bekerjasama dengan 2 stasiun radio yaitu RITZ FM dan CEMERLANG FM yang berlokasi di Kota Tangerang Selatan. Iklan ditayangkan dari tanggal 28 Januari 2011 sampai dengan tanggal 26 Februari 2011 dengan masa penayangan selama 10 kali setiap harinya; 7. Iklan Koran Harian; Masyarakat Kota Tangerang Selatan adalah masyarakat yang cerdas dan haus informasi, sehingga koran merupakan santapan sehari-hari. Untuk itu kami menggunakan Koran sebagai media sosialisasi; Kerjasama dengan Koran dilaksanakan tanggal 21 sampai dengan 27 Februari di Tangerang Selatan Pos, Harian Pelita dan Satelite News; 8. Media Luar Ruang; Media luar cukup efektif untuk kegiatan sosialisasi, dengan target para pengendara motor, mobil maupun pejalan kaki. KPU Kota Tangerang Selatan memasang spanduk, baliho dan spanduk di lokasi-lokasi strategis di Kota Tangerang Selatan. Pemasangan dilakukan dari bulan Januari 2011 Minggu ke tiga dengan tema besar PASTIKAN ANDA TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH, COBLOS ULANG TGL. 27 FEBRUARI 2011 dan ARTIS PEDULI PSU; 9. Mobil Sosialisasi Keliling; Untuk menjangkau masyarakat secara menyeluruh dan mengingatkan hari pencoblosan pemungutan suara ulang jatuh di hari Minggu tanggal 27 Februari 2011, KPU Kota Tangerang Selatan mengerahkan mobil kelililng yang dikoordinir oleh PPK. Mobil tersebut dihias dan dilengkapi sound system, berkeliling dari komplek ke komplek dan dari kampung ke kampung sambil, menyebarkan brosur/leaflet yang berisi pasangan calon dan informasi pencoblosan. Mobil keliling dilaksanakan selama 5 hari dari tanggal 22-26 Februari 2011;


10. Surat pengumuman di Masjid/Musholla; Pencoblosan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan di hari Minggu tanggal 27 Februari 2011. Untuk menyempurnakan program sosialisasi, KPU Kota Tangerang Selatan berkirim surat ke masjid-masjid/musholla-musholla di Kota Tangerang Selatan agar mengumumkan hari pencoblosan PSU pada saat Khotbah Jum’at dan kesempatan lainnya. Surat ditandatangani bersama antara ketua KPU dan Ketua MUI Kota Tangerang Selatan; Dari proses sosialisasi yang dilakukan, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan jalan terang kepada KPU Kota Tangerang Selatan, sehingga Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan sesuai perintah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat berjalan dengan aman, damai dan sukses. Partisipasi pemilih mengalami kenaikan yang cukup baik, dari 57 % di pemilukada menjadi 62.12 % di Pemungutan Suara Ulang. Dukungan moral dari masyarakatpun terus mengalir dan berharap Kota Tangerang Selatan segera memiliki pemimpin yang definitif sehingga pembangunan dan pelayanan masyarakat yang lebih baik dapat segera terwujud; b. Pokja Kelembagaan Dan Pokja Pemungutan Dan Penghitungan Perolehan Suara; 1.

Pada tgl 22 Januari 2011 dilakukan bimbingan teknis untuk PPK dan PPS se Kota Tangerang Selatan dengan materi : a. Pemutakhiran data pemilih PSU oleh Iman Perwira Bachsan; b. Identifikasi masalah yang akan terjadi dalam PSU oleh Nasrulloh; c. Strategi dan pelaksanaan sosialisasi PSU oleh Agus Supadmo; d. Persiapan pelaporan dan distribusi logistik oleh Sam’ani; e. Persiapan pemungutan suara dan rekapitulasi perhitungan perolehan suara oleh M. Subhan; f. Strategi pengawasan dan antisipasi pelanggaran oleh Sarono Budiharjo;

2.

Ada beberapa perubahan personalia di PPK, PPS dan KPPS;

3.

Masalah dalam hal pemungutan suara sudah teridentifikasi dalam lampiran ini; Laporan KPU Kota Tangerang Selatan| 34

IV.

4.

Dalam proses rekapitulasi perolehan suara tertuang dalam form keberatan saksi dan kejadian khusus (form C 3-KWK.KPU, DA 2 -KWK.KPU, DB 2 KWK.KPU);

5.

Dalam proses Pemungutan Suara dilakukan supervisi dari KPU Provinsi Banten dan KPU Pusat dan ditinjau oleh IFES, Perwakilan Kedutaan Besar Inggris, KPU Australia, dan National Democratic Institute (NDI);

6.

Dalam pemungutan suara di setiap TPS diawasi oleh Asisten Panitia Pengawas Lapangan (APPL);

BEBERAPA MASALAH YANG TIMBUL DALAM PELAKSANAAN PSU KOTA TANGERANG SELATAN;--------------------------------------------------------------------------------------------------------KPU Kota Tangerang Selatan juga melakukan identifikasi masalah dalam pemungutan suara ulang kota tangerang selatan, sebagai berikut :

IDENTIFIKASI MASALAH PEMUNGUTAN SUARA ULANG

NO. 1

PERMASALAHAN

KECAMATAN CIPUTAT TIMUR

DA2-KWK 1

2

3 4

SAKSI NO. 3 MENGAKUI TIDAK ADA MASALAH PEROLEHAN SUARA MENOLAK MENANDATANGI HASIL PEROLEHAN SUARA KEBERATAN PERUBAHAN DPT INDIKASI MONEY POLITICS

TINDAKAN

URAIAN

KET

UMUM ADANYA 1 ALAMAT TERDAPAT 92 PEMILIH


2

SERPONG

1

SAKSI NO. 3 DI KEL. RAWA MEKARJAYA

DIBUKA MODEL C YANG UNTUK KPU DI LUAR KOTAK DAN DICOCOKKAN DENGAN MODEL C2 PLANO

TPS 13 DI DALAM KOTAK TIDAK ADA BA MODEL C

2

ADANYA 1 ORG PEMILIH DARI TPS LAIN DI TPS 34 KEL. RAWABUNTU TIDAK MEMILIKI A8

TINDAKAN PPK SIFATNYA ARGUMENTATIF

3

DI KEL. LENGKONG GUDANG TPS 6 LAMPIRAN MODEL C3 KWK TIDAK ADA DALAM KOTAK

DICABUT KARENA TIDAK ADA YANG MENGISI

4

DPT PSU DIANGGAP BERMASALAH KRN SAMPAI HARI INI TIDAK MENDAPAT BACK UP DATA PEMILIH TAMBAHAN (KTP DLL)

