PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014
Oleh : Reidy Kinanti Adati 110813031
ABSTRAK Perhelatan demokrasi yang dilakukan bangsa indonesia dalam periode lima tahun sekali merupakan momentum untuk memperlihatkan secara langsung pemerintahan oleh rakyat. Karenanya, Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan pemilu berdasarkan UU Nomor 15 tahun 2011 mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan pelaksanaan pemilu kepada masyarakat pemilih agar turut berperan aktif dalam proses demokrasi. Beragam upaya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu untuk terus melakukan sosialisasi kearah pencerdasan masyarakat yang pada akhirnya diharapkan dapat membangun kesadaran politik mereka. Dari kesadaran politik itu maka lahirlah partisipasi politik tanpa harus dibayar dengan materi sekalipun. Namun disisi lain, perlu disadari juga bahwa membangun partisipasi masyarakat memang tidak semudah yang dibayangkan karena tidak dipungkiri bahwa masyarakat apatis maupun golongan putih akan terus ada di setiap perhelatan demokrasi. Kata Kunci : Peranan, KPU, Partisipasi Politik
PENDAHULUAN Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 15 tahun 2011 tentang Proses penyelenggaraan Pemilihan Umum (pemilu) dikatakan bahwa lembaga yang berwenang menyelenggarakan pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Oleh karenanya KPU mempunyai tugas dan wewenang untuk mensosialisasikan pelaksanaan pemilu agar proses Demokrasi dapat berjalan sesuai harapan. Penyelenggaraan pemilu tidak semata-mata berhubungan dengan partai politik peserta pemilu, tetapi juga harus dengan masyarakat sebagai pemberi suara. Partisipasi pemilih sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemilu. Maka pendidikan politik menjadi sebuah kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman politik rakyat agar secara maksimal dapat melibatkan diri dalam proses pemilu. Masyarakat masih melihat proses pemilu sebagai sebuah ajang pencapai kekuasaan dan tidak memberi manfaat untuk perbaikan kedepan disebabkan para calon anggota legislatif (caleg) sering mengubar janji yang tidak dipenuhi, akibatnya pada pelaksanaan pemilu masyarakat kurang peduli karena menganggap proses pemilu hanya buang-buang waktu dan tidak mempunyai manfaat. masyarakat apatis berpandangan bahwa siapa pun yang nantinya bakal terpilih
menjadi anggota legislatif tidak akan membawa pengaruh apapun terhadap hidupnya, selain dari pada itu kelompok ini juga berpandangan bahwa calon anggota legislatif itu-itu saja. Jadi kalau calon itu terpilih, akan sama saja keadaan dengan sebelumnya. Disinilah peranan KPU sebagai penyelenggara pemilu harus dimaksimalkan, dengan gencar melakukan sosialisasi terutama bagi pemilih pemula, kelompok disabilitas, masyarakat pinggiran, dan masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan rendah. karena kelompok-kelompok masyarakat tersebut kurang mempunyai pemahaman mengenai tujuan dari proses penyelenggaraan pemilu. Makin tinggi tingkat partisipasi mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah mengindikasi bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Dengan adanya keadaan seperti ini maka penulis merumuskan suatu penelitian dengan memfokuskan Bagaimana Peranan KPU Kota Kotamobagu dalam meningkatkan partisipasi Politik masyarakat pada pemilihan umum legislatif tahun 2014. Pada penelitian ini penulis mengambil objek penelitian dengan melihat keadaan dalam KPU Kota Kotamubagu. Dengan timbulnya permasalahan yang ada salah satunya yaitu sikap apatis masyarakat, maka dari itu peniliti bermasud untuk menelitinya dan merumuskan dalam hasil akhir.
TINJAUAN PUSTAKA Peranan menurut Poerwadarminta adalah “tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan dimasyarakat. Bagir Manan - Pemilihan umum yang diselenggarakan dalam periode lima tahun sekali adalah saat ataupun momentum memperlihatkan secara langsung dan nyata pemerintahan oleh rakyat. Ketika pemilihan umum itulah semua calon yang bermimpi duduk sebagai penyelenggara negara dan juga pemerintahan bergantung sepenuhnya pada kehendak atau keinginan rakyatnya. Secara universal pemilu merupakan instrument mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Sedangkan menurut Norman H dan Sidney Verb, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang legal dan sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang di ambil oleh mereka.
