KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR : 045/Kpts/PBWB/KPU-Kab 002.696538/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN FAKTUAL DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2015 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dipandang perlu menetapkan Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi dan Faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015; b. bahwa untuk memenuhi maksud pada poin a diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia 4868); 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Unang Nomor 8 Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 001/Kpts/PBWB/KPU-Kab 002.969538/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015; Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 071/BA/PBWB/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi dan Faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
Kesatu
Kedua Ketiga Keempat
Kelima
: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN FAKTUAL DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2015. : Menetapkan Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi dan Faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan; : Bentuk dan jenis formulir tertuang dalam lampiran II Keputusan ini; : Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah APBD Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015; : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kotapinang Pada tanggal 28 Mei 2015 KETUA, ttd IMRAN HUSAINI SIREGAR, SP
Salinan Sesuai Dengan Aslinya Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Plt. Kepala Sub Bagian Hukum
Erika Gloria, S.IP NIP. 19800519 201001 2 024
Lampiran I
: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Nomor Tanggal
: 045/Kpts/PBWB/KPU-Kab-002.696538/2015 : 28 Mei 2015
PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN FAKTUAL DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN
A. PENDAHULUAN Penyusunan Verifikasi Administrasi dan Faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 ini bertujuan : 1.
Agar menjadi panduan bagi Penyelenggara Pemilihan dalam proses verifikasi Administrasi dan Faktual terhadap dukungan pasangan calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015;
2.
Sebagai Panduan bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Perseorangan dalam menyusun dokumen dukungan yang wajib diserahkan pada proses pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan;
B. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan berpedoman pada azas : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.
C.
mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilihan; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; efektivitas; dan aksesibilitas.
DASAR HUKUM 1.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
2.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
D. PENGERTIAN 1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015, selanjutnya disebut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk memilih pasangan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan masa jabatan 20162021 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir. 3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan. 4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan. 5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan; 6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan. 7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan. 8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan. 9. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. 10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan. 11. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan. 12. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir dan Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota/Kabupaten. 13. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. 14. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
15. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan. 16. Bakal Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mengikuti Pemilihan. 17. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan. 18. Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat. 19. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh desa atau sebutan lain/kelurahan, oleh pejabat yang berwenang di wilayah tempat tinggal masing-masing sesuai dengan peraturan perundangundangan. 20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia. 21. Hari adalah hari kalender. BAB II PERSYARATAN DAN JADWAL 1. Bakal pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015, apabila memenuhi syarat dukungan sekurangkurangnya 8,5 % (depalan koma lima perseratus) dari jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki jumlah penduduk sebanyak 315.076, maka Pasangan Calon Perseorangan harus mendapat dukungan sebanyak 26.782 orang. 2. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud angka 1 tersebar di lebih dari 50 % ( lima puluh perseratus)
dari jumlah kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan , atau harus tersebar di 3 Kecamatan; 3. Penduduk yang dapat memberikan dukungan adalah yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih yaitu
telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada saat sudah/pernah kawin.
memberikan
dukungan
atau
4. Dokumen Dukungan berupa : Surat Pernyataan Dukungan dilampiri fotokopi identitas kependudukan; 5. Identitas Kependudukan dapat berupa :
a. KTP b. KK yang berlaku untuk 1 (satu) pendukung c. Paspor;atau d. Identitas lain 6. Identitas lain dilarang dikeluarkan secara kolektif. 7. Jadwal
a. Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati : tanggal 11 Juni 2015 s/d 15 Juni 2015; b. Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan analisis dukungan ganda oleh KPU Kabupaten: tanggal 11 Juni 2015 s/d 18 Juni 2015. c. Penyampaian syarat dukungan kepada PPS : tanggal 19 Juni 2015 s/d 22 Juni 2015 d. Penelitian Administrasi dan faktual di tingkat desa/ kel : tanggal 23 Juni 2015 s/d 6 Juli 2015. e. Rekapitulasi di tingkat kecamatan : 7 Juli 2015 s/d 13 Juli 2015 f. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten : 14 Juli 2015 s/d 19 Juli 2015
BAB III PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN 1. Surat Pernyataan Dukungan dapat menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan. 2. Apabila Pasangan Calon perseorangan menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan atau kolektif tapi tidak menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan, maka WAJIB menyusun daftar nama pendukung ke dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan, dilampiri surat pernyataan dukungan yang telah dihimpun. 3. Pasangan calon perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan. 4. Surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan dibuat dalam bentuk softcopy dan hardcopy. 5. Soft copy merupakan file asli. 6. Penyerahan lampiran dokumen dukungan berupa fotokopi identitas kependudukan adalah dalam bentuk hardcopy. 7. Dokumen dukungan dikelompokkan berdasarkan wilayah desa/kelurahan. 8. Dokumen dukungan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 1(satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap salinan.