DI TPS 7 KEL CIATER PELAKSANAAN PSU SEMPAT DIHENTIKAN OLEH WARGA MENUNGGU PANWAS YG MENGEKSEKUSI APAKAH DILANJUT ATAU TIDAK KARENA ADA 1 ORG PEMILIH YANG BELUM MEMENUHI SYARAT (MASIH DI BAWAH UMUR). MENURUT DPT SUDAH MEMENUHI SYARAT TAPI YANG DATANG ANAK2, NAMUN ANAK TSB BELUM MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA. SETELAH PANWAS DATANG KEJADIAN TSB DILAPORKAN KE PANWAS DAN PANWAS MEMUTUSKAN PSU DILANJUTKAN. TPS 13 & 15 ADA PEMILIH GANDA, DUADUANYA MENGGUNAKAN HAK PILIH. KETIKA DIEKSEKUSI OLEH PANWAS, PANWAS MEMUTUSKAN BAHWA ORANGNYA BERBEDA TPS 10 KEL. SERPONG PADA MALAM H ADA PENGADUAN KE PANWAS BAHWA PENDISTRIBUSIAN C6 DILAKUKAN OLEH BUKAN ANGGOTA KPPS TPS 25 KEL. SERPONG KETUA KPPS NYA MENGUNDURKAN DIRI SEBELUM HARI H KARENA ADA LAPORAN BAHWA KETUA KPPS WAKTU MEMBAGIKAN C6 MEMBAWA PESAN SPONSOR UNTUK NO. 4 ADA SMS BAHWA DI KEL RAWABUNTU BAHWA ADA SURAT SUARA YANG SUDAH DICOBLOS NO. 4.


SAKSI NO. 3 TIDAK MAU MENANDATANGANI 3

SERPONG UTARA

TIDAK ADA KEBERATAN TPS 3 KEL PAKU ALAM, PEMILIH CACAT DIDAMPINGI PENDAMPING TPS 8 KEL JELUPANG SURAT SUARA KURANG 80 SURAT SUARA TPS 2 KEL PONDOK JAGUNG SAKSI MEMPUNYAI DPT LEMBARAN TERAKHIR LEPAS TPS 3 KEL PAKU ALAM, KETUA KPPS KOMPLAIN ADA 29 ORG TETAPI YANG MASUK 17 ORG. KETIKA DIKONFIRMASI ALASANNYA YG 12 ORG TIDAK ADA BACKUP DATA.

4

SETU

5

CIPUTAT

TPS 12 DS. BHAKTI JAYA ADA 1 SURAT SUARA TIDAK ADA DI KOTAK SUARA SAAT PENGHITUNGAN SUARA

1

KEBERATAN SAKSI NO. 3 BAHWA :

SAKSI YANG HADIR HANYA NO. 4 SAKSI NO. 1 TIDAK MEMBAWA SURAT MANDAT DIBUAT BA DAN DISEPAKATI UNTUK DILANJUTKAN

DIBUAT BA YANG DITANDATANGAN I OLEH 12 ORG TSB DAN MENERIMA UNTUK TIDAK MENCOBLOS

SAKSI NO. 3 HANYA MENANDATANGANI DAFTAR HADIR DAN TIDAK MENANDATANGANI HASIL PEROLEHAN SUARA YANG HADIR SAKSI NO. 3 DAN 4


a.

TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DPT PSU TIDAK SESUAI DENGAN PUTUSAN MK, SIFATNYA HANYA DIANGGAP SEBAGAI TAMBAHAN SAJA KRN MASIH BANYAK YG MENINGGAL, GANDA, DLL MASIH MENDAPATKAN UNDANGAN

INFORMASI DARI PANWAS DI TPS 47 SERUA : KAKAKNYA DAPAT C6, DIWAKILI OLEH ADIKNYA YG BELUM CUKUP UMUR

b.

ADA 4 TPS YANG JUMLAH PEMILIHNYA LEBIH DARI 600 ORANG

TPS 39 JURANGMANGU BARAT PENGHITUNGAN MULAI JAM 12.30 DAN TIDAK ADA SAKSI YANG BERKEBERATAN

PLENO PPK ADA 2 SAKSI NO. 3 DAN NO. 4

TPS 11 PONDOK PUCUNG DAN TPS 32 ADA PEMILIH DARI TPS LAIN. PEMILIH DARI TPS 11 MEMILIH DI TPS 39

A8 DIBUAT BELAKANG AN

6

PAMULANG

ADA PELANGGARAN OLEH NO. 4 : ADANYA KETERLIBATAN DAN INTERVENSI SECARA TERSTRUKTUR DAN SADAR OLEH LURAH, RT, RW, PKK UNTUK MEMBANTU PASANGAN NO. 4 YANG TERJADI DI SELURUH KEL. CIPUTAT TERJADINYA MONEY POLITIK DAN PENGGIRINGAN MASSA ADANYA PEMANFAATAN PROGRAM PEMERINTAH JAMKESMAS, POSYANDU DLL NIHIL

7

PONDOK AREN

KEBERATAN NO. 3

-

-

-

1

TIDAK MENDAPAT BACK UP DATA PENDUKUNG

2

PEMUTAKHIRAN DATA TIDAK SESUAI PUTUSAN MK MASIH ADA PELANGGARAN YANG SISTEMATIS TERSTRUKTUR DAN MASIF

3

DIBUATKA N BA BAHWA SEHARUSN YA TERVALIDA SI TETAPI TIDAK TERVALIDA SI

PLENO PPK HANYA ADA SAKSI NO. 4

C. Pokja Pemutakhiran Daftar Pemilih;---------------------------------------------------------------Proses DPT; 1.

Tanggal 14- 12 -2010 KPU Tangerang Selatan Konsultasi Mengenai Tahapan-Tahapan Untuk PSU ke KPU Provinsi;


2.

Tanggal 16 -12-1020 KPU provinsi membuat ke KPU Pusat memohon advice berkaitan dengan tahapan-tahapan PSU apa saja yang dapat dilaksankan;

3.

Tanggal 14-1-2011 KPU pusat menjawab ke KPU provinsi berkaitan dengan tahapan PSU dan langkah-langkah yang dapat dilaksanakan dalam PSU maupun yang dilarang;

4.

Tanggal 17 bulan 1 KPU provinsi meneruskan surat KPU pusat melalui fax ke KPU Tangerang Selatan dan meminta seluruh komisioner untuk koordinasi ke KPU Provinsi;

5.

