PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA PONTIANAK TAHUN 2008

Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 3 Nomor 1 Edisi Maret 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA PONTIANAK TAHUN 2008 Oleh: AHMAD FAUZI NIM. E02109011 Program StudiI Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015. e-mail: [email protected]

ABSTRAK Penelitian ini menyoroti masalah partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak tahun 2008. Dalam pelaksanaan pemilihan tersebut, Kecamatan Pontianak Selatan merupakan salah satu Kecamatan di Kota Pontianak yang memiliki tingkat partisipasi politik terendah dibanding dengan Kecamatan lainnya. Berbagai pendapat menyatakan bahwa salah satu faktor tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang dipengaruhi oleh status sosial ekonominya. Bahkan tidak sedikit para ahli berpendapat bahwa semakin tinggi status sosial ekonomi seseorang maka akan semakin tinggi pula tingkat partisipasi politiknya. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan atau tidak antara status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan. Penelitian ini mengunakan metode kuantitatif, jenis penelitian yaitu penelitian korelasional yang menentukan hubungan pada tiap-tiap variabel yang diteliti. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 377 responden yang tersebar di 5 Kelurahan yang ada di Kecamatan Pontianak Selatan. Analisis yang digunakan adalah analisa kualitatif dan deskriptif kuantitatif, analisis ini meliputi tabel frekuensi, tabel silang, dan dilanjutkan dengan analisis korelasi product moment dengan taraf kepercayaan 95%. Berdasarkan hasil olah data dalam penelitian ini menyatakan bahwa status sosial ekonomi responden tergolong dalam kategori menengah keatas atau (tinggi). Sedangkan tingkat partisipasi politik responden di Kecamatan Pontianak Selatan tergolong dalam kategori rendah. Jadi kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan hasil perhitungan statistik dengan mengunakan rumus analisis korelasi product moment menunjukan bahwa tidak terdapat pengaruh atau hubungan yang signifikan antara status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik responden di Kecamatan Pontianak Selatan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak tahun 2008. Kata-kata kunci : Status Sosial Ekonomi, Partisipasi Politik, Masyarakat Pemilih (Pemilih), dan Pemilihan Kepala Daerah

1 AHMAD FAUZI, NIM. E02109011 Program StudiI Ilmu Politik Fisip UNTAN


ABSTRACT This study highlights the problem of public political participation in the election of the Mayor and Deputy Mayor of Pontianak in 2008. In these elections, District of South Pontianak is one of the sub-district in Pontianak City which has the political participation level of lowest compared with other sub-district. Various opinion states that one of the factors the high low levels of political participation is influenced by socio-economic status. Even some experts argue that the higher a person's socioeconomic status, the higher the level of their political participation. Thesis is intended to know whether there is a significant effect or not between socio-economic status with the people's political participation in the sub-district of South Pontianak. This research uses quantitative methods, the type of research is correlational studies that determine the relationship of each variable studied. The number of respondents in this study were 377 respondents spread in 5 villages which exists in the sub-district South Pontianak. The analysis used is descriptive qualitative and quantitative analysis, this analysis includes frequency tables, cross tables, and continued with product moment correlation analysis with a confidence level of 95%. Based on the results if the data in this study stated that the socioeconomic status of the respondents belong to the upper middle class or the (high). While the participation rate of the respondents in the District of South Pontianak classified in the low category. So the conclusions of this research is based on the results of statistical calculation using the formula of product moment correlation analysis showed that there was no effect or a significant correlation between socio-economic status of the political participation of respondents in the sub-district of South Pontianak in the election of Mayor and Deputy Mayor of Pontianak in 2008. Keywords : Socio-Economic Status, Political Participation, Community Voter (Voters) and Regional Head Election



untuk dapat diberdayakan secara maksimal

A. PENDAHULUAN

sesuai kehendak daerah yang bersangkutan. Sebagaimana dikemukakan oleh Jadmika

1. Latar Belakang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)

langsung

pertama

dalam (Waristo, 2003:104) mengemukakan

kali

bahwa, ”otonomi adalah suatu kondisi atau

diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

ciri untuk tidak dikintrol oleh pihak lain

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan

ataupun kekuatan luar”.

wakil kepala daerah (Gubernur, Bupati dan

Sistem pemilukada langsung lebih

Walikota) dipilih oleh Dewan Perwakilan

menjanjikan dibandingkan sistem yang telah

Rakyat Daerah (DPRD). Namun sejak

berlaku sebelumnya. Menurut Nurcholis

dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22

(2009:105) dengan adanya pemilihan kepala

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

daerah

yang kemudian diganti dengan Undang-

tumbuhnya kekuatan-kekuatan baru yang

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

pro-demokrasi di daerah. Pemilihan Kepala

Pemerintahan Daerah disertai dengan PP

Daerah sendiri merupakan rekrutmen politik

No.6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan

yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala

tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepala

daerah

Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat

bupati/wakil bupati atau walikota/wakil

melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

walikota. Aktor utama sistem pemilihan

Kepala Daerah atau yang lebih dikenal

kepala daerah adalah rakyat, parpol dan

dengan

calon kepala daerah. Ketiga aktor tersebut

pemilukada

langsung

(Undang-

undang otonomi daerah, hal 1 dan 440). Sistem sebelumnya

pemerintahan begitu

baik

dapat

menunjang

Gubernur/wakil

gubernur,

terlibat langsung dalam kegiatan pemilihan yang

kepala daerah.