BAB IV PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan terdiri dari: a. penelitian administrasi b. penelitian faktual A. Penelitian administrasi oleh KPU Kabupaten Labuahnbatu Selatan: 1.
Melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan persebaran (yang terdapat dalam softcopy model B.1-KWK Perseorangan).
2.
Melakukan penelitian kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam softcopy dan hardcopy.
3.
Apabila sesuai dibuat berita acara dan tanda terima.
4.
Apabila tidak sesuai dibuatkan berita acara dan mengembalikan dokumen untuk diperbaiki.
5.
Apabila sampai batas akhir masa penyerahan dokumen dukungan, KPU Kabupaten menerbitkan SK penetapan Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.
6.
Pasangan calon perseorangan menunjuk petugas selama proses penelitian dukungan.
7.
KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan penelitian dugaan dukungan ganda.
Dukungan ganda: 1.
Dukungan disebut ganda apabila: a. Satu orang memberi dukungan kepada lebih dari satu Pasangan Calon. menindaklanjuti dengan penelitian faktual.
Apabila ada PPS
b. Satu orang memberi dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan Calon Perseorangan. Apabila ada, dukungan hanya dihitung sekali. 2.
KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyusun Berita Acara hasil penelitian dugaan dukungan ganda dan disampaikan kepada ; a. Pasangan Calon perseorangan
b. PPS melalui PPK 3.
Sejak KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS, pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dukungannya.
B. Penelitian administrasi oleh PPS: 1. Penelitian administrasi dan faktual paling lama 14 Hari setelah menerima dokumen dukungan. 2. Tahapan penelitian: a. Meneliti keabsahan surat dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan b. Meneliti kesesuaian daftar nama dan alamat pendukung pada Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan. c. Meneliti kesesuaian alamat pendukung dengan daerah Pemilihan. d. Meneliti kelengkapan lampiran dokumen dukungan. e. Meneliti kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS. f. Meneliti Identitas lain untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan. 3. Dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila : a. Model B.1KWK Perseorangan tidak ditandatangani di atas materai oleh Pasangan Calon, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan. b. Daftar nama dan alamat pendukung pada Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan fotokopi identitas. c. Alamat tidak sesuai dengan Daerah Pemilihan, maka dukungan dicoret dan tidak memenuhi syarat. d. Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan, maka dukungan dicoret dan tidak memenuhi syarat. e. Alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dukungan dicoret dan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan pada masa perbaikan dengan memindahkan ke wilayah yang seharusnya. f. Syarat usia dan/atau status perkawinan tidak memenuhi ketentuan, maka dukungan dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat. g. PPS membuat Berita Acara hasil penelitian administrasi 4. Berita Acara hasil penelitian administrasi oleh PPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu : a. Satu rangkap untuk setiap Pasangan Calon; b. Satu rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon; c. Satu rangkap KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui PPK; d. Satu rangkap PPL; e. Satu rangkap arsip PPS. C. Penelitian Faktual oleh PPS Berdasarkan hasil penelitian administrasi, PPS melakukan penelitian Faktual dengan cara: 1. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung dan dukungannya kepada Pasangan Calon; 2. Apabila pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan memenuhi syarat. 3. Apabila pendukung menyatakan tidak memberi dukungan,pendukug mengisi Model B.3-KWK
Perseorangan dan namanya dicoret dari daftar. 4. Apabila tidak bersedia mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah. 5. Apabila pendukung menarik dukungan pada tahap verifikasi faktual, dukungan dinyatakan sah. 6. Apabila pendukung memberi dukungan lebih dari satu Pasangan Calon, PPS memastikan dukungan dan membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap pasangan calon yang didukung dan mencoret nama pada pasangan yang tidak didukung. 7. PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib meminta kepala desa/lurah setempat menandatangani Model B.1-KWK Perseorangan dan dicap/stempel. 8. Kegiatan verifikasi faktual wajib didokumentasikan. 9. Apabila pendukung tidak dapat ditemui, PPS berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim penghubung menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan guna diverifikasi. 10. Apabila ada pendukung yang tidak hadir, PPS hanya melakukan verifikasi terhadap pendukung yang hadir. 11. Bagi yang tidak hadir diberi kesempatan datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir penelitian faktual. 12. Apabila juga tidak hadir sampai batas waktu tersebut, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama dicoret dari daftar dukungan. 13. PPS menuangkan hasil penelitian dalam Model BA.3.2-KWK Perseorangan. 14. Berita acara hasil penelitian faktual oleh PPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu: a. Satu rangkap untuk setiap Pasangan Calon; b. Satu rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon; c. Satu rangkap untuk KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui PPK; d. Satu rangkap PPL; e. Satu rangkap arsip PPS; D. Rekapitulasi di PPK 1. PPK melaksanakan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil penelitian administrasi dan faktual di wilayah kerjanya. 2. Rekapitulasi dilaksanakan paling lama 7 hari sejak diterima dari PPS. 3. Rapat Pleno dihadiri : a.