Tanggal 18-01-2011 Seluruh komisioner KPU Tangerang Selatan rapat dengan KPU Provinsi membahas surat dari KPU pusat tertangal 14 terkait tahapan PSU diputuskan agar KPU Tangerang Selatan meminta advice kembali ke KPU Pusat didampingi Divisi Hukum Bapak Agus Supriyatna, SH. (KPU Provinsi Banten) untuk menghadap kepada Komisioner KPU Pusat, Bapak Drs. Abdul Azis, MA. sebagai Korwil Banten;

6.

Tanggal 19-01-2011 siang jam 14.00 Wib melakukan pertemuan dengan Bapak Bapak Drs. Abdul Azis, MA (KPU pusat selaku Korwil Banten) didampingi Biro Hukum KPU Bapak Sigit secara teknis KPU Tangerang Selatan mengajukan keberatan untuk melaksanakan pemutakhiran dan validasi data pemilih yang merupakan salah satu isi dari surat KPU yang mana KPU Tangerang Selatan harus melaksanakan pemutakhiran dan validasi pemilih sesuai peraturan KPU nomor 12 tahun 2010 pasal 13 ayat (1) dan (2) yang mana salah satu poin di ayat (1) yaitu poin D menyatakan bagi pemilih yang belum terdata di DP4 Maret 2010 harus di daftarkan sebagai pemilih tambahan baru; Atas hal tersebut, KPU Kota Tangerang Selatan dapat memahaminya karena memilih adalah hak yang harus dijamin oleh Undang-undang. Akan tetapi KPU Kota Tangerang Selatan khawatir terkait waktu pelaksanaan tahapan tersebut dapat mempengaruhi proses pengadaan logistic maupun pemungutan suara. Namun KPU Pusat tetap pada keputusan isi surat dan bila tidak dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan maka KPU Pusat dapat membentuk dewan kehormatan dan akan memberikan sanksi indisipliner kepada KPU Tangerang Selatan;


Atas penjelasan tersebut, KPU Kota Tangerang Selatan mendapatkan kesimpulan bahwa pemutakhiran dan validasi pemilih adalah harus dilaksanakan atau pilihan lain apabila pemutakhiran dan validasi pemilih tidak dilakukan maka KPU Pusat dapat membentuk dewan kehormatan dan akan memberikan sanksi indisipliner kepada KPU Tangerang Selatan; 7.

Tanggal 19 -01-2011 jam 18:00 KPU Tangerang Selatan melakukan rapat Pleno untuk merubah tahapan pertama yaitu memasukan proses tahapan pemutakhiran dan validasi data pemilih sesuai dengan peraturan KPU hanya dibatasi pada pasal 13 ayat (1) dan (2) dengan perubahan tahapan sebagai berikut : a. Tanggal 20 -1-2011 sampai dengan 28-01-2011 proses pemutakhiran validasi dan data pemilih dilaksanakan di tingkat PPS; b. Kemudian tanggal 29-01-2011 rekapitulasi Data Pemilih Tetap (DPT) PSU tingkat PPS; c. 30-01-2011 rekapitulasi DPT PSU tingkat PPK; d. 31 -01-2011 rekapitulasi DPT PSU tingkat KPU Kota Tangerang Selatan;

8.

Tanggal 19 -01-2011 jam 21:00 Wib, diundang seluruh PPK se-Kota Tangerang Selatan terkait perubahan tahapan tersebut diatas. Pada waktu itu juga hasil rapat tersebut mengintuksikan PPK dan PPS se-Kota Tangerang Selatan melaksanakan instruksi tersebut mulai tangal 20-012011 dengan dibekali surat edaran (instruksi KPU Tangerang Selatan) dan tahapan yang baru;

9.

Tanggal 20-01-2011 jam 09:00 pagi KPU mengundang seluruh timses dan Panwaslu Kota Tangerang Selatan dan mensosialisasikan tahapan tersebut diatas dan mendapat reaksi seluruh pasangan menolak dengan catatan agar KPU melakukan konsultasi terlebuh dahulu kepada Mahkamah Konstitusi;

10.

Kemudian 20-01-2011 jam 13:00 ketua KPU dan didampingi divisi Hukum melakukan konsultasi ke Mahkamah Konstitusi RI dan mendapat jawaban dari Mahkamah bahwa kewenangan untuk regulasi adalah kewenangan KPU;


11.

Kemudian 21-01-2011 surat dari Panwaslukada Kota Tangerang Selatan meminta klarifikasi mengenai perubahan DPT dan surat dari pasangan nomor 3, perihal penolakan terhadap tahapan pemutakhiran dan validasi DPT;

12.

Kemudian 21-01-2011 jam 14:00 memasukan surat ke Mahkamah tentang apakah dibolehkan atau tidak dalam PSU dilakukan pemutakhiran dan validasi DPT;

13.

Tanggal 02 Februari 2011, Mahkamah membalas surat KPU Tangerang Selatan yang menyatakan kewenangan regulasi dan teknis pelaksanaan adalah kewenangan KPU;

14.

Tanggal 29 -01-2011 rekapitulasi DPT tingkat PPS dilaksanakan dan hasil rekap DPT diserahkan pada PPK hari itu juga;

15.

Proses tahapan tersebut disambut baik Bagi mereka maupun warga yang dulu belum terdaftar oleh RT/RW terkait dengan proses tersebut karena selama ini protes terkait mereka/warga tidak tedaftar sering dialamatkan kepada RT/RW maupun PPS;

16.

Tanggal 30-01-2011 dilaksanakan rekapitulasi DPT di tingkat PPK;

17.

Tanggal 31-01-2011 JAM 15:00 WIB rekapitulasi DPT ditingkat KPU dengan mengundang Seluruh Timses pasangan calon, panwaslu dan seluruh PPK, PPS se-kota Tangerang Selatan; Rapat tersebut di skors terkait masih terdapat perbedaan antara soft copy ditingkat PPS dengan hasil rekapitulasi hard copy tingkat PPK, dan kesimpulannya dialkukan rapat pleno KPU Tangerang Selatan untuk merubah tahapan, (perubahan tahapan ke 2). Untuk memperpanjang tahapan rekapitulasi DPT tingkat KPU Tangerang Selatan sampai dengan tanggal 2 Februari 2011; (keteragan sesuai dengan surat panwas tanggal 1 Februari 2011 poin 4 KPU harus melakukan langkah-langkah agar legitimasi DPT PSU dapat dipertanggung jawabkan)-(sara/Langkahlangkah panwas poin 4 tersebut sudah dilaksanakan oleh KPU sebelum saran tesebut melalui surat sampai ke KPU); Perpanjangan tersebut ditimbulkan karena masih didapati maslah-masalah sebagai berikut :


a.