secara

Di era otonomi daerah peranan

perlahan mulai menuju ke arah yang lebih

masyarakat menjadi sangat penting untuk

desentralistik. Perubahan pola pemerintahan

menentukan

sentralistik

daerah.

menuju

sentralistik,

diharapkan

desentralistik

yang

masa

Salah

satu

depan tolak

pembangunan ukur

untuk

ditandai adanya konsep otonomi daerah

mengukur tingkat demokrasi di era otonomi

merupakan suatu cara mempermudah proses

daerah

pengaturan pemerintahan yang ada di daerah

partisipasi

adalah

dengan

politik

melihat

tingkat

masyarakat

dalam 3

AHMAD FAUZI, NIM. E02109011 Program StudiI Ilmu Politik Fisip UNTAN


pemilihan kepala daerah, karena partisipasi

pemilih yang menggunakan hak pilihnya

politik masyarakat akan menentukan kualitas

yang dihitung dari jumlah suara sah dan

penyelenggaraan

tidak sah sebanyak 252,322 atau sebesar

pemerintahan

dan

pembangunan di daerah.

61,46 % dari total jumlah pemilih tetap

Partisipasi politik rakyat tentu tak

sebanyak 410.500 pemilih.

lepas dari kondisi atau sistem politik yang

Rendahnya tingkat partisipasi politik

sedang berlaku. Sistem kepolitikan bangsa

masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan

Indonesia hingga dewasa ini telah berkali-

pada pemilihan Walikota Pontianak tahun

kali mengalami perubahan, mulai dari orde

2008 diduga dipengaruhi oleh status sosial

baru sampai pada reformasi. Pada masa Orde

ekonominya. Sebagaimana pendapat para

Baru, tingkat partisipasi politik masyarakat

ahli yang menyatakan bahwa sejumlah

dalam Pemilu selalu mencapai angka yang

penelitian menemukan bahwa individu yang

tinggi. Persentase jumlah pemilih terdaftar

mempunyai tingkat pendidikan, pendapatan

yang menggunakan hak pilihnya selalu

dan

berada diatas angka 90 persen. Namun di era

umumnya lebih berpartisipasi dibanding

reformasi tingkat partisipasi masyarakat

individu

dalam pemilihan umum secara nasional

berpenghasilan rendah dan pekerja kasar,

mengalami penurunan. Pemilu tahun 1999

yang mana hal tersebut dapat dilihat dari

merupakan awal dari penurunan tingkat

hasil penelitian yang dilakukan oleh Lipset

partisipasi pemilih.

dan Deustch dalam (Budiardjo, 2008:9)

Penurunan tingkat partisipasi politik

pekerjaan

yang

yang

lebih

tidak

bergengsi

berpendidikan,

menunjukan bahwa di Amerika Serikat

di era reformasi juga terjadi pada pemilihan

dalam

umum

perilaku warga negara dalam pemilihan

kepala

daerah

(pemilukada)

di

penelitianannya

umum

terjadi pada Pemilihan Walikota Pontianak

pendapatan, pendidikan dan status sosial

tahun 2008 di mana jumlah perolehan suara

merupakan faktor penting dalam proses

pada Pemilihan Walikota Pontianak tahun

partisipasi.

2008 yang dimenangkan oleh pasangan

pendapatan yang tinggi, pendidikan yang

Sutarmidji-Paryadi

tinggi, dan status sosisial yang tinggi,

tingkat

partisipasi

politik

bahwa

masyarakat

terbilang cukup rendah yakni dengan jumlah

cenderung

Dengan

suatu

kata

mempengaruhi

pola

kajian

beberapa daerah misalnya seperti yang

menunjukan

ditemukan

dengan

lain

bahwa

tingkat

tingginya

partisipasi politik masyarakat tersebut. Oleh 4



karena itu, banyaknya masyarakat yang tidak

dari beberapa ahli ilmuwan politik yg

menggunakan hak pilihnya di Kecamatan

menyatakan bahwa status sosial ekonomi

Pontianak Selatan pada pemilihan Walikota

seseorang

dan Wakil Walikota Pontianak tahun 2008,

partisipasi politik secara positif, dengan

adalah

kenyataan di lapangan.

menarik

untuk

diteliti

secara

dapat

mempengaruhi

tingkat

mendalam.