Pasangan Calon atau Tim Penghubung
b.
Panwas Kecamatan
c.
PPS
4. Pasangan Calon atau Tim Penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung. 5. Apabila keberatan diterima, dilakukan pembetulan dan dicatat ke dalam Model BA.4.1-KWK Perseorangan. 6. Apabila Keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Paslon atau Tim Penghubung mengisi Model BA.4.1-KWK 7. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Model BA.4-KWK Perseorangan.
8. Berita Acara dibuat rangkap 4 (empat), yaitu: a. Satu rangkap untuk setiap Pasangan Calon; b. Satu rangkap untuk KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan; c. Satu rangkap untuk Panwas Kecamatan; d. Satu rangkap arsip PPK;
E. Rekapitulasi di KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan 1. KPU Kabupaten melaksanakan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK. 2. Rekapitulasi dilaksanakan paling lama 4 hari sejak diterima dari PPK. 3. Rapat Pleno dihadiri : a. Pasangan Calon atau Tim Penghubung b. Panwas Kabupaten c. PPK 4. Pasangan Calon atau Tim Penghubung, dan Panwas Kabupaten dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung. 5. Apabila keberatan diterima, dilakukan pembetulan dan dicatat ke dalam Model BA.5.1-KWK Perseorangan. 6. Apabila Keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Paslon atau Tim Penghubung mengisi Model BA.5.1-KWK Perseorangan. 7. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Model BA.5-KWK Perseorangan. 8. Berita Acara dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu : a. Satu rangkap untuk setiap Pasangan Calon; b. Satu rangkap untuk Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan; c. Satu rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan; 9. Pasangan Calon Perseorangan atau salah satunya mengundurkan diri pada masa penelitian administrasi dan faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti. 10. Pasangan Calon Perseorangan atau salah satunya mengundurkan diri pada masa penelitian administrasi dan faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon dari Parpol atau Gabungan Parpol. 11. Pasangan Calon Perseorangan yang berhalangan tetap atau meninggal dunia pada masa penelitian faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap atau meninggal dunia. 12. KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengumumkan calon pengganti kepada masyarakat paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir. 13. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungan sampai 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan calon peserta pemilihan. 14. KPU kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima. 15. Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Pasangan Calon oleh Parpol atau Gabungan Parpol.
BAB IV PENUTUP Keputusan ini disusun untuk menjadi pedoman dalam proses verifikasi Administrasi dan Faktual terhadap dukungan pasangan calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015.
Ditetapkan di Kotapinang Pada tanggal 28 Mei 2015 KETUA, ttd IMRAN HUSAINI SIREGAR, SP
Salinan Sesuai Dengan Aslinya Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Plt. Kepala Sub Bagian Hukum
Erika Gloria, S.IP NIP. 19800519 201001 2 024
Lampiran II
: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Nomor Tanggal
: 045/Kpts/PBWB/KPU-Kab-002.696538/2015 : 28 Mei 2015
DAFTAR FORMULIR VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN FAKTUAL DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2015 a. Syarat Pencalonan dari Perseorangan 1. Model B-KWK Perseorangan
:
Surat Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dari Perseorangan
2. Model B.1-KWK Perseorangan
:
Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
3. Model B.2-KWK Perseorangan
:
Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
4. Model B.3-KWK Perseorangan
:
5. Model B.4-KWK Perseorangan
:
Surat Pernyataan Tidak Mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dengan RPJP Daerah
b. Berita Acara Perseorangan 1. Model BA.1-KWK Perseorangan
:
Berita Acara Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
2. Model BA.2-KWK Perseorangan
:
Berita Acara Hasil Penelitian Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota
3. Model BA.3.1-KWK Perseorangan
:
Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota oleh Panitia Pemungutan Suara
4. Model BA.3.2-KWK Perseorangan
:
Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota oleh Panitia Pemungutan Suara
5. Model BA.4-KWK Perseorangan
:
Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kecamatan
6. Model BA.4.1-KWK Perseorangan
:
Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kecamatan 7. Model BA.4.2-KWK Perseorangan
:
Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan
8. Model BA.5-KWK Perseorangan
:
Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kabupaten/kota
9. Model BA.5.1-KWK Perseorangan
:
Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kabupaten/kota
10. Model BA.5.2-KWK Perseorangan :
Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kabupaten/kota
11. Model BA.6-KWK Perseorangan
:
Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat provinsi
12. Model BA.6.1-KWK Perseorangan :
Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat provinsi
Ditetapkan di Kotapinang Pada tanggal 28 Mei 2015 KETUA, ttd IMRAN HUSAINI SIREGAR, SP Salinan Sesuai Dengan Aslinya Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Plt. Kepala Sub Bagian Hukum
Erika Gloria, S.IP NIP. 19800519 201001 2 024
MODEL B-KWK PERSEORANGAN
SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami:
1. Nama Calon Bupati : .............................................................................................................