Prof. Miriam Budiardjo, badan legislatif adalah lembaga yang “LEGISLATE” atau membuat undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat, maka dari itu badan ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
METODE PENELITIAN Jenis penelitian ini memaparkan tentang bagaimana Peranan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014. Berdasarkan karakteristik permasalahan, metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualititif diuraikan dengan kata-kata melalui pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata apa yang melatar belakangi responden berperilaku, berpikir seperti itu. Minimal ada tiga hal yang digambarkan dalam penelitian kualitatif, yaitu karakterstik pelaku, kegiatan atau kejadian-kejadian yang terjadi selama penelitian, dan keadaan lingkungan atau karakteristik tempat penelitian berlangsung, (Husaini Usman, Metodologi Penelitian Sosial) Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti, Atau dengan kata lain biasa disebut dengan Narasumber. Dalam penelitian ini yang menjadi informan ialah : Ketua KPU Kota Kotamobagu, Sekertaris KPU Kota Kotamobagu, Anggota KPU Kota Kotamobagu, PPS (Panitia Pemungutan Suara), Tokoh Masyarakat. Teknik analisis data dilakukan pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data.
GAMBARAN UMUM Kota Kotamobagu adalah salah satu kota di provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Kota ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Secara geografis kota kotamobagu terletak di antara 0° Lintang Utara dan membentang dari Barat ke Timur di antara 123° – 124° Bujur Timur. Jumlah penduduk dari hasil registrasi pada tahun 2012, yaitu sebesar 108.794 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 55.415 (50,94 persen) dan penduduk perempuan 53.379 (49,06 persen). luas wilayah kota kotamobagu mencakup wilayah daratan dan kepulauan seluas 184,33 km2. Kotamobagu merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow yang bertujuan untuk memajukan daerah, membangun kesejahteraan rakyat, memudahkan pelayanan, dan memobilisasi pembangunan bagi terciptanya kesejahteraan serta kemakmuran rakyat totabuan.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1.
Partisipasi Politik Mayarakat Kota Kotamobagu Pada Pemilu Legislatif Periode 2009-2014
Partisipasi politik merupakan bagian penting dalam kehidupan politik semua negara, terutama bagi negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi. Belum lama ini, tepatnya tanggal 9 april 2014 masyarakat indonesia baru saja melaksanakan pesta demokrasi yaitu pemilihan umum legislatif yang serentak dilaksanakan disetiap daerah tanpa terkecuali. Di kota kotamobagu sendiri pemilu legislatif berjalan cukup lancar tanpa ada kerusuhan ataupun gangguan yang berarti yang menghambat proses pemilu, antusiasme masyarakat pun lebih terlihat dibandingkan dengan pemilu legislatif pada tahun 2009. Berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilu legislatif periode 2009-2014 di empat kecamatan kota kotamobagu diketahui bahwa partisipasi politik masyarakat melalui DPT paling banyak terjadi pada tahun 2014 yaitu dengan total pemilih laki-laki berjumlah 46.006 dan pemilih perempuan berjumlah 44.652. Sedangkan pada pemilu legislatif tahun 2009 jumlah pemilih laki-laki berkisar 38.661 dan pemilih perempuan hanya berjumlah 36.635. Peningkatan partisipasi politik masyarakat di pemilu legislatif tahun 2014 tentunya tidak luput dari peran serta KPU Kota Kotamobagu yang gencar melakukan sosialisasi, simulasi pemungutan suara, hingga pendidikan politik dalam upaya melakukan pencerdasan terhadap masyarakat pemilih agar dapat mempergunakan hak pilih sebagaimana mestinya. Salah satu hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap para pemilih pemula yang umumnya masih berusia sekolah mengatakan, “tentunya simulasi pemungutan suara yang dilakukan KPU disekolah sangat membantu kami dalam memahami bagaimana proses pemungutan suara yang benar, oleh karenanya kami sangat antusias dengan kegiatan ini, selain itu KPU juga menjelaskan tentang apa yang menjadi tujuan dan manfaat dari proses pemilu. kegiatan pemilu hanya ada lima tahun sekali, jadi akan sangat sia-sia bila hak pilih itu tidak kita gunakan”.