2.

Perumusan Masalah Perumusan

B. TINJAUAN PUSTAKA

masalah

merupakan

bagian pokok dari kegiatan penelitian,

1. Partisipasi Politik

sehingga perumusannya perlu tegas dan jelas

Konsep partisipasi politik (polytical

agar proses penelitian bisa benar-benar

participation)

terarah dan terfokus ke permasalahn yang

dipahami

jelas. Adapun yang menjadi perumusan

negara dalam proses-proses politik secara

masalah pada penelitian ini adalah, “Apakah

sukarela

terdapat pengaruh atau hubungan antara

McClosky

status sosial ekonomi terhadap rendahnya

partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan

tingkat partisipasi politik masyarakat di

sukarela dari warga masyarakat melalui

Kecamatan

mana mereka mengambil bagian dalam

Pontianak

Selatan

dalam

secara

sebagai

singkat

biasanya

keikutsertaan

warga

(Pawito,

2009:222).

Menurut

dalam

(Budiardjo,

1998:2)

pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

proses

pemilihan penguasa, dan secara

Pontianak tahun 2008?”.

langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Sejalan dengan pendapat McClosky,

3. Tujuan Penelitian Adapun tujuan umum dari penelitian

Surbakti

(dalam

Rahman,

2002:128)

ini yaitu untuk mengetahui Apakah terdapat

mengartikan “partisipasi politik sebagai

pengaruh atau hubungan antara status sosial

kegiatan

ekonomi

mempengaruhi

terhadap

rendahnya

tingkat

warga

negara proses

biasa

dalam

pembuatan

dan

partisipasi politik masyarakat di Kecamatan

pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam

Pontianak Selatan dalam pemilihan Walikota

ikut menentukan pemimpin pemerintahan”.

dan Wakil Walikota Pontianak tahun 2008.

Sementara Menurut Budiardjo (2009:367)

Serta untuk membuktikan kebenaran teori

“partisipasi

politik

adalah

kegiatan 5



seseorang atau sekelompok orang untuk ikut

cenderung

serta secara aktif dalam kehidupan politik,

dinamakan partisipasi politik hanya terbatas

antara lain dengan jalan memilih pimpinan

pada kegiatan sukarela saja, yaitu kegiatan

negara dan secara langsung atau tidak

yang dilakukan tanpa paksaan atau tekanan

langsung,

kebijakan

dari siapapun. Akan tetapi, beberapa sarjana

pemerintah (public policy)”. Selanjutnya

yang banyak mempelajari negara-negara

dalam sumber lain menjelaskan bahwa

komunis dan berbagai negara berkembang

partisipasi politik adalah kegiatan warga

cenderung berpendapat bahwa kegiatan yang

negara yang bertindak sebagai pribadi,

tidak sukarela pun tercakup, karena sukar

dengan

sekali untuk membedakan antara kegiatan

mempengaruhi

maksud

pembuatan

untuk

keputusan

memperngaruhi oleh

pemerintah

(Hikmat 2004:55). Istilah

berpendapat

bahwa

yang

yang benar-benar sukarela dan kegiatan yang dipaksakan secara terselubung, baik oleh

partisipasi

seringkali

penguasa maupun oleh kelompok lain.

digunakan untuk memberi kesan mengambil

Huntington

dan

bagian dalam sebuah aktivitas. Mengambil

partisipasi

yaitu

bagian

dapat

(autonomous participation) dan partisipasi

mengandung pengertian ikut serta tanpa ikut

yang dimobilisasi (mobilized participation)

menentukan

atau dikerahkan oleh pihak lain (Budiardjo,

dalam

sebuah

aktivitas

bagaimana

pelaksanaan

aktivitas tersebut tetapi dapat juga berarti

tersebut,

dalam

bersifat

otonom

Dari beberpa penjelasan pengertian

ikut

partisipasi politik di atas, maka dapat ditarik

menentukan perencanaan dan pelaksanaan

sebuah kesimpulan bahwa partisipasi politik

aktivitas tersebut. Syarat utama warga

adalah

negara disebut berpartisipasi dalam kegiatan

keikutsertaan seseorang atau sekelompok

berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan

orang dalam proses politik baik itu dalam

yaitu: ada rasa kesukarelaan (tanpa paksaan),

kegiatan pemilihan maupun kegiatan lain

ada keterlibatan secara emosional, dan

yang erat hubungannya dengan politik dalam

memperoleh

rangka mempengaruhi kebijakan politik.

manfaat

artian

membedakan

1998:370).

ikut serta dalam menentukan jalannya aktivitas

Nelson

secara

langsung

suatu

bentuk

keterlibatan

dan

maupun tidak langsung dari keterlibatannya. Selain

itu

para

sarjana

yang

mengamati masyarakat demokrasi barat juga 6 AHMAD FAUZI, NIM. E02109011 Program StudiI Ilmu Politik Fisip UNTAN