2. Nama Calon Wakil Bupati: ............................................................................................................. mengajukan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ................................... dengan keseluruhan jumlah pendukung ...................................... orang (...........%) dari jumlah penduduk Kabupaten ..................................... yang tersebar di ....................% Kabupaten di Kabupaten ………................, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor .................................................................................. Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri Berita Acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan Pasangan Calon Perseorangan dari KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan serta dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. …………,............................. Calon Bupati
Calon Wakil Bupati
Materai
(.........................................)
(.........................................)
MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
Kelurahan/Desa*) :
Kabupaten
:
Kecamatan
Provinsi
:
:
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya/kami*) :
No 1
Nama 2
NIK 3
Jenis Kelamin 4
Alamat 5
RT/ RW 6
Belum/Sudah/ Pernah Kawin TTL/Umur (B/S/P) 7 8
TTD/ Cap Jempol 9
dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ........................................... pada Pemilihan Bupati dan Wakil BupatiTahun .........., atas nama: 1. Calon Bupati : .................................................................................................................... 2. Calon Wakil Bupati : .................................................................................................................... Surat pernyataan dukungan ini dilampiri fotokopi identitas kependudukan. Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya/kami mengingkari pernyataan dukungan ini, saya/kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.
.....................,............................ Calon Bupati
Calon Wakil Bupati
Materai,
…………………………….………)
Mengetahui,
…………………………….………
Kepala Desa/Kelurahan/sebutan lain**)
…………………………….………
Keterangan : *) pilih salah satu **) diisi setelah PPS melakukan penelitian faktual, PPS meminta tanda tangan Kepala Desa/sebutan lain/Lurah setempat sesuai wilayah kerjanya.
MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, disusun rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati ……………………..……………. oleh Pasangan Calon Perseorangan, atas nama:
1. Calon Bupati : ....................................................................................................................
2. Calon Wakil Bupati : .................................................................................................................... dengan rincian data sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.
Jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan ..................................... jiwa Jumlah total dukungan pasangan calon perseorangan ................. jiwa (.....%) Jumlah Kabupaten Labuhanbatu Selatan .......................................................... Dukungan Pasangan Calon Perseorangan tersebar pada ................ Kabupaten Labuhanbatu Selatan (.........%) Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan No
Nama Kabupaten/Kota (diisi hanya untuk Pilgub)
1
2
1 ..............................
Nama Kecamatan
Nama Jumlah dukungan Kelurahan/Desa
3 1. .....................
2. .....................
3. dst…………..
5 1. .....................
......................jiwa
2. .....................
......................jiwa
3. dst……………..
......................jiwa
1. .....................
......................jiwa
2. .....................
......................jiwa
3. dst……………..
......................jiwa
1. .....................
......................jiwa
2. .....................
......................jiwa
2
.............................. dst
1. .....................
2. .....................
3. dst…………..
1. .....................
......................jiwa
2. .....................
......................jiwa
3. dst……………..
......................jiwa
1. .....................
......................jiwa
2. .....................
......................jiwa
3. dst……………..
......................jiwa
1. .....................
......................jiwa
2. .....................
......................jiwa
3. dst……………..
......................jiwa
Demikian Rekapitulasi ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Calon Bupati/
…………,..............................
Calon Wakil Bupati
Materai
(.........................................)
(.........................................)