Sistem di tingkat PPS ada yang tidak sesuai dengan sistem ditingkat KPU dan perlu diadakan penyamaan system; b. Data-data di soft copy masih banyak nomor yang terlewat sehinga mempengaruhi jumlah baik yang divalidasi maupun tambahan baru; c. SDM yang melakukan validasi di tingkat PPS dan KPU berbeda; d. Waktu yang cukup singkat untuk melaksanakan tahapan tersebut (9 hari); Terjadi skors waktu 4 kali Dan mendapat protes dari saksi no 3 dan kejadian tersebut dilaporkan kepada panwas karena KPU dianggap melanggar dengan menunda berkali-kali penetapan DPT PSU, namun KPU tetap secara konsisten harus menetapkan DPT PSU dan berakhir jam 20:00 WIB tanggal 2 Februari 2011 (masih sesuai tahapan setelah dirubah tahapan tersebut);


Tabel REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PEMUNGUTAN SUARA ULANG KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2011 OLEH KPU KOTA PEMILIH TERDAFTAR No.

NAMA KECAMATAN

DPT 2010 LAKI-LAKI

LAKI-LAKI PSU

DPT 2010 PEREMPUAN

VALIDASI

PEREMPUAN PSU

DPT 2010 JUMLAH

LAKILAKI

TAMBAHAN

PEREMPU AN

JUMLAH

LAKILAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

JUMLAH PSU

JUMLAH TPS PSU

JUMLAH TPS

1

SERPONG

37,595

38,307

37,663

38,537

75,258

855

769

1,624

1,567

1,643

3,210

76,844

202

202

2

SERPONG UTARA

32,291

33,402

33,015

34,020

65,306

506

491

997

1,617

1,496

3,113

67,422

158

158

3

PONDOK AREN

83,865

84,086

82,966

83,428

166,831

3,159

2,798

5,957

3,380

3,260

6,640

167,514

426

426

4

CIPUTAT

56,135

56,394

55,254

55,718

111,389

1,389

1,228

2,617

1,648

1,692

3,340

112,112

318

318

5

CIPUTAT TIMUR

54,327

53,676

54,230

53,921

108,557

1,680

1,403

3,083

1,029

1,094

2,123

107,597

240

240

6

PAMULANG

82,037

82,435

82,746

83,347

164,783

1,981

1,812

3,793

2,379

2,413

4,792

165,782

452

452

7

SETU

20,537

20,946

19,534

19,964

40,071

154

133

287

563

563

1,126

40,910

94

94

366,787

369,246

365,408

368,935

732,195

9,724

8,634

18,358

12,183

12,161

738,181

1,890

1,890

JUMLAH

24.344

KETERA NGAN


18.

Tanggal 01-02-2011 panwaslu mengirim surat meminta KLarifikasi terkait proses pleno DPT PSU dan telah dibalas KPU (melalui surat) tanggal 2 Februari 2011 dengan alasan : - Sistem di tingkat PPS ada yang tidak sesuai dengan sistem ditingkat KPU dan perlu diadakan penyamaan system - Data-data di soft copy masih banyak nomor yang terlewat sehinga mempengaruhi jumlah baik yang divalidasi maupun tambahan baru - SDM yang melakukan validasi di tingkat PPS dan KPU berbeda. - Waktu yang cukup singkat untuk melaksanakan tahapan tersbut (9 hari);

19.

Tanggal 3-02-2011 Dilakukan pencetakan DPT dan Tanggal 04-02-2011 KPU mengeluarkan surat kepada seluruh PPS se-Kota Tangerang Selatan agar melakukan pengumuman DPT di PPS/Desa/RT/RW atau tempat lain yang strategis di wilayah masing-masing selama 3 hari dari mulai tanggal 7 Februari sampai 9 Februari 2011;

20.

Tanggal 14 -02-2011 panwas mengundang ketua KPU untuk mengklarifikasi aduan atau pelaporan dari Sdr. Acep mewakili timses no. 3 berdasarkan Laporan Nomor: 003.LP/panwaslu Kota-TSII/2011 dan Laporan Nomor 003.LP/panwaslu Kota-TSII/2011 dan laporan tentang dasar adanya tahapan pemutakhiran pemilih tetap dalam PSU dan rapat pleno KPU tgl 2 Februari 20011; (catatan : surat tembusan laporan tidak diberikan oleh panwas ke KPU terkait laporan tersebut); Ketua KPU datang menghadiri undangan tersebut dan menjawab yang intinya bahwa proses tersebut masih dalam tahapan;

D.

POKJA LOGISTIK Logistik ada Pemilukada Kota Tangerang Selatan merupakan pendukung yang sangat penting demi lancarnya Pemungutan Suara Ulang di Kota Tangerang Selatan, sehingga demi kelancaran dan keamanan, semua jenis logistik, khususnya pengamanan Form C dan Surat Suara, KPU Kota Tangerang Selatan melakukan upaya pengamanan secara maksimal yang tentu saja pengamanan tersebut mengacu kepada undang-undang/peraturan KPU yang berlaku seperti: 1.

Model C – KWK.KPU diberikan pengaman dengan menggunakan micro teks / pengaman (yang berbentuk garis kotak dipojok kanan atas);

2.

Untuk meningkatkan pengamanan surat suara PSU selain pengamanan dengan memakai microtext dan security printing juga ditambahkan dengan hologram pada setiap surat suara;


V.

3.

Sebelum surat suara dicetak KPU meminta persetujuan masing-masing tim pasangan calon terkait dengan design dan kualitas foto surat suara pada tangal 2 Februari 2011;

4.

Surat suara yang didistribusikan ke seluruh PPK setelah melalui proses sortir dan pelipatan sesuai dengan DPT PSU + 2,5% yaitu berjumlah 756.636 surat suara;

5.

Proses pendistribusian surat suara dari KPU ke masing-masing PPK dijemput dan dikawal oleh pihak keamanan;

6.

Design segel yang digunakan untuk PSU dibuat berbeda dengan pemilukada 13 november lalu, dimana untuk PSU disegnnya full color, dengan menggunakan kertas yang mudah sobek, (hanya bias sekali pakai);

7.

KPU melakukan uji coba kualitas tinta tanggal 9 Februari 2011 yang akan digunakan pada saat PSU;

8.

Pengambilan logistik surat suara dari pabrik pembuat surat suara di daerah bekasi ke gudang KPU Tangerang Selatan dilakukan oleh pokja logistik dengan berkordinasi dengan Panwaslu Kota Tangerang Selatan dan dikawal oleh kepolisian polres metro Jakarta selatan;

9.