2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Huntington

Partisipasi Politik Dalam Buku Pengantar Sosiologi

dan

Nelson(1990:60)

yang

menyatakan bahwa terdapat korelasi antara

Politik, (Maran, 2007:156) Frank Linderfeld,

pembangunan

menemukan bahwa faktor utama yang

politik, dan tingkat status sosial ekonomi

mendorong orang untuk berpartisipasi dalam

masyarakat. Mereka yang berpendidikan

kehidupan politik adalah kepuasan finansial.

lebih tinggi, berpenghasilan lebih besar, dan

Dalam studinya ia juga mengemukakan

mempunyai status pekerjaan yang lebih

bahwa status sosial ekonomi yang rendah

tinggi biasanya lebih berparisipatif daripada

menyebabkan seseorang merasa teralienasi

mereka

dari kehidupan politik, dan orang yang

berpendidikan. Selain itu ditegaskan juga

bersangkutan pun akan menjadi apatis. Hal

oleh

ini tidak terjadi dengan orang yang memiliki

mengungkapkan bahwa

kemapanan ekonomi.

memiliki status sosial dan status ekonomi

Sejalan

dengan

yang

dengan

miskin

Surbakti

partisipasi

dan

tidak

(1997:144)

yang

seseorang

yang

Frank

yang tinggi diperkirakan tidak hannya

hasil penelitian yang

memiliki pengetahuan politik, tetapi juga

dilakukan oleh Lipset dan Deustch dalam

mempunyai minat dan perhatian politik,

(Budiardjo, 2008:9) menunjukan bahwa di

serta

Amerika Serikat

penelitianannya

pemerintah. Sebaliknya masyarakat yang

dengan kajian perilaku warga negara dalam

miskin dalam sumber-sumber ekonomi akan

pemilihan umum ditemukan suatu pola

mengalami

bahwa pendapatan, pendidikan dan status

tuntutan dan harapan masyarakatnya yang

sosial merupakan faktor penting dalam

akan menyebabkan timbulnya frustasi dan

proses partisipasi. Dengan kata lain tingkat

keresahan

pendapatan yang tinggi, pendidikan yang

melumpuhkan demokrasi.

Linderfeld, dari

pendapat

sosial

dalam

sikap

dan

kepercayaan

kesukaran

yang

untuk

pada

kepada

memenuhi

gilirannya

tinggi, dan status sosisial yang tinggi, cenderung

mempengaruhi

tingginya

partisipasi politik masyarakat tersebut. Dalam

konteks

mikro,

tingkat

ekonomi masyarakat akan mempengaruhi tingkat

partisipasi

politk

masyarakat

3. Hipotesis Adapun

yang

menjadi

hipotesis

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (Ho) : Tidak ada pengaruh antara status sosial ekonomi terhadap rendahnya 7



tingkat partisipasi politik masyarakat

masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan

di Kecamatan Pontianak Selatan pada

yang dilihat dari aspek tingkat pendidikan,

pemilihan

jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan,

Walikota

dan

Wakil

Walikota Pontianak tahun 2008.

kemudian variabel terikat dari penelitian ini

(Ha) : Ada pengaruh yang signifikan antara

yaitu tingkat partisipasi politik masyarakat di

status sosial ekonomi rendahnya

Kecamatan

tingkat partisipasi politik masyarakat

pemilihan Walikota Pontianak tahun 2008.

di Kecamatan Pontianak Selatan pada

Teknik pengumpulan data yang digunakan

pemilihan

yakni berupa komunikasi tidak langsung

Walikota

dan

Wakil

Walikota Pontianak tahun 2008.

Pontianak

(kuesioner),

Selatan

wawancara

dalam

dan

studi

dokumenter. Sedangkan metode data

yang digunakan adalah analisis

deskriptif

C. METODE PENELITIAN

analisis Metode penelitian ini mengunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan

analisis

kuantitatif, tabel

Silang,

analisis

kualitatif,

analisis

korelasi

product moment, dan analisis koefisien determinasi.

model atau jenis penelitian korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah 67.929 orang yang tersebar di 5 Kelurahan yang ada

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

di Kecamatan Pontianak Selatan. Sedangkan jumlah sempel yang diambil berdasarkan rumus penarikan sempel maka didapat sempel sebanyak 377 orang atau sebesar

1. Hubungan Partisipasi Politik dan Status Sosial Ekonomi Partisipasi politik masyarakat

di

0,55% dari jumlah populasi sebanyak 67.929

Kecamatan Pontianak Selatan dalam proses

orang.

ini


ditentukan secara acak (random sampling).