MODEL B.3-KWK PERSEORANGAN
SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
Yang bertanda tangan di bawah ini :
a. Nama : ................................................................................ b. Nomor KTP/NIK : ................................................................................ c. Alamat : ................................................................................ ................................................................................ d. TTL/Umur e. Jenis Kelamin
: ......................................................./ ………….tahun : ................................................................................
Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah mendukung dalam bentuk apapun terhadap terhadap pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati .................................., atas nama: 1. Bupati : ..................................................................................................................... 2. Wakil Bupati : ..................................................................................................................... dan bersedia/tidak bersedia*) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada tempat yang disediakan pada formulir ini,
…………., . …….…..........
Yang membuat pernyataan
Keterangan: *) pilih salah satu
………………………………………
MODEL B.4-KWK PERSEORANGAN
SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN RPJP DAERAH
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Calon Bupati :
.......................................................................................................................................................................................
Nama Wakil Bupati : .......................................................................................................................................................................................
menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.
……………, ..........…….….......... Calon Bupati/
Materai
(.........................................)
Calon Wakil Bupati
(...............................................)
MODEL BA.1-KWK PERSEORANGAN
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PESEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan ............... Tahun dua ribu ...................... bertempat di ……………. , KPU Kabupaten ................................. telah melaksanakan penelitian administrasi terhadap jumlah minimal dukungan dan pesebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan serta kesesuaian antara data dukungan yang terdapat dalam softcopy dan hardcopy, untuk Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati ........................................., atas nama :
1. Calon Bupati : .....................................................................................................................
2. Calon Wakil Bupati : .....................................................................................................................
Dalam penelitian administrasi, KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut : a. Melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan pesebaran yang terdapat di dalam softcopy; b. Melakukan penelitian kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan pesebaran yang terdapat dalam softcopy dengan hardcopy sebagaimana yang terdapat dalam dokumen dukungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan; Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut : 1. Jumlah pendukung yang diajukan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati sejumlah ...................... orang; 2. Sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan adalah tersebar di ....................% Kabupaten di Kabupaten ............................ 3. Dokumen Dukungan Pasangan Calon Pereseorangan antara softcopy dengan hardcopy dinyatakan: a. telah sesuai isi dengan √
b. tidak sesuai isi dengan √ , dan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengembalikan dokumen dukungan kepada pasangan calon agar dapat diperbaiki pada masa penyerahan dokumen dukungan.
Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi. Berita Acara disampaikan kepada : 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon; 2. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui KPU Kabupaten/Kota dan PPK. 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip.
KPU Provinsi ………………………………….. atau KPU Kabupaten ……………………………………...
NO
NAMA
JABATAN
1.
Ketua
2.
Anggota
3.
Anggota
4.
Anggota
5.
Anggota
6.
Khusus KIP Aceh
Anggota
7.
Khusus KIP Aceh
Anggota
Keterangan : *) Pilih salah satu
TANDA TANGAN
MODEL BA.2-KWK PERSEORANGAN
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan ............... Tahun dua ribu ...................... bertempat di……………………, KPU Kabupaten ................................. telah melaksanakan penelitian dugaan kegandaan terhadap jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati ......................................... atas nama :
1. Calon Bupati : ..................................................................................................................
2. Calon Wakil Bupati : ...................................................................................................................
Dalam penelitian dugaan kegandaan tersebut, KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melakukan penelitian terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu: 1. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon; atau 2. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan; Hasil penelitian dugaan kegandaan dukungan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut : 1. Jumlah pendukung yang diajukan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak ...................... orang; 2. Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebanyak ......................... orang, dan tetap dinyatakan mendukung tetapi selanjutnya akan dilakukan penelitian faktual terhadap yang bersangkutan oleh PPS. 3. Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan sebanyak ............ orang, dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan; 4. Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat setelah dilakukan pengurangan terhadap jumlah pendukung sebagaimana dimaksud angka 3 sebanyak ........................... orang; Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat)/5 (lima)*) rangkap, masing- masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi.
Berita Acara disusun masing-masing: 1. 2. 3. 4. 5.
1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon; 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK; 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS ; 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten
KPU Provinsi …………………………………..atau KPU Kabupaten ……………………………………..
NO
NAMA
JABATAN
1.
Ketua
2.
Anggota
3.
Anggota
4.
Anggota
5.
Anggota
6.
Khusus KIP Aceh
Anggota
7.
Khusus KIP Aceh
Anggota
TANDA TANGAN
MODEL BA.3.1-KWK PERSEORANGAN
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI TERHADAP DOKUMEN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan ............... Tahun dua ribu ...................... bertempat di……………….., Panitia Pemungutan Suara PPS telah melaksanakan penelitian administrasi terhadap jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati ......................................... atas nama :
1. Calon Bupati : ...................................................................................................................