Selama proses sortir dan pelipatan dilakukan yang di dua tempat yaitu di Gedung Serba Guna kecamatan Pondok aren dan di Aula Kecamatan Ciputat dan selama proses sortir dan pelipatan tersebut pokja logistik berkordinasi dengan Panwaslu Kota Tangerang Selatan dan kepolisian setempat;

MASALAH MASALAH PENTING YANG TIMBUL DALAM PSU TANGERANG SELATAN-----a. Prosedur APBD-----------------------------------------------------------------------------------------1. PERSIAPAN; Kegiatan yang langsung dilaksanakan oleh sekretariat KPU Kota Tangerang Selatan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 10 Desember 2010 adalah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Tangerang Selatan khususnya yang berkaitan dengan penyiapan anggaran PSU mengingat dalam anggaran hibah Pemilukada oleh Pemda Kota Tangerang Selatan tahun 2010 hanya untuk Pemilukada putaran I dan Putaran II; Dalam pembahasan anggaran hibah PSU ini, Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Tanagerang Selatan memberikan apresiasi dan dukungan yang sangat baik. Namun demikian dalam pembahasannya ternyata memerlukan waktu yang cukup panjang karena adanya perbedaan persepsi dimana KPU Kota Tangerang Selatan menganggap bahwa PSU adalah Pemilukada Putaran I yang belum selesai


sedangkan Pemda dan DPRD beranggapan bahwa PSU adalah kegiatan yang berbeda mengingat dalam UU No. 22/2007 tentang Pemilu tidak dikenal adanya Pemungutan Suara Ulang; Selain itu anggaran hibah untuk penyelenggaraan PSU yang sangat besar juga mendapat perhatian yang sangat serius baik oleh pemerintah daerah maupun DPRD Kota Tangerang Selatan karena hampir mencapai angka 13 Milyar atau 50% dari anggaran pemilukada putaran I. Melihat kondisi tersebut tentunya kami sangat memahami beratnya beban yang harus ditanggung APBD Kota Tangerang Selatan untuk menyelenggarakan PSU. Oleh karena itu mengingat penyelenggaraan PSU yang diamanatkan oleh MK hanya 90 hari maka kami dari KPU Kota Tangerang Selatan, Pemda dan DPRD Kota Tangerang Selatan sepakat dan tidak ingin berpolemik terlalu panjang sehingga pemilukada untuk putaran I kami anggap selesai dan sisa anggaran untuk putaran I tersebut di kembalikan ke kas daerah; Selanjutnya untuk mendapatkan anggaran hibah PSU ini pada akhirnya kami melakukan pembahasan kembali baik dengan Pemerintah Daerah maupun DPRD Kota Tangerang Selatan khususnya dengan Panitia Anggaran, sehingga seluruh proses hibah PSU kami harus susun kembali dari awal mulai dari penyiapan rencana anggaran belanja (RAB) PSU, permohonan hibah PSU kepada pemerintah daerah, penandatanganan MOU PSU, penyusunan Peraturan Walikota (perwal) tentang hibah PSU sampai dengan permohonan pencairan hibah PSU; Mengingat proses pencairan dana hibah PSU yang cukup panjang tersebut, sehingga dana hibah untuk PSU baru dapat kami terima pada tanggal 13 Januari 2011, hal ini tentunya sangat mempengaruhi proses pelaksanaan tahapan Pemungutan Suara Ulang khususnya terhadap penyiapan pengadaan logistik PSU, pemutahiran data penduduk dan sosialisasi pelaksanaan PSU; 2. Proses Pengadaan Logistik PSU; Setelah dana hibah untuk kegiatan PSU dicairkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan kepada KPU Kota Tangerang selatan maka hal yang menjadi prioritas utama sekretariat KPU Kota Tangerang selatan adalah pembentukan panitia dan pejabat pengadaan barang dan jasa yang selanjutnya adalah penyiapan Logistik PSU khususnya pengadaan Surat Suara, Formulir – formulir PSU, Tinta, ATK KPPS, segel dan Perlengkapan KPPS lainya yaitu paku, busa, tanda pengenal dan lain-lain; Dalam pengadaan logistik PSU khususnya yang harus melalui proses tender atau lelang terbuka kami dari sekretariat KPU Kota Tangerang Selatan senantiasa berkonsultasi dengan LKPP dan BPK untuk menghindari adanya kesalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut. Akhirnya dengan adanya asistensi dari LKPP kami sekretariat KPU Kota Tangerang Selatan dapat memenuhi seluruh kebutuhan logistik PSU tepat waktu dan tidak mengalami hambatan yang berarti;


3. Dukungan terhadap POKJA (Kelompok Kerja) KPU Kota Tangerang Selatan; Selain kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa khususnya logistik PSU, Sekretariat KPU Kota Tangerang Selatan juga memberikan dukungan langsung terhadap seluruh proses tahapan PSU yang dilaksanakan oleh POKJA antara lain POKJA Kelembagaan, POKJA Sosialisasi, POKJA Pengadaan Logistik, POKJA Pemilih, POKJA Pemungutan dan Penghitungan Suara, POKJA Evaluasi dan Pelaporan; Selanjutnya sekretariat KPU Kota Tangerang Selatan juga melakukan supporting terhadap seluruh pembiayaan yang dikelola baik tingkat PPK, PPS sampai dengan KPPS, sehingga seluruh kegiatan yang dilaksanakan mulai dari penyiapan data pemilih, distribusi logistic sampai dengan pemungutan suara dapat dilaksanakan dengan baik, taat asas dan selesai tepat waktu tanpa ada hambatan yang berarti, sehingga proses PSU dapat berjalan lancar, aman dan kondusif; Atas dasar kesungguhan niat dan sikap dari KPU Kota Tangerang Selatan serta Tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi yang sudah diberikan oleh KPU Kota Tangerang Selatan terhadap masyarakat Kota Tangerang Selatan, maka Laporan ini menjadi momen yang sangat membahagiakan dan membanggakan bagi KPU Kota Tangerang Selatan; b. Partisipasi Pemilih, Daftar Pemilih Dan Sosialisasi-------------------------------------------Permasalahan partisipasi pemilih dalam pemungutan suara ulang di Tangerang Selatan merupakan hal penting yang harus diperhatikan, karena partisipasi pemilih merupakan salah satu point untuk mensukseskan Pemilukada Kota Tangerang Selatan dimana hak konstitusi warga negara khususnya warga Tangerang Selatan bisa tersalurkan sesuai apa yang diamanatkan undang-undang, maka dari itu KPU Tangerang Selatan dalam pemungutan suara ulang (pasca putusan Mahkamah Konstitusi) mencoba meniningkatkan partisipasi pemilih dengan segala upayaupaya yang tentu saja demi melaksanakan undang-undang tentang hak konstitusi warga Tangerang Selatan; Selain itu, banyaknya warga masyarakat Tangerang Selatan yang datang melalui PPS, PPK ataupun yang langsung ke KPU Kota Tangerang Selatan untuk menyampaikan aspirasi/menanyakan proses PSU termasuk hak memilih, membuat KPU Tangerang Selatan harus mengakomodir aspirasi/keluhan warga Tangerang Selatan dalam pelaksanaan PSU Kota Tangerang Selatan. Sehingga KPU Kota Tangerang Selatan menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut dengan melakukan rapat-rapat internal KPU untuk mencari solusi secara nyata terhadap aspirasi atau keluhan masyarakat tersebut;