Pontianak tahun 2008 dapat dilihat dari

Lokasi

keikutsertaan

Sampel

dalam

penelitian

Kecamatan

penelitian

ini

Pontianak

dilakukan Selatan.

di

Adapun

mereka

dalam

proses

pemungutan suara yang diperoleh dari hasil

variabel dalam penelitian ini ada 2 yaitu

penyebaran

variabel bebas dan variabel terikat. Variabel

responden. Berdasarkan hasil penyebaran

bebas

kuesioner menunjukan bahwa dari 377

yaitu

status

sosial

ekonomi

kuesioner

terhadap

377



responden yang datang ke TPS dan ikut

sebesar 52% atau sebanyak 148 responden

mencoblos adalah sebanyak 215 orang atau

yang

sebesar 57,03% dan sisanya 162 orang atau

sedangkan

sebesar 42,97% tidak ikut mencoblos.

ekonominya rendah yakni dari 93 responden

Kondisi ini menunjukan bahwa tingkat

tingkat partisipasinya sebesar 72% atau

partisipasi

sebanyak

masyarakat

di

Kecamatan

mengikuti

kegiatan

mereka

67

yang

pemilhan,

status

responden

yang

sosial

ikut

Pontianak Selatan dalam memberikan suara

berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan

pada

kepala daerah.

pemilihan

Walikota

dan

Wakil

Selanjutnya jika dianalisis

Walikota Pontianak tahun 2008 masih

lebih lanjut hasil dari tabel silang tersebut

tergolong cukup rendah.

dapat disimpulkan bahwa responden yang

Sedangkan status sosial ekonomi

status sosial ekonominya rendah lebih

responden di Kecamatan Pontianak Selatan

berpartisipasi yakni (72%:52%) dibanding

berada dalam kategori status sosial ekonomi

yang

menengah keatas atau (tinggi) yakni dari 377

(48%:28%). Mereka yang partisipasinya

responden sebesar 75% atau sebanyak 284

tinggi cenderung berasal dari responden

responden berstatus sosial ekonomi tinggi,

yang status sosial ekonominya rendah

dan sisanya sebesar 25% atau sebanyak 93

sebaliknya

responden

cenderung berasal dari responden yang

berstatus

sosial

ekonomi

menengah kebawah atau (rendah).

Partisipasi

Total

Ekonomi

Rendah

Tinggi

Rendah

26 (28%)

67 (72%)

93 (100%)

148

284

(52%)

(100%)

215

377

(58%)

(100%)

Tinggi

136 (48%)

Total

162 (42%)

sosial

yang

ekonominya

partisipasinya

tinggi

rendah

status sosial ekonominya tinggi. Dengan

Tabel 1 Silang Status Sosial Ekonomi dan Partisipasi Politik Dalam Pilkada Status Sosial

status

demikian dalam penelitian ini terdapat hubungan ekonomi

negatif

antara

dan partisipasi

status

sosial

politik dalam


Sumber: Data diolah tahun 2014

Pontianak tahun 2008. Dilihat dari hasil analisis tabel silang menunjukan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara status sosial ekonomi responden terhadap tingkat partisipasi politik

Dari tabel silang di atas diketahui bahwa dari 284 responden yang status sosial ekonominya tinggi tingkat partisipasinya

pada Pilkada Pontianak tahun 2008, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis lebih lanjut

dengan

mengunakan

pendekatan 9



korelasi product moment untuk mencari

0.100. Artinya nilai rxy hitung adalah -0.100.

pengaruh atau hubungan antara variabel

Apabila dilihat dari besarnya rxy yang

bebas (X) status sosial ekonomi dengan

diperoleh maka interprestasinya yakni antara

variabel

variabel X dan variabel Y tidak terdapat

terikat

(Y)

partisipasi

politik

responden. Sebelum melakukan perhitungan,

korelasi.

penulis terlebih dahulu telah membuat tabel persiapan

perhitungan

korelasi,

yang

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel bebas (X) terhadap

berisikan jumlah skor dari masing-masing

variabel

variabel yaitu variabel bebas (x) dan variabel

menggunakan

terikat (y).

determinasi dari hasil perhitungan korelasi

Tabel 2 Ringkasan Statistik Perhitungan Variabel Bebas (X) dengan Varabel Terikat (Y)

terikat

(Y)

maka

pendekatan

dapat koefisien

product moment di atas sebagai berikut KD = R2 x 100%. Atau -0.1002 x 100% = 1%.

Simbol Statitistik

Nilai Statistik

Hal ini berarti status sosial ekonomi

N

377

responden hanya memberikan kontribusi

∑x

3663

∑y

2438

∑x2

41066

∑y2

21500

Sedangkan sisanya sebesar 99% dipengaruhi

∑xy

23126

oleh faktor lain.

sebesar 1% terhadap partisipasi politik responden di Kecamatan Pontianak Selatan.