2. Calon Wakil Bupati : .....................................................................................................................
Dalam penelitian administrasi, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut : a. meneliti keabsahan surat dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan; b. meneliti kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan; c. meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; d. meneliti kelengkapan daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir B.1-KWK Perseorangan; e. meneliti kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS; f. meneliti Identitas Kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung; Hasil penelitian administrasi dukungan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan PPS adalah sebagaimana terinci dalam tabel berikut :
TABEL I HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DUKUNGAN No
Uraian
Jumlah BMS TMS
Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena 1 tidak terdapat tanda tangan Pasangan Calon Perseorangan dan/atau materai
........
Jumlah pendukung yang dicoret karena nama dan/atau alamat bersangkutan yang tertera surat pernyataan dukungan 2 (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) tidak sesuai identitas ........
kependudukan Jumlah pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera 3 pada identitas kependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah pemilihan
........
Jumlah pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan 4 fotokopi identitas kependudukannya sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan)
........
Jumlah pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada 5 identitas kependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah ........
administrasi PPS Jumlah pendukungyang dicoret karena usianya tidak memenuhi syarat 6 pendukung Jumlah
Keterangan: BMS : Belum Memenuhi Syarat TMS : Tidak Memenuhi Syarat
........ ........
........
TABEL II KESIMPULAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI OLEH PPS
No
Uraian
Jumlah (orang)
Jumlah Dukungan berdasarkan hasil penelitian terhadap 1 dugaan kegandaan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2- KWK Perseorangan angka 4 2
Jumlah pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ........................... yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS)
Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dan wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan ........................... ........................... Jumlah pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 4 yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS (No.1 dikurangi No.2) 3
Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.
Berita Acara disampaikan masing-masing: 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon; 2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon ; 3. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK; 4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan 5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS. PPS ……………………………………..
NO
NAMA
JABATAN
1.
Ketua
2.
Anggota
3.
Anggota
TANDA TANGAN
MODEL BA.3.2-KWK PERSEORANGAN
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan ............... tahun dua ribu ...................... bertempat di ……………… Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil penelitian dugaan kegandaan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati........................................ atas nama : 1. Calon Bupati : .................................................................................................... 2. Calon Wakil Bupati : .................................................................................................... Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut : a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Pasangan Calon Perseorangan; b. Berkoordinasi dengan pasangan calon dan/atau tim penghubung pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan; Hasil penelitian faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan PPS adalah sebagai berikut :
TABEL I HASIL PENELITIAN FAKTUAL
NO
URAIAN
1
Jumlah Dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam Form BA.3.1-KWK Perseorangan
2
Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya
3
Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3KWK Perseorangan
4
Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3KWK Perseorangan
5
Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung
6
Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung
7
Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak dapat ditemui
8
Jumlah = No. 2 + No. 3 + No. 5
JUMLAH
Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 8, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 7, PPS melakukan penelitian faktual lanjutan, yaitu berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung yang tidak dapat ditemui tersebut di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
TABEL II HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN PERTAMA
NO
URAIAN
1
Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan hasil penelitian faktual pertama sebagaiman tercantum dalam Tabel I angka 8
2
Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya
3
Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan
4
Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan
5
Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana
JUMLAH
tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung 6
Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung
7
Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan
8
Jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual lanjutan (No.1 + No. 2 + No. 3 + No. 5)
Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual lanjutan pertama sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 8, terhadap pendukung yang tidak hadir sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 7, PPS melakukan penelitian faktual lanjutan kedua, yaitu memberikan kesempatan kepada pendukung yang tidak hadir tersebut untuk datang ke PPS sampai dengan masa penelitian faktual berakhir, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
TABEL III HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA NO
URAIAN
1
Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan hasil penelitian faktual pertama sebagaiman tercantum dalam Tabel II angka 8
2
Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya
3
Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan
4
JUMLAH
5
Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung
6
Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung
7
Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dari daftar dukungan karena tidak datang ke PPS sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan
8
Jumlah Akhir yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual (No.1 + No. 2 + No. 3 + No. 5)
Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS, dan disampaikan: 1.
1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 3.
1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon ; 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
4.
1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5.
1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
PPS …………………………………….. NO
NAMA
JABATAN
1.
Ketua
2.
Anggota
3.