KPU Tangerang Selatan berkordinasi dan berkonsultasi dengan KPU provinsi, untuk meminta arahan bagaimana menindaklanjuti aspirasi/keluhan masyarakat Tangerang Selatan, karena asprirasi masyarakat tersebut terkait proses PSU yang dianrataranya terkait dengan Pemutakhiran Daftar Pemilih; KPU Provinsi Banten mengirimkan surat nomor 985/KPU.Prov-015/XII/2010 tertanggal 16 desember 2010 kepada KPU pusat perihal tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dan dijawab oleh KPU Pusat dengan surat nomor : 21/KPU/I/2011 perihal pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam surat KPU Pusat tersebut meminta kepada KPU Provinsi banten untuk melakukan supervise dan bimbingan teknis kepada KPU Kota Tangerang Selatan untuk menjalankan point-point surat tersebut, Diantaranya point (3) berbunyi : “dalam penyelenggaraan Pemungutan suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dilakukan Pemutakhiran Daftar Pemilih, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 12 Tahun 2010”; Setelah itu KPU Provinsi pun menindaklanjuti surat KPU Pusat tersebut dengan mengirimkan surat kepada KPU Kota Tangerang Selatan, terkait masalah Pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk masalah Pemutakhiran Daftar Pemilih; KPU Kota Tangerang Selatan mengirimkan surat kepada ketua PPk dan PPs se- Kota Tangerang Selatan nomor 258/KPU.Tangerang Selatan/I/2011 Perihal Pemutakhiran Daftar Pemilih sesuai dengan surat KPU Pusat nomor : 21/KPU/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 perihal pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, surat KPU Provinsi nomor : 29 KPU.Prov-15/I/2011 tanggal 19 Januari 2011 perihal pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Keputusan KPU kota Tangerang Selatan nomor 01/kpts/KPU-Tangerang Selatan/I/2011 tentang Perubahan Tahapan, Program Jadwal dan Berita Acara nomor :02/BA/KPUTangerang Selatan/I/2011 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi, yang intinya di dalam surat KPU Kota Tangerang Selatan tersebut menyampaikan kepada PPK dan PPS yang intinya melakukan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam DPT Pemilukada Kota Tangerang Selatan tahun 2010 dengan mengoreksi kembali, memperbaiki, menambah dan menghapus pemilih yang tidak memenui persyaratan; KPU Kota Tangerang Selatan juga melakukan upaya sosialisasi secara maksimal untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemungutan suara ulang. Bentuk program sosialisasi yang di laksanakan adalah sebagai berikut : -

Sosialisasi internal penyelenggara (PPK, PPS); Sosialisasi ke Tim Sukses dan lembaga lain (Panwaslu, Pemkot, DPRD); Sosialisasi tatap muka kepada masyarakat; Kerjasama dengan lembaga lain (MUI Kota Tangerang Selatan); Kerjasama dengan selebritis;


-

Iklan di Televisi nasional (METRO TV); Iklan di Radio; Iklan di Koran Harian; Media luar ruang (spanduk, baligho, poster); Mobil Sosialisasi keliling; Surat pengumuman di Masjid/Musholla;

Dari hasil proses pemutakhiran daftar pemilih, dan Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Tangerang Selatan secara maksimal untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemungutan suara ulang tanggal 27 Februari 2011, mengalami kenaikan yang cukup baik, dari 57 % di pemilukada menjadi 62.12 % di Pemungutan Suara Ulang; Hal ini merupakan catatan positif terhadap apa yang telah dilaksanakan KPU kota Tangerang Selatan termasuk unsur pemerintah, tokoh-tokoh agama, pro aktif masyarakat, media dan lain-lain yang menjadikan proses pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilukada kota Tangerang Selatan menjadi lebih baik;

c. TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PSU KOTA TANGERANG SELATAN--------------------------------------------------------------------------------Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di seluruh TPS se-Kota Tangerang Selatan, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 209210/PHPU.D-VIII/2010, telah dilaksanakan pada pada hari MINGGU, tanggal 27 Februari 2011; Bahwa terhadap hasil Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) tersebut telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, pada hari KAMIS tanggal 3 Maret 2011; Bahwa hasil perolehan suara sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Di Tingkat Kota Tangerang Selatan Oleh KPU Kota Tangerang Selatan tertanggal 3 Maret 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 10/Kpts/KPU-Tangerang Selatan/III/2011 tentang Penetapan Dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010 tertanggal 3 Maret 2011, adalah sebagai berikut :


PEROLEHAN SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2010 NO URUT

PASANGAN CALON

SUARA SAH

PERSENTASE SUARA SAH

1.

Drs. H. Yayat Sudrajat, MM., M.Si dan H. Moch. Norodom Sukarno, S.Ip.

4.933

1,10 %

2.

Hj. Rodhiyah Najibah, S.Pd. dan H. E. Sulaiman Yasin

5.106

1,13 %

3.

Drs. H. Arsid, M.Si., dan Andreas Taulany

198.660

44,10 %

4.

Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH. dan Drs. H. Benyamin Davnie

241.797

53,67 %

450.496

100 %

JUMLAH SUARA SAH

Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas, perbedaan perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor 3 (Pemohon I) dengan Pasangan Calon Nomor 4 (Pihak Terkait) adalah sebesar 9,57 % (sembilan koma lima puluh tujuh persen) yang setara dengan 44.639 (empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh sembilan) suara dan perbedaan perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor 1 (Pemohon II) dengan Pasangan Calon Nomor 4 (Pihak Terkait) adalah sebesar 52,57 % (lima puluh dua koma lima puluh tujuh persen) yang setara dengan 236.864 (dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat) suara; VI.