Berdasarkan perhitungan di atas,

rxy = rxy = rxy =

rxy =

(∑ ) }{ ∑

(

)(

)(

) (

) (

) }{(

(

rxy = rxy =

{ ∑

{(

(∑ )(∑ )

∑

)(

)(

maka dapat di jelaskan bahwa antara status (∑ ) } )

) (

)(

(

)(

sosial ekonomi memiliki korelasi atau ) }

)

pengaruh yang sangat lemah, kontribusinya hanya sebesar 1% saja terhadap partisipasi politik responden di Kecamatan Pontianak

)

Selatan. Jika menurut pendapat Sodijono (2012) bahwa korelasi tersebut diabaikan

√

rxy = -0.100

sehingga dikatakan tidak ada pengaruh

.

antara

Setelah

dilakukan

perhitungan

dengan menggunakan rumus pendekatan korelasi

produck

moment

secara

status

sosial

ekonomi

terhadap

partisipasi politik responden di Kecamatan Pontianak Selatan dalam kegiatan pemilihan kepala daerah.

keseluruhan, maka didapat hasil sebesar 10 AHMAD FAUZI, NIM. E02109011 Program StudiI Ilmu Politik Fisip UNTAN


2.

5% rhitung < rtabel, (-0.100 < 0.113) atau rhitung

Uji Hipotesis Uji hipotesis ini dilakukan untuk

lebih kecil daripada rtabel. Sehingga hipotesis

lebih meyakinkan akan hasil akhir dari

alternatif (Ha) ditolak dan hipotesis nihil

penelitian ini. Apakah terdapat pengaruh

(Ho)

atau tidak antara status sosial ekonomi

pengaruh atau hubungan yang signifikan

terhadap partisipasi politik responden di

antara

Kecamatan

dalam

partisipasi politik responden di Kecamatan

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Pontianak Selatan dalam pemilihan Walikota

Pontianak tahun 2008?.

dan Wakil Walikota Pontianak tahun 2008.

Pontianak

Langkah

Selatan

pertama

yang

diterima.

status

Artinya

sosial

tidak

ekonomi

terdapat

terhadap

harus

dilakukan yaitu mencari df (degree of freedom) atau derajat kebebasan, dengan

E. PENUTUP

rumus df = N – nr. Responden yang diteliti sebanyak 377 orang dengan demikian N=

1. Kesimpulan

377. Variabel yang penulis cari korelasinya

Setelah melakukan penelitian dengan

adalah variabel X dan Y, jadi nr = 2. Maka

judul “ Partisipasi Politik Masyarakat di

diperoleh derajat kebebasanya df = 377 – 2 =

Kecamatan

375.

Pemilihan Walikota Pontianak Tahun 2008”, Setelah diketahui df = 375 kemudian

berkonsultasi pada tabel “r” product moment

Pontianak

Selatan

pada

maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1)

Status sosial ekonomi responden di

pada taraf signifikan 5% = 0.113. Jika rhitung

Kecamatan Pontianak Selatan yang

>

rtabel maka hipotesis alternatif (Ha)

dilihat berdasarkan kombinansi atau

diterima dan hipotesis nihil (Ho) ditolak.

penjumlahan skor dari masing-masing

Sebaliknya, jika rhitung < rtabel maka hipotesis

indikator status sosial ekonomi yakni

alternatif (Ha) ditolak dan hipotesis nihil

tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan

(Ho) diterima.

tingkat

pendapatan

yang

dimiliki

Hasil perhitungan menyatakan bahwa

responden maka diperoleh hasil dari

nilai rhitung = -0.100 sedangkan nilai rtabel

377 responden sebanyak 284 responden

yang tertera pada tabel “r” product moment

atau sebesar 75,33% berstatus sosial

pada taraf signifikan 5% adalah 0.113. Jadi

ekonomi

kesimpulannya adalah pada taraf signifikan

(tinggi). Sedangkan sisanya sebanyak

menengah

ke

atas

atau



93 responden atau sebesar 24,67%

a. Korelasi variabel X dengan variabel

berstatus sosial ekonomi menengah

Y dengan hasil angka sebesar -0.100

kebawah atau (rendah).

b. Koefisien determinasi dengan hasil

2) Tingkat Partisipasi politik responden di Kecamatan Pontianak Selatan yang

angka sebesar 1% c. Sedangkan

hasil

uji

hipotesis

dilihat berdasarkan penjumlahan skor

dengan berkosultasi dengan tabel

dari setiap jawaban yang diperoleh

“r” product moment

melalui penyebaran kuesioner maka

signifikan 5% hasilnya rhitung <

diperoleh hasil dari 377 responden

rtabel yaitu (-0.100<0.113). Dengan

sebanyak 215 responden atau sebesar

demikian hipotesis alternatif (Ha)

57,03% menggunakan hak suaranya

ditolak, sedangkan Hipotesis nihil

dalam kegiatan pemilihan kepala daerah

(Ho) diterima artinya tidak ada

Pontianak

Sedangkan

pengaruh

sisanya sebanyak 162 responden atau

signifikan

sebesar 42,97% tidak menggunakan hak

ekonomi terhadap partisipasi politik

suaranya dalam kegiatan pemilihan

responden di Kecamatan Pontianak

kepala daerah Pontianak tahun 2008.