Anggota
Keterangan : *) pilih salah satu
TANDA TANGAN
MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN
REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KECAMATAN
Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan ............... Tahun dua ribu ...................... bertempat di ………………………., PPK ........................ telah melaksanakan rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati......................................... atas nama: 1. Calon Bupati : .............................................................................................. . 2. Calon Wakil Bupati : .............................................................................................. . Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual, PPK ............................. telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut : 1. Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan penelitian administrasi dan faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi; 2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1 , ada/tidak ada*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan. 3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 **): PPK menerima dan melakukan pembetulan. Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan. 4. Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model BA.4.1 KWK – Perseorangan keberatan dan/atau kejadian khusus. Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual dari PPS, sebagaimana terinci pada Tabel I di bawah ini.
TABEL I HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN NO 1
URAIAN
JUMLAH (ORANG)
Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada Formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan Tabel III angka 8 Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK
2
3
Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK
4
Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dan wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan sebagaimana tercantum pada Berita Acara Model BA.3.1-KWK Perseorangan Tabel II angka 3
5
Jumlah pendukung Pasangan Calon rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan ((No.1+No.3+No.4) - No.2)
Perseorangan
hasil
........................... ...........................
...........................
...........................
...........................
TABEL II REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN NO
1
KECAMATAN
.................................
KELURAHAN/DESA
JUMLAH DUKUNGAN
a. .....................
........................... jiwa
b. .....................
........................... jiwa
c. dst................
........................... jiwa
Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK . Berita Acara disampaikan kepada : 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon; 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; 3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan; 4. 1 (satu) rangkap untuk arsip. PPK NO
NAMA
…………………………………….. JABATAN
1.
Ketua
2.
Anggota
3.
Anggota
4.
Anggota
5.
Anggota
Keterangan : *) Pilih salah satu **) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang
sesuai
TANDA TANGAN
MODEL BA.4.1-KWK PERSEORANGAN
CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KECAMATAN
Kecamatan
:
Kabupaten/Kota *)
:
………………………………………………………
Provinsi
:
......……………….........................................
......……………….........................................
Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Pasangan Calon/Tim Penghubung dan/atau Panwas Kecamatan sebagai berikut **) : …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………, ...........................
YANG MENGAJUKAN KEBERATAN
……………………………………
**)
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, KETUA
……………………………………
Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model BA 4.1-KWK Perseorangan ditandatangani oleh Ketua PPK, sedangkan apabila terdapat keberatan oleh Pasangan Calon/Tim Penghubung dan/atau Panwas Kecamatan, Model BA 4.1-KWK ditandatangani bersama oleh pihak yang mengajukan keberatan dan Ketua PPK pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan.
MODEL BA.4.2-KWK PERSEORANGAN
SURAT PENGANTAR
Perihal :
Kepada :
Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di Tingkat Kecamatan
Yth. Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan
--------------------------------------------
di ……………………...
Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di : Kecamatan : ............................................…….................………… Kabupaten
: ............……….
Provinsi : ……………………….........…
Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara terdiri dari : 1. Model BA 4-KWK Perseorangan 2. Model BA 4.1 -KWK Perseorangan 3. Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Demikian disampaikan sebagai bahan rekpaitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota. ……………….., ……………………. ...... YANG MENYERAHKAN, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ................................... .
……………………………………… (NAMA LENGKAP) Catatan : a. Satu Rangkap untuk PPK b. Satu Rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota.
YANG MENERIMA, KPU LABUHANBATU SELATAN ............................................ ..
……………………………………… (NAMA LENGKAP
MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN
REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan ............... Tahun dua ribu...................... bertempat di ………………………., KPU Labuhanbatu Selatan telah melaksanakan rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan atas nama: 1. Calon Bupati : ............................................................................................ 2. Calon Wakil Bupati : ............................................................................................ Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota, KPULabuhanbatu Selatan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut : a. Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi; b. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1 , ada/tidak ada*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Panwas Kabupaten/Kota. c. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 **): KPU Labuhanbatu Selatan menerima dan melakukan pembetulan. Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota. d. Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model BA.5.1 KWK - Perseorangan. Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota, sebagaimana terinci pada Tabel I di bawah ini.
TABEL I HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN NO URAIAN JUMLAH (ORANG) 1
Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 5
2
Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
3
Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
4
Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dan wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan sebagaimana tercantum pada Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 4
5
Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota ((No.1+No.3+No.4) - No.2)
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
TABEL II REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN NO 1
KABUPATEN/KOTA ............................................
KECAMATAN
JUMLAH DUKUNGAN
a. .....................
........................... jiwa
b. .....................
........................... jiwa
c. dst......................