PRESTASI KPU TANGERANG SELATAN DALAM PELAKSANAAN PSU---------------------------a. Partisipasi naik 4%; Prestasi yang membanggakan patut diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum kota Tangerang Selatan dan juga masyarakat kota Tangerang Selatan, hal ini berkaitan dengan jumlah partisipasi pemilih naik menjadi 4 % dari proses Pemilukada sebelumnya; Bagi KPU Kota Tangerang Selatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar mau berperan aktif mensukseskan PSU ini, KPU Kota Tangerang Selatan mempunyai cara tersendiri yaitu dengan melibatkan Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang Selatan dan melibatkan pula semua ketua DKM/Ketua Musollah se-Kota Tangerang Selatan untuk mengajak dan menghimbau pada jamaah saat sholat Jum’at untuk datang dan menggunakan hak suaranya pada PSU (Pemungutan Suara Ulang) yang diselenggarakan pada hari Minggu, Tanggal; 27 Februari 2011, jam 7.00 s/d 13.00 WIB, di TPS masing – masing. Hal tersebut terbukti efektif dan pada akhirnya mencapai hasil partisipasi yang diharapkan bersama;


Selain upaya melibatkan dan/atau bekerjasama dengan MUI Kota Tangerang Selatan, KPU Kota Tangerang Selatan juga melibatkan kalangan akademisi sebagai masyarakat terdidik untuk menjadi Tenaga Asisten Pengawas Pemilu Lapangan (APPL), yang tugas pokoknya yaitu membantu panitia pengawas lapangan dan mengawasi disetiap pelaksanaan PSU Kota Tangerang Selatan di tiap TPS yang secara keseluruhan berjumlah 1.890 TPS diseluruh wilayah Kota Tangerang Selatan; Upaya atau tujuan adanya Tenaga Asisten Pengawas Pemilu Lapangan (APPL), yang berjumlah 1.890 orang yang ditempatkan di tiap TPS diseluruh wilayah kota Tangerang Selatan tersebut adalah untuk menjamin kualitas penyelenggaraan PSU Kota Tangerang Selatan berjalan sukses dan baik; Harapan tersebut pada akhirnya membuahkan pelaksanaan PSU di Kota Tangerang Selatan berjalan tertib dan aman; b. Validasi DPT lebih baik; Dalam melakukan validasi DPT, Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan melakukan satu langkah yang sangat berguna demi keakuratan data dan juga demi keinginan masyarakat kota Tangerang Selatan, hal ini dengan mengambil langkah Pemuktahiran data pemilih serta berkonsultasi terlebih dahulu kepada Mahkamah Konstitusi melalui Surat KPU Kota Tangerang Selatan No. 262/KPU.Tangerang Selatan/I/2011, dalam surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 015/PAN.MK/II/2011, Tanggal 7 Februari 2011, Perihal ; ”Pemutakhiran Data Pemilih”, Pada alinea ke 3 Mahkamah Konstitusi mengemukakan pendapat sebagai berikut : ”Bahwa Pelaksaan Pemutakhiran data dan daftar pemilih telah sesuai dengan surat keputusan KPU Kota Tangerang Selatan No.01/Kpts/KPU-Tangerang Selatan/I/2011, dalam rangka melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi No.209-210/PHPU.D-VIII/2010, Sepenuhnya merupakan kewenangan KPU Kota Tangerang Selatan, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk memberikan petunjuk pelaksanaan hukum apapun terhadap pelaksaan putusan yang dimaksud“; Hal tersebut – untuk KPU Kota Tangerang Selatan - merupakan kinerja pencapaian prestasi tersendiri dalam sejarah PSU, bahwa KPU Kota Tangerang Selatan mengambil langkah yang tepat dan benar untuk memuktahiran data pemilu dan hal tersebut dapat dijadikan contoh atau referensi bagi daerah – daerah lainnya di Indonesia jika terjadi ataupun mengalami hal yang sama dalam Pemungutan Suara Ulang. Karenanya, KPU Kota Tangerang Selatan harus memperhatikan betul validasi data yang akurat dan cermat untuk mencapai hasil DPT yang dapat menjamin Hak Asasi Manusia dalam hal memilih; c. Penyampaian C6 (Undangan Pemilih); Dalam penyampaian C6, Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan juga menggunakan suatu system Microtext, Hologram (pengaman) hal ini adalah suatu kemajuan yang sangat signifikan yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Tangerang Selatan dalam PSU kali ini; Hal ini dilakukan sebagai implementasi melaksanakan Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 juncto Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010;


d. Complain Masyarakat 0%; Kesuksesan penyelenggaraan PSU ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat kota Tangerang Selatan sendiri, hal mana dibandingkan dengan proses Pemilukada yang lalu, complain atau keluhan masyarakat Kota Tangerang Selatan yang tidak terdaftar dalam PSU dapat dibilang tidak ada pengaduan mereka tidak terdaftar atau dengan kata lain nol persen pengaduan; Ini berarti ada kemajuan yang sangat besar dalam hal kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan PSU ini, yang tidak lain adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan; . e. Suara Pasangan Calon Naik; Atas keterlibatan semua pihak dalam proses PSU di kota Tangerang Selatan dan partisipasi jumlah pemilih yang naik dalam PSU kali ini membawa dampak yang sangat besar bagi perolehan masing masing suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, seperti kenaikan jumlah suara pasangan Calon, nomor urut 3 dan nomor urut 4; Sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang semula perolehan suaranya berada dibawah (lebih kecil) dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, pada PSU ini, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berada diatas Pasangan Calon Nomor Urut 1; KENAIKAN INI MEMANG TERJADI SEBATAS PADA DUA PASANGAN CALON SAJA AKAN TETAPI PERUBAHAN PEROLEHAN SUARA ANTARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA NOMOR URUT 1 DAN 2 MENUNJUKAN DINAMISASI PEMILIH DALAM MENENTUKAN PILIHANNYA; f. Sortir DPT; Bahwa dalam pelaksanaan PSU Kota Tangerang Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Pebruari 2011 tersebut, KPU Kota Tangerang Selatan beserta seluruh tingkatan penyelenggaraan telah berhasil menarik sejumlah 90 dari 92 DPT yang terjadi di TPS 19, Keluarahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, dimana dalam satu alamat rumah terdapat 92 pemilih yang beralamat sama; Informasi tersebut langsung diambil tindakan dengan mengecek ke alamat tersebut dan diketahui bahwa benar terdapat 92 nama pemilih. Setelah dilakukan klarifikasi maka 90 nama dicoret dari DPT PSU dan 2 nama karena benar data-data kependudukannya, terdaftar dalam DPT dan memenuhi syarat sebagai pemilih, maka dua nama tersebut dapat memberikan hak pilihnya pada PSU 27 Pebruari 2011; VII.

KEJADIAN KHUSUS------------------------------------------------------------------------------------------A. TENTANG KEBERATAN MINIMNYA SOSIALISASI OLEH SAKSI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA NO. URUT 2 DAN MENOLAK PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DENGAN TIDAK MENANDATANGANI BERITA ACARA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DITINGKAT KOTA.