Selatan dalam kegiatan pemilihan

Sehinnga dapat disimpulkan bahwa

kepala

daerah

partisipasi

2008.

Pada

tahun

2008.

politik

responden

di

atau

pada taraf

hubungan

antara

status

sosial

Pontianak penelitian

tahun ini

Kecamatan Pontianak Selatan termasuk

menunjukkan

dalam kategori rendah.

tertinggi terletak pada responden

3) Secara umum, tidak terdapat pengaruh

yang

bahwa

yang

berstatus

sosial

ekonomi

atau hubungan yang signifikan antara

rendah,

status

terendah terletak pada responden

sosial

partisipasi

ekonomi

politik

terhadap

responden

di

yang

sedangkan

partisipasi

berstatus

Kecamatan Pontianak Selatan dalam

tinggi.

Artinya

Pemilihan

tingkat

status

Walikota

dan

Wakil

sosial

partisipasi

ekonomi

semakin sosial

tinggi

ekonomi

Walikota Pontianak tahun 2008. Hal ini

reponden, tidak menjamin tingkat

terbukti

partisipasinya akan semakin tinggi.

dengan

hasil

sebagai berikut:

perhitungan

Begitu juga sebaliknya semakin rendah

status

sosial

ekonomi 12



responden, tidak menjamin tingkat partisipasinya akan semakin rendah.

Kemudian

berdasarkan

pendapat

Surbakti (1997:144) yang mengungkapkan bahwa seseorang yang memiliki status sosial dan status ekonomi yang tinggi diperkirakan

2. Implikasi Teoritik Berdasarkan beberapa teori dari para

tidak hannya memiliki pengetahuan politik,

ilmuwan

telah

tetapi juga mempunyai minat dan perhatian

dikemukakan pada bab sebelumnya maka

politik, serta sikap dan kepercayaan kepada

pada

diduga

pemerintah. Sebaliknya masyarakat yang

pada

miskin dalam sumber-sumber ekonomi akan

ahli

politik

penelitian

mempengaruhi

yang

ini

yang

partisipasi

politik


mengalami

Pontianak

tuntutan dan harapan masyarakatnya yang

tahun

2008

di

Kecamatan

Pontianak Selatan adalah status ekonomi

yang

pendidikan,

dilihat

pekerjaan,

sosial

untuk

memenuhi

akan menyebabkan timbulnya frustasi dan

dari

tingkat

keresahan

dan

tingkat

melumpuhkan demokrasi, namun realitas di

penghasilan.

yang

pada

gilirannya

lapangan perkiraan tersebut dalam penelitian

Hasil penelitian tentang variabel yang

kesukaran

berpengaruh

partisipasi

Begitu juga dengan hasil penelitian

politik, jika dikaitkan dengan teori yang

yang dilakukan oleh Lipset dan Deustch

telah dijelaskan pada

dalam (Budiardjo, 2008:9) yang menyatakan

berdasarkan

terhadap

ini tidak terbukti.

pendapat

bab sebelumnya Linderfeld

bahwa tingkat pendapatan yang tinggi,

(dalam Maran, 2007:156) yang menyatakan

pendidikan yang tinggi, dan status sosisial

bahwa faktor utama yang mendorong orang

yang

untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik

tingginya partisipasi politik masyarakat,

adalah kepuasan finansial. Dalam studinya ia

namun pada kenyataan di lapangan dalam

juga mengemukakan bahwa status sosial

penelitian ini tidak menunjukan adanya

ekonomi

menyebabkan

hubungan atau pengaruh yang signifikan

seseorang merasa teralienasi dari kehidupan

antara status sosial ekonomi terhadap tingkat

politik, dan orang yang bersangkutan pun

partisipasi politik masyarakat. Dengan kata

akan

lain hasil penelitian tersebut tidak berlaku di

yang

menjadi

Frank

rendah

apatis,

ternyata

penelitian ini tidak terbukti.

dalam

tinggi,

cenderung

mempengaruhi

wilayah Kecamatan Pontianak Selatan. Pada penelitian

ini

menunjukkan

bahwa 13



partisipasi politik tertinggi terdapat pada

ekonomi seseorang tidak dapat hanya dilihat

responden yang berstatus sosial ekonomi

berdasarkan tingkat pendidikannya saja,

rendah. Mereka yang berpendidikan rendah,

melainkan dilihat berdasarkan tiga aspek

berpenghasilan

yakni

rendah

serta

berstatus

tingkat

pendidikan,

tingkat

pekerjaan sebagai buruh dan petani justru

penghasilan dan status pekerjaan. Ditinjau

lebih berpartisipatif daripada mereka yang

dari aspek tingkat penghasilan dan status

berpendidikan tinggi, berpenghasilan tinggi

pekerjaan pendapat Huntington dan Nelson

dan berstatus pekerjaan sebagai Pengusaha,

pada penelitian ini juga tidak terbukti.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan wiraswasta.