2.
Upaya-Upaya Yang Dilakukan KPU Kotamobagu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat
Negara yang demokratis memiliki keunggulan tersendiri, karena dalam setiap pengambilan kebijakan mengacu pada aspirsi masyarakat. Masyarakat sebagai tokoh utama dalam sebuah negara demokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik. Oleh karenanya, untuk meningkatkan pasrtisipasi pemilih maka Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu banyak melakukan terobosan yang kreatif dan inofatif agar sebisa mungkin dapat menarik perhatian masyarakat pemilih supaya mau menggunakan hak pilihnya. Berikut beberapa upaya yang dilakukan KPU Kotamobagu untuk meningkatkan pasrtisipasi politik masyarakat :
1. Pendidikan Politik Pendidikan politik yang dilakukan KPU Kotamobagu selain untuk mengenalkan sistem pemilu yang saat ini telah berubah, hal tak kalah pentingnya ialah untuk membangkitkan kesadaran tentang hak pilih. Pendidikan politik juga dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pelaksanaan pemilu merupakan bagian dari proses demokrasi yang dilakukan sepenuhnya oleh seluruh komponen masyarakat. Hal ini diupayakan agar masyarakat pemilih juga mempertimbangkan sisi kualitas diri calon yang akan dipilih. Dengan demikian, dalam pendidikan politik ini, masyarakat sebagai pemilih tidak hanya diajak untuk tahu tentang bagaimana memilih, tetapi juga perlu dibangun kesadaran dan daya kritisnya terhadap setiap tahapan proses pemilu. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi menjadi objek dalam pemilu, tetapi sebaliknya, mereka bisa menjadi subjek yang kritis dalam menentukan pilihan politik. 2. Peran Media Cetak, Media Sosial Untuk membantu mensosialisasikan pentingnya pemilihan umum kepada masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kotamobagu menerbitkan sebuah media, yang bernama Buletin Informasi dan Kegiatan Pemilihan Umum atau disingkat BOGANI, yang dicetak tiap akhir bulan dengan segmen pembaca partai politik, pemilih pemula, sekolah-sekolah, kampus, serta pemerintah daerah. Tiap penerbitan, redaksi menampilkan aturan main, tahapan dan kegiatan yang dilaksanakan KPU sehingga masyarakat dipelosok manapun bisa mengikuti perkembangan seputar pemilu. Selain BOGANI, KPU Kotamobagu juga membuka jaringan informasi di sosial media, seperti di youtube, twitter, facebook, serta website yang informasinya cukup bervariatif dan dinamis. Iklan layanan masyarakat yang diselenggarakan oleh KPU Kotamobagu tidak hanya dilaksanakan melalui kerjasama dengan media cetak tetapi juga melalui media elektornik, baik lokal maupun regional. Seperti sosialisasi melalui radio maupun TV kabel. 3. Sepuluh Segmen Politik Rakyat Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum Kotamobagu juga membuat terobosan menarik terkait sosialisasi pemilihan umum legislatif (pileg) 2014. Jika KPU RI menetapkan lima segmen yang harus diintensifkan sosialisasinya yaitu segmen perempuan, tokoh agama, pemilih pemula, masyarakat pinggiran dan disabilitas, maka KPU Kotamobagu mengembangkan lima segmen lagi, yakni media, komunitas sopir bentor (angkutan tradisional kombinasi becak dan motor), pusat belanja, kampus dan perbankan. Tujuannya sama, yaitu untuk mendorong angka partisipasi pemilih. Menurut komisioner KPU Kotamobagu, Iwan Manoppo yang membidangi sosialisasi, pendekatan kesepuluh segmen tentunya disesuaikan dengan nalar, budaya berpikir masing-masing. “misalnya untuk pemilih pemula cara pendekatannya berbeda dengan kelompok perempuan atau dengan kelompok agama, karena mereka memiliki kultur berbeda. Demikian halnya dengan sopir bentor atau kalangan perbankan yang memiliki banyak nasabah, pasti berbeda.