........................... jiwa
Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Berita Acara disampaikan kepada : 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran; 2. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten/Kota; 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan 4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi dalam hal terdapat penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. KPU LABUHANBATU SELATAN NO
NAMA
JABATAN
1.
Ketua
2.
Anggota
3.
Anggota
4.
Anggota
5.
Anggota
Keterangan : *) Pilih salah satu **) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai
TANDA TANGAN
MODEL BA.5.1-KWK PERSEORANGAN
CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KABUPATEN Kabupaten
: ......……………….........................................
Provinsi
:......……………….........................................
Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Pasangan Calon/Tim Penghubung dan/atau Panwas Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai berikut **) : ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………,……………
KPU Labuhanbatu Selatan YANG MENGAJUKAN KEBERATAN
KETUA
……………………………………… … …………………………………………….. **)
Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model BA 5.1-KWK Perseorangan ditandatangani oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota, sedangkan apabila terdapat keberatan oleh Pasangan Calon/Tim Penghubung dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Model BA 5.1-KWK ditandatangani bersama oleh pihak yang mengajukan keberatan dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota.
MODEL BA.5.2-KWK PERSEORANGAN
SURAT PENGANTAR
Perihal :
Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di Tingkat Kabupaten/Kota --------------------------------------------
Kepada : Yth. Ketua KPU Provinsi
……………………………… di ……………………...
Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Labuhanbatu Selatan di : Kabupaten/Kota *) : ………………. Provinsi : …………………… Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara terdiri dari : 1. Model BA 5-KWK Perseorangan 2. Model BA 5.1 -KWK Perseorangan 3. Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Demikian disampaikan sebagai bahan rekpaitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Provinsi. ……………….., ……………………. YANG MENYERAHKAN, KPU/LABUHANBATU SELATAN ....................................
……………………………………… (NAMA LENGKAP) Catatan : a. Satu Rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota b. Satu Rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh
YANG MENERIMA, KPU Provinsi ....................................... ...
……………………………………… (NAMA LENGKAP)
MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN
REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI TINGKAT PROVINSI
Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan ............... Tahun dua ribu ...................... bertempat di ………………………., KPU Provinsi ........................ telah melaksanakan rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur ......................................... atas nama:
1. Calon Gubernur : .................................................................................................................... 2. Calon Wakil Gubernur : ....................................................................................................................
Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Provinsi, ............................. telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
KPU Provinsi
1. Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan tingkat Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan mengumumkan hasil rekapitulasi; 2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1 , ada/tidak ada*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Bawaslu Provinsi. 3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 **): KPU Provinsi menerima dan melakukan pembetulan. Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Provinsi. 4. Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model formulir Model BA.6.1 KWK -Perseorangan. Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Provinsi sebagaimana terinci pada Tabel I di bawah ini.
TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT PROVINSI NO 1
URAIAN
JUMLAH (ORANG)
Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Formulir Model
...........................
BA.5-KWK Perseorangan Tabel I angka 5 2
3
Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh
4
Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dan wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan sebagaimana tercantum pada Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan Tabel I angka 4
5
Jumlah
...........................
...........................
pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Provinsi
((No.1+No.3+No.4) - No.2)
...........................
TABEL II REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN NO 1
PROVINSI .................................................
KABUPATEN/KOTA
JUMLAH DUKUNGAN
a. .....................
........................... jiwa
b. .....................
........................... jiwa
c. dst......................
........................... jiwa
Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi. Berita Acara disampaikan kepada : 1.
1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2.
1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; dan
3.
1 (satu) rangkap untuk arsip.
masing-masing
rangkap
KPU Provinsi ………………………………………….. NO
NAMA
JABATAN
1.
Ketua
2.
Anggota
3.
Anggota
4.
Anggota
5.
Anggota
6.
Khusus KIP Aceh
Anggota
7.
Khusus KIP Aceh
Anggota
TANDA TANGAN
Keterangan : *) Pilih salah satu **) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai
MODEL BA.6.1-KWK PERSEORANGAN
CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI TINGKAT PROVINSI Provinsi : ......………………......................................... Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Pasangan Calon/Tim Penghubung dan/atau Bawaslu Provinsi sebagai berikut **) : …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ….…………, ................. .....
YANG MENGAJUKAN KEBERATAN
KPU Provinsi, KETUA
…………………………………………….. ………………………………… **)
Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model BA 6.1-KWK Perseorangan ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh , sedangkan apabila terdapat keberatan oleh Pasangan Calon/Tim Penghubung dan/atau Bawaslu Provinsi, Model BA 6.1-KWK ditandatangani bersama oleh pihak yang mengajukan keberatan dan Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Provinsi.