Dalam

Dengan

responden

yang

memiliki tingkat pendapatan rendah dan

di

Kecamatan

berstatus pekerjaan sebagai buruh dan petani

adalah

pendapat

justru memiliki tingkat partisipasi yang lebih

Huntington dan Nelson (1990: 111) yang

tinggi jika dibandingkan dengan responden

menunjukkan

yang berpenghasilan tinggi dan berstatus

hasil

Pontianak

penelitian

Selatan

bahwa

yang

ini

sesuai

dengan

demikian

penelitian

orang-orang

yang

berpendidikan tinggi kurang berminat untuk

pekerjaan

sebagai

Pengusaha,

Pegawai

melibatkan diri dalam kegiatan pemilihan,

Negeri Sipil (PNS) dan wiraswasta.

termasuk memberikan suara. Tingkat-tingkat partisipasi pemilihan yang paling tinggi

3. Saran

terdapat dikalangan orang-orang yang buta

Berdasarkan hasil wawancara yang

huruf, lalu orang-orang yang berpendidikan

telah dilakukan dalam penelitian ini, ada tiga

menengah, sedangkan orang-orang yang

faktor yang memiliki pengaruh yang cukup

berpendidikan tinggi menunjukkan tingkat-

besar

tingkat partisipasi yang paling rendah.

tingkat partisipasi politik masyarakat di

Orang-orang yang berpendidikan rendah

Kecamatan Pontianak Selatan yakni faktor

menganggap bahwa hari pemilihan adalah

kesibukan sehari-hari, faktor popularitas

sebagai hari pesta sehingga mereka sangat

calon, faktor hilangnya tingkat kepercayaan

antusias mengikutinya. Namun pendapat

masyarakat

Huntington dan Nelson tersebut tidak serta

diakibatkan oleh segelintir oknum pejabat

merta mewakili secara keseluruhan aspek

pemerintah

atau indikator status sosial ekonomi, yang

cenderung

mana telah kita ketahui bahwa status sosial

pribadi daripada kepentingan rakyatnya.

dalam

mempengaruhi

terhadap

yang

rendahnya

pemerintah

tidak

mementingkan

amanah

yang

dan

kepentingan



Untuk mengantisipasi terjadinya penurunan angka partisipasi politik masyarakat, maka perlu adanya upaya efektivitas pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya

masyarakat

di

Kecamatan

Pontianak Selatan. Untuk itu dalam hal ini peran dari partai politik sangatlah penting untuk

memberikan

pendidikan

politik

____________________. 1998. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Hikmat, Harry. 2004. Pengarusutamaan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan. Jakarta : Cipruy Huntington, Samuel P. Dan Joan Nelson. 1990. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta : Rineka Cipta.

kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Pontianak Selatan. Karena salah satu fungsi dari

partai

politik

adalah

Madjid, Nurcholis. 2009. Cita-cita Politik Islam. Jakarta; Paramadina

memberikan

pendidikan politik kepada seluruh lapisan

Maran, Rafael Raga. 2007. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Rineka Cipta

masyarakat tanpa terkecuali. Partai politik harus secara terstruktur memberikan edukasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat, dengan

cara

langsung

ataupun

pendekatan-pendekatan melalui

penyuluhan-

penyuluhan agar masyarakat mengerti dan memahami akan pentingnya peranan mereka dalam berpartisipasi politik dalam setiap kegiatan pemilihan, sehingga kedepannya fenomena

penurunan

tingkat

partisipasi

Pawito, 2009. Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan. Yogyakarta, (unpublished). Rahman, Arifin. 2002. SITEM POLITIK INDONESIA: Dalam Perspektif Struktural Fungsional. Surabaya : SIC Surbakti, Ramlan. 1997. Partai, Pemilu dan Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Tim Pustaka Art. 2007. Undang-Undang Otonomi Daerah (Terbaru). Yogyakarta: Pustaka Pelajar

masyarakat tidak terulang kembali pada kegiatan pemilihan berikutnya.

Waristo, Teguh Wuyono. 2003. OTONOMI DAERAH: Capacity Building dan Penguatan Demokrasi Lokal. Semarang: PUSKODAK UNDIP.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku: Budiardjo, Miriam. Prof. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 15 AHMAD FAUZI, NIM. E02109011 Program StudiI Ilmu Politik Fisip UNTAN

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA PONTIANAK TAHUN 2008

Recommend Documents