Keberatan atas minimnya sosialisasi pemungutan suara ulang oleh Saksi Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota No. Urut 2 adalah mengada-ada dan tidak berdasar oleh karena kinerja sosialisasi sebagaimana diuraikan dalam bagian Kinerja Pokja Sosialisasi KPU Kota Tangerang Selatan kenyataannya mampu meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemungutan suara ulang tanggal 27 Februari 2011, yang mengalami kenaikan dari 57 % di Pemungutan Suara tanggal 13 Nopember 2010 menjadi 62.12 % di Pemungutan Suara Ulang 27 Februari 2011;



Tentang Saksi Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota No. Urut 2 menolak penyelenggaraan pemungutan suara ulang dengan tidak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kota juga adalah sikap yang tidak fair dan tidak memiliki dasar hukum karena walaupun Saksi Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota No. Urut 2 menolak penyelenggaraan pemungutan suara ulang dengan tidak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kota tetapi dalam pernyataannya SAKSI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA NO. URUT 2 TERSEBUT MENERIMA REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DITINGKAT KOTA. Pernyataan tersebut disampaikan secara terbuka dan didengar serta disaksikan jelas oleh seluruh undangan yang hadir dalam Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Ditingkat Kota pada tanggal 28 Februari 2011;

B. TENTANG KEBERATAN SAKSI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA NO. URUT 3 TERHADAP DPT PSU DAN PERMASALAHAN FORM C3 YANG TIDAK DITERIMA OLEH SAKSI SAKSI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA NO. URUT 3 DI TPS-TPS DAN MENOLAK PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DENGAN TIDAK MENANDATANGANI BERITA ACARA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DITINGKAT KOTA; 

Hak memilih dan dipilih adalah hak dasar yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 dan DPT PSU Kota Tangerang Selatan ditetapkan untuk terselenggaranya jaminan hak memilih yang telah ditentukan oleh Undangundang;



Pada pemungutan suara tanggal 13 Nopember 2010 banyak warga Tangerang Selatan yang telah memenuhi syarat untuk memilih belum terakomodir hak memilihnya; Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, tahap validasi dan pemutakhiran data adalah langkah terbaik untuk melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang lainnya yang mengatur tentang hak memilih tersebut;



Tentang keberatan atas permasalahan form C-3 yang tidak diterima oleh Saksi Saksi Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota No. Urut 3 di TPS-TPS adalah alasan yang mohon dikesampingkan karena Form C-3 pasti tersedia ditiap TPS dan pada form C-4 dapat dilihat apakah Form C-3 ada atau tidak;




Saksi dapat dengan mudah meminta kepada KPPS apabila Form C-3 belum diterima oleh saksi pasangan calon manapun;



Tentang Penolakan Rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kota, adalah alasan yang saling bertentangan dengan fakta yang dinyatakan secara terbuka oleh Saksi Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota No. Urut 3, karena, Saksi Saksi Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota No. Urut 3 yang hadir pada acara Rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kota pada tanggal 28 Februari 2011 telah menerima hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kota Tangerang Selatan;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas pada bagian kejadian khusus ini, mohon dipertimbangkan oleh yang mulia Panel Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa laporan ini untuk mempertimbangkan dan menjadi dasar pemeriksaan laporan ini bahwa Saksi Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota No. Urut 3 dan Saksi Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota No. Urut 2, MENYATAKAN TIDAK KEBERATAN DAN MENYATAKAN MENERIMA HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PSU KOTA TANGERANG SELATAN DITINGKAT KPU KOTA TANGERANG SELATAN;

VIII.

PERMOHONAN----------------------------------------------------------------------------------------------Berdasarkan uraian tersebut diatas, mengharap perkenan yang mulia, Panel Majelis Hakim Konstitusi RI yang memeriksa laporan KPU Kota Tangerang Selatan ini, untuk memberikan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut : 1.

MENERIMA LAPORAN KPU KOTA TANGERANG SELATAN;

2.

menyatakan sah dan mengikat berita acara model db-kwk.kpu tertanggal 3 maret 2011 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pemungutan suara ulang pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat kota tangerang selatan tahun 2010 dan surat keputusan nomor : 10/kpts/kpu-tangsel/ii/2011 tertanggal 3 maret 2011 tentang penetapan dan pengsahan hasil perolehan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota tangerang selatan dalam pemungutan suara ulang pemilihan umum walikota dan wakil walikota tangerang selatan tahun 2010;

3.

Memerintahkan Kepada Kpu Kota Tangerang Selatan untuk Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 Yaitu Pasangan Calon Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH. Dan Drs. H. Benyamin Davnie Sebagai Pasangan Calon Terpilih Pada Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010;

Apabila yang mulia panel majelis hakim mahkamah konstitusi berpendapat lain, MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (EX AEQUO ET BONO).-------------------------------------------


IX.

PENUTUP Yang terhormat Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI Yang menerima dan memeriksa Laporan KPU Kota Tangerang Selatan ini,

Seluruh uraian tersebut diatas yang pada prinsipnya adalah gambaran seluruh upaya KPU Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan amana Mahkamah sebagaimana tercantum dalam halaman 271, angka [3.32] Putusan MK RI Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 yaitu perintah “pemungutan suara ulang di seluruh Kota Tangerang Selatan untuk memberikan legitimasi terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010”, telah KPU Kota Tangerang Selatan laksanakan dengan segala kesungguhan hati, pengabdian yang tulus dan keyakinan untuk memberikan yang terbaik bagi Tangerang Selatan dan warganya. Namun hal tersebut ternyata masih ada pihak yang merasa bahwa pengabdian KPU Kota Tangerang Selatan dalam menyelenggarakan PSU Kota Tangerang Selatan masih disebut gagal; Apabila gagal yang dimaksud oleh pihak tersebut adalah tidak sempurna, maka dimanakah atau siapakah yang ada didunia ini yang sempurna? Hanya Allah SWT yang memiliki segala kesempurnaan; Atau, apakah gagal yang dimaksud oleh pihak yang tidak puas tersebut adalah sia-sia? Mohamad Iqbal, salah seorang filsuf terbesar dunia dalam buku pengantar pemikirannya menyatakan “TIDAK ADA PEKERJAAN YANG SIA-SIA” Akhirnya, sebagai manusia yang terbatas pada ikhtiar dan upaya kami berharap Ridho Allah SWT atas segala kerja dan pengabdian kami; Ridho yang tentu saja kami harapkan melalui putusan dari yang mulia Panel Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa Laporan ini dan mengabulkan permohonan dalam laporan ini; Demikian Laporan KPU Kota Tangerang Selatan kami sampaikan kehadapan yang mulia Panel Majelis Hakim Konstitusi, atas dikabulkanya permohonan dalam laporan ini, dihaturkan terimakasih.


KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

Recommend Documents