Komisioner KPU Kotamobagu ini juga menambahkan, inti dan isi sosialisasi ke masyarakat disesuaikan dengan isu dari kelompok masyarakat tersebut. Contohnya, untuk kelompok keagamaan, maka disampaikan ajaran-ajaran agama yang dapat mendorong para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. 4. Kegiatan Olahraga KPU Kotamobagu juga pernah menggelar acara jalan sehat bersama masyarakat, yang tidak lain tujuannya ialah untuk melakukan sosialisasi. Menurut pihak KPU cara sosialisasi seperti ini relatif lebih murah (tidak perlu mengeluarkan banyak biaya) dan yang pasti menyenangkan sekaligus dapat menyehatkan. Tentunya sosialisasi dengan terobosan ini mendapat respond yang baik dari berbagai macam kalangan masyarakat.
3.
Faktor Yang Mengakibatkan Masyarakat Menjadi Apatis Terhadap Proses Pemilu
Membangun kesadaran politik masyarakat agar berpartisipasi dalam pemilihan umum (pemilu) memang tidak mudah. Dalam sebuah penelitian didapat bukti empiris bahwa sebagian masyarakat masih bersikap apatis karena dilatarbelakangi oleh hal-hal yang tidak rasional dan janji-janji yang sering tidak dipenuhi. Golongan ini menganggap proses pemilu hanya buang-buang waktu, tak bermanfaat alias percuma, lebih baik mencari nafkah untuk makan (Mahyuni, “Membangun Kesadaran Politik”, 31 mei 2013). Kesadaran politik setiap masyarakat akan sangat berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya dikarenakan berbagai faktor yang akhirnya akan menghasilkan pemikiran masyarakat yang apatis dan pragmatis serta sebaliknya aktif dan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya Pemilu. Saat kampanye menjelang pemilu, akan marak beragam hiburan yang disuguhkan oleh partai politik, dan ramai pula bagi-bagi duit. Hal tersebut mengakibatkan sebagian kelompok masyarakat menjadi golput (golongan putih), karena apabila mereka menerima uang dari para caleg maka mereka mau menggunakan hak pilihnya, sedangkan disisi lain apabila mereka tidak memperoleh apa-apa maka kelompok masyarakat ini enggan untuk menggunakan hak pilihnya, mereka cenderung berpandangan “toh calon wakil rakyat masih ituitu saja. Jadi kalau calon itu terpilih, akan sama saja keadaan dengan sebelumnya”. (Ahmad Munif, Dosen STAI Indonesia Jakarta, Membangun Kesadaran Politik Umat Menghadapi Pemilu, 2014). Faktor lain penyebab masyarakat menjadi apatis terhadap proses pemilu ialah, berkaitan dengan aspek adminstrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya yaitu tidak terdata sebagai pemilih, atau tidak mendapatkan kartu pemilihan, serta tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Hal-hal administratif seperti inilah yang membuat pemilih tidak bisa ikut serta dalam pemilihan karena tidak akan bisa menggunakan hak pilihnya jika tidak
terdaftar sebagai pemilih. Kasus pemilu legislatif tahun 2009 sebagai bukti, banyaknya masyarakat yang tidak bisa ikut dalam pemilu karena tidak terdaftar sebagai pemilih. Jika kondisi yang seperti ini terjadi maka secara otomatis masyarakat akan tergabung kedalam kategori golput. Disamping berbagai macam persoalan yang ada, KPU Kotamobagu sendiri menyadari bahwa : “uang masih menjadi penopang utama tingkat partisipasi politik masyarakat saat ini. Membayangkan uang yang beredar di pemilu pertanda demokrasi kita dalam keadaan “sakit”. Namun yang perlu diingat, tidak semua masyarakat memiliki perasaan seragam. Sebagian masyarakat menyikapi hadirnya pemilu dengan penuh semangat. Masyarakat yang penuh semangat, melihat pemilu sebagai salah satu wadah untuk memperbaiki daerah ke depan. Mereka melihat, dengan memilih wakil rakyat yang baik akan memberikan perbaikan tata kelola daerah. Bagi mereka, pemilu merupakan ajang yang tepat untuk menunjukan eksistensi suara rakyat.
PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa proses pemilihan umum legislatif di Kota Kotamobagu sudah berjalan cukup baik. Hal ini dikarenakan terdapatnya peningkatan jumlah pemilih legislatif di tahun 2014 dibandingkan pada waktu pemilu legislatif tahun 2009. Selain itu Prestasi gemilang juga diukir oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu di pemilu tahun 2014 belum lama ini. Betapa tidak, dari 6 kategori yang di lombakan, seperti : 1.
Kreasi sosialisasi partisipasi pemilu
2.
Daftar pemilu berkualitas
3.
Penyelenggara pemilu berintegritas
4.
Transparansi informasi pemilu
5.
Iklan layanan masyarakat kreatif dan
6.
pemilu akses
Instansi dibawah komando Nayodo Koerniawan ini, berhasil memboyong 4 penghargaan sekaligus. KPU Kotamobagu hanya menjadi runner up (pemenang kedua) di kategori pertama dan kedua, sementara untuk 4 kategori lain, KPU Kotamobagu berhasil keluar sebagai pemenang. Anugerah yang diberikan KPU RI kepada KPU Kotamobagu merupakan pembuktian bahwa kinerja yang dilakukan oleh komisioner dan sekretariat KPU Kotamobagu memang patut diperhitungkan.
Sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa anggota masyarakat yang menyatakan bahwa : mereka pernah mengikuti proses sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kotamobagu, pemilih pemula juga tidak luput dari perhatian KPU Kotamobagu untuk mengintensifkan sosialisasinya pada kelompok ini, KPU Kotamobagu melakukan pendidikan politik dan simulasi pemungutan suara kepada pemilih pemula supaya mereka mau menggunakan hak pilihnya dan agar supaya mereka tidak kebingungan pada saat berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) nantinya. Hal ini praktis menunjukan bahwa ternyata Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu memang telah menjalankan tugas sebagaimana mestinya, tak dipungkiri bahwa masyarakat apatis maupun golongan putih akan terus ada di setiap perhelatan demokrasi. Tapi setidaknya akan lebih baik jika angka golongan putih ini terus ditekan dan dilakukan sosialisasi agar mereka dapat antusias pada perhelatan demokrasi berikutnya.
Saran Mencermati hasil penelitian diatas maka terdapat beberapa hal yang ingin peneliti sarankan terhadap KPU Kota Kotamobagu yakni : Diharapkan pihak KPU Kota Kotamobagu lebih giat lagi melakukan sosialisasi agar pada pemilu legislatif berikutnya tingkat partisipasi masyarakat bisa bertambah dari tingkat partisipasi pada tahun 2014. Oleh karenanya, Pendidikan politik sangatlah penting untuk di sosialisasikan agar dapat menyadarkan masyarakat bahwa satu suara dalam pemilu sangatlah penting untuk menuntukan nasib mereka kedepan, kita sebagai generasi muda yang intelektual harus lah bisa memberi pengertian akan pendidikan politik setidaknya dalam lingkup keluarga agar di masa akan datang sudah tercipta pemilih yang terdidik. Diharapkan pula KPU Kota Kotamobagu bisa lebih memperhatikan daftar pemilu supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan seperti tidak terdaftarnya beberapa masyarakat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam hal ini, pihak KPU Kota Kotamobagu perlu melibatkan pemerintah kelurahan atau desa untuk mencoret nama-nama pemilih yang sudah meninggal dunia ataupun yang pindah domisili. Tidak cukup sampai disitu pihak KPU juga harus memutakhirkan dan memperbaiki DPT, terutama untuk perbaikan beberapa kategori, yakni pemilih pindah domisili, pemilih ganda, pemilih pemula, pemilih meninggal dunia, dan pemilih pensiunan TNI/Polri. Kedepnnya pihak KPU Kota Kotamobagu dapat mengambil contoh pada KPU Provinsi Sulawesi Utara (SULUT) yang melakukan sosialisasi melalui media trafficlight (lampu merah) sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Dengan memutar/memperdengarkan iklan layanan masayarakat tentang :
1. Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD 2. Ajakan Kepada Wajib Pilih Untuk Memastikan Diri Telah Terdaftar Sebagai Pemilih dan 3. Ajakan Kepada Wajib Pilih Untuk Datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Hari H Pemungutan Suara. Selain itu, sanksi perlu diterapkan KPU Kota Kotamobagu terhadap para calon anggota legislatif maupun parpol yang menggunakan dana kampanye diatas kewajaran. Seperti yang diketahui, di kotamobagu sendiri, semua Laporan Dana Kampanye (LDK) bermasalah (disclaimer). Terakhir, saran bagi KPU Kota Kotamobagu yaitu mengenai perdebatan terkait alat peraga kampanye (APK), karena banyak caleg yang tidak sesuai aturan. Contohnya adalah pelanggaran seperti spanduk yang sudah diatur hanya dipasang di zona yang sudah ditetapkan dengan ukuran 1,5 x 7 meter dengan isi gambar, tidak bisa memuat gambar pribadi, banyak dilanggar dan tidak ditertibkan. Disini, peneliti mengharapkan sikap tegas dari KPU Kota Kotamobagu untuk sebisa mungkin meminimalalisir berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh calon anggota legislatif maupun partai politik pengusungnya.
DAFTAR PUSTAKA Arbi Sanit, 1997, Partai Pemilu dan Demokrasi. Pustaka Pelajar Yogyakarta, cetakan pertama. Arikunto,1993, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Dr. Sodikin, SH., MH., MSi, 2014, Hukum Pemilu : Pemilu sebagai praktek ketatanegaraan, Gramata Publishing. Drs. H. Inu Kencana Syafiie, M.Si., 2001, Pengantar Ilmu Pemerintahan. Edisi revisi, PT Refika Aditama. Drs.Teuku May Rudy,SH.,MIR.,M.SC.,2009, Pengantar Ilmu Politik (wawasan pemikiran dan kegunaannya) Edisi revisi, PT.Refika Aditama. Ikhsan Darmawan, 2013, Analisis Sistem Politik Indonesia, Alfabeta Bandung. Irham Fahmi, SE.,Msi., 2013, Perilaku Organisasi (Teori, Aplikasi, dan Kasus), Alfabeta Bandung. Mawadi Rauf, 2008. Verifikasi Parpol demi Efisiensi Pemilu, www.suarakaryaonline.com Moch. Agung Adati & Tim Media Center, 2014, Mengawal Demokrasi (refleksi atas penyelenggaraan pemilihan umum 2014 di Kotamobagu).
Mohammad Hatta, 2009. Demokrasi Kita Dan Pikiran- pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat. Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M. T & Purnomo Setiady Akbar, M.Pd., 2008, (Metodologi Penelitian Sosial) Edisi Kedua. Prof. Dr. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 1986:1730 Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, 2014, Politik Hukum di Indonesia, Cetakan ke-6, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. R. Wiyono, SH, 1998, Organisasi Kekuatan Sosial Politik di Indonesia, Gema Insani Press, Jakarta. Roni Wiyanto, SH., MH., Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Cv Mandar Maju. Sri Soemantri Martosoewignjo, Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945, Citra Aditya Bakti, Bandung. Syamsuddin Haris, 2014, Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Sumber Lain : http://www.kotamobagukota.go.id/ Jurnal eprints.UNY.ac.id Kajian Teori Tinjauan Tentang Masyarakat (Diunduh 15/12/2014 20.39 pm) Komunitas Cerdas, UUD 1945 dan Perubahannya, Cyan publisher PKPU No.4 Tahun 2010, tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekertariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. PKPU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penghargaan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Proses legislasi di Indonesia (Monday, December 15, 2008) Undang-undang No 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, Redaksi Bhafana Publishing. Undang-undang No 4 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara. Undang-undang No 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Nuansa Aulia. Undang-Undang RI No.15 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum oleh KPU.
Undang-undang No 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Undang-undang Pemilu, Pustaka Mahardika. www.kpukotamobagu.web.id www.kpu.go.id
